00696 - Strategi Peningkatan Efektivitas dan Keterlibatan Para Pelaku Industri Ekonomi Syariah dalam Memperbaiki Kualitas Sumber Daya Manusia

Abstrak

Perkembangan industri ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, namun tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten. Artikel ini bertujuan mengkaji strategi peningkatan efektivitas industri ekonomi syariah dan peningkatan keterlibatan para pelaku industri dalam upaya memperbaiki kualitas SDM. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, artikel ini mengidentifikasi dua strategi utama: pertama, strategi peningkatan efektivitas yang mencakup pembuatan panduan praktis, pemetaan SDM, dialog dengan pelaku industri, dan penguatan link and match; kedua, strategi peningkatan keterlibatan yang mencakup peningkatan frekuensi pelatihan, kemudahan sertifikasi halal, dan inisiasi forum diskusi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan SDM industri halal memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan lembaga sertifikasi. Dengan implementasi strategi yang sistematis dan terkoordinasi, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal global yang kompetitif dan berkelanjutan.

Kata kunci: ekonomi syariah, industri halal, sumber daya manusia, sertifikasi halal, link and match

Abstract

The development of the Islamic economic industry in Indonesia has shown significant growth, yet it is not always matched by the availability of qualified and competent human resources (HR). This article aims to examine strategies for enhancing the effectiveness of the Islamic economic industry and increasing the involvement of industry players in improving HR quality. Using a literature review approach, this article identifies two main strategies: first, effectiveness enhancement strategies encompassing the development of practical guidelines, HR mapping, dialogue with industry players, and strengthening of link and match; second, engagement enhancement strategies encompassing increased training frequency, halal certification facilitation, and initiation of discussion forums. The findings indicate that the success of halal industry HR development requires strong synergy among the government, industry players, academics, and certification bodies. With systematic and coordinated strategy implementation, Indonesia has great potential to become a competitive and sustainable global halal industry hub.

Keywords: Islamic economics, halal industry, human resources, halal certification, link and match

1. Pendahuluan

Perkembangan industri ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, pertumbuhan tersebut tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten (Hasan & Maulana, 2021). Tantangan mendasar yang dihadapi industri halal Indonesia adalah kesenjangan antara kebutuhan industri akan tenaga kerja terampil dan kemampuan lembaga pendidikan serta pelatihan dalam menyediakan SDM yang memenuhi kualifikasi tersebut (Azwar, 2023). Dalam konteks ini, strategi peningkatan efektivitas industri ekonomi syariah dan peningkatan keterlibatan para pelaku industri menjadi sangat krusial, terutama dalam upaya memperbaiki kualitas SDM yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan industri yang telah bersertifikasi halal (Naisabur & Putra, 2024; Prawiro & Fathudin, 2023).

Industri halal Indonesia secara mayoritas masih ditopang oleh industri kecil dan menengah, dan sertifikasi halal produk sampai saat ini belum menjadi prioritas utama bagi banyak pelaku usaha, sehingga efektivitasnya menjadi sangat dibutuhkan untuk menunjang pengembangan industri halal (Gunawan et al., 2022). Kondisi ini diperparah oleh berbagai tantangan struktural, mulai dari keterbatasan literasi halal, kurangnya panduan teknis, hingga minimnya pemetaan kebutuhan SDM yang komprehensif (Azwar, 2023). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang sistematis dan terkoordinasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan Efektivitas Industri Ekonomi Syariah dalam Memperbaiki Kualitas SDM

2.1 Membuat Panduan Praktis Ekonomi Syariah bagi Pelaku Industri

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku industri halal di Indonesia adalah belum adanya panduan teknis yang komprehensif tentang pengembangan produk halal dan pengelolaan usaha berbasis syariah (Azwar, 2023). Ketiadaan panduan praktis ini menyebabkan banyak pelaku usaha, terutama UMKM, mengalami kesulitan dalam memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang berlaku (Prawiro & Fathudin, 2023). Penelitian di Lombok menunjukkan bahwa kompleksitas persyaratan sertifikasi halal dan berbagai hambatan yang dihadapi UMKM harus diatasi secara efektif, dan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pelaku UMKM mengenai aturan sertifikasi halal (Prawiro & Fathudin, 2023).

Panduan praktis yang dimaksud harus mencakup berbagai aspek operasional industri halal, mulai dari pemahaman dasar tentang konsep halal dan haram, pengenalan bahan baku halal, pengenalan sistem jaminan halal, hingga prosedur pengajuan sertifikasi halal (Gunawan et al., 2022). Panduan ini juga perlu mencakup aspek keuangan syariah dan pemasaran produk halal, sehingga pelaku industri memiliki pemahaman yang holistik tentang ekosistem industri halal (Gunawan et al., 2022). Dalam konteks yang lebih luas, panduan praktis ini juga harus memuat informasi tentang regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Jubaedah et al., 2023).

Pembuatan panduan praktis ini juga perlu mempertimbangkan kebutuhan spesifik berbagai sektor industri halal, mengingat bahwa sektor-sektor yang berbeda kemungkinan memerlukan SDM dengan kompetensi yang berbeda pula (Prawiro & Fathudin, 2023). Misalnya, sektor industri makanan dan minuman halal memerlukan panduan yang berbeda dengan sektor pariwisata halal atau sektor keuangan syariah (Iqbal, 2022). Dengan demikian, panduan praktis yang dikembangkan harus bersifat sektoral dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing industri.

Lebih jauh, panduan praktis ini juga harus memuat informasi tentang ekosistem halal secara menyeluruh, termasuk rantai nilai halal (halal value chain) yang mengintegrasikan berbagai sektor industri dari hulu ke hilir (Fadhilah & Syamsuri, 2022). Pemahaman tentang rantai nilai halal ini penting bagi pelaku industri agar mereka dapat memposisikan diri secara strategis dalam ekosistem industri halal yang lebih besar (Dzukroni & Afandi, 2023). Panduan yang baik juga harus memberikan informasi tentang peluang kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan syariah, lembaga sertifikasi halal, dan asosiasi industri (Takhim et al., 2023).

2.2 Membuat Pemetaan Sumber Daya Manusia yang Dibutuhkan oleh Industri

Pemetaan kebutuhan SDM merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam pengembangan industri halal Indonesia. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa kebutuhan SDM di Indonesia, dalam hal ekosistem industri halal, mencakup setiap sektor yang saling berkaitan dalam implementasi dan pengelolaan seluruh sistem industri halal (Prawiro & Fathudin, 2023). Namun, pemetaan dan sinergi antarpihak dalam penelitian dan pengembangan ekonomi syariah belum optimal, sehingga menjadi salah satu tantangan utama yang perlu diatasi (Azwar, 2023).

Pemetaan SDM yang komprehensif harus mencakup identifikasi jenis-jenis keahlian yang dibutuhkan oleh berbagai sektor industri halal, mulai dari auditor halal, penyelia halal, hingga tenaga ahli di bidang logistik halal, keuangan syariah, dan pariwisata halal (Iqbal, 2022; Prawiro & Fathudin, 2023). Hingga akhir tahun 2023, auditor, penyelia, dan juru sembelih halal merupakan SDM yang paling banyak dipersiapkan dan dibahas terkait urgensi kebutuhan SDM (Prawiro & Fathudin, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemetaan SDM yang ada masih terbatas pada beberapa profesi tertentu, sementara kebutuhan industri halal jauh lebih luas dan beragam.

Dalam konteks perbankan syariah, misalnya, kebutuhan SDM mencapai 40.000 orang per tahun, sementara jumlah lulusan ekonomi syariah masih sangat terbatas (Putra, 2023). Kondisi serupa juga terjadi di sektor-sektor industri halal lainnya, di mana terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan industri dan ketersediaan SDM yang kompeten (Jusri & Maulidha, 2020). Pemetaan yang akurat tentang kebutuhan SDM ini akan memungkinkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk merancang program yang lebih relevan dan tepat sasaran (Muhammad & Nugraheni, 2022).

Pemetaan SDM juga harus mempertimbangkan aspek geografis, mengingat distribusi industri halal yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia (Santoso & Rachman, 2024). Beberapa daerah mungkin memiliki konsentrasi industri halal yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, sehingga kebutuhan SDM di setiap daerah pun berbeda-beda (Sari, 2023). Dengan pemetaan yang komprehensif, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengalokasikan sumber daya pelatihan dan pengembangan SDM secara lebih efisien dan efektif.

Selain itu, pemetaan SDM juga harus mencakup identifikasi kesenjangan kompetensi (competency gap) yang ada pada SDM yang sudah bekerja di industri halal (Hasan & Maulana, 2021). Kesenjangan ini perlu diatasi melalui program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur, sehingga SDM yang ada dapat meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan industri (Astuti & Stiawati, 2023). Dalam hal ini, lembaga sertifikasi profesi memiliki peran penting dalam menetapkan standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh SDM di berbagai sektor industri halal (Nurhadi, 2015).

2.3 Melakukan Dialog dengan Pelaku Industri tentang Kebutuhan Kompetensi Dunia Kerja

Dialog yang intensif antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan pelaku industri merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pengembangan SDM yang kompeten dan produktif. Konsep ini sejalan dengan paradigma link and match yang menekankan pentingnya keterkaitan dan kesesuaian antara dunia pendidikan dan dunia usaha/industri (Suparyati & Habsya, 2024). Tanpa dialog yang efektif, lembaga pendidikan cenderung menghasilkan lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga terjadi mismatch antara kompetensi yang dimiliki SDM dan kompetensi yang dibutuhkan industri (Jusri & Maulidha, 2020).

Dialog dengan pelaku industri harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, mencakup berbagai aspek seperti identifikasi kebutuhan kompetensi, evaluasi kurikulum pendidikan, dan pengembangan program pelatihan yang relevan (Bangga, 2022). Dalam konteks industri halal, dialog ini perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha di sektor makanan dan minuman halal, pariwisata halal, keuangan syariah, logistik halal, dan sektor-sektor lainnya (Takhim et al., 2023). Setiap sektor memiliki kebutuhan kompetensi yang spesifik, sehingga dialog yang dilakukan pun harus bersifat sektoral dan mendalam.

Salah satu bentuk dialog yang efektif adalah Training Need Analysis (TNA), yaitu proses identifikasi kebutuhan pelatihan yang dilakukan dengan melibatkan langsung industri atau pemangku kepentingan (Bangga, 2022). Melalui TNA, kebutuhan kompetensi yang spesifik dari setiap sektor industri dapat diidentifikasi secara akurat, sehingga program pelatihan yang dirancang benar-benar relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan (Astuti & Stiawati, 2023). Selain TNA, dialog juga dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi, seminar, dan lokakarya yang melibatkan berbagai pihak secara aktif (Sutarsih, 2023).

Dalam konteks industri perbankan syariah, dialog antara lembaga pendidikan dan industri telah terbukti menghasilkan program-program yang lebih relevan, seperti program magang, kunjungan industri, dan pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri (Putra, 2023). Pengalaman ini dapat dijadikan model untuk dikembangkan di sektor-sektor industri halal lainnya. Penting juga untuk memastikan bahwa dialog yang dilakukan tidak hanya bersifat formal dan seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terlibat (Siregar et al., 2023).

Lebih jauh, dialog dengan pelaku industri juga harus mencakup pembahasan tentang standar kompetensi yang dibutuhkan, sehingga lembaga sertifikasi profesi dapat mengembangkan skema sertifikasi yang relevan (Izzatika & Lubis, 2019). Standar kompetensi yang jelas dan terukur akan memudahkan lembaga pendidikan dalam merancang kurikulum yang tepat, dan memudahkan pelaku industri dalam melakukan rekrutmen dan pengembangan SDM (Nurhadi, 2015). Dengan demikian, dialog yang efektif antara semua pemangku kepentingan akan menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang lebih kohesif dan produktif.

2.4 Memperkuat Link and Match dengan Pelaku Industri Halal

Konsep link and match merupakan salah satu strategi paling efektif dalam mengatasi kesenjangan antara kebutuhan industri dan ketersediaan SDM yang kompeten. Konsep ini merujuk pada keterkaitan (link) dan kesesuaian (match) antara dunia pendidikan dan dunia usaha/industri, sehingga lulusan lembaga pendidikan dapat langsung terserap oleh industri tanpa memerlukan pelatihan tambahan yang signifikan (Suparyati & Habsya, 2024). Dalam konteks industri halal, penguatan link and match menjadi semakin penting mengingat masih terbatasnya lembaga pendidikan yang secara spesifik mempersiapkan SDM untuk industri halal (Iqbal, 2022).

Penguatan link and match dengan pelaku industri halal dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain: pengembangan kurikulum bersama antara lembaga pendidikan dan industri, program magang di perusahaan-perusahaan halal, program guru/dosen tamu dari praktisi industri, dan pengembangan laboratorium atau fasilitas praktik yang mencerminkan kondisi nyata di industri (Putra, 2023; Trisanty et al., 2022). Melalui mekanisme-mekanisme ini, mahasiswa dan peserta pelatihan dapat memperoleh pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga mereka lebih siap untuk memasuki dunia kerja (Astuti & Stiawati, 2023).

Dalam konteks perbankan syariah, link and match telah diimplementasikan melalui tiga program utama, yaitu pengembangan kurikulum program studi perbankan syariah, sertifikasi kompetensi, dan hubungan industri dalam program studi perbankan syariah (Putra, 2023). Model ini dapat diadaptasi untuk sektor-sektor industri halal lainnya, dengan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor. Penting juga untuk memastikan bahwa program link and match tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek nilai-nilai syariah yang menjadi landasan industri halal (Muhammad & Nugraheni, 2022).

Pendidikan vokasi memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat link and match dengan industri halal. Konsep yang ditawarkan oleh pendidikan vokasi adalah link and match antara kebutuhan tenaga kerja industri dan supply calon tenaga kerja dari institusi pendidikan, yang sangat ideal untuk menjadi solusi permasalahan keterbatasan SDM di industri-industri syariah (Iqbal, 2022). Namun, saat ini masih sedikit politeknik di Indonesia yang membuka program studi yang berhubungan dengan industri syariah, sehingga perlu ada upaya yang lebih serius untuk mendorong pengembangan pendidikan vokasi di bidang ekonomi syariah (Iqbal, 2022).

Selain itu, penguatan link and match juga harus mencakup pengembangan sistem sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri. Sertifikasi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri halal akan memberikan jaminan bagi pelaku industri bahwa SDM yang mereka rekrut memiliki kompetensi yang memadai (Nurhadi, 2015). Dalam hal ini, kerja sama antara lembaga sertifikasi profesi, lembaga pendidikan, dan pelaku industri sangat diperlukan untuk mengembangkan skema sertifikasi yang komprehensif dan diakui secara luas (Afrida, 2022).

3. Meningkatkan Keterlibatan Pelaku Industri dalam Perekonomian Syariah untuk Memperbaiki Kualitas SDM

3.1 Meningkatkan Frekuensi Pelatihan bagi Pelaku Industri Halal oleh Kementerian UMKM

Pelatihan merupakan salah satu instrumen paling efektif dalam meningkatkan kompetensi SDM di industri halal. Dalam konteks UMKM, pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan sangat diperlukan mengingat banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem jaminan halal dan persyaratan sertifikasi halal (Naisabur & Putra, 2024; Prawiro & Fathudin, 2023). Peningkatan frekuensi pelatihan bagi pelaku industri halal oleh Kementerian UMKM merupakan langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan untuk mempercepat pertumbuhan industri halal Indonesia.

Pelatihan yang efektif harus mencakup berbagai aspek yang relevan dengan kebutuhan pelaku industri halal, mulai dari pemahaman dasar tentang konsep halal, pengenalan sistem jaminan halal, prosedur pengajuan sertifikasi halal, hingga aspek manajemen usaha dan pemasaran produk halal (Gunawan et al., 2022). Salah satu bentuk sosialisasi yang efektif adalah pengadaan pelatihan dan pendampingan yang ditujukan untuk masyarakat umum, terutama UMK, untuk memberikan wawasan baru mengenai izin edar, pengertian halal dan haram, pengenalan bahan baku halal, pengenalan sistem jaminan halal, sertifikasi halal, keuangan syariah, hingga pemberian materi pemasaran online (Gunawan et al., 2022).

Dalam praktiknya, pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM telah menunjukkan hasil yang positif. Misalnya, kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa dalam pendampingan UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal telah berhasil memberikan rekomendasi dan fasilitasi pendaftaran sertifikasi halal gratis kepada sejumlah UMKM (Gunawan et al., 2022). Pengalaman ini menunjukkan bahwa pelatihan yang disertai dengan pendampingan praktis lebih efektif dibandingkan pelatihan yang hanya bersifat teoritis.

Kementerian UMKM perlu mengembangkan program pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari berbagai sektor industri halal. Program pelatihan ini harus dirancang berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan SDM yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga materi pelatihan benar-benar relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan (Bangga, 2022). Selain itu, program pelatihan juga harus mempertimbangkan aspek aksesibilitas, sehingga pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia dapat mengikuti pelatihan tanpa hambatan geografis atau finansial (Sari, 2023).

Pelatihan juga harus mencakup aspek pengembangan kapasitas manajerial dan kewirausahaan, tidak hanya aspek teknis sertifikasi halal. Pelaku UMKM yang memiliki kemampuan manajerial yang baik akan lebih mampu mengelola proses sertifikasi halal secara mandiri dan berkelanjutan (Sutarsih, 2023). Dalam konteks ini, program pelatihan kewirausahaan yang komprehensif, mulai dari motivasi berusaha, manajemen usaha, hingga aspek-aspek lain seputar kewirausahaan, sangat diperlukan untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM (Sutarsih, 2023).

Penting juga untuk memastikan bahwa program pelatihan yang dikembangkan oleh Kementerian UMKM terintegrasi dengan program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga lainnya, seperti Kementerian Agama, BPJPH, dan lembaga-lembaga terkait lainnya (Naisabur & Putra, 2024). Integrasi ini akan menghindari duplikasi program dan memastikan bahwa pelaku industri halal mendapatkan pelatihan yang komprehensif dan kohesif. Selain itu, program pelatihan juga harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan industri halal yang terus berubah (Astuti & Stiawati, 2023).

3.2 BPJPH Memberikan Kemudahan dalam Pengurusan dan Pembiayaan Sertifikasi Halal, Bekerja Sama dengan Perusahaan Besar

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal adalah kompleksitas proses dan biaya yang tinggi (Rahmadian, 2024). Sentimen negatif terhadap sertifikasi halal wajib antara lain menyoroti tantangan yang dihadapi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, seperti biaya yang tinggi, kurangnya pemahaman tentang proses sertifikasi, dan ketersediaan SDM yang memadai (Rahmadian, 2024). Oleh karena itu, BPJPH perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan dan pembiayaan sertifikasi halal, termasuk melalui kerja sama dengan perusahaan besar.

BPJPH telah mengambil berbagai upaya untuk mempermudah proses sertifikasi halal bagi UMKM, termasuk melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang merupakan program yang diinisiasi oleh BPJPH, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan mitra BPJPH lainnya dalam rangka menyukseskan program 10 juta produk bersertifikat halal (Naisabur & Putra, 2024). Program ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan peningkatan industri halal dan membantu memperkuat UMKM (Naisabur & Putra, 2024). Namun, program ini masih perlu diperluas jangkauannya dan ditingkatkan kapasitasnya untuk dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Kerja sama antara BPJPH dan perusahaan besar dalam memfasilitasi sertifikasi halal UMKM merupakan model yang sangat potensial untuk dikembangkan. Perusahaan besar dapat berperan sebagai anchor company yang membantu UMKM dalam rantai pasokan mereka untuk memperoleh sertifikasi halal (Abdul et al., 2013). Model ini telah berhasil diterapkan di Malaysia melalui program Halal Anchor Company yang difasilitasi oleh Halal Industry Development Corporation (HDC), di mana perusahaan besar membantu mengidentifikasi, membina, dan mengembangkan kelompok UMKM terpilih untuk menembus pasar halal global (Abdul et al., 2013).

Selain kerja sama dengan perusahaan besar, BPJPH juga perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga filantropi Islam, seperti lembaga zakat dan wakaf, dalam mempercepat program sertifikasi halal gratis bagi UMKM. Lembaga filantropi Islam memiliki peran signifikan terhadap percepatan program sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi UMKM, karena UMKM sangat dekat dan sudah dibina langsung oleh lembaga filantropi Islam tersebut, sehingga tingkat kepercayaan untuk melakukan sertifikasi halal sudah terpenuhi (Mutmainah & Yulistiyani, 2023). Lembaga filantropi Islam dapat menggerakkan sertifikasi halal melalui proses pendampingan yang dilakukan secara rutin melalui program pemberdayaan UMKM (Mutmainah & Yulistiyani, 2023).

Digitalisasi proses sertifikasi halal juga merupakan langkah penting dalam memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM. Digitalisasi sertifikasi halal dapat secara efektif membantu UMKM untuk mengurangi biaya, mempercepat waktu sertifikasi halal, dan meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan halal (Santoso & Rachman, 2024). Dalam konteks ini, BPJPH perlu terus mengembangkan sistem digital yang mudah digunakan oleh pelaku UMKM, termasuk sistem pendaftaran online, pelacakan status sertifikasi, dan akses informasi tentang persyaratan sertifikasi halal.

Penting juga untuk memastikan bahwa kemudahan yang diberikan dalam pengurusan sertifikasi halal tidak mengorbankan kualitas dan integritas proses sertifikasi itu sendiri. Pengawasan yang ketat terhadap proses sertifikasi halal, termasuk pengawasan terhadap Pendamping PPH (Pendamping Proses Produk Halal), sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak spiritual konsumen Muslim tetap terlindungi (Anggraini et al., 2023). Dalam hal ini, BPJPH perlu mengembangkan sistem pengawasan yang efektif dan efisien, yang dapat memastikan kualitas sertifikasi halal tanpa menambah beban bagi pelaku UMKM.

Lebih jauh, BPJPH juga perlu memastikan ketersediaan SDM yang memadai untuk mendukung proses sertifikasi halal. Saat ini, untuk mendukung layanan sertifikasi halal reguler terdapat 68 LPH dengan 1.005 auditor halal di dalamnya, sementara untuk mendukung layanan sertifikasi halal jalur pernyataan mandiri terdapat 237 LP3H dengan 85.360 pendamping atau P3H (Naisabur & Putra, 2024). Jumlah ini perlu terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya permintaan sertifikasi halal dari pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

3.3 Menginisiasi Forum Diskusi pada Setiap Sektor Industri yang Relevan

Forum diskusi merupakan salah satu mekanisme yang paling efektif dalam memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik di antara para pemangku kepentingan industri halal. Melalui forum diskusi yang terstruktur, pelaku industri dapat berbagi pengalaman tentang tantangan dan solusi dalam implementasi sistem jaminan halal, serta mendiskusikan kebutuhan kompetensi SDM yang diperlukan untuk menghadapi perkembangan industri (Sutarsih, 2023). Forum diskusi juga dapat menjadi wadah untuk membangun konsensus tentang standar kompetensi dan praktik terbaik di berbagai sektor industri halal.

Inisiasi forum diskusi pada setiap sektor industri yang relevan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Forum diskusi ini dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari seminar, lokakarya, focus group discussion (FGD), hingga konferensi industri yang lebih besar (Prihatiningtias et al., 2021). Penting untuk memastikan bahwa forum diskusi ini melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pelaku industri, pemerintah, akademisi, lembaga sertifikasi, dan konsumen (Mardhiyah et al., 2023). Keterlibatan semua pihak ini akan memastikan bahwa diskusi yang dilakukan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan dapat ditindaklanjuti.

Dalam konteks industri keuangan syariah, forum diskusi dan seminar yang mengundang para ahli, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum untuk mendiskusikan perkembangan dan tantangan dalam keuangan syariah telah terbukti efektif dalam meningkatkan literasi dan pemahaman tentang ekonomi syariah (Sutarsih, 2023). Model ini dapat diadaptasi untuk sektor-sektor industri halal lainnya, dengan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor.

Forum diskusi juga harus mencakup pembahasan tentang kebutuhan SDM di setiap sektor industri halal, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret tentang jenis kompetensi yang perlu dikembangkan (Azwar, 2023). Rekomendasi ini kemudian dapat dijadikan dasar untuk pengembangan program pelatihan dan sertifikasi yang relevan. Selain itu, forum diskusi juga dapat menjadi wadah untuk membahas isu-isu regulasi yang berkaitan dengan industri halal, sehingga pelaku industri dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan (Jubaedah et al., 2023).

Dalam konteks yang lebih luas, forum diskusi juga dapat berfungsi sebagai platform untuk membangun jaringan (networking) di antara para pelaku industri halal. Jaringan yang kuat di antara pelaku industri akan memfasilitasi pertukaran informasi, kolaborasi dalam pengembangan produk dan pasar, serta sinergi dalam pengembangan SDM (Takhim et al., 2023). Dengan demikian, forum diskusi tidak hanya berfungsi sebagai wadah pertukaran pengetahuan, tetapi juga sebagai katalis untuk pengembangan ekosistem industri halal yang lebih kuat dan terintegrasi.

Penting juga untuk memastikan bahwa hasil-hasil dari forum diskusi didokumentasikan dengan baik dan disebarluaskan kepada semua pemangku kepentingan yang relevan. Dokumentasi yang baik akan memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti secara efektif, dan bahwa pengetahuan yang dibagikan dalam forum diskusi dapat diakses oleh pelaku industri yang tidak dapat hadir secara langsung (Sumaryadi et al., 2020). Dalam era digital saat ini, platform digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan forum diskusi dan memastikan bahwa informasi yang relevan dapat diakses oleh semua pelaku industri halal di seluruh Indonesia.

4. Sinergi Antarpemangku Kepentingan dalam Pengembangan SDM Industri Halal

4.1 Peran Pemerintah dalam Pengembangan SDM Industri Halal

Pemerintah memiliki peran yang sangat sentral dalam pengembangan SDM industri halal Indonesia. Melalui berbagai regulasi dan kebijakan, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan SDM yang kompeten dan berkualitas (Mardhiyah et al., 2023). Regulasi yang komprehensif diharapkan dapat merampingkan proses sertifikasi halal di Indonesia, sehingga pelaku industri dapat lebih fokus pada pengembangan kompetensi SDM mereka (Jubaedah et al., 2023).

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan pengembangan SDM industri halal terintegrasi dengan kebijakan pendidikan dan pelatihan yang lebih luas. Dalam konteks ini, kebijakan Making Indonesia 4.0 yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi, pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi, serta pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks industri halal (Astuti & Stiawati, 2023). Integrasi kebijakan ini akan memastikan bahwa pengembangan SDM industri halal sejalan dengan arah pembangunan nasional yang lebih luas.

Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung program pengembangan SDM industri halal. Keterbatasan anggaran merupakan salah satu hambatan utama dalam implementasi program sertifikasi halal dan pengembangan SDM (Sari, 2023). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program pengembangan SDM, termasuk program pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan pendampingan bagi pelaku UMKM.

4.2 Peran Akademisi dan Lembaga Pendidikan

Akademisi dan lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan SDM yang kompeten untuk industri halal. Perguruan tinggi sebagai pusat riset dan pengembangan produk halal merupakan salah satu kekuatan utama Indonesia dalam pengembangan industri halal (Azwar, 2023). Namun, kuantitas dan kualitas pendidikan program studi ekonomi syariah di perguruan tinggi relatif masih rendah, sehingga perlu ada upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam menghasilkan SDM yang kompeten untuk industri halal (Azwar, 2023).

Lembaga pendidikan perlu mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri halal, dengan mempertimbangkan masukan dari pelaku industri melalui mekanisme link and match (Muhammad & Nugraheni, 2022). Kurikulum yang baik harus mencakup tidak hanya aspek teknis, tetapi juga aspek nilai-nilai syariah yang menjadi landasan industri halal. Selain itu, lembaga pendidikan juga perlu mengembangkan fasilitas praktik yang memadai, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan industri (Budiharjo et al., 2015).

Akademisi juga perlu aktif dalam melakukan penelitian yang relevan dengan pengembangan industri halal, termasuk penelitian tentang kebutuhan SDM, pengembangan standar kompetensi, dan evaluasi efektivitas program pelatihan (Mardhiyah et al., 2023). Hasil penelitian ini kemudian dapat dijadikan dasar untuk pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam pengembangan SDM industri halal.

4.3 Peran Pelaku Industri dalam Pengembangan SDM

Pelaku industri halal memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengembangan SDM, tidak hanya untuk kepentingan perusahaan mereka sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ekosistem industri halal secara keseluruhan. Perusahaan-perusahaan yang unggul dalam industri halal perlu berinvestasi dalam pengembangan SDM, termasuk melalui program pelatihan internal, program magang, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan (Karudin et al., 2024). Investasi dalam SDM ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, karena SDM yang kompeten akan meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan.

Pelaku industri juga perlu aktif dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan pelaku industri lainnya, terutama UMKM yang masih dalam tahap pengembangan. Kolaborasi di antara pelaku industri, seperti pembentukan klaster industri halal atau asosiasi, dapat memfasilitasi berbagi praktik terbaik, pengembangan proses sertifikasi halal yang terstandarisasi, dan promosi produk halal di pasar global (Karudin et al., 2024). Dengan demikian, pelaku industri besar dapat berperan sebagai mentor dan fasilitator bagi UMKM dalam pengembangan SDM dan implementasi sistem jaminan halal.

5. Kesimpulan

Strategi peningkatan efektivitas dan keterlibatan para pelaku industri ekonomi syariah dalam memperbaiki kualitas SDM merupakan agenda yang kompleks dan multidimensional. Keberhasilan strategi ini memerlukan sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku industri, akademisi, lembaga sertifikasi, dan masyarakat (Nugraha et al., 2024). Tanpa sinergi yang efektif, upaya pengembangan SDM industri halal akan berjalan secara parsial dan tidak optimal.

Empat langkah strategis yang telah diidentifikasi dalam strategi pertama—pembuatan panduan praktis, pemetaan SDM, dialog dengan pelaku industri, dan penguatan link and match—merupakan fondasi yang kuat untuk pengembangan SDM industri halal yang berkelanjutan (Azwar, 2023; Iqbal, 2022; Putra, 2023). Sementara itu, tiga langkah dalam strategi kedua—peningkatan frekuensi pelatihan, kemudahan sertifikasi halal, dan inisiasi forum diskusi—merupakan mekanisme implementasi yang konkret dan terukur (Gunawan et al., 2022; Naisabur & Putra, 2024; Sutarsih, 2023).

Pada akhirnya, keberhasilan strategi ini akan diukur dari meningkatnya pertumbuhan industri yang telah bersertifikasi halal, yang merupakan indikator utama dari kualitas SDM yang semakin baik dan ekosistem industri halal yang semakin kuat (Jubaedah et al., 2023; Prawiro & Fathudin, 2023). Dengan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan dan implementasi yang konsisten, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat industri halal global yang kompetitif dan berkelanjutan (Akim et al., 2024).

Daftar Pustaka

Abdul, M., Ismail, H., & Mustapha, M. (2013). Halal food certification: Case of Malaysian SME entrepreneurs. China-USA Business Review, 12(2). https://doi.org/10.17265/1537-1514/2013.02.007

Afrida, S. (2022). Strategic programs to accelerate competency development of construction workers. The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning, 3(1), 62–74. https://doi.org/10.46456/jisdep.v3i1.291

Akim, A., Sari, V. P., Konety, N., & Nidatya, N. (2024). Indonesia's global halal hub: Competitive strategies for leadership. Jurnal Global & Strategis, 18(1), 29–56. https://doi.org/10.20473/jgs.18.1.2024.29-56

Anggraini, R. M., Imtihanah, A. H., & Bashori, Y. A. (2023). Perlindungan hak spiritual konsumen Muslim dalam program sertifikasi halal jalur pernyataan pelaku usaha (self declare). Justicia Islamica, 20(2), 301–320. https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.5003

Astuti, I. I., & Stiawati, T. (2023). Kebijakan Making Indonesia 4.0 dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh, 13(2), 118–126. https://doi.org/10.37598/jimma.v13i2.1864

Azwar, A. (2023). Peluang, tantangan dan strategi pengembangan literasi dan sumber daya manusia ekonomi syariah di Indonesia. Info Artha, 7(1), 18–30. https://doi.org/10.31092/jia.v7i1.1757

Bangga, A. (2022). Peran balai latihan kerja dalam meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja dan implikasinya terhadap ketahanan pribadi siswa (studi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang, Kota Serang, Provinsi Banten). Jurnal Ketahanan Nasional, 28(3). https://doi.org/10.22146/jkn.76540

Budiharjo, A., Segaf, S., & Alim, S. (2015). Pengembangan laboratorium mini bank Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi income-generating unit. El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 3(2). https://doi.org/10.18860/ed.v3i2.2947

Dzukroni, A. A., & Afandi, M. Y. (2023). Optimizing sharia insurance in building halal value chain. Malia: Journal of Islamic Banking and Finance, 6(2), 145. https://doi.org/10.21043/malia.v6i2.16593

Fadhilah, L. N., & Syamsuri, S. (2022). Depicthing halal value chain at the Gontor Alumni Pesantren Forum (FPAG). Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 46(2). https://doi.org/10.30821/miqot.v46i2.980

Gunawan, S., Rakhmawati, N. A., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Darmawan, R., Pradhana, Y. W., & Prabowo, A. (2022). Merajut ekosistem industri halal dalam menumbuhkembangkan usaha kompetitif melalui merdeka belajar. Sewagati, 6(4), 1–10. https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i4.110

Hasan, F. A. A., & Maulana, M. I. (2021). Meningkatkan kualitas sumber daya insani di lembaga keuangan syariah dalam menghadapi persaingan global. Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, 3(1), 27–36. https://doi.org/10.15408/sd.v3i1.3795

Iqbal, M. (2022). Peran pendidikan vokasi dalam pengembangan ekonomi Islam. Malia (Terakreditasi), 13(2), 193–212. https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.2965

Izzatika, N. F., & Lubis, A. T. (2019). Isu dan tantangan kompetensi dewan pengawas syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 4(2), 147–167. https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.24

Jubaedah, D., Nor, M. R. M., Taeali, A., Putra, H. M., Jauhari, Moh. A., & Aniq, A. F. (2023). Halal certification in Indonesia: Study of Law Number 6 of 2023 on job creation. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 14(1), 154–184. https://doi.org/10.18860/j.v14i1.19948

Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran dan kompetensi auditor syariah dalam menunjang kinerja perbankan syariah. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4(2), 222–241. https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255

Karudin, K. M., Shaharudin, M. R., Zainoddin, A. I., & Moryadee, C. (2024). Halal logistics, halal manufacturing, competitiveness and halal organizational sustainability: A conceptual exploration. Information Management and Business Review, 16(3(I)S), 1001–1011. https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3(i)s.3977

Mardhiyah, D., Mawardi, I., Widiastuti, T., Mustofa, M. U. A., Abdullah, S., Sinulingga, R. A., & Saptowati, E. D. (2023). Raising community awareness of halal product consumption and halal lifestyle: A triple helix model. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 9(2). https://doi.org/10.20473/jebis.v9i2.48403

Muhammad, R., & Nugraheni, P. (2022). Sustainability of Islamic banking human resources through the formulation of an Islamic accounting curriculum for higher education: Indonesian perspective. SAGE Open, 12(1). https://doi.org/10.1177/21582440221079838

Mutmainah, L., & Yulistiyani, E. (2023). The role of Islamic philanthropic institutions in accelerating the halal certification program for micro, small and medium enterprises (MSMEs). Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies, 7(2), 129. https://doi.org/10.30983/es.v7i2.7600

Naisabur, N., & Putra, H. M. (2024). Challenges of Indonesian small micro enterprises (MSEs) in fulfilling halal certification obligations October 2024. Ta'amul: Journal of Islamic Economics, 3(1), 1–27. https://doi.org/10.58223/taamul.v3i1.215

Nugraha, N., Samani, Sapta, A. E., Budiyono, I., Hasanah, S., Ulya, N. M., Lestari, S. S., Windawati, A., Sari, M. K., & Fajria, R. N. (2024). The role of stakeholders in accelerating halal certification for SMEs. KnE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i17.16321

Nurhadi, M. A. (2015). Sertifikasi kompetensi profesi pendidik. Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA, 1(3). https://doi.org/10.30998/formatif.v1i3.75

Prawiro, A., & Fathudin, F. (2023). Challenges in the halal industry ecosystem: Analyzing the halal certification process for micro, small, and medium enterprises in Lombok, West Nusa Tenggara. Mazahib, 22(2), 431–484. https://doi.org/10.21093/mj.v22i2.7010

Prihatiningtias, Y. W., Prabandari, S. P., Cahaya, D. N., Kusumadewi, A. W., Anggraeni, O. L., Nisa, K., Rizkiyah, A., & Arasy, F. H. (2021). Peningkatan pengetahuan aspek perpajakan dan kualitas pengelolaan produk pada kelompok UMKM. Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS), 4(1), 78. https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i1.8674

Putra, P. (2023). Link and match strategy of Islamic banking vocational high school human resources with the Islamic banking industry. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2275. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8316

Rahmadian, A. (2024). Public sentiment towards mandatory halal certification: A large language model (LLM) approach. Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal, 4(2), 1–15. https://doi.org/10.15575/likuid.v4i2.35185

Santoso, L., & Rachman, A. (2024). Digitalising halal certification: The dynamic of regulations and policies concerning halal certification in Indonesia. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 14(2), 265–293. https://doi.org/10.18860/j.v14i2.24115

Sari, N. (2023). Government capacity to guarantee halal product from micro, small, and medium enterprises in Kebumen. Varia Justicia, 19(1), 70–83. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v19i1.8911

Siregar, I. A., Hartono, B., & Isnaini, I. (2023). Implementasi kebijakan Perpres No. 68 Tahun 2022 di Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(4), 2718–2731. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1666

Sumaryadi, S., Sutono, A., Rahtomo, W., Rumayar, C. H., & Puksi, F. F. (2020). Smart halal destination ecosystem: The exploration of halal tourism ecosystem model. Masyarakat Pariwisata: Journal of Community Services in Tourism, 1(1), 29–48. https://doi.org/10.34013/mp.v1i1.345

Suparyati, A., & Habsya, C. (2024). Kompetensi lulusan pendidikan vokasi untuk bersaing di pasar global. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(2), 1921–1927. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3288

Sutarsih, E. (2023). Literasi dan inklusi: Keuangan syariah sebagai fundamental kesejahteraan UMKM: Edukasi bisnis akses keuangan syariah untuk UMKM santri di Yogyakarta. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3). https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5628

Takhim, M., Sonjaya, A., Salim, Z., Rahman, A., Basmar, E., Abdullah, R., & Ali, M. (2023). The synergy of Islamic banks and Muslim-friendly tourism: Patterns of halal industry development in Indonesia. International Journal of Sustainable Development and Planning, 18(9), 2723–2731. https://doi.org/10.18280/ijsdp.180911

Trisanty, A., Feriyanto, N., Wijayanti, D., & Aiyubbi, D. E. (2022). Bank operational training to improve the competence of teachers of Islamic banking expertise. Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang, 7(4), 849–859. https://doi.org/10.26905/abdimas.v7i4.7681