00680 - Restrukturisasi Utang Perspektif Ekonomi Islam

Abstract

This article examines debt restructuring from the perspective of Islamic economics, focusing on its normative foundations, mechanisms, regulations, and challenges in Islamic banking practice. Using a literature review approach, this study synthesizes various scholarly works and regulatory frameworks governing Islamic financing restructuring in Indonesia and Malaysia. The findings indicate that Islamic debt restructuring is grounded in Qur'anic principles, particularly Surah Al-Baqarah verse 280, and guided by the framework of maqashid syariah, which emphasizes the protection of wealth (hifz al-mal) and human life (hifz al-nafs). The mechanisms of restructuring—namely rescheduling, reconditioning, and restructuring—must be implemented in strict adherence to Sharia principles, including the prohibition of riba, gharar, and injustice (dzulm). Key challenges include the issue of qalb al-dayn, asset ownership disputes in new contracts, and multi-creditor complexity. The study also highlights the importance of a humanistic approach rooted in Islamic values such as empathy, justice, and deliberation (musyawarah) in resolving non-performing financing. From a macroeconomic perspective, Islamic instruments such as zakat, waqf, and infaq serve as complementary social safety nets. It is concluded that debt restructuring in Islamic economics is not merely a financial-technical mechanism, but a comprehensive manifestation of Islamic values aimed at realizing a just, stable, and sustainable economic system.

Keywords: Debt Restructuring, Islamic Economics, Maqashid Syariah, Non-Performing Financing, Riba, Sharia Compliance

Abstrak

Artikel ini mengkaji restrukturisasi utang dari perspektif ekonomi Islam, dengan fokus pada landasan normatif, mekanisme, regulasi, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik perbankan syariah. Menggunakan pendekatan kajian pustaka (literature review), studi ini mensintesis berbagai karya ilmiah dan kerangka regulasi yang mengatur restrukturisasi pembiayaan syariah di Indonesia dan Malaysia. Temuan menunjukkan bahwa restrukturisasi utang dalam Islam berlandaskan pada prinsip Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 280, dan dipandu oleh kerangka maqashid syariah yang menekankan perlindungan harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs). Mekanisme restrukturisasi yang meliputi rescheduling, reconditioning, dan restructuring harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan kezaliman. Tantangan utama mencakup isu qalb al-dayn, kepemilikan aset dalam akad baru, dan kompleksitas multi-kreditur. Studi ini juga menegaskan pentingnya pendekatan humanis yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti empati, keadilan, dan musyawarah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dari perspektif makroekonomi, instrumen sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan infak berfungsi sebagai jaring pengaman yang melengkapi mekanisme restrukturisasi formal. Disimpulkan bahwa restrukturisasi utang dalam ekonomi Islam bukan sekadar mekanisme teknis finansial, melainkan manifestasi komprehensif nilai-nilai Islam yang bertujuan mewujudkan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Restrukturisasi Utang, Ekonomi Islam, Maqashid Syariah, Pembiayaan Bermasalah, Riba, Kepatuhan Syariah

1. Pendahuluan

Restrukturisasi utang merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan modern, termasuk dalam kerangka ekonomi Islam. Dalam konteks perbankan syariah, restrukturisasi pembiayaan bermasalah menjadi mekanisme krusial yang tidak hanya bertujuan menyelamatkan aset bank, tetapi juga melindungi nasabah dari tekanan finansial yang berlebihan. Sistem keuangan Islam, yang dibangun di atas prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, menawarkan pendekatan yang berbeda secara fundamental dibandingkan sistem keuangan konvensional dalam menangani persoalan utang dan pembiayaan bermasalah (Bella, 2021). Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama, yang semuanya tercermin dalam mekanisme restrukturisasi utang yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah (Johan et al., 2022).

Pertumbuhan perbankan syariah yang pesat di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia dan Malaysia, telah membawa serta tantangan dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) (Roziq et al., 2020). Berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi yang tidak stabil, bencana alam, hingga pandemi global seperti Covid-19, telah menyebabkan banyak nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada lembaga keuangan syariah (Ilmih et al., 2021). Dalam situasi inilah restrukturisasi utang perspektif ekonomi Islam menjadi sangat relevan untuk dikaji secara mendalam, baik dari sisi landasan normatif syariah, mekanisme pelaksanaannya, maupun implikasi hukum dan ekonominya.

2. Landasan Normatif Restrukturisasi Utang dalam Islam

2.1 Dasar Al-Qur'an dan Hadis

Landasan utama restrukturisasi utang dalam perspektif Islam bersumber dari Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 280, yang memerintahkan pemberian tangguhan kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan finansial. Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa jika seseorang yang berutang sedang dalam kesulitan, maka hendaklah diberikan tangguhan hingga ia memperoleh kelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut adalah lebih baik (Ilmih et al., 2021). Landasan normatif ini menjadi pijakan utama bagi seluruh mekanisme restrukturisasi pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah, yang mengharuskan adanya sikap toleran dan kooperatif dari pihak kreditur terhadap debitur yang mengalami kesulitan (Fadillah et al., 2024).

Dalam konteks hadis, terdapat berbagai riwayat yang memperkuat prinsip kemudahan dalam penyelesaian utang. Tuasikal (2009) sebagaimana dikutip dalam penelitian tentang pendekatan kemanusiaan Islam, mengklasifikasikan sejumlah prinsip dan sikap Islam tentang bagaimana seorang Muslim seharusnya bertindak dalam hubungan utang-piutang, termasuk keutamaan orang yang memberikan utang, cara menagih utang yang baik, dan pemberian waktu bagi orang yang sedang dalam kesulitan berdasarkan QS. Al-Baqarah: 280 (Roziq et al., 2020). Prinsip-prinsip ini membentuk etika Islam dalam pengelolaan utang yang menjadi fondasi bagi praktik restrukturisasi di lembaga keuangan syariah.

2.2 Maqashid Syariah sebagai Kerangka Analisis

Restrukturisasi utang dalam perspektif ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), agama (hifz al-din), dan harta (hifz al-mal) (Fidhayanti et al., 2021). Kebijakan restrukturisasi pembiayaan syariah, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19, mengandung hikmah dan sebab yang baik (al-'illah), yaitu menyelamatkan bank dan UMKM, sementara maqashid-nya adalah menghindari kemerosotan ekonomi (Fidhayanti et al., 2021). Dengan demikian, restrukturisasi bukan sekadar mekanisme teknis perbankan, melainkan merupakan manifestasi dari nilai-nilai maqashid syariah yang bertujuan mewujudkan kebaikan dan mencegah kemudaratan.

Dari perspektif maqashid syariah, restrukturisasi pembiayaan dapat dipahami sebagai bagian dari hifz al-mal (menjaga harta), yang merupakan salah satu tujuan utama syariah. Pemeliharaan dan penjagaan harta ini mencakup cara memperolehnya (min janibi al-wujud) maupun cara menjaga harta yang sudah dimiliki (min janibi al-'adam) (Nurhadi, 2019). Dalam konteks restrukturisasi, upaya menyelamatkan pembiayaan bermasalah merupakan bentuk nyata dari penjagaan harta, baik bagi bank sebagai kreditur maupun bagi nasabah sebagai debitur. Restrukturisasi yang dilakukan dengan benar akan memberikan perlindungan hukum dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan bank (Fidhayanti et al., 2021).

Lebih jauh, analisis maqashid syariah terhadap restrukturisasi pembiayaan menunjukkan bahwa kebijakan ini mengandung dimensi dharuriyyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier), dengan memperhatikan perlindungan harta (hifz al-mal) dan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) (Adawiyah et al., 2022). Argumentasi hukum yang dibangun dimulai dari pandangan bahwa pengembalian pembiayaan dari lembaga keuangan syariah adalah kewajiban yang harus dipenuhi, namun dalam proses pemenuhan kewajiban tersebut, lembaga keuangan memberikan pertimbangan umum dan khusus, terutama untuk kondisi di luar kehendak dan kemampuan manusia seperti pandemi Covid-19 (Adawiyah et al., 2022).

2.3 Prinsip Ihsan dalam Restrukturisasi

Selain maqashid syariah, prinsip ihsan juga menjadi landasan penting dalam restrukturisasi pembiayaan Islam. Ihsan adalah upaya mencapai keunggulan dalam ibadah dan aktivitas sehari-hari untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Dalam konteks restrukturisasi pembiayaan Islam, prinsip ihsan menuntut lembaga keuangan untuk bertanggung jawab dan menunjukkan sikap toleran dengan memberikan fasilitas dan menghilangkan kesulitan untuk membantu nasabah dalam urusan keuangan mereka (Anam et al., 2022). Rekomendasi dari Bank Negara Malaysia dan rasionalisasi prosedur restrukturisasi pembiayaan Islam memenuhi prinsip ihsan baik dalam implementasi masa lalu maupun selama krisis pandemi Covid-19 (Anam et al., 2022).

3. Konsep Utang dalam Ekonomi Islam

3.1 Definisi dan Karakteristik Utang Syariah

Dalam sistem ekonomi Islam, utang (dayn) memiliki karakteristik yang berbeda dari utang dalam sistem konvensional. Perbedaan mendasar terletak pada larangan riba, di mana sistem konvensional berbasis bunga yang secara inheren menindas nasabah melalui pinjaman, sementara perbankan Islam didirikan berdasarkan faktor agama dan keuntungan dengan memenuhi kriteria dasar implementasi tanpa melanggar hukum Islam (Anam et al., 2022). Dalam Islam, uang bukan merupakan komoditas, melainkan digunakan sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan pengukuran, sehingga tidak boleh diperdagangkan untuk menghasilkan keuntungan semata (Bella, 2021).

Sistem keuangan Islam dibangun di atas beberapa prinsip dasar, termasuk larangan praktik riba (bunga), prinsip berbagi risiko tanpa bunga sehingga pemilik modal bukan merupakan kreditur semata, dan larangan spekulasi termasuk praktik gharar (ketidakpastian berlebihan) (Bella, 2021). Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka yang berbeda secara fundamental dalam pengelolaan utang dan pembiayaan, di mana hubungan antara bank dan nasabah lebih bersifat kemitraan daripada hubungan kreditur-debitur yang eksploitatif (Wahyudi, 2019).

Dalam perbankan syariah Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) (Ningsih & Disemadi, 2019).

3.2 Larangan Riba dan Implikasinya terhadap Restrukturisasi

Larangan riba merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam ekonomi Islam yang memiliki implikasi langsung terhadap mekanisme restrukturisasi utang. Riba secara harfiah berarti tambahan atau pertumbuhan, dan dalam konteks utang, riba merujuk pada tambahan yang dikenakan atas pokok pinjaman (Hamsin et al., 2022). Dalam sistem konvensional, ketika debitur mengalami kesulitan membayar, seringkali dikenakan denda atau bunga tambahan yang justru memperparah kondisi keuangan mereka. Sebaliknya, dalam sistem Islam, penambahan jumlah utang karena keterlambatan pembayaran atau perpanjangan kredit dikategorikan sebagai riba al-jahiliyyah yang dilarang (Ali & Hassan, 2020).

Implikasi larangan riba terhadap restrukturisasi sangat signifikan. Dalam restrukturisasi pembiayaan syariah, tidak diperbolehkan adanya penambahan jumlah utang pokok sebagai kompensasi atas perpanjangan waktu pembayaran. Hal ini berbeda dengan praktik konvensional di mana perpanjangan waktu seringkali disertai dengan penambahan bunga. Dalam konteks restrukturisasi murabahah, misalnya, DSN-MUI Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Ulang Tagihan Murabahah mengatur bahwa lembaga keuangan syariah dapat menjadwal ulang utang kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran, dengan syarat bahwa jumlah sisa utang tidak ditambah (Ilham et al., 2023). Prinsip ini memastikan bahwa restrukturisasi tidak menjadi sarana bagi bank untuk mengeksploitasi nasabah yang sedang dalam kesulitan.

Isu qalb al-dayn (restrukturisasi utang) menjadi salah satu perhatian utama dalam praktik restrukturisasi perbankan Islam. Dalam konteks moratorium yang diberlakukan selama pandemi Covid-19, para bankir Islam menghadapi isu-isu syariah terkait restrukturisasi dan penjadwalan ulang, termasuk isu qalb al-dayn, kapitalisasi keuntungan yang masih harus dibayar dalam fasilitas pembiayaan, serta isu operasional terkait sistem dan sumber daya manusia (Alwi et al., 2023). Resolusi Dewan Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia tentang Keuntungan Majemuk untuk Restrukturisasi dan Penjadwalan Ulang (R&R) Pembiayaan Islam melarang bank Islam untuk memasukkan keuntungan yang masih harus dibayar dari jumlah pokok baru restrukturisasi dan penjadwalan ulang fasilitas pembiayaan (Alwi et al., 2023).

4. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Syariah

4.1 Rescheduling (Penjadwalan Ulang)

Rescheduling atau penjadwalan ulang merupakan tahap pertama dan paling umum dalam mekanisme restrukturisasi pembiayaan syariah. Rescheduling adalah pembuatan jadwal kegiatan yang dapat dilakukan oleh debitur yang memiliki perilaku terpuji namun tidak dapat membayar kembali pokok pinjaman atau bunga keuntungan sesuai dengan perjanjian (Arwanto et al., 2023). Dalam praktiknya, rescheduling dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau mengubah jadwal angsuran, tanpa menambah jumlah pokok utang yang harus dibayar oleh nasabah.

Berdasarkan ketentuan DSN-MUI Fatwa No. 48 Tahun 2005 tentang Penjadwalan Ulang Tagihan Murabahah, lembaga keuangan syariah dapat menjadwal ulang utang kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran atau nasabah yang tidak dapat melakukan penyelesaian sesuai waktu yang telah ditentukan, dengan syarat: (a) jumlah sisa utang tidak ditambah; (b) tidak ada penambahan biaya aktual; dan (c) perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Ilham et al., 2023). Ketentuan ini memastikan bahwa rescheduling tidak menjadi sarana penambahan beban finansial bagi nasabah yang sudah dalam kesulitan.

Dalam konteks pembiayaan murabahah, rescheduling dapat dilakukan dengan memperpanjang tenor pembayaran sisa utang yang masih outstanding. Hal ini penting karena pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli yang menghasilkan utang tetap (dayn), sehingga mekanisme restrukturisasinya harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang berlaku untuk pengelolaan utang (Anam et al., 2022). Rescheduling yang dilakukan dengan benar akan memberikan ruang bagi nasabah untuk memulihkan kondisi keuangannya tanpa harus menanggung beban tambahan yang tidak adil.

4.2 Reconditioning (Persyaratan Ulang)

Reconditioning atau persyaratan ulang merupakan tahap kedua dalam mekanisme restrukturisasi, di mana bank melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Reconditioning dapat mencakup perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank (Rangkuti, 2023). Dalam praktik perbankan syariah, reconditioning seringkali dilakukan bersamaan dengan rescheduling untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif bagi nasabah yang mengalami kesulitan.

Salah satu bentuk reconditioning yang khas dalam perbankan syariah adalah pemberian diskon atau pengurangan margin. Dalam pembiayaan murabahah, bank dapat memberikan diskon atas margin yang belum dibayar sebagai bentuk keringanan bagi nasabah yang mengalami kesulitan finansial. Hal ini diperbolehkan dalam syariah karena merupakan bentuk kebaikan (ihsan) dari pihak bank kepada nasabah, bukan merupakan kewajiban yang dipaksakan (Anam et al., 2022). Reconditioning juga dapat dilakukan melalui konversi akad, di mana sisa kewajiban nasabah dalam akad murabahah dikonversi menjadi akad mudharabah atau musyarakah, sehingga nasabah dapat berbagi risiko dengan bank dalam menjalankan usahanya (Hasan & Habu, 2019).

4.3 Restructuring (Penataan Ulang)

Restructuring atau penataan ulang merupakan tahap ketiga dan paling komprehensif dalam mekanisme restrukturisasi pembiayaan syariah. Restructuring mencakup penataan ulang seluruh persyaratan pembiayaan, termasuk penambahan fasilitas pembiayaan, pengalihan seluruh atau sebagian tunggakan angsuran menjadi pokok angsuran baru, disertai dengan rescheduling, pemberian diskon atau pengurangan margin, dan/atau reconditioning (Ilham et al., 2023). Dalam konteks perbankan syariah, restructuring seringkali melibatkan penggunaan akad-akad baru yang lebih sesuai dengan kondisi nasabah saat ini.

Penggunaan hybrid contracts (akad gabungan) dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah di bank syariah merupakan salah satu inovasi penting dalam praktik perbankan syariah. Penerapan hybrid contracts dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah di perbankan syariah banyak menggunakan jenis hybrid dari akad-akad yang digabungkan (al-'uqud al-mujtami'ah), yaitu adanya asosiasi akad antara tabarru' (qardh) dan akad mu'awadhat (jual beli, ijarah, IMBT, mudharabah, dan musyarakah) (Setiawan et al., 2022). Penggunaan hybrid contracts ini memungkinkan bank syariah untuk menyesuaikan mekanisme restrukturisasi dengan kebutuhan spesifik nasabah, sambil tetap memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dalam praktik restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh, tahapan restrukturisasi meliputi rescheduling, reconditioning, dan restructuring, yang semuanya dilakukan dalam rangka memenuhi tujuan akad awal antara nasabah dengan bank, yaitu melahirkan akibat hukum atau niat bersama yang dimaksudkan dan yang ingin diwujudkan para pihak melalui pembuatan akad (Rangkuti, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa restrukturisasi dalam perbankan syariah tidak hanya bersifat teknis finansial, tetapi juga memiliki dimensi hukum akad yang harus diperhatikan.

5. Regulasi Restrukturisasi Pembiayaan Syariah di Indonesia

5.1 Kerangka Regulasi Nasional

Regulasi restrukturisasi pembiayaan syariah di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan yang saling melengkapi. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah menjadi landasan utama, di mana Pasal 1 ayat 7 mendefinisikan restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya (Fadillah et al., 2024). Selanjutnya, Pasal 2 ayat 1 PBI tersebut menyatakan bahwa bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Dalam konteks pandemi Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, yang mengatur penentuan aset, restrukturisasi pembiayaan, dan pemberian dana baru (Ilmih et al., 2021). Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi lembaga keuangan syariah untuk memberikan keringanan kepada nasabah yang terdampak pandemi, termasuk melalui mekanisme rescheduling, reconditioning, dan restructuring (Faisal et al., 2022). Berdasarkan data per 26 Mei 2020, sebanyak 96 bank konvensional/syariah dengan 5,33 juta nasabah telah menerima restrukturisasi kredit/pembiayaan senilai IDR 517,2 triliun (Fadillah et al., 2024).

Selain POJK Nomor 11/POJK.03/2020, terdapat juga POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang memperpanjang dan menyempurnakan kebijakan restrukturisasi (Faisal et al., 2022). Regulasi-regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dan otoritas keuangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kesulitan finansial akibat pandemi, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

5.2 Fatwa DSN-MUI tentang Restrukturisasi

Selain regulasi dari otoritas keuangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menjadi acuan penting dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan syariah. Beberapa fatwa DSN-MUI yang relevan antara lain: Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar, Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Ulang Tagihan Murabahah, dan Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah (Fadillah et al., 2024).

Fatwa DSN-MUI No. 47 mengatur bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: (a) objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati; (b) nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan; (c) apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah; (d) apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, sisa utang tetap menjadi utang nasabah; dan (e) apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, LKS dapat membebaskannya (Hasan & Habu, 2019). Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam penyelesaian utang syariah.

Implementasi fatwa DSN-MUI dalam praktik perbankan syariah menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah berupaya untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahap restrukturisasi. Penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Manado menunjukkan bahwa konsep penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar memiliki dua tahap: pertama, bagi nasabah yang dikategorikan mengalami penurunan kemampuan membayar namun masih dapat melunasi sisa utang melalui restrukturisasi; dan kedua, bagi nasabah yang diklasifikasikan tidak lagi mampu membayar sisa utangnya meskipun bank telah memberikan beberapa kebijakan (Hasan & Habu, 2019).

6. Jenis-Jenis Akad dalam Restrukturisasi Pembiayaan Syariah

6.1 Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad pembiayaan yang paling dominan dalam praktik perbankan syariah, dengan proporsi mencapai 80–90% dari setiap pembiayaan di lembaga keuangan syariah (Hikmawati & Nashirudin, 2024). Dominasi murabahah ini menjadikan restrukturisasi pembiayaan murabahah sebagai isu yang paling sering dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Pembiayaan murabahah yang bermasalah adalah kondisi di mana nasabah tidak dapat membayar sebagian atau seluruh kewajibannya sebagaimana dalam akad pembiayaan (Alam et al., 2023).

Restrukturisasi pembiayaan murabahah dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, rescheduling sisa utang yang masih outstanding, di mana bank memperpanjang jangka waktu pembayaran tanpa menambah jumlah pokok utang. Kedua, reconditioning dengan memberikan diskon margin atau pengurangan kewajiban nasabah. Ketiga, konversi akad murabahah menjadi akad lain yang lebih sesuai dengan kondisi nasabah, seperti mudharabah atau musyarakah, berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 (Hikmawati & Nashirudin, 2024). Keempat, dalam kasus yang lebih ekstrem, dapat dilakukan penjualan atau lelang agunan untuk melunasi sisa utang nasabah.

Dalam praktik restrukturisasi murabahah di Bank Sumut (Unit Usaha Syariah), implementasi restrukturisasi menunjukkan beberapa poin penting yang harus diperhatikan bank, termasuk panduan untuk menentukan debitur yang terdampak Covid-19, serta mempertimbangkan Fatwa DSN-MUI No. 47, 48, dan 49 tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah, ketiadaan biaya tambahan, dan konversi akad (Fadillah et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa restrukturisasi murabahah harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek syariah dan regulasi yang berlaku.

6.2 Restrukturisasi Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah, yang merupakan akad berbasis bagi hasil, juga menghadapi tantangan tersendiri dalam restrukturisasi. Dalam pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah sama-sama menanggung risiko usaha, sehingga ketika usaha mengalami kesulitan, kedua belah pihak harus mencari solusi bersama. PT. Bank NTB Syariah menghadapi berbagai masalah dalam pembiayaan musyarakah, termasuk lemahnya pengawasan, ketersediaan sumber daya manusia, nasabah yang tidak dapat dipercaya, nasabah yang pensiun dini, cuaca yang tidak stabil, proyek yang terhenti, kematian nasabah, agunan yang tidak optimal, Covid-19, hingga bencana alam (Mas'ud, 2022).

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam restrukturisasi pembiayaan musyarakah mencakup restrukturisasi seluruh aspek pembiayaan, termasuk rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Dalam konteks musyarakah, bank tidak berhak membuat keputusan sepihak untuk membebaskan utang debitur dengan mendonasikan utang nasabah, karena hal tersebut akan menimbulkan perilaku dzalim yang tidak diperbolehkan oleh hukum (Mas'ud, 2022). Upaya atau strategi untuk mengendalikan risiko kerugian dari nasabah pembiayaan musyarakah dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang masih memiliki prospek usaha, restrukturisasi pembiayaan yang terdampak Covid-19, restrukturisasi bencana alam, dan restrukturisasi penurunan usaha (Mas'ud, 2022).

6.3 Restrukturisasi Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah, sebagai akad bagi hasil di mana bank bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola (mudharib), memiliki karakteristik risiko yang berbeda dari murabahah. Dalam mudharabah, bank menanggung risiko kerugian finansial sementara nasabah menanggung risiko kehilangan waktu dan tenaga. Ketika pembiayaan mudharabah mengalami masalah, restrukturisasi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip bagi hasil yang menjadi dasar akad tersebut.

Dalam konteks restrukturisasi, pembiayaan mudharabah yang bermasalah dapat diselesaikan melalui berbagai cara, termasuk rescheduling, reconditioning, dan dalam kasus tertentu, konversi akad. Penggunaan agunan dalam akad mudharabah modern juga menjadi instrumen penting dalam manajemen risiko, di mana agunan berfungsi sebagai kontrol risiko untuk pembiayaan bermasalah (Hidayatullah & Fadillah, 2022). Dari perspektif manajemen risiko, keberadaan agunan dalam akad mudharabah modern merupakan manifestasi dari prinsip kehati-hatian yang diamanatkan oleh undang-undang perbankan syariah (Hidayatullah & Fadillah, 2022).

7. Tantangan dan Isu Syariah dalam Restrukturisasi

7.1 Isu Qalb al-Dayn

Salah satu isu syariah yang paling krusial dalam restrukturisasi pembiayaan Islam adalah qalb al-dayn, yaitu restrukturisasi utang yang melibatkan penambahan jumlah utang sebagai kompensasi atas perpanjangan waktu pembayaran. Isu ini menjadi perhatian utama karena berpotensi mengarah pada praktik riba yang dilarang dalam Islam (Muneem et al., 2020). Dalam praktik restrukturisasi di perbankan Islam Malaysia, ditemukan bahwa peningkatan harga dalam fasilitas baru tanpa pelaksanaan akad baru untuk membenarkan keuntungan memicu isu riba al-jahiliyyah (Ali & Hassan, 2020).

Untuk mengatasi isu qalb al-dayn, Dewan Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia pada 26 Juni 2016 memutuskan kebolehan restrukturisasi dengan syarat bahwa setiap perubahan harga pada fasilitas pertama harus tercermin dalam akad baru untuk menghindari isu riba dan ketidakpastian (Ali & Hassan, 2020). Pendekatan ini memastikan bahwa restrukturisasi dilakukan dengan transparansi dan kepatuhan syariah yang penuh, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses tersebut.

Dalam konteks restrukturisasi multi-kreditur, tantangan menjadi lebih kompleks ketika debitur memiliki utang kepada kreditur Islam dan konvensional secara bersamaan. Perbedaan hak kreditur, interpretasi yang beragam atas akad syariah, dan kurangnya kejelasan dalam dokumentasi transaksi dapat menyebabkan kesulitan dalam membuktikan jumlah utang yang tepat serta dalam menentukan prioritas klaim vis-à-vis pinjaman konvensional (Hafiz et al., 2017). Tantangan-tantangan ini memerlukan panduan, prosedur, dan pedoman yang jelas untuk memastikan bahwa restrukturisasi utang Islam dalam situasi multi-kreditur dapat dilakukan secara adil dan sesuai syariah.

7.2 Isu Kepemilikan Aset dalam Restrukturisasi

Isu kepemilikan aset juga menjadi tantangan penting dalam restrukturisasi pembiayaan syariah, khususnya dalam akad-akad yang melibatkan transfer kepemilikan seperti murabahah dan ijarah muntahiya bittamlik (IMBT). Dalam restrukturisasi, kepemilikan komoditas harus dialihkan dalam akad baru untuk menyimpulkan suatu akad, namun dalam praktik restrukturisasi fasilitas pembiayaan, kepemilikan seringkali tidak dialihkan (Muneem et al., 2020). Hal ini dapat menimbulkan isu kepatuhan syariah yang serius, karena akad yang tidak memenuhi syarat kepemilikan yang sah dapat dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

Implementasi akad Ijarah Muntahiya bittamlik (IMBT) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Semarang dalam konsepsi luzumu al-'aqdi menunjukkan adanya ketidakpastian hukum, karena implementasi akad IMBT seharusnya hanya dilakukan melalui jual beli, bukan hibah (Bawono & Laksana, 2022). Ketidakpastian hukum ini dapat mempengaruhi validitas restrukturisasi yang dilakukan berdasarkan akad IMBT, sehingga perlu adanya kejelasan regulasi dan standar operasional yang lebih komprehensif.

7.3 Isu Kepatuhan Syariah dalam Praktik

Kepatuhan syariah (sharia compliance) merupakan isu sentral dalam seluruh operasional perbankan syariah, termasuk dalam restrukturisasi pembiayaan. Penelitian di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) menunjukkan bahwa meskipun praktik akad murabahah umumnya dilakukan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah, beberapa aspek dianggap bertentangan dengan fatwa DSN-MUI tentang Murabahah, khususnya pada penerapan akad murabahah yang disertai dengan akad wakalah (Hamsin, Halim, & Anggriawan, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara standar syariah yang ditetapkan dan praktik aktual di lapangan.

Pengawasan kepatuhan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi seluruh kegiatan teknis perbankan syariah sesuai dengan prosedur dan prinsip Islam (Rangkuti, 2023). Dalam konteks restrukturisasi, DPS memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap mekanisme restrukturisasi yang diterapkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Kegagalan dalam memastikan kepatuhan syariah dapat menimbulkan risiko hukum maupun risiko reputasi bagi lembaga keuangan syariah (Alwi et al., 2023).

8. Pendekatan Humanis dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

8.1 Model Islamic Humanity

Selain mekanisme teknis restrukturisasi, pendekatan humanis juga menjadi komponen penting dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Penelitian di Bank Syariah Mandiri Indonesia menemukan bahwa pembiayaan bermasalah dapat dikurangi dengan menggunakan pendekatan baru yang disebut Islamic Humanity Approach, yang merupakan interaksi antara beberapa aspek, yaitu: (a) aspek spiritual, (b) aspek ekonomi, (c) aspek sosial, dan (d) aspek keadilan (Roziq et al., 2020). Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya hubungan manusiawi dalam setiap transaksi ekonomi.

Model Islamic Humanity yang diterapkan dalam kegiatan penyelesaian masalah di Bank Syariah Mandiri Indonesia mencakup pendekatan yang ramah, komunikasi dan musyawarah secara kekeluargaan, penghormatan terhadap orang lain, empati, konsep keadilan, dan konsep doa (Roziq et al., 2020). Pendekatan ini terbukti berhasil dalam mengurangi pembiayaan bermasalah, karena nasabah merasa diperlakukan dengan hormat dan adil, sehingga lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban mereka. Biasanya, nasabah akan mengajukan restrukturisasi sebelum Surat Peringatan diterbitkan dari bank, dan jika kondisi nasabah tidak memungkinkan restrukturisasi, maka akan dilakukan strategi keluar (exit strategy), yaitu pelunasan dengan diskon margin atau penjualan agunan secara sukarela (Roziq et al., 2020).

8.2 Pendekatan Musyawarah dan Mediasi

Prinsip musyawarah (deliberation) merupakan salah satu nilai fundamental dalam Islam yang juga diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dalam konteks perbankan syariah, musyawarah antara bank dan nasabah menjadi langkah pertama yang harus ditempuh sebelum mengambil tindakan hukum yang lebih keras. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam Islam berjalan melalui mekanisme perdamaian (al-sulh), arbitrase (tahkim), dan/atau pengadilan (al-Qadha) (Nurchasanah, 2016). Mekanisme al-sulh atau perdamaian menjadi pilihan utama karena sesuai dengan semangat Islam yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai dan saling menguntungkan.

Dalam praktik di BMT Agam Madani, penyelesaian pembiayaan bermasalah diklasifikasikan menjadi dua bentuk: jika ada itikad baik dari nasabah, maka dilakukan rescheduling; jika nasabah tidak cukup kooperatif, akan diberikan surat peringatan hingga tiga kali dan berakhir dengan eksekusi dalam bentuk penyerahan jaminan utang (Arwanto et al., 2023). Pendekatan bertahap ini mencerminkan prinsip Islam yang mengutamakan penyelesaian damai sebelum mengambil tindakan yang lebih keras, sekaligus memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperbaiki kondisi keuangannya.

9. Dampak Restrukturisasi terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

9.1 Pengaruh terhadap Rasio NPF

Restrukturisasi pembiayaan memiliki dampak langsung terhadap rasio Non-Performing Financing (NPF) bank syariah. Kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi tidak akan muncul sebagai pinjaman/pembiayaan bermasalah (default), sehingga kebijakan restrukturisasi lebih atau kurang dapat mengurangi tingkat NPF (Wahyuni et al., 2023). Per Juli 2020, OJK mencatat bahwa rasio NPF perbankan syariah masih turun menjadi 3,38% (dari 3,42% pada Mei 2020), yang sebagian merupakan dampak dari kebijakan restrukturisasi yang diterapkan (Wahyuni et al., 2023).

Penelitian tentang dampak implementasi kebijakan restrukturisasi perbankan berdasarkan aturan No. 11/POJK.03/2020 terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi perbankan hanya dapat meningkatkan kinerja keuangan bank, yaitu CAR (Capital Adequacy Ratio) dan FDR (Financing to Deposits Ratio), tetapi tidak pada rasio NPF, ROA, dan BOPO (Wahyuni et al., 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun restrukturisasi memberikan manfaat dalam jangka pendek, dampaknya terhadap profitabilitas dan efisiensi operasional bank masih perlu dikaji lebih lanjut.

9.2 Manajemen Risiko dalam Restrukturisasi

Manajemen risiko merupakan komponen krusial dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan syariah. Bank syariah harus menerapkan manajemen risiko yang mencakup restrukturisasi pembiayaan untuk mengurangi risiko pembiayaan (Rangkuti, 2023). Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, bank syariah diwajibkan untuk melakukan penilaian terhadap calon nasabah berdasarkan prinsip 3C (Character, Capacity, Collateral), yaitu penilaian terhadap karakter calon nasabah, kelayakan usaha, dan agunan yang diserahkan kepada bank syariah (Faisal et al., 2022).

Bank juga harus secara rutin menguji ketahanan mereka terhadap potensi penurunan kualitas kredit dan dampak pembiayaan yang direstrukturisasi terhadap modal dan likuiditas mereka (Hamsin, Halim, Anggriawan, et al., 2022). Pengujian ketahanan ini penting untuk memastikan bahwa restrukturisasi tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga tidak menciptakan risiko baru yang dapat mengancam stabilitas keuangan bank dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, prinsip kehati-hatian (prudential principle) menjadi panduan utama yang harus diikuti oleh bank syariah dalam setiap keputusan restrukturisasi.

10. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Jalur Hukum

10.1 Eksekusi Agunan

Ketika upaya restrukturisasi tidak berhasil menyelesaikan pembiayaan bermasalah, bank syariah dapat mengambil langkah terakhir berupa eksekusi agunan. Dalam bank syariah, eksekusi agunan adalah upaya terakhir dalam menangani pembiayaan yang macet, sebelumnya bank syariah telah melakukan upaya rescheduling, reconditioning, dan restructuring (Abduh, 2022). Eksekusi agunan dalam perbankan syariah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap unsur kezaliman (dzulm) dalam proses lelang.

Penelitian tentang elemen "ketidakadilan" dalam proses eksekusi lelang barang jaminan dari akad pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah menunjukkan bahwa praktik eksekusi agunan masih mengandung unsur kezaliman, yang terlihat dari barang jaminan yang akan dilelang sejak awal akad nilainya lebih tinggi dari fasilitas yang diterima nasabah, dan dalam proses lelang terkadang tidak melibatkan pihak nasabah untuk menentukan harga jual atas barang jaminan (Solihah et al., 2019). Temuan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam praktik eksekusi agunan di perbankan syariah untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

10.2 Penyelesaian Melalui Pengadilan Agama

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa pembiayaan bermasalah, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU/X/2012 (Wahyudi, 2019). Pengadilan Agama memiliki peran krusial dalam menyelesaikan sengketa terkait ekonomi syariah, termasuk masalah pernikahan, warisan, dan keuangan keluarga, dengan kompetensi yang mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti hukum waris, transaksi (muamalah), dan akad keuangan syariah (Prabowo, 2024).

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan oleh Pengadilan Niaga (umum), yaitu kasus kepailitan dan PKPU pada bank syariah (Wahyudi, 2019). Hal ini menimbulkan persoalan karena penanganan kasus kepailitan bank syariah oleh Pengadilan Niaga berpotensi mencampurkan konsep hukum keuangan Islam dengan konsep utang konvensional (Wahyudi, 2019). Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi dan kompetensi pengadilan dalam menangani kasus kepailitan berbasis akad syariah.

Dalam konteks kepailitan syariah, Islam sangat toleran dalam memberikan batas waktu perpanjangan pembayaran utang jika debitur dalam kondisi insolvensi. Ini merupakan etika pembelajaran ekonomi Islam yang selalu menyamakan debitur dan kreditur sebagai mitra koperatif yang saling membantu sebagaimana QS. Al-Baqarah (2): 280 (Wahyudi, 2019). Prinsip ini mencerminkan semangat Islam yang mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi, termasuk dalam situasi kepailitan.

11. Restrukturisasi Sukuk dan Instrumen Keuangan Islam Lainnya

11.1 Tantangan Restrukturisasi Sukuk

Selain pembiayaan perbankan, restrukturisasi juga menjadi isu penting dalam instrumen keuangan Islam lainnya, khususnya sukuk. Dalam beberapa tahun terakhir, default sukuk dan restrukturisasinya telah menjadi isu penting yang layak untuk didiskusikan, dan pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya juga menunjukkan pentingnya restrukturisasi sukuk seperti instrumen keuangan lainnya dalam kasus default (Hassan, 2020). Berbeda dengan obligasi konvensional, restrukturisasi sukuk bisa menjadi proses yang sulit dan kompleks tergantung pada jenis struktur sukuk yang digunakan atau diadopsi dalam transaksi.

Sukuk merupakan produk yang unik—bukan utang maupun ekuitas—dan pendekatan kontinjen seperti perpanjangan jatuh tempo, haircut, dan debt-equity swap didasarkan pada klasifikasi struktur sukuk dan memerlukan pendekatan kasus per kasus dalam restrukturisasi sukuk dalam kasus default (Hassan, 2020). Kompleksitas ini diperparah oleh fakta bahwa sangat sedikit restrukturisasi sekuritas sukuk yang telah diselesaikan, dan sebagian besar telah berlangsung selama bertahun-tahun (Lukonga, 2015). Tanpa preseden penyelesaian yang cepat dan kerangka hukum yang jelas untuk restrukturisasi utang, pemegang sukuk harus mencari penyelesaian dan pemulihan investasi mereka dalam negosiasi kasus per kasus, tunduk pada sistem peradilan setempat (Lukonga, 2015).

12. Restrukturisasi Utang dalam Konteks Ekonomi Makro Islam

12.1 Prinsip Berbagi Risiko sebagai Alternatif

Salah satu kontribusi terpenting ekonomi Islam terhadap pengelolaan utang adalah prinsip berbagi risiko (risk sharing) sebagai alternatif dari sistem berbasis utang (debt-based). Dalam sistem keuangan Islam, terdapat preferensi kuat untuk pengaturan bagi hasil dan berbagi risiko, serta penolakan terhadap instrumen utang berbasis bunga (Furqani & Wahid, 2015). Prinsip berbagi risiko ini tidak hanya lebih adil secara etis, tetapi juga lebih stabil secara ekonomi karena mengurangi risiko sistemik yang seringkali muncul dari akumulasi utang berbasis bunga.

Transformasi keuangan dari pemberian pinjaman berbasis bunga menjadi pembiayaan berbasis berbagi risiko memerlukan tidak hanya perubahan pandangan sosial yang mendukung, tetapi juga perubahan yang tepat dalam kerangka regulasi (Abdullah, 2014). Dalam konteks restrukturisasi, prinsip berbagi risiko berarti bahwa ketika debitur mengalami kesulitan, kreditur juga harus bersedia menanggung sebagian dari kerugian tersebut, bukan hanya memindahkan seluruh beban kepada debitur melalui penambahan bunga atau denda.

12.2 Peran Zakat dan Instrumen Sosial Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam yang lebih luas, instrumen sosial seperti zakat juga dapat berperan dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Zakat dapat mengurangi risiko pembiayaan atau kredit macet yang umumnya disebut sebagai non-performing financing/NPF, karena salah satu alokasi dana zakat adalah untuk kelompok gharimin (orang yang terlilit utang) yang membantu orang-orang yang sangat terlilit utang (Sholihah & Suhendar, 2021). Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang dapat membantu debitur yang mengalami kesulitan finansial untuk melunasi utang mereka, sehingga mengurangi beban pembiayaan bermasalah bagi lembaga keuangan syariah.

Selain zakat, instrumen sosial Islam lainnya seperti wakaf dan infak juga dapat berkontribusi dalam mengurangi tekanan utang pada masyarakat. Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT memainkan peran penting sebagai lembaga intermediasi sosial dengan mengumpulkan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) dan melakukan stimulasi keuangan seperti mendistribusikan pembiayaan qardhul hasan, memfasilitasi perjanjian kerjasama (mudharabah) untuk membantu UMKM melanjutkan usaha mereka dalam kondisi Covid-19 (Indra & Yustati, 2022).

13. Perbandingan Praktik Restrukturisasi di Berbagai Negara

13.1 Praktik di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif untuk restrukturisasi pembiayaan syariah. Perbankan syariah Indonesia dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah akibat Pandemi Covid-19 didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014, yang hanya dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya kepada bank karena usahanya terdampak Covid-19 (Rangkuti, 2023). Tahapan restrukturisasi meliputi rescheduling, reconditioning, dan restructuring, yang semuanya dilakukan dalam rangka memenuhi tujuan akad awal antara nasabah dengan bank.

Penelitian tentang dampak kebijakan restrukturisasi perbankan No. 11/POJK.03/2020 terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia menggunakan periode observasi 36 bulan, dihitung 1 tahun sebelum dan sesudah implementasi aturan tersebut, dengan sampel data observasi sebanyak 119 (Wahyuni et al., 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi perbankan hanya dapat meningkatkan kinerja keuangan bank, yaitu CAR dan FDR, tetapi tidak pada rasio NPF, ROA, dan BOPO (Wahyuni et al., 2023). Temuan ini memberikan gambaran yang lebih nuansir tentang efektivitas kebijakan restrukturisasi dalam konteks perbankan syariah Indonesia.

13.2 Praktik di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang paling maju dalam pengembangan kerangka restrukturisasi pembiayaan syariah. Bank Negara Malaysia (BNM) memerintahkan semua bank untuk memberikan moratorium otomatis enam bulan atau penangguhan pinjaman atau pembiayaan mulai 1 April 2020 kepada nasabah mereka selama pandemi Covid-19 (Alwi et al., 2023). Dewan Penasihat Syariah (SAC) Bank Negara Malaysia telah menetapkan beberapa pedoman dan prosedur mengenai restrukturisasi pembiayaan Islam selama krisis Covid-19 berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Bank Negara Malaysia 2009 (Anam et al., 2022).

Metode restrukturisasi pembiayaan Islam di Malaysia mencakup dua pendekatan utama berdasarkan rekomendasi SAC (2020): restrukturisasi pembiayaan Islam menggunakan akad syariah yang berbeda, atau menggabungkan beberapa pembiayaan ke dalam akad baru (Anam et al., 2022). Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menangani berbagai jenis pembiayaan bermasalah, sambil tetap memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Rekomendasi dari Bank Negara Malaysia dan rasionalisasi prosedur restrukturisasi pembiayaan Islam terbukti memenuhi prinsip ihsan baik dalam implementasi masa lalu maupun selama krisis pandemi Covid-19 (Anam et al., 2022).

14. Kesimpulan dan Rekomendasi

Restrukturisasi utang dalam perspektif ekonomi Islam merupakan mekanisme yang komprehensif dan multidimensi, yang tidak hanya mencakup aspek teknis finansial, tetapi juga dimensi syariah, hukum, sosial, dan etika. Landasan normatif restrukturisasi dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama, yang semuanya menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam pengelolaan utang (Adawiyah et al., 2022; Fidhayanti et al., 2021; Ilmih et al., 2021). Mekanisme restrukturisasi yang meliputi rescheduling, reconditioning, dan restructuring harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan kezaliman (Fadillah et al., 2024; Faisal et al., 2022; Rangkuti, 2023).

Tantangan utama dalam restrukturisasi pembiayaan syariah meliputi isu qalb al-dayn, kepemilikan aset dalam akad baru, kepatuhan syariah dalam praktik, dan kompleksitas restrukturisasi multi-kreditur (Ali & Hassan, 2020; Alwi et al., 2023; Hafiz et al., 2017; Muneem et al., 2020). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan kerangka regulasi yang lebih komprehensif, standar operasional yang jelas, dan pengawasan syariah yang efektif dari Dewan Pengawas Syariah (Hamsin, Halim, & Anggriawan, 2022; Hamsin, Halim, Anggriawan, et al., 2022; Rangkuti, 2023). Selain itu, pendekatan humanis yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti empati, keadilan, dan musyawarah juga perlu diintegrasikan dalam praktik restrukturisasi (Arwanto et al., 2023; Roziq et al., 2020).

Dari perspektif ekonomi makro, restrukturisasi utang dalam Islam harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dari sistem ekonomi Islam yang menekankan berbagi risiko, keadilan distributif, dan kemaslahatan bersama (Abdullah, 2014; Furqani & Wahid, 2015). Instrumen sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan infak dapat berperan sebagai jaring pengaman yang melengkapi mekanisme restrukturisasi formal dalam mengatasi persoalan utang dan pembiayaan bermasalah (Indra & Yustati, 2022; Sholihah & Suhendar, 2021). Dengan demikian, restrukturisasi utang perspektif ekonomi Islam bukan hanya tentang penyelamatan aset bank atau perlindungan nasabah secara individual, tetapi merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Daftar Referensi

Abduh, M. (2022). Implementation of Parate Execution on Guarantees in Islamic Financial Institutions in an Islamic Economic Perspective. Jcic Jurnal Cic Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, 4(2), 1–8. https://doi.org/10.51486/jbo.v4i2.77

Abdullah, A. K. (2014). Restoring the Ethical Basis of Finance. Icr Journal, 5(1), 84–95. https://doi.org/10.52282/icr.v5i1.423

Adawiyah, E. R., Setiadi, R., Rohandi, D., Wahrudin, U., & Ummah, I. (2022). Financing Restructuring During the Covid-19 Pandemic: The Tadhbiq Ahkam Paradigm. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 7(1), 105. https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.4303

Agustina, R. S. (2021). The Credit Restructuring as a Form of Protection Against Customers During the Covid-19 Pandemic. International Journal of Law Reconstruction, 5(2), 228. https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17528

Alam, A., Ratnasari, R. T., Makkawi, N. A.-K., & Ma'ruf, A. (2023). The Problem of Murabaha Financing of Islamic Microfinance Institution and The Handling Strategies in Indonesia: A Literature Review. Al-Muzara'ah, 11(1), 17–30. https://doi.org/10.29244/jam.11.1.17-30

Ali, M. M., & Hassan, R. (2020). Survey on Sharīʿah Non-Compliant Events in Islamic Banks in the Practice of Tawarruq Financing in Malaysia. Isra International Journal of Islamic Finance, 12(2), 151–169. https://doi.org/10.1108/ijif-07-2018-0075

Alwi, S. F. S., Ng, N., Rusman, N. H., Hatta, M., & Fikri, A. A. H. S. (2023). Exploring the Bankers' Perspectives on Shariah and Operational Issues of Restructuring and Rescheduling in Islamic Financing During Covid-19 Pandemic. International Journal of Islamic Business, 8(2), 44–57. https://doi.org/10.32890/ijib2023.8.2.4

Anam, E. A. K., Mohamad, A. B., & Yahaya, M. Z. (2022). Analysis of Rationalization through Restructuring of Islamic Finance based on the Ihsan Principle. Islamiyyat, 44(1), 41–51. https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2022-4401-4

Arwanto, A. D., Arianti, F., Z, W. A. P., Yani, S. F., Leli, M., & Rizal, D. (2023). Solving Problematic Financing Through the Execution of Murabaha Contracts: A Case Study of Agam Madani BMT. Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 13(1), 124. https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(1).124-133

Asyiqin, I. Z., & Alfurqon, F. F. (2024). Musyarakah Mutanaqisah: Strengthening Islamic Financing in Indonesia and Addressing Murabahah Vulnerabilities. Jurnal Media Hukum, 31(1), 1–18. https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20897

Awadzi, E. A., Chartouni, C., & Tamez, M. (2015). Resolution Frameworks for Islamic Banks. IMF Working Paper, 2015(247), 1. https://doi.org/10.5089/9781513503219.001

Bawono, B. T., & Laksana, A. W. (2022). The Juridical Study on the Implementation of the Ijarah Muntahiya bi at-Tamlik Contract in the Concept of Luzumu al-'Aqdi. Addin, 16(2), 215. https://doi.org/10.21043/addin.v16i2.17024

Bella, F. I. (2021). Impact of Covid-19 on the Financial System in Indonesia: Islamic and Conventional Financial System. Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 15(1). https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i1.4741

Fadillah, M. A., Anggraini, T., & Inayah, N. (2024). Resolving Financing Problems with Restructuring of Murabahah Financing During the Covid-19 Pandemic at PT. Sumut Bank (Shariah Business Unit). International Journal of Economics Business and Accounting Research (IJEBAR), 8(1). https://doi.org/10.29040/ijebar.v8i1.12664

Faisal, F., Manfrisyah, Lestari, R., & Akbar, R. (2022). Prudential Principles in Murabaha Financing in Sharia Banking During the Covid-19 Pandemic. Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law Legal Studies and Social Science (MICOLLS), 2, 00004. https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.74

Fidhayanti, D., Arifah, R. N., & Ardhani, L. (2021). Restructuring Policy of Shariah Financing Towards UMKM Affected by Covid-19: Maqashid Syariah Perspective. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.019

Furqani, H., & Wahid, N. A. (2015). The Foundations of Islamic Finance: Appraising the Approaches and Challenges. Global Review of Islamic Economics and Business, 1(1), 011. https://doi.org/10.14421/grieb.2013.011-02

Hafiz, R. A., Samah, Z. A., & Hassan, R. (2017). Challenges of Islamic Debt Restructuring in a Multi Creditor Environment. Journal of Islamic Finance, 6(Special Issue), 54–72. https://doi.org/10.12816/0047340

Halim, S., & Buana, M. T. L. (2021). The Non Performed Financing Effect on Financing and Control Strategy and Handling of Sharia Commercial Banks. Journal of Islamic Economics and Social Science (JIESS), 2(2), 98. https://doi.org/10.22441/jiess.2021.v2i2.004

Hamsin, M. K., Halim, A., & Anggriawan, R. (2022). The Consistency of Sharia Principles Application in Murabaha Contracts During the Covid-19 Pandemic. 104–119. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7_11

Hamsin, M. K., Halim, A., Anggriawan, R., & Fanani, A. (2022). Sharia Compliance on Murabaha Financing in Sharia Rural Banks: A Review of Recent Practices. Varia Justicia, 18(3), 231–247. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i3.8376

Hardyansah, R., Nasution, K., Hufron, H., & Setyorini, E. H. (2022). Authority of Religious Courts to Judge Sharia Bankruptcy. Technium Social Sciences Journal, 28, 370–375. https://doi.org/10.47577/tssj.v28i1.5703

Hasan, F., & Habu, M. J. S. (2019). Implementation of the National Islamic Council Fatwa Number 47/DSN-MUI/II/2005 in Banks Syariah Mandiri Branch Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 17(1), 19. https://doi.org/10.30984/jis.v17i1.870

Hassan, M. K. (2020). Introduction: Islamic Finance and Contemporary Challenges. Arab Law Quarterly, 35(1–2), 1–5. https://doi.org/10.1163/15730255-bja10067

Helmi, H., & Suwondo, D. (2023). Analysis of Problem Financing Settlement with Collateral of Land Certificate Without Binding Rights of Collaboration in the Perspective of Sharia Economic Law. 258–264. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-074-9_30

Hidayatullah, M. S., & Fadillah, R. (2022). Economic and Legal Dimensions of Collateral Existence in Modern Mudhārabah Contracts. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 223–238. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6860

Hikmawati, F. N., & Nashirudin, Muh. (2024). Humanist Concept in Settlement of Non-Performing Murabahah Financing. Jurnal Al-Hakim Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah Hukum Dan Filantropi, 77–86. https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i1.8984

Idries, F. A., Sholihin, A., & Satibi, I. (2021). The Challenge of Merger Result Bank during the Global Economic Recession due to the Covid-19 Pandemic: Case Study of Indonesian Islamic Banks. Global Review of Islamic Economics and Business, 9(2), 001–017. https://doi.org/10.14421/grieb.2021.092-01

Ilham, I. N. Y., Marboro, P., & Masyhudi, F. (2023). Wakalah Financing Guarantee Law and Risk Management in Sharia Financial Institutions. Jurnal Al-Hakim Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah Hukum Dan Filantropi, 5(1), 1–12. https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v5i1.6495

Ilmih, A. A., Hartono, K., & Musofiana, I. (2021). The Financing Restructuring Legal Analysis for Debtors Affected by Covid-19 in Sharia Multifinance Institutions. Jurnal Pembaharuan Hukum, 8(2), 172. https://doi.org/10.26532/jph.v8i2.16064

Indra, Y. A., & Yustati, H. (2022). The Role of Islamic Financial Institutions in Facing Socio-Economic Problems During the Covid-19 Pandemic. Nusantara Islamic Economic Journal, 1(2), 194–208. https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i2.252

Johan, S., Sudiro, A., Gunadi, A., & Luo, Y. Y. (2022). Rethinking Indebtedness according to the Principles of Justice and Equality. Lex Scientia Law Review, 6(2), 443–478. https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i2.55011

Kurniawan, H. A., Handoko, W., Hafidz, J., & Hanim, L. (2022). Legal Consequences of the Merger of Companies on the Implementation of Guarantee Function of Mortgage. Sultan Agung Notary Law Review, 4(1), 74. https://doi.org/10.30659/sanlar.4.1.74-88

Lukonga, I. (2015). Islamic Finance, Consumer Protection, and Financial Stability. IMF Working Paper, 2015(107), 1. https://doi.org/10.5089/9781513515106.001

Mahindra, M. W., & Chalim, M. A. (2019). Analysis Juridical Notary Role of Acquisition of Assets of The Debtor as An Alternative Solution Loan Loss. Jurnal Akta, 6(3), 537. https://doi.org/10.30659/akta.v6i3.5113

Maryani, M. (2022). Settlement of Default in Sharia Mortgage with Murabahah Contract. Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah, 6(2), 92–101. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1644

Mas'ud, R. (2022). Troubled Financing Rescue Strategy in Musyarakah Financing: PT. Sharia NTB Bank. Khazanah Hukum, 4(2), 139–153. https://doi.org/10.15575/kh.v4i2.19676

Mukhzarudfa, M., & Qodri, M. (2019). Syaria Accounting Analysis of Murabahah Financing in Syaria Mandiri Bank Jambi Branch. https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2018.2288790

Muneem, A., Razif, N. F. M., & Ali, A. K. (2020). Issues on Restructuring of a Financing Facility in Malaysian Islamic Banks. Jurnal Syariah, 28(1), 105–124. https://doi.org/10.22452/js.vol28no1.5

Ningsih, A. S., & Disemadi, H. S. (2019). Breach of Contract: An Indonesian Experience in Akad Credit of Sharia Banking. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 19(1), 89–102. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.89-102

Nurchasanah, I. (2016). The Completion of The Financing Problems in Islamic Banks. International Conference of Moslem Society, 1, 364–376. https://doi.org/10.24090/icms.2016.2418

Nurhadi, N. (2019). The Importance of Maqashid Sharia as a Theory in Islamic Economic Business Operations. International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC), 3(2), 130–145. https://doi.org/10.28918/ijibec.v3i2.1635

Nurul, N. H. I. N., Yunarni, B. R. T., Indrawati, M., Lia, N., Widiandari, A., Wahyuliati, E., & Huda, N. (2023). Analysis of Non-Performing Credit Settlement at PT. Bank NTB Syariah. Jurnal Economic Resource, 6(2), 307–312. https://doi.org/10.57178/jer.v6i2.681

Prabowo, I. A. R. (2024). Intersection of Sharia Economic Law in Asian Religious Courts (A Case Study of Indonesia). Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 1056–1070. https://doi.org/10.30651/justeko.v8i1.22274

Rais, P., Karbana, M. F., & Huda, M. M. (2021). Bad Credit and Their Implications in a Review of Sharia Bank. Qawānīn Journal of Economic Syaria Law, 5(2), 133–146. https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i2.3462

Rangkuti, A. (2023). Settlement of Problem Financing After the Covid-19 Pandemic at Bank Syariah Indonesia, Banda Aceh. Al-Mudharabah Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 5(1), 121–141. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i1.3379

Roziq, A., Abshor, F. U., Sulistiyo, A. B., & Sumani, S. (2020). Islamic Humanity: A New Approach to Minimizing Non-Performing Financing at the Islamic Bank in Indonesia. Journal of Asian Finance Economics and Business, 7(12), 1149–1158. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.1149

Saputra, A. E., Isa, M. P. B. M., & Azizah, U. S. A. (2022). Analysis of Risk Mitigation Efforts for Islamic Equity and Debt Financing in Islamic Microfinance Institutions. Journal of Asian and African Social Science and Humanities, 8(3), 14–28. https://doi.org/10.55327/jaash.v8i3.272

Setiawan, I., Nurjaman, M. I., & Herdiana, N. (2022). The Implementation of Hybrid Contracts for Restructuring Non-Performing Financing in Sharia Banks. Dinar Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 9(1), 63–73. https://doi.org/10.21107/dinar.v9i1.13011

Sholihah, N. A., & Suhendar, F. R. (2021). Ziswaf Role in the Formation of Justice of the Muslim Redistributive. International Journal of Nusantara Islam, 9(1), 29–34. https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.11768

Solihah, C., Widjajaatmadja, D. A. R., & Husaeni, U. A. (2019). The Element of "Injustice" in The Process of Executing The Auction of Collateral Items From The Murabaha Financing Contract at Shariah Commercial Bank. Justicia Islamica, 16(2), 343–366. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1638

Sulistyowati, W. K. (2021). Implementation of Legal Aid to Debtors Due to Arrears in Motor Vehicle Installments Executed by Debt Collectors as Impact of the Covid-19 Pandemic. The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 3(4), 445–464. https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48295

Syaifuddin, S., Sanmas, A., & Turmudi, A. H. (2024). Mitigation Strategy of Islamic Financing Risk: A Case of Bank Jatim Syariah. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 13(1), 210–234. https://doi.org/10.22373/share.v13i1.20580

Tlemsani, I., & Matthews, R. (2019). Conventional Banks Risk Diversification: A Case for Islamic Finance. Theoretical Economics Letters, 09(06), 1967–1980. https://doi.org/10.4236/tel.2019.96125

Wahyudi, F. (2019). The Quo Vadis of Bankruptcy Settlement and PKPU Laws on Sharia Banking. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 8(1), 1. https://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.1-20

Wahyuni, S., Pujiharto, P., & Handayani, E. (2023). How the Rules of No. 11/POJK.03/2020 Banking Restructuring Policy Improve Financial Performance? (Empirical Study of Islamic Banks in Indonesia). Review of Economics and Finance, 20, 895–901. https://doi.org/10.55365/1923.x2022.20.101

Zubair, A. A.-Q., & Muhammed-Mikaaeel, A. A. (2023). Role of Islamic Law in the Efficient Management of Debt in Nigeria. Jurnal Hukum Novelty, 14(2), 208. https://doi.org/10.26555/novelty.v14i2.a27348