00670 - Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) pada Perbankan Syariah: Kajian Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA Daftar Buku Terbitan Formulir Data Penulis Buku Layanan Penerbitan ISBN Buku Layanan Konversi Hasil Penelitian, PkM, Skripsi, Tesis, & Disertasi menjadi Buku Layanan Pengurusan HaKI Karya Ilmiah Layanan Indeksasi Google Play Books Layanan Penambahan Sitasi Artikel di Google Scholar Layanan Indeksasi Artikel Bebas, Opini, Catatan Akademik di Google Scholar ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini

Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto 

Abstrak

Perbankan syariah merupakan pilar penting dalam sistem keuangan Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif berbagai aspek produk penyaluran dana pada perbankan syariah, meliputi landasan konseptual, jenis-jenis produk pembiayaan, mekanisme operasional, faktor-faktor yang memengaruhi penyaluran pembiayaan, serta tantangan dan prospek pengembangannya di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa produk pembiayaan perbankan syariah diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip utama, yaitu prinsip jual beli (murabahah, salam, istishna), prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah), dan prinsip sewa (ijarah), di samping produk sosial seperti qardh dan rahn. Pembiayaan murabahah masih mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah di Indonesia karena risikonya yang lebih rendah dan kemudahan implementasinya, meskipun pembiayaan berbasis bagi hasil dinilai lebih sesuai dengan filosofi perbankan syariah dan lebih berpotensi mendorong pertumbuhan sektor riil. Faktor-faktor yang memengaruhi penyaluran pembiayaan meliputi faktor internal seperti dana pihak ketiga (DPK), non-performing financing (NPF), capital adequacy ratio (CAR), dan financing to deposit ratio (FDR), serta faktor eksternal seperti inflasi, BI Rate, nilai tukar, dan produk domestik bruto (PDB). Tantangan utama yang dihadapi meliputi dominasi pembiayaan non-bagi hasil, masalah keagenan, rendahnya literasi keuangan syariah, dan keterbatasan sumber daya manusia. Pengembangan ke depan perlu diarahkan pada peningkatan porsi pembiayaan produktif, inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kepatuhan syariah.

Kata Kunci: Perbankan Syariah; Pembiayaan; Murabahah; Bagi Hasil; Mudharabah; Musyarakah

Abstract

Islamic banking is an important pillar in Indonesia's financial system that operates based on Islamic sharia principles. This article aims to comprehensively review various aspects of fund distribution products in Islamic banking, including conceptual foundations, types of financing products, operational mechanisms, factors affecting financing distribution, as well as challenges and development prospects in Indonesia. This study employs a literature review method by analyzing various relevant scientific sources. The findings indicate that Islamic banking financing products are classified into three main principles, namely the buying and selling principle (murabahah, salam, istishna), the profit-sharing principle (mudharabah, musyarakah), and the leasing principle (ijarah), in addition to social products such as qardh and rahn. Murabahah financing still dominates the Islamic bank financing portfolio in Indonesia due to its lower risk and ease of implementation, although profit-sharing-based financing is considered more in line with the philosophy of Islamic banking and has greater potential to drive real sector growth. Factors affecting financing distribution include internal factors such as third-party funds (DPK), non-performing financing (NPF), capital adequacy ratio (CAR), and financing to deposit ratio (FDR), as well as external factors such as inflation, BI Rate, exchange rates, and gross domestic product (GDP). The main challenges include the dominance of non-profit-sharing financing, agency problems, low Islamic financial literacy, and limited human resources. Future development needs to be directed at increasing the proportion of productive financing, product innovation, utilization of digital technology, and strengthening sharia compliance.

Keywords: Islamic Banking; Financing; Murabahah; Profit Sharing; Mudharabah; Musyarakah

1. Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah menjalankan dua fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit unit) (Johari, 2024). Perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional terletak pada larangan penghimpunan maupun penyaluran dana berdasarkan bunga yang termasuk riba, serta tidak diperbolehkannya investasi pada jenis usaha yang dikategorikan haram dalam hukum Islam (Wicaksono et al., 2022). Keuntungan bank syariah diperoleh melalui imbalan berupa jasa fee base income, mark-up, profit margin, maupun loss & profit sharing, berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan bunga (Wicaksono et al., 2022).

Dalam konteks penyaluran dana, istilah yang digunakan pada perbankan syariah adalah "pembiayaan" (financing), sementara pada perbankan konvensional dikenal dengan istilah "kredit". Perbedaan ini bukan sekadar terminologi, melainkan mencerminkan perbedaan substansial dalam mekanisme dan prinsip yang mendasarinya (Ilyas, 2020). Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit (Johari, 2024). Aktivitas pembiayaan menjadi sumber pendapatan utama dan penunjang kelangsungan operasional bank syariah (Jauhar & Roziq, 2019).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai aspek produk penyaluran dana pada perbankan syariah, mulai dari landasan konseptual, jenis-jenis produk pembiayaan, mekanisme operasional, faktor-faktor yang memengaruhi penyaluran pembiayaan, hingga tantangan dan prospek pengembangan pembiayaan syariah di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review) yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku teks, peraturan perundang-undangan, dan publikasi resmi yang relevan dengan topik pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Proses seleksi literatur dilakukan berdasarkan relevansi topik, kredibilitas sumber, dan kemutakhiran informasi. Analisis dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai produk penyaluran dana pada perbankan syariah.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Landasan Konseptual Pembiayaan Syariah

3.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pembiayaan

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, atau yang biasa disebut dengan bank tanpa bunga, yaitu lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits (R. Ilyas, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Aryanti et al., 2022). Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 4, bank syariah mempunyai fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (Isniarti, 2021).

Pembiayaan dalam konteks perbankan syariah dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Widiaty & Nugroho, 2020). Pembiayaan merupakan salah satu elemen penting dalam perkembangan bank syariah, di mana pembiayaan yang disalurkan mampu memengaruhi profitabilitas bank umum syariah (Izzaturrahman, 2022).

3.1.2 Prinsip-Prinsip Dasar Pembiayaan Syariah

Dalam penyaluran dana, bank syariah harus berpedoman kepada prinsip kehati-hatian (prudential banking). Bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat (Jauhar & Roziq, 2019). Prinsip kehati-hatian serta kebijaksanaan dalam menjaga kualitas penyaluran pembiayaan merupakan salah satu cara untuk meminimalisasi adanya gagal bayar terhadap pembiayaan (Wicaksono et al., 2022).

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek, yaitu aspek syar'i dan aspek ekonomi. Aspek syar'i berarti bahwa dalam setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam, antara lain tidak mengandung unsur maisyir, gharar, dan riba serta bidang usahanya harus halal. Adapun aspek ekonomi, di samping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah (Widiaty & Nugroho, 2020).

Prinsip-prinsip penyaluran dana dalam perbankan Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu prinsip investasi, prinsip jual beli, sewa-menyewa, dan jasa. Keempat prinsip ini dapat dimodifikasikan sehingga akan dapat diperoleh berbagai macam produk perbankan (Nabhan, 2010). Segala bentuk pembiayaan di bank syariah harus merujuk pada akad yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Anggraini et al., 2022).

3.1.3 Fungsi Pembiayaan dalam Sistem Perbankan Syariah

Alokasi dana bank yang terpenting adalah fungsi pembiayaan (penyaluran dana pada nasabah debitur). Portofolio pembiayaan pada bank menempati porsi terbesar dari total aktiva, dan alokasi dana pada pembiayaan relatif memberikan yield on financing yang besar bagi bank (Nabhan, 2010). Pembiayaan bank syariah secara garis besar terbagi dua, yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif terbagi dua, yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja (Johari, 2024).

Pembiayaan produktif berdampak pada produktivitas sektor usaha, sedangkan pembiayaan konsumtif berdampak pada peningkatan konsumsi atau daya beli masyarakat; hal ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara terutama pada sektor riil (Piskha et al., 2018). Penyaluran pembiayaan yang dilakukan kepada sektor riil diharapkan dapat melahirkan usaha baru, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan serta dapat mengurangi jumlah tingkat pengangguran (Saragih et al., 2023).

3.2 Klasifikasi Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Produk penyaluran dana atau yang biasa disebut dengan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dapat digolongkan menjadi beberapa kategori berdasarkan prinsip yang digunakan. Secara umum, produk pembiayaan bank syariah dibagi menjadi tiga prinsip utama: (1) prinsip jual beli, dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang menggunakan akad murabahah, salam, dan istishna; (2) prinsip bagi hasil, menggunakan akad mudharabah dan musyarakah; dan (3) prinsip sewa, menggunakan akad ijarah (Izzaturrahman, 2022). Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu produk penyaluran dana (financing), produk penghimpunan dana (funding), dan produk jasa (service) (Zulpahmi & Rizqiana, 2018).

3.2.1 Pembiayaan Berbasis Jual Beli (Natural Certainty Contract/NCC)

a. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Ismail & Kadir, 2020). Pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling dominan dan paling banyak diminati oleh nasabah di perbankan syariah Indonesia (Mahmud, 2021). Dari semua produk yang ditawarkan bank syariah, murabahah adalah produk yang paling diminati oleh nasabah (Mahmud, 2021).

Dalam praktiknya, perbankan syariah di Indonesia dalam menyalurkan pembiayaannya umumnya menggunakan skema akad pembiayaan murabahah bil wakalah (Zulfiyanda, 2020). Murabahah adalah akad jual beli antara pihak bank dan nasabah dengan margin (keuntungan) yang telah ditetapkan, sementara di bank konvensional produk ini berupa pinjaman yang harus dikembalikan dengan kelebihan di atas pokok pinjaman yang dalam Islam adalah terlarang (tergolong riba) (M. Ilyas, 2020).

Dominasi pembiayaan murabahah di bank syariah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pertama, murabahah adalah pembiayaan investasi jangka pendek dan dibandingkan dengan sistem profit and loss sharing (PLS) cukup memudahkan (Anik, 2017). Kedua, pembiayaan murabahah memiliki risiko yang lebih rendah daripada akad lain seperti mudharabah atau musyarakah (Dayyan, 2021). Ketiga, mark-up yang ada di dalam pembiayaan murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memastikan bahwa bank syariah memperoleh keuntungan yang sebanding dengan bank yang berbasis bunga (Anik, 2017).

Meskipun mendominasi produk pembiayaan perbankan syariah, murabahah ternyata bukan merupakan instrumen pembiayaan utama jika dibandingkan dengan mudharabah dan musyarakah di dalam hukum Islam (Mahmud, 2021). Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi mengenai kesesuaian dominasi murabahah dengan semangat dan filosofi perbankan syariah yang seharusnya berbasis bagi hasil (Ni'mah & Kusumaningrum, 2023).

Faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan murabahah antara lain adalah dana pihak ketiga, margin keuntungan, dan produk domestik bruto. Secara parsial, dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang signifikan dan berkorelasi positif terhadap pembiayaan murabahah, sementara produk domestik bruto juga mempunyai pengaruh yang signifikan dan berkorelasi positif terhadap pembiayaan murabahah (Nuzula & Marpudin, 2022).

b. Pembiayaan Salam

Akad salam merupakan salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah yang pada dasarnya sudah ada untuk sektor pertanian. Akad salam akan menguntungkan baik dari lembaga keuangan syariah maupun petaninya apabila kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan awal. Pada perbankan syariah, pembiayaan salam digunakan untuk membiayai pengadaan barang, di mana bank membayar terlebih dahulu kepada penjual (petani/produsen) untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari.

Namun, akad salam menghadapi berbagai persoalan dalam implementasinya, antara lain: apabila petani mengalami gagal panen, maka kuantitas dan kualitas barang tidak akan sesuai dengan apa yang telah disepakati sejak awal; sulitnya memberi pemahaman calon nasabah tentang pembiayaan salam; serta kurangnya sosialisasi akad syariah.

c. Pembiayaan Istishna

Kontrak istishna dalam pembiayaan merupakan salah satu produk yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah dalam konteks pembelian dan penjualan. Dalam institusi perbankan Islam, pembiayaan yang dapat digunakan untuk transaksi kontrak istishna melibatkan barang-barang manufaktur, seperti proyek konstruksi atau pembangunan, serta barang dalam proses, seperti pembangunan ruko, bangunan, atau pabrik (Juliawati et al., 2023). Pada pembiayaan istishna, bank akan membiayai pembuatan ataupun pengadaan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, di mana masa angsuran pada pembiayaan ini biasanya melebihi periode pengadaan barang, dan bank akan mengakui keuntungan yang menjadi haknya selama periode angsuran (Juliawati et al., 2023).

3.2.2 Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Natural Uncertainty Contract/NUC)

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola dana (Rahman & Hasanah, 2023). Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dengan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Adapun risiko usaha yang terjadi akan ditanggung oleh pihak bank selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam ataupun musibah di luar kemampuan manusia untuk menanggulanginya (Rahman & Hasanah, 2023).

Pembiayaan mudharabah merupakan produk inti dan utama dari kegiatan operasional bank syariah (Ni'mah & Kusumaningrum, 2023). Namun dalam praktiknya, bank syariah kurang maksimal dalam mendistribusikan pembiayaan mudharabah. Pendistribusian pembiayaan pada bank syariah di Indonesia masih dikuasai oleh pembiayaan murabahah (Ni'mah & Kusumaningrum, 2023). Para praktisi bank syariah berpendapat bahwa pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan dengan tingkat risiko paling tinggi jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya (Ni'mah & Kusumaningrum, 2023).

Pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi khusus (Yuliana, 2019). Dalam sistem bagi hasil, tingkat bunga diganti dengan tingkat laba; oleh karena itu, sistem investasi didorong oleh tingkat laba, ketika tingkat laba lebih tinggi maka total investasi juga lebih tinggi (Jauhar & Roziq, 2019). Sehingga tingkat laba yang positif dapat mengeliminasi permintaan uang spekulatif, tingkat inflasi dapat dikurangi, karena hanya ada permintaan aktual untuk investasi riil (Jauhar & Roziq, 2019).

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh bank syariah di Indonesia untuk mengoptimalisasi pembiayaan mudharabah antara lain: MUI dan para ulama semaksimal mungkin berperan untuk memberikan edukasi terkait nilai-nilai Islam dan bank syariah kepada masyarakat (nasabah) (Ni'mah & Kusumaningrum, 2023).

b. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk sesuatu tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Kamarni & Handra, 2019). Dalam kontrak musyarakah, semua mitra berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya (Wujarso, 2021).

Produk unggulan yang ada pada perbankan syariah adalah pembiayaan dengan akad kerja sama (musyarakah) (Anggreni & Novianty, 2021). Dana pihak ketiga memengaruhi pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan musyarakah memengaruhi laba bersih bank syariah (Anggreni & Novianty, 2021). Pembiayaan musyarakah dari sisi penawaran pada perbankan syariah di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal bank (Putri & Subhan, 2024).

Secara agregat, jumlah pembiayaan musyarakah masih di bawah pembiayaan murabahah (jual beli) (Syu'la et al., 2021). Hal ini membuktikan bahwa pola pikir masyarakat dalam menggunakan produk pembiayaan masih bersifat kegiatan konsumtif, dan adanya kenyataan masih rendahnya pemanfaatan jumlah pembiayaan perbankan syariah dalam sektor produktif yaitu kegiatan pembiayaan bagi hasil (Syu'la et al., 2021).

Penerapan musyarakah dalam produk baru akan meningkatkan kemungkinan aktivitas dinamis oleh investasi syariah, khususnya keuangan dan perbankan Islam. Baik lembaga keuangan konvensional maupun syariah dapat mengadopsi model ini dalam menciptakan produk baru, yang dapat menjadi katalisator untuk inovasi produk dan penelitian tentang produk keuangan baru (Wujarso, 2021).

3.2.3 Pembiayaan Berbasis Sewa (Ijarah)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri (Suryadi et al., 2023). Dengan demikian, dalam ijarah tidak hanya barang yang dapat menjadi objek ijarah, tetapi juga jasa. Selain itu, tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek ijarah, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa (Suryadi et al., 2023).

Pembiayaan ijarah memiliki keunggulan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syariah lainnya. Keunggulan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal secara langsung, melainkan dapat menyewakannya kepada lembaga keuangan syariah (Juliawati et al., 2023). Semakin tinggi pendapatan dari pembiayaan ijarah yang disalurkan bank, maka semakin tinggi pula tingkat laba (Suryadi et al., 2023).

Namun, ketidakpastian terkait dengan risiko kerusakan, biaya tambahan, dan penyusutan barang menjadi faktor utama dalam menilai dampak kontribusi pembiayaan ijarah terhadap kinerja finansial bank syariah (Suryadi et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah, meskipun ada pula penelitian yang menyatakan sebaliknya (Melina et al., 2023).

3.2.4 Pembiayaan Qardh (Pinjaman Kebajikan)

Qardh bukan transaksi komersial, sehingga dana yang digunakan untuk penyaluran dana ini harus berasal dari dana sosial juga seperti zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Pembiayaan qardh adalah semata-mata produk bank yang dalam fungsinya untuk menjalankan kegiatan sosial (R. Ilyas, 2019). Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam (Zulfiyanda, 2020).

Fasilitas pembiayaan qardh al-hasan merupakan bagian dari memaksimalkan akses masyarakat miskin pada lembaga microfinance (Susilowati, 2020). Penyaluran dana qardh al-hasan pada lembaga keuangan syariah dilaksanakan secara periodik, dengan sumber dana yang berasal dari infaq dan tidak menggunakan sumber dana dari simpanan nasabah funding (Susilowati, 2020).

3.2.5 Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah)

Rahn atau gadai syariah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Gadai syariah bertujuan untuk menghindari terjadinya riba (Rita & Ridlwan, 2023). Akad rahn merupakan jenis usaha dari produk yang dibuat bank guna menunjang kemajuan peningkatan bank, dilakukan dengan prinsip sesuai syariah, dan penunjang pendapatan dari masyarakat (Rita & Ridlwan, 2023). Pertumbuhan harga emas dan penyaluran rahn memiliki kecenderungan arah tren yang sama sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak (Rita & Ridlwan, 2023).

3.3 Mekanisme Operasional Pembiayaan Syariah

3.3.1 Proses Analisis dan Kelayakan Pembiayaan

Tujuan utama analisis pembiayaan adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah memiliki kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pokok maupun bagi hasil sesuai dengan perjanjian dengan bank (R. Ilyas, 2019). Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis komprehensif adalah karakter, kapasitas nasabah, permodalan, keberlangsungan usaha, dan jaminan (Wujarso, 2021).

Penentuan pembiayaan distribusi untuk nasabah dalam bank syariah diimplementasikan ke dalam penerapan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan elemen standar 5C dan prinsip ekonomi Islam seperti prinsip keterbukaan, kejujuran, dan keadilan (Yulianto et al., 2020). Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan (Amelia et al., 2024).

3.3.2 Sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan

Sistem bagi hasil menjadi kunci dalam operasional bank syariah. Bahkan istilah tersebut yang pertama kali dipakai untuk menyebut bank syariah secara formal dalam dokumen Negara Indonesia, tepatnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bagi Hasil (Yuliana, 2019). Secara umum, prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan musaqah (Jauhar & Roziq, 2019).

Dalam sistem bagi hasil, ada dua metode yang dapat diterapkan, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif (Kamarni & Handra, 2019). Skema bagi hasil dirasa lebih adil bagi nasabah maupun perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaan, karena bagi hasil akan memberikan keuntungan sesuai kesepakatan (akad) dan pembagian kerugian sesuai kesepakatan bersama (Waluyo et al., 2023).

Prinsip profit and loss sharing akan menghasilkan peningkatan nilai pasar bank dan memaksimalkan rate of return pemegang saham (Nabhan, 2010). Gagasan utama yang perlu dibangun bank syariah dalam pengelolaan dana adalah agar bank mampu membagi keuntungan untuk membiayai penabung atau setidaknya di atas tingkat bunga bank konvensional (Wujarso, 2021).

3.3.3 Pembiayaan Produktif vs. Konsumtif

Pembiayaan menurut sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (a) pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi; dan (b) pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (Kamarni & Handra, 2019).

Penyaluran pembiayaan di bank syariah masih didominasi oleh pembiayaan konsumtif dibandingkan pembiayaan produktif (Trimulato et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan di bank syariah tidak menjadikan sektor produktif sebagai prioritas utama dalam pembiayaan (Trimulato et al., 2020). Padahal, pembiayaan berbasis bagi hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurkannya dana untuk kepentingan konsumtif dan ditujukan hanya untuk kepentingan produktif (Kiswanto, 2015).

3.4 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyaluran Pembiayaan

3.4.1 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan faktor internal yang paling signifikan dalam memengaruhi penyaluran pembiayaan bank syariah. Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional maupun syariah dilakukan dengan menggunakan instrumen tabungan, deposito, dan giro yang secara total biasa disebut dana pihak ketiga (Nuzula & Marpudin, 2022). Pembiayaan pada perbankan akan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya penghimpunan dana pihak ketiga (Anggreni & Novianty, 2021).

Dana pihak ketiga terbukti memiliki peranan yang strategis terhadap kinerja lembaga pembiayaan syariah yang meliputi aspek kepastian manajemen untuk memberikan pembiayaan/kredit, dan memengaruhi kinerja usaha terutama pada upaya menciptakan laba operasional yang sangat menentukan kelangsungan usaha lembaga pembiayaan syariah (Izzaturrahman, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil, di mana semakin tinggi pengumpulan dana nasabah berpengaruh terhadap peningkatan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia (Primadhita et al., 2021).

3.4.2 Non-Performing Financing (NPF)

NPF merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank (Syu'la et al., 2021). Semakin kecil pembiayaan bermasalah maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, atau sebaliknya (Syu'la et al., 2021). NPF yang tinggi menandakan bank harus meningkatkan cadangannya dan hal ini dapat memengaruhi terkikisnya modal bank (Primadhita et al., 2021).

Tingginya NPF membuat bank lebih selektif ketika melakukan pembiayaan yang disalurkan sehingga dapat membawa dampak negatif pada penyaluran pembiayaan perbankan syariah (Primadhita et al., 2021). Nilai NPF juga menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam mengelola, mengendalikan, dan mengawasi pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat (Shihabudin et al., 2021).

3.4.3 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah (Tyahardi et al., 2021). Hal ini dikarenakan semakin besar modal yang dimiliki bank, semakin besar pula kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan. Tujuan CAR adalah untuk mendeteksi modal yang dimiliki bank bisa mendukung aktivitas penyaluran dana dengan efisien (Syu'la et al., 2021).

3.4.4 Financing to Deposit Ratio (FDR)

FDR merupakan skala untuk menghitung besaran pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan syariah dibandingkan dengan besaran dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh perbankan syariah ditambah dengan modal sendiri yang disalurkan (Wulandari et al., 2022). Apabila persentase pada FDR tinggi, maka alokasi pada pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek akan semakin tinggi (Wulandari et al., 2022). FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan oleh BPRS (Wenni & Canggih, 2021).

3.4.5 Faktor Makroekonomi

Faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi, BI Rate, nilai tukar, dan Produk Domestik Bruto (PDB) juga memengaruhi penyaluran pembiayaan bank syariah. Selama inflasi yang terjadi masih dalam batasan kondisi yang aman bagi perbankan syariah, terjadinya inflasi tidak akan berdampak sama sekali terhadap kegiatan bank syariah, salah satunya kegiatan pembiayaan (Wenni & Canggih, 2021). Pembiayaan pada BPR Syariah tetap terus berjalan sebagaimana mestinya kendati inflasi sedang terjadi (Wenni & Canggih, 2021).

Mengenai BI Rate, ketika BI Rate mengalami kenaikan ataupun penurunan maka akan memengaruhi tingkat rate pembiayaan syariah (Johari, 2024). Namun, bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, sehingga pengaruh BI Rate terhadap pembiayaan syariah tidak selalu searah dengan pengaruhnya terhadap kredit bank konvensional (Ramandani & Arinta, 2022).

PDB sebagai representasi pertumbuhan ekonomi akan mempunyai hubungan positif dengan pembiayaan murabahah, di mana semakin tinggi PDB akan semakin meningkat pula pembiayaan murabahah di perbankan syariah (Nuzula & Marpudin, 2022). Dalam jangka panjang, variabel PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah (Saragih et al., 2023).

3.4.6 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

SBIS menjadi alternatif bagi bank syariah untuk mengamankan dananya, sehingga semakin tinggi tingkat bonus/imbalan SBIS maka bank syariah cenderung menyimpan dananya pada produk tersebut daripada menyalurkannya untuk pembiayaan (Shihabudin et al., 2021). Hubungan SBIS dengan fungsi intermediasi perbankan adalah negatif karena jika bonus SBIS naik, maka akan memberikan insentif bagi pihak perbankan untuk memarkir dananya pada SBIS (Shihabudin et al., 2021). Hal ini mengingat risiko yang akan dihadapi bank pada penempatan dana SBIS lebih kecil daripada penyaluran pembiayaan (Shihabudin et al., 2021).

3.5 Pembiayaan Syariah untuk Sektor-Sektor Spesifik

3.5.1 Pembiayaan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu segmen yang paling relevan bagi pengembangan pembiayaan syariah. Perbankan syariah memberikan pembiayaan dalam bentuk modal kerja kepada pelaku UMKM, sehingga dengan modal kerja tersebut sektor-sektor riil di masyarakat dapat meningkat sehingga produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi (Vanni, 2022). Konsep bagi hasil yang melekat dalam transaksi ekonomi Islam sangat relevan dengan pengembangan UMKM (Trimulato et al., 2020).

Namun, UMKM hingga saat ini belum mendapatkan akses pembiayaan yang baik. Dari jumlah UMKM yang besar, hanya sebagian kecil yang mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan (Wulandari et al., 2022). Pola pembiayaan UMKM dengan pola syariah dapat menjadi alternatif dari persoalan modal yang dihadapi oleh UMKM karena perbankan syariah menyatukan antara sisi moral dengan sisi bisnis pada kegiatan usahanya (Wulandari et al., 2022).

Rendahnya porsi pembiayaan bank syariah pada UMKM akan membawa implikasi ekonomi dan hukum yang harus diantisipasi oleh pihak bank (Vanni, 2022). Upaya untuk mendorong jumlah dan porsi pembiayaan bank syariah didasarkan pada bukti pentingnya pembiayaan UMKM bagi perbaikan kinerja bank syariah secara internal dan peningkatan perekonomian secara makro (Vanni, 2022).

Beberapa faktor yang harus mendapatkan perhatian dari perbankan syariah dalam pengembangan pembiayaan UMKM antara lain produk pembiayaan, aksesibilitas, dan pelayanan (Fathurrahman & Fadilla, 2019). Salah satu contoh peningkatan aksesibilitas pembiayaan adalah dengan memberikan persyaratan yang lebih mudah, alur pembiayaan yang mudah dipahami, serta menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan usaha (Vanni, 2022).

3.5.2 Pembiayaan Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk mendapatkan pembiayaan syariah. Beberapa akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan sektor pertanian adalah murabahah untuk jual beli gabah, mudharabah untuk petani yang memiliki keahlian tetapi minus modal, ijarah untuk pembelian mesin dan alat-alat pertanian, serta salam untuk pendirian lumbung padi dan lahan pengeringan padi (Hayati, 2018).

Peranan bank syariah untuk pembiayaan usaha pertanian dapat ditingkatkan dengan menggunakan strategi: mengembangkan kantor bank syariah pada daerah pertanian; memberikan pembiayaan syariah yang lebih besar kepada usaha pertanian; melakukan pemasaran produk pembiayaan bank syariah kepada usaha pertanian; dan memberikan pembiayaan bank syariah yang sesuai dengan usaha pertanian secara penuh, agar potensi kegagalan panen dapat diminimalisir.

Salah satu model yang ditawarkan adalah model channeling (linkage program) dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Dalam model ini, bank syariah sebagai penyalur utama pembiayaan menggunakan akad wakalah kepada BMT, di mana BMT mewakilkan bank syariah untuk memberikan pembiayaan kepada petani, dan sebagai imbalan, BMT mendapatkan ujrah atau upah dari bank syariah (Hayati, 2018).

3.5.3 Pembiayaan Sektor Konstruksi

Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia dan berperan dalam menggerakkan sektor riil yang secara langsung menyangkut kehidupan orang banyak (Tyahardi et al., 2021). Perbankan syariah mampu menawarkan pembiayaan yang menguntungkan bagi sektor konstruksi karena perbankan syariah memiliki keunggulan dibandingkan dengan perbankan konvensional, yaitu dengan tidak adanya bunga dan menggantinya menjadi sistem profit loss sharing (Tyahardi et al., 2021). Sistem bagi hasil dapat mengurangi beban para pengusaha sektor konstruksi karena adanya pembagian risiko antara pihak bank dengan nasabah peminjam (Tyahardi et al., 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Kecukupan Modal (CAR), Tingkat Likuiditas (FDR), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pembiayaan konstruksi (Tyahardi et al., 2021).

3.5.4 Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR Syariah)

KPR Syariah merupakan pembiayaan kepemilikan rumah secara syariah. Akad yang digunakan dalam KPR syariah antara lain adalah jual beli murabahah, jual beli dengan syarat dan konstruksi (istishna), sewa diakhiri dengan kepemilikan (ijarah muntahiyah bittamlik), dan pembagiannya dikurangi dengan sewa (musyarakah mutanaqisah) (Habriyanto et al., 2023). Prinsip yang dianut oleh perbankan syariah adalah sistem bagi hasil dan perdagangan, sedangkan perbankan konvensional menganut prinsip pembiayaan berbasis bunga (Chalizah & Silviana, 2022).

Pembiayaan dengan KPR Syariah cenderung lebih diminati oleh kalangan muda. Perbedaan paling signifikan antara KPR/KPA yang ditawarkan bank konvensional dengan KPR Syariah terletak pada proses transaksi; pada KPR konvensional yang dilakukan adalah transaksi uang, sedangkan KPR Syariah melakukan transaksi barang (Chalizah & Silviana, 2022).

3.6 Pembiayaan Bermasalah (Non-Performing Financing)

3.6.1 Pengertian dan Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah mengacu pada pembiayaan yang belum mencapai atau gagal memenuhi tujuan bank yang diharapkan selama proses pembiayaan tersebut masih berlangsung, seperti pokok pengembalian atau masalah bagi hasil; atau pembiayaan yang dapat membawa risiko bagi bank di masa depan (Istiowati & Muslichah, 2021). Secara kuantitatif, perbandingan tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk rasio pembiayaan aktiva bermasalah atau sering diistilahkan dengan pembiayaan bermasalah (non-performing financings/NPF), yang di bank konvensional sering disebut dengan non-performing loan (NPL) (Amelia et al., 2024).

Pembiayaan bermasalah pada bank syariah dapat merugikan pendapatan dan kontribusi nasional (Amelia et al., 2024). Rasio pembiayaan bermasalah ini menjadi salah satu indikator penilaian terhadap perbankan syariah dalam mengelola penyaluran pembiayaannya (Amelia et al., 2024).

3.6.2 Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan oleh bank sendiri dengan pendekatan persuasif, termasuk tahapan seperti debt collector, Kantor Lelang, badan peradilan (al-qadha), badan arbitrase (tahkim), dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN (Amelia et al., 2024). Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan konsumer antara lain dilakukan dengan cara memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan, pembinaan kepada nasabah, memberikan surat peringatan (SP), melakukan musyawarah dengan nasabah, strategi restrukturisasi pembiayaan, serta strategi penanganan terakhir dengan melakukan penjualan aset atau agunan nasabah (Pratama et al., 2021).

Upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (Amelia et al., 2024). Aturan pencegahan moral hazard seperti side streaming atau penggunaan pembiayaan bagi nasabah yang tidak tercantum dalam akad, kecerobohan nasabah, dan penyembunyian keuntungan akibat ketidakjujuran nasabah merupakan bagian dari upaya pencegahan pembiayaan bermasalah (Wujarso, 2021).

3.7 Tantangan dalam Pengembangan Pembiayaan Syariah

3.7.1 Dominasi Pembiayaan Non-Bagi Hasil

Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan pembiayaan syariah adalah dominasi pembiayaan berbasis jual beli (murabahah) dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Terdapat dua permasalahan utama yang masih dihadapi oleh industri perbankan syariah pada produk penyaluran dana: (1) produk penyaluran dana bank syariah hampir menyerupai produk bank konvensional, hanya berbeda pada ketentuan sesuai syariah, belum terlihat produk yang berbeda secara mencolok; dan (2) produk pembiayaan NUC di bank syariah belum maksimal digunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat (Trimulato, 2017).

Adanya risiko yang besar (high risk) menyebabkan komposisi penyaluran pembiayaan kepada masyarakat yang lebih banyak menggunakan pembiayaan jual beli (murabahah), bila dibandingkan bentuk penyertaan modal atau kerja sama (mudharabah dan musyarakah), padahal memiliki dampak secara langsung bagi pertumbuhan ekonomi seperti tumbuhnya usaha baru (Trimulato, 2021). Moral hazard menjadi salah satu alasan mengapa bank lebih memilih untuk memiliki pembiayaan non-profit sharing (Wujarso, 2021).

3.7.2 Masalah Keagenan dalam Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam praktiknya, penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah didominasi oleh pembiayaan berbasis jual beli yang bukan merupakan pembiayaan bagi hasil (Utami et al., 2019). Masalah keagenan (agency problem) terjadi karena bank syariah menjadi penghubung antara deposan dan debitur yang membawa uang. Masalah keuangan terjadi terutama karena adverse selection bank syariah dan moral hazard yang secara sengaja meningkatkan pembiayaan (Utami et al., 2019).

Dalam pembiayaan mudharabah, terdapat tiga masalah utama yang dihadapi dalam implementasinya, yaitu kurangnya laporan keuangan yang memadai dari mitra, side streaming, dan asimetri informasi (Jauhar & Roziq, 2019). Dari permasalahan tersebut, beberapa solusi yang ditawarkan antara lain: mitra perlu mendapatkan pendampingan tentang laporan keuangan secara periodik, meningkatkan kesadaran publik tentang budaya kejujuran, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada lembaga keuangan syariah (Jauhar & Roziq, 2019).

3.7.3 Rendahnya Literasi Keuangan Syariah

Rendahnya kemampuan literasi perbankan syariah menjadi salah satu alasan mengapa individu masih kurang tertarik menggunakan produk dan layanan keuangan syariah (Afandi, 2022). Perkembangan produk perbankan syariah, khususnya pada penyaluran dana di bank syariah, dinilai kurang efektif karena kurang diimbangi dengan pengetahuan dan rasa partisipasi masyarakat tentang produk penyaluran dana di bank syariah. Hal ini disebabkan oleh persepsi atau pengetahuan yang ada di masyarakat tentang bank syariah yang masih menyamakan dengan bank konvensional.

Mengingat dalam kegiatan usaha perbankan syariah, khususnya dalam produk-produk simpanan dan penyaluran pembiayaan, digunakan akad-akad yang beragam dan menggunakan istilah-istilah baru yang belum begitu umum digunakan sebelumnya, maka literasi masyarakat terhadap akad-akad perbankan syariah ini perlu terus ditingkatkan (Harrieti & Suwandono, 2023).

3.7.4 Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sebagian besar sumber daya yang ada di bank syariah, terutama bank konvensional yang membuka cabang syariah (Islamic windows), berlatar belakang ilmu ekonomi konvensional sehingga akselerasi aplikasi hukum Islam dalam praktik perbankan kurang cepat dapat diakomodasi dalam sistem perbankan, sehingga kemampuan pengembangan bank syariah menjadi lambat (Aryanti et al., 2022). Sosialisasi tentang bank syariah yang kurang, terutama kepada masyarakat lapisan bawah sebagai pemegang peranan penting sektor UMKM, juga menjadi tantangan tersendiri (Aryanti et al., 2022).

3.8 Dampak Pembiayaan Syariah terhadap Perekonomian

3.8.1 Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Semakin besarnya pembiayaan bank syariah yang disalurkan terhadap masyarakat akan berdampak pada peningkatan modal pada usaha-usaha produktif serta peningkatan aktivitas ekonomi atau peningkatan PDB (Amalia et al., 2019). Dalam jangka panjang, pembiayaan bank syariah positif dan berkorelasi terhadap pertumbuhan ekonomi (Amalia et al., 2019). Perbankan syariah yang lebih menekankan konsep produktivitas memiliki andil dalam menyediakan modal bagi pelaku ekonomi, melalui penyaluran pembiayaan yang dialokasikan ke sektor-sektor produktif (Johari, 2024).

Penyaluran pembiayaan bank syariah di Iran dan Indonesia secara signifikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang (Ardiani & Masruchin, 2022). Simpanan dan pembiayaan bank syariah berkontribusi signifikan untuk mendorong produksi industri di Indonesia (Ardiani & Masruchin, 2022). Hal tersebut memberikan makna bahwa semakin tinggi penyaluran dana maka akan meningkat kinerja bisnis bank syariah (Ardiani & Masruchin, 2022).

3.8.2 Kontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pembiayaan bank syariah diharapkan bisa mendorong pemberdayaan umat melalui usaha-usaha produktif (Amalia et al., 2019). Pembiayaan bank syariah dan PDB secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel pembiayaan bank syariah memiliki pengaruh positif terhadap PDB, dan secara tidak langsung terdapat pengaruh antara variabel pembiayaan bank syariah terhadap IPM melalui PDB (Amalia et al., 2019).

3.8.3 Kontribusi terhadap Pertumbuhan Sektor Riil

Perbankan syariah mendorong perkembangan sektor riil melalui produk-produk yang dimiliki perbankan syariah, terutama adalah produk pembiayaan (Piskha et al., 2018). Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif; produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi (Piskha et al., 2018). Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat adalah mengurangi tingkat pengangguran dan menyimpan dana mendapat imbalan bagi hasil lebih tinggi dari bank karena pembiayaan yang disalurkan (Piskha et al., 2018).

3.9 Inovasi dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Syariah

3.9.1 Inovasi Produk Pembiayaan

Seiring dengan perkembangan perbankan syariah, kebutuhan pengembangan produk juga semakin bertambah. Hal ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pasar perbankan syariah yang terus meningkat (Asiyah, 2018). Diperlukan inovasi-inovasi produk yang dibutuhkan oleh masyarakat agar aset produktif kian meningkat (Asiyah, 2018). Dengan adanya alokasi dana untuk penelitian dan pengembangan dapat memunculkan inovasi-inovasi produk yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan dapat memecahkan masalah-masalah yang dialami oleh perbankan syariah selama ini (Masra et al., 2020).

Salah satu inovasi yang dapat dikembangkan adalah pembiayaan sindikasi (syndicated financing). Bagi bank syariah, pembiayaan sindikasi dapat dioptimalkan tidak hanya untuk meningkatkan aset perbankan syariah dan menjaga likuiditas, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi langsung perbankan syariah dalam pembangunan nasional (Rahmayati, 2020). Pembiayaan sindikasi sangat menguntungkan karena kebutuhan dana pembiayaan korporasi dan infrastruktur sangat besar (Rahmayati, 2020).

3.9.2 Pemanfaatan Platform Digital

Kecanggihan teknologi informasi memiliki peran penting dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam proses pembiayaan bank syariah (Vanni, 2022). Dengan memanfaatkan platform digital, aksesibilitas pembiayaan bank syariah dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa proses pembiayaan dapat dilakukan dengan cara konvensional, yaitu datang langsung ke bank (Vanni, 2022). Kecanggihan teknologi informasi yang masih ketinggalan jika dibandingkan dengan bank konvensional menjadi salah satu kelemahan yang perlu diatasi oleh perbankan syariah (Aryanti et al., 2022).

3.9.3 Strategi Penguatan Peran Ekonomi Islam melalui Pembiayaan UMKM

Semua lembaga keuangan Islam dapat diarahkan untuk dapat memberikan dukungan bagi UMKM dan menjadi identitas ekonomi Islam itu sendiri (Trimulato et al., 2020). Penyaluran pembiayaan diawali dengan penetapan tujuan strategis yang mencakup penetapan segmen pasar, sektor industri, target pertumbuhan, dan penetapan tingkat risiko yang akan diambil (Trimulato et al., 2020). Pola yang dikembangkan adalah dengan program pemberdayaan produktif (Trimulato et al., 2020).

Strategi yang dapat diimplementasikan oleh lembaga perbankan adalah dengan lebih agresif turun ke bawah melalui kerja sama dengan BMT dan melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan (Hayati, 2018). Perbankan syariah harus meningkatkan pembiayaan dalam sektor pertanian, melalui model channeling (linkage program) dengan lembaga keuangan mikro syariah (Hayati, 2018).

3.9.4 Penguatan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

Kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam perbankan syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya pada keuangan dan perbankan serta bisnis terkait lainnya (Iman & Umiyati, 2022). Semua produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah harus berdasarkan dengan kepatuhan syariah; hal tersebut dilakukan agar produk yang dikeluarkan tidak menyalahi kaidah-kaidah Islam serta merugikan pihak lain (Akroma, 2022). Meskipun perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan, keraguan konsumen terhadap kehalalan produk yang ditawarkan bank syariah masih dipersoalkan (Mahmud, 2021).

3.10 Perkembangan Terkini Pembiayaan Perbankan Syariah

3.10.1 Pertumbuhan Pascapandemi COVID-19

Aset, dana pihak ketiga, dan total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan positif dalam periode pascapandemi COVID-19. Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa kepercayaan publik terhadap perbankan syariah semakin meningkat dan perbankan syariah mampu bertahan dari krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 (Izzaturrahman, 2022). Perbankan syariah harus bisa menghadapi dampak dari COVID-19 terhadap perkembangan dan prospeknya, termasuk dalam hal penyaluran kredit (pembiayaan) (Safitri et al., 2021).

3.10.2 Dampak Merger Bank Syariah BUMN

Upaya merger tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan dapat meningkatkan penetrasi ekonomi syariah di Indonesia (Syahputra, 2021). Perkembangan BSI pascamerger menjadikannya di peringkat ke-6 dari bank terbesar di Indonesia berdasarkan total asetnya, dan aset tersebut berpotensi meningkatkan kapasitas dalam mendukung pembiayaan ekonomi, sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia (Murtadha & Kornitasari, 2024). Terdapat peningkatan market share bank syariah setelah merger, meskipun peningkatan tersebut masih perlu terus ditingkatkan mengingat potensi pasar yang masih sangat besar (Syahputra, 2021).

3.10.3 Prospek Pengembangan

Prospek dan tantangan perbankan syariah ke depan antara lain meliputi: mendorong inovasi produk perbankan syariah yang kreatif dan efisien; penyiapan SDM dalam kuantitas dan kualitas yang memadai; perbaikan kualitas layanan prima bagi nasabah agar kompetitif dengan perbankan lainnya; pemanfaatan IT secara optimal untuk mendorong penciptaan produk-produk unggulan (Safitri et al., 2021). Perkembangan ekonomi syariah tidak boleh hanya bertumpu pada sektor keuangan semata, namun perlu penguatan pada sektor riil. Portofolio produk perbankan syariah yang mendorong terciptanya sektor riil, seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah, perlu ditingkatkan kembali (Syahputra, 2021).

4. Kesimpulan

Produk penyaluran dana (pembiayaan) pada perbankan syariah merupakan komponen krusial dalam operasional bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan. Berbagai jenis produk pembiayaan telah dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, mulai dari pembiayaan berbasis jual beli (murabahah, salam, istishna), pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah, musyarakah), pembiayaan berbasis sewa (ijarah), hingga pembiayaan sosial (qardh) dan gadai syariah (rahn) (Izzaturrahman, 2022; Zulfiyanda, 2020; Zulpahmi & Rizqiana, 2018).

Meskipun pembiayaan murabahah masih mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah di Indonesia karena risiko yang lebih rendah dan kemudahan implementasinya (Anik, 2017; Dayyan, 2021), terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) yang lebih sesuai dengan semangat dan filosofi perbankan syariah (Ni'mah & Kusumaningrum, 2023; Trimulato, 2021). Pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki potensi lebih besar dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Kiswanto, 2015).

Berbagai faktor memengaruhi penyaluran pembiayaan bank syariah, baik faktor internal seperti DPK, NPF, CAR, dan FDR, maupun faktor eksternal seperti inflasi, BI Rate, nilai tukar, dan PDB (Primadhita et al., 2021; Saragih et al., 2023; Shihabudin et al., 2021). Pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor ini sangat penting bagi manajemen bank syariah dalam mengoptimalkan penyaluran pembiayaan.

Ke depan, pengembangan pembiayaan syariah perlu diarahkan pada peningkatan porsi pembiayaan produktif untuk UMKM dan sektor riil, inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas, serta penguatan kepatuhan syariah dalam setiap produk dan transaksi (Akroma, 2022; Asiyah, 2018; Vanni, 2022). Dengan demikian, perbankan syariah dapat memainkan peran yang lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan maqashid syariah (Amalia et al., 2019; Johari, 2024).

Daftar Pustaka

Afandi, A. (2022). Pengaruh inklusi perbankan syariah terhadap pembiayaan UMKM halal di Indonesia periode 2017-2020. Jurnal Manajemen dan Keuangan, 10(2), 280–291. https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3868

Akroma, A. R. (2022). Analisis penerapan shariah compliance untuk inovasi produk lembaga keuangan mikro syariah (Studi kasus KSPPS Sumber Barokah Mandiri, Kab. Kediri). Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 9(2), 97–110. https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.394

Amalia, R. Y., Fauziah, S., & Wahyuningsih, I. S. (2019). Pengaruh keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Al-Muzara'ah, 7(1), 33–46. https://doi.org/10.29244/jam.7.1.33-46

Amelia, L., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N. (2024). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Money Journal of Financial and Islamic Banking, 2(2), 131–141. https://doi.org/10.31004/money.v2i2.24070

Anggraini, A. A., Dewianawati, D., Rahayu, S., & Sutikno, F. (2022). Analisis sistem pembiayaan pada bank syariah. Jurnal Economina, 1(3), 514–521. https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.128

Anggreni, M., & Novianty, I. (2021). Pengujian pembiayaan musyarakah sebagai variabel intervening antara dana pihak ketiga (DPK) terhadap laba bersih pada bank umum syariah periode 2017-2019. Ekspansi Jurnal Ekonomi Keuangan Perbankan dan Akuntansi, 13(1), 67–82. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v13i1.2571

Anik, A. (2017). Faktor yang berpengaruh terhadap margin murabahah pada Bank Syariah Mandiri periode 2013-2015. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(01), 87. https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.102

Ardiani, N., & Masruchin, M. (2022). Sharia compliance contracts of Muamalat Bank fund distribution products. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 6(2), 126–134. https://doi.org/10.21070/perisai.v6i2.1613

Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh kontribusi pembiayaan mikro modal kerja di dalam lembaga keuangan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Palembang. Ekonomis Journal of Economics and Business, 6(2), 699. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566

Asiyah, B. N. (2018). Dampak dan strategi kebijakan pengembangan pembiayaan dan inklusifitas keuangan dalam peningkatan pembiayaan bank syariah di Indonesia. Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 5(1), 133. https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i1.2950

Chalizah, F. A. N., & Silviana, A. (2022). Penerapan sistem profit pada pembiayaan KPR subsidi di BTN Syariah Kota Semarang. Notarius, 16(2), 701–713. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42300

Dayyan, M. (2021). Rekonstruksi subjek dan peristiwa hukum akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 23(1), 16. https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9315

Fathurrahman, A., & Fadilla, J. (2019). Peranan perbankan syariah terhadap pengembangan modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Al-Tijary, 5(1), 49–58. https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1783

Habriyanto, Ridho, M. T., & Amida, S. (2023). Pemahaman nasabah tentang konsep pembiayaan akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) pada pembiayaan KPR subsidi di Bank 9 Jambi Syariah. Jurnal Publikasi Manajemen Informatika, 2(2), 20–29. https://doi.org/10.55606/jupumi.v1i3.711

Harrieti, N., & Suwandono, A. (2023). Peningkatan pemahaman akad-akad perbankan syariah dalam mewujudkan literasi keuangan syariah. Proficio, 5(1), 198–205. https://doi.org/10.36728/jpf.v5i1.2946

Hayati, S. R. (2018). Model pembiayaan sektor pertanian melalui linkage program lembaga keuangan syariah. Shahih Journal of Islamicate Multidisciplinary, 3(2), 175–188. https://doi.org/10.22515/shahih.v3i2.1385

Ilyas, M. (2020). Mekanisme pembiayaan Mitraguna Berkah PNS dengan akad murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih. Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 1(2), 161–180. https://doi.org/10.56644/adl.v1i2.20

Ilyas, R. (2019). Analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Asy-Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 4(2), 124–146. https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.999

Iman, N. F., & Umiyati, U. (2022). Analisis determinan atas profitabilitas bank syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 10(1), 31–53. https://doi.org/10.35836/jakis.v10i1.280

Ismail, J., & Kadir, R. D. (2020). Determinan pembiayaan murabahah pada bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) di Indonesia. Ekombis Sains Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis, 5(1), 1–10. https://doi.org/10.24967/ekombis.v5i1.674

Isniarti, B. (2021). Penguatan sektor mikro terhadap pembiayaan al-qardh al-hasan di Bank Syariah Mandiri Cabang Lombok Timur. Islamika, 3(2), 178–199. https://doi.org/10.36088/islamika.v3i2.1367

Istiowati, S. I., & Muslichah, M. (2021). Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia. Afre (Accounting and Financial Review), 4(1), 29–37. https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5476

Izzaturrahman, Muh. D. (2022). Analisis pertumbuhan aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan perbankan syariah pasca COVID-19. Journal of Economics and Social Sciences (JESS), 2(1), 62–72. https://doi.org/10.59525/jess.v2i1.264

Jauhar, M. D. A., & Roziq, A. (2019). Pembiayaan sistem bagi hasil lembaga keuangan syariah pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Jember. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, 18(1), 39. https://doi.org/10.19184/jeam.v18i1.18301

Johari, S. M. (2024). Pengaruh bank syariah terhadap perkembangan perekonomian di daerah. Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy, 1(3), 1–17. https://doi.org/10.47134/wiep.v1i3.300

Juliawati, J., Winovsky, M., Juviani, E., Sinurat, C. P., Elita, E., Alienta, A., & Dewi, S. (2023). Analisis laporan keuangan PT Bank BTPN Syariah TBK. Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi, 2(1), 146–151. https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i1.1280

Kamarni, N., & Handra, H. (2019). Permintaan pembiayaan UMKM ke perbankan syariah di Sumatera Barat. Maqdis Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 4(2), 151. https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i2.254

Kiswanto, W. A. W. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil (profit and loss sharing). Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 3(2). https://doi.org/10.22219/jrak.v3i2.2111

Mahmud, M. D. B. (2021). Pemenuhan asas transaksi syariah pada pembiayaan dengan akad murabahah. El Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 9(2), 128–141. https://doi.org/10.18860/ed.v9i2.10914

Masra, M., Saleh, S., & Hamid, W. (2020). Analisis kinerja keuangan ditinjau dari rasio maqashid syariah (Studi kasus pada bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018). Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 12(2). https://doi.org/10.55598/jmk.v12i2.14021

Melina, D. A., Kamayanti, A., & Jarnuzi, A. (2023). Apakah musyarakah dan ijarah berkontribusi terhadap profitabilitas? Imanensi Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam, 8(1), 55–66. https://doi.org/10.34202/imanensi.8.1.2023.55-66

Mulato, T. (2019). Pemetaan potensi pengembangan produk natural uncertainty contract (NUC) pada pembiayaan produktif dan produk natural certainty contract (NCC) pada pembiayaan konsumtif di bank syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(2). https://doi.org/10.29040/jiei.v5i2.386

Murtadha, A. M., & Kornitasari, Y. (2024). Analisis kinerja Bank Syariah Indonesia sebelum dan setelah merger: Pendekatan islamicity performance index. Among Makarti, 17(1), 123. https://doi.org/10.52353/ama.v17i1.635

Nabhan, F. (2010). Profit and loss sharing: Solusi ekonomi Islam menghadapi globalisasi ekonomi. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 1(2), 279. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.279-301

Ni'mah, J., & Kusumaningrum, B. (2023). Optimalisasi pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(2), 796–803. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.4147

Nuzula, I. M., & Marpudin, A. (2022). Analisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembiayaan murabahah perbankan syariah. Jurnal Manajemen Dakwah, 9(2), 266–289. https://doi.org/10.15408/jmd.v9i2.24951

Piskha, F. A., Aimon, H., & Triani, M. (2018). Analisis pengaruh perbankan syariah terhadap pertumbuhan sektor riil di Indonesia. Ecosains Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, 7(1), 21. https://doi.org/10.24036/ecosains.11065657.00

Pratama, G., Haida, N., & Nurwulan, S. (2021). Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk bank syariah. Ecobankers Journal of Economy and Banking, 2(2), 101–114. https://doi.org/10.47453/ecobankers.v2i2.483

Primadhita, Y., Primatami, A., & Budiningsih, S. (2021). Determinan pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah. Ekomabis Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis, 2(01), 1–10. https://doi.org/10.37366/ekomabis.v2i01.149

Putri, S. E., & Subhan, M. (2024). Analisis penerapan prinsip bagi hasil dan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(3), 10–19. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i3.1553

Rahman, H., & Hasanah, R. (2023). Analisis sistem bagi hasil produk mudarabah pada pembiayaan modal usaha bank syariah (Studi kasus BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pragaan). Multiverse Open Multidisciplinary Journal, 2(1), 105–112. https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i1.986

Rahmayati, R. (2020). Strategi peningkatan portofolio pembiayaan melalui syndicated financing di bank syariah Kota Medan. Aghniya Jurnal Ekonomi Islam, 2(2). https://doi.org/10.30596/aghniya.v2i2.4838

Ramandani, T., & Arinta, Y. N. (2022). Pengaruh inflasi dan BI 7-day reverse repo rate terhadap pembiayaan UMKM dengan dana pihak ketiga sebagai variabel intervening. Journal of Economics Research and Policy Studies, 2(2), 118–131. https://doi.org/10.53088/jerps.v2i2.571

Rita, A., & Ridlwan, A. A. (2023). Pengaruh variabel makro terhadap pembiayaan rahn pada perbankan syariah. Journal of Institution and Sharia Finance, 6(1), 1–12. https://doi.org/10.24256/joins.v6i1.3429

Safitri, A. N., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Dampak pandemi COVID-19 terhadap perkembangan dan prospek perbankan syariah. Economics and Digital Business Review, 2(2), 103–177. https://doi.org/10.37531/ecotal.v2i2.66

Saragih, F., Harahap, R. D., & Marpaung, M. (2023). Analisis pengaruh PDB, kurs dan NPF terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 23(2). https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i2.11085

Shihabudin, S., Sanjoyo, S., & Hendayana, Y. (2021). Factors affecting distribution of Islamic commercial bank financing in Indonesia period 2014 to 2019. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 5(1), 1. https://doi.org/10.21070/perisai.v5i1.872

Suryadi, N., Yusnelly, A., Rajendra, R., & Fadhlan, A. (2023). Kontribusi model pembiayaan Islam terhadap kinerja profit Bank Muamalat Indonesia tahun 2019-2021. Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 8(2), 192. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i2.837

Susilowati, L. (2020). Peran sosial finance Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam menumbuhkan keuangan inklusif studi pada BMT di Tulungagung dan Blitar. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 7(1), 17–41. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i1.2944

Syahputra, A. (2021). Kondisi ekonomi syariah di Indonesia pasca mergernya bank syariah BUMN. Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan (JESKAPE), 5(1), 90–106. https://doi.org/10.52490/jeskape.v5i1.1237

Syu'la, E. L., Sulistyo, S., & Irianto, M. F. (2021). Faktor determinan pembiayaan musyarakah dengan NPF sebagai variabel moderasi. MBR (Management and Business Review), 5(1), 93–104. https://doi.org/10.21067/mbr.v5i1.5450

Trimulato, T. (2017). Implementasi bangunan ekonomi Islam pada produk pembiayaan natural uncertainty contract (NUC) di bank syariah. Media Trend, 12(1). https://doi.org/10.21107/mediatrend.v12i1.2529

Trimulato, T. (2021). Eksistensi perbankan syariah melalui dominasi pembiayaan profit and loss sharing. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 2(1), 29–41. https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.287

Trimulato, T., Ismawati, I., Amiruddin, K., & Nuraeni, N. (2020). Penguatan peran ekonomi Islam melalui optimalisasi pembiayaan pada sektor riil UMKM. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 5(2). https://doi.org/10.30736/jesa.v5i2.83

Tyahardi, T., Kusnendi, & Cakhyaneu, A. (2021). Analisis faktor pembiayaan perbankan syariah pada sektor konstruksi di Indonesia. Ekspansi Jurnal Ekonomi Keuangan Perbankan dan Akuntansi, 13(1), 83–102. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v13i1.2331

Utami, K., Purwanto, B., & Maulana, T. N. A. (2019). Masalah keagenan dalam kontrak bagi hasil perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Organisasi, 9(3), 137–149. https://doi.org/10.29244/jmo.v9i3.28225

Vanni, K. M. (2022). Sosialisasi pembiayaan bank syariah melalui platform digital. Malik Al-Shalih Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 66–73. https://doi.org/10.52490/malikalshalih.v1i1.680

Waluyo, A., Ahzar, F. A., Nurohman, Y. A., & Qurniawati, R. S. (2023). Theory planned behavior dalam menganalisis niat petani melakukan pembiayaan alsintan melalui bank syariah. Among Makarti, 16(2). https://doi.org/10.52353/ama.v16i2.511

Wenni, A. N., & Canggih, C. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan produk pembiayaan pada bank pembiayaan rakyat syariah di Jawa Timur. Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 5(1), 15. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.14503

Wicaksono, D. A., Yulianto, H., & Susilo, B. W. (2022). Sebuah upaya peningkatan profitabilitas berdasar dana pihak ketiga melalui konsep pembiayaan syariah. Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Bisnis, 1(1), 74–80. https://doi.org/10.51903/jimeb.v1i1.350

Widiaty, E., & Nugroho, A. P. (2020). Pertumbuhan ekonomi Indonesia perspektif ekonomi Islam: Peran inflasi, pengeluaran pemerintah, hutang luar negeri dan pembiayaan syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 223. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1043

Wujarso, R. (2021). Mekanisme pembagian laba rugi pembiayaan sebagai sebuah tantangan bagi perbankan syariah di Indonesia. Journal of Information System Applied Management Accounting and Research, 5(3), 558. https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.398

Wulandari, A. G., Setiawan, I., & Nurdin, A. A. (2022). Pengaruh DPK, FDR, NPF, dan SBIS terhadap pembiayaan UMKM pada BUS di Indonesia. Journal of Applied Islamic Economics and Finance, 3(1), 194–202. https://doi.org/10.35313/jaief.v3i1.3879

Yuliana, R. (2019). Muhasabah bank syariah dalam penerapan prinsip bagi hasil. Imanensi Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam, 1(1), 51–61. https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.51-61

Yulianto, I., Fauziah, N. E., & Eprianti, N. (2020). Analisis penggunaan metode analitycal hierarchy process (AHP) dalam pemberian pembiayaan bagi nasabah di BRI Syariah KCP Ujungberung. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 33. https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19345

Zulfiyanda. (2020). Tinjauan hukum pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah. https://doi.org/10.31237/osf.io/ac9ef

Zulpahmi, Z., & Rizqiana, E. (2018). Pengaruh biaya operasional, dana pihak ketiga (DPK), dan non performing financing (NPF) terhadap margin murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 4(2), 81–86. https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss2.art4