00656 - Perbankan Syariah: Konsep, Perkembangan, Tata Kelola, dan Tantangan Kontemporer

AFANIN MEDIA UTAMA Daftar Buku Terbitan Formulir Data Penulis Buku Layanan Penerbitan ISBN Buku Layanan Konversi Hasil Penelitian, PkM, Skripsi, Tesis, & Disertasi menjadi Buku Layanan Pengurusan HaKI Karya Ilmiah Layanan Indeksasi Google Play Books Layanan Penambahan Sitasi Artikel di Google Scholar Layanan Indeksasi Artikel Bebas, Opini, Catatan Akademik di Google Scholar ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini

Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto 

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara komprehensif sistem perbankan syariah dari berbagai dimensi, meliputi landasan konseptual, sejarah perkembangan global, kerangka regulasi dan pengawasan, tata kelola syariah, produk dan instrumen keuangan, kinerja, manajemen risiko, serta tantangan kontemporer yang dihadapi industri ini. Perbankan syariah telah berkembang menjadi industri keuangan global yang signifikan dengan total aset mencapai triliunan dolar dan terus menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, mengungguli perbankan konvensional dengan rata-rata pertumbuhan 28 persen berbanding 18 persen per tahun. Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah ditandai oleh berbagai tonggak penting, termasuk pembentukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) melalui merger tiga bank syariah besar pada tahun 2021. Meskipun demikian, industri ini masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya isu tata kelola dan kepatuhan syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, serta kompleksitas regulasi dan globalisasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan perbankan syariah memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan kerangka regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, inovasi produk dan layanan, serta pemanfaatan teknologi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Perbankan Syariah; Tata Kelola Syariah; Kepatuhan Syariah; Dewan Pengawas Syariah; Keuangan Islam; Maqashid Syariah

Abstract

This article comprehensively examines the Islamic banking system from multiple dimensions, including conceptual foundations, global development history, regulatory and supervisory frameworks, sharia governance, financial products and instruments, performance measurement, risk management, and contemporary challenges facing the industry. Islamic banking has grown into a significant global financial industry with total assets reaching trillions of dollars and consistently demonstrating growth that outpaces conventional banking, with an average growth rate of 28 percent compared to 18 percent per year. In Indonesia, the development of Islamic banking is marked by several important milestones, including the establishment of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) through the merger of three major Islamic banks in 2021. Nevertheless, the industry continues to face various challenges, including issues of sharia governance and compliance, limited competent human resources, low levels of Islamic financial literacy in society, and the complexities of regulation and globalization. This study concludes that the successful development of Islamic banking requires a holistic approach encompassing the strengthening of regulatory frameworks, enhancement of human resource competencies, product and service innovation, and the utilization of financial technology in accordance with sharia principles.

Keywords: Islamic Banking; Sharia Governance; Sharia Compliance; Sharia Supervisory Board; Islamic Finance; Maqashid Sharia

1. Pendahuluan Dan Landasan Konseptual Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang secara fundamental berbeda dari sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga (riba). Sebagai lembaga keuangan intermediasi, perbankan syariah menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali kepada sektor-sektor produktif dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam (Budiono, 2017). Kehadiran perbankan syariah pada dasarnya merupakan jawaban bagi umat Islam yang menginginkan transaksi keuangan yang bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) (Budiono, 2017; Kurniasari, 2014).

Secara konseptual, lembaga keuangan syariah (LKS) beroperasi dan berjalan dengan prinsip syariah Islam yang berbeda dari perbankan atau lembaga keuangan konvensional (Budiono, 2017). Penyelenggara LKS tidak hanya dituntut memiliki visi bisnis semata, tetapi juga harus memiliki visi syariah yang kuat, sehingga proses agar LKS tetap berada dalam prinsip-prinsip syariah ketika beroperasional menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola LKS dan institusi negara yang ditunjuk (Budiono, 2017). Dalam perspektif Islam, perbankan syariah tidak bisa lepas dari tujuan kesejahteraan dan kemaslahatan kehidupan, baik lahir maupun batin, dunia dan akhirat, serta mencapai falah yang ukurannya tidak dapat diukur semata-mata dari ukuran keuangan (Sa'diyah et al., 2021).

Produk perbankan syariah harus bertumpu pada aset riil, sewa-menyewa aset, dan kerja sama berdasarkan pembagian untung-rugi, sementara perbankan konvensional memperlakukan uang sebagai objek transaksi (Firman & Alwi, 2020). Prinsip dasar yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional mencakup larangan riba, keharusan berbagi risiko (risk sharing), dan keterkaitan transaksi dengan sektor riil ekonomi (Danjuma, 2026). Dalam konteks ini, perbankan syariah menawarkan berbagai produk berbasis akad seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), ijarah (sewa), dan istishna' (pemesanan barang) (Basyariah, 2018; Faisal, 2015).

2. Sejarah Dan Perkembangan Global Perbankan Syariah

2.1 Perkembangan Awal

Sejak dekade 1970-an, umat Islam di berbagai negara telah berusaha mendirikan bank-bank syariah dengan tujuan umum untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis-bisnis lain yang terkait (Soenjoto, 2018). Upaya ini merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah (Nurjannah et al., 2020).

Di Asia Tenggara, perbankan syariah yang pertama lahir adalah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983 di Malaysia (Azlan & Serly, 2019). Sementara itu, di Indonesia, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1992, dan sejak itu pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan dual banking system, di mana bank-bank syariah didirikan dan beroperasi berdampingan dengan perbankan konvensional (Darma, 2021). Keberadaan bank syariah di Indonesia dirasakan terlambat dibandingkan dengan bank-bank Islam lainnya di negara-negara seperti Malaysia, Pakistan, dan negara-negara teluk lainnya (Budiono, 2017).

2.2 Pertumbuhan Industri Perbankan Syariah Global

Industri perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB), total aset perbankan Islam mencapai 1.493,40 triliun dolar AS, yang mewakili 80 persen total aset keuangan Islam global (Mubarak et al., 2019; Pratiwi et al., 2023). Di tingkat global, sektor jasa keuangan syariah termasuk perbankan menguasai 3 persen, dan bersama-sama dengan Qatar, Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Turki menjadi kekuatan pendorong keuangan syariah di masa depan (Abubakar & Handayani, 2018; Firman & Alwi, 2020).

Pertumbuhan perbankan Islam rata-rata mencapai 28 persen dan mengungguli perbankan konvensional yang hanya mampu mendongkrak pertumbuhannya mencapai 18 persen per tahun (Fathurrahman, 2017). Fakta dan data ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan Islam sehingga berimplikasi terhadap peningkatan permintaan aset dan jasa keuangan Islam (Fathurrahman, 2017).

2.3 Perkembangan di Indonesia

Di Indonesia, pertumbuhan perbankan syariah menunjukkan grafik yang meningkat, meskipun mengalami perlambatan di beberapa periode. Data yang dipublikasikan oleh OJK menunjukkan bahwa perbankan syariah nasional berkontribusi sebesar 4,81 persen terhadap market share dengan pertumbuhan aset mencapai 11,97 persen per Juni 2016 (Abubakar & Handayani, 2018). Persentase pangsa pasar perbankan syariah pada kuartal pertama tahun 2021 menurut OJK tercatat sebesar 9,96 persen, sementara pada akhir tahun 2017 jumlah persentase pengguna layanan perbankan syariah ini tercatat sebesar 5,78 persen (Kurnialis et al., 2022). Angka ini menunjukkan peningkatan yang lumayan pesat, namun belum signifikan jika dibandingkan dengan komposisi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam (Kurnialis et al., 2022).

Perkembangan penting dalam perbankan syariah Indonesia adalah merger tiga bank syariah besar menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada awal tahun 2021, yang merupakan penggabungan BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri (Abdul et al., 2022; Mahyudin & Yolanda, 2023). Tujuan utama dari penggabungan ini adalah untuk memenuhi dan melayani permintaan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat terhadap solusi keuangan syariah (Mahyudin & Yolanda, 2023).

Di Malaysia, Islamic Financial Services Board (IFSB) pada tahun 2018 telah mengeluarkan data mengenai pangsa pasar bank Islam beberapa negara di ASEAN, di mana Malaysia memiliki pangsa pasar 24,9 persen dari aset perbankan Malaysia, sementara Indonesia memiliki pangsa pasar 5,4 persen dari total aset perbankan nasional (Azlan & Serly, 2019).

3. Kerangka Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Syariah

3.1 Lembaga Pengaturan Internasional

Dalam ekosistem perbankan syariah global, terdapat beberapa lembaga internasional yang memainkan peran krusial dalam pengaturan dan standardisasi. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Islamic Financial Services Board (IFSB), International Islamic Liquidity Management Corp (IILM), Islamic International Rating Agency (IIRA), dan International Islamic Financial Market (IIFM) (Syarif, 2019).

AAOIFI adalah organisasi nirlaba internasional yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan penerbitan standar akuntansi, audit, pemerintahan, etika, dan tata kelola untuk keuangan Islam internasional, yang dibentuk di Bahrain pada 27 Maret 1991 (Azlan & Serly, 2019). AAOIFI telah mengembangkan dan mempromosikan standar-standar akuntansi Islam, dan saat ini telah mengeluarkan delapan belas pernyataan standar akuntansi dan audit keuangan Islam (Faisal, 2015). Standar AAOIFI telah digunakan sebagai dasar pengembangan standar akuntansi nasional di yurisdiksi seperti Indonesia, Malaysia, dan Pakistan (Azlan & Serly, 2019).

IFSB adalah sebuah lembaga internasional yang didirikan pada tahun 2002 dan berlokasi di Malaysia, yang mempromosikan dan meningkatkan kesehatan dan stabilitas industri jasa keuangan Islam dengan menerbitkan standar kehati-hatian global dan prinsip pedoman untuk industri (Faisal, 2015). IFSB secara luas mencakup perbankan, pasar modal, dan asuransi (Faisal, 2015). IFSB melengkapi AAOIFI dan Komite Basel dengan cara memfokuskan dan memperluas ruang lingkup untuk menutupi asuransi dan pasar modal (Arifin et al., 2023).

3.2 Kerangka Regulasi di Indonesia

Pengembangan regulasi keuangan syariah di Indonesia telah mengalami progresivitas yang cukup signifikan. Dari tahun 2013 hingga 2017, OJK telah mengeluarkan regulasi sebanyak 214 regulasi dengan rincian 23 regulasi untuk industri keuangan non-bank syariah, 74 regulasi untuk pasar modal dan pasar modal syariah, serta 117 regulasi untuk perbankan syariah (Ulum, 2018). Hal itu menunjukkan bahwa regulasi keuangan syariah cukup masif dan mengalami progresivitas yang baik untuk menjawab persoalan-persoalan operasional lembaga keuangan syariah (Ulum, 2018).

Indonesia menerapkan dual banking system, yang dideklarasikan melalui pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 2008 (Syarif, 2019). Sistem ini memungkinkan bank-bank syariah beroperasi berdampingan dengan bank konvensional dalam memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat (Kurnialis et al., 2022). Berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK (Saputri, 2020).

Saat ini perbankan syariah merupakan industri keuangan yang paling siap dari sisi regulasi dengan diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Firman & Alwi, 2020). Di samping itu, peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dan Bank Indonesia yang dibentuk berdasarkan Fatwa DSN-MUI senantiasa mengikuti perkembangan industri perbankan syariah, khususnya mengenai pengembangan produk dan akad yang ditawarkan oleh perbankan syariah (Firman & Alwi, 2020).

3.3 Kerangka Regulasi di Malaysia

Malaysia dikenal sebagai salah satu negara dengan kerangka regulasi perbankan syariah yang paling komprehensif di dunia. Bank Negara Malaysia (BNM) meregulasi perbankan Islam di Malaysia, dan Central Bank Act 2009 ditetapkan untuk tujuan yang sama (Syarif, 2019). Pada tahun 2011, BNM mengembangkan Sharia Governance Framework untuk tata kelola syariah yang lebih baik bagi lembaga keuangan Islam di Malaysia (Syarif, 2019).

National Sharia Advisory Council adalah otoritas tertinggi dalam perbankan Islam di Malaysia yang didirikan pada tahun 1997 oleh BNM, dengan tujuan utama untuk membimbing dan mengawasi BNM dalam perbankan dan asuransi serta mengevaluasi produk dan skema baru (Syarif, 2019). BAFIA 1989 digantikan oleh Financial Services Act 2013 (FSA) (Syarif, 2019). Temuan penelitian menunjukkan keunggulan pengalaman Malaysia berkat kerangka hukum yang komprehensif, independensi dewan syariah, dan adopsi standar operasional yang maju, seperti Islamic Financial Services Act 2013 dan Sharia Governance Standard 2019 (Haq et al., 2025).

3.4 Tantangan Regulasi

Meskipun telah ada kemajuan signifikan, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan regulasi. Terdapat tujuh tantangan utama dalam regulasi keuangan bagi perbankan Islam, yaitu: (1) perhitungan profit and loss sharing (PLS) yang masih mengacu pada sistem bunga; (2) praktik implementasi kontrak yang dibayangi oleh kontrak konvensional; (3) regulasi modal dan likuiditas minimum yang masih mengacu pada regulasi umum; (4) indikator regulasi dalam menilai efisiensi yang masih mengacu pada model umum (konvensional); (5) kelemahan regulasi yang mengharuskan lembaga keuangan Islam dalam pengawasan; (6) kelemahan kontrol regulasi dalam mengimplementasikan good corporate governance; dan (7) kelemahan pengadilan hukum syariah dalam menangani pelanggaran hukum syariah (Gultom et al., 2022).

Regulasi keuangan belum sepenuhnya berpihak pada perbankan syariah, sehingga regulasi keuangan harus terus disesuaikan dan ditata ulang agar perbankan syariah dapat berkembang secara sehat berdampingan dengan perbankan konvensional dan tangguh dalam menghadapi krisis (Gultom et al., 2022). Kompleksitas dan perubahan regulasi yang terus-menerus dapat menjadi hambatan bagi keberlanjutan model bisnis dan keuangan bank syariah (Panjaitan & Nurbaiti, 2024).

4. Tata Kelola Syariah (Sharia Governance)

4.1 Konsep dan Pentingnya Tata Kelola Syariah

Tata kelola syariah (sharia governance) merupakan mekanisme corporate governance pada lembaga keuangan syariah yang menggabungkan corporate governance universal dan kepatuhan syariah (Utami & Sofhian, 2018). Istilah tata kelola syariah atau shariah governance dimunculkan oleh lembaga berstandar internasional seperti AAOIFI dan IFSB sebagai bentuk sistem tata kelola bagi lembaga keuangan syariah (Budiono, 2017). Konsep governance tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap sesama manusia, namun pada akhirnya pertanggungjawaban kepada Allah (Abubakar & Handayani, 2018; Firman & Alwi, 2020).

Tata kelola syariah bukan hanya merupakan alat untuk memastikan kepatuhan syariah, tetapi juga merupakan mekanisme strategis untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan (Haq et al., 2025). Melalui analisis objektif terhadap literatur, terbukti bahwa tata kelola syariah merupakan pilar fundamental yang berkontribusi dalam memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, yang mengarah pada peningkatan kualitas layanan dan peningkatan loyalitas pelanggan (Amaikel et al., 2025).

Aktivitas perbankan syariah tidak hanya berlandaskan pada kontrak dan peraturan perundang-undangan, namun tunduk pada pedoman dan etika yang diturunkan dari Al-Quran, antara lain kejujuran, dapat dipercaya (amanah), dan perolehan pendapatan yang tidak bertentangan dengan syariah (Abubakar & Handayani, 2018). Dalam tataran perbankan global, prinsip tata kelola sektor jasa keuangan Islam menekankan pada pentingnya accountability, transparency, and trustworthiness (Abubakar & Handayani, 2018).

4.2 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Salah satu yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah kewajiban bank syariah untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Firman & Alwi, 2020). DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam di bidang perbankan syariah yang tertuang dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Firman & Alwi, 2020; Madjid, 2019).

DPS adalah badan independen pada perbankan syariah yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah (Fatmawati & Usnan, 2018). Dalam kerangka tersebut, DPS merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN), yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara langsung dan bersifat lokal di perbankan syariah (Fatmawati & Usnan, 2018). Proses pengawalan kepatuhan syariah oleh DPS harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh AAOIFI dan IFSB, yang menegaskan adanya pengawasan sebelum bisnis dijalankan (ex ante) dan setelah bisnis dijalankan (ex post) (Sumar'in, 2017).

Penelitian menunjukkan bahwa jumlah DPS berpengaruh terhadap reputasi perbankan syariah, dan semakin banyak jumlah DPS pada bank syariah akan membuat bank syariah memiliki tingkat kepatuhan syariah yang tinggi sehingga dapat meningkatkan reputasi perbankan syariah di mata para stakeholders (Lenap et al., 2021). Efektivitas DPS juga terbukti dapat memitigasi praktik manajemen laba pada perbankan syariah (Mauliya & Ratmono, 2023).

Namun demikian, terdapat berbagai isu dan tantangan terkait kompetensi DPS di Indonesia. Terdapat tiga isu utama, yaitu: (1) ketidakseimbangan kompetensi DPS dalam akuntansi dan keuangan dengan kompetensi di bidang syariah; (2) sertifikasi DPS di Indonesia yang belum optimal; dan (3) masih kurangnya perguruan tinggi yang menyediakan program studi akuntansi syariah sehingga DPS masih terbatas (Izzatika & Lubis, 2019). Kesalahan bank-bank syariah di Indonesia dalam mengangkat DPS, yakni mengangkat orang yang sangat terkenal di ormas Islam atau terkenal dalam ilmu keislaman (bukan syariah), tetapi tidak berkompeten dalam bidang perbankan dan keuangan syariah, merupakan bahaya laten yang harus segera dihilangkan (Sumar'in, 2017).

4.3 Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

Kepatuhan syariah (sharia compliance) merupakan inti dan pembeda antara bank Islam dan bank konvensional (Sumar'in, 2017). Kepatuhan syariah memastikan bahwa kebijakan, ketetapan, sistem, dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam telah sesuai dengan ketetapan yang berlaku, di antaranya peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia, Peraturan Pemerintah, OJK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB dan AAOIFI (Fatmawati & Usnan, 2018).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa sharia compliance berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia, yang berarti semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah, maka tingkat kinerja BUS juga akan meningkat (Nurjannah et al., 2020). Tingginya perkembangan perbankan syariah di Indonesia ternyata tidak selalu diikuti dengan sistem pengawasan dan penerapan syariah yang ketat oleh lembaga pengawas (Sumar'in, 2017).

Risiko kepatuhan syariah merupakan risiko yang melekat pada perbankan syariah dan dapat berdampak pada citra negatif Islam pada umumnya karena dapat menurunkan kepercayaan atas sistem ekonomi Islam (Rohmah et al., 2023). Sumber utama risiko kepatuhan lebih banyak berasal dari internal bank syariah atau melekat pada proses bank yang dikenal dengan risiko inheren (Rohmah et al., 2023). Prinsip manajemen risiko yang diterapkan perbankan syariah di Indonesia berpedoman pada aturan standar IFSB (Rohmah et al., 2023).

4.4 Audit Syariah

Audit syariah merupakan pilar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah sekaligus sebagai pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional (Fatmawati & Usnan, 2018). Pedoman yang digunakan IFSB dan AAOIFI menegaskan bahwa audit syariah merupakan bagian penting dalam kerangka tata kelola syariah untuk lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan berbasis syariah (Abubakar & Handayani, 2018; Firman & Alwi, 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa fungsi dan praktik kerja unit kepatuhan syariah internal dan audit syariah internal pada bank syariah di Indonesia, khususnya Bank Muamalat Indonesia, secara umumnya sudah sesuai dengan garis panduan shariah governance Bank Indonesia/OJK, AAOIFI, dan IFSB (Arrazi, 2021). Namun, masih terdapat satu standar AAOIFI yang belum diterapkan oleh bank-bank syariah selain Bank Muamalat, yaitu Internal Sharia Reviews yang seharusnya ditetapkan dalam kebijakan (Astuti, 2021).

Isu utama dalam audit kepatuhan syariah mencakup standar audit syariah, kualifikasi auditor, dan independensi (Omar, 2019). Keterbatasan auditor yang memiliki kualifikasi syariah sekaligus teknis akuntansi/audit, serta isu independensi, dapat mempengaruhi citra lembaga keuangan Islam (Omar, 2019).

5. Produk Dan Instrumen Keuangan Syariah

5.1 Produk Pembiayaan Utama

Perbankan syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang berbasis akad-akad syariah. Pembiayaan murabahah selalu menjadi primadona dibandingkan dengan produk perbankan syariah lainnya (Basyariah, 2018). Secara nasional, perbankan syariah di Indonesia menggunakan akad murabahah sebagai salah satu produk utama pembiayaannya (Basyariah, 2018). Komposisi pembiayaan perbankan syariah menunjukkan bahwa total komposisi pembiayaan perbankan syariah adalah 174.486, yang terdiri dari pembiayaan berdasarkan murabahah tercatat 104.718, mudharabah tercatat 13.281, musyarakah tercatat 35.997, istishna' tercatat 508, dan selebihnya merupakan pembiayaan lainnya (Faisal, 2015).

Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang inovatif, di mana porsi modal (hishshah) salah satu mitra (syarik) yaitu bank, berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap kepada mitra (syarik) yang lain yaitu nasabah (Basyariah, 2018). Namun, implementasi MMQ pada beberapa poin belum sesuai syariah, dan dari sisi analisis legal dan operasional berdasarkan aturan BI tentang undang-undang perbankan terindikasi adanya ketidaksesuaian antara dasar aturan dengan implementasi di lapangan (Basyariah, 2018).

5.2 Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang telah berkembang pesat. AAOIFI mendefinisikan sukuk sebagai "certificates of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufructs and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity" (Fathurrahman, 2017). IFSB juga mendefinisikan sukuk sebagai "certificates that represent the holder's proportionate ownership in an undivided part of underlying asset where the holder assumes all rights and obligations to such asset" (Fathurrahman, 2017).

Penerbitan sukuk di Indonesia menunjukkan peningkatan dan kemajuan yang luar biasa hingga menempati posisi kedua tertinggi setelah Malaysia (Fathurrahman, 2017). Faktor yang paling dominan dalam mendorong penerbitan sukuk di tiga negara (Indonesia, Malaysia, dan Turki) adalah faktor regulasi atau kebijakan, khususnya mengenai pajak atas sukuk dan adanya infrastruktur hukum yang kuat sebagai payung praktik sukuk di suatu negara (Fathurrahman, 2017).

Sukuk merupakan kesempatan emas bagi individu untuk ikut berpartisipasi menyukseskan pembangunan negara, dan bagi masyarakat muslim, ini merupakan instrumen investasi yang sangat aman dan sesuai syariah (Kurniasari, 2014). Keuntungan yang diperoleh dapat memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif, dan investasi ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maysir (Kurniasari, 2014).

5.3 Fintech Syariah dan Inovasi Digital

Dalam era Revolusi Industri 4.0, terdapat inovasi produk keuangan, salah satunya adalah fintech (financial technology) syariah. Crowdfunding merupakan produk fintech dengan konsep syariah yang dapat diakses melalui jaringan internet, dan merupakan bentuk pendanaan bagi mereka yang membutuhkan dana untuk pengembangan bisnis (Ibrahim et al., 2023). Dalam konsep syariah, crowdfunding merupakan bentuk kerja atau syirkah di mana terdapat upaya kolektif dari beberapa orang yang bersatu untuk membiayai bisnis melalui platform digital yang disebut financial technology (Ibrahim et al., 2023).

Sharia Fintech di Indonesia muncul pada tahun 2017, dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) telah dibentuk oleh Pusat Studi Fintech Tazkia (Ibrahim et al., 2023). Seluruh sharia fintech P2P lending di Indonesia menerapkan kontrak syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, termasuk akad al-bai' (murabahah), ijarah, mudharabah, musharakah, wakalah bil ujrah, dan qardh (Fithria, 2022).

Teknologi "Robo-Advisor Islam" atau "المستشار الآلي الإسلامي" juga telah berkembang sebagai inovasi dalam keuangan Islam. Perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Wahed Invest, yang mencapai nilai pasar 562 juta dolar pada tahun 2024, dan Sarwa Digital Wealth, yang nilainya berkisar antara 57 hingga 85 juta dolar pada tahun 2021, berhasil memperluas jangkauan layanan keuangan Islam melampaui batas-batas negara (Aouïssï & Bendaas, 2025). Teknologi ini telah berkontribusi dalam menurunkan biaya konsultasi keuangan sebesar 30—50 persen dibandingkan dengan konsultan tradisional (Aouïssï & Bendaas, 2025).

6. Kinerja Dan Pengukuran Perbankan Syariah

6.1 Pengukuran Kinerja Berbasis Maqashid Syariah

Kritik terhadap bank syariah atas ukuran kinerja terutama karena tujuan dasar perbankan syariah sampai saat ini belum tertangani secara serius, sehingga fokusnya masih berkutat seputar kinerja keuangan (Sa'diyah et al., 2021). Gagasan para cendekiawan muslim untuk mengukur kinerja perbankan syariah berdasarkan maqashid syariah telah disambut baik, terutama di dunia akademik, namun belum terimplementasi secara regulatif oleh otoritas perbankan di berbagai negara (Sa'diyah et al., 2021).

Maqashid Syariah Index (MSI) mengukur kinerja perbankan syariah berdasarkan tiga tujuan utama: (1) Tahdhib al-Fard (mendidik individu); (2) Iqamah al-'Adl (menegakkan keadilan); dan (3) Jalb al-Maslahah (kepentingan publik) (Sa'diyah et al., 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 14 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia pada periode 2011—2019 memiliki rata-rata IMS 0,1694 (Sa'diyah et al., 2021).

Islamicity Performance Index (IPI) merupakan alat pengukuran kinerja yang bertujuan mengungkap nilai unsur materialistik dan religi yang terdapat pada bank syariah (NENA & LAILAULFA, 2021). IPI mencakup rasio-rasio seperti Profit Sharing Ratio (PSR), Equitable Distribution Ratio (EDR), Directors Employee Welfare Ratio (DEWR), Islamic Investment vs Non-Investment Islamic, dan Islamic Income vs Non-Islamic Income (NENA & LAILAULFA, 2021).

6.2 Kinerja Keuangan dan Sosial

Secara empiris, indeks maqashid syariah perbankan syariah di Indonesia berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (Sa'diyah et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset (ROA), dan zakat performance ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA (Cahya et al., 2021).

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan prinsip Islam, yang dikembangkan berdasarkan AAOIFI (Damayanti & Achyani, 2024; Mubarak et al., 2019). Dari hasil penilaian menggunakan indeks ISR, ditemukan bahwa BSM menempati nilai pengungkapan tertinggi pada periode 2015—2017, dan rata-rata per tahun menunjukkan bahwa pelaporan kinerja sosial perbankan syariah cenderung meningkat dengan predikat baik (Mubarak et al., 2019).

Penelitian menunjukkan bahwa zakat berpengaruh terhadap reputasi perbankan syariah, dan zakat yang dibayarkan oleh bank-bank syariah di Indonesia masih rendah, sementara kesenjangan antara kesejahteraan direktur dan karyawan bank syariah sangat besar (Lenap et al., 2021). Pendapatan non-halal dalam laporan keuangan bank syariah menunjukkan bahwa bank-bank syariah, khususnya di Indonesia, belum sepenuhnya memenuhi regulasi syariah (Lenap et al., 2021).

7. Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah

7.1 Jenis-Jenis Risiko

Perbankan syariah menghadapi berbagai jenis risiko yang unik akibat fitur-fitur khusus kontrak Islam dan infrastruktur hukum, tata kelola, dan likuiditas (Nidyanti & Siswantoro, 2019). Risiko yang dihadapi bank syariah meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko insolvensi, dan risiko inheren (Nidyanti & Siswantoro, 2019). Risiko operasional cenderung lebih sensitif bagi bank syariah karena adanya kompleksitas skema kontrak yang berbeda dengan konvensional (Putri & Filianti, 2021).

Risiko kepatuhan syariah merupakan risiko yang khas bagi perbankan syariah, di mana lemahnya pengendalian internal bank yang menyebabkan risiko kepatuhan syariah menjadi bagian risiko operasional bank syariah dapat menimbulkan kerugian yang berdampak pada kredibilitas bank syariah (Putri & Filianti, 2021). Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, perbankan syariah diharapkan mampu mengatasi risiko operasional agar tidak berdampak terhadap reputasi perbankan syariah (Putri & Filianti, 2021).

7.2 Manajemen Risiko dan Basel

Naiknya krisis keuangan di berbagai negara mendorong lahirnya maqrarat perjanjian Basel 1 kemudian Basel 2, yang membentuk perkembangan besar dalam bidang pengawasan perbankan dan budaya baru dalam manajemen risiko perbankan (لعرابة, 2010). Bank-bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan di banyak negara telah berupaya menerapkan dan menyesuaikan ketentuan Basel dengan prinsip-prinsip operasional mereka (لعرابة, 2010).

Dari studi yang dilakukan, ditemukan bahwa bank-bank syariah yang diteliti telah membangun struktur yang diperlukan untuk menerapkan Basel 2, dan juga memiliki kecukupan modal yang lebih besar dari rasio yang ditentukan (لعرابة, 2010). Namun, bank-bank syariah masih mengalami beberapa masalah dan kekurangan dalam penerapan ketentuan Basel 2, sebagaimana halnya sebagian besar bank di kawasan Arab dan negara-negara dunia ketiga (لعرابة, 2010).

Basel III sangat ketat mengatur agar perbankan mengikuti kepatuhan (Gultom et al., 2022). Rata-rata LCR perbankan syariah di Indonesia hanya mencapai 51,6 persen, yang berarti masih diperlukan peningkatan tertentu untuk minimal mencapai 60 persen sebelum Januari 2015 (Solissa, 2018). Bank syariah pada dasarnya tidak bisa begitu saja mengadopsi kebijakan Basel III tentang LCR, perlu adanya modifikasi sehingga sesuai dengan karakteristik dari perbankan syariah (Solissa, 2018).

7.3 Profit Equalization Reserve (PER)

Profit Equalization Reserve (PER) dan Investment Risk Reserve (IRR) merupakan alat pemulusan yang digunakan oleh bank-bank syariah untuk memperlancar tingkat pengembalian atau keuntungan investasi kepada investment account holders (IAH) (Khan et al., 2021). Tujuan memperkenalkan PER dan IRR ke bank syariah adalah untuk bersaing dengan industri perbankan konvensional, dan merupakan perisai yang digunakan oleh bank syariah untuk melindungi risiko mereka seperti displaced commercial risk (DCR), withdrawal risk (WR), dan reputation risk (Khan et al., 2021).

Lembaga-lembaga seperti AAOIFI, IFSB, dan Bank Negara Malaysia (BNM) menyarankan bank-bank syariah untuk menggunakan alat pemulusan seperti PER dan IRR (Khan et al., 2021). Penerapan PER diperbolehkan dan sah selama tidak melanggar syariah dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang berarti semua laporan dan informasi harus disampaikan secara jelas kepada nasabah agar terhindar dari unsur gharar (Nasiruddin et al., 2023).

8. Tantangan Kontemporer Perbankan Syariah

8.1 Tantangan Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan utama yang dihadapi perbankan syariah adalah gap sumber daya insani (SDI) baik secara kuantitas maupun kualitas yang tidak terserap dengan baik dalam perbankan syariah (Abdul et al., 2022). Kondisi SDM perbankan syariah, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas dan teknologi informasi, belum mendukung pengembangan produk dan layanan perbankan syariah (Saputri, 2020). Terjadi budaya bajak-membajak karyawan bank syariah, yang disebabkan oleh lajunya tingkat pertumbuhan dan perkembangan perbankan Islam tanpa diiringi oleh kesiapan SDM perbankan Islam yang kompeten (Sukardi, 2013).

Perbankan syariah di Bangladesh, misalnya, menghadapi tantangan berupa keterbatasan alat keuangan Islam, lemahnya kualifikasi profesional, tidak adanya kerangka legislatif yang memadai, di samping persaingan dengan bank-bank konvensional dan pengaruh variabel ekonomi global (كمال, 2026). Penelitian menyimpulkan perlunya pengembangan alat keuangan yang sesuai dengan syariah, penguatan tata kelola dan pengawasan syariah, serta peningkatan hubungan dengan bank sentral (كمال, 2026).

8.2 Tantangan Literasi dan Persepsi Publik

Salah satu isu strategis yang menjadi hambatan adalah mispersepsi masyarakat terhadap perbankan syariah baik mengenai akad, produk, dan layanan yang belum patuh terhadap prinsip syariah (Abubakar & Handayani, 2018; Firman & Alwi, 2020). Rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia menjadi salah satu tantangan yang harus diselesaikan (Abdul et al., 2022).

Persentase pangsa pasar perbankan syariah yang masih relatif kecil dibandingkan dengan komposisi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam menunjukkan bahwa masih banyak potensi yang belum tergali (Kurnialis et al., 2022). Bank syariah harus mampu bersaing dengan bank konvensional dengan mengombinasikan kekuatan korelasi antara pemerintah, institusi pendidikan, serta inovasi dari pihak bank syariah itu sendiri (Kurnialis et al., 2022).

8.3 Tantangan Teknologi dan Inovasi

Perbankan syariah menghadapi tantangan teknologi dan inovasi yang signifikan. Penelitian pada bank-bank syariah di Bangladesh menunjukkan bahwa terdapat tantangan teknologi yang terwujud dalam penerapan bank-bank syariah terhadap metode teknologi dan komunikasi terbaru, sehingga belum mencapai tingkat kualitas komprehensif dalam layanan perbankan mereka (حامد, 2022). Perbankan syariah harus lebih adaptif dan inovatif terhadap kebutuhan pangsa pasar (Kurnialis et al., 2022).

Financial Technology memberikan kemudahan segala bentuk financial access bagi pengguna jasa lembaga keuangan, namun bank syariah sebagai lembaga keuangan perbankan memiliki tantangan baru dalam mengoptimalkan peranan financial technology di tengah posisi bank syariah yang belum mampu menggeser posisi bank konvensional (Firdaus et al., 2021). Kemunculan keraguan masyarakat terhadap prinsip syariah atas kinerja bank syariah akibat lemahnya regulasi kepatuhan syariah di Indonesia menjadi tantangan tersendiri (Firdaus et al., 2021).

8.4 Tantangan Globalisasi

Globalisasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, bukan lagi isu tetapi kenyataan riil yang kini telah terjadi (Soenjoto, 2018). Globalisasi tidak hanya memiliki sisi negatif, tetapi juga memiliki sisi positif, yaitu perluasan jaringan bisnis, selama tantangannya dapat diatasi dengan kerja keras dan kesabaran (Soenjoto, 2018). Dengan adanya globalisasi, persaingan ekonomi antarnegara semakin ketat, dan dunia perbankan pun juga akan mengalami persaingan antarbank (Soenjoto, 2018).

Dalam konteks globalisasi keuangan, bank-bank syariah menghadapi tantangan dan peluang baru yang memerlukan keseimbangan antara inovasi keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah Islam (Amaikel et al., 2025). Meskipun globalisasi keuangan memberikan peluang bagi bank-bank syariah, namun juga memaksakan tantangan regulasi yang kompleks yang memerlukan pengembangan strategi inovatif yang memastikan adaptasi terhadap variabel global sambil mempertahankan komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam (Amaikel et al., 2025).

8.5 Tantangan Perbedaan Fatwa

Perbedaan fatwa dalam bank-bank syariah merupakan tantangan tersendiri. Tidak ada perbedaan antara para mufti dalam prinsip-prinsip syariah Islam, tetapi perbedaan tersebut muncul dari keberagaman sudut pandang para mufti dalam beberapa masalah cabang (Edris, 2018). Kurangnya ahli fikih yang berspesialisasi dalam fikih muamalah syariah kontemporer menyebabkan masalah dalam memahami banyak fatwa baru terkait cara penerapan beberapa produk bank syariah (Edris, 2018).

Perbedaan pemahaman mazhab dalam fiqh muamalah di beberapa negara menghadirkan perbedaan dan perselisihan dalam penyelarasan produk secara nasional dan global (Abdul et al., 2022). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi standardisasi produk perbankan syariah di tingkat internasional.

9. Perbankan Syariah Dan Inklusi Keuangan

9.1 Peran Perbankan Syariah dalam Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan salah satu prioritas utama bagi pembuat kebijakan, badan regulasi, dan lembaga pembangunan karena perannya yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, serta mencapai pembangunan yang inklusif (Danjuma, 2026). Keuangan Islam telah muncul sebagai salah satu mekanisme penting untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, khususnya bagi kelompok yang menghindari layanan keuangan konvensional berbasis bunga karena alasan agama atau etika (Danjuma, 2026).

Keuangan Islam berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui penyediaan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam, di samping adopsi skema pembiayaan berbasis bagi risiko (Danjuma, 2026). Alat keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah juga berkontribusi dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses kelompok rentan terhadap layanan keuangan (Danjuma, 2026).

Terdapat lebih dari 1,7 miliar orang di seluruh dunia yang tidak memiliki rekening bank, dan teknologi keuangan Islam hadir sebagai solusi inovatif untuk menjembatani kesenjangan ini (Aouïssï & Bendaas, 2025). Robo-advisor Islam telah memainkan peran sentral dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya di komunitas-komunitas Islam yang mengalami kelemahan layanan perbankan (Aouïssï & Bendaas, 2025).

9.2 Peran Zakat dan Wakaf

Zakat dan wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan. Zakat dalam Islam adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, dan bank-bank syariah memiliki peran dalam pengelolaan dan distribusi zakat (Lenap et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa zakat berpengaruh terhadap reputasi perbankan syariah, dan zakat yang dibayarkan oleh bank-bank syariah di Indonesia masih rendah (Lenap et al., 2021).

Rekomendasi penelitian menekankan pentingnya memperluas penggunaan alat keuangan sosial Islam di samping layanan perbankan syariah formal untuk mencapai tingkat inklusi keuangan yang lebih tinggi dan pengentasan kemiskinan (Danjuma, 2026).

10. Perbandingan Perbankan Syariah Di Berbagai Negara

10.1 Indonesia vs. Malaysia

Perbedaan produk, jasa, dan instrumen keuangan syariah di Indonesia dan Malaysia disebabkan oleh beberapa faktor seperti sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, mazhab atau aliran pemikiran yang digunakan oleh mayoritas masyarakat di masing-masing negara, kedudukan bank syariah dalam hukum, dan pendekatan pengembangan produk yang dipilih (Darma, 2021). Untuk itu, lembaga keuangan internasional seperti IFSB dan AAOIFI bertugas untuk melakukan konvergensi dan standardisasi produk serta operasi bank syariah secara internasional (Darma, 2021).

Regulasi terkait dengan Sharia Governance (SG) di Indonesia dan Malaysia apabila diperbandingkan menunjukkan regulasi SG di Malaysia lebih komprehensif dibandingkan dengan regulasi SG di Indonesia, hal ini ditunjukkan berdasarkan implementasi standar AAOIFI dan IFSB yang diterapkan pada regulasi SG di Indonesia dan Malaysia (Katsurayya, Fitrijanti, & Fiitriyah, 2020; Katsurayya, Fitrijanti, & Fitriyah, 2020). Bank syariah Malaysia memiliki skor pengungkapan Islamic Corporate Governance yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia (Katsurayya, Fitrijanti, & Fiitriyah, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank syariah di Indonesia memiliki rating kepatuhan yang memuaskan, sementara bank-bank syariah di Malaysia sebagian besar memiliki rating kepatuhan yang tinggi (Nidyanti & Siswantoro, 2019). Di Malaysia, dewan pengawas syariah memiliki wewenang untuk melakukan audit syariah terhadap lembaga keuangan Islam, sementara dewan pengawas syariah di Indonesia hanya memberikan saran kepada bank syariah (Nidyanti & Siswantoro, 2019).

10.2 Perkembangan di Asia Timur

Perkembangan perbankan syariah di Asia Timur, khususnya di Jepang, Korea Selatan, dan China, menunjukkan variasi yang menarik. Pada tahun 2007, sejumlah lembaga publik dan swasta Jepang mulai menjajaki keuangan syariah sebagai salah satu sarana untuk menarik investor syariah (terutama yang memiliki petrodolar) untuk berinvestasi di Jepang dengan berpartisipasi sebagai pengamat di IFSB ("Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Timur (Jepang, Korea Selatan dan China)," 2021). Korea Selatan menjadi anggota pengamat IFSB pada Agustus 2008 ("Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Timur (Jepang, Korea Selatan dan China)," 2021).

10.3 Perbankan Syariah di Bangladesh

Perbankan syariah di Bangladesh telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak pendirian Bank Bangladesh Islam Terbatas pada tahun 1980-an, dan telah menjadi elemen penting dalam sistem keuangan melalui penyediaan layanan perbankan yang sesuai dengan syariah Islam (كمال, 2026). Namun, bank-bank ini menghadapi tantangan internal dan eksternal yang mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhannya (كمال, 2026).

11. Prospek Dan Rekomendasi Pengembangan Perbankan Syariah

11.1 Prospek Perbankan Syariah

Berdasarkan karakteristik perbankan syariah dan prinsip-prinsipnya yang berdasarkan Islam, serta legalitas bank syariah yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat, maka prospek dan peluang bank syariah di Indonesia akan semakin positif dan berkembang (Kurnialis et al., 2022). Dalam jangka panjang, pengembangan bank syariah di Indonesia diharapkan: pertama, perbankan syariah memiliki daya saing tinggi dengan tetap konsisten berpegang pada nilai-nilai syariah; kedua, perbankan syariah mampu berperan secara signifikan dan menjadi institusi perbankan yang andal dalam meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; dan ketiga, perbankan syariah memiliki kemampuan untuk bersaing secara global dengan standar operasional keuangan internasional (Abdul et al., 2022).

Kualitas layanan perbankan syariah sangat bergantung pada interaksi yang seimbang antara inovasi dan tata kelola syariah, yang meningkatkan daya saing bank-bank syariah di pasar keuangan global (Amaikel et al., 2025). Pengembangan perbankan syariah yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, serta inovasi dari pihak bank syariah itu sendiri (Kurnialis et al., 2022).

11.2 Rekomendasi Kebijakan

Berbagai penelitian merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk pengembangan perbankan syariah. Pertama, perlunya pengembangan alat keuangan yang sesuai dengan syariah, penguatan tata kelola dan pengawasan syariah, serta peningkatan hubungan dengan bank sentral (كمال, 2026). Kedua, perlunya peningkatan investasi dalam pengembangan dan pembaruan sistem kecerdasan buatan yang didedikasikan untuk manajemen risiko, dengan fokus pada penggunaan teknologi machine learning dan analisis big data untuk deteksi dini risiko operasional dan keuangan (السقّاط & السقاف, 2025).

Ketiga, perlunya pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perbankan syariah melalui program pelatihan dan sertifikasi yang komprehensif (Abdul et al., 2022; حامد, 2022). Keempat, perlunya harmonisasi regulasi antara perbankan konvensional dan syariah, serta penguatan pengawasan dan penegakan prinsip syariah (Panjaitan & Nurbaiti, 2024). Kelima, perlunya peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat melalui program edukasi yang sistematis dan berkelanjutan (Danjuma, 2026).

Keenam, bank syariah harus mengedepankan peringkat "S" (Syariah) dalam CAMELS, dan bank syariah harus memperhatikan kinerja berbasis maqashid syariah untuk meningkatkan bankability (Sa'diyah et al., 2021). Ketujuh, lembaga otoritas seperti OJK, DSN-MUI, Bank Indonesia, dan LPS perlu mempertimbangkan faktor maslahat di tingkat mikro dan makro pada perbankan syariah di Indonesia (Sa'diyah et al., 2021).

12. Kesimpulan

Perbankan syariah telah berkembang menjadi industri keuangan global yang signifikan, dengan total aset yang mencapai triliunan dolar dan terus menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Sistem ini menawarkan alternatif keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan riba, keharusan berbagi risiko, dan keterkaitan dengan sektor riil ekonomi. Meskipun telah mencapai kemajuan yang signifikan, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari isu tata kelola dan kepatuhan syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, hingga tantangan regulasi dan globalisasi.

Keberhasilan pengembangan perbankan syariah memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan kerangka regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, inovasi produk dan layanan, serta pemanfaatan teknologi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Tata kelola syariah yang efektif, yang diwujudkan melalui peran optimal DPS, audit syariah yang komprehensif, dan kepatuhan syariah yang konsisten, merupakan kunci keberhasilan dan keberlanjutan industri perbankan syariah di masa depan.

Daftar Pustaka

Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance, 5(2), 352–365. https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505

Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Kesiapan infrastruktur hukum dalam penerbitan sukuk (surat berharga syariah) sebagai instrumen pembiayaan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia. Jurnal Jurisprudence, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4348

Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). Percepatan pertumbuhan perbankan syariah melalui implementasi tata kelola syariah. Law and Justice, 2(2), 124–134. https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3417

Adelina, Y. E., Trilaksono, T., & Rohi-Mone, R. (2020). Do corporate and Sharia compliance governance affect enterprise risk management implementation? Jurnal Keuangan dan Perbankan, 24(1). https://doi.org/10.26905/jkdp.v24i1.3768

Amaikel, M. A. A., Noh, M. S. M., & Mohamad, M. T. (2025). The effect of financial globalization and Shariah governance on the quality and development of Islamic banking services: An analytical literature review. Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies, 34(03), 155–175. https://doi.org/10.64757/alqanatir.2025.3403/1085

Amin, N. D., Aman, N. H. M., & Hassan, R. (2023). Analysing the regulatory framework of i-REITs in Malaysia, Singapore, and Indonesia. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, (1), 116–131. https://doi.org/10.53840/ijiefer120

Analisis perkembangan perbankan syariah di Asia Timur (Jepang, Korea Selatan dan China). (2021). Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam. https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i2.195

Annisa, D., & Pramesti, M. (2024). Analysis of the relationship between the Islamic social responsibility and financial performance in sharia banks in Indonesia and Malaysia 2018-2022. IBAF E-Proceedings, 11(1), 732–751. https://doi.org/10.33102/0vjjrj63

Aouïssï, A., & Bendaas, Z. (2025). المستشار الآلي الإسلامي كتكنولوجيا مالية إسلامية داعمة لتطوير المالية الإسلامية "دلائل تطبيقية دولية." Din ve Bilim - Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 35–49. https://doi.org/10.47145/dinbil.1636231

Arifin, M. A. L., Husna, A., & Siregar, N. M. (2023). Audit internal syariah dan faktor efektivitas pada bank syariah. JEMSI (Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi), 9(3), 1027–1041. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1229

Arrazi, M. F. (2021). Unit kepatuhan dan audit internal bank syariah di Indonesia; Sudahkah sesuai dengan prinsip shariah governance? An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 8(1), 105–129. https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3747

Astuti, R. Y. (2021). The implementation of corporate governance in Islamic banking in Indonesia based on AAOIFI standard. Solusi, 19(1), 12–28. https://doi.org/10.26623/slsi.v19i1.2995

Azlan, F. Y., & Serly, V. (2019). Analisis pengungkapan standar akuntansi syariah AAOIFI pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia periode tahun 2017-2018. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), 1604–1616. https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.165

Bariyyah, S., & Narulitasari, D. (2020). Implikasi tatakelola Islami terhadap fraud (studi pegawai BPRS di Soloraya). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 171. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1079

Basyariah, N. (2018). Analisis implementasi pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada perbankan syariah di Indonesia. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9(2), 120. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i2.120-133

Berutu, A. G. (2022). Pasar modal syariah Indonesia: Konsep dan produk. https://doi.org/10.31219/osf.io/2n7tw

Budiman, I. (2021). Converting conventional banks to sharia banks in Aceh: An effort to maintain a stable economy in the COVID-19 outbreak. Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 10(1), 24–40. https://doi.org/10.22373/share.v10i1.8337

Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. Law and Justice, 2(1), 54–65. https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337

Cahya, B. T., Sari, D. A., Paramitasari, R., & Hanifah, U. (2021). Intellectual capital, Islamicity performance index, dan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia (studi pada tahun 2015-2020). Aktsar Jurnal Akuntansi Syariah, 4(2), 155. https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.12031

Damayanti, F. F., & Achyani, F. (2024). Pengaruh kinerja keuangan, kinerja lingkungan, umur perusahaan dan Islamic governance score terhadap pengungkapan Islamic social reporting. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(8). https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i8.4519

Danjuma, S. A. (2026). Islamic finance and financial inclusion in Nigeria: A systematic literature review. Al Qasimia University Journal of Islamic Economics, 6(1), 97–118. https://doi.org/10.52747/aqujie.6.1.535

Darma, S. (2021). Implementasi perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia. Journal Economy and Currency Study (JECS), 3(2), 111–121. https://doi.org/10.51178/jecs.v3i2.354

Dzakiyuddin, A. (2019). Determinasi pengungkapan syariah terhadap standar AAOIFI: Studi terhadap Daftar Efek Syariah di Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 135. https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5257

Edris, M. M. A. M. (2018). أثر مستقبل اختلاف الفتوى على تطبيق المنتجات المالية في المصارف الإسلاميّة. Malaysian Journal of Syariah and Law, 6(1), 259–292. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol6no1.98

Faisal, F. (2015). Metode anuitas dan proporsional murabahah sebagai bentuk transparansi dan publikasi laporan bank. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 26(3), 382. https://doi.org/10.22146/jmh.16032

Fathurrahman, A. (2017). Perkembangan dan dinamika pasar sukuk domestik: Sebuah kajian agenda dan kebijakan. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(2). https://doi.org/10.30736/jesa.v2i2.23

Fatmawati, D. A., & Usnan, U. (2018). Audit kepatuhan syariah melalui peran Dewan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta. JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting), 1(2), 19–34. https://doi.org/10.22515/jifa.v1i2.1415

febianil, & Akbar, Muh. (2022). Etika bisnis dan tanggung jawab sosial perbankan syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/nekju

Firdaus, F., Febiola, A., & Faiqoh, S. (2021). Ketegasan regulasi laporan ketaatan syariah dalam optimalisasi financial technology lembaga keuangan syariah. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 1(3), 227–272. https://doi.org/10.21070/perisai.v1i3.1173

Firman, R. N., & Alwi, M. (2020). Laju percepatan perkembangan perbankan syariah melalui penerapan tata kelola syariah. Tasharruf Journal of Islamic Economics and Business, 1(1), 52–66. https://doi.org/10.55757/tasharruf.v1i1.67

Fithria, A. (2022). Exploring the application of sharia contracts on Islamic fintech peer-to-peer lending in Indonesia. Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences, 5(6), 31–56. https://doi.org/10.46722/hikmah.v5i6.327

Gultom, S. A., Pandapotan, P., Majid, M. S. A., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Tantangan regulasi keuangan bagi perkembangan perbankan Islam. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 4(5), 1309–1326. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.928

Gustani, G. (2021). Islamic corporate governance (I-CG) dan Islamic corporate social responsibility (I-CSR): Teori dan praktik. https://doi.org/10.31237/osf.io/jszry

Hamid, W., Salim, U., Djumahir, D., & Aisjah, S. (2016). Trade principles and sharia-adherence banking performance analysis by employing Maqasid Islamic Sharia Index approach: Study on Indonesian sharia bank. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 59(11), 66–74. https://doi.org/10.18551/rjoas.2016-11.09

Haq, A. A., Ghalia, B., Sitiris, M., & Tahir, S. M. (2025). تطوير الحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية في أفغانستان: دراسة تحليلية في ضوء التجربة الماليزية. Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences, 8(1), 485–524. https://doi.org/10.46722/hikmah.v8i1.581

Haqqi, A. R. A. (2017). Regulatory regimes of Islamic banking in ASEAN Economic Community (AEC): A uniting force in the industry of the region. Advances in Social Sciences Research Journal, 4(13). https://doi.org/10.14738/assrj.413.3368

Henry, C., Hefner, R. W., Azra, A., Shamsher, M., Sori, Z. M., & Siswantoro, D. (2016). Untitled. IFS. https://doi.org/10.23976/ifs.2016001

Hidayati, T., Syarifuddin, S., Pelu, I. E. A., Syaikhu, S., Hussain, M. A., Nor, M. Z. M., & Azhar, A. (2018). Mekanisme penggunaan jaminan kebendaan (Rahn Tasjily) dalam pembiayan bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 18(1), 163–182. https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.2458

Ibrahim, M. A., Eprianti, N., & Febriadi, S. R. (2023). Crowdfunding sharia financing model as alternative business capital financing for MSMEs. KNE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14358

Izzatika, N. F., & Lubis, A. T. (2019). Isu dan tantangan kompetensi Dewan Pengawas Syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 4(2), 147–167. https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.24

Jailani, M. R. (2023). A discourse of sharia banking supervision models in Aceh. Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan (JESKAPE), 6(2), 383–398. https://doi.org/10.52490/jeskape.v6i2.1384

جبر, ح. ك. (2026). أثر تسويق الخدمات المصرفية الرقمية في تعزيز الشمول المالي: دراسة تحليلية سببية للبيانات المالية في عينة من المصارف العراقية الرائدة. المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, 24(89), 89–104. https://doi.org/10.31272/ijes.v24i89.1488

حامد, ح. م. آ. (2022). فرص وتحديات البنوك الإسلامية في ظل اقتصاد المعرفة دراسة تطبيقية على بنك فيصل الإسلامي بمدينتي الأبيض والنهود للفترة (2017-2021). مجلة جامعة عمران, 2(3), 14. https://doi.org/10.59145/jaust.v2i3.34

Katsurayya, H., Fitrijanti, T., & Fiitriyah, F. K. (2020). Bagaimana deposit structure dan ownership concentration memengaruhi pengungkapan Islamic corporate governance? Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 8(1), 21–38. https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.109

Katsurayya, H., Fitrijanti, T., & Fitriyah, F. K. (2020). Pengaruh deposit structure dan ownership concentration terhadap pengungkapan Islamic corporate governance pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4(1), 16–31. https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.194

Khan, M. B., Conteh, S., Ghafoorzai, S. A., Mohtashem, M. M. J., & Hai, A. (2021). Justifying the need for smoothing tools by Islamic banks. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 4(1), 18–41. https://doi.org/10.21154/elbarka.v4i1.2446

Kismawadi, E. R. (2017). Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority) dan industri perbankan syariah di Indonesia. J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 1(2). https://doi.org/10.32505/jebis.v1i2.24

كمال, س. (2026). التحديات المعاصرة التي تواجه المصارف الإسلامية في بنغلاديش: تحليل وحلول مقترحة. Journal of Islamic Scientific Research, 23(80), 377. https://doi.org/10.55625/joisr-8012

Kurnialis, S., Sunandar, H., & Nurnasrina, N. (2022). Dinamika dan permasalahan perbankan syariah di Indonesia: Harapan dan realita. Money Journal of Financial and Islamic Banking, 1(1), 11–22. https://doi.org/10.31004/money.v1i1.10123

Kurniasari, W. (2014). Perkembangan dan prospek sukuk tinjauan teoritis. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), 99. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.99-122

لعرابة, ر. ب. و. ل. ر. ب. و. (2010). واقع تطبيق البنوك الإسلامية لمتطلبات اتفاقية بازل 2. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 23(2), 3–51. https://doi.org/10.4197/islec.23-2.1

Lenap, I. P., Karim, N. K., & Sasanti, E. E. (2021). Pendapatan non-halal, zakat, Dewan Pengawas Syariah dan reputasi perbankan syariah di Indonesia. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 5(1), 31–43. https://doi.org/10.46367/jas.v5i1.312

Madjid, T. A. P. (2019). Pelaksanaan prinsip good corporate governance pada bank syariah melalui peran Dewan Pengawas Syariah. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 16(1). https://doi.org/10.29313/sh.v16i1.5132

Mahyudin, & Yolanda, P. (2023). Application of Islamic financial governance in sharia banking in Indonesia. Sharia Economic and Management Business Journal (SEMBJ), 4(2), 42–47. https://doi.org/10.62159/sembj.v4i2.1182

Mauliya, H. P., & Ratmono, D. (2023). Peran efektivitas Dewan Pengawas Syariah dan kualitas auditor dalam memitigasi manajemen laba: Perspektif stewardship theory. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 500–510. https://doi.org/10.53682/jaim.vi.7710

Minaryanti, A. A., & Mihajat, M. I. S. (2023). A systematic literature review on the role of sharia governance in improving financial performance in sharia banking. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(4), 553–568. https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2022-0192

Mubarak, D., Pramono, S., & Bayinah, A. N. (2019). Pengungkapan kinerja sosial perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 7(1), 37–58. https://doi.org/10.35836/jakis.v7i1.65

Muneeza, A., Ma'ruf, A., & Alam, S. (2020). CSR contribution to socio-economic development: Evidence from Indonesian Islamic banks. Ihtifaz Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 3(1), 13. https://doi.org/10.12928/ijiefb.v3i1.949

Nasiruddin, M. H., Basyirah, L., & Surur, M. (2023). Profit equalization reserve (PER) as an effort to mitigate the risk of returns in Shari'a banking in the perspective of the rules الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرِ. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 7(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v7i1.17172

NENA, Y., & LAILAULFA, I. (2021). Improving financial performance through Islamic corporate governance, Islamic corporate social, and intellectual capital. Dirham Jurnal Ekonomi Islam, 2(1), 30–50. https://doi.org/10.53990/djei.v2i1.99

Nidyanti, A., & Siswantoro, D. (2019). Risk rating comparison between Islamic banks in Indonesia and Malaysia. https://doi.org/10.4108/eai.18-7-2019.2288647

Nurjannah, D. F., Pramono, S. E., & Ali, M. (2020). Pengaruh sharia compliance terhadap kinerja perbankan syariah. Akuntabilitas, 13(2), 165–174. https://doi.org/10.15408/akt.v13i2.14272

Omar, M. (2019). Issues and challenges of Shariah compliance auditing in Islamic financial institution. Advanced International Journal of Banking Accounting and Finance, 1(1), 13–24. https://doi.org/10.35631/aijbaf.11002

Panjaitan, N. K., & Nurbaiti, N. (2024). Analysis of financial regulatory challenges for the development of Islamic banking in Indonesia. Journal La Sociale, 5(5), 1346–1357. https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i5.1383

Pratiwi, D. N., Setiyowati, A., & Huda, F. (2023). Quality of corporate social responsibility (CSR) services at Bank Syariah Indonesia (BSI) in 2021 in the perspective of Islamic social reporting (ISR) index and Maqashid Syariah index (MSI). Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 7(2), 198–217. https://doi.org/10.21070/perisai.v7i2.1643

Purwanti, A. (2019). Dewan Pengawas Syariah dan pengungkapan aspek lingkungan, produk dan jasa pada bank syariah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 4(2), 169–181. https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.25

Putri, R. R., & Filianti, D. (2021). Analisis tingkat pengungkapan risiko operasional bank umum syariah periode 2015-2019. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(5), 655. https://doi.org/10.20473/vol8iss20215pp655-668

Rohmah, Z. F. A., Faizal, M. A., Asiyah, B. N., & Subagyo, R. (2023). Manajemen risiko kepatuhan syariah serta implementasinya pada Bank Syariah Indonesia (BSI). El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(2), 678–687. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.4143

Rulindo, R., & Muhammad, R. (2022). In search of sharia-compliant resolution framework for Islamic banks: The case of Indonesia. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 280–296. https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss2.art10

Sa'diyah, M., Gumilar, A. G., & Susilo, E. (2021). Uji maqashid syariah perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 373. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1725

Saputri, A. A. I. (2020). Quo vadis regulation of Islamic economics in post-reform Indonesia. International Journal of Science and Society, 2(4), 507–522. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v2i4.234

Septiani, D. H., Nurlaela, L., Nasim, A., & Mediawati, E. (2022). Good corporate governance in Islamic banking during Fourth Industrial Revolution era. Jurnal Kajian Peradaban Islam, 5(1), 98–107. https://doi.org/10.47076/jkpis.v5i1.125

Septiani, N. R., Rahayu, S., & Ridwan, M. (2023). Pentingkah Islamic social reporting bagi Islamic corporate governance dan manajemen laba? Imanensi Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam, 8(1), 1–14. https://doi.org/10.34202/imanensi.8.1.2023.1-14

Setiawan, R. A. (2021). Sharia compliance risk in Islamic bank: Does Indonesia need to adopt new sharia risk rating approach? Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan, 8(2), 133. https://doi.org/10.29300/mzn.v8i2.5774

السقّاط, د. ف. م. س., & السقاف, د. أ. ع. ا. (2025). تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة المخاطر في البنوك السعودية. Journal of Educational and Human Sciences, (43), 247–268. https://doi.org/10.33193/jeahs.43.2025.609

Soenjoto, W. P. P. (2018). Tantangan bank syariah di era globalisasi. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 1(1), 79–103. https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1447

Solissa, D. N. (2018). Kesiapan perbankan syari'ah di Indonesia dalam penerapan liquidity coverage ratio Basel III. Ekbis Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 1(2), 165. https://doi.org/10.14421/ekbis.2017.1.2.1025

Suandi, A. B. (2017). Classification of profit-sharing investment accounts. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 10(3), 351–370. https://doi.org/10.1108/imefm-05-2015-0067

Sukardi, B. (2013). Corporate governance engineering of Islamic banking and finance: Tantangan globalisasi sistem ekonomi dan pasar bebas. Tsaqafah, 9(1), 149. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.42

Sumar'in, S. (2017). Optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia. Asy Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 2(1), 196–220. https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.598

Syarif, F. (2019). Regulatory framework for Islamic financial institutions: Lesson learnt between Malaysia and Indonesia. Journal of Halal Product and Research, 2(2), 79. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.79-85

Tazkiya, H., & Muhammad, R. (2023). Analisis sharia governance & struktur modal terhadap tingkat kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, 31(1), 33–50. https://doi.org/10.32477/jkb.v31i1.583

Ulum, F. (2018). Progresifitas regulasi keuangan syariah di Indonesia. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7(2), 419–443. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.419-443

Ummah, H. R., Sonjaya, A., & Jamaludin, J. (2024). Sharia fintech: Crowdfunding as MSMEs financing. Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah, 11(1), 115–136. https://doi.org/10.15575/am.v11i1.28808

Utami, Y., & Sofhian, S. (2018). Pengaruh karakteristik perusahaan pada shari'ah governance, dan shari'ah governance terhadap resiko pembiayaan. Al-Buhuts, 14(01), 129–151. https://doi.org/10.30603/ab.v14i01.488

Wahyudin, A., Fachrurrozie, F., Nurkhin, A., & Baswara, S. Y. (2019). The implementation of Islamic governance disclosure: An empirical study of Indonesian Islamic banking. KNE Social Sciences, 3(11), 417. https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.4024

Wairooy, F. A., Mokan, Z. A.-M., & Umrah, St. (2024). Factors influencing Islamic social reporting in Indonesian sharia banking compliance. Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 6(4), 293–310. https://doi.org/10.21111/jiep.v6i4.11612

Wardana, A. S., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2023). Legal institutions facilitating institutions as determinants of banking operational policy direction. Qistina Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(1), 577–584. https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.538

Yusifa, E. V., Permatasari, F. H., & Sujianto, A. E. (2023). Pengaplikasian tata kelola keuangan Islam dalam perbankan syariah di Indonesia. Journal of Creative Student Research, 1(3), 124–134. https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.1704

العيفة, ع. ا., & مومني, ا. (2021). متطلبات تطوير تمويل صيغ المشاركات الزراعية في المصارف الإسلامية. EMIRJ, 35(1), 1734–1770. https://doi.org/10.37138/emirj.v35i1.1142

القياس المحاسبي لتكلفة جودة الخدمات المصرفية الإسلامية في اليمن (دراسة تطبيقية على بنك التضامن الإسلامي الدولي). (2022). International Journal of Research and Studies Publishing, 3(31), 28–63. https://doi.org/10.52133/ijrsp.v3.31.2

الزركوشي, ع. ح. خ., & حسن, ض. ع. ا. (2023). تحليل العلاقة بين التنمية الاقتصادية والسياسة النقدية وفق آليات التعافي. Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences, 19(63, 1), 459–477. https://doi.org/10.25130/tjaes.19.63.1.24

خلف, أ. م. د. ص. ط., & مستور, أ. م. د. س. ع. (2024). دور التنبؤ بالفشل المالي وعلاقته بالاستقرار المصرفي. Journal of Economics & Administration, 48(139), 282–285. https://doi.org/10.31272/jae.i139.1100