00639 - Strategi Pendalaman Pasar Keuangan Syariah: Kajian Komprehensif atas Pengembangan Sukuk dan Instrumen Keuangan Syariah di Indonesia

Abstract

Islamic financial market deepening is a crucial strategic agenda in developing Indonesia's Islamic financial ecosystem. As the country with the world's largest Muslim population, Indonesia holds enormous potential to become a global Islamic financial center. This study comprehensively examines strategies for deepening the Islamic financial market through the development of sukuk and other Islamic financial instruments. The aspects discussed include: the issuance of short-term sukuk, expanding the share of corporate sukuk, encouraging securitization of short-term Islamic financing, strengthening credit enhancement availability, structuring sukuk models for the halal industry and real sector, converting asset management institutions to full-fledged Islamic entities, and standardizing sukuk accounting. The study finds that sukuk has proven to be an important instrument in national development financing, contributing positively and significantly to Indonesia's economic growth. However, various challenges remain, including low Islamic financial literacy, fragmented legal infrastructure, and limited qualified human resources. Comprehensive and coordinated policy recommendations are formulated to accelerate the deepening of the Islamic financial market in Indonesia.

Keywords: Islamic Financial Market Deepening, Sukuk, Islamic Capital Market, Credit Enhancement, Short-Term Sukuk

Abstrak

Pendalaman pasar keuangan syariah merupakan agenda strategis yang krusial dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Kajian ini membahas secara komprehensif berbagai strategi pendalaman pasar keuangan syariah melalui pengembangan sukuk dan instrumen keuangan syariah lainnya. Aspek yang dibahas meliputi: penerbitan sukuk jangka pendek, perluasan pangsa pasar sukuk korporasi, pendorongan sekuritisasi pembiayaan syariah jangka pendek, penguatan ketersediaan credit enhancement, strukturisasi model sukuk untuk industri halal dan sektor riil, konversi lembaga aset manajemen menjadi entitas syariah penuh, serta standarisasi akuntansi sukuk. Hasil kajian menemukan bahwa sukuk telah terbukti menjadi instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan nasional dan berkontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun demikian, berbagai tantangan masih perlu diatasi, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah, infrastruktur hukum yang bersifat parsial, dan terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten. Rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi dirumuskan guna mendorong akselerasi pendalaman pasar keuangan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Pendalaman Pasar Keuangan Syariah, Sukuk, Pasar Modal Syariah, Credit Enhancement, Sukuk Jangka Pendek

1. Pendahuluan: Urgensi Pendalaman Pasar Keuangan Syariah

Pendalaman pasar keuangan syariah (market deepening) merupakan salah satu agenda strategis yang krusial dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global (Ratna, 2022). Namun demikian, realisasi potensi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi (Pamuji & Supandi, 2021).

Pendalaman pasar keuangan syariah ditandai dengan meningkatnya jumlah nasabah dan nominal transaksi produk dan jasa berbasis syariah (Ratna, 2022). Dalam konteks ini, sukuk dan surat berharga syariah lainnya memainkan peran sentral sebagai instrumen yang tidak hanya memfasilitasi pembiayaan pembangunan nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah secara keseluruhan (Mahmudah et al., 2022). Sukuk telah terbukti menjadi instrumen penting dalam pembangunan sektor riil dan pembiayaan infrastruktur (Wijaya, 2021), sekaligus menjadi benchmark instrumen keuangan syariah di pasar domestik maupun internasional (Kholis, 2010).

Aset industri keuangan syariah Indonesia didominasi oleh sukuk negara, yang menunjukkan betapa sentralnya peran instrumen ini dalam ekosistem keuangan syariah nasional (Sudarto, 2019). Oleh karena itu, strategi pendalaman pasar keuangan yang berfokus pada pengembangan sukuk dan instrumen keuangan syariah lainnya menjadi sangat relevan dan mendesak untuk diimplementasikan secara sistematis.

2. Mendorong Sukuk dan Surat Berharga Syariah Jangka Pendek

2.1 Kajian Struktur Sukuk Jangka Pendek

Salah satu dimensi penting dalam pendalaman pasar keuangan syariah adalah pengembangan instrumen sukuk jangka pendek. Instrumen jangka pendek memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan likuiditas, baik bagi pemerintah maupun lembaga keuangan syariah (Muchtar & Najma, 2019). Dalam konteks pasar uang syariah, instrumen jangka pendek seperti Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) atau Islamic Treasury Bills telah menjadi salah satu instrumen yang tersedia, namun pengembangannya masih perlu diperluas (Wahid, 2020).

Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) merupakan sukuk negara jangka pendek yang diterbitkan dalam rangka mendukung pengelolaan kas pemerintah, yaitu guna mengelola cash mismatch pada rekening kas negara dan mendukung pasar uang syariah domestik (Wahid, 2020). Instrumen ini memiliki fitur bertenor jangka pendek, diterbitkan dalam denominasi rupiah di pasar perdana dalam negeri secara diskonto, serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder (tradable) (Wahid, 2020).

Kajian mendalam mengenai struktur sukuk jangka pendek oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menjadi prasyarat penting sebelum penerbitan dapat dilakukan secara optimal. Salah satu isu krusial dalam penerbitan sukuk jangka pendek adalah ketersediaan aset sandaran (underlying asset) yang memadai. Penelitian terhadap International Islamic Liquidity Management (IILM) menunjukkan bahwa aset sandaran merupakan elemen penting dalam proses penerbitan sukuk jangka pendek, dan kekurangan aset sandaran berkualitas tinggi menjadi hambatan utama dalam penerbitan instrumen ini secara berkala (Shahabudin & Noordin, 2018). Alternatif untuk mengatasi kekurangan aset sandaran dapat dilakukan melalui penggunaan kontrak wakalah, penggunaan aset ringan, atau pembiayaan mikro (Shahabudin & Noordin, 2018).

Dari perspektif Bank Indonesia, ketersediaan SBSN dalam tenor pendek memungkinkan BI untuk memanfaatkan instrumen tersebut dalam melakukan Operasi Pasar Terbuka (OPT) syariah (Pasarela & Fakhrurradhi, 2022). BI dapat memperoleh SBSN jangka pendek dengan membeli di pasar perdana pada saat pemerintah mengadakan lelang SBSN bertenor pendek (Khairunnisa et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa sukuk jangka pendek tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan moneter syariah yang penting.

2.2 Penerbitan Sukuk Jangka Pendek oleh Pemerintah/BI

Penerbitan sukuk jangka pendek oleh pemerintah dan BI merupakan langkah konkret yang perlu segera diimplementasikan. Sukuk dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan cash-mismatch, yaitu dengan menggunakan sukuk dengan jangka waktu yang pendek (Islamic Treasury Bills) yang juga dapat digunakan sebagai instrumen pasar uang (Kurniasari, 2014). Instrumen ini sangat relevan mengingat kebutuhan pengelolaan likuiditas jangka pendek yang terus meningkat seiring dengan berkembangnya industri keuangan syariah.

Dalam konteks pasar uang syariah, instrumen-instrumen yang telah ada seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Repurchase Agreement (Repo) SBIS, SBSN, dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) perlu dilengkapi dengan sukuk jangka pendek yang lebih beragam (Muchtar & Najma, 2019). Pasar uang syariah memungkinkan pelaku pasar untuk menjalankan fungsi sebagaimana pada pasar uang konvensional dengan pengecualian bahwa instrumen yang digunakan memenuhi ketentuan syariah Islam (Muchtar & Najma, 2019).

Penerbitan sukuk jangka pendek juga memiliki implikasi penting bagi pengembangan pasar keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan tersedianya instrumen jangka pendek yang likuid, lembaga keuangan syariah akan memiliki alternatif pengelolaan likuiditas yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing mereka (Zubair, 2008). Sukuk jangka pendek juga dapat menjadi instrumen yang menarik bagi investor institusional seperti bank syariah, dana pensiun syariah, dan perusahaan asuransi syariah yang membutuhkan instrumen investasi jangka pendek yang sesuai syariah (Zuraidah, 2012).

2.3 Harmonisasi Instrumen Sukuk Jangka Pendek dengan Produk Keuangan Syariah Lain

Harmonisasi instrumen sukuk jangka pendek dengan produk keuangan syariah lainnya merupakan aspek yang tidak kalah penting. Ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi memerlukan sinergi antara berbagai instrumen, mulai dari perbankan syariah, pasar modal syariah, hingga instrumen keuangan sosial syariah (Ratna, 2022). Tanpa harmonisasi yang baik, terdapat risiko bahwa penerbitan sukuk jangka pendek justru akan bersaing dengan produk keuangan syariah lainnya, alih-alih saling melengkapi.

Penelitian menunjukkan bahwa sukuk ritel memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah, yang mengindikasikan adanya hubungan substitusi antara sukuk dan produk perbankan syariah (Syakur, 2020). Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan penerbitan sukuk dengan pengembangan perbankan syariah, agar kedua instrumen dapat saling melengkapi dan mendorong pertumbuhan ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Harmonisasi juga perlu dilakukan dalam kerangka regulasi yang komprehensif. Regulasi sukuk di Indonesia masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai aturan, sehingga mengakibatkan rendahnya pemahaman pelaku usaha dan investor terhadap kerangka hukum sukuk (Abubakar & Handayani, 2017). Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi yang terintegrasi sebagai syarat utama untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor (Abubakar & Handayani, 2017).

3. Memperbesar Porsi Sukuk Korporasi

3.1 Identifikasi Masalah yang Dihadapi Emiten Sukuk Korporasi

Sukuk korporasi merupakan salah satu instrumen pasar modal syariah yang memiliki potensi besar namun belum berkembang secara optimal. Pangsa pasar sukuk korporasi terhadap total obligasi dan sukuk korporasi yang beredar masih relatif kecil (Gorib & Asbaruna, 2022). Data menunjukkan bahwa nilai sukuk korporasi outstanding mencapai Rp30,35 triliun dengan proporsi nilai sukuk mencapai 6,93% dari total nilai sukuk dan obligasi korporasi outstanding (Gorib & Asbaruna, 2022). Sementara itu, proporsi jumlah sukuk korporasi hanya mencapai 18,77% dari total jumlah sukuk dan obligasi korporasi yang beredar (Gorib & Asbaruna, 2022).

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh emiten sukuk korporasi telah diidentifikasi dalam berbagai penelitian. Permasalahan utama dalam pengembangan sukuk korporasi terletak pada: (1) ketidakjelasan pajak (regulasi); (2) minimnya sumber daya manusia profesional (pelaku pasar); (3) minimnya pemahaman pelaku modal (pelaku pasar) (Kurniasari, 2014). Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat menjadi hambatan signifikan, di mana literasi yang masih rendah akan produk sukuk korporasi dibandingkan dengan instrumen keuangan syariah lainnya menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah (Pamuji & Supandi, 2021).

Dari sisi permintaan, dampak dari terbatasnya pengetahuan investor adalah tingkat permintaan yang rendah atas sukuk korporasi pada pasar modal (Dewi et al., 2020). Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat menjadi masalah utama dalam pengembangan ekonomi Islam, termasuk pada pasar modal syariah seperti instrumen investasi sukuk korporasi, meski potensinya sangat besar (Dewi et al., 2020). Dari sisi regulasi, terbatasnya informasi tentang pasar modal syariah dan keterbatasan akses informasi masyarakat terhadap produk-produk yang terdapat pada pasar modal termasuk sukuk menjadi tantangan tersendiri (Dewi et al., 2020).

Bagi BUMN, terdapat peluang besar untuk meningkatkan penerbitan sukuk korporasi. Kebijakan yang bersifat top down dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sukuk negara dengan membuat kebijakan bagi BUMN untuk berinvestasi pada sukuk merupakan salah satu strategi yang dapat diimplementasikan (Abubakar & Handayani, 2017). Dorongan kepada BUMN untuk menerbitkan sukuk korporasi akan memberikan dampak ganda: meningkatkan pangsa pasar sukuk korporasi sekaligus memperkuat citra dan reputasi BUMN di pasar keuangan syariah.

3.2 Perumusan dan Implementasi Kebijakan Baru

Perumusan kebijakan baru yang komprehensif diperlukan untuk mendorong pertumbuhan sukuk korporasi. Berbagai kebijakan yang dapat dipertimbangkan mencakup insentif pajak, penyederhanaan prosedur penerbitan, dan pengembangan infrastruktur pasar yang mendukung (Fathurrahman, 2017). Penelitian komparatif antara Indonesia, Malaysia, dan Turki menunjukkan bahwa faktor regulasi, khususnya terkait pajak atas sukuk dan keberadaan infrastruktur hukum yang kuat, merupakan faktor paling dominan yang memengaruhi perkembangan penerbitan sukuk (Fathurrahman, 2017).

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam mendorong perkembangan sukuk melalui berbagai regulasi, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur penerbitan dan persyaratan sukuk (Pratiwi et al., 2023). Namun demikian, masih diperlukan penguatan kerangka hukum melalui penyempurnaan pokok kebijakan yang sudah ada (Hadmoko et al., 2020). Regulasi sukuk yang terintegrasi merupakan syarat utama untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor (Abubakar & Handayani, 2017).

Implementasi kebijakan baru juga perlu mempertimbangkan keberagaman jenis dan akad sukuk. Keberagaman jenis dan akad sukuk akan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan sukuk di Indonesia (Abubakar & Handayani, 2017). Berbagai jenis struktur sukuk yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan endorsement dari The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution (AAOIFI) perlu diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar domestik (Dewi et al., 2020).

Dalam jangka panjang, sukuk korporasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Sari et al., 2021). Penelitian juga menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, sukuk korporasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pangsa pasar aset perbankan syariah di Indonesia (Adenan et al., 2021). Temuan-temuan ini memperkuat urgensi kebijakan yang mendorong pertumbuhan sukuk korporasi sebagai bagian dari strategi pendalaman pasar keuangan syariah yang lebih luas.

4. Mendorong Sekuritisasi Pembiayaan Syariah Jangka Pendek

4.1 Identifikasi Skema Sekuritisasi Pembiayaan Syariah Jangka Pendek

Sekuritisasi pembiayaan syariah jangka pendek merupakan inovasi instrumen keuangan yang berpotensi besar untuk memperdalam pasar keuangan syariah Indonesia. Sekuritisasi memungkinkan konversi aset pembiayaan yang tidak likuid menjadi instrumen yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar keuangan syariah secara keseluruhan (Berutu, 2022).

Dalam konteks pasar modal syariah Indonesia, produk sekuritisasi syariah yang telah ada adalah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK-EBAS). Akad yang digunakan dalam KIK-EBAS harus sesuai dengan aset yang akan dilakukan sekuritisasi (Berutu, 2022). Apabila dalam melakukan sekuritisasi KIK-EBAS terhadap aset berupa barang, manfaat dan jasa, maka akad yang digunakan mengikuti aset yang lebih dominan dari ketiga jenis aset yang disekuritisasi tersebut (Berutu, 2022).

Identifikasi skema sekuritisasi pembiayaan syariah jangka pendek perlu mempertimbangkan berbagai jenis aset pembiayaan yang dapat disekuritisasi, termasuk pembiayaan murabahah, ijarah, dan musyarakah yang memiliki tenor jangka pendek. Pengembangan skema sekuritisasi yang inovatif dan sesuai syariah akan membuka peluang baru bagi lembaga keuangan syariah untuk mengelola portofolio pembiayaan mereka secara lebih efisien, sekaligus menyediakan instrumen investasi baru bagi investor di pasar modal syariah.

4.2 Penerbitan dan Harmonisasi Sekuritisasi Pembiayaan Syariah Jangka Pendek

Penerbitan produk sekuritisasi pembiayaan syariah jangka pendek memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, lembaga keuangan syariah, dan pelaku pasar modal. Harmonisasi instrumen sekuritisasi dengan produk lain yang sejenis juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa produk baru ini dapat terintegrasi dengan baik dalam ekosistem keuangan syariah yang ada.

Dalam konteks yang lebih luas, pengembangan produk sekuritisasi syariah jangka pendek sejalan dengan upaya untuk memperkuat pasar uang syariah. Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas (Muchtar & Najma, 2019). Dengan tersedianya produk sekuritisasi jangka pendek yang sesuai syariah, lembaga keuangan syariah akan memiliki lebih banyak pilihan instrumen untuk mengelola likuiditas mereka secara efisien.

5. Mendorong Ketersediaan Credit Enhancement untuk Penerbitan Sukuk

5.1 Identifikasi Kebutuhan dan Ketersediaan Credit Enhancer

Credit enhancement merupakan mekanisme yang sangat penting dalam mendorong penerbitan sukuk, terutama bagi emiten yang belum memiliki peringkat kredit yang memadai. Ketersediaan credit enhancement yang memadai akan menurunkan biaya penerbitan sukuk dan memperluas basis emiten yang dapat mengakses pasar sukuk, termasuk perusahaan-perusahaan skala menengah dan proyek-proyek infrastruktur berbasis syariah.

Peringkat sukuk memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada para investor mengenai keadaan penerbit sukuk dan risiko apa saja yang akan ditanggung, sehingga peringkat sukuk dapat dijadikan sebagai salah satu alat pertimbangan investor dalam melakukan investasi. Dalam konteks ini, credit enhancement melalui penjaminan investasi dapat meningkatkan peringkat sukuk dan dengan demikian memperluas basis investor yang dapat menyerap instrumen tersebut.

Untuk pembiayaan infrastruktur berbasis syariah, penjaminan investasi memiliki peran yang sangat strategis. Sukuk negara hanya dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur non-profit, dan diperuntukkan bagi pelayanan publik dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat (Abubakar & Handayani, 2017). Dengan adanya mekanisme credit enhancement yang memadai, proyek-proyek infrastruktur yang memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki peringkat kredit yang memadai dapat mengakses pembiayaan melalui sukuk.

5.2 Meningkatkan Kapabilitas dan Memperluas Basis Credit Enhancer

Peningkatan kapabilitas credit enhancer yang sudah ada dan penambahan basis institusi credit enhancer untuk masuk ke pasar sukuk merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan secara bersamaan. Pengembangan ekosistem credit enhancement yang kuat akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan pasar sukuk, terutama sukuk korporasi dan sukuk infrastruktur.

Dalam konteks penjaminan investasi untuk infrastruktur berbasis syariah, sinergi antara berbagai lembaga penjaminan, baik yang bersifat pemerintah maupun swasta, perlu diperkuat. Pembiayaan melalui sukuk yang berbasis pada keuangan syariah terbukti lebih mampu bertahan terhadap goncangan pasar finansial (Noor, 2022), sehingga risiko yang ditanggung oleh credit enhancer relatif lebih terkendali dibandingkan dengan instrumen konvensional.

6. Strukturisasi Model Sukuk untuk Pembiayaan Industri Halal dan Sektor Riil

6.1 Identifikasi Model Sukuk yang Tradable untuk Sektor Riil

Pengembangan model sukuk yang dapat membiayai industri halal dan sektor riil lainnya merupakan salah satu prioritas strategis dalam pendalaman pasar keuangan syariah. Sukuk memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pembiayaan sektor riil yang efektif, mengingat karakteristiknya yang berbasis aset (asset-backed) dan sesuai dengan prinsip syariah yang melarang pemisahan antara sektor keuangan dan sektor riil (Mujibatun, 2013).

Berbagai jenis akad sukuk yang dapat digunakan untuk membiayai sektor riil mencakup akad berbasis bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah, berbasis jual beli seperti istishna, salam, dan murabahah, serta berbasis sewa seperti ijarah (Pasarela & Fakhrurradhi, 2022). Masing-masing akad memiliki karakteristik yang berbeda dan cocok untuk jenis pembiayaan sektor riil yang berbeda pula. Identifikasi model sukuk yang paling sesuai untuk membiayai industri halal dan sektor riil lainnya perlu mempertimbangkan karakteristik spesifik dari masing-masing sektor.

Industri halal merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk dibiayai melalui sukuk. Pengembangan saham syariah dan reksadana syariah dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam pasar modal, dan dengan mengalokasikan investasi pada sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti industri halal dan keuangan berbasis syariah (Riady & Arsidiq, 2024). Prinsip yang sama berlaku untuk sukuk yang diarahkan untuk membiayai industri halal.

Karakteristik tradable dari sukuk merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam strukturisasi model sukuk untuk sektor riil. Sukuk memiliki beberapa keunggulan seperti: dapat diperjualbelikan, dapat ditawarkan kepada siapa saja investor nasional maupun global, dan aman karena dijamin dengan underlying aset yang riil (Muawanah et al., 2021). Namun demikian, tidak semua jenis sukuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Ciri khas sukuk tertentu adalah jika sertifikat tersebut mencerminkan kewajiban kepada pemegangnya, maka sertifikat tersebut tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder (Abubakar & Handayani, 2017). Oleh karena itu, strukturisasi model sukuk yang tradable untuk sektor riil perlu memperhatikan aspek ini secara cermat.

6.2 Implementasi Model dan Harmonisasi

Implementasi model sukuk untuk pembiayaan industri halal dan sektor riil memerlukan pendekatan yang terstruktur dan bertahap. Pengalaman penerbitan sukuk tematik seperti green sukuk menunjukkan bahwa pengiriman sinyal positif dengan menggunakan pembiayaan tematik berbasis syariah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan telah menghasilkan reaksi pasar yang menguntungkan (Noor, 2022). Pendekatan serupa dapat diterapkan untuk sukuk yang diarahkan untuk membiayai industri halal dan sektor riil lainnya.

Harmonisasi model sukuk baru dengan instrumen lain yang sejenis perlu dilakukan untuk memastikan konsistensi dan kompatibilitas dalam ekosistem pasar keuangan syariah. Harmonisasi regulasi terkait penerbitan sukuk perlu dilakukan dengan mempertimbangkan potensi berbagai sektor untuk menerbitkan sukuk sebagai alternatif pembiayaan (Abubakar & Handayani, 2017). Dalam konteks industri halal, harmonisasi ini mencakup sinkronisasi antara regulasi pasar modal syariah, regulasi industri halal, dan standar syariah yang berlaku.

7. Mendorong Konversi Lembaga Aset Manajemen Menjadi Syariah

7.1 Identifikasi Hambatan Konversi

Konversi lembaga aset manajemen menjadi syariah (full-fledged) merupakan langkah penting dalam memperkuat ekosistem pasar modal syariah Indonesia. Namun demikian, terdapat berbagai hambatan yang perlu diidentifikasi dan diatasi sebelum konversi dapat dilakukan secara efektif.

Hambatan utama yang dihadapi dalam pengembangan institusi keuangan syariah secara umum mencakup peningkatan jumlah dan varian produk dan jasa berbasis syariah sehingga dapat menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat (Ratna, 2022). Dalam konteks lembaga aset manajemen, hambatan spesifik yang perlu diidentifikasi mencakup aspek regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan kesiapan pasar.

Dari sisi regulasi, progresivitas regulasi keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih terdapat celah yang perlu diisi (Ulum, 2018). Berbagai program pengembangan lembaga keuangan syariah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia, BAPEPPAM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DSN menunjukkan adanya political will pemerintah terhadap lembaga keuangan syariah (Ulum, 2018). Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan praktis.

Dari sisi sumber daya manusia, terdapat gap sumber daya insani baik secara kuantitas maupun kualitas yang tidak terserap dengan baik dalam industri keuangan syariah (Abdul et al., 2022). Hal ini juga berlaku untuk lembaga aset manajemen syariah, di mana kebutuhan akan tenaga profesional yang memahami baik aspek keuangan maupun aspek syariah masih sangat besar.

7.2 Penyusunan Strategi Konversi

Penyusunan strategi untuk mendorong konversi lembaga aset manajemen sesuai dengan kebutuhan pasar perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi pasar, kesiapan regulasi, dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Strategi konversi yang efektif harus mampu menjawab tantangan-tantangan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia lebih bersifat market driven dan dorongan bottom up dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Pamuji & Supandi, 2021). Dengan demikian, strategi konversi lembaga aset manajemen perlu mempertimbangkan dinamika pasar dan kebutuhan investor secara cermat. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai produk-produk aset manajemen syariah juga merupakan komponen penting dari strategi konversi ini (Pamuji & Supandi, 2021).

Dalam konteks yang lebih luas, pendirian lembaga aset manajemen syariah yang full-fledged akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendalaman pasar keuangan syariah. Lembaga aset manajemen syariah yang kuat akan mampu mengelola portofolio investasi syariah yang lebih beragam, termasuk sukuk, saham syariah, dan instrumen keuangan syariah lainnya, sehingga meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar keuangan syariah secara keseluruhan.

8. Penyusunan Standarisasi Akuntansi Sukuk

8.1 Audiensi kepada Stakeholders Industri Sukuk

Penyusunan standar akuntansi sukuk yang komprehensif merupakan fondasi penting bagi pengembangan industri sukuk yang transparan, akuntabel, dan terpercaya. Proses penyusunan standar ini perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan industri sukuk, termasuk emiten, investor, regulator, auditor, dan akademisi.

Penelitian menunjukkan bahwa perlakuan sukuk di Indonesia yang diatur dalam PSAK 110 sudah mengakomodasi kebutuhan penerbit sukuk dan pengguna sukuk (Hadmoko et al., 2020). Namun demikian, masih perlu dilakukan penguatan kerangka hukum melalui penyempurnaan pokok kebijakan yang sudah ada (Hadmoko et al., 2020). Audiensi kepada stakeholders industri sukuk merupakan langkah awal yang krusial untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada dalam praktik akuntansi sukuk saat ini.

Analisis bibliometrik terhadap PSAK 110 mengenai sukuk menunjukkan bahwa penelitian tentang sukuk memiliki potensi dan peluang yang luas, mencakup topik-topik seperti surat berharga negara, obligasi syariah, dan saham (Fadillah et al., 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa standar akuntansi sukuk perlu terus dikembangkan seiring dengan perkembangan instrumen dan praktik pasar sukuk yang semakin kompleks.

8.2 Penyempurnaan dan Penambahan Standar Akuntansi Sukuk

Penyempurnaan standar yang sudah ada dan penambahan standar baru yang diperlukan merupakan langkah konkret yang perlu dilakukan setelah proses audiensi kepada stakeholders selesai dilakukan. Standar akuntansi sukuk yang komprehensif dan up-to-date akan memberikan kepastian dan transparansi bagi seluruh pelaku pasar sukuk.

Dalam konteks internasional, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) telah menetapkan standar sukuk yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan standar akuntansi sukuk di Indonesia (A. Noor, 2023). Standar AAOIFI mencakup berbagai jenis sukuk, termasuk Sukuk Mudharabah, Sukuk Musyarakah, Sukuk Ijarah, Sukuk Murabahah, Sukuk Salam, dan Sukuk Istishna' (A. Noor, 2023). Adopsi dan adaptasi standar internasional ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan spesifik pasar sukuk Indonesia.

Aspek syariah dalam penerbitan sukuk juga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam standar akuntansi. Penerbitan sukuk harus terlebih dahulu mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip syariah (syariah compliance endorsement) untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah distruktur sesuai syariah (Kholis, 2010). Standar akuntansi sukuk yang baik harus mampu mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi sukuk yang berbasis pada kepemilikan aset, bukan sekadar instrumen utang.

Analisis terhadap produk keuangan syariah sukuk menunjukkan bahwa terdapat beberapa isu akuntansi yang perlu mendapat perhatian, termasuk terkait dengan transaksi jual beli aset dalam skema ijarah yang dianggap sebagai rekayasa, serta penjualan kembali aset dari investor kepada penerbit yang menyerupai transaksi jual beli yang dilarang (Trimulato, 2021). Standar akuntansi yang komprehensif perlu mampu mengakomodasi berbagai isu ini dengan memberikan panduan yang jelas dan konsisten.

9. Peran Sukuk dalam Pembangunan Ekonomi Nasional: Perspektif Makro

9.1 Kontribusi Sukuk terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berbagai penelitian empiris telah membuktikan kontribusi positif sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Variabel sukuk berkontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Nurafiati, 2019). Dalam jangka panjang, perkembangan sukuk memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi (Diniyah, 2023). Variabel perkembangan pasar sukuk memberikan kontribusi yang terus meningkat dari periode kedua hingga periode 10 dalam analisis Variance Decomposition (Diniyah, 2023).

Sukuk mampu menutupi defisit APBN Indonesia untuk mendukung pembangunan infrastruktur, membangun lapangan kerja intensif, dan mengembangkan potensi daerah (Wijaya, 2021). Penerbitan SBSN telah menjadikannya sebagai instrumen pembiayaan utama, selain instrumen pembiayaan sebelumnya yakni Surat Utang Negara dan pinjaman langsung (Wijaya, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa sukuk telah berhasil memposisikan diri sebagai instrumen pembiayaan yang penting dalam struktur pembiayaan APBN Indonesia.

Akumulasi penerbitan SBSN sampai dengan 27 Februari 2019 mencapai Rp1.044,71 triliun, sedangkan akumulasi Project Financing Sukuk 2013–2019 mencapai Rp90,79 triliun (Fitrianto, 2019). Data ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam penerbitan sukuk negara dan kontribusinya terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

9.2 Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur

Sukuk telah terbukti menjadi instrumen pembiayaan infrastruktur yang efektif di Indonesia. Efek multiplier yang signifikan dari pembiayaan melalui sukuk akan diperoleh melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan sektor ekonomi yang bersifat padat karya, dan optimalisasi potensi daerah (Nurbiyanto & Pribadi, 2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) merupakan instansi yang mendapatkan alokasi anggaran proyek berbasis sukuk paling besar dalam kurun waktu 2015–2019 (Pribadi, 2020).

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN, pemerintah telah mengembangkan pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan sukuk negara (Khairunnisa et al., 2021). Implementasi hal tersebut adalah dengan menerbitkan sukuk negara berbasis pembiayaan proyek atau sukuk negara dengan seri PBS (Project Based Sukuk) pada tahun 2012 (Khairunnisa et al., 2021). Melalui peraturan ini, pemerintah dapat mengatur komposisi penerbitan sukuk negara untuk pembiayaan proyek, sehingga hasil penerbitan sukuk negara dapat diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur (Khairunnisa et al., 2021).

9.3 Inovasi Sukuk: Green Sukuk, Blue Sukuk, dan Cash Waqf Linked Sukuk

Inovasi dalam instrumen sukuk terus berkembang, mencakup berbagai jenis sukuk tematik yang diarahkan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Green sukuk merupakan instrumen keuangan yang mencakup tiga macam jenis investasi, yaitu reksadana syariah, investasi dengan tanggung jawab sosial, dan sukuk (M. Noor, 2022). Indonesia tercatat sebagai pionir dalam penerbitan obligasi hijau di kawasan Asia Tenggara (Anggraini, 2018), dan penerbitan green sukuk pertama di dunia dengan penerbitan sukuk hijau Maret 2018 senilai US$1,25 miliar (Mauliyah et al., 2023).

Blue sukuk merupakan inovasi terbaru yang diarahkan untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan ekosistem laut dan ekonomi biru (Hariyanto, 2020). Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki peluang besar untuk mengembangkan blue sukuk sebagai instrumen pembiayaan sektor kelautan (Irfany et al., 2022). Penerbitan blue sukuk oleh Pemerintah Indonesia merupakan suatu sinyal yang ditujukan kepada pasar keuangan, baik dalam negeri maupun internasional (M. Noor, 2022).

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan inovasi yang mengintegrasikan instrumen wakaf dengan sukuk, sehingga menciptakan instrumen keuangan sosial syariah yang unik (Baiti & Syufa'at, 2021). CWLS dikembangkan untuk mendukung pasar keuangan syariah, menghimpun dana sosial Islam, dan mendorong ragam bisnis bank syariah serta ragam instrumen SBSN (Baiti & Syufa'at, 2021). Peran CWLS dalam membantu pemerintah memulihkan ekonomi nasional adalah bahwa hasil penjualan CWLS dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan baru untuk pembangunan nasional dengan biaya yang murah (Baiti & Syufa'at, 2021).

10. Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan

10.1 Tantangan Utama

Meskipun telah terdapat berbagai kemajuan dalam pengembangan sukuk dan instrumen keuangan syariah di Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Pertama, rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam pengembangan pasar sukuk (Maulidizen et al., 2022). Tingkat literasi pasar modal syariah kondisinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan inklusi-literasi keuangan nasional (Maulidizen et al., 2022).

Kedua, keterbatasan infrastruktur hukum yang belum optimal masih menimbulkan mispersepsi terhadap sukuk yang seringkali dipadankan dengan obligasi, mengakibatkan sukuk belum dianggap sebagai instrumen alternatif yang menarik baik bagi dunia usaha maupun investasi (Abubakar & Handayani, 2017). Regulasi sukuk yang masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai aturan perlu diintegrasikan dalam satu kerangka hukum yang komprehensif (Abubakar & Handayani, 2017).

Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami baik aspek keuangan maupun aspek syariah masih menjadi kendala dalam pengembangan industri sukuk (Muawanah et al., 2021). Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) serta pemahaman pelaku pasar terhadap produk pasar modal syariah menjadi tantangan yang perlu segera diatasi (Muawanah et al., 2021).

Keempat, perkembangan sukuk yang rendah berdampak pada regulasi yang mengatur proses penerbitan sukuk, tingkat sosialisasi, dan juga investasi pada pasar modal syariah (Ardia & Lestari, 2023). Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi mengenai hal tersebut kepada pelaku pasar, khususnya emiten, penjamin emisi efek, wali amanat, dan profesi penunjang pasar modal serta pelaku pasar modal lainnya yang turut terlibat dalam penerbitan sukuk (Ardia & Lestari, 2023).

10.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan untuk mendorong pendalaman pasar keuangan syariah melalui pengembangan sukuk dan instrumen keuangan syariah lainnya.

Pertama, pemerintah dan BI perlu segera menerbitkan sukuk jangka pendek yang beragam untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan likuiditas lembaga keuangan syariah dan mendukung operasi moneter syariah. Saat ini, dengan tersedianya SBSN dalam tenor pendek (6 bulan), BI dapat memanfaatkan instrumen tersebut untuk melakukan OMO (Pasarela & Fakhrurradhi, 2022).

Kedua, diperlukan kebijakan yang bersifat top down dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sukuk korporasi, termasuk kebijakan bagi BUMN untuk menerbitkan sukuk korporasi (Abubakar & Handayani, 2017). Kebijakan top down ini akan sangat berperan untuk mendorong pertumbuhan sukuk di Indonesia (Abubakar & Handayani, 2017).

Ketiga, pengembangan ekosistem credit enhancement yang kuat perlu diprioritaskan untuk menurunkan biaya penerbitan sukuk dan memperluas basis emiten yang dapat mengakses pasar sukuk. Hal ini terutama penting untuk mendorong penerbitan sukuk infrastruktur berbasis syariah.

Keempat, standar akuntansi sukuk perlu terus disempurnakan dan diselaraskan dengan standar internasional, sambil tetap mempertimbangkan konteks dan kebutuhan spesifik pasar sukuk Indonesia. Perlakuan sukuk di Indonesia yang diatur dalam PSAK 110 sudah mengakomodasi kebutuhan penerbit sukuk dan pengguna sukuk, namun masih perlu dilakukan penguatan kerangka hukum melalui penyempurnaan pokok kebijakan yang sudah ada (Hadmoko et al., 2020).

Kelima, upaya peningkatan literasi keuangan syariah perlu diperkuat dan diperluas, dengan fokus pada pemahaman tentang sukuk dan instrumen keuangan syariah lainnya. Pemerintah dan perusahaan penerbit SBSN perlu meningkatkan promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang sukuk, sehingga masyarakat diharapkan memiliki minat untuk berinvestasi melalui sukuk (Hadmoko et al., 2020).

11. Kesimpulan

Strategi pendalaman pasar keuangan syariah melalui pengembangan sukuk dan instrumen keuangan syariah lainnya merupakan agenda yang komprehensif dan multidimensional. Berbagai sub-strategi yang mencakup penerbitan sukuk jangka pendek, peningkatan pangsa pasar sukuk korporasi, pengembangan sekuritisasi pembiayaan syariah, penguatan credit enhancement, strukturisasi model sukuk untuk sektor riil, konversi lembaga aset manajemen menjadi syariah, dan standarisasi akuntansi sukuk saling berkaitan dan perlu diimplementasikan secara terkoordinasi.

Sukuk telah terbukti menjadi instrumen yang penting dalam pembiayaan pembangunan nasional dan pengembangan pasar keuangan syariah Indonesia (Latifah, 2020). Dengan implementasi strategi pendalaman pasar keuangan yang komprehensif, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat keuangan syariah terkemuka di dunia (Handayani, 2018). Namun demikian, keberhasilan implementasi strategi ini sangat bergantung pada komitmen dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, regulator, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pendalaman pasar keuangan syariah yang berhasil akan memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi pengembangan industri keuangan syariah itu sendiri, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Sukuk dan instrumen keuangan syariah lainnya, dengan karakteristiknya yang berbasis aset dan berorientasi pada sektor riil, memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Mahmudah et al., 2022).

Daftar Pustaka

Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance, 5(2), 352–365. https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505

Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Kesiapan infrastruktur hukum dalam penerbitan sukuk (surat berharga syariah) sebagai instrumen pembiayaan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia. Jurnal Jurisprudence, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4348

Adenan, M., Safitri, G. H., & Yuliati, L. (2021). Market share bank syariah terhadap institusi keuangan syariah di Indonesia. E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 8(1), 75. https://doi.org/10.19184/ejeba.v8i1.21144

Anggraini, Y. (2018). Peran green sukuk dalam memperkokoh posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 1(2), 251–268. https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1453

Ardia, D., & Lestari, K. Y. (2023). Analisis kebijakan pembayaran angsuran pada PT. Adira Finance Syariah Nganjuk terhadap hukum syariah. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 10(1), 120–132. https://doi.org/10.53429/jdes.v10i1.448

Baiti, E. N., & Syufa'at, S. (2021). Cash waqf linked sukuk sebagai instrumen pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 37. https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.10275

Berutu, A. G. (2022). Pasar modal syariah Indonesia: Konsep dan produk. https://doi.org/10.31219/osf.io/2n7tw

Dewi, D. M., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitijanti, T. (2020). Tinjauan sukuk korporasi di Indonesia dari perspektif penawaran, permintaan dan regulasi. Journal of Business and Economics Research (JBE), 1(1), 11–16. https://doi.org/10.47065/jbe.v1i1.57

Diniyah, F. (2023). Kontribusi sektor keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4553. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10876

Fadillah, T. D., Nandita, D. S., Zebua, N. A., Ramadhan, M. H., & Olivia, H. (2023). Analisis bibliometrik PSAK 110 mengenai sukuk pada instrumen keuangan syariah menggunakan Vosviewer. TIN Terapan Informatika Nusantara, 4(3), 185–189. https://doi.org/10.47065/tin.v4i3.4204

Fathurrahman, A. (2017). Perkembangan dan dinamika pasar sukuk domestik: Sebuah kajian agenda dan kebijakan. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(2). https://doi.org/10.30736/jesa.v2i2.23

Fitrianto, F. (2019). Sukuk dan pembangunan negara. At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, 10(1), 71–87. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i1.2644

Gorib, R. I., & Asbaruna, L. W. (2022). Investasi berbasis syari'ah di Indonesia. Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah), 5(2), 63–75. https://doi.org/10.32627/maps.v5i2.428

Hadmoko, F. T., Kusuma, E. H., & Firmansyah, A. (2020). Pelaksanaan investasi sukuk di Indonesia: Sebuah kajian akuntansi dan regulasi. Account, 7(2). https://doi.org/10.32722/acc.v7i2.3547

Handayani, D. F. (2018). Ketika Indonesia ingin menjadi pusat keuangan syariah dunia. Keberlanjutan Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi, 3(1), 764. https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v3i1.y2018.p764-785

Hariyanto, E. (2020). Potensi dan strategi penerbitan blue sukuk. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 5(2), 151–170. https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.216

Irfany, M. I., Rusydiana, A. S., & Nurhalim, A. (2022). Potensi pengembangan blue sukuk sebagai pembiayaan inovatif bagi sektor kelautan Indonesia. Policy Brief Pertanian Kelautan dan Biosains Tropika, 4(3), 296–301. https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0403.296-301

Khairunnisa, N., Furqani, H., & Amanatillah, D. (2021). Sukuk dan pembangunan infrastruktur di Indonesia (Analisis peran dan manfaat sukuk untuk pembangunan Indonesia). Ekobis Syariah, 1(2), 11. https://doi.org/10.22373/ekobis.v1i2.9997

Kholis, N. (2010). Sukuk: Instrumen investasi yang halal dan menjanjikan. La Riba, 4(2), 145–159. https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss2.art1

Kurniasari, W. (2014). Perkembangan dan prospek sukuk tinjauan teoritis. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), 99. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.99-122

Latifah, S. F. (2020). Peran sukuk surat berharga syariah negara (SBSN) dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 421. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369

Mahmudah, S., Ghozali, M. L., & Ritonga, I. (2022). Implementation of sharia maqashid on sukuk based on fatwa DSN-MUI/IX/2020. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 22(2), 139. https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12296

Maulidizen, A., Winanto, S., Indrajaya, D., Muchtar, A. H., Safa'ah, A., & Thoriq, M. R. (2022). Pelatihan dan workshop "Yuk Beli Saham Syariah, miliki Indonesia" sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan syariah generasi muda DKI Jakarta. Society Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(5), 291–300. https://doi.org/10.55824/jpm.v1i5.146

Mauliyah, N. I., Hasanah, H., & Hasanah, M. (2023). Potensi pengembangan green sukuk dan aspek hukum di Indonesia. Ekonomica Sharia Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 8(2), 221–234. https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.701

Muawanah, M., Sundari, S., & Anggraeni, Y. N. (2021). Analisis peluang dan tantangan obligasi syariah (sukuk) di Indonesia. Journal of Economics and Policy Studies, 2(1), 32–43. https://doi.org/10.21274/jeps.v2i1.4669

Muchtar, E. H., & Najma, S. (2019). Aplikasi sistem keuangan syariah pada pasar uang. Jurnal Asy-Syukriyyah, 20(1), 1–25. https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.41

Mujibatun, S. (2013). Prospek ekonomi syari'ah melalui produk mudarabah dalam memperkuat sektor riil. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 141–154. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.776

Noor, A. (2023). Hukum lembaga keuangan syari'ah non bank di Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/f6gvx

Noor, M. (2022). Blue sukuk: Strategi dan konsep pembiayaan. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 4(1S), 414–426. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1924

Nurafiati, N. (2019). Perkembangan pasar modal syariah dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam), 4(1), 65. https://doi.org/10.24235/inklusif.v4i1.4167

Nurbiyanto, N., & Pribadi, Y. (2020). Surat berharga syariah negara berbasis proyek pada Kementerian Agama: Alternatif pembiayaan infrastruktur pemerintah. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 3(2), 320–329. https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.151

Pamuji, A. E., & Supandi, A. F. (2021). Strategi penguatan industri keuangan syariah di era MEA. Finansha Journal of Sharia Financial Management, 2(2), 92–107. https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i2.14947

Pasarela, H., & Fakhrurradhi, F. (2022). Analisis peran sukuk dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Mubeza, 11(1), 58–62. https://doi.org/10.54604/mbz.v11i1.57

Pratiwi, D. N., Setiyowati, A., SM, A. Y., & Nuzula, R. F. (2023). Implementasi produk investasi sukuk ritel SR 017 pada Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1 Surabaya. MJSE, 12(1), 23–32. https://doi.org/10.24269/mjse.v12i1.6500

Pribadi, Y. (2020). Pemanfaatan sukuk untuk pembiayaan proyek infrastruktur pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 8(2), 275. https://doi.org/10.31764/jiap.v8i2.2458

Ratna, R. (2022). Peran institusi keuangan syariah sebagai penggerak ekonomi daerah. La Riba Jurnal Perbankan Syariah, 3(02), 49–62. https://doi.org/10.53649/lariba.v3i02.129

Riady, A., & Arsidiq, N. U. (2024). Peran saham syariah dan reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Journal of Environmental Economics and Sustainability, 1(2), 1–11. https://doi.org/10.47134/jees.v1i2.135

Sari, E. K., Rafikasari, E. F., Setiawan, D., & Nurhayati, W. (2021). Analisis pengaruh produk-produk pasar modal syariah dan IKNB syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014–2020. JPEKA Jurnal Pendidikan Ekonomi Manajemen dan Keuangan, 5(2), 103–118. https://doi.org/10.26740/jpeka.v5n2.p103-118

Shahabudin, N. K., & Noordin, K. (2018). Analisis terhadap aset sandaran alternatif bagi penerbitan sukuk jangka pendek oleh International Islamic Liquidity Management (IILM). Jurnal Pengurusan, 54, 181–188. https://doi.org/10.17576/pengurusan-2018-54-15

Sudarto, A. (2019). Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi makro syariah di Indonesia. At Taajir Jurnal Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah, 1(1), 59–76. https://doi.org/10.47902/attaajir.v1i1.28

Syakur, M. (2020). Apakah sukuk ritel merupakan ancaman bagi penghimpunan dana pihak ketiga pada bank syariah? Jurnal Ekonomi, 25(2), 182. https://doi.org/10.24912/je.v25i2.651

Trimulato, T. (2021). Analysis produk keuangan syariah sukuk. Kunuz Journal of Islamic Banking and Finance, 1(2), 120–137. https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.72

Ulum, F. (2018). Progresivitas regulasi keuangan syariah di Indonesia. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7(2), 419–443. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.419-443

Wahid, A. R. (2020). Optimalisasi penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) pada industri keuangan syariah. Jurnal Al-Qardh, 4(2), 88–98. https://doi.org/10.23971/jaq.v4i2.1536

Wijaya, R. H. (2021). Investasi syariah dan pertumbuhan ekonomi: Optimasi peran sukuk sebagai penunjang pembangunan ekonomi nasional. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, 20(1), 54. https://doi.org/10.19184/jeam.v20i1.21325

Zubair, M. (2008). Akselerasi pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Millah Journal of Religious Studies, 8(1), 1–16. https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss1.art1

Zuraidah, Z. (2012). Sukuk negara sebagai pendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah Indonesia. Iqtishoduna. https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.2137

Zusryn, A. S., Hashfi, R. U. A., & Nasution, A. H. (2020). Pengaruh sistem perbankan, makroekonomi, dinamika pasar keuangan terhadap perkembangan sukuk korporasi. JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics), 4(2). https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v4i2.1244