00637 - Strategi Pemberian Insentif untuk Mendorong Industri Halal: Fokus pada Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Daerah

Abstract

This study analyzes incentive strategies to encourage the issuance of corporate sukuk and regional sukuk as part of halal industry development in Indonesia. Despite Indonesia's status as the world's largest Muslim-majority country, the development of corporate sukuk still faces structural barriers including tax regulatory inconsistencies and complex bureaucratic processes, while regional sukuk issuance has yet to be realized even though many local governments are financially eligible. Using a qualitative descriptive approach through literature review, this study identifies tax and non-tax incentive schemes, examines their potential impact, and proposes technical mechanisms for implementation, including the establishment of a dedicated greenlane/fast track for corporate sukuk issuance at the Financial Services Authority (OJK). The study also examines the regulatory framework needed to support regional sukuk issuance, including inter-regulator coordination and the legislative process. The findings suggest that comprehensive and coordinated incentive strategies, supported by regulatory reform, capacity building, and structured socialization, have the potential to significantly accelerate sukuk market growth and position Indonesia as a global center for sukuk issuance.

Keywords: corporate sukuk; regional sukuk; tax incentives; greenlane; halal industry; Islamic finance

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi pemberian insentif untuk mendorong penerbitan sukuk korporasi dan sukuk daerah dalam kerangka pengembangan industri halal di Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, perkembangan sukuk korporasi masih menghadapi hambatan struktural berupa ketidakkonsistenan regulasi perpajakan dan proses birokrasi yang rumit, sementara penerbitan sukuk daerah hingga saat ini belum berhasil terealisasi meskipun banyak pemerintah daerah yang secara finansial telah memenuhi syarat kelayakan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian kepustakaan, penelitian ini mengidentifikasi skema insentif pajak dan non-pajak, mengkaji potensi dampaknya, serta mengusulkan mekanisme teknis implementasinya, termasuk pembentukan jalur khusus (greenlane/fast track) penerbitan sukuk korporasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini juga mengkaji kerangka regulasi yang diperlukan untuk mendukung penerbitan sukuk daerah, meliputi koordinasi antarregulator dan proses legislasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi insentif yang komprehensif dan terkoordinasi, didukung oleh reformasi regulasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan sosialisasi terstruktur, berpotensi signifikan dalam mengakselerasi pertumbuhan pasar sukuk dan memposisikan Indonesia sebagai pusat penerbitan sukuk dunia.

Kata Kunci: sukuk korporasi; sukuk daerah; insentif pajak; greenlane; industri halal; keuangan syariah

1. Pendahuluan

Dalam kerangka pengembangan industri halal dan keuangan syariah di Indonesia, pemberian insentif merupakan salah satu strategi kunci yang dapat mendorong pertumbuhan pasar sukuk, baik di tingkat korporasi maupun pemerintah daerah. Sukuk sebagai instrumen keuangan berbasis syariah telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, namun masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif (Hariyanto, 2021; Suwardini, 2023). Pasar sukuk global terus berkembang pesat, dan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat penerbitan sukuk dunia (Anggraini, 2018; Handayani, 2018).

Sukuk, yang sering disebut sebagai obligasi syariah, merupakan instrumen keuangan yang berbeda secara fundamental dari obligasi konvensional. Perbedaan utamanya terletak pada keharusan adanya underlying asset sebagai dasar transaksi, penggunaan prinsip syariah yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta mekanisme imbal hasil yang berbasis bagi hasil atau imbalan atas manfaat aset (Alifah, 2020; Baiti & Syufa'at, 2021). Instrumen ini telah terbukti mampu membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN sekaligus mendorong pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia (Hariyanto, 2021; Nisak, 2022).

Namun demikian, perkembangan sukuk korporasi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk ketidakjelasan regulasi perpajakan, minimnya pemahaman emiten tentang sukuk, dan kurangnya sosialisasi (Khatimah, 2017; Kurniasari, 2014). Di sisi lain, penerbitan sukuk daerah hingga saat ini belum berhasil terealisasi meskipun secara finansial banyak pemerintah daerah yang telah memenuhi syarat kelayakan (Khurria, 2023). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan terstruktur dalam pemberian insentif untuk mendorong penerbitan sukuk, baik oleh korporasi maupun pemerintah daerah.

2. Pemberian Insentif bagi Korporasi yang Menerbitkan Sukuk

2.1 Identifikasi Skema dan Jenis Insentif Pajak dan Non-Pajak

Salah satu faktor utama yang menghambat perkembangan sukuk korporasi di Indonesia adalah aspek perpajakan. Bapepam telah mengidentifikasi bahwa aspek perpajakan dalam penerbitan sukuk merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya penerbitan sukuk korporasi (Khatimah, 2017; Munawiroh & Rumawi, 2020). Ketidakkonsistenan sistem regulasi tentang sukuk, khususnya pada aspek pajak, menyebabkan emiten atau investor ragu dalam menerbitkan atau berinvestasi pada sukuk korporasi (Zusryn et al., 2020).

Dalam konteks insentif pajak, beberapa skema yang dapat dipertimbangkan meliputi hal-hal berikut.

Insentif Pajak

Pertama, pengurangan atau pembebasan pajak atas penghasilan dari penerbitan sukuk korporasi. Beberapa negara telah memberikan insentif pajak terkait transaksi sukuk sebagai pendorong kuat bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian Islam (Aditiya et al., 2022). Pakistan, misalnya, telah memberikan insentif pajak terkait transaksi sukuk yang terbukti menjadi pendorong kuat pertumbuhan ekonomi Islam (Aditiya et al., 2022). Di Malaysia, insentif pajak yang diperlonggar oleh pemerintah dalam penerbitan sukuk telah mendorong penerbitan sukuk yang selalu mengalami kemajuan signifikan dari tahun ke tahun (Fathurrahman, 2017).

Kedua, perlakuan pajak yang setara antara sukuk dan obligasi konvensional. Salah satu proposisi utama dalam adopsi sukuk ke dalam sistem keuangan adalah bahwa sukuk harus dianggap setara dengan obligasi konvensional dari sisi perpajakan. Hal ini penting karena perbedaan perlakuan pajak dapat menciptakan beban tambahan bagi penerbit sukuk dibandingkan obligasi konvensional (Dimyati et al., 2023).

Ketiga, pengurangan tarif pajak penghasilan atas imbal hasil sukuk korporasi. Sebagai perbandingan, sukuk ritel yang diterbitkan pemerintah telah menikmati tarif pajak yang lebih rendah (15%) dibandingkan deposito (20%), yang terbukti menjadi daya tarik bagi investor (Muhammad et al., 2019; Raksawati et al., 2022). Skema serupa dapat diterapkan untuk sukuk korporasi guna meningkatkan daya tarik instrumen ini bagi investor.

Keempat, pembebasan atau pengurangan pajak atas biaya penerbitan sukuk, termasuk biaya jasa konsultan hukum, pemeringkat, dan wali amanat. Struktur penerbitan sukuk yang lebih kompleks dibandingkan obligasi konvensional menghasilkan biaya yang relatif lebih tinggi dan waktu pemrosesan yang lebih lama (Erianto et al., 2024), sehingga insentif untuk mengurangi biaya-biaya ini sangat diperlukan.

Insentif Non-Pajak

Pertama, penyederhanaan prosedur dan persyaratan penerbitan sukuk korporasi. Proses penerbitan sukuk yang dianggap rumit dan panjang merupakan salah satu hambatan utama bagi korporasi (Munawiroh & Rumawi, 2020; Nasfi & Dewi, 2020). Pembentukan jalur khusus (greenlane) untuk penerbitan sukuk korporasi dapat secara signifikan mengurangi hambatan birokrasi ini.

Kedua, pemberian subsidi atau bantuan teknis bagi korporasi yang pertama kali menerbitkan sukuk (first-time issuers). Insentif first mover dari pemerintah untuk mengurangi biaya penerbitan sukuk merupakan salah satu keunggulan yang dapat diberikan (Rachmadhika, 2024).

Ketiga, kemudahan akses terhadap underlying asset yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk. Setiap penerbitan sukuk harus disertai dengan underlying asset berupa barang berwujud maupun tidak berwujud, seperti tanah, bangunan, berbagai jenis proyek pembangunan, serta aset non-fisik lainnya seperti jasa (Khatimah, 2017; Nisak, 2022). Pemerintah dapat memfasilitasi akses korporasi terhadap aset-aset yang dapat dijadikan underlying penerbitan sukuk.

Keempat, pemberian peringkat kredit bersubsidi atau dukungan penjaminan bagi sukuk korporasi dari lembaga penjamin pemerintah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap sukuk korporasi, terutama bagi emiten yang belum memiliki rekam jejak yang kuat di pasar modal.

Kelima, integrasi sukuk korporasi dengan program-program strategis pemerintah, seperti pembiayaan proyek infrastruktur, pengembangan industri halal, dan program pembangunan berkelanjutan. Perlu dukungan pemerintah mendorong perusahaan untuk menerbitkan sukuk dengan biaya yang murah, pajak intensif, dan linkage dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor halal (Pamuji & Supandi, 2021).

2.2 Kajian Dampak Insentif dan Potensi Penerbitan Sukuk

Sebelum menerapkan skema insentif, diperlukan kajian dampak yang komprehensif untuk memastikan efektivitas insentif tersebut dalam mendorong penerbitan sukuk korporasi. Kajian ini perlu mencakup beberapa aspek berikut.

Dampak terhadap Penerbitan Sukuk

Penelitian menunjukkan bahwa faktor regulasi, khususnya terkait pajak, merupakan faktor paling dominan yang memengaruhi penerbitan sukuk (Fathurrahman, 2017). Semakin kecil pajak atas penerbitan sukuk, semakin banyak sukuk yang akan diterbitkan (Fathurrahman, 2017). Oleh karena itu, kajian dampak perlu menganalisis elastisitas penerbitan sukuk terhadap perubahan kebijakan perpajakan.

Selain itu, kajian perlu mempertimbangkan dampak penerbitan sukuk terhadap kinerja korporasi. Penelitian menunjukkan bahwa dampak positif penerbitan sukuk dapat meningkatkan sinyal positif investor sehingga dapat memicu reaksi positif terhadap saham dan operating performance perusahaan (Zusryn et al., 2020). Reaksi pasar saham yang lebih positif terhadap penerbitan sukuk dibandingkan obligasi konvensional juga telah diidentifikasi dalam beberapa penelitian (Zusryn et al., 2020).

Dampak terhadap Pasar Keuangan Syariah

Perkembangan sukuk korporasi memiliki hubungan komplementer dengan pasar obligasi konvensional dan perbankan syariah (Zusryn et al., 2020). Kajian dampak perlu menganalisis bagaimana insentif penerbitan sukuk korporasi dapat mendorong pertumbuhan ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan, termasuk dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Nurhidayah et al., 2022).

Potensi Penerbitan

Kajian potensi penerbitan sukuk korporasi perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi makroekonomi, perkembangan pasar keuangan, dan kesiapan korporasi. Penelitian menunjukkan bahwa harga minyak dunia, perkembangan obligasi korporasi, dan aset perbankan syariah memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan sukuk korporasi (Zusryn et al., 2020). Sementara itu, kapitalisasi pasar saham syariah, interest rate spread, dan volatilitas suku bunga pasar memiliki dampak negatif terhadap perkembangan sukuk korporasi (Zusryn et al., 2020).

2.3 Identifikasi Teknis Pemberian Insentif

Implementasi teknis pemberian insentif bagi korporasi yang menerbitkan sukuk memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Pajak, dan pelaku industri.

Mekanisme Insentif Pajak

Insentif pajak dapat diberikan melalui beberapa mekanisme, antara lain: (1) penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur perlakuan pajak khusus atas penerbitan sukuk korporasi; (2) revisi peraturan perpajakan yang ada untuk menghilangkan ketidaksetaraan perlakuan pajak antara sukuk dan obligasi konvensional; dan (3) pemberian fasilitas tax holiday atau tax allowance bagi korporasi yang menerbitkan sukuk untuk pertama kalinya.

Mekanisme Insentif Non-Pajak

Insentif non-pajak dapat diberikan melalui: (1) penyederhanaan prosedur penerbitan sukuk melalui pembentukan greenlane khusus di OJK; (2) pemberian dukungan teknis dan pendampingan bagi korporasi yang akan menerbitkan sukuk; (3) pengembangan platform digital untuk memfasilitasi proses penerbitan sukuk secara lebih efisien; dan (4) pemberian penghargaan atau sertifikasi khusus bagi korporasi yang aktif menerbitkan sukuk.

Regulasi OJK dalam penerbitan sukuk di Indonesia mencakup Peraturan OJK Nomor 03/POJK.04/2018 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk, serta Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2019 tentang penerbitan efek bersifat utang atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum (Nasfi & Dewi, 2020). Regulasi-regulasi ini perlu direvisi dan disempurnakan untuk mengakomodasi skema insentif yang akan diberikan.

2.4 Sosialisasi Skema Insentif

Sosialisasi merupakan komponen krusial dalam keberhasilan implementasi skema insentif. Minimnya pemahaman emiten tentang sukuk merupakan salah satu faktor utama yang menghambat perkembangan sukuk korporasi (Kurniasari, 2014; Pamuji & Supandi, 2021). Oleh karena itu, program sosialisasi yang komprehensif dan terstruktur sangat diperlukan.

Program sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, antara lain: (1) seminar dan workshop yang ditujukan kepada manajemen korporasi, terutama di sektor-sektor yang berpotensi menerbitkan sukuk; (2) publikasi panduan praktis penerbitan sukuk korporasi yang mudah dipahami; (3) pemanfaatan media digital dan platform online untuk menjangkau audiens yang lebih luas; dan (4) kerja sama dengan asosiasi industri dan kamar dagang untuk menyebarluaskan informasi tentang skema insentif.

Sosialisasi juga perlu mencakup edukasi tentang manfaat sukuk bagi korporasi, termasuk diversifikasi sumber pembiayaan, akses ke basis investor yang lebih luas (termasuk investor Muslim dan investor yang berorientasi pada investasi bertanggung jawab), serta potensi peningkatan reputasi korporasi di pasar keuangan syariah global (Azwar, 2024; Handayani, 2018).

3. Pemberian Insentif bagi Pemerintah Daerah yang Menerbitkan Sukuk

3.1 Identifikasi Skema dan Jenis Insentif

Penerbitan sukuk daerah merupakan salah satu alternatif pendanaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur (Ambarwati, 2016; Suwardini, 2023). Namun, hingga saat ini belum ada satu pun provinsi di Indonesia yang berhasil menerbitkan obligasi dan/atau sukuk daerah (Khurria, 2023; Suwardini, 2023). Berbagai hambatan struktural, regulasi, dan kapasitas telah menghalangi realisasi penerbitan sukuk daerah.

Untuk mendorong penerbitan sukuk daerah, diperlukan skema insentif yang komprehensif, mencakup hal-hal berikut.

Insentif Pajak

Pertama, pembebasan atau pengurangan pajak atas imbal hasil sukuk daerah bagi investor. Insentif pajak yang menarik bagi investor merupakan salah satu faktor kunci yang dapat mendorong permintaan terhadap sukuk daerah. Sebagai perbandingan, sukuk ritel pemerintah pusat telah menikmati tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan deposito, yang terbukti meningkatkan minat investor (Muhammad et al., 2019; Raksawati et al., 2022).

Kedua, pembebasan pajak atas transaksi penerbitan sukuk daerah, termasuk pajak atas pengalihan aset yang digunakan sebagai underlying. Salah satu hambatan dalam penerbitan sukuk adalah biaya transaksi yang tinggi akibat perlakuan pajak berganda atas pengalihan aset (Fathurrahman, 2017).

Ketiga, insentif pajak bagi lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam penerbitan dan distribusi sukuk daerah, termasuk bank, perusahaan sekuritas, dan manajer investasi.

Insentif Non-Pajak

Pertama, pemberian Dana Insentif Daerah (DID) tambahan bagi pemerintah daerah yang berhasil menerbitkan sukuk daerah. Hal ini dapat menjadi motivasi yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan dan merealisasikan penerbitan sukuk daerah.

Kedua, dukungan teknis dan pendampingan dari pemerintah pusat dalam proses persiapan dan penerbitan sukuk daerah. Salah satu hambatan utama penerbitan sukuk daerah adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah (Hastuti & Santoso, 2018). Dukungan teknis dari pemerintah pusat dapat membantu mengatasi hambatan ini.

Ketiga, kemudahan akses terhadap underlying asset yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk daerah. Pemerintah daerah harus memiliki underlying asset yang jelas sebagai dasar penerbitan sukuk (Hastuti & Santoso, 2018). Pemerintah pusat dapat memfasilitasi identifikasi dan verifikasi aset-aset daerah yang dapat dijadikan underlying penerbitan sukuk.

Keempat, pemberian jaminan atau dukungan kredit dari pemerintah pusat bagi sukuk daerah, terutama bagi pemerintah daerah yang baru pertama kali menerbitkan sukuk. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi biaya penerbitan sukuk daerah.

Kelima, integrasi penerbitan sukuk daerah dengan program-program pembangunan nasional, sehingga proyek-proyek yang dibiayai melalui sukuk daerah dapat mendapatkan dukungan dan prioritas dari pemerintah pusat.

3.2 Kajian Dampak Insentif dan Potensi Penerbitan Sukuk Daerah

Kajian dampak insentif bagi pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak terhadap kapasitas fiskal daerah, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dampak terhadap Kapasitas Fiskal Daerah

Penerbitan obligasi dan/atau sukuk daerah merupakan salah satu alternatif pendanaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, dengan keuntungan berupa akses terhadap dana yang besar (Suwardini, 2023). Namun, pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan kemampuan membayar (Debt Coverage Service Ratio/DCSR) yang harus memenuhi persyaratan minimum (Suwardini, 2023). Kajian dampak perlu menganalisis bagaimana insentif dapat meningkatkan kelayakan fiskal pemerintah daerah untuk menerbitkan sukuk.

Dampak terhadap Pembangunan Infrastruktur

Sukuk daerah dimaksudkan sebagai sumber pembiayaan infrastruktur daerah yang produktif, bukan konsumsi rutin (Ulfah, 2023). Kajian dampak perlu menganalisis jenis-jenis infrastruktur yang dapat dibiayai melalui sukuk daerah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui sukuk akan memberikan efek multiplier yang signifikan terhadap perekonomian daerah (Nurbiyanto & Pribadi, 2020).

Potensi Penerbitan

Berbagai penelitian telah menemukan bahwa secara finansial banyak pemerintah daerah yang layak untuk menerbitkan obligasi daerah, termasuk Pemda Jawa Tengah, Pemda Sumatra Barat, dan Pemda Kalimantan Barat (Khurria, 2023). Kajian potensi penerbitan sukuk daerah perlu mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki kelayakan finansial dan kesiapan teknis untuk menerbitkan sukuk, serta mengestimasi volume penerbitan yang dapat dicapai dengan adanya insentif.

3.3 Identifikasi Teknis Pemberian Insentif

Implementasi teknis pemberian insentif bagi pemerintah daerah yang menerbitkan sukuk memerlukan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, OJK, dan lembaga keuangan terkait.

Mekanisme Kelembagaan

Pemerintah daerah yang ingin menerbitkan sukuk perlu membentuk unit atau divisi khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan sukuk daerah. Salah satu hambatan utama penerbitan sukuk daerah adalah belum adanya unit pengelola obligasi daerah di pemerintah daerah (Khurria, 2023). Pembentukan unit ini merupakan prasyarat penting sebelum pemerintah daerah dapat menerbitkan sukuk.

Mekanisme Regulasi

Penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah di pasar modal telah memiliki dasar hukum, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Suwardini, 2023). Namun, masih diperlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan komprehensif untuk memfasilitasi penerbitan sukuk daerah. Regulasi yang ada perlu disempurnakan untuk mengakomodasi skema insentif yang akan diberikan.

Mekanisme Pengawasan

Penerbitan sukuk daerah memerlukan pengawasan yang ketat dari OJK dan pemerintah pusat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi pasar modal. Mekanisme pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk melindungi kepentingan investor dan memastikan penggunaan dana sukuk sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3.4 Sosialisasi Skema Insentif dengan Prioritas kepada Daerah Unggulan

Sosialisasi skema insentif bagi pemerintah daerah perlu dilakukan secara terstruktur dan terprioritas. Mengingat keterbatasan sumber daya, sosialisasi sebaiknya diprioritaskan kepada daerah-daerah yang memiliki potensi terbesar untuk menerbitkan sukuk daerah.

Prioritas Daerah

Sosialisasi perlu diprioritaskan kepada daerah-daerah yang telah memenuhi persyaratan kelayakan finansial untuk menerbitkan sukuk daerah, seperti daerah-daerah dengan DCSR yang memadai dan kapasitas fiskal yang kuat (Suwardini, 2023). Selain itu, daerah-daerah yang telah menunjukkan minat dan kesiapan untuk menerbitkan sukuk daerah, seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah, juga perlu mendapatkan prioritas sosialisasi (Khurria, 2023; Suwardini, 2023).

Konten Sosialisasi

Sosialisasi perlu mencakup informasi tentang: (1) manfaat penerbitan sukuk daerah bagi pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah; (2) persyaratan dan prosedur penerbitan sukuk daerah; (3) skema insentif yang tersedia bagi pemerintah daerah yang menerbitkan sukuk; (4) contoh praktik terbaik dari daerah-daerah yang telah berhasil menerbitkan sukuk daerah di negara lain; dan (5) dukungan teknis yang tersedia dari pemerintah pusat dan lembaga terkait.

Salah satu hambatan penting yang perlu diatasi melalui sosialisasi adalah persepsi negatif terhadap utang dan kurangnya pemahaman tentang sukuk daerah di kalangan pejabat pemerintah daerah dan anggota DPRD (Khurria, 2023). Sosialisasi yang efektif dapat membantu mengubah persepsi ini dan membangun dukungan politik yang diperlukan untuk penerbitan sukuk daerah.

4. Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan dalam Rangka Mendorong Penerbitan Sukuk Daerah

4.1 Koordinasi Antarregulator untuk Identifikasi Draf Rancangan Undang-Undang

Salah satu hambatan utama penerbitan sukuk daerah adalah belum lengkapnya payung hukum, termasuk belum adanya Undang-Undang Pasar Modal tentang penerbitan sukuk daerah dan Undang-Undang SBSN tentang sukuk daerah (Hastuti & Santoso, 2018). Undang-Undang yang dapat mendukung daerah menerbitkan sukuk sangat penting karena tanpa UU sebagai dasar hukum, kedudukan sukuk daerah menjadi lemah (Hastuti & Santoso, 2018).

Koordinasi antarregulator merupakan langkah pertama yang krusial dalam proses penyusunan regulasi sukuk daerah. Koordinasi ini perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk:

• Kementerian Keuangan: sebagai regulator utama pengelolaan keuangan negara dan daerah;

• Otoritas Jasa Keuangan (OJK): sebagai regulator pasar modal dan lembaga keuangan;

• Kementerian Dalam Negeri: sebagai regulator pemerintahan daerah;

• Bank Indonesia: sebagai regulator sistem keuangan dan moneter; serta

• Dewan Syariah Nasional-MUI: sebagai otoritas syariah yang memberikan fatwa terkait produk keuangan syariah.

Koordinasi ini perlu menghasilkan identifikasi yang komprehensif tentang: (1) regulasi yang sudah ada dan relevan dengan penerbitan sukuk daerah; (2) celah regulasi yang perlu diisi melalui penerbitan regulasi baru; (3) regulasi yang perlu direvisi atau disempurnakan; dan (4) draf rancangan UU dan peraturan pelaksanaan yang diperlukan.

Saat ini, penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah di pasar modal telah memiliki beberapa dasar hukum, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, POJK 63/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, serta POJK 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah (Khurria, 2023). Namun, regulasi-regulasi ini masih belum cukup komprehensif untuk memfasilitasi penerbitan sukuk daerah secara efektif.

Permasalahan regulasi yang perlu diatasi mencakup: (1) regulasi yang masih terfragmentasi dan tidak konsisten; (2) prosedur penerbitan sukuk daerah yang rumit dan kompleks; (3) persyaratan penerbitan sukuk daerah yang terlalu ketat; dan (4) belum adanya regulasi yang mengatur penerbitan sukuk daerah untuk membiayai proyek dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) (Hariyanto, 2021; Khurria, 2023).

4.2 Masa Pengajuan dan Pembahasan Draf RUU ke DPR

Proses pengajuan dan pembahasan draf RUU ke DPR merupakan tahap yang kritis dan memerlukan persiapan yang matang. Salah satu hambatan utama penerbitan sukuk daerah adalah kendala politik, termasuk keharusan mendapatkan persetujuan dari DPRD (Khurria, 2023). Hambatan serupa kemungkinan juga akan dihadapi dalam proses pembahasan RUU di DPR.

Untuk memperlancar proses pembahasan, diperlukan langkah-langkah berikut.

Persiapan Naskah Akademis

Naskah akademis yang komprehensif perlu disiapkan untuk mendukung pengajuan RUU. Naskah akademis ini perlu mencakup: (1) analisis kondisi dan permasalahan yang ada terkait penerbitan sukuk daerah; (2) kajian komparatif dengan regulasi sukuk daerah di negara-negara lain; (3) analisis dampak regulasi yang diusulkan; dan (4) rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti.

Konsultasi Publik

Sebelum pengajuan ke DPR, draf RUU perlu dikonsultasikan secara luas dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku industri keuangan, akademisi, dan masyarakat sipil. Konsultasi publik ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak dan mendapatkan dukungan yang luas.

Strategi Advokasi

Diperlukan strategi advokasi yang efektif untuk meyakinkan anggota DPR tentang pentingnya regulasi sukuk daerah. Strategi ini dapat mencakup: (1) presentasi data dan bukti tentang potensi sukuk daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah; (2) studi kasus dari negara-negara yang telah berhasil mengembangkan pasar sukuk daerah; dan (3) simulasi dampak ekonomi dari penerbitan sukuk daerah.

4.3 Pengesahan Undang-Undang

Pengesahan UU merupakan tahap akhir dari proses legislasi yang akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi penerbitan sukuk daerah. Setelah UU disahkan, diperlukan langkah-langkah lanjutan untuk memastikan implementasi yang efektif, termasuk hal-hal berikut.

Penyusunan Peraturan Pelaksanaan

UU yang telah disahkan perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci, termasuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Peraturan OJK (POJK). Peraturan pelaksanaan ini perlu mengatur secara rinci tentang: (1) persyaratan dan prosedur penerbitan sukuk daerah; (2) mekanisme pengawasan dan pelaporan; (3) skema insentif yang tersedia; dan (4) mekanisme penyelesaian sengketa.

Sosialisasi dan Implementasi

Setelah UU dan peraturan pelaksanaan diterbitkan, diperlukan program sosialisasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami dan dapat mengimplementasikan regulasi baru tersebut. Sosialisasi perlu dilakukan kepada pemerintah daerah, pelaku industri keuangan, investor, dan masyarakat umum.

5. Penyediaan Greenlane/Fast Track Penerbitan Sukuk Korporasi

5.1 Pembentukan Divisi Khusus untuk Birokrasi Penerbitan Sukuk Korporasi

Salah satu hambatan utama penerbitan sukuk korporasi adalah proses birokrasi yang panjang dan rumit (Khatimah, 2017; Munawiroh & Rumawi, 2020). Pembentukan divisi khusus atau greenlane untuk penerbitan sukuk korporasi merupakan langkah strategis yang dapat secara signifikan mengurangi hambatan birokrasi ini.

Greenlane sukuk korporasi dapat diimplementasikan melalui pembentukan unit khusus di OJK yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk memproses permohonan penerbitan sukuk korporasi secara lebih cepat dan efisien. Unit ini perlu dilengkapi dengan komponen-komponen berikut.

Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Salah satu permasalahan utama dalam pengembangan sukuk adalah kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia keuangan syariah dibandingkan keuangan konvensional (Hariyanto, 2021). Unit greenlane perlu diisi oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah, hukum pasar modal, dan regulasi sukuk. Peningkatan kualitas SDM di bidang keuangan syariah merupakan salah satu prioritas solusi yang perlu dilakukan (Hariyanto, 2021).

Sistem dan Prosedur yang Efisien

Unit greenlane perlu mengembangkan sistem dan prosedur yang lebih efisien untuk memproses permohonan penerbitan sukuk korporasi. Hal ini dapat mencakup: (1) pengembangan platform digital untuk pengajuan dan pemrosesan permohonan secara online; (2) penetapan standar waktu pemrosesan yang jelas dan terukur; (3) pengembangan checklist persyaratan yang komprehensif dan mudah dipahami; dan (4) mekanisme konsultasi dan pendampingan bagi korporasi yang akan menerbitkan sukuk.

Koordinasi dengan Lembaga Terkait

Unit greenlane perlu memiliki mekanisme koordinasi yang efektif dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional-MUI. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa proses penerbitan sukuk korporasi dapat berjalan secara lancar dan efisien.

Penggunaan teknologi blockchain dalam penerbitan sukuk juga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses penerbitan. Penerbitan sukuk melalui teknologi blockchain memiliki beberapa keunggulan, termasuk membuat prosesnya lebih lancar dan tidak rumit (Dimyati et al., 2023). Smart sukuk berbasis blockchain dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pasar keuangan syariah dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses (Dimyati et al., 2023).

5.2 Uji Coba Greenlane Sukuk Korporasi

Sebelum implementasi penuh, greenlane sukuk korporasi perlu diuji coba terlebih dahulu untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul. Uji coba ini dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut.

Pilot Program

Uji coba dapat dilakukan dengan melibatkan sejumlah korporasi terpilih yang memiliki kesiapan dan minat untuk menerbitkan sukuk. Korporasi-korporasi ini dapat dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti ukuran perusahaan, sektor industri, dan rekam jejak di pasar modal. Uji coba ini akan memberikan data dan pengalaman yang berharga untuk menyempurnakan sistem greenlane sebelum implementasi penuh.

Evaluasi dan Penyempurnaan

Hasil uji coba perlu dievaluasi secara komprehensif untuk mengidentifikasi: (1) hambatan dan kendala yang masih ada dalam proses penerbitan sukuk; (2) efektivitas sistem dan prosedur yang telah dikembangkan; (3) kepuasan korporasi terhadap layanan greenlane; dan (4) dampak greenlane terhadap waktu dan biaya penerbitan sukuk. Berdasarkan hasil evaluasi, sistem greenlane perlu disempurnakan sebelum diimplementasikan secara penuh.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Uji coba greenlane perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk korporasi penerbit sukuk, investor, lembaga keuangan, konsultan hukum, dan lembaga pemeringkat. Keterlibatan semua pihak ini penting untuk memastikan bahwa sistem greenlane dapat memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan secara efektif.

5.3 Implementasi Penuh Greenlane Sukuk Korporasi

Setelah uji coba berhasil dan sistem greenlane telah disempurnakan, implementasi penuh dapat dilakukan. Implementasi penuh greenlane sukuk korporasi perlu mencakup hal-hal berikut.

Standarisasi Prosedur

Prosedur penerbitan sukuk korporasi melalui greenlane perlu distandarisasi dan didokumentasikan secara komprehensif. Standarisasi ini penting untuk memastikan konsistensi dan kualitas layanan yang diberikan kepada semua korporasi yang menggunakan greenlane.

Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Implementasi greenlane perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitasnya dalam mendorong penerbitan sukuk korporasi. Indikator kinerja utama (KPI) yang perlu dipantau mencakup: (1) jumlah permohonan penerbitan sukuk yang diproses melalui greenlane; (2) waktu rata-rata pemrosesan permohonan; (3) tingkat kepuasan korporasi terhadap layanan greenlane; dan (4) dampak greenlane terhadap pertumbuhan pasar sukuk korporasi.

Pengembangan Berkelanjutan

Sistem greenlane perlu terus dikembangkan dan disempurnakan seiring dengan perkembangan pasar sukuk dan perubahan regulasi. Inovasi-inovasi baru, seperti penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan, dapat diintegrasikan ke dalam sistem greenlane untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

6. Sinergi Antara Insentif Sukuk Korporasi dan Sukuk Daerah

Pemberian insentif bagi korporasi dan pemerintah daerah yang menerbitkan sukuk perlu dilakukan secara sinergis dan terintegrasi. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme berikut.

Ekosistem Keuangan Syariah yang Terintegrasi

Pengembangan sukuk korporasi dan sukuk daerah perlu dilakukan dalam kerangka pengembangan ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi. Hal ini mencakup pengembangan pasar sekunder sukuk yang likuid, peningkatan basis investor sukuk, dan pengembangan infrastruktur pasar keuangan syariah (Handayani, 2018; Pamuji & Supandi, 2021).

Koordinasi Kebijakan

Kebijakan insentif bagi sukuk korporasi dan sukuk daerah perlu dikoordinasikan secara erat untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan konsistensi kebijakan. Koordinasi ini perlu melibatkan semua regulator dan pemangku kepentingan yang relevan.

Pengembangan Kapasitas

Program pengembangan kapasitas SDM di bidang keuangan syariah perlu dilakukan secara komprehensif, mencakup baik korporasi maupun pemerintah daerah. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keuangan syariah merupakan salah satu prioritas solusi yang perlu dilakukan untuk mendorong perkembangan sukuk (Hariyanto, 2021; Hastuti & Santoso, 2018).

Sosialisasi Terpadu

Program sosialisasi bagi sukuk korporasi dan sukuk daerah dapat dilakukan secara terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan. Sosialisasi terpadu ini dapat mencakup seminar, workshop, dan publikasi yang membahas berbagai aspek penerbitan sukuk, baik oleh korporasi maupun pemerintah daerah.

7. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pemberian insentif untuk mendorong penerbitan sukuk korporasi dan sukuk daerah merupakan strategi yang krusial dalam pengembangan industri halal dan keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan.

Pertama, pemerintah perlu segera menyusun dan menerapkan skema insentif pajak yang komprehensif dan konsisten untuk penerbitan sukuk korporasi dan sukuk daerah. Ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan regulasi perpajakan merupakan hambatan utama yang perlu segera diatasi (Fathurrahman, 2017; Zusryn et al., 2020).

Kedua, pembentukan greenlane sukuk korporasi di OJK perlu diprioritaskan untuk mengurangi hambatan birokrasi dalam penerbitan sukuk korporasi. Greenlane ini perlu didukung oleh SDM yang kompeten dan sistem yang efisien (Khatimah, 2017; Munawiroh & Rumawi, 2020).

Ketiga, penyusunan regulasi yang komprehensif untuk penerbitan sukuk daerah perlu dipercepat, termasuk melalui koordinasi antarregulator dan proses legislasi yang efektif. Tanpa landasan hukum yang kuat, penerbitan sukuk daerah akan terus menghadapi hambatan yang signifikan (Hastuti & Santoso, 2018; Khurria, 2023).

Keempat, program sosialisasi yang komprehensif dan terstruktur perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan minat korporasi dan pemerintah daerah terhadap penerbitan sukuk. Sosialisasi ini perlu diprioritaskan kepada daerah-daerah unggulan dalam keuangan syariah (Nasfi & Dewi, 2020; Pamuji & Supandi, 2021).

Kelima, pengembangan kapasitas SDM di bidang keuangan syariah perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, baik di tingkat korporasi maupun pemerintah daerah. Keterbatasan SDM merupakan salah satu hambatan utama yang perlu diatasi untuk mendorong perkembangan sukuk (Hariyanto, 2021; Hastuti & Santoso, 2018).

Dengan implementasi strategi insentif yang komprehensif dan terkoordinasi, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat penerbitan sukuk dunia dan mengembangkan industri halal yang kuat dan berdaya saing global (Azwar, 2024; Handayani, 2018).

Daftar Referensi

Aditiya, R., Suwandi, M., Sari, N. R., & Fadhilatunisa, D. (2022). Potensi sukuk ritel dan sukuk tabungan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Equilibrium Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi, 19(01), 79–90. https://doi.org/10.25134/equi.v19i01.4282

Alifah, E. I. (2020). Analisis komparatif SBSN dengan SUN dalam menangani defisit APBN. Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial, 1(2), 233–246. https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.55

Ambarwati, D. I. (2016). Penerbitan obligasi daerah guna menunjang ketahanan ekonomi daerah (simulasi atas penerbitan obligasi daerah untuk pendanaan proyek Bus Rapid Trans (BRT) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan). Jurnal Ketahanan Nasional, 22(3), 267. https://doi.org/10.22146/jkn.16004

Anggraini, Y. (2018). Peran green sukuk dalam memperkokoh posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 1(2), 251–268. https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1453

Azwar, A. (2024). Islamic capital market support in the Indonesian halal industry development: SWOT analysis. Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship, 77–92. https://doi.org/10.20885/risfe.vol3.iss1.art6

Baiti, E. N., & Syufa'at, S. (2021). Cash waqf linked sukuk sebagai instrumen pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 37. https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.10275

Dimyati, D., Rosyadi, Moh. I., & Fageh, A. (2023). Smart sukuk berbasis blockchain tinjauan maqasid syariah Al-Najjar. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4144. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10409

Erianto, R., Mutthaqin, M. S., & Marliyah, M. (2024). Urgensi green sukuk dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia. Jurnal Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam, 6(1), 27–38. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v6i1.2394

Fathurrahman, A. (2017). Perkembangan dan dinamika pasar sukuk domestik: Sebuah kajian agenda dan kebijakan. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(2). https://doi.org/10.30736/jesa.v2i2.23

Handayani, D. F. (2018). Ketika Indonesia ingin menjadi pusat keuangan syariah dunia. Keberlanjutan Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi, 3(1), 764. https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v3i1.y2018.p764-785

Hariyanto, E. (2021). Peningkatan peran sukuk negara dalam pembiayaan infrastruktur. Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (Akurasi), 3(2), 56–72. https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss2.art125

Hastuti, E. S., & Santoso, B. (2018). Metode Analytic Network Process (ANP) untuk menganalisis faktor belum diterapkannya municipal Islamic bonds pada daerah berpotensi sukuk di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 19(1), 1. https://doi.org/10.30659/ekobis.19.1.1-15

Khatimah, H. (2017). Sukuk dan kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan. Optimal Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, 11(1), 83–103. https://doi.org/10.33558/optimal.v11i1.211

Khurria, A. (2023). Mengapa pemerintah daerah belum berhasil menerbitkan obligasi daerah. Jurnal Syntax Admiration, 4(5), 594–611. https://doi.org/10.46799/jsa.v4i5.595

Kurniasari, W. (2014). Perkembangan dan prospek sukuk tinjauan teoritis. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), 99. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.99-122

Muhammad, R., Permana, E. N., & Nugraheni, P. (2019). Tingkat permintaan sukuk ritel: Analisis faktor internal dan eksternal. Media Riset Akuntansi Auditing & Informasi, 19(2), 249–264. https://doi.org/10.25105/mraai.v19i2.4205

Munawiroh, A., & Rumawi, R. (2020). Melacak investasi syariah: Studi perkembangan sukuk bagi pasar modal syariah di Indonesia. Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, 8(10), 1551. https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i10.p06

Nasfi, N., & Dewi, S. (2020). Analisis regulasi sukuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam peningkatan berinvestasi di pasar modal Indonesia. Jusie (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi), 5(02), 180–189. https://doi.org/10.36665/jusie.v5i02.353

Nisak, K. (2022). Sukuk negara sebagai alternatif pembiayaan APBN di Indonesia. Etihad Journal of Islamic Banking and Finance, 2(1), 57–72. https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.4199

Nurbiyanto, N., & Pribadi, Y. (2020). Surat berharga syariah negara berbasis proyek pada Kementerian Agama: Alternatif pembiayaan infrastruktur pemerintah. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 3(2), 320–329. https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.151

Nurhidayah, D. A., Hidayati, A. N., & Habib, M. A. F. (2022). Pengaruh inflasi, saham syariah, sukuk dan reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2013–2020. Jurnal Sinar Manajemen, 9(1), 158–169. https://doi.org/10.56338/jsm.v9i1.2435

Pamuji, A. E., & Supandi, A. F. (2021). Strategi penguatan industri keuangan syariah di era MEA. Finansha-Journal of Sharia Financial Management, 2(2), 92–107. https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i2.14947

Rachmadhika, H. A. (2024). Investasi hijau yang menjembatani dunia: Sukuk hijau diaspora. Jurnalku, 4(3), 338–347. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i3.1058

Raksawati, A. C., Nugraha, N., & Sari, M. (2022). Analisis investasi syariah sukuk negara: Komparasi sukuk ritel dan sukuk tabungan. Jurnal Manajemen dan Keuangan, 10(2), 242–252. https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3184

Ramadan, H. (2024). Perkembangan sukuk mudharabah terhadap korporasi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Aktual, 3(3), 87–96. https://doi.org/10.53867/jea.v3i3.85

Suwardini, N. (2023). Telaahan tentang rencana penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah di Jawa Barat. Bappenas Working Papers, 6(2), 169–181. https://doi.org/10.47266/bwp.v6i2.216

Ulfah, I. F. (2023). Analisis potensi penerbitan sukuk daerah dalam pembiayaan green infrastructure di DKI Jakarta. Jurnal Syarikah Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 1–10. https://doi.org/10.30997/jsei.v9i1.8511

Zusryn, A. S., Hashfi, R. U. A., & Nasution, A. H. (2020). Pengaruh sistem perbankan, makroekonomi, dinamika pasar keuangan terhadap perkembangan sukuk korporasi. JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics), 4(2). https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v4i2.1244