00629 - Sistem Operasional Bank Syariah: Kajian Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA Daftar Buku Terbitan Formulir Data Penulis Buku Layanan Penerbitan ISBN Buku Layanan Konversi Hasil Penelitian, PkM, Skripsi, Tesis, & Disertasi menjadi Buku Layanan Pengurusan HaKI Karya Ilmiah Layanan Indeksasi Google Play Books Layanan Penambahan Sitasi Artikel di Google Scholar Layanan Indeksasi Artikel Bebas, Opini, Catatan Akademik di Google Scholar ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini

Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto 

Abstrak

Perbankan syariah merupakan representasi aplikasi ekonomi Islam yang melarang penggunaan sistem bunga dalam perekonomian karena dianggap riba. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif sistem operasional bank syariah, mencakup landasan hukum, prinsip-prinsip dasar, mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana, manajemen risiko, pengawasan, efisiensi operasional, serta tantangan dan peluang di era digital. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis terhadap berbagai penelitian dan regulasi terkait perbankan syariah di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem operasional bank syariah berlandaskan pada larangan riba, gharar, dan maysir, serta menerapkan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dalam setiap transaksi keuangan. Landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Nomor 10 Tahun 1998, dan Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan fondasi yang kokoh bagi operasional perbankan syariah di Indonesia. Efisiensi operasional yang diukur melalui rasio BOPO menjadi indikator penting dalam menilai kinerja bank syariah. Pengawasan yang komprehensif melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memastikan seluruh operasional bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di era digital, bank syariah menghadapi tantangan sekaligus peluang besar melalui adopsi teknologi finansial, mobile banking, blockchain, dan kecerdasan buatan. Kesimpulan kajian ini menegaskan bahwa sistem operasional bank syariah yang modern, universal, dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan visi yang terus diwujudkan dengan mengombinasikan kekuatan sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, serta inovasi dari pihak bank syariah itu sendiri.

Kata kunci: bank syariah, sistem operasional, bagi hasil, manajemen risiko, efisiensi operasional, kepatuhan syariah

Abstract

Islamic banking is a representation of the application of Islamic economics that prohibits the use of an interest-based system in the economy, as it is considered riba (usury). This article aims to comprehensively review the operational system of Islamic banks, covering the legal framework, fundamental principles, mechanisms of fund collection and distribution, risk management, supervision, operational efficiency, as well as challenges and opportunities in the digital era. The method employed is a systematic literature review of various studies and regulations related to Islamic banking in Indonesia. The findings indicate that the Islamic banking operational system is based on the prohibition of riba, gharar, and maysir, and applies profit-and-loss sharing principles (mudharabah and musyarakah) in every financial transaction. A strong legal foundation through Law Number 7 of 1992, Number 10 of 1998, and Number 21 of 2008 has provided a solid basis for Islamic banking operations in Indonesia. Operational efficiency, measured through the BOPO ratio, serves as an important indicator in assessing Islamic bank performance. Comprehensive supervision by the Financial Services Authority (OJK), the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and the Sharia Supervisory Board (DPS) ensures that all Islamic banking operations comply with sharia principles. In the digital era, Islamic banks face both challenges and significant opportunities through the adoption of financial technology, mobile banking, blockchain, and artificial intelligence. The conclusion of this review affirms that a modern, universal, and inclusive Islamic banking operational system for all segments of society is a vision continuously realized through synergistic collaboration among the government, educational institutions, and innovation from Islamic banks themselves.

Keywords: Islamic banking, operational system, profit-sharing, risk management, operational efficiency, sharia compliance

1. Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan salah satu representasi aplikasi dari ekonomi Islam yang melarang penggunaan sistem bunga dalam perekonomian, karena sistem tersebut dianggap riba yang dilarang oleh agama (Noval & Aisyah, 2021). Eksistensi perbankan syariah yang kini semakin berkembang pesat telah menjadi sebuah indikator dari keberhasilan ekonomi syariah di Indonesia (Nurhayati, 2022; Ramadani, 2022a, 2022b). Sistem ekonomi syariah mempunyai aturan yang dilandaskan berdasarkan prinsip hukum Islam, di mana prinsip tersebut mengharamkan adanya sistem riba, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an (Nurhayati, 2022; Ramadani, 2022b).

Sistem perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi bank dan nasabah (Nurhayati, 2022). Sistem perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah (hukum) Islam menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, serta menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan (Nurhayati, 2022). Lebih jauh lagi, kemanfaatannya akan dinikmati tidak hanya oleh umat Islam saja, tetapi dapat membawa kesejahteraan semua kalangan masyarakat (Nurhayati, 2022).

Pelaku sistem ekonomi syariah yang dominan di Indonesia adalah sektor perbankan (Kurnialis et al., 2022). Bank dengan segenap sistem dan fasilitas yang ditawarkan mampu menjadi aktor utama dalam transaksi ekonomi syariah (Kurnialis et al., 2022). Sistem operasional perbankan yang dianut oleh Indonesia terdapat dua macam, yaitu sistem bank konvensional serta sistem bank syariah atau disebut juga sebagai dual banking system (Anggriani & Rusyida, 2022). Perbankan konvensional membebankan bunga dalam kegiatan operasionalnya, sementara perbankan syariah dalam kegiatan operasionalnya tidak membebankan bunga (Anggriani & Rusyida, 2022).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif sistem operasional bank syariah, mencakup landasan hukum, prinsip-prinsip dasar, mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana, manajemen risiko, pengawasan, efisiensi operasional, serta tantangan dan peluang di era digital.

2. Landasan Hukum Dan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia

2.1 Perkembangan Regulasi

Dasar hukum (legal standing) untuk landasan operasi bank syariah pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan (Kurnialis et al., 2022). Namun, landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah pada saat itu hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil"; tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan (Damiri, 2018; Hamid, 2014). Hal ini sangat jelas tercermin dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan "sisipan" belaka (Damiri, 2018; Hamid, 2014).

Pada tahun 1998, pemerintah memperbarui regulasi perbankan syariah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Kurnialis et al., 2022). Undang-undang ini secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah (Alim & Sina, 2020). Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Layanan Perbankan menyebabkan lahirnya sistem Dual Banking System di Indonesia, di mana bank konvensional diberikan peluang untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS) (Buchori et al., 2022).

Puncak dari perkembangan regulasi ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Kurnialis et al., 2022; Yusifa et al., 2023). Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi (Buchori et al., 2022). Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengonversi diri secara total menjadi bank syariah (Yusuf & Hidayat, 2022). Keberadaan kedua undang-undang tersebut telah mengamanahkan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia (Kurnialis et al., 2022).

Berdasarkan undang-undang perbankan yang baru, sistem perbankan di Indonesia terdiri dari bank umum konvensional dan bank umum syariah (Nurhayati, 2022; Ramadani, 2022a, 2022b). Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan objek yang haram (Utami & Rezeqi, 2020).

2.2 Peran Fatwa DSN-MUI dalam Operasional Bank Syariah

Fatwa DSN-MUI merupakan salah satu persyaratan untuk memutuskan apakah suatu produk dapat diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sesuai dengan ketentuan syariah karena telah diberi amanah oleh undang-undang, yang penting untuk kelangsungan sistem operasi lembaga keuangan syariah (Aliyah, 2023). Peraturan Bank Indonesia yang mengikat seluruh perbankan syariah dan komunitas perbankan syariah memuat hampir semua fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Aliyah, 2023). Perbankan syariah mengarahkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berwenang dalam penerapan fatwa di sektor syariah (Purba, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, peran fatwa DSN-MUI bersifat mengikat bagi seluruh warga negara, khususnya organisasi keuangan syariah (Aliyah, 2023). Oleh karena itu, secara tidak langsung akan memastikan kelancaran operasi sistem operasional bisnis di lembaga keuangan syariah (Aliyah, 2023). Karena aktivitas dan operasi bisnis yang efisien yang LKS operasikan bergantung padanya (Aliyah, 2023). Namun demikian, beberapa fatwa tersebut sulit diterjemahkan ke dalam peraturan perbankan, yang menghambat pertumbuhan industri perbankan syariah (Aliyah, 2023).

Dalam hal ini berlaku peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) (Aliyah, 2023). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Ismawati & Supriyono, 2017).

3. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

3.1 Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

Kenyataan yang menopang karakteristik operasi bank syariah adalah melarang bunga (riba), transaksi yang bersifat tidak transparan (gharar), dan spekulatif (maysir) (Kurnialis et al., 2022). Dengan kenyataan tersebut, pengembangan perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional yang pada gilirannya juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional di masa mendatang (Kurnialis et al., 2022).

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah) (Habibi et al., 2022). Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah (Habibi et al., 2022). Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya (Rianda, 2024). Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi (Rianda, 2024). Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah (Rianda, 2024).

Selain itu, untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang masih meragukan operasional syariah perbankan syariah selama ini, juga diatur kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan tidak adil (Panjaitan & Jannah, 2022).

3.2 Prinsip Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing)

Sistem ekonomi Islam yang menjadi dasar beroperasinya bank syariah yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan, yang tidak kalah pentingnya, untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang, melainkan kemitraan/kerja sama (mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sedangkan peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apa pun (Nurhayati, 2022). Adapun sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil (Nurhayati, 2022; Ramadani, 2022a, 2022b). Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan (Nurhayati, 2022; Ramadani, 2022a, 2022b).

Bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional dari segi sistem operasionalnya (Asiyah et al., 2021). Sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan (Asiyah et al., 2021). Maka, tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini (Asiyah et al., 2021).

Mekanisme operasional perbankan syariah dijalankan dengan menggunakan prinsip bagi hasil perbankan syariah, yaitu mudharabah (prinsip kepercayaan) dan musyarakah (prinsip kerja sama) (Alhamditia & Heykal, 2013). Sistem pembiayaan dengan basis bagi hasil memiliki risiko tinggi dalam hal kerugian yang dapat terjadi dalam kurun waktu pembiayaan tersebut sehingga dapat menurunkan laba perusahaan, karena pembiayaan bagi hasil tidak hanya bersifat berbagi untung, tetapi juga berbagi rugi (Alhamditia & Heykal, 2013).

3.3 Prinsip Keadilan, Transparansi, dan Akuntabilitas

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial (Haikal & Efendi, 2024). Larangan riba, promosi pembagian risiko dan keuntungan, serta larangan investasi yang tidak etis dan tidak bermoral menjadi landasan penting bagi bank-bank syariah dalam menjalankan operasional mereka secara sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Haikal & Efendi, 2024).

Bank syariah beroperasi sesuai dengan hukum Islam dan mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Nada, 2024). Sistem bank syariah berdasarkan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Ismawati & Supriyono, 2017). Sebagai realisasi dari konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi/perbankan syariah memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan (Hamid, 2014). Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah (Hamid, 2014).

4. Sistem Penghimpunan Dana (Funding)

4.1 Prinsip Wadiah

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah (Noval & Aisyah, 2021). Prinsip wadiah merupakan prinsip titipan di mana bank bertindak sebagai penerima titipan dan nasabah sebagai penitip dana. Bank syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah (Asiyah et al., 2021).

Dalam akuntansi perbankan syariah, pendapatan dari bank syariah tidak hanya dari bagian pendapatan pengelolaan dana saja, tetapi ada pendapatan-pendapatan lain yang menjadi hak sepenuhnya bank syariah, di mana pendapatan-pendapatan tersebut tidak dibagi hasilkan antara pemilik dan pengelola dana (Buchori et al., 2022). Di samping itu, bank syariah memperoleh pendapatan operasi lainnya yang berasal dari pendapatan jasa perbankan yang merupakan pendapatan sepenuhnya milik bank syariah (Buchori et al., 2022).

4.2 Prinsip Mudharabah dalam Penghimpunan Dana

Prinsip mudharabah dalam penghimpunan dana merupakan prinsip di mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Dana Syirkah Temporer diukur dengan jumlah dana yang dihimpun oleh bank syariah dari pihak ketiga, yaitu nasabah dalam bentuk simpanan (Noval & Aisyah, 2021). Dalam kegiatan operasional bank syariah tidak lepas dari adanya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga yang dilarang dalam agama Islam (Muazaroh & Septiarini, 2021).

Deposito mudharabah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang penting dalam perbankan syariah. Faktor internal yang dapat mempengaruhi deposito mudharabah adalah BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) (Wulandari & Oktaviana, 2022). Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya; dengan adanya efisiensi biaya, keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar sehingga nasabah akan tertarik untuk menyimpan dananya dalam bentuk deposito mudharabah di perbankan syariah (Wulandari & Oktaviana, 2022).

Secara operasional perbankan, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah (Didu, 2017). Semakin tinggi DPK, maka bank memiliki sumber daya finansial yang tinggi untuk penyaluran pembiayaan sehingga pembiayaan juga mengalami peningkatan (Didu, 2017). Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (Didu, 2017).

5. Sistem Penyaluran Dana (Financing)

5.1 Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (Murabahah, Salam, Istishna)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model (Ramadani, 2022a). Pertama, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli (Ramadani, 2022a). Prinsip jual beli ini dikembangkan melalui akad murabahah, salam, dan istishna (Asiyah et al., 2021).

Dari sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad murabahah lebih mendominasi dan lebih diminati oleh masyarakat (Didu, 2017). Produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional perbankan syariah, sehingga pembiayaan dengan sistem jual beli menjadi pengganti produk inti dari beroperasinya bank syariah, seperti murabahah, salam, dan istishna (Didu, 2017).

Pembiayaan murabahah menghadapi berbagai risiko yang perlu dikelola dengan baik. Risiko yang dihadapi bank syariah beragam dan kompleks sejalan dengan inovasi dalam produk keuangan dan perbankan yang mereka tawarkan kepada masyarakat (Muchtar, 2021). Risiko-risiko tersebut mencakup risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi (Muchtar, 2021).

5.2 Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (ijarah) (Ramadani, 2022a). Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya (Ramadani, 2022a). Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa (Ramadani, 2022a).

Pendapatan ijarah merupakan salah satu sumber pendapatan operasional bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa variabel ijarah tidak berpengaruh terhadap risiko operasional pada bank umum syariah (Farina, 2020). Namun demikian, variabel ijarah tetap menjadi komponen penting dalam portofolio pembiayaan bank syariah yang memberikan diversifikasi pendapatan.

5.3 Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah)

Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil (Ramadani, 2022a). Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola musyarakah dan mudharabah (Ramadani, 2022a, 2022b).

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bagi lembaga perbankan dan juga menjadi sumber risiko operasional terbesar (Rolianah & Umayyatun, 2024). Masalah pembiayaan yang muncul dapat menjadi perhatian serius di bank syariah karena dapat mengurangi pendapatan lembaga dan mengancam tingkat likuiditas serta keuangan operasional perbankan syariah (Rolianah & Umayyatun, 2024).

Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana pada pihak lain (Asiyah et al., 2021). Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah Revenue Sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana (Asiyah et al., 2021).

5.4 Jasa Layanan Perbankan

Jasa layanan perbankan syariah dioperasionalkan dengan pola hiwalah, rahn, al-qardh, wakalah, dan kafalah (Ramadani, 2022a, 2022b). Praktik operasional dalam perbankan syariah memakai prinsip jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, titipan, dan jasa (Rianda, 2024). Sebagai bank, bank syariah mengacu pada peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini dalam produknya (Yudha et al., 2023).

6. Kegiatan Operasional Bank Syariah

6.1 Fungsi Intermediasi

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan di bidang syariah yang saat melaksanakan kegiatannya menghadapi berbagai macam risiko (Mukhlis et al., 2021). Perbankan juga berperan sebagai lembaga penyelenggara dan penyedia layanan jasa-jasa di bidang keuangan serta lalu lintas sistem pembayaran (Agent of Services) (Saputri et al., 2022). Dengan peranannya tersebut, bank telah menjadi lembaga yang turut mempengaruhi perkembangan perekonomian suatu negara (Saputri et al., 2022).

Banyaknya jumlah operasional lembaga perbankan syariah dapat dikatakan juga semakin banyak uang yang dihimpun dan disalurkan oleh bank kepada publik (Anggriani & Rusyida, 2022). Sehingga kekayaan masyarakat menjadi lebih bernilai karena dikelola oleh bank dengan baik serta kinerja pengelolaan dana bank syariah menjadi semakin optimal (Anggriani & Rusyida, 2022).

Industri perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian (Jaenab et al., 2021). Peranan perbankan syariah secara khusus antara lain sebagai perekat nasionalisme baru, artinya menjadi fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, memberdayakan ekonomi umat, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, mendorong pemerataan pendapatan, dan peningkatan efisiensi mobilitas dana (Fauzan & Syafri, 2016; Jaenab et al., 2021).

6.2 Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

Menurut Pasal 19 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan usaha bank umum syariah meliputi berbagai aktivitas yang sesuai dengan prinsip syariah (Ramadani, 2022a, 2022b). Kegiatan operasional perbankan syariah harus dilakukan oleh suatu bank yang seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan syariah Islam (Ramadani, 2022b). Maka dari itu diperlukan suatu lembaga yang bertugas untuk memberikan nasihat kepada bank tersebut mengenai produk-produk layanan perbankan yang menyimpang dari ketentuan syariah Islam (Ramadani, 2022b).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Rolianah & Umayyatun, 2024). Bank umum syariah adalah bank syariah yang memberikan layanan bisnis pembayaran dalam kegiatannya tanpa melanggar aturan hukum syariah, seperti larangan riba dan larangan investasi termasuk dalam bisnis yang dilarang (Kalsum & Hidayat, 2023).

6.3 Sistem Informasi dan Teknologi dalam Operasional

Sistem informasi adalah perpaduan antara teknologi informasi dari kegiatan orang-orang yang memakai teknologi tersebut untuk menggunakan operasi dan manajemen (Purba, 2022). Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang penyelenggaraan operasional sepenuhnya berlandaskan pada penerapan ajaran syariah (Purba, 2022). Sistem informasi perbankan syariah yang menggunakan teknologi untuk membantu operasi dan kontrol memungkinkan bank syariah menawarkan pembiayaan kepada pelaku UMKM dalam menjalankan atau mengembangkan usaha mereka (Purba, 2022).

7. Efisiensi Operasional Bank Syariah

7.1 Konsep Efisiensi Operasional

Efisiensi operasional (operational efficiency) menekankan bahwa efisiensi dicapai bila transaksi dilakukan dengan biaya transaksi yang minimum (Noval & Aisyah, 2021). Industri perbankan merupakan industri yang banyak mengalami berbagai macam risiko dalam menjalankan operasionalnya (Noval & Aisyah, 2021). Kegiatan operasional industri perbankan mengakibatkan biaya operasional, menghasilkan pendapatan operasional, dan melibatkan aktiva dalam prosesnya (Noval & Aisyah, 2021).

Tingkat efisiensi bank adalah pengukuran seberapa besar kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Mardiana, 2018). Tingkat efisiensi perbankan biasanya diproksikan dengan rasio BOPO yang merupakan rasio antara biaya operasi dibagi pendapatan operasi (Mardiana, 2018). Besar kecilnya rasio ini menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola usahanya (Mardiana, 2018). Peningkatan rasio ini menggambarkan tingkat efisiensi yang rendah (Mardiana, 2018).

Efisiensi operasional bank syariah diukur menggunakan Rasio Efisiensi Operasional (REO), yaitu perbandingan antara biaya operasional bank dengan pendapatan operasional (Yunita, 2016). Menurut Bank Indonesia, efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi (Yunita, 2016). Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional (Yunita, 2016).

7.2 Rasio BOPO sebagai Indikator Efisiensi

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) atau Rasio BOPO dapat diartikan sebagai rasio untuk membandingkan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam menunjang kegiatan operasional (Utami & Rezeqi, 2020). Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasi lainnya) (Utami & Rezeqi, 2020). Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank, yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya (Utami & Rezeqi, 2020).

Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya (Wulandari & Oktaviana, 2022). Dengan adanya efisiensi biaya, keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar (Wulandari & Oktaviana, 2022). Semakin meningkat efisiensi operasional perusahaan, maka nilai BOPO-nya semakin rendah sehingga kinerja keuangan mengalami peningkatan (Prasaja, 2018). Hasil tersebut membuktikan teori stewardship yang menyatakan para eksekutif pada suatu perusahaan bertindak sebagai pelayan yang termotivasi untuk menjalankan perusahaan dengan cara terbaik pada prinsipalnya (Prasaja, 2018).

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam melakukan pengendalian operasional biaya untuk pendapatan operasi (Nasution & Siregar, 2023). Bank yang dikategorikan sehat memiliki BOPO maksimal rasio antara 94–96% (Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP 2004) (Nasution & Siregar, 2023). Nilai BOPO yang terlalu tinggi akan berdampak buruk pada kinerja bank syariah yang secara otomatis dapat menurunkan profitabilitas (Nasution & Siregar, 2023).

Pengelolaan biaya sangat diperlukan perbankan mengingat pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank syariah (Chaerunisak et al., 2019). Oleh karena itu, jika manajemen bank mampu dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya, maka bank dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan lebih efisien sehingga tingkat perolehan laba akan meningkat (Chaerunisak et al., 2019).

7.3 Pengaruh Efisiensi terhadap Profitabilitas

Penelitian menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (Buchori et al., 2022). Semakin tinggi nilai BOPO menandakan perusahaan lebih banyak mengeluarkan biaya operasional dalam menghasilkan laba (Habibi et al., 2022). Dalam pengelolaan aktivitas operasional bank yang efisien dengan memperkecil biaya operasional bank, akan sangat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank (Habibi et al., 2022).

Beban operasional terhadap pendapatan operasional untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional (Fauzan & Syafri, 2016). Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya (Fauzan & Syafri, 2016).

Faktor lain dari tidak sustainable-nya profitabilitas dan efisiensi adalah karena sebagian pendapatan perbankan berasal dari aktivitas trading yang fluktuatif serta rendahnya rasio aset per nasabah yang membuat biaya operasional perbankan Indonesia relatif tinggi dibandingkan negara-negara lain (Noval & Aisyah, 2021).

8. Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah

8.1 Definisi dan Jenis Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian dalam bentuk ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, yang terkait dengan manusia dan sistem, atau risiko eksternal (Jarir, 2017). Manajemen risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank (Nurapiah, 2019).

Risiko operasional lebih signifikan bagi bank syariah karena fitur perjanjian mereka yang khusus dan lingkungan hukum umum (Jarir, 2017). Beberapa aspek khusus dari perbankan syariah dapat meningkatkan risiko operasional dari bank syariah, di antaranya: risiko pembatalan dalam murabahah tidak terkait (kemitraan) dan perjanjian istishna (manufaktur), kegagalan sistem pengendalian internal untuk mendeteksi dan mengelola potensi permasalahan dalam proses operasional dan fungsi back-office, potensi kesulitan dalam menegakkan perjanjian Islam dalam lingkungan hukum yang lebih luas, seringkali perlu untuk memelihara dan mengelola persediaan komoditas dalam pasar yang tidak likuid, kegagalan untuk mematuhi persyaratan syariat, potensi biaya dan risiko dalam memantau perjanjian berjenis ekuitas, dan risiko hukum terkait (Jarir, 2017).

Dalam perbankan syariah, terdapat beberapa kategori risiko yang harus dikelola, meliputi risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional (Lubis et al., 2024). Risiko operasional berhubungan dengan kegagalan sistem, proses, atau manusia dalam menjalankan operasional bank syariah (Lubis et al., 2024). Penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah mencakup risiko kredit atau pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi (Lubis et al., 2024).

8.2 Risiko Khusus Bank Syariah

Mengingat sifat unik bank syariah, risiko operasional dapat muncul karena risiko sumber daya manusia (Nelly et al., 2022). Ini adalah risiko yang sangat signifikan bagi bank syariah karena mereka mungkin tidak memiliki personel yang cukup berkualifikasi untuk menjalankan operasi keuangan mereka yang relatif baru dan unik (Nelly et al., 2022). Kurangnya alat manajemen risiko tipe konvensional di bank syariah adalah yang utama karena kurangnya keahlian (Nelly et al., 2022). Misalnya, kehadiran profesional TI yang memiliki keahlian di bidang analisis risiko, sistem TI untuk menangani manajemen risiko gaya Islam, dan profesional perbankan berpengalaman di perbankan syariah (Nelly et al., 2022).

Risiko ketidakpatuhan syariah merupakan risiko khusus yang dihadapi bank syariah (Nurapiah, 2019). Bank syariah harus memiliki sistem dan pengendalian, termasuk DPS, untuk memastikan kepatuhan pada aturan dan prinsip syariah (Nurapiah, 2019). Bank syariah harus melakukan kaji ulang kepatuhan syariah sekali dalam setahun, ditampilkan dengan pemisahan pengendalian syariah sebagai fungsi bagian audit eksternal dan internal yang membutuhkan pengetahuan dan keahliannya (Nurapiah, 2019).

Risiko komersial displaced juga dianggap sebagai risiko khusus bagi bank syariah yang terpapar atas risiko membayar laba dari ekuitas dalam periode ketika laba aktual lebih rendah daripada yang diharapkan (Jarir, 2017). Risiko penarikan menghadapkan bank kepada risiko kehilangan simpanan kepada kompetitor yang berasal dari bank syariah lain atau bank konvensional ketika tingkat pengembalian aktual lebih rendah dari yang diharapkan atau tingkat pengembalian yang ditawarkan kompetitor (Jarir, 2017).

8.3 Proses Manajemen Risiko Operasional

Proses penerapan manajemen risiko operasional adalah melakukan identifikasi terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional, produk, proses, dan sistem informasi yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi bank (Saputri et al., 2022). Untuk meminimalkan risiko yang terjadi, maka perbankan wajib menerapkan manajemen risiko operasional agar risiko tersebut bisa dideteksi, dikendalikan, dan diatasi kemunculannya (Saputri et al., 2022).

Basel II Accord menegaskan bahwa prinsip dasar pelaksanaan manajemen risiko operasional selain pelaksanaan proses manajemen risiko, juga mencakup penetapan strategi yang jelas dan terdokumentasi, pengawasan aktif oleh Direksi dan Komisaris, implementasi budaya risiko operasional (operational risk culture) yang terinternalisasi di organisasi dan penerapan sistem pengendalian internal, misalnya terdapat pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas, serta proses eskalasi permasalahan internal yang efektif, sistem pelaporan, dan perencanaan kontinjensi (contingency planning) (Jarir, 2017).

Implementasi manajemen risiko operasional pada BCA Syariah berupaya untuk meningkatkan risk awareness (kesadaran akan risiko) kepada setiap karyawan dan karyawati melalui beberapa kontrol, seperti pada SDM untuk melakukan coaching/transfer pengetahuan dari atasan ke bawahan yang disertai dengan evaluasi (Zahra et al., 2023). Sistem yang digunakan adalah Operational Risk Management Information System (ORMIS), yaitu sistem untuk mengukur risiko operasional dengan menggunakan Risk & Control Self Assessment (RCSA) (Zahra et al., 2023). Tujuan RCSA adalah untuk mengurangi kerugian operasional dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang risiko operasional dan menetapkan langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut (Zahra et al., 2023).

8.4 Pengaruh Risiko Operasional terhadap Kinerja Keuangan

Risiko operasional sebagai salah satu dari risiko yang dialami karena proses internal yang belum memadai bagi perbankan, adanya kegagalan proses internal yang terjadi dan kesalahan manusia maupun sistem ataupun faktor eksternal yang mengakibatkan kerugian (Mukhlis et al., 2021). Pengelolaan operasional perbankan menjadi langkah yang tepat untuk melakukan penyeimbangan antara kepentingan perbankan dengan menjaga kesehatan (Mukhlis et al., 2021).

Risiko operasional bank umum syariah lebih tinggi dari unit usaha syariah, artinya kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal pada bank umum syariah lebih besar dibandingkan unit usaha syariah (Anggriani & Rusyida, 2022). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan operasi pada bank umum syariah harus mempertimbangkan risiko operasional yang bisa mempengaruhi kinerja operasinya, termasuk risiko kerugian yang terjadi dari ketidakcukupan atau proses internal yang gagal, SDI, dan sistem kejadian eksternal (Anggriani & Rusyida, 2022).

9. Pengawasan Perbankan Syariah

9.1 Struktur Pengawasan

Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu: pertama, pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank; dan kedua, pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank (Kalsum, 2018). Oleh karena itu, struktur kepengawasan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu: pertama, sistem pengawasan internal yang terdiri atas unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, dan SKAI-Internal Syariah Review (Kalsum, 2018).

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, maka pengawasan perbankan syariah yang semula menjadi kewenangan BI beralih ke OJK (Kalsum, 2018). Sementara untuk menjamin pemenuhan prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah, OJK harus berkoordinasi dengan DSN dan DPS (Kalsum, 2018). DSN sebagai bagian dari MUI diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait seperti Kementerian Keuangan, BI, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah (Kalsum, 2018).

9.2 Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS memastikan agar kegiatan operasional, produk, dan jasa perbankan syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah (Kalsum, 2018). Lembaga yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah tersebut adalah DPS sebagai bagian dari prinsip tata kelola perusahaan pada LKS bersangkutan (Kalsum, 2018). Dengan demikian, peranan DSN dan DPS begitu penting dalam pengawasan perbankan syariah (Kalsum, 2018).

DPS merupakan konsep unik sistem keuangan syariah (Maulana, 2014). Dewan syariah terdiri dari pakar fikih yang memantau operasi institusi (Maulana, 2014). Dalam ketentuan Bank Indonesia, di lingkungan Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang seimbang (Panjaitan & Jannah, 2022). Jadi, prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perbankan syariah di Indonesia adalah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI (Panjaitan & Jannah, 2022).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah organisasi otonom yang mendukung operasional perbankan syariah (Yayan & Ayuningtyas, 2024). Pemantauan kepatuhan terhadap hukum syariah dalam kegiatan perbankan syariah merupakan tanggung jawab utama DPS, otoritas independen di industri ini (Yayan & Ayuningtyas, 2024). Peran DPS tidak hanya strategis tetapi juga krusial dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas perbankan syariah di mata pemangku kepentingan dan konsumen (Haerunnisa & Sugitanata, 2024).

9.3 Audit Internal Syariah

Struktur tata kelola perbankan syariah memerlukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan audit internal yang mendukung kegiatan DPS (Hakim, 2021). Fungsi DPS adalah untuk memastikan transaksi sesuai dengan prinsip syariah (Hakim, 2021). Peran audit internal meliputi: (1) melakukan penilaian dan analisis risiko dan pengendalian tindak lanjut; (2) melakukan pengujian, pemeriksaan, dan verifikasi kepatuhan kebijakan, prosedur, dan sistem yang berlaku; (3) memberikan jaminan kepada manajemen internal atas risiko dan pengendaliannya; (4) memberikan rekomendasi untuk meningkatkan operasi, kebijakan, dan prosedur; dan (5) memberikan konsultasi aspek operasional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional (Hakim, 2021).

Audit internal juga harus memiliki hubungan dengan komite syariah yang berperan melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan operasi bisnis LKS (Hakim, 2021). Dalam melaksanakan perannya, auditor internal harus memiliki persyaratan kompetensi untuk memahami kondisi prinsip syariah sehingga dapat segera mengidentifikasi adanya pelanggaran prinsip syariah baik dalam transaksi maupun operasional LKS (Hakim, 2021).

Audit operasional yang dijalankan Bank Syariah Indonesia memiliki peran yang sangat penting, yaitu meningkatkan efektivitas kegiatan operasional pendanaan agar kualitas pendanaan di tahun-tahun selanjutnya semakin baik (Husna, 2022). Ini terlihat dari pemeriksaan kegiatan operasional pendanaan yang dilakukan dengan memperhatikan potensi risiko berdasarkan hasil temuan audit (Husna, 2022).

9.4 Sistem Penilaian Kesehatan Bank Syariah

Sebuah kerangka peraturan yang tepat dapat mengatur kebutuhan syariah dan menempatkan penekanan lebih besar dari manajemen risiko operasional dan isu-isu keterbukaan informasi dari yang biasanya terjadi di perbankan konvensional (Izziyana, 2017). Untuk membantu mengembangkan kerangka peraturan seperti itu, sistem penilaian CAMELS diadopsi dari lingkungan Islam (Izziyana, 2017). Sistem CAMELS telah diperkenalkan untuk menilai tingkat kesehatan operasional bank syariah (Izziyana, 2017).

Secara umum, perbankan syariah bisa menggunakan sistem CAMELS ketika menilai tingkat kekuatan bank syariah (Izziyana, 2017). Sistem penilaian tingkat kekuatan bank syariah diharapkan dapat memberikan manfaat dalam proses pengawasan karena bisa mencerminkan kekuatan operasional yang objektif (Izziyana, 2017). Sistem rating kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tindakan pengawasan (Izziyana, 2017).

Berdasarkan POJK Nomor 8/POJK.03/2014 dan SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) diwajibkan untuk melakukan penilaian kesehatan perbankan dengan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating) (Rolianah & Umayyatun, 2024). Dalam operasional bank syariah, penting untuk memperhatikan aspek risiko yang diperlukan dalam pengelolaan dengan prinsip kehati-hatian, yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank (Rolianah & Umayyatun, 2024).

10. Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

10.1 Konsep Kepatuhan Syariah

Mengikuti pemberlakuan Undang-Undang yang mengatur Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 mengenai kepatuhan bank kepada prinsip syariah (sharia compliance), dijelaskan bahwa bank syariah dan entitas syariah meliputi institusi, bisnis dan cara serta proses mereka dalam melakukan bisnis (Rohmah et al., 2023). Bank Indonesia juga menyatakan harus bersandar pada prinsip syariah untuk mendorong praktik operasional serta manajemen perbankan syariah yang kuat dan sehat (Rohmah et al., 2023).

Penerapan tata kelola dalam perbankan syariah berusaha untuk mempromosikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan prinsip moral yang relevan serta untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan (Yusifa et al., 2023). Selain itu, bertujuan untuk menjalankan operasional perbankan sesuai dengan lima prinsip dasar dan hukum syariah (Yusifa et al., 2023). Perbankan syariah harus mematuhi prinsip syariah dalam tata kelola operasinya karena kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan sejumlah masalah, termasuk reputasi yang buruk (Yusifa et al., 2023).

10.2 Tantangan Implementasi Kepatuhan Syariah

Namun tidak sesederhana yang didiskusikan, implementasi perbankan syariah masih rawan kesalahan syar'i, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa kepatuhan syariah hanya merupakan aturan tertulis dan sama halnya dengan aturan atau sistem perbankan tradisional, perbedaannya hanya pada jenis kontrak atau pembiayaan (Rohmah et al., 2023). Seiring berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, ternyata masih terdapat permasalahan operasional yang bertentangan dengan hukum syariah (Yusifa et al., 2023).

Manajemen risiko kepatuhan syariah sangat penting dalam konteks perbankan syariah untuk mengurangi risiko kredit dan operasional, meminimalisasi NPF, serta memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan risiko (Lubis et al., 2024). Bank-bank syariah harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dan ketentuan hukum yang berlaku (Haikal & Efendi, 2024).

11. Kinerja Keuangan Bank Syariah

11.1 Indikator Kinerja Keuangan

Cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui dan mengukur kinerja keuangan perbankan syariah adalah dengan melihat laporan keuangan yang selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan nilai kinerja keuangan (Kharisma, 2019). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi yang didasari pada uji asumsi klasik sehingga hasil penelitian yang dihasilkan merupakan nilai yang valid (Kharisma, 2019).

Profitabilitas diukur dari seberapa baik bank dan unit usaha syariah (UUS) mampu menghasilkan laba untuk mendanai operasional dan belanja modal (Yanti et al., 2023). Profitabilitas dinilai berdasarkan dua rasio, yaitu: (1) Return on Assets (ROA) yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan dari operasinya; dan (2) kemampuan pendapatan operasi untuk menutup biaya operasi (Yanti et al., 2023).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank meliputi faktor permodalan, likuiditas, kualitas aktiva, efisiensi operasional, serta tata kelola perusahaan (Rahmawati et al., 2021). Terdapat alat ukur yang dapat dijadikan pengukur dari faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas, yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Net Operating Margin (NOM) (Rahmawati et al., 2021).

11.2 Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Konvensional

Penelitian yang membandingkan kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan Bank Mandiri menunjukkan bahwa titik lemah BSM dibandingkan dengan Bank Mandiri adalah pada rendahnya kualitas aktiva produktif yang berimbas pada rendahnya profitabilitas (Asraf et al., 2020). Selain itu, efisiensi biaya BSM juga lebih rendah yang ditunjukkan oleh BOPO yang lebih tinggi meskipun NOM/NIM kedua bank relatif sama (Asraf et al., 2020). Kelemahan ini sekaligus membuat kemampuan BSM dalam menghasilkan sumber dana internal juga rendah (Asraf et al., 2020).

Jika kita membandingkan rasio keuangan rata-rata kedua bank tersebut, dapat dilihat bahwa bank syariah mengungguli bank konvensional dalam beberapa aspek (Yanti et al., 2023). Pandemi Covid-19 tentunya berdampak signifikan terhadap industri perbankan, menyebabkan rasio keuangan bank syariah dan konvensional berfluktuasi setiap triwulan (Yanti et al., 2023).

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh perbankan syariah yang telah mampu mempertahankan kinerjanya menjadikan beban operasional lebih rendah dari bank konvensional (Kharisma, 2019). Perbankan syariah mampu menjaga konsistensi kinerja seiring pertumbuhan dana yang dihimpun maupun dari berbagai kegiatan, di antaranya pembiayaan yang relatif tinggi dibandingkan perbankan nasional (Kharisma, 2019).

12. Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Operasional Bank Syariah

12.1 Kebutuhan SDM Berkualitas

Penyediaan sumber daya manusia (bankir) sebagai motor penggerak operasional bank haruslah disiapkan sebaik mungkin sehingga mereka memiliki kemampuan dalam menjalankan setiap transaksi perbankan dengan baik (Dhiwa et al., 2020). Praktisi perbankan syariah harus memiliki kesadaran risiko untuk menjalankan bisnis kelangsungan operasional (L. C. Utami et al., 2022).

Salah satu tantangan yang dihadapi perbankan syariah adalah kurangnya sumber daya manusia yang menguasai operasional bank syariah (Buchori et al., 2022). Regulasi perbankan yang berlaku belum sepenuhnya disesuaikan dengan operasional bank syariah, dan sumber daya manusia dengan keahlian perbankan syariah masih terbatas (Panjaitan & Jannah, 2022).

12.2 Tantangan SDM di Era Digital

Penerapan teknologi dalam layanan perbankan syariah mempercepat proses transaksi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah (Ardista et al., 2024). Oleh karena itu, fokus untuk melatih karyawan dalam menguasai teknologi terbaru yang mendukung operasional perbankan syariah menjadi sangat penting, akan tetapi perlunya memahami risiko dan tantangan yang mungkin timbul dari penerapan teknologi tersebut sehingga dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengatasinya (Ardista et al., 2024).

Tantangan utama adalah kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi digital di antara staf (Ardista et al., 2024). Keterampilan digital ini sangat penting bagi karyawan untuk beradaptasi dengan sistem dan teknologi yang terus berkembang (Ardista et al., 2024). Proses ini memerlukan alokasi sumber daya yang signifikan untuk pendidikan dan pengembangan keterampilan karyawan secara berkelanjutan (Ardista et al., 2024).

Bank syariah harus mencari kandidat yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis tetapi juga mematuhi nilai-nilai syariah (Ardista et al., 2024). Strategi retensi karyawan harus mencakup program pengembangan karier yang menarik dan insentif kompetitif untuk mempertahankan talenta terbaik (Ardista et al., 2024).

13. Transformasi Digital Dan Fintech Dalam Operasional Bank Syariah

13.1 Peluang Fintech bagi Bank Syariah

Pertumbuhan bank syariah sangat dipengaruhi oleh kemajuan fintech (Mulyana et al., 2024). Meskipun fintech dapat menjadi ancaman, fintech juga dapat menjadi mitra bagi bank syariah (Mulyana et al., 2024). Dengan fintech, ada banyak cara untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan inovasi layanan keuangan syariah (Mulyana et al., 2024).

Fintech dapat mempercepat operasi bank syariah dengan mengotomatisasi berbagai proses, termasuk layanan pelanggan dan pemrosesan transaksi (Mulyana et al., 2024). Perbankan syariah dapat meningkatkan transparansi dan keamanan dengan mengadopsi teknologi seperti blockchain (Mulyana et al., 2024). Perbankan syariah dapat menggunakan fintech untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memungkinkan inklusi keuangan lebih luas (Mulyana et al., 2024).

Transformasi digital dalam industri perbankan syariah tidak hanya mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mengubah cara lembaga keuangan ini berinteraksi dengan nasabah dan menyediakan layanan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Susanti, 2024). Dengan adopsi teknologi seperti sistem manajemen informasi terintegrasi, otomatisasi proses, dan analisis data yang canggih, lembaga keuangan syariah mampu meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kecepatan dalam memberikan layanan kepada nasabah (Susanti, 2024).

Inovasi dalam produk perbankan syariah di era digital mencakup penggunaan teknologi seperti mobile banking, blockchain, dan AI untuk meningkatkan layanan dan efisiensi operasional, serta memperluas akses keuangan melalui produk pembiayaan dan investasi yang inovatif (Haerunnisa & Sugitanata, 2024).

13.2 Tantangan Implementasi Teknologi

Pelaksanaan fintech dalam perbankan syariah menghadirkan tantangan khusus, seperti kepatuhan syariah, keamanan siber, literasi digital, dan integrasi sistem (Mulyana et al., 2024). Dengan semakin kompleksnya ancaman keamanan siber, perbankan syariah harus memastikan bahwa sistem teknologi yang digunakan mampu melindungi data nasabah dengan baik (Ardista et al., 2024). Selain itu, perbankan syariah juga harus mempertimbangkan kebutuhan nasabah yang mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi, sehingga perlu ada upaya untuk memastikan layanan tetap inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat (Ardista et al., 2024).

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam penerapan teknologi di layanan perbankan syariah adalah kemampuan mengintegrasikan sistem baru dengan infrastruktur yang sudah ada (Ardista et al., 2024). Proses integrasi ini bisa menjadi kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama, namun penting untuk memastikan bahwa sistem teknologi yang digunakan dapat berjalan dengan lancar dan efisien (Ardista et al., 2024).

Pengembangan sistem keamanan yang kuat dan tata kelola yang transparan menjadi krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan syariah dalam era digital ini (Susanti, 2024). Digitalisasi membantu mengurangi biaya operasional, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperluas akses nasabah (Nada, 2024).

14. Dinamika Dan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia

14.1 Perkembangan Kelembagaan

Perbankan syariah di Indonesia telah memasuki periode perkembangan yang ditandai dengan bank-bank syariah baru (Nurhayati, 2022; Ramadani, 2022a, 2022b). Hal ini dimungkinkan dengan adanya landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta peraturan-peraturan pelaksanaannya (Nurhayati, 2022; Ramadani, 2022a, 2022b).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Rolianah & Umayyatun, 2024). Pada dunia perbankan syariah di Indonesia, terdapat dua unit yang sama-sama berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan aset di Indonesia, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) (Mukhlis et al., 2021).

Perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) dari tahun 2016–2020 pada bank umum syariah terus meningkat setiap tahunnya (Rohmatun et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa bank umum syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang baik (Rohmatun et al., 2023). Total aset perbankan syariah meningkat dari IDR 624.564 triliun pada Desember 2019 menjadi IDR 785.646 triliun pada Mei 2023 (Nada, 2024).

14.2 Tantangan dan Permasalahan

Perbankan syariah dihadapkan pada problematika yang menghambat perkembangan perbankan syariah (Kurnialis et al., 2022). Sejumlah permasalahan lain masih ditemui dalam upaya pengembangan perbankan syariah, misalnya relatif rendahnya pemahaman masyarakat terhadap operasional perbankan syariah dan terbatasnya tenaga ahli perbankan syariah berpengaruh terhadap potensi permintaan dan penawaran (Siregar, 2009). Di samping itu, relatif terbatasnya jaringan kantor (network) bank syariah menyebabkan masih terbatasnya jangkauan bank syariah dalam melayani masyarakat (Siregar, 2009).

Dalam perkembangannya, bank syariah juga memiliki beberapa kelemahan seperti masih awamnya sebagian masyarakat Indonesia terhadap sistem dan operasional bank syariah, terbatasnya jaringan kantor perbankan syariah, serta kurangnya sumber daya manusia yang menguasai operasional bank syariah (Buchori et al., 2022). Hal tersebut terlihat dari belum banyaknya masyarakat yang mengakses layanan perbankan syariah dibandingkan layanan perbankan konvensional (Jannah et al., 2022). Selain itu, sebagian masyarakat juga masih menganggap bahwa sistem perbankan syariah tidak berbeda dengan sistem perbankan konvensional (Jannah et al., 2022).

14.3 Ketahanan Bank Syariah dalam Menghadapi Krisis

Sistem operasional bank syariah yang tidak menggunakan sistem bunga sehingga tidak terlalu berisiko apabila kondisi keuangan dunia yang umumnya berbasis bunga mengalami penurunan (S. Alim, 2014). Karakteristik Islamic banking yang langsung berkaitan dengan sektor riil, sistem bebas bunga, dan larangan spekulasi membuat bank syariah lebih tangguh dan terlindungi dibandingkan bank konvensional (Canggih et al., 2022).

Perbankan syariah memiliki sistem stabilitas yang baik, terbukti dengan bertahannya Bank Muamalat Indonesia pada krisis moneter tahun 1998 (Rianti et al., 2021). Bank Muamalat Indonesia merupakan bank umum syariah pertama di Indonesia dan masih tetap eksis hingga saat ini (Rianti et al., 2021). Dalam menghadapi krisis, perbankan syariah umumnya lebih tangguh dan mampu melindungi profitabilitasnya (Canggih et al., 2022).

15. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Bank Syariah

15.1 Prinsip-Prinsip GCG dalam Bank Syariah

Sama seperti halnya perusahaan lain, perbankan syariah juga diwajibkan memiliki tata kelola perusahaan yang baik, meskipun struktur tata kelola bank syariah berbeda dengan perbankan konvensional (Okviana, 2024). Perbedaan struktur tata kelola tersebut tidak bisa dilepaskan dari karakteristik bank syariah yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah (Okviana, 2024).

Konsep tanggung jawab yang bertujuan untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa kegiatan operasional dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip syariah dan bahwa tidak ada kegiatan bisnis yang mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, atau ketidakpastian, merupakan landasan tata kelola Islam (Yusifa et al., 2023). Sangat penting bagi bank syariah Indonesia untuk mematuhi norma-norma Islam guna mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan perbankan (Yusifa et al., 2023).

15.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Implementasi CSR oleh bank dimaksudkan untuk mengembangkan ekonomi dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat karena masyarakat adalah pihak yang merasakan paling banyak dampak yang diperoleh dari implementasi CSR (Disemadi, 2020). Implementasi program CSR tentunya memberikan banyak manfaat dan keuntungan yang didapatkan bagi perbankan selaku perusahaan dan masyarakat ataupun stakeholders (Disemadi, 2020).

Legalisasi implementasi CSR bagi bank terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan CSR (Disemadi, 2020). Implementasi CSR oleh bank dapat memberikan manfaat bagi bank itu sendiri, misalnya mampu menciptakan "brand image" di tengah pasar yang kompetitif sehingga akan mampu menciptakan loyalitas pelanggan dan membangun atau mempertahankan reputasi bisnis (Disemadi, 2020).

16. Kesimpulan

Sistem operasional bank syariah merupakan suatu sistem yang komprehensif dan berbeda secara fundamental dari sistem perbankan konvensional. Perbedaan utama terletak pada larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan prinsip bagi hasil dalam setiap transaksi keuangan (Anggriani & Rusyida, 2022; Kurnialis et al., 2022; Ramadani, 2022a). Landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan fondasi yang kokoh bagi operasional perbankan syariah di Indonesia (Buchori et al., 2022; Kurnialis et al., 2022; Rianti et al., 2021).

Sistem penghimpunan dana melalui prinsip wadiah dan mudharabah, serta penyaluran dana melalui prinsip jual beli (murabahah, salam, istishna), sewa (ijarah), dan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) merupakan inti dari operasional bank syariah (Asiyah et al., 2021; Ramadani, 2022a). Efisiensi operasional yang diukur melalui rasio BOPO menjadi indikator penting dalam menilai kinerja bank syariah, di mana semakin rendah BOPO menunjukkan semakin efisien operasional bank (Buchori et al., 2022; Nasution & Siregar, 2023; Wulandari & Oktaviana, 2022).

Pengawasan yang komprehensif melalui OJK, DSN-MUI, dan DPS memastikan bahwa seluruh operasional bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Kalsum, 2018; Panjaitan & Jannah, 2022; Yayan & Ayuningtyas, 2024). Manajemen risiko yang efektif, mencakup risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional, menjadi kunci keberhasilan operasional bank syariah (Lubis et al., 2024; Nelly et al., 2022; L. C. Utami et al., 2022).

Di era digital, bank syariah menghadapi tantangan sekaligus peluang yang besar melalui adopsi teknologi fintech, mobile banking, blockchain, dan AI (Haerunnisa & Sugitanata, 2024; Mulyana et al., 2024; Susanti, 2024). Transformasi digital yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, dan memperkuat daya saing bank syariah (Ardista et al., 2024; Nada, 2024; Susanti, 2024). Namun demikian, tantangan seperti kepatuhan syariah dalam konteks digital, keamanan siber, dan pengembangan SDM yang kompeten tetap menjadi perhatian utama yang harus diatasi secara sistematis (Ardista et al., 2024; Mulyana et al., 2024; Nelly et al., 2022).

Pada akhirnya, sistem operasional bank syariah yang modern, universal, dan terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali merupakan visi yang ingin diwujudkan (Buchori et al., 2022). Bank syariah harus mampu bersaing dengan bank konvensional dengan mengombinasikan kekuatan korelasi antara pemerintah, institusi pendidikan, serta inovasi dari pihak bank syariah itu sendiri (Kurnialis et al., 2022). Bank syariah juga dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif terhadap kebutuhan pangsa pasar (Kurnialis et al., 2022).

Daftar Pustaka

Alhamditia, E. R., & Heykal, M. (2013). Analisis estimasi dan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia (Studi kasus PT Bank Syariah Mandiri periode 2008-2011). Binus Business Review, 4(1), 186. https://doi.org/10.21512/bbr.v4i1.1046

Alim, M., & Sina, D. I. (2020). Pengaruh capital adequacy ratio, non performing financing dan laba bersih terhadap financial sustainability ratio (Pada perusahaan perbankan syariah yang ada di Indonesia periode 2014-2018). Balance Vocation Accounting Journal, 4(1), 28. https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2701

Alim, S. (2014). Analisis pengaruh inflasi dan BI rate terhadap return on assets (ROA) bank syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Modernisasi, 10(3), 201. https://doi.org/10.21067/jem.v10i3.785

Aliyah, A. R. (2023). Peran fatwa DSN MUI terhadap operasional dan aktivitas bisnis pada lembaga keuangan syariah (LKS). Irsyaduna Jurnal Studi Kemahasiswaan, 3(2), 189–204. https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1035

Anggriani, S. W., & Rusyida, W. Y. (2022). Analisis komparatif risiko keuangan bank umum syariah dan unit usaha syariah periode 2016-2021. Velocity Journal of Sharia Finance and Banking, 2(2), 122–134. https://doi.org/10.28918/velocity.v2i2.6192

Ardista, R., Kusuma, A. P., & Munandar, A. N. I. (2024). Manajemen sumber daya manusia di bank syariah: Tantangan dan peluang dalam era digital. Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS), 4(4), 634–639. https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1932

Asiyah, B. N., Pratiwi, Y. M., Nuroniyyah, F., & Natory, D. A. (2021). Penerapan profit distribution pada perbankan syariah: Adil dalam situasi pandemi Covid-19. Al-Qashdu Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1(2), 69. https://doi.org/10.46339/aq.v1i2.587

Asraf, A., Yurasti, Y., & Suwarni, S. (2020). Analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dengan Bank Mandiri konvensional. MBIA, 18(3), 121–136. https://doi.org/10.33557/mbia.v18i3.751

Buchori, D., Suryadi, S., Imam, A., Yaturrahmah, F., & Rustam, R. (2022). Pengaruh beban operasional pendapatan operasional (BOPO) terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi, 676–685. https://doi.org/10.36085/jakta.v3i2.4632

Canggih, C., Nurafini, F., Suryaningsih, S. A., Fikriyah, K., Indrarini, R., & Susilowati, F. D. (2022). Are Islamic banks still sound amidst pandemic? El Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 10(2), 114–129. https://doi.org/10.18860/ed.v10i2.17256

Chaerunisak, U. H., Wardani, D. K., & Prihatiningrum, Z. T. (2019). Pengaruh capital adequacy ratio (CAR) dan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) terhadap kinerja bank syariah. Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, 5(2), 203–215. https://doi.org/10.29303/jseh.v5i2.62

Damiri, A. (2018). Kontribusi hukum Islam dalam proses taqnin Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Eksisbank Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 2(1). https://doi.org/10.37726/ee.v2i1.8

Dhiwa, M., Khalidin, B., & Furqani, H. (2020). Pembiayaan profit & loss sharing pada bank syariah (Analisa pandangan praktisi perbankan syariah di Aceh). Journal of Sharia Economics, 1(1), 22–36. https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.625

Didu, S. (2017). Sertifikat wadi'ah Bank Indonesia, dana pihak ketiga dan pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Syi'ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 1(1). https://doi.org/10.35448/jiec.v1i1.2556

Disemadi, H. S. (2020). [Untitled]. Nagari Law Review, 4(1), 1. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.4.i.1.p.1-12.2020

Farina, A. (2020). Pengaruh pendapatan bank umum syariah terhadap risiko operasional periode 2015-2018 di Indonesia. At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, 11(1), 67–85. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i1.3324

Fauzan, M. R., & Syafri, S. (2016). Faktor penentu laba perbankan syariah di Indonesia. Media Ekonomi, 24(1), 75–86. https://doi.org/10.25105/me.v24i1.3790

Habibi, A., Fahrudin, A., & Marhamah, A. (2022). Faktor yang mempengaruhi return on asset (ROA) perbankan syariah di Indonesia. Margin Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah, 61–70. https://doi.org/10.58561/margin.v1i1.23

Haerunnisa, H., & Sugitanata, A. (2024). Eksplorasi teori disrupsi digital Clayton Christensen dan maqashid syariah terhadap inovasi perbankan syariah di era digital. J-EBI Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, 3(01). https://doi.org/10.57210/j-ebi.v3i01.290

Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Maqasidi Jurnal Syariah dan Hukum, 26–39. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988

Hakim, L. (2021). Efektivitas peran audit internal syariah: Studi literatur terbatas. Jurnal Akuntansi dan Governance, 2(1), 14. https://doi.org/10.24853/jago.2.1.14-24

Hamid, A. (2014). Kontribusi hukum Islam dalam proses taqnîn Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Asy-Syari'ah, 16(1), 35–52. https://doi.org/10.15575/as.v16i1.625

Husna, N. (2022). Analisis peran audit operasional dalam rangka efektivitas pengendalian biaya operasional pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Ringroad. Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan, 2(3), 15–19. https://doi.org/10.55606/jumbiku.v2i3.227

Ismawati, D., & Supriyono, E. (2017). Analisis perbedaan rasio keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah serta pengaruhnya terhadap penyaluran kredit atau pembiayaan (Studi empiris yang terdaftar di BEI periode 2013-2016). Magisma Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 5(1), 9–23. https://doi.org/10.35829/magisma.v5i1.9

Izziyana, W. V. (2017). Mekanisme prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank syariah. Law and Justice, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.3624

Jaenab, E. S., Fatimatuzzahro, G., Tsanya, S. G., & Adhianto, R. D. (2021). Pengaruh pendapatan operasional terhadap laba bersih pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2015-2020. Eksisbank Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 5(2), 260–272. https://doi.org/10.37726/ee.v5i2.175

Jannah, M., Azizah, F., & Yuniarti, E. (2022). Makalah perbankan syariah dalam menghadapi tantangan globalisasi. https://doi.org/10.31219/osf.io/fsxj5

Jarir, A. (2017). Manajemen risiko operasional pada perbankan syariah. Al-Ahkam, 13(1), 47. https://doi.org/10.37035/ajh.v13i1.1750

Kalsum, U. (2018). Otoritas pengawasan perbankan syariah di Indonesia. Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(2), 50. https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1196

Kalsum, U., & Hidayat, R. (2023). Biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) dan capital adequacy ratio (CAR) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Balance Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 8(1), 76. https://doi.org/10.32502/jab.v8i1.6125

Kharisma, F. (2019). Pengaruh CAR, financing to deposit ratio, non performing financing, net operating margin dan BOPO terhadap return on asset perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2013-2017. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 13(2), 124–132. https://doi.org/10.30650/jem.v13i2.1261

Kurnialis, S., Sunandar, H., & Nurnasrina, N. (2022). Dinamika dan permasalahan perbankan syariah di Indonesia: Harapan dan realita. Money Journal of Financial and Islamic Banking, 1(1), 11–22. https://doi.org/10.31004/money.v1i1.10123

Lubis, N. R., Mutthaqin, M. S., & Sugianto, S. (2024). Relevansi strategi manajemen risiko pembiayaan dalam konteks perbankan syariah. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(4). https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1334

Mardiana, M. (2018). Pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan (Studi pada perbankan syariah yang terdaftar di BEI). Iqtishoduna, 14(2), 151–166. https://doi.org/10.18860/iq.v14i2.4940

Maulana, H. (2014). Implikasi kewenangan Dewan Pengawas Syariah terhadap sistem pengawasan di Bank Aceh Syariah. Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 3(1), 1. https://doi.org/10.22373/share.v3i1.1051

Muazaroh, A., & Septiarini, D. F. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah periode 2015-2020. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(1), 64. https://doi.org/10.20473/vol8iss20211pp64-75

Muchtar, M. (2021). Analisis risiko akad murabahah di perbankan syariah. Info Artha, 5(1), 67–74. https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246

Mukhlis, M., Maghfirah, I., & Sari, D. P. (2021). Analisis profitabilitas terhadap beban risiko operasional perbankan syariah di pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomika Manajemen Akuntansi dan Perbankan Syariah, 10(2), 299–312. https://doi.org/10.24903/je.v10i2.1231

Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2024). Tantangan dan peluang penggunaan fintech dalam perbankan syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 60–69. https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639

Nada, N. (2024). Dinamika lembaga dan aset lembaga perbankan syariah di Indonesia (total lembaga dan aset 2019–Mei 2023). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 903. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11937

Nasution, S., & Siregar, P. A. (2023). Analisis kinerja perbankan syariah 2018-2022 dengan menggunakan pendekatan Islamicity Performance Index. Ekonomi Keuangan Investasi dan Syariah (EKUITAS), 4(4), 1120–1127. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3264

Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis manajemen risiko pada bank syariah: Tinjauan literatur. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(4), 918–930. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008

Noval, M., & Aisyah, L. (2021). Analisis pengaruh dana syirkah temporer dan efisiensi operasi terhadap profitabilitas bank syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 113. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1640

Nurapiah, D. (2019). Manajemen risiko operasional pada perbankan syariah di Indonesia. Eksisbank Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 3(1), 66–73. https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.14

Nurhayati, N. (2022). Makalah sistem operasional internal bank syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/7da2p

Okviana, D. (2024). Faktor yang mempengaruhi kinerja pembiayaan bagi hasil bank syariah di Indonesia. Journal of Economics, Business, Accounting and Management, 1(2), 111–129. https://doi.org/10.61476/87w4sc97

Panjaitan, A. S., & Jannah, N. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan di bank syariah (Studi kasus Bank Sumut Syariah Kecamatan Tebing Tinggi). Regress Journal of Economics & Management, 2(1), 131–143. https://doi.org/10.57251/reg.v2i1.304

Prasaja, M. (2018). Determinan kinerja keuangan perbankan syariah (Kajian empiris pada perbankan syariah di Indonesia). Kinerja, 15(2), 57. https://doi.org/10.29264/jkin.v15i2.4009

Purba, R. S. (2022). Implementation of Islamic bank information systems for UMKM. Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Review, 2(2). https://doi.org/10.53697/emba.v2i2.1060

Rahmawati, U. A., Balafif, M., & Wahyuni, S. T. (2021). Analisis pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO, dan NOM terhadap kinerja keuangan (ROA) pada bank umum syariah periode 2015-2019. Bharanomics, 2(1), 93–106. https://doi.org/10.46821/bharanomics.v2i1.194

Ramadani, R. Q. (2022a). Sistem operasional internal bank syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/mwzyn

Ramadani, R. Q. (2022b). Sistem operasional internal bank syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/4sa8d

Rianda, C. N. (2024). Prinsip dan konsep dasar bank. Kirana Social Science Journal, 1(2), 100–106. https://doi.org/10.61579/kirana.v1i2.152

Rianti, I., Hasanah, R., Merzarani, S., & Akbar, D. A. (2021). Pengaruh FDR, NPF, dan BOPO terhadap profitabilitas perbankan syariah (Studi kasus pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019). Journal of Public and Business Accounting, 2(1), 12–18. https://doi.org/10.31328/jopba.v2i1.139

Rohmah, Z. F. A., Faizal, M. A., Asiyah, B. N., & Subagyo, R. (2023). Manajemen risiko kepatuhan syariah serta implementasinya pada Bank Syariah Indonesia (BSI). El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(2), 678–687. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.4143

Rohmatun, S., Satria, C., & Salim, A. (2023). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah terhadap return on asset (ROA) dengan rasio biaya operasional sebagai variabel moderasi pada bank umum syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA), 3(1), 39–48. https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i1.172

Rolianah, W. S., & Umayyatun. (2024). Analisis risiko pembiayaan dan risiko likuiditas pada kesehatan bank umum syariah di Indonesia. Saujana Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah, 6(01), 10–23. https://doi.org/10.59636/saujana.v6i1.166

Saputri, W., Putri, Y. Y., & Wulan, W. S. (2022). Penerapan manajemen risiko operasional pada Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Padang Panjang. Mabis Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2(1). https://doi.org/10.31958/mabis.v2i1.5355

Siregar, M. E. (2009). Agenda pengembangan perbankan syariah untuk mendukung sistem ekonomi yang sehat di Indonesia: Evaluasi, prospek dan arah kebijakan. Iqtisad, 3(1), 46–66. https://doi.org/10.20885/iqtisad.vol3.iss1.art4

Susanti, K. H. (2024). Tantangan dan peluang perbankan syariah di era digital dalam pertumbuhan berkelanjutan. Persya Jurnal Perbankan Syariah, 2(1), 13–19. https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53

Utami, L. C., Aqil, M., & Chairina, C. (2022). Studi literatur penerapan manajemen risiko pada bank syariah. Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS), 2(3), 742–747. https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.262

Utami, T., & Rezeqi, S. (2020). Pengaruh faktor-faktor internal terhadap profit distribution management (PDM) pada bank umum syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, 8(2), 173. https://doi.org/10.32493/jiaup.v8i2.4730

Wulandari, Y., & Oktaviana, U. K. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah simpanan deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. JPSDA Jurnal Perbankan Syariah Darussalam, 2(2), 105–126. https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i2.1233

Yanti, F., Sudirman, R., & Rusli, A. (2023). Analisis komparatif kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional di masa Covid-19. JESYA (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 6(2), 1571–1580. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1169

Yayan, K. A., & Ayuningtyas, R. N. (2024). Pengaruh CAR, BOPO, NPF, dan FDR terhadap profitabilitas bank umum syariah (Studi kasus 2018-2022). Saujana Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah, 6(01), 24–38. https://doi.org/10.59636/saujana.v6i1.149

Yudha, S. F., Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2023). Manajemen risiko bank wakaf. Jurnal EMT KITA, 7(2), 362–372. https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.931

Yunita, R. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan syariah di Indonesia (Studi kasus pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2009–2012). Jurnal Akuntansi Indonesia, 3(2), 143. https://doi.org/10.30659/jai.3.2.143-160

Yusifa, E. V., Permatasari, F. H., & Sujianto, A. E. (2023). Pengaplikasian tata kelola keuangan Islam dalam perbankan syariah di Indonesia. Journal of Creative Student Research, 1(3), 124–134. https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.1704

Yusuf, M., & Hidayat, R. (2022). Pengaruh rasio perbankan syariah terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia periode 2016-2020. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis, 2(2), 94–105. https://doi.org/10.56127/jaman.v2i2.192

Zahra, T. F., Nadya, P. S., & Saripudin, S. (2023). [Judul artikel]. Business Journal Jurnal Bisnis dan Sosial, 9(2), 105. https://doi.org/10.25124/businessjournal.v9i2.6323