00623 - Muqashash (Perjumpaan Utang) Perspektif Ekonomi Islam

Abstract

This article comprehensively examines the concept of muqashash (debt set-off) from the perspective of Islamic economics. Muqashash is a debt settlement mechanism between two parties who mutually hold financial obligations toward one another, resolved by offsetting or canceling those obligations. Using a qualitative normative approach based on literature review of fiqh muamalah sources, DSN-MUI fatwas, and contemporary Islamic economics studies, this article discusses the definition, legal basis, conditions and pillars, implementation mechanisms, relationship with the prohibition of riba, and application of muqashash in contemporary Islamic financial institutions. The findings show that muqashash is a relevant and significant fiqh instrument in the modern Islamic financial system, having obtained legal legitimacy through DSN-MUI Fatwas Number 16, 23, and 46 regarding murabahah financing. Muqashash is in accordance with the fundamental principles of Islamic economics, including the prohibition of riba, the principle of justice ('adl), maslahah, and maqasid al-shari'ah, particularly in the protection of wealth (hifz al-mal). However, its implementation still faces challenges related to regulatory standardization and issues of substance versus form. Future research and policy development are needed to ensure that muqashash genuinely realizes the goals of Islamic economics rather than serving as a mere formal compliance mechanism.

Keywords: Muqashash, Debt Set-Off, Islamic Economics, Riba, Murabahah, Maqasid Syariah

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep muqashash (perjumpaan utang) dari perspektif ekonomi Islam. Muqashash merupakan mekanisme penyelesaian utang antara dua pihak yang saling memiliki kewajiban finansial satu sama lain, dengan cara saling menghapuskan atau mengimbangi kewajiban tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif berbasis kajian pustaka terhadap sumber-sumber fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, dan kajian ekonomi Islam kontemporer, artikel ini membahas definisi, dasar hukum, syarat dan rukun, mekanisme pelaksanaan, hubungannya dengan larangan riba, serta aplikasi muqashash dalam lembaga keuangan syariah kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa muqashash merupakan instrumen fikih yang relevan dan signifikan dalam sistem keuangan Islam modern, yang telah mendapatkan legitimasi hukum melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 16, 23, dan 46 tentang pembiayaan murabahah. Muqashash sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam, mencakup larangan riba, prinsip keadilan ('adl), maslahah, dan maqasid syariah, khususnya dalam perlindungan harta (hifz al-mal). Namun demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan terkait standardisasi regulasi dan isu substansi versus bentuk. Diperlukan pengembangan penelitian dan kebijakan ke depan untuk memastikan muqashash benar-benar mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi Islam, bukan sekadar formalitas kepatuhan.

Kata Kunci: Muqashash, Perjumpaan Utang, Ekonomi Islam, Riba, Murabahah, Maqasid Syariah

1. Pendahuluan

Dalam sistem ekonomi Islam, setiap transaksi keuangan diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang bertujuan mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Salah satu instrumen penting dalam penyelesaian kewajiban utang-piutang yang dikenal dalam fikih muamalah adalah muqashash (perjumpaan utang), yakni mekanisme penyelesaian utang antara dua pihak yang saling memiliki kewajiban satu sama lain dengan cara saling menghapuskan atau mengimbangi utang tersebut. Konsep ini memiliki relevansi yang sangat besar dalam konteks ekonomi modern, terutama dalam operasional lembaga keuangan syariah yang senantiasa berhadapan dengan berbagai transaksi berbasis utang-piutang (Hidayatullah, 2020).

Ekonomi Islam pada dasarnya merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai dan ajaran Islam, yang mencakup dimensi ibadah maupun muamalah secara komprehensif (Hidayatullah, 2020). Dalam dimensi muamalah, Islam mengatur berbagai bentuk transaksi ekonomi, termasuk jual beli, kerja sama, bagi hasil, pinjaman, utang, penitipan, sewa, upah, dan berbagai persoalan ekonomi kontemporer (Hidayatullah, 2020). Utang-piutang (dayn atau qardh) merupakan salah satu bentuk muamalah yang tidak dilarang dalam Islam, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak menghilangkan unsur saling tolong-menolong dan belas kasih di dalamnya (Widodo et al., 2023). Dalam konteks inilah, muqashash hadir sebagai solusi fikih yang elegan untuk menyelesaikan kewajiban utang secara adil dan efisien.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep muqashash (perjumpaan utang) dari perspektif ekonomi Islam, meliputi definisi dan dasar hukumnya, syarat dan rukun, mekanisme pelaksanaannya, hubungannya dengan larangan riba, serta aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah kontemporer.

2. Konsep Utang-Piutang Dalam Islam

A. Definisi dan Dasar Hukum Utang-Piutang

Utang dalam perspektif Islam secara umum berarti menerima pinjaman dari pihak lain yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati setelah transaksi dilakukan (Gaol, 2023; Gaol et al., 2023). Dalam kajian fikih, utang-piutang merupakan suatu upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dalam bentuk sesuatu yang dapat digunakan oleh pihak yang diberi pinjaman, sesuai kebutuhannya, dengan syarat peminjam mengembalikan kompensasinya (Widodo et al., 2023). Aktivitas utang-piutang merupakan suatu perjanjian di mana terdapat hak dan kewajiban timbal balik antara kreditur dan debitur (Widodo et al., 2023).

Dasar Al-Qur'an bagi kebolehan utang-piutang antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2:245, yang menjelaskan perumpamaan orang yang memberikan pinjaman (qardh) kepada Allah SWT, di mana Allah akan melipatgandakan balasannya (Widodo et al., 2023). Selain itu, QS. Al-Hadid ayat 11 memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman bahwa barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakannya (Gaol et al., 2023; Gunaepi et al., 2023). Dengan demikian, Islam tidak hanya membolehkan utang-piutang, tetapi bahkan mendorong pemberian pinjaman yang baik (qardh hasan) sebagai bentuk ibadah sosial dan solidaritas ekonomi.

Dalam terminologi fikih, terdapat dua istilah utama yang berkaitan dengan utang, yaitu qardh dan dayn. Qardh merujuk pada kontrak pinjaman uang atau barang yang harus dikembalikan dalam jumlah yang sama tanpa tambahan apapun (Re-Examining Riba, Dayn and Bay' in Light of the Textual Provisions: Concepts and Interpretation, 2018). Sementara itu, dayn memiliki definisi yang lebih luas, mencakup segala bentuk kewajiban finansial yang timbul dari berbagai transaksi, baik pinjaman maupun transaksi komersial lainnya (Re-Examining Riba, Dayn and Bay' in Light of the Textual Provisions: Concepts and Interpretation, 2018). Dalam Al-Qur'an, dayn selalu disebutkan dalam konteks perdagangan atau urusan komersial, sementara qardh lebih diarahkan sebagai tindakan kebajikan untuk mendapatkan ridha Allah (Re-Examining Riba, Dayn and Bay' in Light of the Textual Provisions: Concepts and Interpretation, 2018).

B. Prinsip-Prinsip Utang dalam Islam

Islam menetapkan sejumlah prinsip fundamental dalam transaksi utang-piutang. Pertama, utang harus dikembalikan dalam jumlah yang sama persis tanpa ada tambahan apapun, karena setiap tambahan atas pokok pinjaman dikategorikan sebagai riba (Abdillah et al., 2023; Widodo et al., 2023). Kaidah fikih menegaskan: "Kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba" (setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman adalah riba) (Abdillah et al., 2023; Gaol, 2023; Gunaepi et al., 2023). Kedua, Islam sangat menganjurkan pencatatan tertulis dalam transaksi utang-piutang untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari (Widodo et al., 2023). Ketiga, debitur yang mampu tidak dibenarkan menunda pembayaran utangnya, karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu merupakan kezaliman (Anam et al., 2022).

Prinsip qardh hasan (pinjaman kebajikan) merupakan salah satu instrumen distribusi kekayaan yang penting dalam Islam (Collins et al., 2014). Pinjaman ini bersifat bebas bunga dan diberikan atas dasar kebaikan, terutama untuk tujuan kesejahteraan atau pemenuhan kebutuhan jangka pendek (Erdem, 2017). Dalam sistem keuangan Islam, qardh hasan termasuk dalam kategori kontrak tabarru' (kebajikan) yang tidak bertujuan mencari keuntungan (Abdillah et al., 2023; Maksum, 2023). Penambahan atas pokok pinjaman qardh termasuk dalam kategori riba yang dilarang, dan riba qardh diklasifikasikan sebagai riba jahiliyah yang telah dilarang dalam Al-Qur'an (Maksum, 2023).

C. Pentingnya Bukti Tertulis dalam Transaksi Utang

Al-Qur'an menganjurkan adanya bukti tertulis dalam transaksi utang-piutang yang berjangka waktu tertentu, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2:282: "Apabila kamu melakukan utang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (Widodo et al., 2023). Tujuan utama bukti tertulis ini adalah untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi utang-piutang di kemudian hari (Widodo et al., 2023). Para ulama Islam memiliki berbagai pendapat terhadap hukum bukti tertulis tersebut; sebagian menghukuminya tidak wajib dan sebagian lagi menghukuminya wajib (Widodo et al., 2023).

III. Konsep Muqashash (Perjumpaan Utang)

A. Definisi Muqashash

Muqashash secara bahasa berasal dari kata qashsha yang berarti memotong atau mengurangi. Dalam terminologi fikih muamalah, muqashash (juga dikenal sebagai muqashah atau al-muqashah) merujuk pada mekanisme penyelesaian utang antara dua pihak yang saling memiliki kewajiban utang satu sama lain, dengan cara saling menghapuskan atau mengimbangi utang tersebut hingga salah satu atau keduanya lunas. Konsep ini dalam hukum perdata konvensional dikenal dengan istilah kompensasi atau set-off (Sup & Suhendi, 2022).

Dalam konteks pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah, muqasah didefinisikan sebagai potongan angsuran atau diskon yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam kondisi tertentu (Sup & Suhendi, 2022). Pembahasan tentang potongan angsuran, termasuk dalam definisi lain cashback atau potongan harga dalam pembiayaan murabahah, secara definitif, pelaksanaan, dan sistem pencatatannya, sudah lazim dikenal dengan sebutan muqasah (Sup & Suhendi, 2022). Dengan demikian, muqashash dalam konteks modern tidak hanya mencakup perjumpaan utang dalam arti klasik, tetapi juga mencakup berbagai mekanisme pengurangan kewajiban utang yang diakui dalam fikih muamalah kontemporer.

B. Dasar Hukum Muqashash

Dasar hukum muqashash dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Secara prinsipil, muqashash merupakan salah satu cara penyelesaian utang yang diakui dalam fikih Islam, di samping cara-cara lain seperti pembayaran tunai, pengalihan utang (hiwalah), dan penghapusan utang (ibra'). Konsep ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong kemudahan dalam penyelesaian kewajiban finansial dan menghindari kesulitan (masyaqqah) bagi para pihak yang terlibat.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), muqasah dalam pembiayaan murabahah dimungkinkan terjadi dalam tiga kondisi, yaitu: (1) diskon dalam murabahah (Fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/IX/2000), (2) potongan pelunasan dalam murabahah (Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002), dan (3) potongan tagihan murabahah (Fatwa DSN No: 46/DSN-MUI/II/2005) (Sup & Suhendi, 2022). Keberadaan fatwa-fatwa ini menunjukkan bahwa muqashash telah mendapatkan legitimasi hukum yang kuat dalam sistem keuangan syariah Indonesia.

C. Syarat dan Rukun Muqashash

Rukun muqashash merujuk pada rukun akad pada umumnya dalam fikih muamalah (Sup & Suhendi, 2022). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar muqashash dapat dilaksanakan secara sah menurut syariah antara lain:

Pertama, kedua belah pihak harus benar-benar memiliki kewajiban utang satu sama lain (al-mudayanah al-mutabadilah). Tidak dapat dilakukan muqashash jika hanya satu pihak yang memiliki kewajiban utang kepada pihak lain.

Kedua, utang yang akan dijumpakan harus berupa utang yang telah jatuh tempo (dayn hal) atau setidaknya utang yang telah pasti (dayn mustaqarr). Utang yang masih bersifat tidak pasti atau bergantung pada kondisi tertentu tidak dapat langsung dijumpakan.

Ketiga, objek utang yang dijumpakan harus sejenis atau dapat dipersamakan nilainya. Dalam konteks keuangan modern, hal ini biasanya berupa uang dalam mata uang yang sama.

Keempat, muqashash tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, atau kezaliman terhadap salah satu pihak. Prinsip keadilan dan keseimbangan harus senantiasa dijaga dalam pelaksanaan muqashash (Sup & Suhendi, 2022).

Kelima, muqashash harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak (ridha al-tarafain), kecuali dalam kondisi tertentu di mana muqashash dapat terjadi secara otomatis (muqashash qahri) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Jenis-Jenis Muqashash

Para ulama fikih membedakan muqashash ke dalam beberapa jenis berdasarkan cara terjadinya:

1. Muqashash Ittifaqiyyah (Perjumpaan Utang Berdasarkan Kesepakatan). Jenis ini terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak untuk saling menghapuskan kewajiban utang mereka. Ini merupakan bentuk muqashash yang paling umum dan paling mudah diterima oleh seluruh mazhab fikih.

2. Muqashash Qahri (Perjumpaan Utang Secara Paksa/Otomatis). Jenis ini terjadi secara otomatis berdasarkan ketentuan hukum, tanpa memerlukan kesepakatan eksplisit dari kedua belah pihak. Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan jenis muqashash ini.

3. Muqashash Qadha'iyyah (Perjumpaan Utang Berdasarkan Putusan Pengadilan). Jenis ini terjadi berdasarkan putusan hakim atau pengadilan syariah yang menetapkan bahwa kewajiban utang kedua belah pihak saling menghapuskan.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, muqashash juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi terjadinya, yaitu: muqashash pada saat pelunasan (di mana lembaga keuangan syariah mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah), dan muqashash setelah pelunasan (di mana lembaga keuangan syariah menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada nasabah) (Sup & Suhendi, 2022).

IV. Muqashash Dalam Konteks Larangan Riba

A. Riba dan Dampaknya terhadap Transaksi Utang

Untuk memahami muqashash secara komprehensif, perlu dipahami terlebih dahulu konsep riba dan dampaknya terhadap transaksi utang dalam Islam. Riba secara etimologis berarti tambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan (Marlina et al., 2023; Pamuji et al., 2022). Menurut Ahmad (2009), riba didefinisikan sebagai kelebihan harta tanpa kompensasi yang diperlukan dalam suatu transaksi (kontrak) (Marlina et al., 2023). Sementara itu, menurut Kholis (2006), riba adalah mengambil tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjaman secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Marlina et al., 2023).

Riba dilarang keras dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Larangan riba disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain QS. Al-Baqarah: 275-279, QS. Ali Imran: 130, dan QS. An-Nisa: 161 (Erdem, 2017; Pamuji et al., 2022). Kata "riba" disebutkan delapan kali dalam empat surah yang berbeda dalam Al-Qur'an (Maksum, 2023). Larangan riba bersifat mutlak dan mencakup semua jenis bunga, baik besar maupun kecil, baik untuk pinjaman komersial maupun konsumtif (Astuti et al., 2022; KAYA, 2023).

Para ulama membagi riba ke dalam dua kategori utama: riba dalam utang-piutang (riba al-duyun) dan riba dalam jual beli (riba al-buyu') (Alif et al., 2022; Elsayed, 2020). Riba dalam utang-piutang terbagi lagi menjadi riba qardh (tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman) dan riba jahiliyah (tambahan atas pokok utang karena ketidakmampuan membayar pada waktu yang ditentukan) (Alif et al., 2022; Ulama'i et al., 2022). Sementara itu, riba dalam jual beli terbagi menjadi riba fadhl (pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang berbeda) dan riba nasi'ah (penundaan penyerahan atau penerimaan barang ribawi) (Alif et al., 2022; Ulama'i et al., 2022).

B. Relevansi Muqashash dengan Pencegahan Riba

Muqashash memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks pencegahan riba. Ketika dua pihak saling memiliki kewajiban utang, mekanisme muqashash memungkinkan penyelesaian kewajiban tersebut tanpa harus melibatkan pembayaran tambahan yang dapat berpotensi menjadi riba. Dengan demikian, muqashash berfungsi sebagai instrumen yang memfasilitasi penyelesaian utang secara adil dan efisien sesuai prinsip syariah.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, muqashash juga berperan penting dalam menghindari praktik riba yang terselubung. Misalnya, dalam pembiayaan murabahah, ketika nasabah melakukan pelunasan lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan, lembaga keuangan syariah dapat memberikan potongan (muqasah) atas sisa kewajiban nasabah. Hal ini berbeda dengan praktik konvensional di mana pelunasan lebih awal justru dapat menimbulkan biaya tambahan atau penalti (Kamal, 2021; Sup & Suhendi, 2022).

Penting untuk dicatat bahwa dalam akad murabahah, tidak diperbolehkan adanya tambahan atau bunga majemuk dalam hal terjadi penundaan pembayaran angsuran bulanan, karena hal tersebut akan mengubah kontrak asal dan mengarah pada riba (Anam et al., 2022). Sebaliknya, muqashash dalam bentuk potongan pelunasan justru merupakan bentuk kebaikan (ihsan) dari lembaga keuangan kepada nasabah yang mampu melunasi kewajibannya lebih awal (Anam et al., 2022).

C. Muqashash dan Prinsip Keadilan Ekonomi Islam

Salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan ('adl) dalam setiap transaksi ekonomi. Muqashash sejalan dengan prinsip keadilan ini karena mekanismenya memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi dalam proses penyelesaian utang. Riba, sebaliknya, merupakan bentuk ketidakadilan yang nyata karena memungkinkan pihak yang lebih kuat (kreditur) untuk mengeksploitasi pihak yang lebih lemah (debitur) (Azis & Hariyanto, 2021; Farooq, 2012).

Riba dapat memperlebar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, karena dalam praktiknya riba merupakan pemerasan terhadap orang miskin oleh orang kaya (Pamuji et al., 2022). Sebaliknya, muqashash sebagai mekanisme penyelesaian utang yang adil justru mendorong keseimbangan dan kesetaraan dalam hubungan ekonomi antara para pihak. Hal ini sejalan dengan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah) yang salah satunya adalah melindungi harta (hifz al-mal) dari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan.

V. Mekanisme Pelaksanaan Muqashash

A. Muqashash dalam Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah (Elasrag, 2010; Shamsudin et al., 2015). Dalam konteks ini, muqashash dapat terjadi dalam beberapa kondisi:

Pertama, Diskon dalam Murabahah: Berdasarkan Fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/IX/2000, jika dalam jual beli murabahah lembaga keuangan syariah mendapat diskon dari pemasok, maka harga sebenarnya adalah harga setelah diskon. Jika diskon terjadi setelah akad, maka pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad (Sup & Suhendi, 2022).

Kedua, Potongan Pelunasan dalam Murabahah: Berdasarkan Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002, nasabah yang melakukan pelunasan tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati boleh diberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad (Sup & Suhendi, 2022). Metode pemberian potongan ini adalah diberikan pada saat pelunasan, yaitu lembaga keuangan syariah mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah (Sup & Suhendi, 2022).

Ketiga, Potongan Tagihan Murabahah: Berdasarkan Fatwa DSN No: 46/DSN-MUI/II/2005, lembaga keuangan syariah boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi jual beli murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran (Sup & Suhendi, 2022).

B. Muqashash dalam Konteks Hiwalah

Hiwalah (pengalihan utang) merupakan akad yang berkaitan erat dengan muqashash dalam fikih muamalah. Hiwalah adalah transfer kewajiban utang dari pihak pertama kepada pihak kedua yang berutang kepada pihak pertama (Anantyasari et al., 2022; Pamuji et al., 2022). Dalam mekanisme hiwalah, terjadi perpindahan tanggung jawab pembayaran utang dari satu pihak ke pihak lain, yang pada akhirnya dapat berujung pada muqashash jika pihak yang menerima pengalihan utang juga memiliki kewajiban kepada pihak yang mengalihkan.

Akad hawalah (hiwalah) diperbolehkan untuk dilakukan atas ad-Dain (aset yang masih dalam bentuk utang), bukan atas al-Ain (aset yang barangnya konkret). Dengan kata lain, akad hawalah sah jika muhal bih (objek pengalihan) bukan berupa utang barang (al-Ain) (Abdillah et al., 2023). Mekanisme hiwalah ini pada dasarnya merupakan salah satu bentuk muqashash yang lebih kompleks, di mana penyelesaian utang dilakukan melalui pengalihan kewajiban antarapihak.

Dalam konteks perbankan syariah, hiwalah diaplikasikan dalam berbagai produk, seperti letter of credit (L/C) syariah, anjak piutang syariah (factoring), dan transfer dana antarbank (Anantyasari et al., 2022). Mekanisme hiwalah ini memungkinkan penyelesaian kewajiban utang secara efisien tanpa harus melibatkan pembayaran tunai secara langsung, yang sejalan dengan prinsip muqashash dalam fikih muamalah.

C. Muqashash dalam Konteks Rahn (Gadai Syariah)

Rahn (gadai syariah) merupakan transaksi utang-piutang yang disertai agunan dalam bentuk harta bergerak dari orang yang berutang (debitur) kepada orang yang memberi utang (kreditur) sebagai jaminan utangnya (Latifah & Maika, 2022). Dalam konteks rahn, muqashash dapat terjadi ketika nilai agunan yang dijual pada saat jatuh tempo digunakan untuk melunasi kewajiban utang debitur. Jika hasil penjualan agunan melebihi nilai utang, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada debitur; sebaliknya, jika hasil penjualan kurang dari nilai utang, maka debitur masih memiliki kewajiban untuk melunasi sisanya (Wahidahwati et al., 2023).

Dalam praktik gadai syariah di Indonesia, kontrak yang digunakan mencakup akad rahn, akad qardh, dan akad ijarah (Wahidahwati et al., 2023). Penentuan biaya administrasi dalam gadai syariah tidak boleh didasarkan pada persentase dari jumlah pinjaman, karena hal tersebut dapat mengarah pada praktik riba (Wahidahwati et al., 2023). Sebaliknya, biaya administrasi harus ditetapkan dalam bentuk nominal yang mencerminkan biaya aktual yang dikeluarkan oleh lembaga gadai syariah.

D. Muqashash dalam Konteks Kafalah (Penjaminan)

Kafalah (penjaminan) merupakan akad yang juga berkaitan dengan mekanisme muqashash dalam fikih muamalah. Kafalah adalah akad di mana penjamin (kafil) menanggung kewajiban pihak yang dijamin (makful 'anhu) kepada pihak yang berpiutang (makful lahu) (Hasanuddin, 2023). Dalam konteks kafalah, muqashash dapat terjadi ketika penjamin telah membayar kewajiban pihak yang dijamin, sehingga penjamin memiliki hak untuk menagih kembali kepada pihak yang dijamin sebesar jumlah yang telah dibayarkan.

Akad mudayanat-ashliyyat mencakup tiga akad, yaitu: (a) akad qardh (pinjaman uang), di mana pihak yang masuk dalam akad qardh memiliki kewajiban membayar utang kepada pemberi pinjaman; (b) akad muqashah (bai' al-muqashah); dan (c) akad rahn (Hasanuddin, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa muqashash merupakan bagian integral dari sistem akad dalam fikih muamalah yang saling berkaitan satu sama lain.

VI. Muqashash Dalam Lembaga Keuangan Syariah Kontemporer

A. Aplikasi Muqashash dalam Perbankan Syariah

Dalam operasional perbankan syariah, muqashash memiliki berbagai aplikasi praktis yang penting. Salah satu aplikasi yang paling umum adalah dalam penyelesaian pembiayaan murabahah, di mana bank syariah memberikan potongan (muqasah) kepada nasabah yang melakukan pelunasan lebih awal atau tepat waktu (Kamal, 2021; Sup & Suhendi, 2022). Praktik ini berbeda secara fundamental dari praktik perbankan konvensional, di mana pelunasan lebih awal justru dapat menimbulkan biaya penalti atau denda.

Dalam konteks restrukturisasi pembiayaan, muqashash juga dapat diterapkan sebagai salah satu mekanisme untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Restrukturisasi pembiayaan syariah ke konvensional tidak diperbolehkan, namun restrukturisasi pembiayaan konvensional ke syariah justru dianjurkan (Anam et al., 2022). Dalam proses restrukturisasi ini, muqashash dapat digunakan untuk menyesuaikan kewajiban nasabah dengan kemampuan finansialnya yang sebenarnya, tanpa menambahkan beban bunga atau denda yang bersifat riba.

Lembaga keuangan syariah juga menerapkan prinsip ihsan (kebaikan) dalam pengelolaan pembiayaan, termasuk dalam penerapan muqashash. Prinsip ihsan mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi nasabah dalam mengelola kewajiban finansialnya (Anam et al., 2022). Hal ini sejalan dengan semangat Islam yang mendorong kemudahan dalam penyelesaian utang, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 280 yang menganjurkan pemberian tangguhan kepada debitur yang mengalami kesulitan.

B. Muqashash dalam Sukuk dan Instrumen Keuangan Syariah

Dalam konteks sukuk (obligasi syariah), muqashash juga memiliki relevansi yang penting. Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang berbasis aset dan memberikan imbal hasil kepada pemegangnya dari kinerja aset yang mendasarinya (Elsayed, 2020; Kurniawan & Rahman, 2019). Dalam penerbitan sukuk, terdapat berbagai akad yang digunakan, termasuk akad ijarah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah (Kurniawan & Rahman, 2019).

Dalam konteks sukuk berbasis utang, muqashash dapat diterapkan ketika penerbit sukuk memiliki kewajiban kepada pemegang sukuk, sementara pemegang sukuk juga memiliki kewajiban kepada penerbit dalam konteks yang berbeda. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa perdagangan utang (bay' al-dayn) dalam Islam memiliki batasan yang ketat, karena hukum Islam melarang perdagangan uang dan utang berbasis uang sebagai akibat dari larangan riba (Awass, 2019). Uang dipandang dalam Islam sebagai alat tukar, bukan komoditas yang dapat dibeli, disewakan, atau dijual (Awass, 2019).

Jaminan dalam sukuk juga merupakan isu yang berkaitan dengan muqashash. Para ulama menegaskan bahwa tidak diperbolehkan untuk mensyaratkan penerbit sukuk bertanggung jawab atas nilai nominal sukuk maupun atas jumlah keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya (Aidi, 2019). Hal ini karena jaminan semacam itu bertentangan dengan prinsip bagi hasil dan bagi risiko yang menjadi fondasi keuangan syariah.

C. Muqashash dalam Fintech Syariah dan P2P Lending

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) telah membuka dimensi baru dalam aplikasi muqashash. Dalam platform peer-to-peer (P2P) lending syariah, muqashash dapat diterapkan sebagai mekanisme penyelesaian kewajiban antara peminjam dan pemberi pinjaman yang saling memiliki kewajiban dalam konteks yang berbeda (Musjtari et al., 2022; Safitri et al., 2023).

Fintech syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba (nasi'ah dan fadhl), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), tadlis (penipuan), dharar (kerugian), zulm (kezaliman), dan haram (Amira & Sugiarti, 2023; Safitri et al., 2023). Dalam konteks ini, muqashash dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menyelesaikan kewajiban antara para pihak dalam platform fintech syariah tanpa melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Kontrak dalam perusahaan pinjaman online syariah harus dalam bentuk akad yang sesuai dengan karakteristik layanan pembiayaan, seperti akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah wakalah bi al-ujrah, dan qardh (Safitri et al., 2023). Mekanisme muqashash dalam konteks fintech syariah harus diintegrasikan ke dalam struktur akad-akad tersebut secara harmonis dan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

VII. Muqashash Dan Maqasid Syariah

A. Muqashash dalam Perspektif Maqasid Syariah

Maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah) merupakan kerangka analisis yang penting untuk mengevaluasi kesesuaian suatu praktik ekonomi dengan nilai-nilai Islam. Lima tujuan utama syariah adalah melindungi agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Muqashash sebagai mekanisme penyelesaian utang yang adil dan efisien berkontribusi langsung pada perlindungan harta (hifz al-mal) dengan memastikan bahwa kewajiban finansial diselesaikan secara adil tanpa eksploitasi.

Dalam konteks yang lebih luas, muqashash juga berkontribusi pada pencapaian maqasid syariah lainnya. Dengan memfasilitasi penyelesaian utang yang adil, muqashash membantu menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan ketentraman masyarakat. Selain itu, muqashash mendorong praktik ekonomi yang etis dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembentukan karakter dan akhlak yang baik dalam masyarakat Muslim.

B. Muqashash dan Prinsip Maslahah

Prinsip maslahah (kemaslahatan) merupakan salah satu landasan penting dalam pengembangan hukum ekonomi Islam. Muqashash dapat dianalisis dari perspektif maslahah karena mekanismenya memberikan manfaat nyata bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi utang-piutang. Dengan memungkinkan penyelesaian kewajiban utang secara efisien dan adil, muqashash mewujudkan maslahah bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan (Iswanto et al., 2021).

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, pertimbangan maslahah menjadi dasar bagi DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan muqashash. Misalnya, pertimbangan pemberian ujrah (imbalan) dalam akad kafalah oleh DSN-MUI bertumpu pada kemaslahatan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada bertindak sebaliknya (Hasanuddin, 2023). Demikian pula, fatwa-fatwa tentang potongan pelunasan dalam murabahah didasarkan pada pertimbangan maslahah bagi nasabah yang mampu melunasi kewajibannya lebih awal.

VIII. Perbedaan Muqashash Dengan Konsep Serupa Dalam Hukum Konvensional

A. Muqashash vs. Kompensasi dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata konvensional, konsep yang paling mendekati muqashash adalah kompensasi atau set-off, yaitu mekanisme di mana dua kewajiban utang yang saling berlawanan antara dua pihak saling menghapuskan satu sama lain. Meskipun secara mekanisme keduanya memiliki kesamaan, terdapat perbedaan mendasar antara muqashash dalam fikih Islam dan kompensasi dalam hukum perdata konvensional.

Perbedaan pertama terletak pada landasan filosofis dan normatifnya. Muqashash dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama, sementara kompensasi dalam hukum perdata konvensional didasarkan pada prinsip-prinsip hukum positif yang bersifat sekuler. Perbedaan kedua terletak pada batasan-batasan yang berlaku. Muqashash dalam Islam harus bebas dari unsur riba, gharar, dan kezaliman, sementara kompensasi dalam hukum perdata konvensional tidak memiliki batasan serupa.

Perbedaan ketiga terletak pada tujuan akhirnya. Muqashash dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan kewajiban finansial secara efisien, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan ridha Allah SWT. Sementara itu, kompensasi dalam hukum perdata konvensional semata-mata bertujuan untuk efisiensi penyelesaian kewajiban finansial tanpa mempertimbangkan dimensi spiritual dan etis.

B. Muqashash vs. Netting dalam Keuangan Konvensional

Dalam keuangan konvensional, konsep netting memiliki kesamaan mekanisme dengan muqashash, yaitu proses penggabungan dan penghapusan kewajiban finansial yang saling berlawanan antara dua pihak. Namun demikian, netting dalam keuangan konvensional sering kali diterapkan dalam konteks instrumen derivatif dan transaksi spekulatif yang dilarang dalam Islam (Collins et al., 2014).

Islam melarang perdagangan risiko tanpa aset atau usaha yang mendasarinya, yang merupakan karakteristik utama dari banyak instrumen derivatif konvensional (Collins et al., 2014). Oleh karena itu, meskipun mekanisme muqashash dan netting memiliki kesamaan teknis, penerapannya dalam Islam harus dibatasi pada transaksi-transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu transaksi yang berbasis aset riil dan bebas dari unsur spekulasi (maysir) dan ketidakpastian berlebihan (gharar).

IX. Tantangan Dan Isu Kontemporer Dalam Penerapan Muqashash

A. Tantangan Regulasi dan Standardisasi

Salah satu tantangan utama dalam penerapan muqashash dalam lembaga keuangan syariah adalah kurangnya standardisasi regulasi yang komprehensif. Pertumbuhan keuangan Islam belum diikuti dengan pembentukan norma hukum positif yang memadai (Maksum, 2023). Fatwa-fatwa dari lembaga seperti DSN-MUI di Indonesia dan Majlis Penasihat Syariah di Malaysia merupakan alternatif bagi standar syariah yang berlaku (Maksum, 2023), namun masih terdapat perbedaan interpretasi dan penerapan di antara berbagai yurisdiksi.

Dalam konteks Malaysia, misalnya, berbagai lembaga keuangan syariah cenderung mengadopsi pendapat yang paling menguntungkan bagi rencana bisnis mereka, sehingga bank-bank tampaknya menerapkan model yang lebih kontroversial daripada kontrak yang lebih aman untuk mendapatkan keuntungan (Sulong, 2018). Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan standardisasi yang lebih komprehensif dalam penerapan muqashash dan akad-akad syariah lainnya.

B. Isu Substansi vs. Bentuk dalam Muqashash

Salah satu isu kritis dalam penerapan muqashash adalah perdebatan antara substansi dan bentuk (substance over form). Dalam keuangan syariah, terdapat kecenderungan untuk mengutamakan kepatuhan formal terhadap ketentuan syariah tanpa memperhatikan substansi ekonomi dari transaksi yang dilakukan (Abozaid, 2013; KAYA, 2023). Hal ini dapat mengakibatkan praktik muqashash yang secara formal memenuhi persyaratan syariah, tetapi secara substansi menghasilkan dampak ekonomi yang sama dengan transaksi berbasis riba.

Beberapa inovasi yang mencoba mencapai hasil ekonomi yang sama dengan instrumen konvensional dapat mendistorsi visi ekonomi Islam yang didasarkan pada keadilan dan kesetaraan (Aidi, 2019). Penekanan berlebihan pada bentuk daripada substansi dapat menyebabkan penyalahgunaan prinsip-prinsip syariah dalam membenarkan kontrak-kontrak tertentu yang bertentangan dengan tujuan syariah (Aidi, 2019). Oleh karena itu, penerapan muqashash harus senantiasa dievaluasi tidak hanya dari aspek formalnya, tetapi juga dari aspek substansi ekonominya.

C. Muqashash dalam Konteks Krisis Keuangan

Krisis keuangan global telah menunjukkan kelemahan sistem keuangan berbasis bunga dan mendorong minat yang lebih besar terhadap alternatif keuangan syariah (Ahmed, 2010; Hadian & Davoudi, 2016). Dalam konteks krisis keuangan, muqashash dapat berperan penting sebagai mekanisme penyelesaian kewajiban utang yang adil dan tidak menambah beban finansial bagi pihak-pihak yang terlibat.

Sistem keuangan Islam, dengan penekanannya pada keterkaitan antara arus keuangan dan produktivitas, berkontribusi pada insulasi dari risiko potensial yang diakibatkan oleh leverage berlebihan dan aktivitas keuangan spekulatif yang merupakan akar penyebab krisis keuangan (Ahmed, 2010). Muqashash sebagai mekanisme penyelesaian utang yang berbasis pada kewajiban riil dan bukan pada instrumen spekulatif, sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang mendorong stabilitas dan ketahanan sistem keuangan.

X. Muqashash Dan Etika Ekonomi Islam

A. Dimensi Etis Muqashash

Muqashash tidak hanya merupakan mekanisme teknis penyelesaian utang, tetapi juga memiliki dimensi etis yang mendalam dalam perspektif ekonomi Islam. Islam menetapkan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilandasi oleh nilai-nilai etis yang bersumber dari ajaran Islam, termasuk kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Anami, 2024). Muqashash yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ini merupakan manifestasi nyata dari etika ekonomi Islam dalam praktik.

Sistem etika Islam bersifat komprehensif dan meresap ke seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam urusan keuangan (Anami, 2024). Islam menetapkan pedoman spesifik yang mengatur etika keuangan, yang terutama didiktekan oleh konsep halal (diperbolehkan) dan haram (dilarang) menurut fikih Islam (Anami, 2024). Dalam konteks muqashash, etika ini mengharuskan bahwa mekanisme perjumpaan utang dilaksanakan secara transparan, adil, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan kezaliman.

B. Muqashash dan Tanggung Jawab Sosial

Dalam perspektif ekonomi Islam, muqashash juga memiliki dimensi tanggung jawab sosial yang penting. Islam mendorong solidaritas sosial dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan finansial (Fauzi et al., 2023; Kusuma et al., 2023). Muqashash sebagai mekanisme penyelesaian utang yang mempertimbangkan kemampuan finansial para pihak merupakan wujud nyata dari nilai-nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, tanggung jawab sosial ini diwujudkan melalui berbagai instrumen, termasuk qardh hasan (pinjaman kebajikan), zakat, infaq, shadaqah, dan waqf (Collins et al., 2014; Kusuma et al., 2023). Muqashash dapat diintegrasikan dengan instrumen-instrumen ini untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan, yang mampu melayani kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang paling rentan secara ekonomi.

XI. Kesimpulan

Muqashash (perjumpaan utang) merupakan konsep fikih muamalah yang memiliki relevansi yang sangat besar dalam konteks ekonomi Islam kontemporer. Sebagai mekanisme penyelesaian kewajiban utang yang adil dan efisien, muqashash sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam, termasuk larangan riba, prinsip keadilan, dan maqasid syariah.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, muqashash telah mendapatkan legitimasi hukum melalui berbagai fatwa DSN-MUI yang mengatur penerapannya dalam pembiayaan murabahah dan akad-akad syariah lainnya (Sup & Suhendi, 2022). Mekanisme muqashash dalam bentuk potongan pelunasan, diskon murabahah, dan potongan tagihan murabahah merupakan instrumen yang efektif untuk memfasilitasi penyelesaian kewajiban finansial nasabah secara adil dan sesuai syariah.

Namun demikian, penerapan muqashash dalam praktik keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya standardisasi regulasi, isu substansi vs. bentuk, dan perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa mekanisme muqashash benar-benar mewujudkan tujuan-tujuan syariah dan bukan sekadar formalitas belaka (KAYA, 2023; Maksum, 2023). Ke depan, diperlukan upaya yang lebih serius dari para akademisi, praktisi, dan regulator keuangan syariah untuk mengembangkan kerangka hukum dan operasional yang komprehensif bagi penerapan muqashash yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Pada akhirnya, muqashash sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang lebih luas merupakan kontribusi nyata Islam terhadap pengembangan sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan muqashash secara benar, lembaga keuangan syariah dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam mewujudkan cita-cita ekonomi Islam yang berkeadilan dan bermaslahat bagi seluruh umat manusia (Hidayatullah, 2020; Pamuji et al., 2022).

Daftar Pustaka

Abdillah, Y. K., Azizi, A. W., Gozaly, A. Y., & Jamilah, A. Z. (2023). Classification of the contract; tabarru lending money, qardh, rahn, hiwalah. International Conference on Islamic Economic (Icie), 2(1), 103–121. https://doi.org/10.58223/icie.v2i1.261

Abozaid, A. (2013). Towards genuine sharī'ah products with lessons of the financial crisis. Dalam Islamic Finance (hlm. 222–233). https://doi.org/10.1515/9780748672370-014

Ahmed, A. (2010). Global financial crisis: An Islamic finance perspective. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 3(4), 306–320. https://doi.org/10.1108/17538391011093252

Aidi, A. bin H. (2019). Guarantees in ṣukūk between sharī'ah objectives and contract conditions. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 32(1), 127–144. https://doi.org/10.4197/islec.32-1.10

Alif, J., Isma, A. A., Yope, S. A., Fitrawansyah, & Harviani, E. (2022). Sharia bank practice in Indonesia: Theory and practice. Journal of Scientific Research Education and Technology (Jsret), 1(2), 175–187. https://doi.org/10.58526/jsret.v1i2.28

Amira, A., & Sugiarti, D. (2023). Sharia economic perspective on online loans among millennials. Proceeding of the International Seminar on Business Economics Social Science and Technology (Isbest), 3(1). https://doi.org/10.33830/isbest.v3i1.1476

Anam, E. A. K., Mohamad, A. B., & Yahaya, M. Z. (2022). Analysis of rationalization through restructuring of Islamic finance based on the ihsan principle. Islamiyyat, 44(1), 41–51. https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2022-4401-4

Anami, A. K. (2024). Ethical entrepreneurship: Islamic financial principles for small and medium enterprises (SMEs). GSC Advanced Research and Reviews, 18(2), 059–066. https://doi.org/10.30574/gscarr.2024.18.2.0035

Anantyasari, M., Suwarno, A. E., Nashirudin, M., Mu'awanah, C., & Asri, N. B. (2022). Relevance of Islamic banking in Indonesia to the muamalah system of the Prophet and the Caliph. Journal of Islamic Economic Laws, 297–322. https://doi.org/10.23917/jisel.v5i2.17657

Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). The role of the state in the Islamic economic system: A review of Abbas Mirakhor's thought. Islamic Banking Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 7(1), 1–22. https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.271

Astuti, H. D., Sholihah, C., Sahid, M. M., Ahmad, A. U. F., Sopyan, Y., & Husaeni, U. A. (2022). Principle 5C in the practice of peer to peer lending (P2P) financial technology in the perspective of business ethics and Islamic justice. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, 10(2), 316–326. https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1019

Awass, O. (2019). Contending with capitalism: Fatwas and neoliberal ideology. Journal of World-Systems Research, 25(1), 145–168. https://doi.org/10.5195/jwsr.2019.843

Azis, M. A., & Hariyanto, M. (2021). Comparative study of banks in the perspective of Syafruddin Prawiranegara and M. Syafii Antonio. Journal of Islamic Economic and Business Research, 1(2), 155–168. https://doi.org/10.18196/jiebr.v1i2.24

Collins, E. F., Hines, M.-K., Hayat, U., & Malik, A. (2014). Islamic finance: Ethics, concepts, practice. CFA Institute Research Foundation. https://doi.org/10.2470/rflr.v9.n3.1

Elasrag, H. (2010). Global financial crisis and Islamic finance. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1591563

Elsayed, I. (2020). Islamic ṣukūk juristic fundamental study. Bulletin of the Faculty of Languages & Translation, 19(2), 91–124. https://doi.org/10.21608/bflt.2020.166100

Erdem, E. (2017). Analyzing the gradual revelation and wording of riba (interest) verses in the Holy Qur'an considering the commerce, finance and infaq system of Islam. Turkish Journal of Islamic Economics, 4(2), 91–126. https://doi.org/10.26414/tujise.2017.4.2.91-126

Farooq, M. O. (2012). Exploitation, profit and the riba-interest reductionism. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 5(4), 292–320. https://doi.org/10.1108/17538391211282818

Fauzi, M., Junaedi, J., & Mahmudin. (2023). Does micro waqf bank avoid loan sharks practice? Keeping on indigent productive business. International Economic and Finance Review, 2(1), 1–29. https://doi.org/10.56897/iefr.v2i1.23

Gaol, C. P. L. (2023). Normative juridical review regarding bank interest in Islamic law. Journal of Progressive Law and Legal Studies, 1(02), 66–74. https://doi.org/10.59653/jplls.v1i02.30

Gaol, C. P. L., Hansrainer, G., & Rainey, B. (2023). Bank interest in Islamic law. Attasyrih, 9(1), 34–43. https://doi.org/10.55849/attasyrih.v9i1.149

Gunaepi, A., Bianda, R., & Munir, M. M. (2023). Mobile bank from an Islamic economic perspective. Journal of World Science, 2(3), 341–349. https://doi.org/10.58344/jws.v2i3.241

Hadian, M., & Davoudi, P. (2016). Interest rates and financial instability. Journal of Islamic Finance, 5(1), 1–11. https://doi.org/10.12816/0027648

Hasanuddin, H. (2023). Legislation fatwa on guarantee services and its impact on sharia guarantee business. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 10(2), 609–626. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32083

Hidayatullah, M. S. (2020). Islamic economics and partial–total religiosity: A case study of Majlis Taklim in Banjarmasin. Islamuna Jurnal Studi Islam, 7(1), 36–55. https://doi.org/10.19105/islamuna.v7i1.3308

Iswanto, J., Mas'ut, M., & Dianto, A. Y. (2021). Implementation of maslahah in modern business practices. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 8(2), 121–128. https://doi.org/10.53429/jdes.v8i2.232

Kamal, I. M. (2021). Prepayment rebate in Islamic microfinance cost-plus sale: A descending rebate proposed approach. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(7), 965–978. https://doi.org/10.1108/jiabr-06-2020-0192

KAYA, İ. (2023). Islamic finance: Fit for purpose or mere replication? İslam Ekonomisi Dergisi, 3(2), 1–18. https://doi.org/10.55237/jie.1175883

Kurniawan, T., & Rahman, A. A. (2019). Project based sukuk (PBS) and its implementation in economic development in Indonesia. Al-Adalah, 16(1), 41–66. https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3988

Kusuma, K. A., Fauji, I., Futaqi, F. A., & Sobirov, B. (2023). BankZiska: A new hope for the unbanked and poor in Indonesia (hlm. 436–446). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_48

Latifah, F. N., & Maika, M. R. (2022). Buku ajar manajemen strategik bank syariah. https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-041-0

Maksum, M. (2023). The mechanism of avoiding riba in Islamic financial institutions: Experiences of Indonesia and Malaysia. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 22(2), 235. https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.6952

Marlina, L., Salafiyah, A. A., Fatoni, A., Nurismalatri, N., & Putra, P. (2023). Riba in Islamic economics and finance. Journal of Islamic Economic Literatures, 4(1). https://doi.org/10.58968/jiel.v4i1.224

Maulana, L., Arifin, S., Nawawi, I., Sudrajad, A. W., & Cahyaningsih, A. (2021). Prenuptial agreement in manuscript Serat Ambiya Pelemgadung, Sragen, Jawa Tengah. Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies, 7(1), 79–90. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v7i1.2957

Musjtari, D. N., Roro, F. S. R., & Setyowati, R. (2022). Islamic P2P lending as an alternative solution for the unfair conventional platform in Indonesia. UUM Journal of Legal Studies, 13. https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.1.2

Pamuji, A. E., Supandi, A. F., Ashlah, I., & Ashilah, K. (2022). Analysis of strategies of sharia financial institutions in dealing with ASEAN economic community competition. Proceeding of Saizu International Conference on Transdisciplinary Religious Studies, 151–162. https://doi.org/10.24090/icontrees.2022.238

Re-examining riba, dayn and bay' in light of the textual provisions: Concepts and interpretation. (2018). Ijarje Humanities & Social Sciences Journal, 1(2). https://doi.org/10.32898/ihssj.02/1.2article19

Safitri, G. D., Masruroh, N., & Munir, M. (2023). Online lending in the digital era in the perspective of Islamic economic law. Istinbath, 22(2), 257–266. https://doi.org/10.20414/ijhi.v22i2.623

Shamsudin, M. Y., Salamon, H., Abu-Hussin, M. F., & Muhamad, N. H. N. (2015). Islamic banking and finance: Traders not mere financial intermediary. Mediterranean Journal of Social Sciences. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n3p181

Sulong, J. (2018). Issues of shariah in Islamic loan in Malaysia: A review (hlm. 884–894). https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.12.03.90

Sup, D. F. A., & Suhendi, I. (2022). Konsep muqasah pada pembiayaan murabahah dalam perspektif fatwa DSN-MUI. Kodifikasia, 16(1), 53–73. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v16i1.3818

Ulama'i, A. H. A., Rahmawati, F., & Din, M. U. (2022). Riba in the perspective of sharia bank customers: A systematic literature review. Velocity Journal of Sharia Finance and Banking, 2(1), 73–90. https://doi.org/10.28918/velocity.v2i1.5422

Wahidahwati, W., Agustin, Y., Handayani, N., & Muhammad, M. (2023). Interpretive study: The meaning of rahn gold accounting practice in the perspective of Imam Bukhari and Muslim Hadith. El Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 11(2), 209–228. https://doi.org/10.18860/ed.v11i2.22444

Widodo, P., Abubakar, A., & Irham, M. (2023). The urgency of written evidence in debt transactions in the perspective of Islamic law. Al-Bayyinah, 7(1), 67–83. https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v7i1.3968