00569 - Local Currency Settlement (LCS) dalam Sistem Ekonomi Islam

Abstrak

Local Currency Settlement (LCS) merupakan mekanisme penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal yang semakin mendapat perhatian dalam konteks dedolarisasi global. Artikel ini mengkaji LCS dari perspektif ekonomi Islam secara komprehensif, meliputi dimensi historis, konseptual, fiqhiyah, dan praktis. Kajian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, termasuk fatwa DSN-MUI, kitab fiqh muamalah, dan literatur ekonomi Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa LCS memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam, mencakup larangan riba, keadilan (adl), kemaslahatan (maslahah), transparansi (amanah), dan penghindaran gharar. Secara fiqhiyah, transaksi pertukaran mata uang yang mendasari LCS dapat diakomodasi dalam kerangka al-sharf sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002, sepanjang dilakukan secara spot untuk keperluan perdagangan riil tanpa unsur spekulasi. LCS juga berkontribusi pada upaya dedolarisasi di kawasan ASEAN yang sejalan dengan cita-cita ekonomi Islam untuk menciptakan sistem pembayaran internasional yang lebih berkeadilan. Dengan pengembangan regulasi syariah yang tepat dan peningkatan literasi keuangan Islam, LCS berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Local Currency Settlement, Ekonomi Islam, Al-Sharf, Dedolarisasi, Fiqh Muamalah

Abstract

Local Currency Settlement (LCS) is a bilateral trade transaction settlement mechanism using local currencies that has gained increasing attention in the context of global de-dollarization. This article comprehensively examines LCS from an Islamic economics perspective, encompassing historical, conceptual, jurisprudential (fiqhiyah), and practical dimensions. The study employs a qualitative analysis method with a library research approach drawing on relevant primary and secondary sources, including DSN-MUI fatwas, classical fiqh muamalah texts, and contemporary Islamic economics literature. The findings indicate that LCS demonstrates strong compatibility with the fundamental principles of Islamic economics, including the prohibition of riba, justice (adl), public welfare (maslahah), transparency (amanah), and the avoidance of gharar. From a jurisprudential standpoint, the currency exchange transactions underlying LCS can be accommodated within the al-sharf framework as regulated by DSN-MUI Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002, provided they are conducted on a spot basis for genuine trade purposes without speculative elements. LCS also contributes to de-dollarization efforts in the ASEAN region, which aligns with the Islamic economics vision of establishing a more equitable international payment system. With appropriate Sharia regulatory development and enhanced Islamic financial literacy, LCS has the potential to become an important pillar in building an inclusive and sustainable Islamic economic system.

Keywords: Local Currency Settlement, Islamic Economics, Al-Sharf, De-dollarization, Fiqh Muamalah

1. Pendahuluan

Dalam lanskap ekonomi global yang semakin terintegrasi, sistem pembayaran internasional memainkan peran yang sangat krusial dalam memfasilitasi perdagangan lintas batas. Selama beberapa dekade, dominasi Dolar Amerika Serikat (USD) sebagai mata uang cadangan dan alat pembayaran internasional telah menjadi norma yang tidak terbantahkan. Namun, fenomena dedolarisasi yang semakin menguat di berbagai belahan dunia telah membuka peluang bagi munculnya alternatif sistem pembayaran yang lebih beragam dan berkeadilan (Mansoori & Ayub, 2022). Salah satu instrumen yang semakin mendapat perhatian adalah Local Currency Settlement (LCS), yakni mekanisme penyelesaian transaksi bilateral antara negara-negara dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing pihak, tanpa harus melalui konversi ke mata uang ketiga seperti USD (Fernando & Turnip, 2024).

Dari perspektif ekonomi Islam, LCS menawarkan dimensi yang sangat menarik untuk dikaji secara mendalam. Sistem ekonomi Islam dibangun di atas prinsip-prinsip fundamental yang mencakup larangan riba, keadilan dalam transaksi, transparansi, dan orientasi pada aktivitas ekonomi riil (Mansoori & Ayub, 2022). Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: sejauh mana LCS selaras dengan prinsip-prinsip tersebut? Apakah mekanisme penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal dapat diakomodasi dalam kerangka fiqh muamalah? Dan bagaimana LCS dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi yang menjadi cita-cita sistem ekonomi Islam?

Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara komprehensif dengan menganalisis LCS dari berbagai sudut pandang: historis, konseptual, fiqhiyah, dan praktis. Kajian ini juga akan menelaah bagaimana negara-negara Muslim, khususnya Indonesia, telah mengimplementasikan LCS dalam konteks kerja sama ekonomi regional, serta implikasinya bagi pengembangan sistem keuangan Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2. Konsep Dasar Local Currency Settlement (LCS)

2.1 Definisi dan Mekanisme LCS

Local Currency Settlement (LCS) adalah kerangka kerja sama antarnegara yang memungkinkan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dan investasi langsung menggunakan mata uang lokal masing-masing negara yang terlibat, tanpa harus mengonversi terlebih dahulu ke mata uang internasional seperti USD (Fernando & Turnip, 2024). Dalam konteks ASEAN, LCS berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan penyelesaian transaksi bilateral antara negara dalam satu kawasan Asia Tenggara dengan menggunakan mata uang masing-masing negara tersebut (Fernando & Turnip, 2024).

Kehadiran LCS dilatarbelakangi oleh inflasi global yang begitu tinggi akibat tensi geopolitik dan naiknya suku bunga dolar AS, sehingga situasi tersebut menjadi kesempatan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menggunakan mata uang lokal (Fernando & Turnip, 2024). Secara teknis, LCS bekerja melalui jaringan bank-bank yang ditunjuk (Appointed Cross Currency Dealer/ACCD) di masing-masing negara yang berpartisipasi, yang memfasilitasi konversi langsung antara dua mata uang lokal tanpa melalui mata uang perantara (Nofansya & Sidik, 2022).

Implementasi LCS memberikan berbagai manfaat kepada pelaku usaha, seperti biaya konversi transaksi valuta asing yang lebih efisien, tersedianya alternatif pembiayaan perdagangan dan investasi langsung dalam mata uang lokal (Moulida & Harahap, 2022). Kerja sama ini memperbolehkan penggunaan mata uang lokal setiap kali berlangsung transaksi perdagangan bilateral maupun investasi (Moulida & Harahap, 2022).

2.2 Perkembangan LCS di Kawasan ASEAN

Indonesia telah menjadi salah satu pelopor implementasi LCS di kawasan ASEAN. Kerja sama LCS Indonesia-Malaysia-Thailand merupakan kerja sama dalam memanfaatkan penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi perdagangan antara ketiga negara (Nofansya & Sidik, 2022). Perkembangan implementasi LCS framework antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand berhasil menunjukkan nilai dan tren positif sejak secara efektif dimulai pada 2018 (Nofansya & Sidik, 2022).

Dalam konteks kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2023, LCS menjadi salah satu agenda prioritas. Indonesia mengajak setiap anggota ASEAN untuk penggunaan LCS ini, karena akan menciptakan kondisi yang sesuai dengan tema KTT ASEAN tahun 2023, di mana Asia Tenggara berpotensi menjadi area episentrum pertumbuhan ekonomi kawasan sejak saat ini hingga masa mendatang (Fernando & Turnip, 2024). Tanpa hadirnya sistem pembayaran yang mudah seperti LCS, integrasi perdagangan dan finansial di ASEAN tidak mungkin terjadi (Fernando & Turnip, 2024).

Selain itu, LCS juga sebagai instrumen utama yang berdampak untuk memperkuat stabilitas mata uang di negara-negara Asia Tenggara itu sendiri, semakin mempermudah kegiatan ekspor-impor satu sama lain, dan terciptanya kemudahan pada proses masuknya arus modal asing di kawasan tersebut (Fernando & Turnip, 2024). Negara-negara anggota ASEAN juga menyepakati untuk mengurangi transaksi menggunakan dolar AS, dengan transaksi mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) (Kamil & Ridlo, 2023).

2.3 Tantangan Implementasi LCS

Meskipun menunjukkan perkembangan positif, kerja sama LCS masih memiliki serangkaian tantangan utama, yaitu terkait awareness. Hal ini yang membuat para pelaku ekspor-impor umumnya belum mengenal, enggan, dan ragu dalam memilih bertransaksi menggunakan LCS (Nofansya & Sidik, 2022). Akibatnya menghambat ketercapaian tujuan dan manfaat dari kerja sama LCS, sehingga manfaatnya relatif kecil dan kurang signifikan (Nofansya & Sidik, 2022).

Pelaku usaha sebagai aktor dalam melakukan transaksi perdagangan tentunya berperan penting dalam pelaksanaan LCS (Nofansya & Sidik, 2022). Untuk mendorong penggunaan LCS, diperlukan upaya penguatan peran stakeholder LCS melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Quick Wins, Strategic Communication Campaign dan National Task Force, serta mendorong pelaku usaha di sektor produk unggulan dan potensial dalam memilih LCS sebagai alternatif transaksi perdagangan (Nofansya & Sidik, 2022).

3. Landasan Teoritis: Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam

3.1 Konsep Uang dalam Islam

Untuk memahami LCS dalam perspektif ekonomi Islam, perlu terlebih dahulu dipahami bagaimana Islam memandang uang. Konsep uang dalam ekonomi Islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional (Gunawan, 2023). Dalam ekonomi Islam, uang merupakan aset publik, dalam arti harus beredar dan tidak boleh dibiarkan (tidak terpakai) dalam keadaan tidak menguntungkan, karena akan menghambat peredaran arus perekonomian (Ningsih et al., 2024).

Islam memandang uang sebagai konsep aliran (flow concept) dan kapital sebagai konsep stok (stock concept), sedangkan ilmu ekonomi konvensional memandang uang memiliki dua aspek yang simultan, yakni uang dan kapital sekaligus (Ningsih et al., 2024). Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang, uang bukan kapital (Gunawan, 2023). Uang adalah milik masyarakat (money is public goods). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian (Gunawan, 2023).

Konvensional memandang bahwa uang tidak hanya sebagai alat transaksi tetapi juga bisa diperdagangkan, uang merupakan komoditas, sedangkan Islam memandang uang hanyalah alat transaksi, bukan sebagai komoditas (Fawa'id, 2021). Perbedaan pandangan ini memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap bagaimana transaksi pertukaran mata uang harus dilakukan menurut prinsip-prinsip Islam.

3.2 Sejarah Mata Uang dalam Peradaban Islam

Sejarah mencatat bahwa peradaban Islam memiliki tradisi panjang dalam penggunaan mata uang. Dinar emas dan dirham perak adalah dua mata uang yang telah lama dipakai sebagai mata uang yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, dan telah dipakai jauh sebelum kedatangan Islam, yaitu sejak zaman Persia dan Romawi sebagai alat pembayaran (Rumasukun, 2019). Dua mata uang yang menjadi alat tukar pada masa awal pemerintahan Islam pertama kali berasal dari Kerajaan Romawi yaitu emas dan perak dari Kerajaan Persia dengan nilai tukar dinar ke dirham 1:10, kemudian beralih ke 1:35 (Ningsih et al., 2024).

Dalam konteks sejarah Nusantara, berdirinya institusi politik berasaskan Islam di paruh terakhir abad ke-13 serta resminya Islam sebagai agama yang dianut turut memberikan andil dalam terjadinya evolusi mata uang lokal yang ikut "terislamisasi" (Gumilar, 2021). Mata uang lokal beraksara Arab Melayu yang dikeluarkan kesultanan-kesultanan pada masa pra-kolonial menunjukkan betapa eratnya hubungan antara sistem moneter dan nilai-nilai Islam dalam peradaban Nusantara (Gumilar, 2021).

Penggunaan uang kertas sebagai uang yang tidak bernilai penuh sangat bermanfaat sekali, karena dalam penggunaan uang kertas ini dapat dilakukan pembayaran-pembayaran atau penyelesaian transaksi-transaksi dalam jumlah yang besar dengan mudah (Rumasukun, 2019). Lembaga-lembaga Islam internasional seperti International Fiqh Academy (IFA) Jeddah dan AAOIFI telah secara kategoris menyatakan bahwa mata uang kertas modern adalah seperti emas dan perak atau seperti dinar dan dirham lama, dan bahwa semua aturan riba al-fadl dan bai al-sarf (pertukaran uang dengan uang) berlaku padanya (Mansoori & Ayub, 2022).

3.3 Nilai Tukar dan Stabilitas Moneter dalam Islam

Nilai tukar mata uang merupakan aspek penting dalam sistem ekonomi Islam. Nilai tukar nominal, yaitu nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai daya saing suatu negara dengan negara lain (Putra, 2024). Fluktuasi nilai tukar yang tajam dapat menyebabkan bank-bank devisa mengalami kesulitan dalam mengelola aset dan kewajiban yang didominasi dalam mata uang asing (Rasiam, 2014).

Dari perspektif Al-Qur'an, sumber-sumber penyebab utama terjadinya inflasi tidak lain adalah akibat dari transaksi mata uang yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Zakiyah, 2019). Penggunaan mata uang yang menyimpang dari prinsip-prinsip Islam, termasuk menjadikan mata uang sebagai komoditas untuk meraih keuntungan spekulatif, merupakan salah satu akar masalah ketidakstabilan ekonomi (Zakiyah, 2019).

Negara yang utang luar negerinya banyak dalam mata uang asing, sedangkan arus pendapatan terbesarnya dalam mata uang lokal, akan mengalami keadaan yang disebut dengan currency mismatches (ketidaksepadanan mata uang). Ketidaksepadanan mata uang tersebut dapat membuat negara menjadi lebih peka (vulnerable) terhadap terjadinya depresiasi mata uang (Zakiyah, 2019). LCS hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan currency mismatches ini dengan memungkinkan transaksi langsung dalam mata uang lokal.

4. Transaksi Pertukaran Mata Uang (Al-Sharf) dalam Fiqh Muamalah

4.1 Definisi dan Dasar Hukum Al-Sharf

Transaksi pertukaran mata uang dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah al-sharf. Secara bahasa, sharf adalah jual beli naqdain baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang (Munir & Misno, 2022). Secara istilah, sharf berarti perjanjian jual beli mata uang asing, yang bisa ditransaksikan dengan sesama mata uang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya) (Munir & Misno, 2022).

Kegiatan perdagangan internasional selalu memerlukan transfer dan konversi mata uang dari satu negara ke negara lain. Hal ini disebabkan setiap negara merdeka di dunia ini mempunyai wewenang untuk menentukan mata uang yang digunakan dan nilai kursnya (nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain) (Sulhan, 2011; Suryani, 2013). Seandainya di dunia ini ada mata uang tunggal internasional, barangkali konversi mata uang yang satu dengan mata uang yang lain tidak diperlukan dalam melakukan perdagangan internasional (Sulhan, 2011; Suryani, 2013).

Jual beli mata uang pada prinsipnya adalah boleh dengan beberapa ketentuan: tidak untuk tujuan spekulasi atau untung-untungan, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga, dilakukan dengan at-taqabudh (secara tunai dan nilainya sama untuk barang sejenis), dan bila tidak sejenis maka harus sesuai dengan nilai kurs saat transaksi dilakukan dan secara tunai (Samsul, 2021). Menurut prinsip mu'amalah syariah, jual beli mata uang yang disetarakan dengan emas (dinar) dan perak (dirham) haruslah dilakukan dengan tunai/kontan (naqdan) agar terhindar dari transaksi ribawi (riba fadhl) (Samsul, 2021).

4.2 Syarat-Syarat Sahnya Transaksi Al-Sharf

Praktik jual beli mata uang (al-sharf) diperbolehkan dalam Islam jika dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak dan secara tunai (spot), tidak mengandung spekulasi, ada kebutuhan transaksi atau kesadaran (saving), dan jika transaksi dilakukan terhadap jenis mata uang yang sama maka harus memiliki nilai yang sama, dan jika berbeda harus dilakukan menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi (Sulhan, 2011).

Pada tahun 2002, muncul Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Ash-Sharf) yang membolehkan praktik jual beli mata uang (Ash-Sharf) dengan syarat-syarat tertentu (Farida, 2021). Fatwa DSN-MUI No. 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang menyebutkan beberapa jenis transaksi valuta asing, antara lain: spot yaitu suatu transaksi valuta asing secara cepat atau dalam kurun waktu selama dua hari dianggap sah karena penyelesaian yang tidak bisa dihindari (Dedi, 2023).

Transaksi spot dibolehkan menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional (Munir & Misno, 2022). Sementara itu, transaksi forward, swap, dan option tidak diperbolehkan karena tidak bersifat tunai dan mengandung unsur maisir (spekulasi) (Sulhan, 2011).

4.3 Jenis-Jenis Transaksi Valuta Asing dan Hukumnya

Aktivitas-aktivitas yang dapat dikategorikan dalam transaksi jual beli mata uang menurut Taqiyuddin an-Nabhani meliputi: (1) pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa seperti pertukaran uang kertas dinar baru dengan kertas dinar lama; (2) pertukaran mata uang asing seperti pertukaran dolar dengan Pound Mesir; (3) pembelian barang dengan uang tertentu serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing; (4) penjualan barang dengan mata uang, misalnya dengan dolar Australia; (5) penjualan promis (surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang) dengan mata uang tertentu; (6) penjualan saham dalam perseroan (Sulhan, 2011; Suryani, 2013).

Dalam praktiknya, ada berbagai macam bentuk jual beli mata uang terutama jual beli valuta asing. Akan tetapi, tidak semua bentuk yang ada tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam (Suryani, 2013). Jenis transaksi yang diperbolehkan hanya transaksi spot saja, adapun transaksi forward, swap, dan option tidak diperbolehkan (Suhartono & Nurwahida, 2021). Jasa pertukaran valuta asing yang disediakan oleh bank syariah telah sesuai dengan prinsip syariah karena telah memenuhi Fatwa No. 28/DSN-MUI/II/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) (Suhartono & Nurwahida, 2021).

4.4 Riba dalam Transaksi Pertukaran Mata Uang

Salah satu isu krusial dalam transaksi pertukaran mata uang adalah potensi riba. Ketentuan yang harus dipenuhi dalam tukar-menukar atau jual beli mata uang yang sejenis adalah berat timbangannya atau nilai uangnya sama dan setimbang. Sedangkan untuk tukar-menukar mata uang yang tidak sejenis, maka boleh dengan sesukanya, namun dengan ketentuan harus kontan dan serah terimanya harus berada di tempat. Jika ketentuan ini dilanggar, maka akan menimbulkan riba (Zakiyah, 2019).

Penundaan dalam penyerahan dari satu pihak akan menimbulkan riba. Aturan riba al-fadl yang berkaitan dengan uang dan satuan moneter relevan dan penting bahkan hingga hari ini karena banyak jenis transaksi bisnis yang dilakukan di pasar keuangan yang melibatkan pertukaran mata uang (Mansoori & Ayub, 2022). AAOIFI tidak mengizinkan penjualan kredit unit moneter dan salam dalam mata uang (Mansoori & Ayub, 2022).

Dalam konteks LCS, transaksi yang dilakukan adalah pertukaran mata uang lokal secara langsung (spot) untuk keperluan perdagangan riil, bukan untuk spekulasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip al-sharf yang diperbolehkan dalam Islam, karena transaksi dilakukan secara tunai dan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan yang nyata.

5. LCS dalam Kerangka Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

5.1 LCS dan Prinsip Larangan Riba

Salah satu prinsip fundamental ekonomi Islam adalah larangan riba dalam segala bentuknya. Sistem ekonomi dan keuangan Islam didasarkan pada aktivitas ekonomi riil (Mansoori & Ayub, 2022). LCS, sebagai mekanisme penyelesaian transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal, pada dasarnya mendukung prinsip ini karena beberapa hal berikut.

Pertama, LCS memfasilitasi transaksi perdagangan riil (ekspor-impor) antarnegara, bukan transaksi spekulatif. Perdagangan internasional terjadi dengan menggunakan mata uang yang berbeda, dan melalui mekanisme perdagangan internasional, terjadi permintaan dan penawaran mata uang guna membiayai transaksinya (Farida, 2021). LCS memungkinkan transaksi ini dilakukan secara lebih efisien tanpa harus melalui mata uang perantara yang dapat menambah biaya dan risiko.

Kedua, LCS mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan berbasis bunga yang dominan dalam transaksi internasional berbasis USD. Dominasi dolar AS dalam perdagangan internasional telah menciptakan ketergantungan yang dapat merugikan negara-negara berkembang, terutama ketika terjadi fluktuasi nilai tukar yang tajam (Zakiyah, 2019). LCS menawarkan alternatif yang lebih berkeadilan.

Ketiga, dalam perspektif Islam, uang hanyalah alat transaksi, bukan komoditas (Fawa'id, 2021). LCS mendukung pandangan ini dengan menjadikan mata uang lokal sebagai alat fasilitasi perdagangan riil, bukan sebagai objek spekulasi.

5.2 LCS dan Prinsip Keadilan (Adl)

Keadilan merupakan salah satu pilar utama ekonomi Islam. Dalam konteks perdagangan internasional, dominasi satu mata uang (USD) sebagai alat pembayaran global telah menciptakan ketidakseimbangan yang dapat merugikan negara-negara yang mata uangnya lebih lemah. Ketika impor meningkat, permintaan terhadap mata uang negara lain meningkat sehingga menyebabkan nilai mata uang domestik turun (Simatupang et al., 2023).

LCS menawarkan solusi yang lebih berkeadilan dengan memungkinkan setiap negara menggunakan mata uangnya sendiri dalam transaksi bilateral. Hal ini mengurangi tekanan pada mata uang lokal dan memberikan kedudukan yang lebih setara bagi semua pihak yang bertransaksi. Dalam Islam, keadilan dalam transaksi merupakan syarat mutlak sahnya suatu akad, dan LCS berkontribusi pada terwujudnya keadilan ini dalam skala internasional.

5.3 LCS dan Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

Prinsip kemaslahatan dalam ekonomi Islam menghendaki bahwa setiap kebijakan dan transaksi ekonomi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. LCS memberikan berbagai manfaat konkret yang sejalan dengan prinsip ini.

Pertama, LCS mengurangi biaya transaksi. Biaya konversi transaksi valuta asing yang lebih efisien merupakan salah satu manfaat utama LCS (Moulida & Harahap, 2022). Pengurangan biaya ini secara langsung meningkatkan efisiensi perdagangan dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang selama ini terbebani oleh biaya konversi mata uang yang tinggi.

Kedua, LCS memperkuat stabilitas ekonomi. LCS sebagai instrumen utama yang berdampak untuk memperkuat stabilitas mata uang di negara-negara Asia Tenggara (Fernando & Turnip, 2024). Stabilitas mata uang merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Ketiga, LCS mendorong integrasi ekonomi regional. Tanpa hadirnya sistem pembayaran yang mudah seperti LCS, integrasi perdagangan dan finansial di ASEAN tidak mungkin terjadi (Fernando & Turnip, 2024). Integrasi ekonomi yang lebih kuat akan menciptakan pasar yang lebih besar dan peluang yang lebih luas bagi semua pihak.

5.4 LCS dan Prinsip Transparansi (Amanah)

Transparansi dan kejujuran dalam transaksi merupakan nilai-nilai inti dalam ekonomi Islam. LCS, dengan mekanismenya yang terstruktur dan diawasi oleh bank sentral masing-masing negara, menawarkan tingkat transparansi yang lebih tinggi dibandingkan transaksi melalui pasar valuta asing yang tidak terregulasi. Mekanisme kliring yang teratur dan terdokumentasi dengan baik memastikan bahwa setiap transaksi dapat dilacak dan diverifikasi (Putri & Dewi, 2019).

5.5 LCS dan Prinsip Menghindari Gharar (Ketidakpastian)

Islam melarang transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Salah satu risiko utama dalam perdagangan internasional adalah risiko nilai tukar, yaitu ketidakpastian mengenai nilai mata uang di masa depan. LCS membantu mengurangi risiko ini dengan memungkinkan transaksi dalam mata uang lokal, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir tentang fluktuasi nilai tukar terhadap mata uang ketiga.

Dalam konteks manajemen risiko nilai tukar, Islam memperbolehkan lindung nilai syariah (Islamic hedging) untuk tujuan perlindungan dari risiko, bukan spekulasi. Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah mengatur mekanisme ini (Farida, 2021). LCS dapat dilihat sebagai bentuk alami dari manajemen risiko nilai tukar yang sesuai dengan prinsip syariah, karena mengeliminasi risiko konversi ke mata uang ketiga.

6. Aspek Hukum LCS dalam Perspektif Islam

6.1 Status Hukum Penggunaan Mata Uang Lokal

Dalam perspektif fiqh muamalah, penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan memiliki landasan yang kuat. Ketika mata uang yang digunakan dalam kesepakatan bisnis tidak disebutkan saat sebuah kontrak dibuat, maka mata uang tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan ('urf), yaitu mata uang yang digunakan di pasar (Fanani, 2015). Jika di pasar ada beberapa mata uang yang beredar, maka mata uang yang paling banyak digunakan dan diterima para pengusahalah yang dipandang patut dipergunakan (Fanani, 2015).

Prinsip 'urf (kebiasaan) dalam fiqh Islam mengakui bahwa praktik-praktik yang telah menjadi kebiasaan umum dalam masyarakat dapat menjadi dasar hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang fundamental. LCS, sebagai kerangka kerja sama yang disepakati oleh negara-negara yang terlibat, dapat dipandang sebagai bentuk 'urf dalam konteks perdagangan internasional modern.

6.2 Kewajiban Penggunaan Mata Uang Nasional

Dari perspektif hukum positif, setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di wilayah Indonesia diwajibkan menggunakan mata uang rupiah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Rafika et al., 2022). Namun, terdapat pengecualian untuk transaksi perdagangan internasional yang sebelumnya diperjanjikan atau kerja sama terlebih dahulu untuk menggunakan mata uang lokal (Rafika et al., 2022).

Indonesia, Malaysia, dan Thailand melakukan kerja sama Local Currency Settlement Framework (LCS), yaitu kerja sama untuk menggunakan mata uang lokal (Rafika et al., 2022). Transaksi ini tidak termasuk tindak pidana pelanggaran karena merupakan transaksi perdagangan internasional yang sebelumnya diperjanjikan atau kerja sama terlebih dahulu untuk menggunakan mata uang lokal (Rafika et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa LCS memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia.

6.3 Fatwa dan Regulasi Syariah terkait LCS

Dalam konteks regulasi syariah, transaksi pertukaran mata uang yang mendasari LCS telah diatur secara komprehensif oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) menjadi landasan utama bagi transaksi pertukaran mata uang dalam sistem keuangan Islam Indonesia (Dedi, 2023; Farida, 2021).

Fatwa ini membolehkan transaksi spot dalam jual beli mata uang, yang merupakan jenis transaksi yang paling relevan dengan mekanisme LCS. Transaksi spot dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional (Munir & Misno, 2022). Dengan demikian, transaksi LCS yang dilakukan secara spot untuk keperluan perdagangan riil dapat diakomodasi dalam kerangka fatwa ini.

Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawuth Al-Islam/Islamic Hedging) atas Nilai Tukar juga relevan dalam konteks LCS, terutama untuk aspek manajemen risiko nilai tukar yang mungkin timbul dalam transaksi perdagangan internasional (Farida, 2021).

6.4 Pandangan Ulama tentang Mata Uang Lokal dalam Akad

Dalam khazanah fiqh klasik, terdapat diskusi yang menarik tentang penggunaan mata uang lokal dalam berbagai akad. Berdasarkan pandangan para fuqaha dalam mazhab Maliki, termasuk Ibn Rusyd dan Syafi'i, tidak membolehkan penggunaan al-fulus (mata uang lokal) atau jenis mata uang yang tidak diakui sebagai modal dalam akad al-mudharabah (Supriadi & Thamrin, 2021; Thabrani, 2014). Namun, pandangan ini berkaitan dengan konteks spesifik akad mudharabah, bukan dengan transaksi perdagangan umum.

Dalam konteks perdagangan umum, penggunaan mata uang lokal yang berlaku di suatu wilayah adalah sah dan diakui dalam fiqh muamalah. Mata uang yang dibatasi secara lokal (biasanya uang tembaga disebut fulus) digunakan untuk mata uang kecil transaksi yang nilainya didasarkan pada hubungan sosial yang erat antara pedagang dan kepercayaan berdasarkan tautan pribadi (Fawa'id, 2021). Oleh karena itu, ia digunakan dalam jaringan kecil orang di mana kontrol sosial menjamin nilai tukar sebagai praktik adat ('urf) (Fawa'id, 2021).

7. LCS dan Dedolarisasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

7.1 Fenomena Dedolarisasi Global

Fenomena dedolarisasi yang semakin menguat di berbagai belahan dunia memunculkan peluang mata uang negara lain menggantikan dolar AS sebagai mata uang global (Kamil & Ridlo, 2023). Sejumlah media melaporkan bahwa banyak negara sedang berusaha untuk mendevaluasi mata uangnya. Fenomena ini telah menyebabkan depresiasi dolar terhadap mata uang lokal (Kamil & Ridlo, 2023).

Menurut data yang tersedia, pada akhir Maret 2023, penggunaan renminbi dalam pembayaran dan penerimaan lintas batas telah mencapai 48,4%, sementara dolar AS telah turun menjadi 46,7% (Kamil & Ridlo, 2023). BRICS bahkan sedang mempersiapkan peluncuran mata uang baru guna mengurangi penggunaan dolar AS (Kamil & Ridlo, 2023). Selain BRICS, negara-negara anggota ASEAN juga menyepakati untuk mengurangi transaksi menggunakan dolar AS, dengan transaksi mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) (Kamil & Ridlo, 2023).

7.2 Peluang Kebangkitan Dinar dalam Konteks Dedolarisasi

Fenomena dedolarisasi juga membuka peluang bagi sistem ekonomi Islam untuk mengembalikan dinar (emas) sebagai alat tukar perdagangan internasional (Kamil & Ridlo, 2023). Tentunya sistem ekonomi Islam juga berpeluang mengembalikan dinar (emas) sebagai alat tukar perdagangan internasional (Kamil & Ridlo, 2023). Beberapa ulama ekonom Islam seperti Syaikh Ahmad al-Husaini, Syaikh Muhammad Amin al-Syantiq, Syaikh Salim binti Abdullah Samir, dan Habib Abdullah binti Sumayth membolehkan penggunaan dinar dalam perdagangan internasional (Kamil & Ridlo, 2023).

Dalam konteks ini, LCS dapat dipandang sebagai langkah transisi menuju sistem pembayaran internasional yang lebih beragam dan berkeadilan. Sementara penggunaan dinar emas sebagai mata uang internasional masih dalam tahap wacana dan perencanaan, LCS menawarkan solusi praktis yang dapat diimplementasikan dalam jangka pendek untuk mengurangi ketergantungan pada USD.

7.3 LCS sebagai Alternatif Sistem Pembayaran Islam

Dalam konteks yang lebih luas, LCS dapat dilihat sebagai bagian dari upaya membangun sistem pembayaran internasional yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sistem ekonomi Islam dibangun di atas prinsip bahwa sistem ekonomi dan keuangan Islam didasarkan pada aktivitas ekonomi riil (Mansoori & Ayub, 2022). LCS, dengan memfasilitasi perdagangan riil antarnegara menggunakan mata uang lokal, sejalan dengan prinsip ini.

Selain itu, ada juga gagasan tentang sistem moneter Islam alternatif yang lebih komprehensif. Sebuah sistem moneter alternatif Islam yang diusulkan adalah sistem di mana uang diciptakan dari akar rumput rantai pasokan berdasarkan upaya kerja dan dapat diakses oleh masyarakat selama mereka menawarkan barang dan jasa yang diminta oleh orang lain (Gündoğdu, 2020). Sistem yang diusulkan ini memperluas konsep mata uang komplementer dunia nyata dari barter ke platform perdagangan elektronik holistik, yang mencakup alternatif barter berantai, gudang berlisensi, dan tanda terima gudang elektronik dalam praktik keuangan mikro Islam, sehingga memfasilitasi perdagangan lintas batas dan pembayaran perdagangan internasional (Gündoğdu, 2020).

8. Implementasi LCS dalam Perbankan Syariah

8.1 Peran Bank Syariah dalam Fasilitasi LCS

Bank syariah memiliki peran strategis dalam implementasi LCS. Sebagai lembaga intermediasi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, bank syariah dapat menjadi jembatan antara pelaku usaha yang ingin memanfaatkan LCS dengan sistem pembayaran internasional. Perbankan, tak terkecuali bank syariah, memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran (Rusdan, 2016).

Dalam konteks LCS, bank syariah yang ditunjuk sebagai Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) dapat memfasilitasi konversi langsung antara dua mata uang lokal. Transaksi ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip al-sharf yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI, yaitu secara spot (tunai) dan untuk keperluan perdagangan riil, bukan spekulasi (Suhartono & Nurwahida, 2021).

8.2 Manajemen Risiko Nilai Tukar dalam Bank Syariah

Salah satu tantangan utama dalam implementasi LCS bagi bank syariah adalah manajemen risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar valuta asing (foreign exchange risk) timbul bila bank mengambil posisi dalam mata uang asing (Rusdan, 2016). Risiko kurs ini akan meningkat bila jumlah posisi yang diambil semakin besar (Rusdan, 2016).

Di saat bank berada pada posisi beli (overbought position/long position), kerugian akan terjadi bila nilai tukar mata uang lokal (currency base) cenderung naik (menguat), dan sebaliknya pada saat bank berada pada posisi jual (oversold position/short position), kerugian akan terjadi apabila mata uang lokal cenderung turun (melemah) (Rusdan, 2016).

Untuk mengelola risiko ini, bank syariah dapat menggunakan instrumen lindung nilai syariah yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015. Dalam konteks LCS, manajemen risiko nilai tukar yang sesuai syariah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan kerugian yang tidak perlu.

8.3 Teknologi Blockchain dalam Mendukung LCS Syariah

Perkembangan teknologi blockchain menawarkan peluang menarik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi LCS dalam konteks perbankan syariah. Blockchain adalah teknologi keuangan yang menjanjikan yang dapat menghilangkan kemungkinan transaksi penipuan dengan membuat transaksi tidak dapat diubah, dapat diverifikasi, dan dapat dilacak (Amin et al., 2023). Blockchain dapat berfungsi dalam menegakkan aturan pertukaran dalam transaksi tunai untuk mata uang dan/atau komoditas yang sah (Amin et al., 2023).

Implementasi blockchain dalam keuangan Islam akan mengubah sifat kontrak klasik yang digunakan dalam keuangan Islam menjadi bentuk kontrak pintar (smart contract). Inovasi ini akan berkontribusi pada transparansi yang lebih besar, dan dengan arsitektur yang tepat, mereka dapat mengubah nilai-nilai di mana institusi bank dibangun (Amin et al., 2023). Dalam konteks LCS, teknologi blockchain dapat memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

9. LCS dan Perdagangan Internasional dalam Perspektif Islam

9.1 Perdagangan Internasional dalam Islam

Islam tidak melarang perdagangan internasional; sebaliknya, Islam mendorong aktivitas perdagangan yang adil dan saling menguntungkan. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang ditentukan oleh sejumlah faktor termasuk nilai impor dan ekspornya, yang memengaruhi neraca perdagangannya, dapat digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilannya (Simatupang et al., 2023). Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa ekspor mendorong kemajuan ekonomi karena mereka menyediakan devisa yang bisa dimanfaatkan untuk membayar impor dan memperluas sektor rumah tangga (Simatupang et al., 2023).

Dalam konteks Islam, perdagangan internasional harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan. LCS mendukung prinsip-prinsip ini dengan menciptakan mekanisme pembayaran yang lebih efisien dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional.

9.2 Peran LCS dalam Memperkuat Perdagangan Bilateral

LCS memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat perdagangan bilateral antarnegara. Pelaksanaan LCS Indonesia, Malaysia, dan Thailand sudah menunjukkan perkembangan yang baik dengan adanya tren positif dari kenaikan nilai transaksi sejak efektif dilaksanakan pada tahun 2018 (Nofansya & Sidik, 2022). Namun, perkembangan tersebut belum membawa dampak yang signifikan apabila dibandingkan dengan transaksi total perdagangan yang dilakukan oleh ketiga negara (Nofansya & Sidik, 2022).

Untuk mendorong penggunaan LCS dalam memperkuat perdagangan, setidaknya terdapat dua upaya yang dapat dilakukan: (1) penguatan peran stakeholder LCS melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Quick Wins, Strategic Communication Campaign, dan National Task Force; (2) mendorong pelaku usaha di sektor produk unggulan dan potensial dalam memilih LCS sebagai alternatif transaksi perdagangan (Nofansya & Sidik, 2022).

9.3 LCS dan Penentuan Mata Uang Internasional

Dari perspektif ekonomi, pilihan mata uang internasional terkait dengan syarat perdagangan, kebijakan moneter, dan perkembangan pasar keuangan (Liu et al., 2019). Perdagangan membutuhkan waktu yang lama, dan kurangnya kepercayaan membuat importir dan eksportir bergantung pada pembiayaan yang dimediasi oleh bank (Liu et al., 2019). Pilihan mata uang internasional terkait dengan syarat perdagangan, kebijakan moneter, dan perkembangan pasar keuangan (Liu et al., 2019).

LCS menawarkan alternatif yang menarik dalam konteks ini, dengan memungkinkan negara-negara untuk menggunakan mata uang lokal mereka sendiri dalam transaksi bilateral, sehingga mengurangi ketergantungan pada mata uang internasional tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menghendaki keadilan dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi antarnegara.

10. Tantangan dan Prospek LCS dalam Sistem Ekonomi Islam

10.1 Tantangan Implementasi LCS dari Perspektif Islam

Meskipun LCS menawarkan berbagai manfaat yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi.

Pertama, tantangan regulasi. Implementasi LCS memerlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan harmonis antara negara-negara yang terlibat. Dalam konteks Islam, regulasi ini harus memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba dan gharar.

Kedua, tantangan kesadaran dan literasi. Kerja sama LCS masih memiliki tantangan utama terkait awareness. Para pelaku ekspor-impor umumnya belum mengenal, enggan, dan ragu dalam memilih bertransaksi menggunakan LCS (Nofansya & Sidik, 2022). Peningkatan literasi keuangan syariah, termasuk pemahaman tentang LCS, menjadi sangat penting.

Ketiga, tantangan infrastruktur. Implementasi LCS memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk sistem pembayaran yang terintegrasi antarnegara. Indonesia juga memegang tanggung jawab lebih dalam menangani kendala promosi maupun penggunaan QR Code Lintas Batas sebagai teknologi yang akan mempermudah transaksi mata uang lokal bagi ASEAN (Fernando & Turnip, 2024).

Keempat, tantangan volatilitas nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar antara mata uang lokal dapat menimbulkan risiko bagi pelaku usaha. Manajemen risiko nilai tukar yang sesuai syariah menjadi sangat penting dalam konteks ini.

10.2 Prospek LCS dalam Pengembangan Ekonomi Islam

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, prospek LCS dalam konteks pengembangan ekonomi Islam sangat menjanjikan. Beberapa faktor yang mendukung prospek positif ini antara lain:

Pertama, momentum dedolarisasi global. Fenomena dedolarisasi yang semakin menguat memberikan momentum yang tepat bagi pengembangan LCS. Negara-negara anggota ASEAN juga menyepakati untuk mengurangi transaksi menggunakan dolar AS, dengan transaksi mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) (Kamil & Ridlo, 2023).

Kedua, dukungan institusional. Implementasi LCS mendapat dukungan kuat dari bank sentral dan pemerintah negara-negara yang terlibat. Bank Indonesia, sebagai bank sentral Indonesia, telah aktif mendorong penggunaan LCS sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pembayaran nasional dan regional (Moulida & Harahap, 2022).

Ketiga, potensi integrasi dengan keuangan Islam. LCS memiliki potensi besar untuk diintegrasikan dengan sistem keuangan Islam yang semakin berkembang. Pengembangan instrumen keuangan Islam yang mendukung LCS, seperti Islamic hedging dan produk-produk perbankan syariah yang memfasilitasi transaksi LCS, dapat memperkuat ekosistem keuangan Islam secara keseluruhan.

Keempat, kontribusi pada stabilitas ekonomi. LCS berkontribusi pada stabilitas ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing dan memperkuat nilai tukar mata uang lokal. Stabilitas ekonomi merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam.

10.3 Rekomendasi Pengembangan LCS dalam Kerangka Ekonomi Islam

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk pengembangan LCS dalam kerangka ekonomi Islam.

Pertama, perlu dikembangkan kerangka regulasi syariah yang komprehensif untuk LCS, yang mencakup standar akad, mekanisme penyelesaian sengketa, dan pengawasan syariah. Lembaga-lembaga seperti DSN-MUI dan AAOIFI dapat berperan penting dalam pengembangan standar ini.

Kedua, perlu ditingkatkan literasi keuangan syariah terkait LCS di kalangan pelaku usaha, terutama UMKM yang memiliki potensi besar untuk memanfaatkan LCS dalam perdagangan internasional.

Ketiga, perlu dikembangkan produk-produk perbankan syariah yang secara khusus dirancang untuk mendukung transaksi LCS, termasuk instrumen lindung nilai syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Keempat, perlu diperkuat kerja sama antara lembaga-lembaga keuangan Islam di negara-negara yang terlibat dalam LCS untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan standar syariah yang disepakati bersama.

11. Kesimpulan

Local Currency Settlement (LCS) merupakan mekanisme penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal yang menawarkan berbagai manfaat ekonomi yang signifikan. Dari perspektif ekonomi Islam, LCS memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip fundamental sistem ekonomi Islam, termasuk larangan riba, keadilan dalam transaksi, kemaslahatan, dan orientasi pada aktivitas ekonomi riil.

Secara fiqhiyah, transaksi pertukaran mata uang yang mendasari LCS dapat diakomodasi dalam kerangka al-sharf yang telah diatur secara komprehensif dalam Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002. Transaksi LCS yang dilakukan secara spot untuk keperluan perdagangan riil, tanpa unsur spekulasi, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam fatwa tersebut (Farida, 2021; Munir & Misno, 2022).

LCS juga berkontribusi pada upaya dedolarisasi yang semakin menguat di kawasan ASEAN dan dunia, yang sejalan dengan cita-cita ekonomi Islam untuk menciptakan sistem pembayaran internasional yang lebih berkeadilan dan tidak didominasi oleh satu mata uang tertentu (Fernando & Turnip, 2024; Kamil & Ridlo, 2023). Dalam konteks ini, LCS dapat dipandang sebagai langkah transisi menuju sistem pembayaran internasional yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, prospek LCS dalam konteks pengembangan ekonomi Islam sangat menjanjikan. Dengan dukungan regulasi yang tepat, peningkatan literasi keuangan syariah, dan pengembangan produk-produk perbankan syariah yang mendukung LCS, mekanisme ini dapat menjadi salah satu pilar penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, LCS bukan sekadar instrumen teknis dalam sistem pembayaran internasional, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai keadilan dan keseimbangan yang menjadi inti dari sistem ekonomi Islam. Dengan mengintegrasikan LCS ke dalam kerangka ekonomi Islam yang lebih luas, umat Islam dapat berkontribusi pada pembangunan sistem ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan, sesuai dengan misi Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.

Daftar Referensi

Amin, W. L. M., Ali, S. A. M., Ali, S. A. M., Jusoh, N. S., & Zulfakar, M. M. (2023). Blockchain technology a structural shifts in banking sector: Consumer-oriented measures. International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences, 13(2). https://doi.org/10.6007/ijarafms/v13-i2/18019

Dedi, M. (2023). Relevansi Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) di era digital. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah Hukum dan Filantropi, 5(1), 25–39. https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v5i1.6532

Fanani, A. (2015). Akar, posisi, dan aplikasi adat dalam hukum. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 14(2), 231–250. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i2.231-250

Farida, A. (2021). Analisis mekanisme jual beli mata uang (Al-Sharf) menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002. Malia, 12(2), 137–150. https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2659

Fawa'id, M. W. (2021). Uang dalam pandangan konvensional dan Islam. Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance, 1(1), 22–46. https://doi.org/10.30762/almuhasib.v1i1.62

Fernando, J., & Turnip, E. Y. (2024). Peluang Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 dalam mempromosikan penggunaan Local Currency Settlement dan QR Code Lintas Batas terkait transaksi perdagangan di Asia Tenggara. Jurnal Sentris, 4(2), 114–134. https://doi.org/10.26593/sentris.v4i2.7124.114-134

Gumilar, A. (2021). Use of Malay-Arabic scriptures of Jawi/Pegon in number of ancient metal currencies in Indonesia from pre-independence to early independence. Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan, 2(1), 1–19. https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v2i1.21

Gunawan, S. (2023). Konsep dan teori uang dalam perspektif Islam. OSF Preprint. https://doi.org/10.31219/osf.io/wd9az

Gündoğdu, A. Ş. (2020). Exploring novel Islamic monetary system. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(2), 440–456. https://doi.org/10.1108/jiabr-12-2017-0180

Kamil, M. A., & Ridlo, M. R. (2023). Dedolarisasi: Momentum kebangkitan dinar. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 6(2), 220–230. https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.6185

Liu, T., Lu, D., & Woo, W. T. (2019). Trade, finance and international currency. Journal of Economic Behavior & Organization, 164, 374–413. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.06.004

Mansoori, M. T., & Ayub, M. (2022). [Judul artikel]. Journal of Islamic Business and Management (JIBM), 12(01). https://doi.org/10.26501/jibm/2021.1201

Moulida, M., & Harahap, R. S. P. (2022). Pengaruh spillover effect terhadap return saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (studi kasus pada BUMN). Jovishe: Journal of Visionary Sharia Economy, 1(1), 25–39. https://doi.org/10.57255/jovishe.v1i1.75

Munir, M. T., & Misno. (2022). Foreign exchange trading menurut Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). An Nuqud, 1(2), 69–82. https://doi.org/10.51192/annuqud.v1i2.358

Ningsih, R., Setiabudi, B. K., & Zain, M. A. (2024). Analysis of the influence of Sharia monetary policy on economic development in Indonesia. Al-Fadilah: Islamic Economics Journal, 2(1), 39–51. https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.18

Nofansya, A., & Sidik, H. (2022). Kerja sama ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand: Penguatan Local Currency Settlement (LCS) Framework dalam memfasilitasi perdagangan. Padjadjaran Journal of International Relations, 4(2), 164–186. https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.40478

Putra, R. F. (2024). Konsep nilai tukar rupiah, aliran modal asing, dan kebijakan moneter dalam tinjauan perspektif Islam. Al-Ittifaq: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2), 61–75. https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v4i2.11311

Putri, J., & Dewi, R. S. (2019). Analisis mekanisme kliring pada Kantor Perwakilan (KPW) Bank Indonesia (BI) Lhokseumawe. At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, 1(2), 1–18. https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v1i2.713

Rafika, A. T., Iriyanto, E., & Nugroho, F. M. (2022). Perlindungan hukum pidana terhadap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran menggunakan mata uang rupiah di Indonesia. Journal Economic & Business Law Review, 2(2), 145–160. https://doi.org/10.19184/jeblr.v2i2.28987

Rasiam, R. (2014). Rasionalisasi pengharaman bunga bank. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), 145–161. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.145-161

Rumasukun, M. A. (2019). Analisis uang wariq dalam sosiologi ilmu pengetahuan. Islamic Economics Journal, 5(1), 55–70. https://doi.org/10.21111/iej.v5i1.3667

Rusdan, R. (2016). Urgensi manajemen pengawasan risiko bank syariah. Palapa, 4(2), 85–103. https://doi.org/10.36088/palapa.v4i2.26

Samsul, S. (2021). Perdagangan valas dalam pandangan aspek hukum muamalah. OSF Preprint. https://doi.org/10.31219/osf.io/2t9rz

Simatupang, N., Siregar, N., & Suhairi, S. (2023). Manajemen ekspor dan impor global. Jurnal Minfo Polgan, 12(2), 2480–2484. https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13299

Suhartono, S., & Nurwahida, N. (2021). Transaksi mata uang asing (Al-Sharf) dalam perspektif Islam pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 5(1), 34–47. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.19674

Sulhan, M. (2011). Transaksi valuta asing (Al-Sharf) dalam perspektif Islam. Iqtishoduna, 3(2). https://doi.org/10.18860/iq.v3i2.257

Supriadi, S., & Thamrin, H. (2021). Pemikiran Ibnu Rusyd tentang ekonomi Islam. Tamaddun Ummah (JTU), 1(2), 57–65. https://doi.org/10.57113/jtu.v1i2.97

Suryani, S. (2013). Transaksi valuta asing sarf dalam konsepsi fikih mu'amalah. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 13(2), 253–268. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i2.253-268

Thabrani, A. M. (2014). Mudharabah perspektif Averroes (studi analisis kitab Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid). Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.362

Zakiyah, K. (2019). The role of controlling inflation in the perspective of Al-Qur'an. TIJAB (The International Journal of Applied Business), 2(1), 20–28. https://doi.org/10.20473/tijab.v2.i1.2018.20-28