00568 - Liabilitas pada Perbankan Syariah: Kajian Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA Daftar Buku Terbitan Formulir Data Penulis Buku Layanan Penerbitan ISBN Buku Layanan Konversi Hasil Penelitian, PkM, Skripsi, Tesis, & Disertasi menjadi Buku Layanan Pengurusan HaKI Karya Ilmiah Layanan Indeksasi Google Play Books Layanan Penambahan Sitasi Artikel di Google Scholar Layanan Indeksasi Artikel Bebas, Opini, Catatan Akademik di Google Scholar ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini

Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto 

Abstrak

Perbankan syariah telah berkembang pesat dalam lanskap keuangan global dengan karakteristik yang membedakannya secara fundamental dari perbankan konvensional, terutama dalam hal struktur liabilitas. Artikel ini mengkaji secara komprehensif berbagai aspek liabilitas pada perbankan syariah, mencakup definisi dan klasifikasi, instrumen-instrumen liabilitas, tantangan pengelolaan likuiditas, kerangka regulasi dan tata kelola, serta manajemen risiko. Kajian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis terhadap berbagai sumber ilmiah bereputasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa liabilitas perbankan syariah memiliki keunikan struktural melalui instrumen Profit Sharing Investment Accounts (PSIAs) berbasis mudarabah yang menciptakan hubungan berbagi risiko antara bank dan pemegang dana. Manajemen likuiditas merupakan tantangan kritis yang memerlukan pengembangan instrumen dan infrastruktur likuiditas syariah yang lebih komprehensif. Risiko kepatuhan syariah merupakan risiko unik yang harus dikelola secara khusus karena ketidakpatuhan dapat memicu penarikan dana besar-besaran. Tata kelola yang efektif melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta kerangka regulasi yang adaptif merupakan prasyarat untuk pengelolaan liabilitas yang sehat. Inovasi teknologi dan keuangan berkelanjutan membuka peluang baru bagi pengembangan produk liabilitas syariah yang lebih inklusif dan efisien.

Kata Kunci: Liabilitas Syariah; Perbankan Islam; Manajemen Risiko; Profit Sharing Investment Accounts; Likuiditas

Abstract

Islamic banking has grown rapidly in the global financial landscape with characteristics that fundamentally distinguish it from conventional banking, particularly in terms of liability structure. This article comprehensively examines various aspects of liabilities in Islamic banking, covering definitions and classifications, liability instruments, liquidity management challenges, regulatory and governance frameworks, and risk management. The study employs a systematic literature review approach drawing on various reputable scientific sources. The findings indicate that Islamic banking liabilities possess unique structural characteristics through mudarabah-based Profit Sharing Investment Accounts (PSIAs), which create a risk-sharing relationship between banks and fund holders. Liquidity management represents a critical challenge requiring the development of more comprehensive Islamic liquidity instruments and infrastructure. Shariah non-compliance risk is a unique risk that must be managed specifically, as non-compliance can trigger mass fund withdrawals. Effective governance through the Shariah Supervisory Board (SSB) and an adaptive regulatory framework are prerequisites for sound liability management. Technological innovation and sustainable finance open new opportunities for the development of more inclusive and efficient Islamic liability products.

Keywords: Islamic Liabilities; Islamic Banking; Risk Management; Profit Sharing Investment Accounts; Liquidity

1. Pendahuluan

Perbankan syariah telah berkembang pesat dalam lanskap keuangan global, dengan pertumbuhan tahunan yang signifikan dan kehadiran di berbagai negara di seluruh dunia (Hussain et al., 2015). Sebagai sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, perbankan syariah memiliki karakteristik yang membedakannya secara fundamental dari perbankan konvensional, terutama dalam hal struktur liabilitas dan pengelolaan kewajiban finansialnya. Prinsip-prinsip utama yang mendasari operasional perbankan syariah mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (perjudian), serta penekanan pada bagi hasil (mudarabah dan musharakah) (Sardar & Iqbal, 2023). Dalam konteks ini, liabilitas pada perbankan syariah tidak sekadar merupakan kewajiban finansial biasa, melainkan instrumen yang harus sepenuhnya selaras dengan ketentuan syariah.

Pemahaman mendalam tentang liabilitas perbankan syariah menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Islam (Eid & Asutay, 2019). Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan instrumen berbasis bunga, bank syariah harus merancang struktur liabilitas yang sepenuhnya bebas dari unsur riba, namun tetap mampu memenuhi kebutuhan likuiditas dan operasional perbankan modern (Siddiqui, 2008). Tantangan ini menciptakan dinamika unik dalam pengelolaan liabilitas yang memerlukan pendekatan khusus, baik dari sisi regulasi, tata kelola, maupun manajemen risiko.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai aspek liabilitas pada perbankan syariah, mulai dari definisi dan klasifikasi, instrumen-instrumen liabilitas yang digunakan, tantangan pengelolaan likuiditas, kerangka regulasi dan tata kelola, hingga manajemen risiko yang berkaitan dengan struktur liabilitas bank syariah.

2. Konsep Dasar Liabilitas dalam Perbankan Syariah

2.1 Definisi dan Karakteristik Liabilitas Syariah

Liabilitas dalam perbankan syariah merujuk pada seluruh kewajiban finansial yang dimiliki oleh bank syariah kepada berbagai pihak, termasuk nasabah deposan, pemegang rekening investasi, dan pihak-pihak lain yang memiliki klaim terhadap aset bank. Namun, berbeda dengan perbankan konvensional, liabilitas dalam perbankan syariah harus memenuhi persyaratan kepatuhan syariah yang ketat (Rafiei, 2017). Menurut van Greuning dan Iqbal, liabilitas bank syariah secara umum terdiri dari: demand deposits (amanah/safe keeping), investment accounts (mudarabah), special investment accounts (murabahah, musharakah), cadangan, dan modal ekuitas (Rafiei, 2017).

Karakteristik fundamental yang membedakan liabilitas syariah dari liabilitas konvensional adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah, penyedia dana tidak berposisi sebagai kreditur yang mendapatkan bunga tetap, melainkan sebagai investor yang berbagi risiko dan keuntungan dengan bank (Eid & Asutay, 2019). Prinsip bagi hasil ini memiliki implikasi mendalam terhadap bagaimana liabilitas distrukturisasi, dikelola, dan dilaporkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Eid dan Asutay, model keuangan Islam bekerja berdasarkan prinsip berbagi risiko, di mana penyedia modal dan pengusaha berbagi risiko bisnis sebagai imbalan atas bagian keuntungan, dan hal ini berdampak signifikan terhadap manajemen risiko (Eid & Asutay, 2019).

2.2 Perbedaan Fundamental dengan Liabilitas Konvensional

Perbedaan mendasar antara liabilitas perbankan syariah dan konvensional terletak pada sifat hubungan antara bank dengan pemegang dana. Dalam perbankan konvensional, deposan adalah kreditur yang berhak atas pengembalian pokok dan bunga yang telah disepakati. Sebaliknya, dalam perbankan syariah, pemegang rekening investasi (Investment Account Holders/IAH) berposisi sebagai mitra investasi yang berbagi keuntungan dan kerugian dengan bank (Syamlan, 2018). Hal ini menciptakan struktur liabilitas yang secara inheren lebih kompleks dan memerlukan pengungkapan informasi yang lebih transparan (Ameer et al., 2012).

Kompleksitas ini juga tercermin dalam tantangan regulasi yang dihadapi oleh otoritas pengawas. Sebagaimana dicatat oleh Shah, Profit Sharing Investment Accounts (PSIAs) menimbulkan sejumlah masalah bagi regulator, terutama di yurisdiksi Barat di mana rekening nasabah bersifat "capital-certain" dan investasi berbasis ekuitas tidak memiliki hak tata kelola (Shah, 2015). Kondisi ini menuntut adaptasi kerangka regulasi yang ada agar dapat mengakomodasi keunikan struktur liabilitas perbankan syariah.

3. Klasifikasi dan Jenis-Jenis Liabilitas Perbankan Syariah

3.1 Rekening Giro (Demand Deposits / Amanah)

Rekening giro dalam perbankan syariah didasarkan pada prinsip amanah (titipan) atau wadiah (simpanan yang dijamin). Dalam struktur ini, bank bertindak sebagai penjaga (custodian) dana nasabah dan menjamin pengembalian pokok secara penuh. Nasabah tidak mendapatkan imbal hasil atas simpanan ini, namun bank dapat memberikan hadiah (hibah) secara sukarela sebagai bentuk apresiasi (Rafiei, 2017). Rekening giro ini merupakan liabilitas yang paling aman bagi bank syariah karena tidak mengandung unsur bagi hasil yang dapat menimbulkan ketidakpastian.

Dari perspektif manajemen risiko, rekening giro yang bersifat amanah memiliki risiko likuiditas yang relatif lebih tinggi dibandingkan rekening investasi berjangka, karena nasabah dapat menarik dananya kapan saja. Hal ini menciptakan tantangan dalam pengelolaan likuiditas bank syariah, terutama dalam mencocokkan jatuh tempo antara aset dan liabilitas (Rizkiah, 2018). Rizkiah mencatat bahwa industri perbankan selalu terikat dengan masalah ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan liabilitas yang berujung pada isu likuiditas (Rizkiah, 2018).

3.2 Rekening Tabungan

Rekening tabungan dalam perbankan syariah umumnya menggunakan akad wadiah yad dhamanah (simpanan dengan jaminan) atau mudarabah. Dalam akad wadiah yad dhamanah, bank dapat menggunakan dana nasabah untuk kegiatan produktif dan memberikan bonus (bukan bunga) kepada nasabah. Sementara dalam akad mudarabah, nasabah berposisi sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola), dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati (AK & Harunoğullari, 2023).

Struktur liabilitas tabungan berbasis mudarabah ini memiliki implikasi penting terhadap manajemen risiko bank syariah. Ketika bank mengalami kerugian, pemegang rekening tabungan mudarabah secara teoritis menanggung risiko kehilangan sebagian atau seluruh pokok investasinya. Namun dalam praktiknya, bank syariah sering kali menghadapi tekanan untuk memberikan tingkat imbal hasil yang kompetitif dengan bank konvensional, yang dikenal sebagai displaced commercial risk (Khan et al., 2021). Risiko ini merupakan salah satu risiko unik yang dihadapi oleh bank syariah dan tidak ditemukan dalam perbankan konvensional.

3.3 Rekening Investasi (Investment Accounts / Mudarabah)

Rekening investasi merupakan komponen liabilitas yang paling signifikan dan sekaligus paling kompleks dalam perbankan syariah. Rekening ini didasarkan pada akad mudarabah, di mana nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan dananya kepada bank sebagai pengelola (mudharib) untuk diinvestasikan dalam kegiatan yang sesuai syariah (Syamlan, 2018). Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan mudharib.

Rekening investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama: Unrestricted Investment Accounts (URIA) dan Restricted Investment Accounts (RIA). Dalam URIA, bank memiliki kebebasan penuh untuk menginvestasikan dana sesuai kebijaksanaannya, sementara dalam RIA, nasabah menentukan jenis investasi atau proyek tertentu yang diinginkan (Hussain et al., 2015). Perbedaan ini memiliki implikasi signifikan terhadap profil risiko dan persyaratan modal bank syariah.

Khokher dalam penelitiannya menemukan bahwa pangsa rekening investasi dalam liabilitas merupakan salah satu faktor signifikan yang memengaruhi keputusan leverage bank syariah (Khokher, 2018). Temuan ini menggarisbawahi pentingnya memahami komposisi liabilitas bank syariah dalam konteks manajemen modal dan risiko secara keseluruhan.

3.4 Rekening Investasi Khusus (Special Investment Accounts)

Rekening investasi khusus merupakan bentuk liabilitas yang lebih spesifik, di mana dana nasabah diinvestasikan dalam proyek atau aset tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Instrumen ini dapat menggunakan berbagai akad syariah, termasuk murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), musharakah (kemitraan), atau ijarah (sewa) (Rafiei, 2017). Rekening investasi khusus memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi nasabah dalam menentukan alokasi investasi mereka, namun juga memerlukan pengawasan dan pengelolaan yang lebih intensif dari pihak bank.

3.5 Sukuk sebagai Instrumen Liabilitas

Sukuk (obligasi syariah) merupakan instrumen liabilitas jangka menengah hingga panjang yang semakin penting dalam struktur pendanaan bank syariah. Berbeda dengan obligasi konvensional yang memberikan bunga tetap, sukuk memberikan imbal hasil yang berasal dari aset atau kegiatan usaha yang mendasarinya (Jobst et al., 2008). Sukuk dapat diterbitkan berdasarkan berbagai akad syariah, termasuk ijarah (sewa), mudarabah, musharakah, atau murabahah.

Jobst et al. mencatat bahwa pasar sukuk terus berkembang dengan penerbitan oleh entitas korporasi maupun sektor publik di tengah meningkatnya permintaan akan investasi alternatif (Jobst et al., 2008). Bagi bank syariah, sukuk merupakan instrumen penting untuk mengelola likuiditas jangka panjang dan memenuhi kebutuhan pendanaan tanpa melanggar prinsip syariah. Namun, pengembangan pasar sukuk juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu standardisasi dan kepatuhan syariah yang beragam di berbagai yurisdiksi.

3.6 Cadangan dan Modal Ekuitas

Selain instrumen liabilitas berbasis nasabah, bank syariah juga memiliki cadangan dan modal ekuitas sebagai bagian dari struktur liabilitas dan ekuitasnya. Cadangan dalam bank syariah mencakup Profit Equalization Reserve (PER) dan Investment Risk Reserve (IRR), yang berfungsi untuk menstabilkan tingkat imbal hasil bagi pemegang rekening investasi dan melindungi mereka dari risiko kerugian (Hussain et al., 2015). Keberadaan cadangan ini merupakan mekanisme unik dalam perbankan syariah yang tidak ditemukan dalam perbankan konvensional.

4. Manajemen Likuiditas dan Tantangan Liabilitas

4.1 Tantangan Likuiditas Struktural

Manajemen likuiditas merupakan salah satu tantangan paling kritis dalam pengelolaan liabilitas perbankan syariah. Tantangan ini muncul dari beberapa faktor struktural yang unik, termasuk keterbatasan instrumen likuiditas yang sesuai syariah, ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan liabilitas, serta keterbatasan akses ke pasar uang antarbank konvensional yang berbasis bunga (Aassouli et al., 2018). Aassouli et al. mengidentifikasi bahwa manajemen likuiditas merupakan salah satu isu kritis yang dihadapi oleh lembaga keuangan Islam, yang disebabkan oleh desain sistem perbankan Islam sebagai sistem perbankan cadangan fraksional dan kekurangan instrumen serta pasar yang memadai (Aassouli et al., 2018).

Islamic Financial Stability Forum (IFSF) telah mengidentifikasi beberapa tantangan yang membuat lembaga keuangan Islam lebih rentan terhadap risiko likuiditas dibandingkan dengan mitra konvensional mereka. Tantangan-tantangan ini mencakup keterbatasan likuiditas instrumen yang digunakan, kurang berkembangnya infrastruktur manajemen likuiditas di sebagian besar yurisdiksi tempat layanan keuangan Islam ditawarkan, dan alat manajemen risiko likuiditas yang masih rudimenter (Aassouli et al., 2018).

4.2 Instrumen Manajemen Likuiditas Syariah

Untuk mengatasi tantangan likuiditas, berbagai instrumen dan mekanisme telah dikembangkan dalam ekosistem keuangan Islam. Salah satu instrumen utama adalah sukuk jangka pendek yang diterbitkan oleh International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM), Bank Sentral Bahrain (CBB), dan Bank Negara Malaysia (BNM) (Aassouli et al., 2018). Instrumen-instrumen ini dirancang untuk memberikan alternatif likuiditas yang sesuai syariah bagi bank-bank Islam.

Di Malaysia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung manajemen likuiditas bank syariah, termasuk penerbitan Government Investment Issues (GII) dan Malaysia Islamic Treasury Bills yang memungkinkan bank syariah memegang surat berharga likuid yang memenuhi persyaratan likuiditas statutori mereka (Jobst et al., 2008). Selain itu, Bank Negara Malaysia telah mendirikan Islamic Interbank Money Market (IIMM) pada tahun 1994 sebagai pasar uang antarbank Islam pertama di dunia (Robbi et al., 2024), yang memberikan platform bagi bank syariah untuk mengelola posisi likuiditas mereka.

Rizkiah menekankan bahwa untuk mencapai manajemen likuiditas yang lebih baik, bank syariah perlu mendefinisikan ulang cara mereka berbisnis dan mengoperasikan aset dan liabilitas mereka (Rizkiah, 2018). Hal ini mencakup kebutuhan untuk melembagakan tata kelola risiko likuiditas dalam struktur perbankan, memiliki komite khusus untuk manajemen likuiditas yang didukung oleh komite syariah, serta mendorong regulator untuk menerapkan persyaratan Basel III dalam kebijakan perbankan (Rizkiah, 2018).

4.3 Displaced Commercial Risk dan Implikasinya terhadap Liabilitas

Displaced commercial risk (DCR) merupakan risiko unik yang dihadapi oleh bank syariah dalam pengelolaan liabilitas mereka. Risiko ini muncul ketika bank syariah terpaksa memberikan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi dari yang seharusnya kepada pemegang rekening investasi, untuk mencegah penarikan dana besar-besaran akibat persaingan dengan bank konvensional (Khan et al., 2021). DCR menciptakan tekanan pada bank syariah untuk mengorbankan prinsip bagi hasil yang murni demi mempertahankan basis nasabah mereka.

Rosman dan Rahman menemukan bahwa terdapat kurangnya praktik manajemen risiko yang efektif terkait risiko likuiditas, displaced commercial risk, dan risiko investasi ekuitas oleh bank syariah (Rosman & Rahman, 2015). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun bank syariah telah mengembangkan berbagai mekanisme untuk mengelola liabilitas mereka, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam implementasi praktik manajemen risiko yang komprehensif.

4.4 Ketidaksesuaian Jatuh Tempo (Maturity Mismatch)

Ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan liabilitas merupakan tantangan fundamental dalam manajemen likuiditas bank syariah. Aset bank syariah umumnya bersifat jangka panjang, sementara liabilitas (terutama rekening giro dan tabungan) bersifat jangka pendek (Lehner, 2017). Kondisi ini menciptakan risiko likuiditas yang signifikan, terutama dalam situasi penarikan dana besar-besaran.

Shah et al. mengusulkan model durasi untuk manajemen risiko kesenjangan jatuh tempo dalam bank syariah, yang didasarkan pada konsep durasi sesuai rekomendasi Bank for International Settlements (S. A. A. Shah et al., 2020). Model ini dirancang untuk memberikan mekanisme manajemen risiko kesenjangan jatuh tempo yang sesuai syariah, menggunakan tolok ukur yang umum digunakan oleh bank syariah maupun konvensional (S. A. A. Shah et al., 2020). Pendekatan ini penting karena bank syariah tidak dapat menggunakan instrumen derivatif konvensional untuk mengelola risiko suku bunga dan kesenjangan jatuh tempo.

5. Risiko-Risiko yang Berkaitan dengan Liabilitas Perbankan Syariah

5.1 Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko dominan dalam perbankan syariah, sebagaimana halnya dalam perbankan konvensional (Idris & Bahari, 2018). Risiko ini muncul ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan perjanjian pembiayaan. Dalam konteks liabilitas, risiko kredit dapat berdampak pada kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang rekening, karena kegagalan aset dapat mengurangi kemampuan bank untuk membayar kembali dana nasabah.

Idris dan Bahari mencatat bahwa risiko kredit juga dapat menciptakan risiko lain seperti risiko likuiditas (Idris & Bahari, 2018). Ketika bank mengalami kerugian kredit yang signifikan, kemampuannya untuk memenuhi kewajiban liabilitas jangka pendek dapat terganggu, menciptakan spiral risiko yang dapat mengancam stabilitas bank secara keseluruhan. Dalam konteks pembiayaan Musyarakat Mutanaqisat, misalnya, kegagalan nasabah untuk membayar sewa dapat menyebabkan bank menanggung biaya operasional tambahan yang pada akhirnya dapat memengaruhi likuiditas (Idris & Bahari, 2018).

5.2 Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dalam perbankan syariah memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan dengan perbankan konvensional. Risiko ini terjadi ketika bank mengalami kekurangan arus kas yang mengurangi kemampuannya untuk memenuhi tingkat liabilitas yang tersedia (Idris & Bahari, 2018). Ketidakseimbangan antara total aset dan liabilitas biasanya terjadi ketika total liabilitas melebihi total aset (Idris & Bahari, 2018).

Dolgun et al. mengembangkan proposal untuk mengkalibrasi Liquidity Coverage Ratio (LCR) bagi bank syariah, mengakui bahwa profil risiko spesifik bank syariah memerlukan kerangka regulasi yang baru dan lebih efisien (Dolgun et al., 2019). Proposal ini membedakan antara bank lokal kecil dan bank syariah yang aktif secara internasional, dan mengusulkan penerapan persyaratan likuiditas hanya untuk bank syariah yang aktif secara internasional (Dolgun et al., 2019). Pendekatan ini mencerminkan pengakuan bahwa regulasi likuiditas yang seragam mungkin tidak sesuai untuk semua jenis bank syariah.

Risiko likuiditas dalam bank syariah juga diperparah oleh keterbatasan akses ke fasilitas likuiditas darurat dari bank sentral. Dalam sistem konvensional, bank sentral dapat bertindak sebagai lender of last resort dengan memberikan pinjaman berbasis bunga. Namun, bagi bank syariah, fasilitas semacam ini tidak dapat digunakan karena bertentangan dengan prinsip syariah (Solé, 2007). Hal ini menciptakan kerentanan struktural dalam sistem perbankan syariah yang memerlukan solusi inovatif.

5.3 Risiko Pasar

Risiko pasar dalam konteks liabilitas perbankan syariah berkaitan dengan perubahan nilai aset yang mendasari instrumen liabilitas, serta perubahan tingkat imbal hasil yang dapat memengaruhi daya saing produk liabilitas bank syariah. Meskipun bank syariah tidak terekspos pada risiko suku bunga secara langsung (karena tidak menggunakan instrumen berbasis bunga), mereka menghadapi rate of return risk yang muncul dari perubahan tingkat imbal hasil pasar.

Risiko pasar juga dapat muncul dari eksposur bank syariah terhadap aset riil yang mendasari berbagai instrumen pembiayaan. Dalam konteks liabilitas, perubahan nilai aset ini dapat memengaruhi kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang rekening investasi (Parlakkaya et al., 2022). Parlakkaya et al. mencatat bahwa dalam kontrak salam, misalnya, kemungkinan produk tidak dapat dikirimkan tepat waktu sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak menimbulkan risiko pasar, sementara kepemilikan aset fisik untuk sementara waktu menimbulkan risiko operasional (Parlakkaya et al., 2022).

5.4 Risiko Operasional

Risiko operasional dalam perbankan syariah mencakup risiko yang timbul dari kegagalan proses internal, sistem, sumber daya manusia, atau kejadian eksternal. Namun, dalam konteks syariah, risiko operasional memiliki dimensi tambahan yang berkaitan dengan kepatuhan syariah (Abdullah et al., 2011). Abdullah et al. mengidentifikasi bahwa diskusi tentang risiko operasional dalam bank syariah menjadi lebih signifikan dan kompleks dibandingkan dengan perbankan konvensional karena fitur kontraktual yang unik dan lingkungan hukum umum (Abdullah et al., 2011).

Risiko operasional yang berkaitan dengan liabilitas bank syariah mencakup risiko dalam pengelolaan rekening investasi, distribusi keuntungan, dan pelaporan kepada pemegang rekening. Kegagalan dalam proses-proses ini tidak hanya dapat menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi bank dan kepercayaan nasabah (Abdullah et al., 2011).

5.5 Risiko Kepatuhan Syariah (Shariah Non-Compliance Risk)

Risiko ketidakpatuhan syariah merupakan risiko yang paling unik dan kritis dalam perbankan syariah. Risiko ini muncul ketika bank syariah gagal mematuhi aturan dan prinsip syariah dalam operasionalnya, termasuk dalam pengelolaan liabilitas (Sheikh et al., 2023). Konsekuensi dari ketidakpatuhan syariah dapat sangat serius, mencakup penarikan dana oleh nasabah, kesulitan dalam menarik simpanan dengan biaya yang terjangkau, kerugian finansial langsung dan tidak langsung, masalah likuiditas, bank run, kegagalan bank, dan ketidakstabilan keuangan (Sheikh et al., 2023).

Sheikh et al. menekankan bahwa ketidakpatuhan syariah dapat merusak reputasi industri perbankan Islam, yang sangat bergantung pada kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kepatuhan syariah industri tersebut (Sheikh et al., 2023). Dalam konteks liabilitas, risiko ini sangat relevan karena nasabah yang menyimpan dana di bank syariah melakukannya dengan keyakinan bahwa dana mereka dikelola sesuai prinsip syariah. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat memicu penarikan dana besar-besaran yang mengancam stabilitas liabilitas bank.

6. Struktur Tata Kelola Liabilitas Perbankan Syariah

6.1 Dewan Pengawas Syariah (DPS/SSB)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Shariah Supervisory Board (SSB) merupakan organ tata kelola yang paling khas dalam perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh produk, layanan, dan operasional bank, termasuk struktur liabilitas, sesuai dengan prinsip syariah (Zahid & Khan, 2019). Dalam konteks liabilitas, DPS memiliki peran krusial dalam menyetujui akad-akad yang digunakan dalam produk simpanan dan investasi, serta memastikan bahwa mekanisme distribusi keuntungan sesuai dengan ketentuan syariah.

Alabbad et al. menemukan bahwa ukuran SSB dan proporsi anggota SSB yang sibuk secara positif dan signifikan memengaruhi risiko aset dan risiko insolvensi bank syariah (Alabbad et al., 2019). Temuan ini mengindikasikan bahwa karakteristik SSB memiliki dampak nyata terhadap profil risiko bank syariah, termasuk risiko yang berkaitan dengan pengelolaan liabilitas. Selain itu, anggota asing dalam SSB terbukti lebih efektif dalam memantau kepatuhan syariah bank (Alabbad et al., 2019).

Aljughaiman et al. menemukan bahwa ukuran SSB dan SSB yang sibuk meningkatkan fleksibilitas finansial bank syariah (Aljughaiman et al., 2023). Fleksibilitas finansial ini penting dalam konteks manajemen liabilitas karena memungkinkan bank untuk lebih responsif terhadap perubahan kondisi pasar dan kebutuhan likuiditas. Temuan ini juga menunjukkan bahwa tata kelola syariah yang efektif dapat berkontribusi positif terhadap kemampuan bank dalam mengelola liabilitas mereka.

6.2 Dewan Komisaris dan Direksi

Selain DPS, bank syariah juga memiliki struktur tata kelola konvensional berupa Dewan Komisaris dan Direksi yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan operasional bank secara keseluruhan, termasuk manajemen liabilitas (Alatassi & Pillai, 2024). Alatassi dan Pillai menemukan bahwa dewan pada akhirnya bertanggung jawab atas manajemen risiko, terlepas dari struktur tata kelola yang digunakan, dan risiko terkait syariah berada dalam lingkup tanggung jawab dewan (Alatassi & Pillai, 2024).

Dalam konteks liabilitas, Dewan Komisaris memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengimplementasikan manajemen risiko likuiditas dan risiko lain yang memengaruhi posisi likuiditas bank syariah (Tarantang & Astiti, 2023). Sementara itu, Direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dalam operasional sehari-hari bank.

6.3 Komite Audit dan Komite Risiko

Komite audit dan komite risiko merupakan organ tata kelola yang memainkan peran penting dalam pengawasan manajemen liabilitas bank syariah. Utami et al. menemukan bahwa jumlah komite audit dan frekuensi rapat memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas pengungkapan manajemen risiko (Utami et al., 2021). Pengungkapan yang berkualitas tinggi tentang manajemen risiko, termasuk risiko yang berkaitan dengan liabilitas, merupakan komponen penting dari tata kelola yang baik dalam perbankan syariah.

Reyad et al. menemukan bahwa bank syariah GCC mengelola risiko bisnis mereka dengan baik melalui tata kelola perusahaan yang efektif, kecuali dalam beberapa area seperti manajemen kualitas aset dan likuiditas (Reyad et al., 2022). Temuan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan tata kelola dalam area-area yang masih lemah, terutama yang berkaitan dengan manajemen liabilitas dan likuiditas.

7. Kerangka Regulasi Liabilitas Perbankan Syariah

7.1 Standar Internasional: IFSB dan AAOIFI

Dua lembaga standar internasional utama yang mengatur perbankan syariah adalah Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). IFSB, yang berbasis di Malaysia, bertanggung jawab atas standar pengawasan dan regulasi, sementara AAOIFI, yang berbasis di Bahrain, menerbitkan standar akuntansi, audit, dan tata kelola untuk lembaga keuangan Islam (Syarif, 2019).

IFSB telah menerbitkan berbagai standar yang relevan dengan pengelolaan liabilitas bank syariah, termasuk standar manajemen risiko likuiditas dan panduan tentang rekening investasi. Hussain et al. mencatat bahwa per April 2015, AAOIFI telah menerbitkan 88 standar syariah, akuntansi, dan tata kelola untuk lembaga Islam, sementara IFSB telah menerbitkan 17 standar regulasi dan prudensial serta enam catatan panduan (Hussain et al., 2015). Standar-standar ini memberikan kerangka acuan bagi bank syariah dalam mengelola liabilitas mereka secara konsisten dan sesuai syariah.

Dalam hal persyaratan modal, standar IFSB menetapkan persyaratan kecukupan modal minimum untuk risiko kredit dan pasar bagi setiap instrumen pembiayaan dan investasi yang sesuai syariah. Sebagaimana dalam lembaga konvensional, persyaratan kecukupan modal regulasi minimum dalam standar IFSB adalah 8 persen (Song & Oosthuizen, 2014). Persyaratan ini berlaku untuk seluruh struktur liabilitas bank syariah, termasuk rekening investasi yang memiliki karakteristik berbeda dari simpanan konvensional.

7.2 Kerangka Regulasi di Berbagai Negara

Kerangka regulasi untuk liabilitas perbankan syariah bervariasi secara signifikan di berbagai negara. Malaysia dan Indonesia merupakan dua negara yang paling maju dalam mengembangkan kerangka regulasi khusus untuk perbankan syariah (Khan et al., 2021). Di Malaysia, Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA) menyediakan kerangka hukum dan regulasi yang komprehensif untuk lembaga keuangan Islam, mencakup persyaratan perizinan, standar tata kelola, kepatuhan syariah, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.

Di Indonesia, regulasi perbankan syariah diatur melalui Undang-Undang Perbankan Syariah dan berbagai peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Tarantang dan Astiti mencatat bahwa kerangka regulasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan menjaga keberlanjutan industri keuangan syariah di Indonesia (Tarantang & Astiti, 2023). Regulasi manajemen risiko untuk bank syariah di Indonesia diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Tarantang & Astiti, 2023).

Song dan Oosthuizen dalam survei IMF mereka menemukan bahwa meskipun sejumlah negara telah membuat kemajuan yang cukup besar dalam menciptakan kerangka hukum, regulasi, dan pengawasan yang mengakomodasi perbankan syariah, terdapat perbedaan yang substansial di antara berbagai yurisdiksi (Song & Oosthuizen, 2014). Survei tersebut mengungkapkan bahwa rasio kecukupan modal minimum yang ditetapkan untuk bank syariah berkisar antara 8 persen hingga 12 persen (Song & Oosthuizen, 2014), mencerminkan variasi dalam pendekatan regulasi di berbagai negara.

7.3 Persyaratan Kecukupan Modal dan Liabilitas

Persyaratan kecukupan modal merupakan aspek regulasi yang sangat penting dalam pengelolaan liabilitas bank syariah. Kecukupan modal yang memadai diperlukan untuk melindungi deposan dan pemegang rekening investasi dari risiko kerugian (Lee et al., 2022). Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank syariah, dengan persyaratan minimum yang umumnya ditetapkan sebesar 8 persen sesuai standar Basel (Sari, 2023).

Dalam konteks liabilitas, persyaratan kecukupan modal memiliki implikasi penting terhadap kemampuan bank syariah untuk menerima simpanan dan rekening investasi. Bank dengan rasio modal yang lebih tinggi memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyerap kerugian dan melindungi pemegang rekening dari risiko kehilangan dana (Lee et al., 2022). Namun, persyaratan modal yang terlalu ketat juga dapat membatasi kemampuan bank syariah untuk bersaing dengan bank konvensional dalam menawarkan produk liabilitas yang kompetitif.

8. Pengungkapan dan Transparansi Liabilitas

8.1 Pentingnya Pengungkapan dalam Perbankan Syariah

Pengungkapan informasi yang memadai dan transparan merupakan komponen kritis dari tata kelola yang baik dalam perbankan syariah, terutama dalam konteks liabilitas. Nasabah yang menyimpan dana di bank syariah berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat tentang bagaimana dana mereka dikelola, termasuk mekanisme distribusi keuntungan, profil risiko investasi, dan tingkat kepatuhan syariah (A. Q. Shah, 2015).

Ameer et al. menemukan bahwa hanya dua dari lima bank syariah penuh di Malaysia yang mengikuti panduan BNM terkait pengungkapan Profit Sharing Investment Accounts (PSIAs) (Ameer et al., 2012). Temuan ini mengungkapkan kesenjangan signifikan dalam praktik pengungkapan bank syariah, yang dapat menciptakan asimetri informasi antara bank dan pemegang rekening investasi. Kekurangan dalam pengungkapan ini disebabkan oleh kurangnya keahlian, struktur sistem informasi yang ketinggalan zaman, dan kekurangan staf yang terlatih (Ameer et al., 2012).

8.2 Standar Pengungkapan AAOIFI dan IFSB

AAOIFI dan IFSB telah mengembangkan standar pengungkapan yang komprehensif untuk bank syariah, termasuk persyaratan pengungkapan terkait liabilitas dan rekening investasi. Ullah et al. menemukan bahwa Islami Bank Bangladesh Limited (IBBL) rata-rata mematuhi 46,31 persen standar AAOIFI dan 52,50 persen standar IFSB selama periode yang diteliti (Ullah et al., 2018). Tingkat kepatuhan yang relatif rendah ini mengindikasikan bahwa masih banyak bank syariah yang belum sepenuhnya mengimplementasikan standar pengungkapan internasional.

Kepatuhan yang buruk atau ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi dan pelaporan AAOIFI dan IFSB mengekspos bank pada risiko kepatuhan syariah, risiko operasional, dan pelaporan keuangan yang tidak transparan (Ullah et al., 2018). Dalam konteks liabilitas, hal ini berarti bahwa pemegang rekening investasi mungkin tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang bagaimana dana mereka dikelola dan risiko apa yang mereka hadapi.

9. Profit Sharing Investment Accounts (PSIAs): Isu Khusus dalam Liabilitas

9.1 Karakteristik dan Tantangan PSIAs

Profit Sharing Investment Accounts (PSIAs) merupakan salah satu instrumen liabilitas yang paling penting dan sekaligus paling kontroversial dalam perbankan syariah. PSIAs didasarkan pada akad mudarabah, di mana pemegang rekening berbagi keuntungan dan kerugian dengan bank (A. Q. Shah, 2015). Namun, dalam praktiknya, PSIAs menimbulkan berbagai tantangan regulasi dan tata kelola yang kompleks.

Shah mencatat bahwa PSIAs menimbulkan sejumlah masalah bagi regulator, terutama di yurisdiksi Barat di mana rekening nasabah bersifat "capital-certain" dan investasi berbasis ekuitas tidak memiliki hak tata kelola (A. Q. Shah, 2015). Masalah ini dapat diselesaikan dengan membedakan secara struktural antara bank syariah dalam arti sempit di satu sisi dan entitas yang mengelola PSIAs di sisi lain. Pendekatan ini memerlukan adaptasi kerangka regulasi yang ada untuk mengakomodasi keunikan PSIAs.

9.2 Perlindungan Pemegang Rekening Investasi

Perlindungan pemegang rekening investasi (Investment Account Holders/IAH) merupakan isu tata kelola yang kritis dalam perbankan syariah. Berbeda dengan deposan konvensional yang dilindungi oleh skema asuransi simpanan, IAH dalam bank syariah secara teoritis menanggung risiko kehilangan pokok investasi mereka jika bank mengalami kerugian (Khokher, 2018). Hal ini menciptakan kebutuhan akan mekanisme perlindungan yang khusus dirancang untuk IAH.

Khokher menemukan bahwa ketersediaan skema asuransi simpanan yang sesuai syariah merupakan salah satu faktor signifikan yang memengaruhi keputusan leverage bank syariah (Khokher, 2018). Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan mekanisme perlindungan IAH yang memadai dapat memengaruhi struktur liabilitas bank syariah secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pengembangan skema asuransi simpanan syariah yang komprehensif menjadi prioritas regulasi yang penting.

9.3 Displaced Commercial Risk dalam Konteks PSIAs

Displaced commercial risk (DCR) dalam konteks PSIAs muncul ketika bank syariah terpaksa memberikan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi dari yang seharusnya kepada IAH, untuk mencegah penarikan dana akibat persaingan dengan bank konvensional (Rosman & Rahman, 2015). Rosman dan Rahman menemukan bahwa terdapat kurangnya praktik manajemen risiko yang efektif terkait displaced commercial risk oleh bank syariah (Rosman & Rahman, 2015). Hal ini mengindikasikan bahwa banyak bank syariah belum memiliki mekanisme yang memadai untuk mengelola risiko ini.

Untuk mengatasi DCR, bank syariah dapat menggunakan mekanisme Profit Equalization Reserve (PER) dan Investment Risk Reserve (IRR). PER digunakan untuk meratakan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada IAH dari waktu ke waktu, sementara IRR digunakan untuk melindungi IAH dari risiko kerugian investasi (Hussain et al., 2015). Namun, penggunaan mekanisme ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tidak melanggar prinsip syariah tentang transparansi dan keadilan dalam distribusi keuntungan.

10. Manajemen Risiko Liabilitas dalam Perbankan Syariah

10.1 Kerangka Manajemen Risiko Komprehensif

Manajemen risiko yang efektif merupakan prasyarat untuk pengelolaan liabilitas yang sehat dalam perbankan syariah. IFSB mengidentifikasi enam kategori risiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan Islam: risiko kredit, risiko investasi ekuitas, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko tingkat pengembalian, dan risiko operasional (Nisa et al., 2021). Setiap kategori risiko ini memiliki implikasi langsung terhadap kemampuan bank syariah untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang liabilitas.

Noory et al. menemukan bahwa lembaga perbankan Islam dengan praktik mitigasi risiko yang baik, lingkungan manajemen risiko, kebijakan dan prosedur, serta pemantauan risiko memiliki kinerja keuangan yang lebih baik (Noory et al., 2021). Temuan ini menggarisbawahi pentingnya manajemen risiko yang komprehensif dalam mendukung stabilitas liabilitas bank syariah. Bank syariah yang memiliki sistem manajemen risiko yang kuat akan lebih mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang rekening dan mempertahankan kepercayaan nasabah.

10.2 Manajemen Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas merupakan aspek yang paling kritis dalam pengelolaan liabilitas bank syariah. Risiko likuiditas yang tidak dikelola dengan baik dapat mengancam kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang rekening, yang pada akhirnya dapat memicu bank run dan kegagalan bank (Alatassi & Pillai, 2024). Dalam konteks perbankan syariah, manajemen risiko likuiditas menjadi lebih kompleks karena keterbatasan instrumen likuiditas yang sesuai syariah.

Rizkiah merekomendasikan bahwa untuk mencapai manajemen likuiditas yang lebih baik, bank syariah perlu memiliki komite khusus untuk mengawasi posisi likuiditas harian, yang didukung oleh komite syariah untuk mengawasi kepatuhan syariah instrumen manajemen likuiditas yang digunakan bank (Rizkiah, 2018). Selain itu, regulator perbankan harus menerapkan persyaratan Basel III dalam kebijakan perbankan untuk mendorong stabilitas dan manajemen likuiditas dalam bank syariah (Rizkiah, 2018).

10.3 Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah

Manajemen risiko kepatuhan syariah merupakan komponen unik dari kerangka manajemen risiko bank syariah yang tidak ditemukan dalam perbankan konvensional. Risiko ini berkaitan langsung dengan liabilitas bank syariah karena ketidakpatuhan syariah dapat memicu penarikan dana besar-besaran oleh nasabah yang merasa kepercayaan mereka telah dikhianati (Sheikh et al., 2023).

Parlakkaya et al. mencatat bahwa sistem tata kelola syariah/dewan syariah sangat penting untuk manajemen risiko ketidakpatuhan syariah (Parlakkaya et al., 2022). Dewan syariah yang efektif dapat membantu bank dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko ketidakpatuhan syariah sebelum risiko tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Dalam konteks liabilitas, hal ini berarti bahwa setiap produk simpanan dan investasi harus melalui proses review syariah yang ketat sebelum diluncurkan kepada nasabah.

10.4 Stress Testing dan Skenario Risiko

Stress testing merupakan alat manajemen risiko yang penting untuk mengevaluasi ketahanan liabilitas bank syariah dalam menghadapi berbagai skenario risiko. Mejia et al. merekomendasikan bahwa kerangka stress testing perlu diadaptasi untuk mempertimbangkan spesifisitas risiko bank syariah, terutama terkait kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, dan likuiditas (Mejia et al., 2014). Adaptasi ini penting karena bank syariah menghadapi profil risiko yang berbeda dari bank konvensional, terutama dalam hal risiko yang berkaitan dengan struktur liabilitas mereka.

11. Inovasi dan Perkembangan Terkini dalam Liabilitas Perbankan Syariah

11.1 Fintech dan Dampaknya terhadap Struktur Liabilitas

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap perbankan syariah, termasuk dalam hal struktur liabilitas. Wang et al. menemukan bahwa dampak fintech terhadap risiko bank komersial mengikuti trajektori berbentuk "U terbalik" — awalnya meningkatkan risiko, kemudian menguranginya (Wang et al., 2023). Struktur liabilitas muncul sebagai mediator yang konsekuensial dalam dinamika ini (Wang et al., 2023).

Dalam konteks perbankan syariah, fintech membuka peluang baru untuk mengembangkan produk liabilitas yang lebih inovatif dan efisien, seperti rekening investasi digital berbasis mudarabah dan platform crowdfunding syariah. Namun, inovasi ini juga membawa tantangan baru dalam hal kepatuhan syariah dan regulasi (Wiwoho et al., 2023). Sudarwanto et al. mencatat bahwa kepatuhan syariah yang rendah masih menjadi isu dalam implementasi crowdfunding Islam, yang disebabkan oleh dukungan regulasi yang masih kurang dan pengawasan kepatuhan syariah yang belum optimal (Sudarwanto et al., 2023).

11.2 Sukuk Hijau dan Keuangan Berkelanjutan

Perkembangan terkini dalam pasar sukuk mencakup munculnya sukuk hijau (green sukuk) yang menggabungkan prinsip keuangan Islam dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Aassouli et al. mengusulkan model Unleveraged Green Investment Trust (UGIT) sebagai solusi manajemen likuiditas bagi lembaga keuangan Islam yang sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan (Aassouli et al., 2018). Model ini menunjukkan bagaimana inovasi keuangan dapat memenuhi tujuan stabilitas keuangan dan pembangunan berkelanjutan sekaligus, sehingga mencapai semangat keuangan Islam (Aassouli et al., 2018).

Pengembangan instrumen liabilitas yang berkelanjutan ini penting bagi bank syariah karena dapat membuka akses ke basis investor yang lebih luas, termasuk investor yang peduli terhadap isu lingkungan dan sosial. Selain itu, instrumen ini juga dapat membantu bank syariah dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka panjang mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

11.3 Rekening Investasi Berbasis Teknologi

Perkembangan teknologi digital telah memungkinkan bank syariah untuk mengembangkan produk rekening investasi yang lebih fleksibel dan transparan. Platform digital dapat memfasilitasi pengungkapan informasi yang lebih real-time kepada pemegang rekening investasi, termasuk informasi tentang alokasi investasi, tingkat imbal hasil, dan profil risiko. Transparansi yang lebih besar ini dapat membantu mengurangi asimetri informasi antara bank dan IAH, yang merupakan salah satu tantangan utama dalam tata kelola liabilitas perbankan syariah.

12. Perbandingan Liabilitas Bank Syariah dan Bank Konvensional

12.1 Perbedaan Struktural

Perbedaan struktural antara liabilitas bank syariah dan bank konvensional mencerminkan perbedaan fundamental dalam filosofi dan model bisnis kedua jenis bank tersebut. Sementara bank konvensional mengandalkan simpanan berbasis bunga sebagai sumber dana utama, bank syariah menggunakan berbagai instrumen berbasis bagi hasil dan akad syariah lainnya (Bouheni & Ammi, 2015). Perbedaan ini memiliki implikasi signifikan terhadap profil risiko, persyaratan modal, dan strategi manajemen liabilitas.

Bouheni dan Ammi mencatat bahwa terdapat perbedaan yang jelas dalam struktur pendanaan dan aktivitas bank syariah dan konvensional (Bouheni & Ammi, 2015). Dalam praktiknya, para ulama Islam telah mengembangkan produk yang sesuai dengan produk perbankan konvensional, dengan menggantikan pembayaran suku bunga dan diskonto dengan biaya dan struktur pembayaran kontingen (Bouheni & Ammi, 2015). Konvergensi ini menciptakan tantangan dalam mempertahankan diferensiasi yang bermakna antara produk liabilitas syariah dan konvensional.

12.2 Kinerja Komparatif

Berbagai penelitian telah membandingkan kinerja bank syariah dan konvensional dalam hal manajemen liabilitas dan likuiditas. Khan et al. menemukan bahwa bank syariah relatif lebih baik dalam profitabilitas, efisiensi, manajemen risiko, dan likuiditas, sementara bank konvensional lebih unggul dalam kualitas aset (I. Khan et al., 2017). Temuan ini mengindikasikan bahwa bank syariah memiliki keunggulan komparatif dalam beberapa aspek manajemen liabilitas, meskipun masih menghadapi tantangan dalam area lain.

Bashir dan Azeez menemukan bahwa manajemen likuiditas bank konvensional lebih baik daripada bank syariah karena bank syariah memiliki lebih sedikit pilihan untuk manajemen likuiditas (Bashir & Azeez, 2022). Keterbatasan ini mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi oleh bank syariah dalam mengelola liabilitas mereka, terutama dalam hal akses ke instrumen likuiditas yang sesuai syariah.

13. Tantangan dan Prospek Liabilitas Perbankan Syariah

13.1 Tantangan Standardisasi

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan liabilitas perbankan syariah adalah kurangnya standardisasi dalam produk dan praktik. Khan et al. mencatat bahwa produk dan kontrak keuangan Islam dapat bervariasi antarl lembaga, yang menyebabkan kurangnya standardisasi (M. A. Khan et al., 2017). Variasi ini dapat menciptakan kebingungan bagi nasabah dan mempersulit perbandingan produk liabilitas antara bank syariah.

Upaya standardisasi yang dilakukan oleh AAOIFI dan IFSB telah memberikan kontribusi positif dalam mengurangi variasi ini, namun masih banyak yang perlu dilakukan. Ullah et al. menemukan bahwa tingkat kepatuhan terhadap standar AAOIFI dan IFSB masih relatif rendah di beberapa bank syariah (Ullah et al., 2018), mengindikasikan bahwa implementasi standar internasional masih menjadi tantangan yang signifikan.

13.2 Tantangan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan liabilitas perbankan syariah yang efektif memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian ganda dalam keuangan konvensional dan hukum syariah. Namun, kekurangan tenaga ahli yang memiliki kedua kompetensi ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan syariah secara global (Ahmed & Mohamad, 2019). Ahmed dan Mohamad mencatat bahwa kekurangan ulama syariah tetap menjadi hambatan bagi kepatuhan syariah di Bangladesh (Ahmed & Mohamad, 2019).

Kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas ini berdampak langsung pada kemampuan bank syariah untuk mengembangkan dan mengelola produk liabilitas yang inovatif dan sesuai syariah. Tanpa tenaga ahli yang memadai, bank syariah mungkin terpaksa mengandalkan produk-produk yang sudah ada dan kurang inovatif, yang dapat membatasi daya saing mereka di pasar.

13.3 Prospek Pengembangan

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek pengembangan liabilitas perbankan syariah tetap positif. Pertumbuhan populasi Muslim global, meningkatnya kesadaran tentang keuangan etis, dan perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi bank syariah untuk mengembangkan produk liabilitas yang lebih inovatif dan inklusif (Hussain et al., 2015). Selain itu, meningkatnya minat dari investor non-Muslim terhadap produk keuangan syariah juga membuka pasar baru yang potensial.

Pengembangan infrastruktur keuangan syariah yang lebih kuat, termasuk pasar uang antarbank syariah, instrumen likuiditas jangka pendek yang sesuai syariah, dan kerangka regulasi yang lebih komprehensif, akan mendukung pertumbuhan dan stabilitas liabilitas perbankan syariah di masa depan (Aassouli et al., 2018). Kolaborasi antara regulator, lembaga standar internasional, dan industri perbankan syariah akan menjadi kunci dalam mewujudkan prospek positif ini.

14. Kesimpulan

Liabilitas pada perbankan syariah merupakan topik yang kompleks dan multidimensional, yang mencakup berbagai aspek mulai dari struktur instrumen, manajemen risiko, tata kelola, hingga kerangka regulasi. Berbeda dengan perbankan konvensional, liabilitas perbankan syariah harus memenuhi persyaratan kepatuhan syariah yang ketat, yang menciptakan tantangan unik namun juga peluang inovatif dalam pengelolaan kewajiban finansial bank.

Beberapa temuan kunci dari kajian ini dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, struktur liabilitas perbankan syariah yang unik, terutama melalui instrumen PSIAs berbasis mudarabah, menciptakan hubungan yang berbeda antara bank dan pemegang dana dibandingkan dengan perbankan konvensional (A. Q. Shah, 2015). Kedua, manajemen likuiditas merupakan tantangan kritis dalam pengelolaan liabilitas bank syariah, yang memerlukan pengembangan instrumen dan infrastruktur likuiditas syariah yang lebih komprehensif (Aassouli et al., 2018). Ketiga, risiko kepatuhan syariah merupakan risiko unik yang harus dikelola secara khusus dalam konteks liabilitas perbankan syariah, karena ketidakpatuhan dapat memicu penarikan dana besar-besaran yang mengancam stabilitas liabilitas bank (Sheikh et al., 2023).

Keempat, tata kelola yang efektif, termasuk peran DPS/SSB yang kuat, merupakan prasyarat untuk pengelolaan liabilitas yang sehat dan sesuai syariah (Zahid & Khan, 2019). Kelima, kerangka regulasi yang komprehensif dan adaptif diperlukan untuk mendukung perkembangan liabilitas perbankan syariah yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan keunikan karakteristik bank syariah dibandingkan bank konvensional (Song & Oosthuizen, 2014). Keenam, inovasi teknologi dan keuangan berkelanjutan membuka peluang baru bagi pengembangan produk liabilitas syariah yang lebih inklusif dan efisien (Aassouli et al., 2018).

Ke depan, pengembangan liabilitas perbankan syariah yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi yang erat antara regulator, lembaga standar internasional, industri perbankan, dan akademisi. Standardisasi produk dan praktik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur keuangan syariah, dan penguatan kerangka tata kelola merupakan prioritas utama yang perlu ditangani untuk memastikan bahwa liabilitas perbankan syariah dapat berkontribusi secara optimal terhadap stabilitas dan pertumbuhan sistem keuangan global.

Referensi

AK, Ö., & Harunoğullari, E. (2023). Why is Mudaraba not Practiced by Islamic Banks How can Islamic Banks Apply Mudaraba Financing Method through Models. Uluslararasi Akademik Birikim Dergisi. https://doi.org/10.53001/uluabd.2023.76

Aassouli, D., Ebrahim, M., & Basiruddin, R. (2018). Can UGITs promote liquidity management and sustainable development? ISRA International Journal of Islamic Finance, 10(2), 126–142. https://doi.org/10.1108/ijif-12-2017-0055

Abdullah, M., Shahimi, S., & Ismail, A. G. (2011). Operational risk in Islamic banks: Examination of issues. Qualitative Research in Financial Markets, 3(2), 131–151. https://doi.org/10.1108/17554171111155366

Ahmed, R., & Mohamad, M. S. (2019). The practice of Shariah governance in Islamic banking and finance: A study of Islamic banks in Bangladesh. International Journal of Management and Applied Research, 6(4). https://doi.org/10.18646/2056.64.19-020

Alabbad, A., Hassan, M. K., & Saba, I. (2019). Can Shariah board characteristics influence risk-taking behavior of Islamic banks? International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 12(4), 469–488. https://doi.org/10.1108/imefm-11-2018-0403

Alatassi, B., & Pillai, R. (2024). Corporate governance and risk management: An evaluation of board responsibilities in western and Islamic banks. Economics and Business Review, 10(1). https://doi.org/10.18559/ebr.2024.1.1004

Aljughaiman, A. A., Salama, A., & Verousis, T. (2023). Corporate governance, Shari'ah governance and financial flexibility: Evidence from the MENA region. International Journal of Finance & Economics, 29(4), 4319–4338. https://doi.org/10.1002/ijfe.2878

Ameer, R., Othman, R., & Mahzan, N. (2012). Information asymmetry and regulatory shortcomings in profit sharing investment accounts. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 5(4), 371–387. https://doi.org/10.1108/17538391211282854

Bashir, R., & Azeez, A. A. (2022). Risk management practices of Islamic and conventional banks of Pakistan: A comparative study. International Journal of Banking and Finance, 17. https://doi.org/10.32890/ijbf2022.17.2.3

Bouheni, F. B., & Ammi, C. (2015). Banking governance: What's special about Islamic banks? Journal of Applied Business Research, 31(4), 1621. https://doi.org/10.19030/jabr.v31i4.9341

Dolgun, M. H., Mirakhor, A., & Ng, A. (2019). A proposal designed for calibrating the liquidity coverage ratio for Islamic banks. ISRA International Journal of Islamic Finance, 11(1), 82–97. https://doi.org/10.1108/ijif-03-2018-0033

Eid, W., & Asutay, M. (2019). Mapping the risks and risk management practices in Islamic banking. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119156505

Hussain, M. A., Shahmoradi, A., & Turk, R. (2015). An overview of Islamic finance. IMF Working Paper, 2015(120), 1. https://doi.org/10.5089/9781513590745.001

Idris, S. M., & Bahari, Z. (2018). Risk management in Musyarakat Mutanaqisat home financing contract: Analysis in RHB Islamic Bank Berhad and Affin Islamic Bank Berhad. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(5). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i5/4484

Jobst, A., Kunzel, P., Mills, P. S., & Sy, A. (2008). Islamic bond issuance: What sovereign debt managers need to know. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 1(4), 330–344. https://doi.org/10.1108/17538390810919637

Khan, F. N. H. T., Malim, N. A. K., & Masron, T. A. (2021). Islamic regulations and Islamic bank margins: An empirical investigation into ASEAN countries. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7(1), 127–154. https://doi.org/10.21098/jimf.v7i1.1327

Khan, I., Mehreen, M., & Tahir, M. (2017). Performance comparison of Islamic and conventional banks: Empirical evidence from Pakistan. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 10(3), 419–433. https://doi.org/10.1108/imefm-05-2016-0077

Khan, M. A., AfaqHaider, M., Hashmi, S. H., & Khan, M. A. (2017). Islamic finance service industry and contemporary challenges: A literature outlook (1987–2016). Marketing and Branding Research, 4(4), 310–321. https://doi.org/10.33844/mbr.2017.60249

Khokher, Z. ur R. (2018). Contributing factors in the use of leverage in Islamic banks. Asia Proceedings of Social Sciences, 2(2), 142–146. https://doi.org/10.31580/apss.v2i2.422

Lee, Y. M., Samsudin, H., & Saputra, J. (2022). Investigating the performance of the Islamic banking system and social welfare. International Journal of Finance Economics and Business, 1(2), 118–131. https://doi.org/10.56225/ijfeb.v1i2.27

Lehner, O. M. (2017). Islamic banking and finance as an ethical alternative: A systematic literature review. https://doi.org/10.31235/osf.io/jb5z9

Mejia, A. L., Aljabrin, S., Awad, R., Norat, M., & Song, I. (2014). Regulation and supervision of Islamic banks. IMF Working Paper, 2014(219), 1. https://doi.org/10.5089/9781498361590.001

Nisa, R. Z., Nainggolean, Y. A., & Faturohman, T. (2021). Sharia risk of government-owned Islamic rural banks during COVID-19 in Indonesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 25(4), 754–775. https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i4.5859

Noory, S. N., Shahimi, S., & Ismail, A. G. (2021). A systematic literature review on the effects of risk management practices on the performance of Islamic banking institutions. Asian Journal of Accounting and Governance, 16. https://doi.org/10.17576/ajag-2021-16-05

Parlakkaya, R., Çetin, H., & Demirci, M. N. (2022). Risk management in Islamic banks: A research on the participation banks in Turkey. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 608–636. https://doi.org/10.30798/makuiibf.913705

Rafiei, A. (2017). Risk analysis for Islamic banks. Gazdaság és Társadalom, 9(3–4), 170–173. https://doi.org/10.21637/gt.2017.3-4.10

Reyad, S., Chinnasamy, G., & Madbouly, A. (2022). Risk management and corporate governance of Islamic banks: Evidence from GCC countries. Corporate Governance, 22(7), 1425–1443. https://doi.org/10.1108/cg-08-2020-0360

Rizkiah, S. K. (2018). Liquidity management in Islamic banking: Issues and challenges. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 12(2). https://doi.org/10.30993/tifbr.v12i2.148

Robbi, A. A. M., Ishak, M. S. I., & Asni, F. (2024). Al-Siyāsah al-Shar'iyyah's consideration and its approach among the governors in Islamic financial institutions: A Malaysian's experience. Journal of Islamic Marketing, 15(12), 3285–3303. https://doi.org/10.1108/jima-05-2023-0155

Rosman, R., & Rahman, A. R. A. (2015). The practice of IFSB guiding principles of risk management by Islamic banks. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 6(2), 150–172. https://doi.org/10.1108/jiabr-09-2012-0058

Sardar, S., & Iqbal, M. F. (2023). Risk management in Islamic banking system: An overview of current modules. Journal of Religious and Social Studies, 3(1), 11–26. https://doi.org/10.53583/jrss05.02.2023

Sari, A. P. (2023). How does Bank Syariah Indonesia's financial performance measure up using the RGEC method's bank health assessment? Jurnal Keuangan dan Perbankan (KEBAN), 3(1), 08–15. https://doi.org/10.30656/jkk.v3i1.7764

Shah, A. Q. (2015). A comparative analysis of regulatory and supervisory Islamic banking: Evidence from Pakistan, Malaysia, Bahrain, and the UK. Lahore Journal of Business, 4(1), 37–60. https://doi.org/10.35536/ljb.2015.v4.i1.a3

Shah, S. A. A., Sukmana, R., & Fianto, B. A. (2020). Duration model for maturity gap risk management in Islamic banks. Journal of Modelling in Management, 15(3), 1167–1186. https://doi.org/10.1108/jm2-08-2019-0184

Sheikh, R., Ayaz, M., & Siddique, M. A. (2023). Sharī'ah governance and Sharī'ah non-compliance risk management: A Maqāsid Sharī'ah based appraisal. Journal of Islamic Thought and Civilization, 13(1). https://doi.org/10.32350/jitc.131.19

Siddiqui, A. (2008). Financial contracts, risk and performance of Islamic banking. Managerial Finance, 34(10), 680–694. https://doi.org/10.1108/03074350810891001

Solé, J. (2007). Introducing Islamic banks into conventional banking systems. IMF Working Paper, 07(175), 1. https://doi.org/10.5089/9781451867398.001

Song, I., & Oosthuizen, C. L. (2014). Islamic banking regulation and supervision. IMF Working Paper, 2014(220), 1. https://doi.org/10.5089/9781498380928.001

Sudarwanto, A. S., Kharisma, D. B., & Cahyaningsih, D. T. (2023). Islamic crowdfunding and Shariah compliance regulation: Problems and oversight. Journal of Financial Crime, 31(4), 1022–1036. https://doi.org/10.1108/jfc-01-2023-0003

Syamlan, Y. T. (2018). Does dual banking system in Indonesia differentiate investment account requirement? Tazkia Islamic Finance and Business Review, 11(1). https://doi.org/10.30993/tifbr.v11i1.132

Syarif, F. (2019). Regulatory framework for Islamic financial institutions: Lesson learnt between Malaysia and Indonesia. Journal of Halal Product and Research, 2(2), 79. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.79-85

Tarantang, J., & Astiti, N. N. A. (2023). The legal argumentation regulatory framework for management of Sharia funding and risk loans in Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 21(1), 72. https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2268

Ullah, Md. H., Khanam, R., & Tasnim, T. (2018). Comparative compliance status of AAOIFI and IFSB standards. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 9(4), 607–628. https://doi.org/10.1108/jiabr-11-2014-0040

Utami, W., Oktris, L., Rini, R., & Yulianti, N. W. (2021). Corporate governance practices and disclosure of risk management Sharia bank in ASEAN. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 13(1), 121–136. https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.19712

Wang, J., Selamat, A. I., Ashhari, Z. M., & Yahya, M. (2023). The inverted-U-shaped impact of fintech development on bank risk: A study of liability structure and economic uncertainty. The Economics and Finance Letters, 10(4), 268–285. https://doi.org/10.18488/29.v10i4.3552

Wiwoho, J., Trinugroho, I., Kharisma, D. B., & Pujiyono, P. (2023). Islamic crypto assets and regulatory framework: Evidence from Indonesia and global approaches. International Journal of Law and Management, 66(2), 155–171. https://doi.org/10.1108/ijlma-03-2023-0051

Zahid, S. N., & Khan, I. (2019). Islamic corporate governance: The significance and functioning of Shari'ah supervisory board in Islamic banking. Turkish Journal of Islamic Economics, 6(1), 87–108. https://doi.org/10.26414/a048