00565 - Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank: Kajian Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA Daftar Buku Terbitan Formulir Data Penulis Buku Layanan Penerbitan ISBN Buku Layanan Konversi Hasil Penelitian, PkM, Skripsi, Tesis, & Disertasi menjadi Buku Layanan Pengurusan HaKI Karya Ilmiah Layanan Indeksasi Google Play Books Layanan Penambahan Sitasi Artikel di Google Scholar Layanan Indeksasi Artikel Bebas, Opini, Catatan Akademik di Google Scholar ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini

Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto 

Abstrak

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak diperkenalkan pada awal tahun 1990-an. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kerangka kelembagaan, regulasi, mekanisme pengawasan, dan tantangan implementasi kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah bank dan non-bank di Indonesia. Dengan menggunakan metode kajian pustaka (library research) terhadap berbagai regulasi, fatwa, dan literatur akademik yang relevan, kajian ini mengidentifikasi bahwa sistem pengawasan lembaga keuangan syariah di Indonesia berjalan pada dua level, yaitu level nasional melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan level internal melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta level eksternal melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah berkembang secara progresif, masih terdapat sejumlah tantangan krusial, di antaranya: isu independensi dan kompetensi DPS, belum optimalnya implementasi kepatuhan syariah di lapangan, serta ketidakselarasan antara fatwa DSN-MUI dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kajian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta adopsi transformasi digital menjadi kunci akselerasi pertumbuhan ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Kepatuhan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, Tata Kelola Syariah

Abstract

The development of Islamic financial institutions in Indonesia has shown significant growth since their introduction in the early 1990s. This study aims to comprehensively analyze the institutional framework, regulatory structure, oversight mechanisms, and challenges in implementing sharia compliance within Islamic banking and non-banking financial institutions in Indonesia. Employing a library research method through examination of relevant regulations, fatwas, and academic literature, this study identifies that the sharia supervisory system in Indonesia operates at two primary levels: the national level through the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), the internal level through the Sharia Supervisory Board (DPS), and the external level through the Financial Services Authority (OJK). The findings reveal that although the regulatory framework has progressively developed, several critical challenges persist, including issues of DPS independence and competency, suboptimal implementation of sharia compliance in practice, and misalignment between DSN-MUI fatwas and the statutory hierarchy of Indonesian law. This study concludes that institutional strengthening, regulatory harmonization, human resource competency improvement, and digital transformation adoption are key drivers for accelerating the growth of a sustainable Islamic financial ecosystem in Indonesia.

Keywords: Islamic Financial Institutions, Sharia Compliance, Sharia Supervisory Board, National Sharia Council, Sharia Governance

1. Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1990-an. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam (Mukharom et al., 2024). Kehadiran LKS di Indonesia awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus solusi bagi umat Muslim yang ingin terhindar dari praktik bank atau lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem ribawi, namun akhirnya juga dapat menjadi pilihan bagi seluruh lapisan masyarakat (Budiono, 2017). Dalam konteks Indonesia, lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu Industri Keuangan Bank Syariah (IKBS) dan Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNBS), yang keduanya diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan syariah (Nurhisam, 2016).

Basis ekonomi syariah pada lembaga keuangan tersebut didukung dengan menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah (Hidayati et al., 2021). Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Saputra & Suwardi, 2023). Penyelenggaraan LKS berarti wajib bertanggung jawab secara syariah untuk menjaga tidak hanya agar praktik dalam LKS itu bebas riba saja, tetapi juga harus bebas dari unsur-unsur maysir/judi dan gharar/spekulasi (Budiono, 2017). Islam melarang praktik-praktik muamalah yang mengandung unsur-unsur perjudian (maisir), ketidakjelasan dan manipulatif (gharar), dan praktik melipatgandakan keuntungan secara tidak wajar (riba) (Yusmad, 2019).

Perkembangan lembaga keuangan syariah dari ketetapan yang harus dipenuhi dalam setiap lembaga keuangan syariah mengharuskan adanya dewan pengawas dalam setiap lembaga keuangan tersebut, khususnya berbasis syariah (Waldelmi et al., 2023). Keberadaan dari lembaga keuangan syariah pada setiap lembaga keuangan syariah untuk memastikan dan menjamin akan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang sudah diatur dan tertuang dalam fatwa Dewan Pengawas Syariah (DSN) sesuai undang-undang, selain diawasi oleh dewan pengawas syariah juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Waldelmi et al., 2023).

2. Landasan Hukum dan Regulasi Lembaga Keuangan Syariah

2.1 Kerangka Regulasi Perbankan Syariah

Regulasi kepatuhan syariah diawali dengan aturan terhadap perbankan yang menjalankan aktivitasnya di bidang syariah (Nurhisam, 2016). Puncak perkembangan pengaturan perbankan syariah adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Baehaqi, 2017). Undang-undang ini merupakan payung hukum bagi implementasi perbankan syariah di Indonesia (Suhadak & Priadi, 2014). Dalam aspek yuridis pada Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 secara filosofis telah memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum terutama menyangkut transaksi bisnis ekonomi syariah (Pradina & Nurnasrina, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang akan memberi opini syariah terhadap kegiatan perbankan syariah (Saputra & Suwardi, 2023). Pengawasan terhadap bank syariah dilakukan bukan hanya dari sisi kepatuhan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga dari sisi prinsip syariah yang dijalankannya (Fitriani et al., 2023). Selain peraturan Bank Indonesia, perbankan syariah di Indonesia juga diatur oleh berbagai regulasi lain mulai dari undang-undang tentang perbankan dan perbankan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) (Utama et al., 2023).

Pengaturan dan pengawasan perbankan syariah berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No. 21 Tahun 2008 merupakan wewenang Bank Indonesia (BI). Pasca berlakunya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, maka pengawasan perbankan syariah yang semula menjadi wewenang BI beralih ke OJK (Kalsum, 2018). Pengaturan fungsi pengawasan Lembaga Perbankan Syariah oleh OJK berlandaskan pada Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia serta Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Rulanda et al., 2020).

2.2 Regulasi Industri Keuangan Non-Bank Syariah

Industri keuangan non-bank syariah meliputi asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan lembaga jasa keuangan khusus syariah (Ulum, 2018). Regulasi yang jelas terkait dengan pengembangan produk di lembaga keuangan syariah, baik itu berupa fatwa maupun peraturan pelaksana teknis dari undang-undang tentang perbankan syariah, senantiasa dapat dijadikan sebagai kiblat atau rujukan yang nantinya dipakai oleh bank syariah (Mulyadi & Athoillah, 2017). Di samping perundangan dan peraturan-peraturan tersebut, Lembaga Keuangan Syariah juga wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia (Ulum, 2018).

Progresifitas regulasi keuangan syariah di Indonesia cukup bagus untuk menyelesaikan berbagai tuntutan optimalisasi operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia (Ulum, 2018). Berbagai program pengembangan lembaga keuangan syariah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia, BAPEPPAM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DSN menunjukkan adanya political will pemerintah terhadap lembaga keuangan syariah (Ulum, 2018).

3. Lembaga Keuangan Syariah Bank

3.1 Jenis-Jenis Bank Syariah

Secara umum lembaga keuangan dikenal dalam dua bentuk, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (Harahap, 2021). Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali pada masyarakat (Suhaimi, 2020). Industri keuangan bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Suhendar & Diniyanto, 2020).

Bank Syariah adalah bank yang menerapkan sistem perbankan dengan berlandaskan Syariat Islam yaitu Hadis dan Al-Qur'an (Rulanda et al., 2020). Menurut ensiklopedia Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Fitriani et al., 2023). Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam yang artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah atau hukum Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Amani & Muhammad, 2021).

Selain itu, UU Perbankan mengenal Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Firman, 2019).

3.2 Prinsip-Prinsip Operasional Bank Syariah

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial (Haikal & Efendi, 2024). Larangan riba, promosi pembagian risiko dan keuntungan, serta larangan investasi yang tidak etis dan tidak bermoral menjadi landasan penting bagi bank-bank syariah dalam menjalankan operasional mereka secara sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Haikal & Efendi, 2024).

Aspek kesesuaian dengan syariah (sharia compliance) merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional (Mulyadi & Athoillah, 2017). Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Mulyadi & Athoillah, 2017). Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah; secara tegas dinyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah raison d'être bagi institusi tersebut (Darsono, 2022).

3.3 Produk dan Akad dalam Perbankan Syariah

Salah satu produk unggulan perbankan syariah adalah akad mudharabah, yang merupakan kemitraan usaha yang mencakup pemilik modal (shahib al-mal) dan pelaku usaha (mudharib), bertujuan untuk memperoleh keuntungan (al-ribh) dan dibagi sesuai kesepakatan dalam akad (Supandi, 2019). Prinsip mudharabah merupakan bagian unik dari produk perbankan syariah, karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah yang menganut prinsip profit or loss sharing (Supandi, 2019).

Selain mudharabah, terdapat pula akad musyarakah, murabahah, ijarah, dan istisna yang menjadi produk-produk pembiayaan dalam perbankan syariah (Utama et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad musyarakah memiliki tingkat kepatuhan syariah tertinggi dibandingkan akad-akad terpisah lainnya, sementara kepatuhan syariah terendah terdapat pada akad murabahah (Maslihatin & Riduwan, 2020). Kondisi ini dipengaruhi karena bank syariah sering menggunakan akad murabahah bil wakalah, di mana kelemahan akad ini terletak pada pengadaan barang oleh nasabah yang sering tidak disertai bukti pembelian (Maslihatin & Riduwan, 2020).

Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang dijadikan pedoman hukum ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia telah menerbitkan berbagai fatwa berkaitan dengan distribusi bagi hasil pada lembaga keuangan syariah (Maryadi et al., 2023). Fatwa-fatwa ini menjadi acuan bagi seluruh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya sesuai prinsip syariah (Maslihatin & Riduwan, 2020).

4. Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank

4.1 Asuransi Syariah (Takaful)

Asuransi syariah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank syariah yang penting. PT. Takaful Indonesia, sebagai perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia, didirikan pada tahun 1994 (Imron & Heradhyaksa, 2021). Pada suatu Lembaga Keuangan Syariah, khususnya asuransi syariah, memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memberikan pengawasan dan memastikan bahwa usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Gagarin, 2017).

DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, agar semua lembaga tersebut berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam (Gagarin, 2017). Pengawasan selain pada aspek produk-produk keuangan syariah, juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah (Gagarin, 2017).

Dalam praktiknya, peran DPS pada asuransi syariah belum optimal dan masih lemah dalam menjalankan tugasnya sehingga berdampak pada perkembangan asuransi syariah (Gagarin, 2017). Terdapat dua isu utama dalam yurisdiksi Dewan Pengawas Syariah pada industri takaful di Indonesia, yaitu isu hukum dan isu kelembagaan (Imron & Heradhyaksa, 2021). Fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum di Indonesia, sehingga fatwa DSN tidak mengikat perusahaan takaful, pemerintah, atau pengadilan secara langsung (Imron & Heradhyaksa, 2021).

4.2 Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem keuangan syariah Indonesia. Masifnya peraturan tentang pasar modal syariah mengindikasikan bahwa terdapat progres yang cukup tinggi pada regulasi pasar modal syariah di Indonesia (Ulum, 2018). DSN memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa setiap produk jasa dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, reksadana, pasar modal, dan sebagainya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam (Erlania, 2023).

Dalam praktiknya di pasar saham, dilengkapi adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Setiap perusahaan atau produk keuangan syariah memiliki DPS yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta adanya proses screening saham syariah untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria syariah (Waldelmi et al., 2024). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Nomor 16 POJK.04/2015, terdapat delapan tugas dari Dewan Pengawas Syariah di Pasar Modal (Erlania, 2023).

4.3 Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) dan koperasi syariah merupakan bagian penting dari ekosistem keuangan syariah Indonesia yang melayani segmen masyarakat yang belum terjangkau oleh perbankan formal. Lembaga keuangan mikro syariah (Baitul Maal wat Tamwil) merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang menerapkan konsep syariah dalam operasionalnya (Amin, 2019).

Keberadaan koperasi dalam sistem lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia merupakan lembaga yang berlandaskan pada prinsip syariah (hukum) Islam (Fadli & Yunus, 2023). Dalam pengelolaannya tidak ditemukan unsur-unsur riba, gharar, maysir, dan sejenisnya, serta dalam pengelolaannya harus senantiasa memperhatikan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) (Fadli & Yunus, 2023).

Pengawasan terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan baik dari aspek kesehatan maupun kepatuhan syariah (Fadli & Yunus, 2023). Optimalisasi peran DPS pada lembaga keuangan mikro syariah menjadi sangat penting mengingat kompleksitas transaksi yang semakin berkembang (Taufiq, 2020). Supervisor, yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pada operasional lembaga keuangan syariah, menjadi salah satu peran utama DPS di LKMS (Taufiq, 2020).

4.4 Financial Technology (Fintech) Syariah

Perkembangan fintech syariah di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, Fintech Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Sridanti et al., 2022).

Industri keuangan syariah di Indonesia meliputi Industri Keuangan Bank Syariah (IKBS) dan Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNBS) secara kelembagaan mengalami perkembangan yang signifikan (Suhendar & Diniyanto, 2020). Meski fintech syariah sudah mulai berkembang, namun OJK belum sepenuhnya mengakomodir Fatwa DSN-MUI tersebut menjadi peraturan yang mengikat (Ishak et al., 2022). Peraturan fintech syariah di Indonesia juga dinilai bermasalah karena belum mengatur perihal aspek pengawasan syariah atau kepatuhan syariah, padahal aspek pengawasan erat kaitannya dengan perlindungan konsumen (Habibunnajar & Rahmatullah, 2020).

Terdapat beberapa problematika dalam aturan fintech peer to peer lending syariah di Indonesia. Pertama, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 lebih berkonotasi ke arah fintech konvensional. Kedua, muncul ketidakpastian hukum karena fintech syariah saat ini harus tunduk pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, padahal Fatwa MUI tidak termasuk ke dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan (Habibunnajar & Rahmatullah, 2020).

5. Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebagai Otoritas Fatwa

5.1 Sejarah dan Pembentukan DSN-MUI

Dibentuknya DSN-MUI karena adanya perkembangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan perlunya satu lembaga untuk mendukung dan mengembangkan keberadaan Lembaga Keuangan Syariah yang berwenang mengeluarkan fatwa, sehingga dapat memberi kemaslahatan dalam perkembangan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia (Hidayati et al., 2021). Mengingat bahwa MUI adalah pengayom dari lembaga dan organisasi Islam yang ada di Indonesia, dalam rangka mensosialisasikan ide tersebut, tepatnya bulan Juli 1997 pada acara lokakarya Reksadana Syariah menghasilkan rekomendasi pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Berjarak satu tahun, pada tahun 1998 DSN dibentuk oleh MUI (Jamil et al., 2021).

DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa syariah terhadap jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia (Prabowo & Jamal, 2017). Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan (Taufiq, 2020).

5.2 Fungsi dan Kewenangan DSN-MUI

DSN-MUI memiliki beberapa kewenangan utama, antara lain: (1) mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; (2) memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah; (3) mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah (Suhadak & Priadi, 2014).

Secara rinci, tugas dan wewenang DSN meliputi: memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah; mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan (Sumar'in, 2017). Fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI bertujuan untuk melindungi operasional institusi keuangan syariah agar berjalan sesuai prinsip Islam (Hidayati et al., 2021).

5.3 Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum Indonesia

Kedudukan fatwa dalam perspektif hukum perbankan di Indonesia sebagai alasan yuridis bagi lembaga legislasi untuk menetapkan dalam aturan perundang-undangan (Awaluddin & Febrian, 2020). Fatwa DSN-MUI sebagai dasar teknis pengawasan diatur dalam aturan perundang-undangan tentang perbankan syariah (Awaluddin & Febrian, 2020). Karena secara teknis regulasi dan pengawasan bank syariah menjadi kewenangan Bank Indonesia selaku bank sentral, maka Fatwa DSN-MUI kemudian diserap ke dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank syariah (Suhadak & Priadi, 2014).

Dalam konteks ini, MUI memiliki tiga institusi terkait, yakni Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Pedoman kegiatan ekonomi syariah didasarkan pada fatwa DSN, praktik ekonomi LKS diawasi oleh DPS, dan sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Basyarnas (Pradina & Nurnasrina, 2023).

Fatwa DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah sebanyak 147 fatwa (Mufrih & Hadiroh, 2022). Fatwa-fatwa ini melingkupi fatwa mengenai produk perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, gadai, serta berbagai fatwa penunjang transaksi dan akad lembaga keuangan syariah (Ulum, 2018).

6. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai Pengawas Internal

6.1 Definisi dan Kedudukan DPS

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan atau dewan yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di lembaga keuangan syariah (bank maupun non-bank) yang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah pada lembaga tersebut baik produk maupun prosedur (operasional) (Hidayatullah, 2022). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/24/PBI/2004, DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah (Waldelmi et al., 2023).

Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan setingkat dewan komisaris yang bersifat independen (Rachman et al., 2023). Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (sharia compliance) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah (Nurhisam, 2016). Sementara itu, posisi DPS dalam struktur organisasi bank syariah merupakan bagian dari pengurus bank syariah tersebut yang akhirnya menjadi salah satu pembeda antara LKS dan lembaga keuangan konvensional (Amani & Muhammad, 2021).

Menurut surat keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bagian dari Lembaga Keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN (Jamil et al., 2021). DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari DSN (Nuha, 2018).

6.2 Tugas dan Fungsi DPS

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN (Faozan, 2013). Berdasarkan AAOIFI, ada tiga peran utama DPS di lembaga keuangan syariah, yaitu menyesuaikan aktivitas bank syariah agar sependirian dengan aturan dan prinsip syariah dengan melakukan penilaian, pengarahan, dan pengawasan (Jamil et al., 2021).

Secara lebih rinci, tugas DPS meliputi: (a) menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank; (b) mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI; (c) meminta fatwa kepada DSN-MUI; (d) melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; (e) meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya (Firman, 2019).

Fungsi DPS mencakup tiga peran strategis, yaitu: (1) Supervisor, yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan pelaksanaan fatwa DSN pasca operasional lembaga keuangan syariah; (2) Advisor, yaitu memberikan nasihat, inspirasi, pemikiran, saran, serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global; (3) Mediator, yaitu sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN (Fatmawati & Usnan, 2018).

6.3 Mekanisme Kerja DPS

Adapun mekanisme kerja DPS, sebagaimana tertera dalam Pedoman Dasar DSN, yaitu sebagai berikut: (a) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya; (b) berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Pengawas Syariah Nasional; (c) melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran (Nurwakhidah, 2020).

Dalam sistem shariah governance, DPS berperan penting dalam proses supervisi, monitoring, audit, dan pemberian opini terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan yang menawarkan produk dan layanan syariah (Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, 2015). Proses pengawasan ini dapat melibatkan Shariah Supervisory Board atau Sharia Advisory Firm (Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, 2015).

Ketentuan bagi anggota DPS adalah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS tidak lebih dari empat (4) lembaga keuangan syariah, yaitu dua (2) bank lain dan dua (2) lembaga keuangan syariah non-bank (Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, 2015). DPS juga tidak boleh merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan atau UUS (Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, 2015).

7. Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

7.1 Konsep dan Urgensi Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah (sharia compliance) adalah prinsip dasar yang ada pada entitas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasional perusahaannya secara benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ditentukan (Ishak et al., 2022). Secara operasional, kepatuhan syariah adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI sebagai prinsip syariah yang wajib ditaati oleh seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang beroperasi di Indonesia (Saputra & Suwardi, 2023).

Kepatuhan syariah termasuk kepada persoalan yang utama dalam tata kelola bank syariah, karena kepatuhan syariah merupakan pilar utama dan pembeda lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional (Izzatika & Lubis, 2019). Dari sudut pandang masyarakat, khususnya pengguna jasa keuangan syariah, kepatuhan syariah merupakan integritas dan kredibilitas bank syariah (Darsono, 2022). Kepatuhan terhadap Syariah (Sharia Compliance) adalah tulang punggung lembaga keuangan syariah dalam memberikan legitimasi moral dan spiritual terhadap praktik LKS sehingga kepercayaan publik, pasar, dan stakeholders tetap terpelihara (Nurhasanah, 2013).

Kepatuhan syariah melingkupi semua kegiatan bank syariah baik dalam ranah manajemen maupun individunya (Maslihatin & Riduwan, 2020). Artinya bahwa kepatuhan syariah bukan hanya menyangkut produk dan akad saja, tetapi juga mencakup seluruh aspek operasional dan tata kelola lembaga keuangan syariah.

7.2 Implementasi Kepatuhan Syariah

Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal di bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental. Pertama, konsep shariah review harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Kedua, konsep internal shariah review bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit (Akroma, 2022).

Kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat ex-ante (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sumar'in, 2017). Hal yang sama juga berlaku untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) termasuk Koperasi Syariah (Akroma, 2022).

Opini syariah merupakan pandangan yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengenai kepatuhan suatu akad, produk, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (Saputra & Suwardi, 2023). Dengan adanya opini syariah dari DPS, lembaga keuangan syariah dapat menegakkan integritasnya sebagai lembaga yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Saputra & Suwardi, 2023).

7.3 Tantangan dalam Implementasi Kepatuhan Syariah

Tingginya perkembangan perbankan syariah di Indonesia ternyata tidak diikuti dengan sistem pengawasan dan penerapan syariah yang ketat oleh lembaga pengawas (Sumar'in, 2017). Padahal aspek kepatuhan syariah adalah inti dan pembeda antara bank Islam dan bank konvensional (Sumar'in, 2017). Dalam penerapan sistem operasional perbankan syariah, masih tampak dibatasi oleh distorsi dalam ekonomi, seperti kurangnya kerangka pengawasan yang kuat dan regulasi yang cermat dalam sistem keuangan (Sumar'in, 2017).

Substansi hukum tentang prinsip-prinsip syariah, sebagaimana yang tercantum dalam sejumlah Fatwa DSN-MUI, masih bersifat umum, sehingga tidak operasional dan menimbulkan interpretasi yang tidak tepat (Kristianti, 2020). Akibatnya, fungsi intermediasi LKS disamakan dengan fungsi intermediasi lembaga keuangan konvensional, dan pembiayaan syariah disamakan pula dengan kredit atau utang piutang (Kristianti, 2020).

Dalam kenyataannya sering terjadi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam perbankan syariah, di mana terdapat transaksi manipulatif yang melanggar prinsip-prinsip syariah untuk mendapatkan keuntungan (Saputra & Suwardi, 2023). Selain itu, tingkat pemahaman karyawan bank syariah terhadap prinsip syariah juga terbukti sangat kurang, di mana banyak karyawan bank syariah yang tidak memahami akad-akad yang ditawarkan kepada nasabah (Saputra & Suwardi, 2023).

8. Tata Kelola Syariah (Shariah Governance)

8.1 Konsep Shariah Governance

Istilah tata kelola syariah atau shariah governance dimunculkan oleh lembaga berstandar internasional seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dan IFSB (Islamic Financial Services Board) sebagai bentuk sistem tata kelola bagi lembaga keuangan syariah (Budiono, 2017). Definisi shariah governance menurut IFSB adalah "a set of institutional and organizational arrangements through which Islamic financial institutions ensure that there is an effective independent oversight of shariah compliance over the issuance of relevant shariah pronouncements, dissemination of information and an internal shariah compliance review" (Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, 2015).

Shariah governance merupakan gabungan dari dua konsep, yaitu konsep good corporate governance dan shariah compliance (Purnomo, 2019). Tata kelola bank menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan kewajaran, sedangkan shariah compliance adalah kewajiban bank syariah untuk memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah (Purnomo, 2019).

Implementasi GCG dalam perbankan syariah menciptakan transparansi untuk mencegah fraud, melakukan akuntabilitas dengan sistem yang mengontrol hubungan antara organ perusahaan, melakukan tanggung jawab, menjaga independensi, dan menjaga kewajaran (Purnomo, 2019). Penerapan prinsip-prinsip GCG pada bank syariah hendaknya mengacu pada lima prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran (Faozan, 2013).

8.2 Peran DPS dalam Good Corporate Governance

Peranan DPS dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah meliputi mengontrol, menilai, dan mensupervisi aktivitas pada lembaga keuangan syariah untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip dan aturan syariah (Faozan, 2013). DPS juga harus mendiseminasikan dan mengedukasi masyarakat melalui media yang ada di masyarakat seperti khutbah maupun majlis ta'lim (Faozan, 2013).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) ikut bertanggung jawab dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG) yang mengacu pada proses dan mekanisme di mana lembaga keuangan syariah di Indonesia harus berdasarkan fatwa dan hukum Islam yang telah ditentukan (Kholisah et al., 2024). Keberadaan DPS tidak hanya menjadi ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional, tetapi juga merupakan representasi dari implementasi GCG (Analia et al., 2023).

Pengawasan syariah di bank syariah dalam perspektif ekonomi memiliki hubungan positif dengan keuntungan bank. Artinya jika pihak bank syariah telah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, berarti akan meningkat kepercayaan masyarakat Muslim untuk turut serta menjadi nasabah bank syariah sehingga dapat meningkatkan kapital dan pembiayaan bank syariah (Rachman et al., 2023).

8.3 Kerangka Shariah Governance di Indonesia

Dalam kerangka shariah governance, sistem pengawasan syariah dilakukan dalam dua proses, yaitu proses sebelum dan sesudah transaksi. Di dalam proses sebelum transaksi (ex-ante), pengawasan dilakukan dengan adanya pihak independen berupa Shariah Supervisory Board (SSB) atau Sharia Advisory Firm yang memberikan fatwa mengenai operasi dan struktur lembaga keuangan syariah (Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, 2015).

Berdasarkan kerangka regulasi, struktur tata kelola syariah bagi perbankan syariah di Indonesia menganut dua level pengawasan, yaitu pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada level nasional dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada level internal perusahaan (Tohawi et al., 2023). Dari analisis aspek organisasi yang ada dapat dilihat dan diakui bahwa adanya dua level pengawasan syariah: level pengawasan pertama adalah dewan syariah pada level nasional yang biasa disebut sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN), dan kedua adalah dewan syariah pada level perusahaan yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Mukhzarudfa, 2019).

9. Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah

9.1 Pengawasan Internal

Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu: pertama, pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank; dan kedua, pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank (Kalsum, 2018). Struktur pengawasan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu sistem pengawasan internal yang terdiri atas unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, dan SKAI-Internal Syariah Review (Kalsum, 2018).

Selain DPS yang bertanggung jawab pada aspek syariahnya, maka untuk aspek-aspek operasional pengawasan syariah paling tidak harus dilakukan oleh audit internal bank, direktur kepatuhan, bahkan komisaris harus ikut menjaga kepatuhan syariah (Nuha, 2018). Audit eksternal yang dilakukan oleh kantor akuntan publik juga tidak boleh melewatkan begitu saja adanya pelanggaran atas kepatuhan syariah (Nuha, 2018).

9.2 Pengawasan Eksternal oleh OJK dan DSN-MUI

Pengawasan eksternal terhadap lembaga keuangan syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hubungan hukum antara OJK dan DSN-MUI memiliki hubungan kemitraan di mana dalam hal pengawasan lembaga perbankan syariah, OJK melakukan pengawasan eksternal sedangkan DSN-MUI melalui DPS melakukan pengawasan secara internal (Rulanda et al., 2020).

Adanya sistem pengawasan sektoral di sektor jasa keuangan dapat menyebabkan ketidaksepahaman dalam memecahkan masalah keuangan yang terjadi, yang berakibat kepada ketidakefisienan pengawasan tersebut (Elpira & Candra, 2020). Sistem pengawasan lembaga keuangan syariah yang ideal adalah mengawasi kegiatan operasional lembaga keuangan secara umum sekaligus mengawasi kepatuhan menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan tersebut, di mana keduanya harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam otoritas jasa keuangan yang Islami (Elpira & Candra, 2020).

Kedudukan DSN-MUI sebagai lembaga yang terlepas dari lembaga otoritas di sektor jasa keuangan memiliki beberapa kelemahan: ketidaksepahaman antara lembaga otoritas dengan DSN dalam memahami masalah di sektor jasa keuangan syariah, terdapat fatwa yang tidak dapat diserap dalam bahasa peraturan perundang-undangan, adanya pelanggaran prinsip syariah, terikatnya DPS dengan bank yang diawasi dengan adanya biaya transportasi yang menjadi beban bank syariah terkait, serta tidak mengikatnya fatwa DSN secara langsung terhadap bank-bank syariah (Elpira & Candra, 2020).

9.3 Audit Syariah

Audit kepatuhan syariah adalah proses pemeriksaan yang teratur atas kepatuhan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah, meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis lembaga keuangan syariah, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur, serta aktivitas lain yang memerlukan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Fatmawati & Usnan, 2018).

Audit syariah lahir seiring dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga, ataupun organisasi yang dalam kegiatan operasionalnya dilakukan dengan berlandaskan prinsip syariah (Lestari et al., 2020). Dalam praktiknya, audit syariah sekaligus pengawasan audit syariah di Indonesia masih sebagai pelengkap dari proses audit dikarenakan audit syariah masih menjadi tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) bukan auditor syariah (Jusri & Maulidha, 2020).

Standar Akuntansi Syariah Internasional AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) merupakan standar akuntansi global untuk lembaga keuangan syariah di mana setiap bank syariah diharuskan untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan (Azifah & Fitroh, 2022). Standar AAOIFI digunakan untuk menyeragamkan ketentuan akuntansi yang meliputi pengukuran, pengakuan, dan pelaporan dalam produk-produk yang dikeluarkan oleh institusi keuangan dan perbankan syariah di seluruh dunia (Azifah & Fitroh, 2022).

10. Isu dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah

10.1 Isu Independensi DPS

Independensi DPS menjadi salah satu isu krusial dalam pengawasan lembaga keuangan syariah. Potensi benturan kepentingan dapat terjadi mengingat DPS merupakan bagian dari struktur organisasi bank syariah, yang diangkat oleh RUPS, sementara tugasnya melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan oleh direksi (Firman, 2019). Independensi DPS diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi kepentingan seluruh stakeholder dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah (Firman, 2019).

Bahwa pemegang terbesar saham pada suatu lembaga keuangan syariah berhak menentukan orang yang diusulkan untuk duduk di Dewan Pengawas Syariah. Hal ini akan berakibat kepada tidak independennya Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas pengawasan (Nuha, 2018). Independensi tersebut dijamin apabila Dewan Pengawas Syariah bukan staf bank dan tidak terikat dengan direksi lembaga keuangan syariah (Maulana, 2021).

Jumlah DPS yang terbatas mengakibatkan adanya ironi di mana anggota DSN-MUI tidak jarang juga merupakan anggota DPS dan bahkan menjadi anggota DPS di beberapa LKS (Amani & Muhammad, 2021). Hal ini menjadikan isu independensi menjadi menarik untuk dibahas khususnya terkait dengan optimalisasi dan efektivitas fungsi pengawasan syariah (Amani & Muhammad, 2021).

10.2 Isu Kompetensi DPS

Terdapat tiga isu utama terkait kompetensi Dewan Pengawas Syariah di Indonesia: (1) ketidakseimbangan kompetensi DPS dalam akuntansi dan keuangan dengan kompetensi di bidang syariah; (2) sertifikasi DPS di Indonesia belum optimal; (3) masih kurangnya perguruan tinggi yang menyediakan program studi akuntansi syariah sehingga DPS masih terbatas (Izzatika & Lubis, 2019).

Data yang diperoleh dari laporan tahunan perbankan syariah tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah di perbankan syariah yang berlatar belakang syariah adalah 84,2%, sedangkan 15,8% lainnya berlatar belakang akuntansi dan keuangan (Izzatika & Lubis, 2019). Ketidakseimbangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan pengawasan yang komprehensif terhadap aspek syariah maupun aspek keuangan.

Standarisasi Dewan Pengawas Syariah perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat kapasitas mereka sebagai audit kepatuhan syariah yang memberikan jaminan kepada masyarakat atas kehalalan investasi dan aktivitas ekonomi di lingkungan lembaga keuangan syariah (Hidayatullah, 2022). Keberadaan standarisasi Dewan Pengawas Syariah akan menjadi suatu keniscayaan mengingat bentuk jasa yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah menyangkut penegasan tentang suatu kualitas pernyataan kesesuaian syariah (asersi) yang harus mempertanggungjawabkan asersi tersebut kepada pihak lain, baik kepada masyarakat maupun kepada regulator (Hidayatullah, 2022).

10.3 Isu Efektivitas Pengawasan

Aktualisasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan syariah compliance belum optimal (Kurrohman, 2017). Pengabaian terhadap kepatuhan syariah compliance oleh Dewan Pengawas Syariah dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap citra bank syariah (Kurrohman, 2017). Pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS akan merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut (Prabowo & Jamal, 2017).

Salah satu alasan utama nasabah bank syariah berhenti menjadi nasabah adalah karena keraguan akan konsistensi bank syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah (Fatarib, 2018). Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Fatarib, 2018).

Keanggotaan DPS ternyata dimungkinkan untuk dirangkap dalam beberapa LKS, sehingga fungsi pengawasan tidak terfokus dan potensial bias (Kristianti, 2020). Ke depan diharapkan fatwa berisi materi muatan yang lebih operasional, dan kelembagaan pengawasan juga mesti dibuat efektif dan terfokus (Kristianti, 2020).

10.4 Strategi Optimalisasi Peran DPS

Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan peran DPS antara lain: mensosialisasikan tentang peran DPS secara aktif sehingga tidak ada lagi kebingungan tentang bagaimana peran DPS; seleksi DPS yang harus mengutamakan kemampuan (menguasai ekonomi dan keuangan Islam kontemporer serta fiqh muamalah) daripada sekadar figur; serta memperkuat posisi DPS agar memiliki independensi sehingga aman dari potensi intervensi dalam pelaksanaan tugasnya (Hidayatullah, 2022).

Untuk mengoptimalkan peran DPS, sesuatu yang sangat perlu diperhatikan adalah permasalahan sumber daya manusia (SDM) dan kinerja (Hidayatullah, 2022). Upaya Dewan Pengawas Syariah untuk menegakkan kepatuhan syariah kiranya harus dihargai, namun kita harus juga tetap mengkritisi jika di dalam pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan secara optimal (Kurrohman, 2017).

Kepada Dewan Pengawas Syariah kiranya dapat dibuat regulasi yang lebih baik untuk menjaga independensi Dewan Pengawas Syariah di dalam menjalankan kepatuhan syariah terhadap bank syariah yang diawasinya (Kurrohman, 2017). DSN-MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa dapat berkoordinasi dan menyamakan persepsi dengan DPS yang ditempatkan di bank-bank syariah di Indonesia dalam mengawasi operasional perbankan syariah agar mereka benar-benar berperan dan siap menjalankan tugas sebagai DPS (Prabowo & Jamal, 2017).

11. Perkembangan dan Prospek Lembaga Keuangan Syariah

11.1 Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah

Pertumbuhan industri perbankan syariah Indonesia menunjukkan grafik meningkat, walaupun mengalami perlambatan (Abubakar & Handayani, 2018). Di tataran global, sektor jasa keuangan syariah termasuk perbankan menguasai 3% dan bersama-sama dengan Qatar, Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Turki menjadi kekuatan pendorong keuangan syariah di masa depan (Abubakar & Handayani, 2018).

Data yang dipublikasi oleh OJK menunjukkan bahwa perbankan syariah nasional berkontribusi sebesar 4,81% terhadap market share dengan pertumbuhan aset mencapai 11,97% per Juni 2016 (Abubakar & Handayani, 2018). Salah satu isu strategis yang menjadi hambatan adalah mispersepsi masyarakat terhadap perbankan syariah baik mengenai akad, produk, dan layanan yang belum patuh terhadap prinsip syariah (Abubakar & Handayani, 2018).

Perkembangan lembaga keuangan syariah dari ketetapan yang harus dipenuhi dalam setiap lembaga keuangan syariah terus berkembang, mulai dari beberapa tambahan unit syariah dari bank-bank konvensional, hingga lembaga keuangan lainnya dari mikro hingga makro (Hidayati et al., 2021). Data lembaga keuangan syariah yang sudah konversi ke lembaga keuangan syariah tidak hanya pada sektor keuangan skala makro namun juga mikro (Waldelmi et al., 2023).

11.2 Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah

Proses transformasi digital yang diterapkan akan memberikan hasil setidaknya pada tiga aspek yaitu aspek output, outcome, dan juga impact (Mukharom et al., 2024). Pada aspek output akan ada layanan baru, produk baru, proses baru, dan keahlian baru yang berbasis digital (Mukharom et al., 2024). Digitalisasi berperan signifikan, di antaranya dalam menahan laju penurunan kinerja penjualan produk industri halal, mempercepat mekanisme audit online dalam pengajuan sertifikasi halal, mendorong peningkatan keuangan sosial syariah terutama dalam hal pembayaran ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) secara online oleh masyarakat (Mukharom et al., 2024).

Smart contract dalam blockchain menawarkan peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk secara otomatis melaksanakan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah tanpa intervensi manusia (Fitri, 2023). Namun, penerapan smart contract syariah dalam blockchain memerlukan kerangka pengawasan dan regulasi yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan perlindungan konsumen (Fitri, 2023).

11.3 Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah

Kompetisi di industri keuangan sudah sangat ketat sehingga bank syariah tidak dapat lagi sekadar mengandalkan produk-produk standar untuk menarik minat masyarakat (Mulyadi & Athoillah, 2017). Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah tidak boleh hanya sekadar 'mengimitasi' dari produk-produk perbankan konvensional (Mulyadi & Athoillah, 2017). Akan tetapi pengembangan produk (inovasi) ini bukan berarti menghilangkan prinsip-prinsip kesyariahannya, apalagi hanya sekadar dijadikan hilah hukum maupun hilah administratif untuk memperoleh keuntungan semata (Mulyadi & Athoillah, 2017).

Pengembangan inovasi (produk) dibolehkan ketika ada dalil yang lebih kuat dan kejelasan makna yang dikandung di dalamnya, kesesuaian dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah), dan relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern (Mulyadi & Athoillah, 2017). Regulasi yang jelas terkait dengan pengembangan produk di lembaga keuangan syariah, baik itu berupa fatwa maupun peraturan pelaksana teknis dari undang-undang tentang perbankan syariah, senantiasa dapat dijadikan sebagai kiblat atau rujukan yang nantinya dipakai oleh bank syariah (Mulyadi & Athoillah, 2017).

12. Perbandingan Sistem Pengawasan Syariah Indonesia degan Malaysia

Dalam konteks perbandingan internasional, terdapat perbedaan signifikan antara sistem pengawasan syariah di Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia, fatwa dikeluarkan oleh Shariah Advisory Council (SAC) yang langsung berada di bawah naungan Bank Negara Malaysia dan bersifat mengikat setelah mendapat persetujuan Majlis Raja-raja dan diterbitkan dalam bentuk gazette (Amiruddin, 2018). Sementara di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) yang kemudian diserap ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) (Amiruddin, 2018).

Pembentukan SAC adalah persyaratan hukum untuk semua bank yang menawarkan produk perbankan Islam berdasarkan Perbankan Syariah Act 1983 (Amiruddin, 2018). Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia pada umumnya berfungsi dalam memberi fatwa berkaitan dengan perbankan dan asuransi Islam, membuat pengawasan, kepatuhan syariah, dan pengauditan (Kurrohman, 2017).

Adopsi Shariah Governance Framework (SGF) Bank Negara Malaysia (BNM) dinilai kurang sesuai apabila diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya jumlah sumber daya insani di Indonesia dengan dual competency (hukum syariah dan keuangan), sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan pemisahan tiap unit seperti pada SGF BNM, yaitu Shariah Audit, Shariah Review, Shariah Research, dan Shariah Risk Management (Puspitasari & Muhammad, 2019).

13. Kesimpulan

Lembaga Keuangan Syariah, baik bank maupun non-bank, merupakan pilar penting dalam sistem keuangan Indonesia yang terus berkembang. Keberadaan LKS tidak hanya sebagai alternatif bagi umat Muslim yang ingin bertransaksi sesuai prinsip Islam, tetapi juga sebagai kontributor nyata dalam pembangunan ekonomi nasional (Budiono, 2017). Prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir menjadi fondasi utama yang membedakan LKS dari lembaga keuangan konvensional (Yusmad, 2019).

Kepatuhan syariah (sharia compliance) merupakan elemen fundamental yang menjadi raison d'être bagi seluruh lembaga keuangan syariah (Darsono, 2022). Untuk memastikan kepatuhan ini, sistem pengawasan berlapis telah dibangun, mulai dari DSN-MUI sebagai otoritas fatwa di tingkat nasional, DPS sebagai pengawas internal di setiap LKS, hingga OJK sebagai regulator eksternal (Rulanda et al., 2020). Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, termasuk isu independensi DPS, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, dan belum optimalnya implementasi kepatuhan syariah di lapangan (Izzatika & Lubis, 2019; Kristianti, 2020; Kurrohman, 2017).

Ke depan, penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM, harmonisasi regulasi, dan adopsi teknologi digital menjadi kunci dalam mengakselerasi pertumbuhan lembaga keuangan syariah Indonesia (Abubakar & Handayani, 2018). Implementasi tata kelola syariah yang baik, didukung oleh regulasi yang progresif dan pengawasan yang efektif, akan menjadi fondasi kokoh bagi perkembangan ekosistem keuangan syariah yang komprehensif dan berkelanjutan di Indonesia (Ulum, 2018).

Daftar Pustaka

Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. (2015). Journal of Islamic Economics Lariba, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol1.iss1.art1

Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). Percepatan pertumbuhan perbankan syariah melalui implementasi tata kelola syariah. Law and Justice, 2(2), 124–134. https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3417

Akroma, A. R. (2022). Analisis penerapan shariah compliance untuk inovasi produk lembaga keuangan mikro syariah (studi kasus KSPPS Sumber Barokah Mandiri, Kab. Kediri). Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 9(2), 97–110. https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.394

Amani, Z. A., & Muhammad, R. (2021). Studi independensi DPS perbankan syariah Indonesia. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 9(1), 1. https://doi.org/10.21043/bisnis.v9i1.10132

Amin, M. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 terhadap lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 10(1), 78. https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6482

Amiruddin, M. M. (2018). Imposisi fatwa terhadap regulasi perbankan syariah. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 12(1), 49–78. https://doi.org/10.24239/blc.v12i1.334

Analia, F., Abdullah, M. W., & Muchlis, S. (2023). Peran dewan pengawas syariah dalam penerapan good corporate governance dalam pencegahan fraund financing di bank syariah. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(3), 928–936. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.3904

Awaluddin, A., & Febrian, A. (2020). Kedudukan fatwa DSN-MUI dalam transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 5(2), 196. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3366

Azifah, N., & Fitroh, K. (2022). Determinan pengungkapan sharia compliance perbankan syariah berdasarkan standar akuntansi syariah internasional AAOIFI. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis, 2(3), 138–150. https://doi.org/10.56127/jaman.v2i3.499

Baehaqi, J. (2017). Kerangka yuridis kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7(1), 188–222. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.188-222

Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. Law and Justice, 2(1), 54–65. https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337

Darsono, E. (2022). Implementasi pengawasan dewan pengawas syariah pada operasional bank. Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI), 1(1), 43–53. https://doi.org/10.57171/jpsi.v1i1.5

Elpira, M., & Candra, M. (2020). Urgensi DSN-MUI sebagai otoritas pengawas syariah lembaga keuangan syariah. El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 10(1), 22–38. https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.1.22-38

Erlania, S. (2023). Peran dewan pengawas syariah (DPS) dalam pasar modal syariah di Indonesia. At-Tasyri: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 15(1), 30–45. https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1263

Fadli, S., & Yunus, Y. (2023). Koperasi syariah dalam perseptif maqashid syariah. Journal of Science and Social Research, 6(1), 79. https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1175

Faozan, A. (2013). Implementasi good corporate governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah. La_riba, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1

Fatarib, H. (2018). Revitalisasi peran dan fungsi dewan pengawas di lembaga keuangan syari'ah Kota Metro. El-Hekam, 2(1), 1. https://doi.org/10.31958/jeh.v2i1.822

Fatmawati, D. A., & Usnan, U. (2018). Audit kepatuhan syariah melalui peran dewan pengawas syariah pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta. JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting), 1(2), 19–34. https://doi.org/10.22515/jifa.v1i2.1415

Firman, R. N. (2019). Laju percepatan perkembangan perbankan syariah melalui penerapan tata kelola syariah. Journal of Sharia Economics, 1(2), 165–182. https://doi.org/10.35896/jse.v1i2.75

Fitri, W. (2023). Kajian penerapan smart contract syariah dalam blockchain: Peluang dan tantangan. Jurnal Jatiswara, 38(2), 223–232. https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.526

Fitriani, F., Nasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Perkembangan, pengawasan dan pengendalian bank syariah di Indonesia. J-Ebi: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, 2(01). https://doi.org/10.57210/j-ebi.v2i1.210

Gagarin, G. (2017). Optimalisasi peran dewan pengawas syariah (DPS) pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Istinbath: Jurnal Hukum, 14(2), 170. https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i2.945

Habibunnajar, R., & Rahmatullah, I. (2020). Problematika regulasi pinjam meminjam secara online berbasis syariah di Indonesia. JLR - Jurnal Legal Reasoning, 2(2), 120–134. https://doi.org/10.35814/jlr.v2i2.2225

Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang perbankan syariah. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, 26–39. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988

Harahap, E. S. N. K. (2021). Pengaturan dan pengawasan bank syariah. Islamic Circle, 2(1), 68–79. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.489

Hidayati, N. K., Setyowati, R., & Zakiyah, N. (2021). Peran dewan pengawas syariah (DPS) dan dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam pengembangan industri wisata halal Indonesia. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(3), 688. https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.7585

Hidayatullah, M. S. (2022). Strategi mengoptimalkan peran DPS dalam penegakan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 16(1), 101–116. https://doi.org/10.24239/blc.v16i1.907

Imron, A., & Heradhyaksa, B. (2021). The issue on the sharia supervisory board authority on Indonesia sharia insurance. https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303838

Ishak, I., Ilham, I., & Sabani, A. (2022). Shari'a compliance principles in financial technology. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 8(1), 47. https://doi.org/10.33760/jch.v8i1.542

Izzatika, N. F., & Lubis, A. T. (2019). Isu dan tantangan kompetensi dewan pengawas syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 4(2), 147–167. https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.24

Jamil, N. K., Adawiyah, R., & Rumawi, R. (2021). Kewenangan dewan pengawas syariah dan implikasi terhadap perwujudan corporate social responsibility di perbankan syariah. Sasi, 27(4), 504–515. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.536

Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran dan kompetensi auditor syariah dalam menunjang kinerja perbankan syariah. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4(2), 222–241. https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255

Kalsum, U. (2018). Otoritas pengawasan perbankan syariah di Indonesia. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(2), 50. https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1196

Kholisah, N., Amellia, N., Purbaningrum, S., & Abadi, M. T. (2024). Good corporate governance sebagai wujud peran dewan pengawas syariah dan dewan syariah nasional di perbankan syariah. Jurnal Ilmiah Research and Development Student, 2(1), 126–134. https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.573

Kristianti, D. S. (2020). Integrasi prinsip syariah dalam fungsi intermediasi lembaga keuangan syariah. Undang: Jurnal Hukum, 3(2), 315–339. https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.315-339

Kurrohman, T. (2017). Peran dewan pengawas syariah terhadap syariah compliance pada perbankan syariah. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 8(2), 49–61. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v8i2.694

Lestari, P., Susilowati, D., & Wahyudin, W. (2020). Analisis implementasi audit perbankan syariah di Indonesia. SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business, 5(1), 1. https://doi.org/10.20884/1.sar.2020.5.1.3138

Maryadi, D., Kha, M., & Khotimah, U. K. (2023). Prinsip adil dan kemaslahatan pada bagi hasil akad mudharabah di bank syariah. Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(07), 2499–2520. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1066

Maslihatin, A., & Riduwan, R. (2020). Analisis kepatuhan syariah pada bank syariah: Studi kasus bank pembiayaan rakyat syariah. Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah), 4(1), 27–35. https://doi.org/10.32627/maps.v4i1.193

Maulana, H. (2021). Analisis legislasi undang-undang dewan pengawas syariah di Indonesia (suatu kajian yuridis formil). Ekobis Syariah, 1(1), 43. https://doi.org/10.22373/ekobis.v1i1.9992

Mufrih, A. N., & Hadiroh, J. (2022). Progresifitas fatwa dan regulasi ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional. Alhamra: Jurnal Studi Islam, 3(2), 77. https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.14487

Mukharom, M., Nuryanto, A. D., & Ula, K. A. E. (2024). Peran lembaga keuangan sosial syariah di Indonesia menuju transformasi digital. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 4(1), 365–382. https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335

Mukhzarudfa, M. (2019). Membangun model perbankan syariah yang transparan, akuntabel, responsibility, independensi dan fairness perspektif pengetahuan (survey pada perbankan syariah di Propinsi Jambi). J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains), 4(1), 62. https://doi.org/10.33087/jmas.v4i1.72

Mulyadi, D., & Athoillah, M. A. (2017). Product innovation of sharia financial institution: Theory review. Journal of Economicate Studies, 1(1), 1–8. https://doi.org/10.32506/joes.v1i1.3

Nuha, U. (2018). Optimalisasi peran dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan mikro syariah (studi kasus di Assosiasi Koperasi Warga NU Jepara). Malia: Journal of Islamic Banking and Finance, 2(2), 211. https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4940

Nurhasanah, N. (2013). Pengawasan Islam dalam operasional lembaga keuangan syariah. Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 29(1), 11. https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.362

Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam industri keuangan syariah. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 23(1), 77–96. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5

Nurwakhidah, A. (2020). Analisis kinerja dewan pengawas syariah dalam mengawasi bank syariah. Malia (Terakreditasi), 12(1), 53–66. https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2381

Prabowo, B. A., & Jamal, J. (2017). Peranan dewan pengawas syariah terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(1), 113–129. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6

Pradina, M. A., & Nurnasrina, N. (2023). Aspek yuridis (landasan hukum) dan dasar hukum operasional perbankan syariah di Indonesia. Sharing: Journal of Islamic Economics Management and Business, 2(2), 1–7. https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.11149

Purnomo, J. (2019). Syariah governance pada perbankan syariah. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 1(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v1i1.2

Puspitasari, L. L., & Muhammad, R. (2019). Perumusan konsep shariah governance di Indonesia: Evaluasi model pengawasan syariah di sektor perbankan. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(1), 1. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.1-16

Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi peran dewan pengawas syariah dalam menjamin kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia. Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah, 6(2), 134–146. https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.517

Rulanda, S. P., Zaini, Z. D., & Safitri, M. (2020). Kedudukan hukum pengawas bank syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Jurnal Supremasi, 36–51. https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148

Saputra, E., & Suwardi, S. (2023). Mitigasi risiko kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Al-Iqtishad: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam, 1(1), 23–33. https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i1.2155

Sridanti, S. A., Harmain, H., & Nurwani. (2022). Pemikiran Murniati Mukhlisin tentang fintech syariah di Indonesia. Journal Research of Economic and Bussiness, 1(02), 46–60. https://doi.org/10.55537/jreb.v1i02.199

Suhadak, F., & Priadi, E. (2014). Kontribusi Majelis Ulama Indonesia dalam proses pembentukan dan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 1(02). https://doi.org/10.18860/ed.v1i02.2523

Suhaimi, R. (2020). Independensi dewan pengawas syariah sebagai pengawas kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, 1(2), 234–245. https://doi.org/10.55210/arribhu.v1i2.493

Suhendar, H., & Diniyanto, A. (2020). Perkembangan financial technology (fintech) lending syariah; tinjauan terhadap konsep, pengawasan dan regulasi. El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 2(2), 127. https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.16213

Sumar'in, S. (2017). Optimalisasi peran dewan pengawas syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia. Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 2(1), 196–220. https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.598

Supandi, A. F. (2019). Optimalisasi akad mudharabah dalam perbankan syariah. Jurnal Istiqro, 5(1), 72. https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.343

Taufiq, M. (2020). Optimalisasi peran dewan pengawas syariah di lembaga keuangan mikro syariah. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 74. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3350

Tohawi, A., Subhan, S., & Yusiana, N. (2023). Implementasi hukum ekonomi Islam dalam lembaga keuangan bank syariah SPM (Sarana Prima Mandiri) Jl. Trunojoyo 56 Pejagan, Bangkalan. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 10(1), 89–106. https://doi.org/10.53429/jdes.v10i1.566

Ulum, F. (2018). Progresifitas regulasi keuangan syariah di Indonesia. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7(2), 419–443. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.419-443

Utama, I. W. W., Andiansyah, F., & Jamaris, E. (2023). Analisis tingkat kepatuhan syariah pada Bank Central Asia Syariah (BCAS). IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting), 4(2), 283. https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4(2).283-295

Waldelmi, I., Aquino, A., & Listihana, W. D. (2023). Pelatihan dasar dewan pengawas syariah (DPS) untuk lembaga keuangan syariah. Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(3), 128–141. https://doi.org/10.55883/jipam.v2i3.66

Waldelmi, I., Aquino, A., Listihana, W. D., Widya, R., & Tinambunan, K. D. (2024). PKM edukasi dan sosialisasi dasar pasar modal syariah di Kota Pekanbaru. Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi Ipteks, 2(5), 1644–1659. https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i5.1136

Yusmad, M. A. (2019). Penerapan prinsip good corporate governance dalam pengawasan perbankan syariah. Adil: Jurnal Hukum, 4(2), 266–285. https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.802