00555 - Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Kajian Komprehensif

Abstract

The Compilation of Sharia Economic Law (KHES) represents a monumental milestone in the history of Islamic law in Indonesia. Born as a response to the expansion of the Religious Court's authority through Law No. 3 of 2006 and the urgent need for comprehensive codification of sharia economic law, KHES was established through the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2008. As a product of collective ijtihad, KHES successfully integrates classical fiqh muamalat with the needs of modern positive law within the Indonesian context. This article comprehensively examines the historical background of KHES's formation, its legal position in the national legal system, its structure and systematics, its function in the judicial system, as well as its strengths and weaknesses. The study finds that despite various shortcomings — including a rushed drafting process, limited material coverage, and its status as quasi-legislation — KHES has made significant contributions to the development of sharia economic law in Indonesia by providing clear guidelines for Religious Court judges, unifying various scholarly opinions into one comprehensive legal document, and providing legal certainty for sharia economic actors. Going forward, efforts are needed to elevate the legal status of KHES, refine its substance, and strengthen its implementation in the field.

Keywords: Compilation of Sharia Economic Law, KHES, Islamic Economic Law, Religious Court, Collective Ijtihad, PERMA No. 2 of 2008

Abstrak

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum Islam di Indonesia. KHES lahir sebagai respons atas perluasan kewenangan Peradilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kebutuhan mendesak akan kodifikasi hukum ekonomi syariah yang komprehensif, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008. Sebagai produk ijtihad kolektif, KHES berhasil mengintegrasikan fiqh muamalat klasik dengan kebutuhan hukum positif modern dalam konteks ke-Indonesiaan. Artikel ini mengkaji secara komprehensif latar belakang historis pembentukan KHES, kedudukan hukumnya dalam sistem hukum nasional, struktur dan sistematikanya, fungsinya dalam sistem peradilan, serta kelebihan dan kelemahannya. Hasil kajian menemukan bahwa meskipun masih memiliki berbagai kelemahan — mulai dari proses penyusunan yang dianggap terburu-buru, keterbatasan cakupan materi, hingga statusnya sebagai peraturan perundang-undangan semu — KHES telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia dengan menyediakan pedoman yang jelas bagi hakim Pengadilan Agama, mengunifikasi berbagai pendapat ulama dalam satu dokumen hukum yang komprehensif, serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi syariah. Ke depan, diperlukan upaya untuk meningkatkan status hukum KHES, menyempurnakan substansinya, dan memperkuat implementasinya di lapangan.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, KHES, Hukum Ekonomi Islam, Peradilan Agama, Ijtihad Kolektif, PERMA No. 2 Tahun 2008

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah berlangsung secara signifikan dan terus mengalami kemajuan yang pesat dari waktu ke waktu. Keberadaan ekonomi syariah di Indonesia sesungguhnya sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Muslim, meskipun keberlakuannya pada awalnya masih bersifat normatif sosiologis (Syarif, 2019). Masuknya unsur Islam atau ekonomi syariah dalam cita hukum ekonomi Indonesia bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah ideologi ekonomi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi syariah sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia (Syaugi, 2017a, 2017b). Sistem ekonomi syariah adalah salah satu dari sistem-sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme (Syarif, 2019; Syaugi, 2017b).

Pertumbuhan ekonomi syariah yang signifikan di Indonesia menuntut suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum kepada para praktisi ekonomi syariah dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah (Khair, 2019). Kebutuhan masyarakat Islam dalam menjalankan bagian syariat Islam dalam konteks muamalah ekonomi syariah menuntut adanya kepastian hukum agar memberikan keyakinan dan jaminan kepatuhan serta pemenuhan prinsip syariah (shariah compliance) yang wajib dipenuhi negara melalui penataan regulasi (Khair, 2019). Dalam konteks inilah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak akan kodifikasi hukum ekonomi syariah yang komprehensif dan berkekuatan hukum di Indonesia.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan produk hukum yang disusun sebagai respons terhadap perkembangan dalam kajian dan praktik hukum muamalat yang ada di Indonesia (Effendi, 2022). KHES adalah upaya positifisasi hukum Islam ke dalam hukum formal (hukum positif) di Indonesia (Abdillah & Susilawati, 2020). Kehadiran KHES merupakan bagian dari upaya positivisasi hukum perdata Islam dengan kajian ekonomi dalam sistem hukum nasional (Komarudin & Hidayatullah, 2021). Dengan demikian, KHES bukan sekadar dokumen hukum biasa, melainkan merupakan terobosan monumental dalam sejarah hukum Islam di Indonesia yang menjembatani antara fiqh muamalat klasik dengan kebutuhan hukum positif modern.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta bahan hukum sekunder berupa berbagai literatur ilmiah, jurnal penelitian, dan kajian akademik yang berkaitan dengan KHES. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah substansi KHES dan perkembangannya dalam sistem hukum nasional Indonesia.

C. Pembahasan

1. Latar Belakang Historis Lahirnya KHES

a. Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Praktik hukum muamalat secara institusional di Indonesia dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1990, kemudian disusul oleh lembaga keuangan syariah (LKS) lainnya setelah melihat prospek dan ketangguhan LKS seperti BMI ketika melewati krisis ekonomi nasional sekitar tahun 1998 (Mughits, 2008). Kegiatan perekonomian syariah di Indonesia secara formal ditandai dengan berdirinya Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia) pada November 1991, yang diikuti dengan kegiatan ekonomi syariah lainnya seperti takaful, gadai syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, dan yang lainnya (Widjajati, 2019). Perkembangan LKS tersebut semakin pesat yang tentu menggambarkan banyaknya praktik hukum muamalat di kalangan umat Islam (Mughits, 2008).

Dinamika yang berarti adalah gerak masyarakat Islam dalam menyambut ekonomi syariah secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat Islam di Indonesia yang bersangkutan dengan kebutuhan dan eksisnya ekonomi syariah yang melembaga dalam lembaga keuangan baik dalam bentuk bank syariah maupun lembaga non-bank (Khair, 2019). Selain itu, kultur masyarakat Islam Indonesia dari bank konvensional beralih ke bank syariah atau lembaga keuangan syariah (Khair, 2019). Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia linear dengan perkembangan hukum ekonomi syariah di tengah politik hukum demografis mayoritas umat Islam yang dominan dalam regulasi lembaga keuangan syariah baik non-bank maupun bank syariah (Khair, 2019).

Dinamika epistemologi yuridis ekonomi syariah di Indonesia telah melalui empat fase, yaitu fase sharī'ah, fase fiqh, fase qānūn, dan fase qaḍā'. Dua fase yang awal (sharī'ah dan fiqh) masuk kategori nilai-nilai moral, sedangkan dua fase terakhir (qānūn dan qaḍā') menunjukkan karakteristik hukum positif formal (Yasin, 2015). Fase fiqh ditandai oleh maraknya penggunaan literatur fiqh klasik dan interpretasi oleh para mujtahid Indonesia terhadap teks-teks ekonomi dalam Al-Qur'an dan hadis yang kemudian terkodifikasi dan terunifikasi dalam berbagai dokumen bahan hukum, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Yasin, 2015).

b. Kekosongan Hukum dan Urgensi Kodifikasi

Sebelum lahirnya KHES, peraturan yang diterapkan masih terbatas pada peraturan Bank Indonesia (BI) yang merujuk kepada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan fatwa itu, sebagaimana dimaklumi dalam hukum Islam, adalah pendapat hukum yang tidak mengikat seluruh umat Islam (Mughits, 2008). Oleh karena hukum material terkait ekonomi syariah belum dikodifikasi sebelumnya, maka Mahkamah Agung merasa perlu mengambil jalan pintas menyusun kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai hukum materiil terapan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama (Widjajati, 2019).

Adanya kekosongan hukum (vacuum of norm) dalam operasionalisasi ekonomi syariah menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya KHES (Khair, 2019). Ketika wewenang mengadili sengketa hukum ekonomi syariah menjadi wewenang absolut hakim pengadilan agama, maka dibutuhkan adanya kodifikasi hukum ekonomi syariah yang lengkap agar hukum ekonomi syariah memiliki kepastian hukum dan para hakim memiliki rujukan standarisasi dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa di dalam bisnis syariah (Arifin, 2022). Tanpa adanya KHES, hakim-hakim pengadilan agama memutus perkara-perkara ekonomi syariah melalui rujukan kitab-kitab fikih yang tersebar dalam berbagai mazhab, yang berpotensi terjadi disparitas (perbedaan) antara hakim dalam memutuskan hukum perkara ekonomi syariah (Effendi, 2022).

c. Landasan Legislatif: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

KHES lahir sebagai respons atas lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terkait dengan perluasan wewenang peradilan agama termasuk dalam membentuk penyelesaian di bidang Ekonomi Syariah (Sa'diyah et al., 2021). Sejarah dibentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak dapat terlepas dari amanat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Saputera et al., 2020). Dengan perubahan tersebut, kini Peradilan Agama berwenang menangani perkara-perkara ekonomi syariah, yang sebelumnya hanya menangani perkara di bidang keluarga Islam (Abdillah & Susilawati, 2020).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kekuasaan bagi Peradilan Agama untuk menangani perkara-perkara ekonomi syariah, hal ini merupakan langkah baru dalam penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia (Yanti, 2018). Undang-undang tersebut tidak perlu diperdebatkan keberadaannya, karena di satu sisi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, terutama pelaku bisnis syariah, dan di sisi lain secara substansi akan dijadikan sebagai landasan yuridis bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Yanti, 2018).

2. Proses Penyusunan KHES

a. Koordinasi Mahkamah Agung

Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dikoordinir oleh Mahkamah Agung (MA) RI merupakan respons terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktik hukum muamalat (ekonomi Islam) di Indonesia (Chintya & Masriah, 2018; Mughits, 2008). Kemudian melalui koordinasi Mahkamah Agung Republik Indonesia disusunlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan respons terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktik hukum muamalat (ekonomi syariah) di Indonesia (Khair, 2019).

Waktu yang digunakan dalam penyusunan KHES tersebut memang sangat singkat sekali, kurang lebih hanya satu tahun. Sementara KHES adalah kompilasi hukum positif yang tentunya menghendaki format yang baku (Chintya & Masriah, 2018). Hal ini menjadi salah satu catatan kritis terhadap proses penyusunan KHES yang dianggap terburu-buru dan kurang banyak menggali aspek-aspek sosiologis umat Islam dan legal opinion di kalangan pakar, ulama, pesantren, dan akademisi (Awaludin, 2023).

b. Studi Banding dan Referensi Internasional

Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menyelenggarakan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam di Universitas Islam Internasional (UII) Kuala Lumpur, Pusat Takaful Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur Malaysia. Kemudian studi banding ke Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam di Universitas Islam Internasional (UII) Islamabad, Federal Shariah Court Pakistan, Mizan Bank Islamabad Pakistan, Bank Islam (Abdillah & Susilawati, 2020). Studi banding ini menunjukkan bahwa penyusunan KHES tidak dilakukan secara terisolasi, melainkan dengan mempertimbangkan praktik-praktik terbaik dari negara-negara Muslim lainnya.

c. Sumber-Sumber Hukum yang Diadopsi

KHES merupakan kompilasi hukum ekonomi yang dinukilkan dari sumber klasik hukum Islam (fiqh) yang dipadu dengan perkembangan hukum dan praktik bisnis modern, serta disusun dengan mengadopsi sistematika KUH Perdata (Wardiyah, 2019). Terbentuknya KHES merupakan suatu terobosan dan positifisasi hukum fiqh muamalat dalam peraturan yang ada di Indonesia sehingga dapat menjadi pegangan umat Islam dalam bermuamalah dan berkekuatan hukum (Sa'diyah et al., 2021). KHES dibentuk dengan meng-unifikasi keseragaman pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab kuning (fiqh) dan fatwa DSN-MUI dalam kesederhanaan hukum yang sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan untuk menemukan kepastian hukum di Indonesia (Sa'diyah et al., 2021).

Model penyerapan fatwa DSN-MUI dalam KHES adalah dengan cara memasukkan substansi fatwa ke dalam ketentuan-ketentuan pasal yang ada di KHES (Wahid, 2016). Dengan adanya KHES ini menjadi produk hukum yang nyata di mana terdapat di dalamnya pemikiran-pemikiran hukum dari ulama mazhab fikih dan beberapa qanun dari berbagai negara. Pada akhirnya, KHES ini merupakan kitab hukum yang mencerminkan wawasan keindonesiaan sebagai salah satu penyatuan dari hukum-hukum ekonomi syariah yang berlaku di negara-negara Muslim lainnya (Furohman et al., 2023).

3. Kedudukan Hukum KHES dalam Sistem Hukum Nasional

a. Dasar Hukum: PERMA Nomor 2 Tahun 2008

KHES merupakan pembaharu dan hukum baru yang lahir dari PERMA Nomor 2 Tahun 2008 (Sa'diyah et al., 2021). Lahirnya PERMA Nomor 02 Tahun 2008 pada tanggal 10 September 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, meskipun saat ini kedudukannya hanya sebagai kitab pedoman, namun ke depan dapat diperjuangkan melalui jalur legislasi sebagai kitab Undang-Undang (Yanti, 2018). Legislasi hukum ekonomi syariah dalam bentuk hukum positif Indonesia muncul dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan wujud nyata dari pelembagaan hukum Islam/fiqh yang tersebar dalam beberapa kitab fiqh dalam konteks hukum negara (Ridwan, 2018).

Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 memberikan petunjuk kepada para hakim pengadilan di lingkungan peradilan agama untuk mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Widjajati, 2019). Secara lebih rinci, Pasal 1 ayat (1) PERMA tersebut menentukan bahwa hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Widjajati, 2019). Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2008 menentukan bahwa dalam mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar (Widjajati, 2019).

b. Status KHES sebagai Peraturan Perundang-undangan Semu

KHES termasuk peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving/beleidsgerels) dan tidak termasuk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia (Sa'diyah et al., 2021). Hal ini menjadi salah satu kelemahan mendasar dari KHES dalam sistem hukum nasional Indonesia. Meskipun demikian, KHES secara hukum menjadi hukum materiil yang menjadi pedoman bagi aparat Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah (Komarudin & Hidayatullah, 2021).

Di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam lingkungan peradilan yang berkompetensi dalam penerapan KHES adalah Peradilan Agama (PA), karena secara materiil, KHES adalah hukum Islam, sebagaimana wewenang PA dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Khair, 2019). Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, KHES diberlakukan sebagai hukum terapan di peradilan agama melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 (Wardiyah, 2019).

c. Harapan Peningkatan Status Hukum

Ke depan, KHES diharapkan dapat dinaikkan derajatnya ke tingkat Peraturan Pemerintah agar dapat mengikat sebagaimana peraturan-peraturan yang lain yang ada di Indonesia, seperti terbentuknya KHI yang hanya berada pada dataran Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang dikemudian hari terbitlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Sa'diyah et al., 2021). Secara teoritis, penerapan Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia ini dapat terwujud melalui peran penting pemerintah (Political Will) penguasa, sebagaimana telah diterapkan pada Kompilasi Hukum Islam yang ada sekarang ini (Abdillah & Susilawati, 2020).

4. Struktur dan Sistematika KHES

a. Gambaran Umum Struktur

KHES terdiri atas empat buku (Syarif, 2019; Syaugi, 2017a, 2017b). Secara berurutan, KHES terdiri dari empat buku, yaitu: (1) Subjek Hukum dan Amwal terdiri atas 3 bab; (2) Akad; (3) Zakat dan Hibah; dan (4) Akuntansi Syariah (Furohman et al., 2023; Kasim, 2021). KHES secara keseluruhan terdiri dari 796 pasal, dan buku tentang akad mengambil sebanyak 80 persen pembahasan sebanyak 653 pasal (Furohman et al., 2023). Sumber lain menyebutkan bahwa KHES ini terdiri dari atas 790 pasal dan 5 bab (Saputera et al., 2020), menunjukkan adanya perbedaan versi atau edisi yang digunakan oleh berbagai peneliti.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau yang sering disingkat KHES terdiri dari empat buku: Buku Pertama membahas Subjek Hukum dan Amwal yang terdiri dari 3 bab dan 19 pasal; Buku Kedua membahas Perjanjian (Akad) yang terdiri dari 29 bab dengan 655 pasal; Buku Ketiga membahas Zakat dan Hibah yang terdiri dari 4 bab dengan 60 pasal; dan Buku Keempat tentang Akuntansi Syariah yang terdiri dari 7 bab dengan 62 pasal (Effendi, 2022).

b. Buku I: Subjek Hukum dan Amwal

Buku I KHES mengatur tentang subjek hukum dan harta (Wardiyah, 2019). Subjek hukum menurut KHES yakni orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum (Maulana, 2023). Dalam konteks hukum di Indonesia, kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi: "Subjek hukum adalah orang perorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum" (Adam, 2020).

Pasal 4 KHES telah menjelaskan bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian, dalam hal ini mengakomodasi penyandang disabilitas dengan hambatan berat, dan penyandang disabilitas mental serta intelektual (Maulana, 2023). Pasal 10 KHES juga menerangkan bahwa izin perwalian dapat dinyatakan secara tulisan atau lisan, dan Pasal 12 KHES menjelaskan kekuasaan wali sebagaimana yang mulai berlaku sejak penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Maulana, 2023).

c. Buku II: Akad

Buku II KHES mengatur tentang akad mulai dari asas-asas akad, akad yang dikenal dalam fiqh sampai kepada akad multi jasa dan pembiayaan rekening koran syariah (Wardiyah, 2019). Dalam KHES, akad diartikan sebagai bentuk kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak untuk melakukan satu tindakan hukum atau tidak melakukan tindakan hukum (Rudiansyah & Anam, 2023). Dalam Pasal 20 angka 1 KHES dirumuskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Perwujudan pembentukan akad dilihat dari sisi rukunnya menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 26 terdiri dari 4 (empat) macam, yakni: (a) pihak-pihak yang berakad, (b) objek akad, (c) tujuan pokok akad, dan (d) kesepakatan (Tuasikal, 2020). Akad tidak sah apabila bertentangan dengan: Syariat Islam, Peraturan Perundang-Undangan, Ketertiban Umum, dan Kesusilaan (Irmayani et al., 2022).

d. Asas-Asas Akad dalam KHES

KHES memuat 13 asas dalam melakukan perjanjian (Effendi, 2022; Munthe, 2015). Asas-asas akad tersebut meliputi: ikhtiyari (sukarela), amanah, ikhtiyati (kehati-hatian), luzum (tidak berubah), saling menguntungkan, taswiyah (kesetaraan), transparansi, kemampuan, taisir (kemudahan), iktikad baik, sebab yang halal, al-hurriyah (kebebasan berkontrak), dan al-kitabah (tertulis) (Effendi, 2022). Pasal 21 huruf a mengatur bahwa: "ikhtiyarī/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain" (Munthe, 2015).

Dari ketiga belas asas tersebut, semuanya ditujukan agar setiap akad yang terjadi dalam ranah ekonomi dapat berjalan sesuai syariah, dapat membawa manfaat dan menghindari segala bentuk kemudharatan (Effendi, 2022). Keberadaan asas akad dalam KHES menjadi sangat penting karena menjadi landasan normatif bagi setiap transaksi ekonomi syariah yang dilakukan oleh para pihak.

e. Buku III: Zakat dan Hibah

Buku III KHES mengatur tentang zakat dan hibah (Kasim, 2021; Syaugi, 2017a). Menurut Pasal 692 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), "suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan kabul" (Jannah et al., 2019). Berdasarkan Pasal 692 ayat (1) KHES tersebut, dapat diketahui bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengikuti mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i karena KHES juga mengharuskan untuk melakukan ijab kabul dalam pelaksanaan hibah sehingga ijab kabul masuk ke dalam rukun hibah menurut KHES (Jannah et al., 2019).

Dalam Pasal 712 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa harta benda yang dihibahkan disyaratkan harus berasal dari harta penghibah (Jannah et al., 2019). Menurut Pasal 693 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), "ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma" (Jannah et al., 2019).

f. Buku IV: Akuntansi Syariah

Buku IV KHES mengatur tentang Akuntansi Syariah (Syarif, 2019; Syaugi, 2017a, 2017b). Buku ini terdiri dari 7 bab dengan 62 pasal (Effendi, 2022). Keberadaan buku Akuntansi Syariah dalam KHES menunjukkan bahwa KHES tidak hanya mengatur aspek hukum substantif dari transaksi ekonomi syariah, tetapi juga aspek pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5. KHES sebagai Ijtihad Kolektif

a. Karakter Ijtihad dalam KHES

KHES adalah none other than the fiqh of Indonesia and ijtihad collective (Mughits, 2008). Lahirnya KHES merupakan bentuk ijtihad dalam menjawab kebutuhan akan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dalam pemaknaan hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memiliki makna sebagai salah satu bentuk ijtihad kolektif yang dilakukan oleh para ulama serta ulil amri (Effendi, 2022). KHES mengacu pada sumber-sumber yang populer dalam mazhab-mazhab hukum Islam dengan pola eklektik (Mughits, 2008).

Karena dalam penyusunannya telah melibatkan hakim-hakim Islam, KHES merepresentasikan hasil ijtihad, meskipun dalam penyusunannya hanya melibatkan sebagian kecil ahli dan praktisi dalam hukum Islam, belum mengakomodasi secara luas (Mughits, 2008). Hal ini menjadi catatan penting bahwa proses penyusunan KHES perlu diperluas dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk ulama, pesantren, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah.

b. Fleksibilitas Hukum Ekonomi Syariah

Nabi Muhammad SAW sudah jauh memberi aba-aba bahwa sifat hukum ekonomi syariah itu dinamis dan terbuka (Abdillah & Susilawati, 2020). Kaitannya dengan fleksibilitas dalam hukum ekonomi syariah dikenal kaidah dengan substansi bahwa semua akad ekonomi syariah (muamalat) mutlak diperbolehkan hingga ada hukum yang melarangnya (Abdillah & Susilawati, 2020). Hadirnya KHES juga memberikan tiga kontribusi penting bagi perkembangan hukum di Indonesia: pertama, KHES menjadi pedoman dan pegangan hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara ekonomi syariah; kedua, KHES menjadi bukti hasil produk asli mujtahid di Indonesia dengan mempertimbangkan hukum Islam dan karakter keindonesiaan; ketiga, KHES menunjukkan sisi fleksibilitas Hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman (Abdillah & Susilawati, 2020).

6. Fungsi dan Peran KHES dalam Sistem Peradilan

a. KHES sebagai Hukum Materiil Peradilan Agama

KHES berfungsi sebagai rujukan dalam putusan hukum oleh para hakim dalam peradilan agama dan bahan pertimbangan hukum dalam persoalan ekonomi syariah (Sa'diyah et al., 2021). KHES secara hukum menjadi hukum materiil yang menjadi pedoman bagi aparat Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah (Komarudin & Hidayatullah, 2021). Hukum materiil yang digunakan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Sufiarina, 2014).

KHES merupakan wujud aktual dari hukum Islam yang ada di Indonesia terkait kegiatan perekonomian Islam. Sehingga dengan adanya KHES, para pelaku usaha ekonomi yang dijalankan menurut prinsip syariah apabila terjadi sebuah sengketa, maka dapat diselesaikan dengan rujukan KHES ini (Sari & Daipon, 2018). KHES telah dijadikan pedoman yang menggantikan Hukum Islam yakni Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber pedoman prinsip syariah bagi hakim dalam Peradilan Agama dan juga bagi Badan Arbitrase Syariah dalam hal menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Sari & Daipon, 2018).

b. Implementasi KHES di Pengadilan Agama

Dalam penyelesaian sengketa, para hakim berpedoman kepada pasal-pasal yang dimuat di dalam KHES dan dalil-dalil syar'i yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis (Hardani & Hasanah, 2022). Jika terdapat kekurangan dalam KHES, hakim dapat menggunakan sumber hukum lain untuk melengkapinya (Ismail & Mujib, 2023). Putusan-putusan yang menggunakan KHES sebagai referensi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah biasanya berfokus pada ketentuan KHES tentang akad dan ingkar janji karena sebagian besar sengketa ekonomi syariah terjadi karena kegagalan atau ingkar janji (Ismail & Mujib, 2023).

Dalam perkara Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr, Majelis Hakim melakukan pertimbangan yang mencakup aspek hukum perdata Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), prinsip-prinsip Islam, serta undang-undang yang berlaku (Abdullah et al., 2023). Dasar hukum pertimbangan hakim memutuskan perkara Nomor 1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), KUH Perdata, Yurisprudensi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 98 Tentang Perseroan Terbatas (Mahpudin & Somantri, 2019).

c. Kendala Implementasi KHES

Kendala Pengadilan Agama dalam menghadapi perkara ekonomi syariah adalah kurangnya jumlah hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah, kurangnya kualifikasi pengacara tentang ekonomi syariah, mutasi hakim ekonomi syariah yang tidak segera diganti, serta masih kurangnya trust lembaga keuangan syariah terhadap lembaga Pengadilan Agama (Hardani & Hasanah, 2022). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme litigasi pengadilan agama terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum formil sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara yaitu belum terkodifikasinya Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (Wardiyah, 2019).

Dari beberapa putusan yang ada, penggugat maupun majelis hakim tidak mencantumkan dalil perbuatan melawan hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sehingga kesimpulan lain bahwa perbuatan melawan hukum sebenarnya belum tersusun secara gamblang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (T. W. A. Sari & Sukirno, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah-celah hukum dalam KHES yang perlu disempurnakan.

7. Materi Hukum dalam KHES

a. Hukum Akad dan Perikatan

Sumber hukum utama dalam masalah ekonomi syariah adalah di seputar akad (transaksi), sedangkan yang lain hanyalah pelengkap saja (Tuasikal, 2020). Dalam KHES, akad harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Rukun dan syarat akad terdiri atas: (a) pihak-pihak yang berakad; (b) objek akad; (c) tujuan-pokok akad; dan (d) kesepakatan (Hasima, 2020). Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, sedangkan objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak (Hasima, 2020).

KHES memberikan batasan-batasan dalam penafsiran akad sebagai berikut: (1) pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasnya; (2) apabila teks suatu akad sudah jelas, maka tidak perlu ada penafsiran; (3) melaksanakan suatu kalimat dalam akad lebih diutamakan daripada tidak melaksanakan kalimat tersebut; (4) apabila arti tersurat tidak dapat diterapkan, maka dapat digunakan makna yang tersirat (Tuasikal, 2020).

b. Akad Murabahah

Dalam Pasal 124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan tentang sistem pembayaran dalam akad murabahah (Chintya & Masriah, 2018). Jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya (Pasal 119–123) (Chintya & Masriah, 2018). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 119 menegaskan bahwa pihak bank terlebih dahulu memiliki barang secara prinsip sebelum dijual kepada calon nasabah (AF, 2020).

Pasal 129 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual objek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan objek akad tersebut (Hamzah, 2021).

c. Akad Mudharabah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Srisusilawati & Eprianti, 2017). Syarat kerja sama dalam mudharabah diatur dalam Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi: (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha (Isbaldi et al., 2023). Rukun mudharabah terbagi menjadi tiga bagian, seperti yang telah diatur dalam Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi: (1) Shahib al-mal/pemilik modal; (2) Mudharib/pelaku usaha; dan (3) Akad (Isbaldi et al., 2023).

Dalam Pasal 236 juga disebutkan bahwa: "Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al-mal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti" (Khoiron & Ulfah, 2022). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan upaya kaum Muslim Indonesia untuk memberikan panduan bagi masyarakat yang berminat melaksanakan dan atau menjadi pelaku ekonomi syariah di Indonesia. KHES pun dapat dijadikan pedoman bagi para penegak hukum apabila terjadi sengketa di bidang ekonomi syariah (Srisusilawati & Eprianti, 2017).

d. Akad Ijarah dan IMBT

Di Indonesia terdapat dua hukum materiil yang mengatur Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 27/DSN-MUI/II/2002 yang menjadi dasar Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat regulasi, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menjadi pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Arwan, 2019). Ketentuan sahnya objek dan subjek hukum dalam perjanjian Ijarah Muntahiya Bittamlik sudah dijelaskan secara terperinci dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam Buku I (Munif, 2016).

e. Akad Rahn (Gadai)

Penjualan barang gadai syariah di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Mulyawan et al., 2021). Pasal 364 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan klausul lelang dalam penjualan barang gadai tanpa membatasi kriteria barang gadai yang dimaksud (Mulyawan et al., 2021).

f. Konsep Riba dalam KHES

KHES merupakan wujud aktual dari hukum Islam yang ada di Indonesia terkait kegiatan perekonomian Islam. Hukum materiil ekonomi syariah di Indonesia pada umumnya baru tersedia dalam bentuk fiqh rumusan para fuqaha', fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Tidak ada satu pun pasal dalam KHES yang secara khusus membahas riba. Hal ini disebabkan antara lain: pertama, KHES membahas akad-akad dalam muamalah, sedangkan riba bukan merupakan akad; kedua, KHES mengadopsi sebagian dari kitab Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah dari Turki Usmani yang juga tidak membahas riba secara khusus; ketiga, menghindari riba adalah prinsip transaksi/akad dalam syariah; keempat, dalam khazanah hukum Islam atau fiqh, riba telah dibahas secara mendalam dan luas (F. Sari & Daipon, 2018).

8. Hubungan KHES dengan Fatwa DSN-MUI

a. Transformasi Fatwa ke dalam KHES

Sampai saat ini DSN-MUI telah mengeluarkan sebanyak 100 fatwa di bidang ekonomi syariah (Wahid, 2016). Transformasi fatwa ke dalam hukum positif di Indonesia juga berbentuk peraturan perundang-undangan yang memuat unsur syariah di dalamnya seperti Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Wahid, 2016). Model penyerapan fatwa DSN-MUI dalam KHES adalah dengan cara memasukkan substansi fatwa ke dalam ketentuan-ketentuan pasal yang ada di KHES, pola ini hampir mirip dengan pola tajrid (Wahid, 2016).

Secara nyata, produk hukum ekonomi syariah dapat mengacu pada pengakuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai hukum materiil ekonomi syariah. Kemudian dalam bentuk hukum positif Indonesia, keabsahan hukum ekonomi syariah dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Furohman et al., 2023).

b. Kedudukan DSN-MUI Pasca Lahirnya KHES

Di antara beberapa hal yang perlu dikritisi adalah kedudukan dan kewenangan Dewan Syariah Nasional (DSN) pasca lahirnya KHES (Awaludin, 2023). Hal ini menjadi pertanyaan penting mengingat sebelum lahirnya KHES, fatwa DSN-MUI menjadi satu-satunya rujukan utama dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia. Dengan hadirnya KHES, perlu ada kejelasan tentang hierarki dan hubungan antara KHES dengan fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum ekonomi syariah Indonesia.

9. Kritik dan Kelemahan KHES

a. Kelemahan Konsep Akad

Konsekuensi dari kelemahan konsep akad dalam KHES adalah: berbeda interpretasi, sengketa ekonomi syariah tidak terselesaikan, para pihak dirugikan, dan tidak memberikan informasi yang masif (Saputera et al., 2020). Solusi atas kelemahan konsep akad dalam Pasal 25 ayat (2) adalah memberikan perbandingan dengan sighat al-aqd yang ada dalam fiqh muamalah sebagai acuan KHES (Saputera et al., 2020). Lebih tepatnya, akad harus dilaksanakan secara jelas, dalam bentuk lisan, tertulis dan/atau isyarat, dan untuk keselarasan perjanjian mudharabah Pasal 232 lazimnya ditambahkan objek akad, dan tujuan utama akad sebagai salah satu rukun dalam akad (Saputera et al., 2020).

b. Proses Penyusunan yang Terburu-buru

Menurut amatan beberapa peneliti, penyusunan KHES nampak 'keburu-buru', kurang banyak menggali aspek-aspek sosiologis umat Islam dan legal opinion di kalangan pakar, ulama, pesantren, dan akademisi. Yang dilibatkan hanya sebagian kecil saja (Awaludin, 2023). Lain halnya ketika penyusunan KHI sebelumnya yang banyak melibatkan para ulama (kiai), pesantren, akademisi fakultas syariah beberapa IAIN ternama di Indonesia, dan praktisi (Awaludin, 2023).

c. Perbuatan Melawan Hukum Belum Diatur dengan Jelas

Dari beberapa putusan yang ada, penggugat maupun majelis hakim tidak mencantumkan dalil perbuatan melawan hukum dalam KHES, sehingga kesimpulan lain bahwa perbuatan melawan hukum sebenarnya belum diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (T. W. A. Sari & Sukirno, 2022). Hal ini menjadi kelemahan signifikan mengingat dalam praktik sengketa ekonomi syariah, tidak semua permasalahan bersumber dari akad, tetapi ada juga yang bersumber dari perbuatan melawan hukum.

d. Pertanyaan tentang Paradigma dan Metode Istinbat

Di antara beberapa hal yang perlu dikritisi adalah: pertama, posisi KHES dalam konteks bangunan hukum nasional; kedua, paradigma dan prinsip yang menjadi pijakan dalam perumusan KHES; ketiga, pendekatan dan metode istinbat yang dilakukan tim KHES dalam melahirkan hukum ekonomi syariah; keempat, hubungan KHES dengan undang-undang terkait; kelima, kedudukan dan kewenangan Dewan Syariah Nasional (DSN) pasca lahirnya KHES; keenam, apakah aturan-aturan hukum di dalam KHES memberikan ruang yang cukup luas bagi perkembangan ekonomi syariah atau malah sebaliknya akan membatasi ruang gerak ekonomi syariah (Awaludin, 2023).

10. Kontribusi KHES terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia

a. Pembeda antara Ekonomi Syariah dan Konvensional

Keberadaan KHES menjadi pembeda antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional (Sa'diyah et al., 2021). KHES memberikan warna baru akan praktik-praktik hukum muamalat di Indonesia (Sa'diyah et al., 2021). Dengan adanya KHES, para pelaku usaha ekonomi yang dijalankan menurut prinsip syariah apabila terjadi sebuah sengketa, maka dapat diselesaikan dengan rujukan KHES ini (F. Sari & Daipon, 2018).

b. Unifikasi Hukum Ekonomi Syariah

KHES menjadi hasil pemikiran di bidang ekonomi Islam yang dikoordinir oleh Mahkamah Agung (Abdillah & Susilawati, 2020). Hadirnya KHES juga memberikan tiga kontribusi penting bagi perkembangan hukum di Indonesia: pertama, KHES menjadi pedoman dan pegangan hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara ekonomi syariah; kedua, KHES menjadi bukti hasil produk asli mujtahid di Indonesia dengan mempertimbangkan hukum Islam dan karakter keindonesiaan; ketiga, KHES menunjukkan sisi fleksibilitas Hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman (Abdillah & Susilawati, 2020).

Yahya Harahap menjelaskan bahwa lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus mempositifkan dan mengunifikasikan mengenai hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Seandainya tidak ada KHES maka hakim-hakim pengadilan agama memutus perkara-perkara ekonomi syariah melalui rujukan kitab-kitab fikih yang tersebar dalam berbagai mazhab, yang berpotensi terjadi disparitas (perbedaan) antara hakim dalam memutuskan hukum perkara ekonomi syariah (Effendi, 2022).

c. Kepastian Hukum bagi Pelaku Ekonomi Syariah

KHES memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kompilasi tersebut kemudian dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang semakin hari semakin bertambah, seiring dengan perkembangan LKS (Khair, 2019; Mughits, 2008). Memperhatikan berkembangnya bisnis syariah baik secara individual maupun institusional melalui lembaga keuangan syariah, maka kompilasi tersebut menjadi landasan konstitusional yang dapat dijadikan acuan dalam operasional produk keuangan syariah dan penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah (Komarudin & Hidayatullah, 2021).

11. Dinamika Regulasi Ekonomi Syariah dan Posisi KHES

a. Sistem Tertutup dan Sistem Terbuka

Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah di Indonesia terlihat dalam bentuk sistem tertutup dan sistem terbuka, baik dari regulasi operasionalisasi, kelembagaan, dan penyelesaian sengketa (Khair, 2019). Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah dalam sistem tertutup mengacu pada hierarki hukum dan tata hukum dengan melalui politik hukum yang mengalami proses yang panjang dari tahun 1992 sampai 2018 (Khair, 2019). Sementara dalam sistem terbuka, dinamika penataan regulasi ekonomi syariah berkembang secara cepat, responsif, dan progresif melalui yurisprudensi putusan pengadilan dan fatwa DSN-MUI (Khair, 2019).

b. Alur Legislasi Perbankan Syariah dan Kaitannya dengan KHES

Alur legislasi dan transformasi hukum perbankan syariah di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase, yakni fase bebas nilai Islam ketika berlaku Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, dilanjutkan fase pengenalan sistem bagi hasil dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian fase lanjutan dengan bentuk penegasan keberadaan Bank Syariah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, setelah itu sampai pada fase penyempurnaan atau pemurnian dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Komarudin & Hidayatullah, 2021).

PERMA Nomor 2 Tahun 2008 merupakan respons terhadap perkembangan kajian dan praktik ekonomi syariah di Indonesia. Kehadiran KHES merupakan bagian dari upaya positivisasi hukum perdata Islam dengan kajian ekonomi dalam sistem hukum nasional (Komarudin & Hidayatullah, 2021). Dengan demikian, KHES merupakan bagian integral dari keseluruhan ekosistem regulasi ekonomi syariah di Indonesia yang saling melengkapi satu sama lain.

c. Argumen Formalisasi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Islam in abstracto adalah ketentuan "syariat" atau fiqh Islam, sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh maupun fatwa ulama, termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun hukum Islam in concreto adalah ketentuan syariat atau fiqh yang telah diberlakukan secara yuridis formal, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Ali, 2013). Signifikansi hukum ekonomi Islam didasarkan pada argumen historis, sosiologis, yuridis, filosofis, dan politis (Ali, 2013).

12. Penerapan KHES dalam Berbagai Bidang Muamalah

a. Jual Beli

Berkaitan dengan rukun jual beli secara umum telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Ria, 2021). Pasal 59 KHES menjelaskan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, dan kesepakatan tersebut memiliki makna hukum yang sama (Fadlila, 2017). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dijelaskan mengenai syarat objek yang diperjualbelikan, terdapat pada Pasal 76 dan 78 yaitu: (1) Barang yang dijualbelikan harus ada; (2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan (Fadlila, 2017).

Pasal 65 KHES berbunyi: "Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati" (Ria, 2021). Lebih lanjut, jual beli dengan hak untuk membeli kembali juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya dalam Pasal 20 ayat 41 di Buku II yang berfokus pada "Akad" (M. Arifin et al., 2024).

b. Perlindungan Konsumen

Hukum Ekonomi Syariah yaitu kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan non-komersial yang didasarkan pada hukum Islam (Hotman & Handayani, 2022). Dalam hukum ekonomi Islam, kebebasan berakad/berkontrak atau bisa disebut juga dengan hurriyyatul aqad merupakan prinsip hukum ekonomi Islam yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa pun tanpa terikat pada norma-norma yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuat sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak bertentangan dengan sistem umum, etika, dan tujuan dasar syariat Islam (Hotman & Handayani, 2022).

c. Akad Wakalah, Kafalah, dan Hawalah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), wakalah adalah 'pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu' (Harahap & Sudiarti, 2021). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hawalah adalah pengalihan utang dari muhil al-ashil kepada muhal 'alaih (Harahap & Sudiarti, 2021). Selain diatur dalam KUH Perdata, borgtocht juga diatur dan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan istilah kafalah (M. I. M. I. Arifin, 2022).

13. Prospek dan Rekomendasi Pengembangan KHES

a. Peningkatan Status Hukum

Ke depan, KHES diharapkan dapat dinaikkan derajatnya ke tingkat Peraturan Pemerintah agar dapat mengikat sebagaimana peraturan-peraturan yang lain yang ada di Indonesia (Sa'diyah et al., 2021). Lahirnya PERMA Nomor 02 Tahun 2008 pada tanggal 10 September 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, meskipun saat ini kedudukannya hanya sebagai kitab pedoman, namun ke depan dapat diperjuangkan melalui jalur legislasi sebagai kitab Undang-Undang (Yanti, 2018).

b. Penyempurnaan Substansi

Untuk ke depannya perlu usaha yang lebih optimal dan merata dalam bentuk untuk menyempurnakan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, sehingga eksistensi ekonomi syariah menjadi kuat bukan hanya preskriptif sosiologis namun juga yuridis formil (Kasim, 2021). Ke depan diharapkan ada revisi terhadap perundang-undangan yang sudah ada menyangkut bidang ekonomi secara umum, sehingga melahirkan dual economic system sebagai payung hukum dalam rangka merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam ekonomi Indonesia (Syarif, 2019).

c. Penguatan Sumber Daya Manusia

Strategi Pengadilan Agama menghadapi kendala-kendala dalam implementasi KHES adalah dengan mempersiapkan SDM maupun infrastruktur secara maksimal (Hardani & Hasanah, 2022). Para hakim Peradilan Agama yang memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam diharapkan juga harus memiliki kemampuan dalam menangani sengketa ekonomi syariah, sehingga dituntut untuk bisa memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya dan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak tahu atau kurang jelas (Hardani & Hasanah, 2022).

d. Revitalisasi Hukum Ekonomi Syariah

Revitalisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia dilakukan melalui unifikasi dan kodifikasi hukum untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, ekonomi syariah telah menjadi pedoman dalam setiap transaksi (Hariyanto et al., 2023). Hukum ekonomi syariah, yang mengutamakan prinsip moral dan agama, telah terbukti menciptakan maslahah dan menjadi solusi atas krisis ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh ketahanan bank-bank syariah selama krisis ekonomi 1998, yang mempertahankan kontrak berstandar syariah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat (Hariyanto et al., 2023).

D. Penutup

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum Islam di Indonesia. KHES lahir sebagai respons atas perluasan kewenangan Peradilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kebutuhan mendesak akan kodifikasi hukum ekonomi syariah yang komprehensif (Abdillah & Susilawati, 2020; Sa'diyah et al., 2021). Sebagai produk ijtihad kolektif, KHES berhasil mengintegrasikan fiqh muamalat klasik dengan kebutuhan hukum positif modern dalam konteks ke-Indonesiaan (Effendi, 2022; Mughits, 2008).

Meskipun KHES masih memiliki berbagai kelemahan, baik dari sisi proses penyusunan yang dianggap terburu-buru, keterbatasan cakupan materi, maupun statusnya sebagai peraturan perundang-undangan semu, namun kehadirannya telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia (Awaludin, 2023; Sa'diyah et al., 2021). KHES telah berhasil menyediakan pedoman yang jelas bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, mengunifikasi berbagai pendapat ulama dalam satu dokumen hukum yang komprehensif, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi syariah (Abdillah & Susilawati, 2020; Effendi, 2022; Komarudin & Hidayatullah, 2021).

Ke depan, diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan status hukum KHES, menyempurnakan substansinya, dan memperkuat implementasinya di lapangan. Revitalisasi hukum ekonomi syariah melalui KHES harus terus dilakukan secara berkesinambungan agar dapat merespons perkembangan ekonomi syariah yang semakin dinamis dan kompleks (Hariyanto et al., 2023). Dengan demikian, KHES dapat benar-benar menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mewujudkan keadilan ekonomi (economic justice) bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Yasin, 2015).

Daftar Pustaka

Abdillah, K., & Susilawati, Y. (2020). Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 114. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073

Abdullah, F. D., Sururie, R. W., & Mukhlas, O. S. (2023). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabahah. Strata Social and Humanities Studies, 1(2), 71–81. https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.99

Adam, P. (2020). Kedudukan Badan Hukum sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 17(2), 216–242. https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5923

AF, M. S. F. (2020). Penerapan Shariah Compliance dalam Alur Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. Jurnal Iqtisaduna, 6(1), 25. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i1.14061

Ali, A. (2013). Argumen Formalisasi Hukum Ekonomi Syariah. Dialog, 36(1), 59–70. https://doi.org/10.47655/dialog.v36i1.81

Andriyani, S. F., & Purwanto, M. A. (2024). Praktik Penitipan Barang Dagangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Cessie Jurnal Ilmiah Hukum, 3(1), 1–6. https://doi.org/10.55904/cessie.v3i1.1154

Arifin, A. I. (2017). Reformasi Kekuasaan Mengadili Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Millah Journal of Religious Studies, 16(2), 341–362. https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss2.art9

Arifin, M. I. M. I. (2022). Eksistensi Hukum Ekonomi Syariah dalam Hukum Perdata. Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 3(2), 87–102. https://doi.org/10.32505/lentera.v3i2.3536

Arifin, M., Luayyin, R. H., & Pertiwi, F. A. (2024). Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam dan KUH Perdata. JSE Jurnal Sharia Economica, 3(1), 1–15. https://doi.org/10.46773/jse.v3i1.805

Arwan, F. M. (2019). Ijarah Muntahiyah Bittamlik As Construction of Hire Purchase. Millah Journal of Religious Studies, 19(1), 23–50. https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art2

Awaludin, L. (2023). Penguatan Peran PA (Pengadilan Agama) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Al-Ibanah, 8(1), 27–48. https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i1.158

Chintya, A., & Masriah, M. (2018). Penjualan Obyek Akad Murabahah di BMT Asyafi'iyah Kota Metro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Millah Journal of Religious Studies, 47–62. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art3

Effendi, B. (2022). Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora, 8(2), 70–81. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475

Fadlila, I. N. (2017). Jual Beli Cohung oleh Pengrajin Dadak Merak Reog Ponorogo: Bolehkah Menurut Islam? Ulul Albab Jurnal Studi Islam, 18(1), 104. https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4296

Furohman, A., Safitri, S. N., Anam, H., & Lathifaturahmah. (2023). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital, 2(2), 111–124. https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i2.438

Hamzah, Moh. (2021). Menjaga Stabilitas Usaha Pasca Pandemi Covid-19 dengan Penerapan Akad Murabahah pada Pelaksanaan Investasi Syariah. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(2), 185–210. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5013

Harahap, M. A., & Sudiarti, S. (2021). Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(1), 42–53. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.482

Harahap, S. A. R., Irsyamuddin, D., & Azmi, M. U. (2020). Pola-Pola Sosialisasi Perbankan Syariah Melalui Masjid. Finansia Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 3(2), 161–188. https://doi.org/10.32332/finansia.v3i2.1942

Hardani, S., & Hasanah, N. (2022). Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama di Provinsi Riau. Hukum Islam, 22(1), 141. https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.14930

Hariyanto, E., Harisah, H., Hamzah, Moh., Mujib, F., Hidayatullah, H., & Marheni, C. L. (2023). In Search of Ummah Welfare Model: The Revitalisation of Sharia Economic Law in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 244–261. https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss2.1080.pp244-261

Hasima, R. (2020). Implikasi Hukum terhadap Akad yang Memuat Klausul Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Sasi, 26(3), 286–296. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.247

Hotman, & Handayani, W. (2022). Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 33–44. https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i1.3477

Irmayani, I., Hanafi, S., & Taufik, M. (2022). Analisis Penjualan Air Minum Isi Ulang Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Tadayun Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 67–80. https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.73

Isbaldi, G., Efrina, L., & Akbar, E. E. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktek Bagi Hasil Ternak Sapi (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan). Sharing Journal of Islamic Economics Management and Business, 2(2), 34–40. https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.19840

Ismail, N., & Mujib, A. (2023). Kedudukan Wilayah Al-Hisbah pada Putusan Peradilan Nomor: 1083/Pdt.G/2023/Pa.Btl Tentang Sengketa Rahn dan Ijarah. Qisthosia Jurnal Syariah dan Hukum, 4(2), 141–151. https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.763

Jannah, A. R., Abdullah, Z., & Anggraeni, R. (2019). Pandangan Hukum Islam tentang Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr. JLR – Jurnal Legal Reasoning, 1(2), 81–105. https://doi.org/10.35814/jlr.v1i2.2179

Kasim, A. (2021). Hukum Ekonomi Syariah: Eksistensinya di Indonesia. Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 1(2), 116. https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1731

Khair, A. (2019). Dinamika Penataan Regulasi Ekonomi Syariah. El-Mashlahah, 8(1). https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1322

Khoiron, H. U., & Ulfah, I. (2022). Implementasi Kepatuhan Syariah pada Produk-Produk Pembiayaan di Bayt Al-Mal Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis. Invest Journal of Sharia & Economic Law, 2(1), 63–78. https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3804

Komarudin, P., & Hidayatullah, M. S. (2021). Alur Legislasi dan Transformasi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Mizan Journal of Islamic Law, 5(1), 133. https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.868

Mahpudin, M., & Somantri, M. D. (2019). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Murabahah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Mutawasith Jurnal Hukum Islam, 2(1), 17–31. https://doi.org/10.47971/mjhi.v2i1.145

Maulana, D. F. (2023). Kedudukan Penyandang Disabilitas pada Lembaga Keuangan di Indonesia: Subjek Hukum, Ahliyah dan Telaah KHES. Muslim Heritage, 8(2), 201–218. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i2.6924

Mughits, A. (2008). Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam. Al-Mawarid, 18. https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art1

Mulyawan, W., Ja'far, A. K., & Fasa, M. I. (2021). Urgensi Lelang dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) pada Lembaga Keuangan Syariah. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(2), 280–299. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i2.704

Munif, N. A. (2016). Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 4(1). https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.1.57-80

Munthe, A. K. (2015). Penggunaan Perjanjian Buku dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 15(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2865

Ria, A. N. (2021). Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Muamalah pada Pembelian Buah Mangga dengan Sistem Tebas. Minhaj Jurnal Ilmu Syariah, 2(1), 17–33. https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.315

Ridwan, R. (2018). Legislasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 16(01), 95–111. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.338

Rudiansyah, R., & Anam, S. (2023). Akad Tidak Bernama dalam Hukum Kontrak Bisnis Syariah. Jurnal Keislaman, 6(1), 174–189. https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3693

Santoso, L. (2023). Eksistensi Taqnin dalam Negara Hukum Modern dan Relevansinya dalam Dinamika Legislasi di Indonesia. El-Dusturie, 2(1). https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6746

Saputera, A. R. A., Suyitno, M. R., & Alkautsar, M. S. (2020). Analisis Konsekuensi terhadap Kelemahan Konsep Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Nizham Journal of Islamic Studies, 8(02), 216. https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2709

Sari, F., & Daipon, D. (2018). Konsep Riba dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Analisis Teks Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Indonesia). Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 3(2), 203. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.718

Sari, T. W. A., & Sukirno, S. (2022). Kepastian Hukum Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah. Notarius, 15(2), 847–862. https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.35813

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah. Law and Justice, 2(1), 12–23. https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333

Sufiarina, S. (2014). Urgensi Pengadilan Agama sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 44(2), 226. https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.21

Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Pleno Jure, 8(2), 1–16. https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38

Syaugi, S. (2017a). Konstitusi Ekonomi Syariah di Indonesia. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(2), 161–174. https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.2017.pp161-74

Syaugi, S. (2017b). Konstitusi Ekonomi Syariah di Indonesia (Melacak Argumen Konstitusi terhadap Penerapan Ekonomi Syariah). Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(2), 161–174. https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1291

Tuasikal, H. (2020). Karakteristik Perikatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Justisi, 6(2), 90–98. https://doi.org/10.33506/js.v6i2.973

Wahid, S. H. (2016). Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 4(2). https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.171-198

Wardiyah, M. L. (2019). Penegakan Hukum Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Jurnal Perspektif, 2(2), 184. https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.29

Widjajati, E. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 15(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2855

Yanti, I. (2018). Formalitas Hukum Ekonomi Islam di Indonesia (Studi Tentang Pemberlakuan Hukum Ekonomi Islam Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 13(02), 1–19. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v13i02.417

Yasin, M. N. (2015). Dinamika Epistemologi Yuridis Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum H.L.A. Hart. Ulumuna, 19(1), 181–204. https://doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1257

Zahra, M. F. (2023). BPJS Menjadi Persyaratan Administrasi Publik Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Minhaj Jurnal Ilmu Syariah, 4(1), 1–16. https://doi.org/10.52431/minhaj.v4i1.1211