00543 - Konsep Kepemilikan dalam Islam: Kajian Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA Daftar Buku Terbitan Formulir Data Penulis Buku Layanan Penerbitan ISBN Buku Layanan Konversi Hasil Penelitian, PkM, Skripsi, Tesis, & Disertasi menjadi Buku Layanan Pengurusan HaKI Karya Ilmiah Layanan Indeksasi Google Play Books Layanan Penambahan Sitasi Artikel di Google Scholar Layanan Indeksasi Artikel Bebas, Opini, Catatan Akademik di Google Scholar ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini

Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto 

Abstract

This article comprehensively examines the concept of ownership (al-milkiyyah) in Islam, encompassing its philosophical and theological foundations, classification of ownership types, legitimate means of acquisition, ownership limitations, and comparative analysis with other economic systems. Islam distinguishes ownership into three main categories: individual ownership (milkiyyah fardiyyah), public ownership (milkiyyah 'āmmah), and state ownership (milkiyyah dawlah). The fundamental philosophical basis of Islamic ownership rests upon the conviction that Allah SWT is the absolute owner of all creation, while human beings serve merely as trustees (khalifah) entrusted with managing and utilizing wealth in accordance with divine ordinance. Unlike capitalism, which upholds absolute individual property rights, and socialism, which eliminates private ownership, Islam acknowledges multiple forms of ownership simultaneously — a principle known as multitype ownership. Islamic law (syariat) also regulates the lawful means of acquiring ownership, including labor, inheritance, state grants, gifts, land reclamation, and contractual agreements. Ownership in Islam is not absolute; it is constrained by obligations such as zakat, prohibitions against hoarding (ihtikar), and prohibitions against monopoly. The ultimate objective of the Islamic ownership system is to achieve economic welfare and social justice, ensuring that the benefits of natural resources are equitably distributed across all segments of society.

Keywords: al-milkiyyah, individual ownership, public ownership, state ownership, Islamic economic system, multitype ownership

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep kepemilikan (al-milkiyyah) dalam Islam, meliputi landasan filosofis dan teologisnya, klasifikasi jenis-jenis kepemilikan, cara-cara memperoleh kepemilikan yang sah, batasan-batasan kepemilikan, serta perbandingannya dengan sistem ekonomi lain. Islam membagi kepemilikan menjadi tiga kategori utama, yaitu kepemilikan individu (milkiyyah fardiyyah), kepemilikan umum (milkiyyah 'āmmah), dan kepemilikan negara (milkiyyah dawlah). Landasan filosofis kepemilikan dalam Islam bertumpu pada keyakinan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak seluruh alam semesta, sementara manusia hanya berperan sebagai pemegang amanah (khalifah) yang diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkan harta sesuai dengan ketentuan-Nya. Berbeda dari kapitalisme yang mengutamakan hak milik pribadi secara absolut dan sosialisme yang menghapus kepemilikan individu, Islam mengakui berbagai bentuk kepemilikan secara bersamaan yang dikenal dengan prinsip multitype ownership. Syariat Islam juga mengatur sebab-sebab perolehan kepemilikan yang sah, meliputi bekerja, pewarisan, pemberian negara, hibah, menghidupkan tanah mati, dan akad. Kepemilikan dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kewajiban zakat, larangan menimbun harta (ihtikar), dan larangan monopoli. Tujuan utama sistem kepemilikan Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial, serta memastikan bahwa manfaat sumber daya alam dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: al-milkiyyah, kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara, sistem ekonomi Islam, multitype ownership

1. Pendahuluan

Konsep kepemilikan merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang membedakannya secara substansial dari sistem ekonomi kapitalisme maupun sosialisme. Dalam perspektif Islam, persoalan kepemilikan (al-milkiyyah) tidak sekadar menyangkut hubungan hukum antara manusia dan harta benda, melainkan juga mencakup dimensi teologis, etis, dan sosial yang sangat mendalam (Isfihany, 2022; Taqiyuddin, 2020). Harta dalam Islam merupakan salah satu amanat yang diberikan kepada manusia sebagai pemilik secara majāzi (kiasan), sementara kepemilikan hakiki dan mutlak hanya milik Allah SWT (Mursid et al., 2023; Taqiyuddin, 2020). Prinsip ini menjadi fondasi utama yang menopang seluruh bangunan konsep kepemilikan dalam Islam, sekaligus menjadi titik tolak yang membedakannya dari paradigma kepemilikan dalam sistem ekonomi konvensional.

Topik mengenai "manusia dan harta" merupakan tema yang cukup menarik dan populer baik di kalangan akademik maupun di kalangan umum (Taqiyuddin, 2020). Diskursus mengenai hal tersebut dapat disorot dari aspek hukum maupun ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, kepemilikan (al-milkiyyah), pengelolaan kepemilikan (tasharruf fi al-milkiyyah), serta distribusi kekayaan di antara manusia (al-tauzī' al-tharwah bayna al-nās) merupakan tiga kaidah umum yang menjadi landasan bagi seluruh hukum ekonomi Islam (Arwani, 2015; Fahriansah, 2017; Nuraini, 2020). Ketiga kaidah ini saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang kohesif dalam mengatur kehidupan ekonomi umat manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep kepemilikan dalam Islam, mulai dari landasan filosofis dan teologisnya, klasifikasi jenis-jenis kepemilikan, sebab-sebab dan cara memperoleh kepemilikan, batasan-batasan kepemilikan, hingga perbandingannya dengan sistem ekonomi lain. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang bagaimana Islam memandang dan mengatur persoalan kepemilikan harta benda dalam kehidupan manusia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data primer diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih klasik, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik yang relevan dengan topik kepemilikan dalam Islam. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensintesis berbagai pendapat ulama dan pemikir ekonomi Islam mengenai konsep kepemilikan, kemudian membandingkannya dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme untuk menemukan kekhasan dan keunggulan sistem kepemilikan dalam Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Landasan Filosofis dan Teologis Kepemilikan dalam Islam

3.1.1 Kepemilikan Mutlak Milik Allah SWT

Landasan paling fundamental dari konsep kepemilikan dalam Islam adalah keyakinan bahwa seluruh alam semesta beserta isinya adalah milik Allah SWT secara mutlak dan absolut. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, "langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya adalah milik Allah" (QS. 5:120) (Triana, 2018). Dalam Lisan Al-'Arab, Ibnu Mandzur menyatakan bahwa pemilik mutlak adalah Allah ta'ala yang Maha Suci, Raja diraja, bagi-Nya segala kekuasaan (kerajaan), Dialah pemilik (penguasa) hari kiamat, Dia adalah pemilik penciptaan yang berarti pemelihara dan pemilik seluruh alam semesta (Nasution, 2021). Dari ungkapan ini mengindikasikan bahwa kata malaka berarti kepemilikan yang pada dasarnya hanya milik Allah ta'ala (Nasution, 2021).

Secara ontologis, hakikat kepemilikan harta dalam Islam adalah mutlak milik Allah SWT (Mursid et al., 2023). Prinsip ini juga ditegaskan oleh Taqiyuddin an-Nabhani yang menyebutkan bahwa semua yang ada di dunia milik Allah secara mutlak dan manusia hanyalah sebagai pengelola (Adzkiya, 2020). Senada dengan itu, Praja mengemukakan bahwa prinsip dasar kepemilikan dalam Islam pada hakikatnya kepemilikan bumi, alam semesta dengan segala isinya adalah milik Allah (Nasution, 2021). Kepemilikan yang sesungguhnya di alam semesta ini ialah sepenuhnya hanya milik Allah menurut Islam, dan manusia dibebaskan untuk mempunyai kekayaan dan berlomba untuk memperolehnya serta memanfaatkannya (Salim et al., 2023).

Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa manusia hanya memperoleh titipan dan hak pakai saja, sementara manusia sebagai khalifah di bumi hanya sebagai wakil dari Allah dalam menggunakan harta (delegated and restricted ownership) (Triana, 2018). Dengan kata lain, kepemilikan manusia atas harta benda bersifat majazi (kiasan) dan terbatas, bukan kepemilikan yang sesungguhnya (Firdaus, 2022; Taqiyuddin, 2020). Hal ini penting untuk dipahami karena implikasinya sangat luas: setiap tindakan manusia dalam memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta harus senantiasa tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai pemilik sejati (Mursid et al., 2023; Nasution, 2021).

3.1.2 Manusia sebagai Khalifah dan Pemegang Amanah

Dalam kerangka teologis Islam, manusia ditempatkan sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi yang diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin (Faridatunnisa, 2022). Konsep khalifah ini memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap pemahaman tentang kepemilikan. Manusia tidak memiliki hak kepemilikan yang absolut atas harta benda; sebaliknya, mereka hanya memegang amanah dari Allah yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh pemilik-Nya (Ikhwan & Solihah, 2021). Oleh karena itu, dalam mengelola harta, manusia harus senantiasa mempertimbangkan kehendak Allah dan kepentingan sesama manusia.

Prinsip ini juga ditegaskan dalam konsep ekonomi Islam bahwa kepemilikan manusia apabila diklasifikasikan menjadi kepemilikan khusus yaitu yang dimiliki oleh individu dan kepemilikan umum yaitu yang dimiliki oleh kelompok atau negara, namun keduanya tetap dalam kerangka amanah ilahiah (Irhas, 2018). Lebih dari itu, milik pada hakikatnya hanyalah merupakan titipan dari Allah sehingga perlakuan terhadap kepemilikan harus mengindahkan aturan dari pemiliknya yang asli (Harahap, 2023). Dalam Islam hak milik pribadi tidaklah mutlak, sebab harta itu pada hakikatnya milik Allah yang diamanatkan kepada pemiliknya, karena itu harta hanyalah merupakan fungsi sosial (Harahap, 2023).

Kesadaran akan status manusia sebagai pemegang amanah ini seharusnya mendorong setiap individu untuk bersikap bertanggung jawab dalam mengelola harta. Dalam Islam, di akhirat kelak manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas hartanya: dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan (Isfihany, 2022; Masyhudi, 2021). Dimensi pertanggungjawaban ini menjadi salah satu karakteristik khas kepemilikan dalam Islam yang tidak ditemukan dalam sistem ekonomi konvensional.

3.1.3 Nilai-Nilai Filosofis Kepemilikan dalam Islam

Dari kepemilikan terhadap harta dapat digali nilai-nilai filosofi yang amat luhur dalam aturan kepemilikan menurut Islam, antara lain: nilai manfaat, nilai kesempurnaan, nilai ketelitian dan ketegasan, nilai kekuatan/kepastian, nilai progresifitas dan fleksibilitas, serta nilai tanggung jawab, kebersamaan, keadilan, dan pemerataan (Nasution, 2021). Nilai-nilai ini mencerminkan bahwa Islam memandang kepemilikan bukan sekadar sebagai hak individual yang bersifat absolut, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Secara epistemologi, kepemilikan harta dalam Islam juga merujuk pada sumber-sumber hukum Islam (naqli dan aqli). Dalam hal ini Islam telah memberikan dasar-dasar yang menjadi acuan manusia dalam memperoleh kepemilikan harta (Mursid et al., 2023). Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama menyatakan bahwa Allah adalah pemilik sepenuhnya segala sesuatu (Isfihany, 2022). Bila ditinjau lebih dalam lagi, ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah juga dapat dicapai karakteristik kepemilikan dalam Islam, antara lain: hak milik umum dan individu pada saat yang sama berkedudukan sebagai dasar paling utama yang berbeda dengan sistem kapitalis yang menjadikan hak milik individu sebagai dasar utama dan hak milik umum dikesampingkan, berbeda pula dengan sistem sosialis yang menjadikan milik umum sebagai dasar utama dan hak milik individu dikesampingkan (Isfihany, 2022).

3.2 Definisi dan Pengertian Kepemilikan (Al-Milk) dalam Islam

3.2.1 Definisi Terminologis

Dalam terminologi hukum Islam, kepemilikan (al-milk atau al-milkiyyah) memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Meski demikian, semuanya mengacu kepada makna dan substansi yang sama. Al-Milk adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada larangan syara' (Nuraini, 2020). Dalam Wikipedia, ownership didefinisikan sebagai fakta atau status memiliki eksklusif atau kendali atas suatu kekayaan (property). Jadi, kepemilikan merujuk pada pemilikan suatu harta, yang mencakup penguasaan dan kendali terhadap harta tersebut (Hannanong et al., 2023).

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Al-Milkiyyah atau disebut juga dengan Al-Milku (kepemilikan, hak milik) merupakan ikatan seseorang dan hartanya, yang telah ditegaskan keabsahannya oleh syariat (Puspitasari & Hanifuddin, 2023). Dalam istilah hukum Barat, al-Milk mirip dengan istilah ownership yang berarti "hak milik atau kepemilikan" (Nuraini, 2020). Kepemilikan dalam syariat Islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum (Nurhayati, 2021).

Dalam konteks hukum Islam, al-milkiyyah (kepemilikan) mengacu pada hubungan hukum antara manusia dan properti yang membuat properti secara spesifik melekat padanya, bahwa adanya hak milik memungkinkan si pemiliknya mengambil untung dan manfaat atas hak milik itu, serta mencegah orang lain menarik untung dan manfaat tanpa seizin pemilik tersebut (Purnomo, 2020). Hak milik menjadi suatu kekhususan untuk menguasai sesuatu yang mengesampingkan orang lain (Isfihany, 2022).

3.2.2 Perbedaan dengan Konsep Kepemilikan Barat

Terdapat perbedaan substansial antara konsep kepemilikan dalam Islam dan Barat. Perbedaan substansial terletak pada asal-usul sumber hak yang digunakan oleh pemikir Islam dan Barat. Dalam Islam, sumber hak bersumber dari legalitas hukum yang berakar pada aspek agama (perintah Tuhan) dengan dimensi transenden. Di sisi lain, dalam pandangan Barat, sumber hak berasal dari legalitas hukum yang dibentuk melalui konsensus manusia melalui instrumen undang-undang (regulasi) dan cenderung bersifat antroposentris (Hannanong et al., 2023).

Islam memiliki pandangan yang jelas tentang masalah properti, yang tidak sama dengan perspektif tentang kapitalisme dan komunisme. Harta sebagaimana ditunjukkan oleh Islam bukanlah milik pribadi (usaha bebas) dan bukan pula milik biasa (komunisme) namun memiliki tempat di sisi Allah, karena dijelaskan dari Al-Qur'an dan Sunnah (Nurhayati, 2021). Konsep Islam memiliki perbedaan dan bertolak belakang dengan konsep kapitalisme maupun komunisme. Tidak satu pun dari kedua sistem di luar Islam tersebut yang berhasil dalam menempatkan individu selaras dalam suatu mosaik sosial (Prasetyo, 2023).

Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam maupun yang hidup di dalam kultur masyarakat Indonesia adalah bukan hak yang bersifat mutlak dan otonom, tetapi suatu hak yang diakui (Triana, 2018). Ini mencerminkan bahwa dalam Islam, tidak ada bentuk kepemilikan yang bersifat absolut dan tanpa batas, karena semua kepemilikan manusia terikat oleh ketentuan syariat dan kepentingan bersama.

3.3 Klasifikasi Jenis-Jenis Kepemilikan dalam Islam

Para ulama dan ekonom Islam secara konsisten membagi kepemilikan dalam Islam menjadi tiga kategori utama. Terdapat 70 ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang hak kepemilikan atau sekitar 5,9% isi Al-Qur'an, dan hak kepemilikan terdiri atas 3 macam yaitu kepemilikan individu (private property), kepemilikan umum (collective property), dan kepemilikan negara (state property) (Hannanong et al., 2023). Pembagian tiga jenis kepemilikan ini juga dikemukakan oleh Samith Atif al-Zain, Taqiyuddin al-Nabhani, dan Ibnu Taimiyah (Purnomo, 2020; Salim et al., 2023; Utami et al., 2020).

3.3.1 Kepemilikan Individu (Milkiyyah Fardiyyah / Private Ownership)

Kepemilikan individu (private ownership) dimaknai sebagai kepemilikan harta atas perorangan. Di mana seseorang tersebut memiliki hak sepenuhnya untuk memiliki, menguasai, dan mendayagunakannya. Sehingga, apabila ada orang lain yang ingin memiliki dan menguasai harta tersebut maka, harus seizin dan sepertujuan dari pemilik awalnya (Utami et al., 2020). Islam mengakui hak manusia untuk mencari penghidupan dan memperoleh harta benda untuk kekayaan, yang menurut hukum syara' memungkinkan bagi siapa untuk memanfaatkannya, namun dibatasi atas hak orang lain berupa zakat (Purnomo, 2020).

Ketentuan dasar hak milik individu dalam Islam diakui jika perolehan haknya didapatkan melalui kerjanya sendiri dan bukan diperoleh dengan jalan mengambil hak milik orang lain (Nuraini, 2020). Islam membolehkan setiap individu untuk memiliki hak milik pribadi, tetapi harus sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga hak milik pribadi dapat bermanfaat bagi orang lain (T, 2021). Kepemilikan pribadi mengemban fungsi sosial sebagai sebuah manifestasi amanah umum, bukan label hak dan kendali absolut (Fithriyah, 2020). Karenanya Islam melarang kaum muslimin menjadikan kepemilikan pribadi sebagai ukuran kehormatan dalam masyarakat (Fithriyah, 2020).

Mannan menyebutkan delapan ketentuan syariah yang mengatur hak milik pribadi, yaitu: (a) pemanfaatan harta benda secara terus-menerus; (b) membayar zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki; (c) penggunaan harta benda secara berfaedah; (d) menggunakan cara yang tidak boros atau serakah; (e) penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya, sebab ajaran Islam melarang monopoli kekuasaan politik dan kekayaan di tangan segelintir orang; dan (f) penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam (Fithriyah, 2020). Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun Islam mengakui kepemilikan individu, namun kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak dan bebas tanpa kendali.

Hak milik individu dalam Islam juga diakui dalam konteks hak kekayaan intelektual. Dalam deskripsi ini hukum Islam mengakui HKI sebagai kepemilikan individual yang harus dilindungi dan melarang segala upaya mengalihkan dan menggunakan hak tanpa seizin pemiliknya atau yang merugikan pemiliknya (Triana, 2018). Islam melarang keras kepemilikan atas harta yang digunakan untuk membuat kezaliman atau kerusakan di muka bumi (Sainul, 2021).

3.3.2 Kepemilikan Umum (Milkiyyah 'Āmmah / Public Ownership)

Kepemilikan umum adalah harta yang dimiliki, digunakan, dan diambil manfaatnya oleh publik. Dan harta ini tidak boleh dimiliki secara perorangan (Utami et al., 2020). Kepemilikan umum yaitu izin syara' kepada suatu masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Kepemilikan umum dimungkinkan dalam Islam jika suatu benda pemanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat umum di mana masing-masing saling membutuhkan (Mugiyati, 2016). Sektor ini mencakup segala milik umum seperti hasil tambang, minyak, gas, listrik, hasil hutan, air, dan sebagainya (Mugiyati, 2016).

Syariat Islam melarang sumber daya seperti ini dikuasai oleh seseorang atau sekelompok kecil orang (Mursid et al., 2023). Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya (Nurhayati, 2021). Berlaku prinsip harta sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi (Purnomo, 2020).

Kepemilikan umum (al-milkiyah al-'aamah) dalam pandangan Muhammad Baqir al-Sadr mencakup hak penguasaan atas properti milik umat atau masyarakat keseluruhan (Azmy & Fuadi, 2022). Menurut al-Sadr, distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan; yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif (Azmy & Fuadi, 2022). Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara, yang wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah (Isfihany, 2022).

Dalam konteks sumber daya air, misalnya, Islam melalui konsep kepemilikan mengatur bahwa air tidak merupakan objek yang sempurna dimiliki, karena di sana hak kepemilikan setiap orang melekat tanpa terkecuali. Sumber daya air termasuk dalam kepemilikan umum (Prasetyo, 2023). Demikian pula dengan minyak dan gas bumi sebagai salah satu sumber daya alam yang merupakan bagian dari kekayaan yang kepemilikannya milik publik/umum (Purnomo, 2020).

3.3.3 Kepemilikan Negara (Milkiyyah Dawlah / State Ownership)

Kepemilikan negara ini pada asalnya dapat berupa hak milik umum atau individu, namun hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk mengelola, karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat atau masyarakat (Mursid et al., 2023). Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum, namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu; maksudnya kepemilikan negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah (Sainul, 2021).

Hak penguasaan atas properti milik pemegang mandat ilahiah negara Islam, yakni Nabi Muhammad saw., atau imam, misalnya penguasaan atas tambang, sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah teks hukum (Azmy & Fuadi, 2022). Kepemilikan negara merupakan harta yang haknya dimiliki oleh seluruh rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang negara. Pada dasarnya, hak milik negara ini juga bisa disebut sebagai hak milik umum namun dalam hal pengelolaannya menjadi wewenang dari pemerintah atau negara, di mana hal tersebut bisa saja dialihkan menjadi milik individu jika memang menjadi kebijakan negara dan demi kemaslahatan yang lebih luas (Rosia et al., 2021).

Termasuk dalam kategori ini adalah gedung-gedung milik negara atau uang milik negara (Masyhudi, 2021). Negara bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) dari rakyatnya (Sutrisno, 2021). Dalam hal kepemilikan (ownership) atas sumber daya ekonomi, Ibnu Taimiyah tampaknya berada pada pandangan pertengahan jika dari pemikiran ekstrem kapitalisme dan sosialisme saat ini. Meskipun ia sangat menekankan pentingnya pasar bebas, tetapi negara harus membatasi dan menghambat kepemilikan individual yang berlebihan. Kepentingan bersama harus menjadi tujuan utama dari pembangunan ekonomi (Sutrisno, 2021).

3.4 Prinsip Multitype Ownership (Kepemilikan Multijenis) dalam Islam

Salah satu keistimewaan sistem ekonomi Islam adalah pengakuannya terhadap berbagai jenis kepemilikan secara bersamaan, yang dikenal dengan prinsip multitype ownership atau kepemilikan multijenis. Nilai tauhid dan keadilan melahirkan konsep multitype ownership atau kepemilikan multijenis (Arwani, 2015). Dalam sistem ekonomi kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta atau pemodal, sedang dalam sistem ekonomi sosialis yang berlaku adalah kepemilikan negara. Dalam sistem ekonomi Islam, mengakui bermacam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran (Arwani, 2015).

Konsep komunis hanya mengakui kepemilikan bersama, sedangkan konsep kapitalis hanya menonjolkan peruntukan pribadi saja. Sistem ekonomi Islam melihat akan pentingnya kepemilikan yang berintegrasi pada waktu yang sama, yang disebut dengan kepemilikan muzdawijah, yaitu mengakui adanya kepemilikan pribadi serta kepemilikan bersama dan bernegara (Fahriansah, 2017). Hal ini sangat berbeda dengan konsep kapitalis klasik yang hanya mengakui kepemilikan pribadi dan konsep sosialis yang hanya mengakui kepemilikan bersama oleh negara (Yunimar, 2019).

Multiple ownership (kepemilikan multijenis) merupakan derivasi dari prinsip tauhid, di mana manusia sebagai pemegang amanah di muka bumi diberi hak dan tanggung jawab yang sama dalam mengelola sumber daya yang tersedia (Yunimar, 2019). Prinsip ini terdiri dari tiga prinsip di antaranya: kepemilikan multijenis (multiple ownership), kebebasan berusaha atau bertindak (freedom to act), dan keadilan sosial (social justice) (Widyan, 2022). Prinsip multiple ownership dalam ekonomi syariah menegaskan bahwa kepemilikan yang hakiki adalah kepemilikan Allah, adapun kepemilikan manusia di dunia merupakan kepemilikan yang sifatnya titipan (Hesthria, 2022).

3.5 Sebab-Sebab dan Cara Memperoleh Kepemilikan dalam Islam

Islam telah mengatur secara rinci tentang sebab-sebab dan cara-cara yang sah untuk memperoleh kepemilikan harta. Sebagai sebuah sistem tersendiri, ekonomi Islam telah menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan mekanisme perolehan kepemilikan, tata cara mengelola dan mengembangkan kepemilikan, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah manusia secara detail melalui ketetapan hukum-hukumnya (Nuraini, 2020).

3.5.1 Bekerja (Al-'Amal)

Bekerja merupakan salah satu sebab utama yang paling mendasar dalam memperoleh kepemilikan harta dalam Islam. Hukum syariah menetapkan cara atau sebab terjadinya kepemilikan sebagai cara tertentu yang disahkan oleh syariah untuk seseorang memiliki sesuatu, salah satunya adalah bekerja (Nuraini, 2020). Islam sangat memperhatikan cara-cara untuk memperoleh hak milik pribadi, dan bekerja merupakan cara yang paling utama dan mulia (Fithriyah, 2020). Pada tataran fundamental, Islam tidak membatasi struktur dan jenis usaha seseorang dalam memperoleh kekayaan, dan Islam juga tidak membatasi seberapa besar usaha seseorang dapat dicapai. Hal ini tergantung pada kesanggupan, kemampuan, dan keterampilan masing-masing, sepanjang dilakukan dengan baik dan benar, yang mengandung arti halal menurut undang-undang dan hak sesuai dengan pedoman yang baik dan bijaksana (Nurhayati, 2021).

3.5.2 Pewarisan (Al-Irts)

Pewarisan merupakan salah satu cara yang sah dan penting dalam memperoleh kepemilikan harta dalam Islam. Kepemilikan harta dengan cara pewarisan menjadi menarik untuk dianalisis karena memiliki perbedaan dengan cara lain dalam memperoleh kepemilikan harta (Taqiyuddin, 2020). Karakteristik atau prinsip penting dalam kepemilikan harta melalui pewarisan dalam Islam adalah prinsip ijbari, yakni kepemilikan harta dengan cara pewarisan tidak bisa ditentukan oleh manusia (Taqiyuddin, 2020). Kemudian, dalam hukum waris Islam juga terdapat asas lain, yakni bilateral dan keadilan berimbang (Taqiyuddin, 2020).

Manusia diberi hak untuk mewariskan dan menerima waris sebagai salah satu cara kepemilikan harta yang sah juga untuk mensejahterakan keluarga melalui kepemilikan harta (Efendi et al., 2022). Pewarisan dalam Islam merupakan salah satu ketentuan penting yang mengatur hubungan antara individu dengan harta warisan atau harta peninggalan (Ardha et al., 2023). Hukum waris Islam membawa pengaruh penting dalam sistem pra-Islam. Untuk pertama kalinya wanita mewarisi, meskipun dalam mendekati semua hal hanya berhak mendapatkan setengah dari bagian ahli waris pria yang sama kedudukannya (Sholikah, 2023).

Kepemilikan tanah pertanian dapat dilakukan melalui jual beli, pewarisan, hibah, ihya al-mawat, tahjir, dan iqtha' (A. W. Nasution et al., 2023). Pewarisan adalah instrumen yang mengatur transfer kekayaan antargenerasi (Puspitasari & Wahyudi, 2024). Dalam hukum waris Islam, sebelum distribusi, terdapat tiga kewajiban yang harus dipenuhi: menangani biaya jenazah, melunasi utang almarhum, dan melaksanakan wasiat dalam batas-batas yang ditentukan (Puspitasari & Wahyudi, 2024).

3.5.3 Pemberian Harta Negara kepada Rakyat (Iqtha')

Salah satu cara memperoleh kepemilikan yang khas dalam Islam adalah melalui pemberian harta negara kepada rakyat. Islam memiliki aturan mengenai pemanfaatan tanah kosong milik negara, di mana negara dapat menyerahkan pengelolaan tanah kosong kepada rakyat melalui ihya al-mawat, tahjir, dan iqtha' (A. W. Nasution et al., 2023). Kepemilikan tanah dalam hukum Islam terdiri dari enam mekanisme menurut Abdurrahman al-Maliki, yakni: melalui jual beli, melalui waris, melalui hibah, melalui ihya' al-mawat (menghidupkan tanah mati), melalui tahjir (membuat batas pada suatu lahan), dan melalui iqtha' (pemberian negara kepada rakyat) (A. W. Nasution et al., 2023).

3.5.4 Harta yang Diperoleh Tanpa Kompensasi (Al-Muhabat)

Cara lain memperoleh kepemilikan adalah melalui harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga. Yang termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu dari sebagian yang lain atas sejumlah harta tertentu tanpa kompensasi harta atau tenaga apa pun (Sainul, 2021). Konsep penyerahan dalam KUHPerdata selaras dengan konsep kepemilikan dalam Islam, yaitu al-muhabat. Istila' al-muhabat atau cara kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta (Firdaus, 2022).

3.5.5 Menghidupkan Tanah Mati (Ihya' Al-Mawat)

Salah satu jalan untuk memperoleh hak kepemilikan dalam Islam adalah dengan membuka tanah (Ihya al-Mawat) (Harahap, 2023). Tanah tak bertuan dalam kajian hukum Islam dikenal dengan ard al-mawāt (tanah mati). Beberapa ulama abad pertengahan dari berbagai mazhab bahkan menyajikan pembahasan ini dalam bab khusus guna menemukan konsep ideal menyangkut ihwal hak dan kepemilikan tanah (Azmy & Fuadi, 2022). Perolehan status kepemilikan atas tanah dalam Islam dapat terjadi dengan cara apa pun selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara' (Harahap, 2023).

3.5.6 Akad (Al-'Uqud)

Kepemilikan individu yang didapat melalui kesepakatan yang terjadi melalui ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syariah sehingga menimbulkan pengaruh hukum terhadap objek akad juga merupakan salah satu cara memperoleh kepemilikan (Utami et al., 2020). Akad memegang peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Manusia tidak pernah lepas dari akad (kontrak/perjanjian) dalam hidupnya. Hikmah akad-akad dalam ekonomi Islam adalah: munculnya pertanggungjawaban moral dan material, akan ada rasa tenteram, perselisihan akan dapat dihindari, status kepemilikan harta menjadi jelas, tidak sembarangan membatalkan akad karena telah diatur secara syar'i dan telah memiliki payung hukum (Puspitasari & Hanifuddin, 2023).

3.6 Jenis-Jenis Hak Milik dalam Islam

3.6.1 Hak Milik Sempurna (Al-Milk Al-Tam)

Hak milik yang sempurna (al-milk al-tam) adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus manfaatnya sehingga semua hak-hak yang diakui oleh syara' berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut (Sainul, 2021). Dalam muamalat fikih, misalnya, sisa kain jahitan adalah hak milik sempurna (al-milku al-tam) dari pemesan (Rosmita et al., 2023). Hak milik sempurna ini memberikan kepada pemiliknya kewenangan penuh untuk memanfaatkan, mengelola, dan memindahtangankan harta tersebut sesuai dengan ketentuan syariat.

3.6.2 Hak Milik Tidak Sempurna (Al-Milk Al-Nāqish)

Selain hak milik sempurna, dalam Islam juga dikenal hak milik yang tidak sempurna, yaitu kepemilikan yang hanya mencakup bendanya saja tanpa manfaatnya, atau manfaatnya saja tanpa bendanya. Hak milik ada pada pemiliknya, sedang hak guna pakai bermakna bahwa suami atau istri memiliki hak untuk menggunakan harta tersebut asalkan ada persetujuan dari pasangannya (Puspitasari & Hanifuddin, 2023). Konsep ini relevan dalam berbagai transaksi muamalah seperti ijarah (sewa-menyewa), di mana penyewa memiliki hak atas manfaat benda tanpa memiliki bendanya itu sendiri.

3.7 Batasan-Batasan Kepemilikan dalam Islam

3.7.1 Kepemilikan Harus Diperoleh dengan Cara yang Halal

Islam menetapkan bahwa kepemilikan harta harus diperoleh melalui cara-cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariat. Kepemilikan manusia terhadap karunia Allah berupa sumber daya yang ada dibatasi pada zat tertentu saja yang dibolehkan (halal zatnya), itu pun tidak secara mutlak, melainkan dibatasi pula cara-cara perolehan yang dibolehkan (halal lighairi zatih) saja (Mursid et al., 2023). Hak milik perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula (Fathony, 2017). Dalam memperolehnya dibebaskan dengan cara apa pun dapat dilakukan dalam sistem sosialis, namun Islam tidak demikian (T, 2021).

Menurut Yûsuf al-Qaradhâwî, apabila seseorang sudah terlanjur mendapatkan harta dengan cara maksiat, maka yang bersangkutan tidak boleh memanfaatkan harta itu untuk dirinya, sebaliknya harta itu boleh dipergunakan untuk kepentingan umum (Busyro, 2018a, 2018b). Pemikiran hukum ini beranjak dari adanya pertentangan antara konsep larangan memanfaatkan harta haram secara dharûriyah dan konsep larangan menyia-nyiakan harta yang juga berada dalam tingkat dharûriyah (Busyro, 2018a).

3.7.2 Larangan Menimbun Harta (Ihtikar)

Islam melarang keras penimbunan harta (ihtikar) yang dapat merugikan masyarakat. Dilarang menimbun harta dan menjadikannya terlantar (Fathony, 2017; Ikhwan & Solihah, 2021). Dalam harta benda yang diperoleh ada hak untuk orang lain (Ikhwan & Solihah, 2021). Prinsip ini mencerminkan bahwa kepemilikan dalam Islam tidak bersifat absolut dan harus mempertimbangkan kepentingan sosial. Dalam hal ini dilarang adanya penindasan terhadap hak orang lain, melalui harta yang dimilikinya, karena di dalam harta tersebut terdapat sebagian hak orang lain yang harus dipenuhi (T, 2021).

3.7.3 Kewajiban Zakat dan Fungsi Sosial Harta

Salah satu batasan paling konkret dari kepemilikan individu dalam Islam adalah kewajiban zakat. Hak milik individu diakui jika perolehan haknya didapatkan melalui kerjanya sendiri, namun dibatasi atas hak orang lain berupa zakat (Purnomo, 2020). Hak milik terkait oleh kepentingan (Isfihany, 2022). Juga dalam Islam harta digunakan untuk bekal ibadah sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap Allah SWT (Isfihany, 2022).

Dalam ajaran Islam, hak milik dikategorikan menjadi tiga, yaitu hak milik individual (milkiyah fardhiyah / private ownership), hak milik umum atau publik (milkiyah 'ammah / public ownership), dan hak milik negara (milkiyah daulah / state ownership). Dalam ekonomi Islam tujuan yang hendak dicapai adalah falah (Fathony, 2017). Kepemilikan harta dalam Islam sangat penting sebagai sarana kelangsungan hidup dan wadah untuk mencari tabungan bagi kehidupan ukhrawi di masa depan (Isfihany, 2022).

3.7.4 Larangan Monopoli dan Eksploitasi

Islam melarang monopoli dan eksploitasi sumber daya oleh segelintir orang. Semua hukum Islam tentang pengaturan kekayaan dan kepemilikan jika diterapkan secara konsekuen akan dapat mencegah berkumpulnya kekayaan pada segelintir orang (Hasna & Kurniawan, 2022). Dalam pandangan maqashid syariah, spirit hifz al-mal dalam maqashid syariah, selain menekankan pencegahan monopoli dan eksploitasi properti oleh elit oligarki, juga merupakan landasan filosofis dalam upaya mendistribusikan tanah secara adil dan merata bagi masyarakat (Herlindah et al., 2022).

3.8 Perbandingan Konsep Kepemilikan Islam dengan Kapitalisme dan Sosialisme

3.8.1 Kepemilikan dalam Sistem Kapitalisme

Dalam sistem ekonomi kapitalisme, individu berhak memiliki sesuatu, baik alat produksi maupun alat konsumsi. Bahkan hak milik seseorang dilindungi hukum. Dan pemerintah berkewajiban melindungi hak milik ini. Setiap individu dapat memiliki, membeli, dan menjual hartanya menurut yang dikehendaki tanpa hambatan. Dalam masalah pemanfaatan kepemilikan, kapitalisme tidak membuat batasan tatacara (kaifiyah-nya) dan tidak ada pula batasan jumlahnya (kamiyah-nya). Sebab pada dasarnya sistem ekonomi kapitalisme adalah cermin dari paham kebebasan (freedom/liberalism) di bidang pemanfaatan hak milik (Arwani, 2015).

Kepemilikan harta (barang dan jasa) dalam sistem sosialis dibatasi dari segi jumlah (kuantitas), namun dibebaskan dari segi cara (kualitas) memperoleh harta yang dimiliki (T, 2021). Dalam sistem ekonomi sosialis, negaralah yang menjadi pemilik utama. Faktor-faktor produksi, terutama yang penting, dikuasai negara. Hak milik perorangan praktis terbatas sekali pada barang-barang yang tidak terlalu penting.

3.8.2 Keunggulan Konsep Kepemilikan Islam

Sistem ekonomi Islam memandang bahwa kepemilikan tidaklah bersifat mutlak dan bebas tanpa kendali atau batasan (absolute) (Ikhwan & Solihah, 2021). Dalam aturan Islam dijumpai beberapa batasan dan kendali yang tidak boleh dinafikan atau dikesampingkan oleh seorang muslim dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda miliknya (Ikhwan & Solihah, 2021). Pada hakikatnya individu hanyalah mewakili masyarakat dan harta benda tidak boleh hanya berada di tangan pribadi (kelompok) anggota masyarakat tertentu, harta tersebut harus dikelola agar dapat dirasakan secara bersama oleh masyarakat, kepemilikan yang sesungguhnya tetaplah Allah SWT (Ikhwan & Solihah, 2021).

Islam memelihara keseimbangan antara hal-hal berlawanan yang terlalu dilebih-lebihkan (Prasetyo, 2023). Sistem ekonomi Islam mengakui bermacam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran (Arwani, 2015). Ekonomi Islam bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi tersebut (kapitalis, sosialis, komunis), melainkan merupakan sistem yang mandiri dengan karakteristik dan nilai-nilainya sendiri (Yunimar, 2019).

3.9 Pengelolaan Kepemilikan (Tasharruf fi Al-Milkiyyah)

Setelah memperoleh kepemilikan secara sah, Islam juga mengatur bagaimana harta tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan. Pengelolaan kepemilikan adalah tata cara seorang muslim yang wajib dijalankan tatkala ia menggunakan harta (Masyhudi, 2021). Ada dua perkara dalam pengelolaan kepemilikan: pengembangan harta dan pembelanjaan harta (Masyhudi, 2021). Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam pengembangan harta, baik dalam bidang perdagangan, pertanian, ataupun industri (Masyhudi, 2021).

Pengaturan ketentuan kepemilikan dalam Islam tersebut adalah tentang beberapa hal sebagai berikut: kepemilikan secara sah, menunaikan hak dan kewajiban, keadilan sosial, pemanfaatan, penggunaan berimbang, tidak merugikan pihak lain, dan pertanggungjawaban (A. W. Nasution et al., 2023). Tanah harus dikelola secara produktif agar membawa dampak positif dalam ekonomi. Pengelolaan tanah secara produktif juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah Allah di bumi (A. W. Nasution et al., 2023).

Dalam konteks pengelolaan kepemilikan, Islam juga mengatur tentang mekanisme pasar. Kepemilikan dalam hukum Islam adalah perintah atas sesuatu menurut hukum dan ketertiban, dan memiliki kedudukan untuk menindaklanjuti apa yang dimilikinya selama semua hal dipertimbangkan dalam jalur yang benar dan sesuai hukum (Nurhayati, 2021). Dengan demikian, Islam jauh mendahului Barat dalam merumuskan konsep mekanisme pasar (Nurhayati, 2021).

3.10 Distribusi Kekayaan sebagai Bagian dari Sistem Kepemilikan Islam

Distribusi kekayaan merupakan komponen integral dari sistem kepemilikan Islam. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan terwujud melalui mekanisme syariah, yaitu mekanisme yang terdiri dari sekumpulan hukum syariah yang menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat (Arwani, 2015). Mekanisme syariah ini terdiri dari mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi (Arwani, 2015).

Menurut al-Sadr, distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan; yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif (Azmy & Fuadi, 2022). Dari pandangan Baqir inilah diharapkan tercapainya cita-cita keadilan distribusi secara merata (Azmy & Fuadi, 2022). Al-Qur'an tidak menginginkan harta kekayaan itu hanya berputar di antara orang-orang kaya saja (Fathony, 2017).

Dalam konteks distribusi tanah, Islam memperbolehkan memiliki tanah secara pribadi, namun mengharamkan monopoli atasnya (Habibah, 2022). Konsep kepemilikan harta dijelaskan dalam aspek ekonomi Islam yang memiliki visi terciptanya kondisi 'adl wa al-ihsan (Habibah, 2022). Sejatinya tanah adalah milik Allah yang kemudian diberikan kepada manusia untuk dikelola secara berjamaah demi terwujudnya kelangsungan hidup dengan kondisi 'adl wa al-ihsan (Habibah, 2022).

3.11 Kepemilikan Tanah dalam Perspektif Islam

Kepemilikan tanah merupakan salah satu aspek kepemilikan yang mendapat perhatian khusus dalam Islam. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, termasuk tanah, pada hakikatnya adalah milik Allah semata. Akan tetapi, selaku khalifah di muka bumi manusia kemudian diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memanfaatkannya sebaik mungkin (Faridatunnisa, 2022). Maka, muncullah suatu term "kepemilikan tanah" (Faridatunnisa, 2022).

Beberapa ciri utama kepemilikan tanah menurut hukum adat dan Islam adalah bahwa tanah merupakan sumber daya ekonomi yang unik, di mana tidak mengenal bentuk penguasaan yang mutlak, adanya sifat inklusivitas, larangan untuk memperjualbelikan tanah dalam arti sebagai komoditas pasar, serta lebih dihargainya manusia dan kerja dibandingkan tanah (Syahyuti, 2016). Penguasaan tanah menurut hukum adat dan Islam tampaknya memiliki kearifan yang lebih tinggi, yang sesungguhnya akan lebih mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan (Syahyuti, 2016).

Dalam hukum tanah Islam, dasar utama pemberian hak atas tanah kepada rakyat semata-mata untuk dibangunkan, dikerjakan, dan dimakmurkan, berasaskan pada kemampuan mereka (Basana et al., 2023). Oleh karena itu, dasar pemberian hak atas tanah dalam Islam hendaklah berlandaskan pada ciri-ciri berikut: kepentingan umum (maslahah 'ammah), warga negara yang layak, dan keluasan tanah hendaklah mengikut kemampuan membangun dan mengerjakan tanah itu (Basana et al., 2023).

3.12 Kepemilikan Harta Warisan sebagai Instrumen Kepemilikan

Hukum waris Islam merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem kepemilikan Islam. Hukum waris Islam sebagai instrumen dalam hak untuk memiliki harta memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari hukum waris lainnya (Taqiyuddin, 2020). Karakteristik atau prinsip penting dalam kepemilikan harta melalui pewarisan dalam Islam adalah prinsip ijbari, yakni kepemilikan harta dengan cara pewarisan tidak bisa ditentukan oleh manusia (Taqiyuddin, 2020).

Kemudian, dalam hukum waris Islam juga terdapat asas lain, yakni bilateral dan keadilan berimbang. Asas-asas tersebut menjadikan hukum waris ini berbeda dengan hukum waris lain secara khusus dan kepemilikan harta dengan cara lain (Taqiyuddin, 2020). Yang membedakan hukum waris Islam dengan hukum Arab pra-Islam adalah bahwa dalam hukum waris Islam perempuan diberikan penguasaan ekonomi terhadap hartanya dan diberikan hak mewaris dari harta suaminya yang telah meninggal (Taqiyuddin, 2020).

Jika harta warisan dialihkan, kesejahteraan ekonomi ahli waris seharusnya meningkat. Namun, konflik di antara ahli waris seringkali mencegah hal ini, mengakibatkan aset yang tidak produktif atau dipersengketakan dengan kepemilikan yang tidak jelas (Puspitasari & Wahyudi, 2024). Pendekatan manajemen aset yang berfokus pada warisan Islam diharapkan dapat lebih mendorong penguatan ekonomi individu penerima manfaat secara khusus, serta memberikan manfaat bagi komunitas Muslim dan masyarakat umum di negara tersebut (Puspitasari & Wahyudi, 2024).

3.13 Nilai-Nilai Etika dalam Kepemilikan dan Pengelolaan Harta

3.13.1 Etika Memperoleh Harta

Islam menetapkan standar etika yang tinggi dalam memperoleh harta. Harta merupakan kebutuhan setiap orang yang di dalam Islam mesti didapatkan sesuai dengan aturan-aturan yang benar (Busyro, 2018a). Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari kekayaan harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal (Sainul, 2021). Owning property is not an absolute right for humans, but is a mandate (entrusted) from Allah SWT. What must be used and utilized as much as possible for the benefit of human life and channeled in the way of Allah to obtain His approval (Sainul, 2021).

Aturan-aturan kepemilikan dalam Islam memiliki implikasi terhadap potensi pengembangan ekonomi Islam. Penerapan aturan kepemilikan yang baik dapat berimplikasi pada pengurangan jumlah kemiskinan dan pemerataan ekonomi dalam masyarakat (Efendi et al., 2022). Dari makna dan kaidah kepemilikan menurut Islam dapat pula diformulasikan prinsip dasar ekonomi Islam yang mencakup berbagai aspek etika dan moral dalam pengelolaan harta (Efendi et al., 2022).

3.13.2 Tanggung Jawab Sosial dalam Kepemilikan

Hak milik dalam Islam tidak bersifat absolut dan selalu terkait dengan tanggung jawab sosial. Hak milik terkait oleh kepentingan (Isfihany, 2022). Hasan 'Abd al-Hamîd Uwayd menyoroti dimensi sosial hak kepemilikan, di mana penggunaan hak tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bersama masyarakat (Hannanong et al., 2023). Para pakar ini secara kolektif menunjukkan bahwa pemahaman hak sebagai konsep kepemilikan dalam Islam melibatkan aspek hukum, moral, dan sosial, yang semuanya terkait erat dengan prinsip-prinsip ajaran agama (Hannanong et al., 2023).

Islam melarang keras kepemilikan atas harta yang digunakan untuk membuat kezaliman atau kerusakan di muka bumi (Sainul, 2021). Pengakuan Islam terhadap hak kepemilikan tercermin dalam konsep haq al-adami, perlindungan terhadap kepemilikan individu juga diatur dalam Islam dengan ditentukannya sanksi terhadap orang yang merampasnya (Efendi et al., 2022). Hak milik adalah hak dasar manusia yang wajib dilindungi. Bahkan meninggal dunia karena melindungi hak milik termasuk kategori mati syahid (Hidayat & Komarudin, 2022).

3.14 Kepemilikan dalam Konteks Ekonomi Islam Kontemporer

3.14.1 Transformasi Konsep Kepemilikan

Transformasi konsep kepemilikan harta di Indonesia tercermin dalam sejarahnya, dipengaruhi oleh hukum kolonial dan nilai-nilai lokal. Dampak globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial menciptakan pergeseran dalam cara pandang terhadap kepemilikan harta (Saefullah, 2024). Hukum bisnis dan kepemilikan harta saling terkait, mengatur aktivitas bisnis dengan regulasi yang mencerminkan pandangan hukum Islam, hukum perdata, dan hukum bisnis (Saefullah, 2024).

Perkembangan ekonomi Islam kontemporer juga membawa inovasi dalam konsep kepemilikan, seperti dalam instrumen keuangan syariah. Investasi sukuk adalah sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya terhadap aset/aktiva/kekayaan yang berwujud, manfaat dan jasa atau kepemilikan dari aset/aktiva/kekayaan dari suatu proyek atau aktivitas investasi khusus (Kurniasari, 2014). Sukuk dalam pasar modal Islam serupa dengan obligasi yang terdapat di pasar modal konvensional, namun perbedaannya adalah obligasi merupakan surat utang, sedangkan sukuk lebih merupakan sertifikat kepemilikan kepentingan dalam suatu aset (Indriasari, 2014).

3.14.2 Kepemilikan dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, konsep kepemilikan memiliki implikasi yang signifikan. Ada tiga prinsip dasar yang harus dimiliki setiap lembaga keuangan syariah yaitu: prinsip kesamaan (principle of equity), prinsip partisipasi (principle of participation), prinsip kepemilikan (principle of ownership) (Sulistyowati, 2021). Dalam Islam konsep kepemilikan (ownership) menjelaskan bahwa seluruh alam semesta dan seisinya merupakan milik Allah SWT sedangkan manusia hanya sebagai wakil Allah (D. Y. Purnomo & Prasetyo, 2021).

Dalam transaksi ijarah (sewa-menyewa), misalnya, terdapat pemisahan antara hak kepemilikan dan hak manfaat. Al-ijarah adalah akad pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Fitriani & Nazaruddin, 2022; Tehuayo, 2018). Dalam perjanjian ijarah, hak kepemilikan dan hak usufructary diperlakukan berbeda karena mereka dilepas menurut hukum komersial Islam (Fitriani, 2018).

3.15 Hikmah dan Tujuan Pengaturan Kepemilikan dalam Islam

Pengaturan kepemilikan dalam Islam memiliki hikmah dan tujuan yang sangat mulia. Dengan mengetahui cara-cara pemilik harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia (Sainul, 2021). Syariat Islam hadir untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dalam hal apa pun termasuk pada kepemilikan atas harta benda serta hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada (K. B. Nasution, 2021).

Islam tidak melarang kepemilikan individu, meskipun esensi kepemilikan harta adalah milik Allah. Oleh karena itu, dalam memperoleh harta harus tunduk pada aturan dalam Islam, dan setelah memiliki harta harus adil dalam hal kepemilikan individu, kepemilikan sosial, dan kepemilikan negara. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial dalam masyarakat (Mursid et al., 2023).

Pokok dari konsep syariat ekonomi Islam yakni membebaskan orang-orang dari jerat kemiskinan ke kehidupan yang lebih layak dan berkecukupan (Efendi et al., 2022). Sampai di sini telah jelas bahwa ekonomi Islam telah memberikan payung hukum serta batasan-batasan tertentu terhadap umat manusia untuk memiliki harta kekayaan alam baik itu dalam ruang lingkup kepemilikan individu, kepemilikan umum maupun kepemilikan negara (Utami et al., 2020). Dengan demikian dalam konsep ekonomi Islam dikenal dengan beberapa kepemilikan atas harta, seperti kepemilikan harta individu, umum, dan negara. Hal ini dilakukan agar harta tersebut dapat terdistribusi secara merata, sehingga tidak adanya ketimpangan-ketimpangan sosial dalam masyarakat (Utami et al., 2020).

4. Kesimpulan

Konsep kepemilikan dalam Islam merupakan suatu sistem yang komprehensif, kohesif, dan berkeadilan yang dibangun di atas fondasi teologis yang kuat. Berbeda dari sistem kapitalisme yang mengutamakan kepemilikan pribadi secara absolut dan sistem sosialisme yang menghapus kepemilikan individu, Islam mengakui tiga jenis kepemilikan secara bersamaan: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara (Hannanong et al., 2023; Salim et al., 2023; Utami et al., 2020). Ketiga jenis kepemilikan ini tidak bersifat mutlak, melainkan terikat oleh ketentuan syariat dan kepentingan bersama (Ikhwan & Solihah, 2021; T, 2021).

Landasan filosofis kepemilikan dalam Islam adalah keyakinan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak seluruh alam semesta, sementara manusia hanya sebagai pemegang amanah yang diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkan harta sesuai dengan ketentuan-Nya (Mursid et al., 2023; K. B. Nasution, 2021; Triana, 2018). Prinsip ini melahirkan konsep kepemilikan yang bertanggung jawab, di mana setiap pemilik harta harus mempertimbangkan kepentingan sosial dan kewajiban agama dalam mengelola hartanya (Harahap, 2023; Isfihany, 2022).

Islam telah mengatur secara rinci tentang sebab-sebab dan cara-cara yang sah untuk memperoleh kepemilikan, mulai dari bekerja, pewarisan, pemberian negara, hingga menghidupkan tanah mati (Hannanong et al., 2023; A. W. Nasution et al., 2023; Sainul, 2021). Setiap cara perolehan kepemilikan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, dan setelah memperoleh kepemilikan, pemilik harta wajib menunaikan kewajiban-kewajiban sosial seperti zakat dan menghindari penimbunan harta (Fathony, 2017; Ikhwan & Solihah, 2021; J. Purnomo, 2020).

Pada akhirnya, tujuan utama pengaturan kepemilikan dalam Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial dalam masyarakat (Mursid et al., 2023; Utami et al., 2020). Dengan sistem kepemilikan yang adil dan berimbang, Islam berupaya mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dan memastikan bahwa manfaat sumber daya alam dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Hasna & Kurniawan, 2022; Herlindah et al., 2022). Inilah yang menjadikan konsep kepemilikan dalam Islam relevan dan aktual untuk diterapkan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi kontemporer.

Daftar Referensi

Adzkiya, U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 10(1), 23. https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).23-35

Alief, A. A. (2024). Filsafat Ekonomi Islam (Sebuah Tinjauan Teoritis). Ekalaya Jurnal Ekonomi Akuntansi, 2(1), 56–65. https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i1.810

Ardha, D. J., Hasmiati, R. A., Jafar, A., & Syamsul, S. (2023). Proses Legalisasi dan Hambatan Dalam Pengurusan Tanah Warisan Tanpa Sertifikat. Journal of Sharia and Legal Science, 1(3), 157–166. https://doi.org/10.61994/jsls.v1i3.354

Arwani, A. (2015). Ekonomi Islam Salah Satu Model Alternatif Strategi Merekatkokohkan NKRI. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 275–294. https://doi.org/10.21274/an.2015.2.1.275-294

Azmy, M. N. T., & Fuadi, A. (2022). Tinjauan Muhammad Baqir al-Sadr Terhadap UUPA NO. 5 Tahun 1960 tentang Distribusi Tanah GG (Governor Ground) Menjadi Hak Milik. Wasathiyyah, 4(2), 92–110. https://doi.org/10.58470/wasathiyyah.v4i2.36

Basana, S., Yamin, M., Kalo, S., & Nasution, F. A. (2023). Analisis Yuridis Atas Klaim Hak Milik Atas Tanah Oleh Instansi Pemerintah. Ilmu Hukum Prima (IHP), 6(1), 60–76. https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3554

Busyro, B. (2018a). Hukum Memanfaatkan Harta Hasil Maksiat Berdasarkan Kajian Fiqh Maqȃshid Yûsuf Al-Qaradhȃwî. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 13(2), 231–253. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i2.1670

Busyro, B. (2018b). Utilizing the Assets Acquired from Illegal Conducts: A Study of Fiqh Maqâshid of Yûsuf al-Qaradlâwî. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 13(2), 231. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1670

Efendi, N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2022). Etika dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi Islam. Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 5(1), 310–316. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1897

Fahriansah, F. (2017). Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh (Analisis Kelayakan Taqnin Hukum Ekonomi Syariah). Ihtiyath Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, 1(2). https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v1i2.679

Faridatunnisa, N. (2022). Teologi Tanah: Konflik Agraria dalam Perspektif Hadits. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 18(1), 36–45. https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.4086

Fathony, D. M. A. (2017). Studi Analisis Peran Pesantren Sidogiri Dalam Pembentukan Karakter Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perspektif Sosiologi. Profit Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 1(1). https://doi.org/10.33650/profit.v1i1.319

Firdaus, M. I. (2022). Correlation of The Concept of Property Rights in Islamic Law and KUHPerdata. Az Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam, 14(1), 63. https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2569

Fithriyah, S. (2020). Ikhtiyār dalam Pemikiran Ekonomi Islam; Perspektif Teologi. Tasfiyah Jurnal Pemikiran Islam, 4(1), 163. https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v4i1.3966

Fitriani, D., & Nazaruddin, N. (2022). Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah. Al-Hiwalah Journal Syariah Economic Law, 1(1), 37–52. https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895

Fitriani. (2018). The Differences of Ijarah Financing and Conventional Lease On Islamic Law and Accounting Perspectives. Iqtishaduna, 9(2), 89–98. https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v8i2.689

Habibah, M. N. (2022). Kontribusi Al-Qur'an dan Hadis dalam Mengatasi Krisis Lahan. Pappasang, 4(1), 62–78. https://doi.org/10.46870/jiat.v4i1.182

Hannanong, I., Bakar, A. A., & Mahfudz, M. (2023). Perspektif Hak Kepemilikan Menurut Al-Quran (Analisis Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi). Iqro Journal of Islamic Education, 6(2), 133–146. https://doi.org/10.24256/iqro.v6i2.4695

Harahap, T. M. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Pohon Durian Diatas Tanah Orang Lain. Islamic Circle, 3(2), 51–62. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1019

Hasibuan, R. R. A. (2021). Relevansi Prinsip Ekonomi Islam dalam Pembinaan Umat Islam. Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan (Jeskape), 5(1), 107–120. https://doi.org/10.52490/jeskape.v5i1.1199

Hasna, S., & Kurniawan, R. R. (2022). Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Kepemilikan dalam Sistem Ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/m8qxe

Herlindah, H., Kholish, Moh. A., & Galib, A. M. (2022). Suing the Oligarchy of Ownership and Control of Agricultural Land in Indonesia: A Maqashid Sharia Review of the Land of Agrarian Reform Objects (TORA) Exceeding the Maximum Boundary. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 24(2), 222. https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.12960

Hesthria, N. (2022). Implementasi Kegiatan Alokasi Sumber Daya di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial dan Sains, 11(2), 247–255. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i2.14773

Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2022). Perbandingan Maslahah dan Mafsadah dalam Pembebasan Tanah Menuju Bandara Syamsudin Nor Banjarbaru. Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 67. https://doi.org/10.31602/iqt.v8i1.7857

Ikhwan, M., & Solihah, I. (2021). Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam Ekonomi Islam: Sebagai Upaya Mencari Solusi Alternatif. At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 49–59. https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.498

Ilyas, R. (2017). Konsep Mashlahah dalam Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 1(1), 9–24. https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6517

Indriasari, I. (2014). Sukuk Sebagai Alternatif Instrumen Investasi dan Pendanaan. Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2(1), 61. https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5250

Irhas, M. J. (2018). Konsep Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam Perspektif Syariah. Wadiah, 2(1), 29–46. https://doi.org/10.30762/wadiah.v2i1.2992

Isfihany, S. (2022). Nilai dan Moral Islam dalam Kepemilikan. Aksyana Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 1(2), 147. https://doi.org/10.35194/ajaki.v1i2.2493

Kurniasari, W. (2014). Perkembangan dan Prospek Sukuk Tinjauan Teoritis. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), 99. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.99-122

Luayyin, R. H., Arifin, M., & Ardli, M. N. (2024). Makna "Al-Iqtiṣâd" dan Korelasinya dengan Ekonomi Kontemporer (Tela'ah Ayat-Ayat Ekonomi). JSE Jurnal Sharia Economica, 3(1), 31–49. https://doi.org/10.46773/jse.v3i1.1086

Masyhudi, H. (2021). Peran Harta Perspektif Ekonomi Islam dalam Era Pandemi Covid-19. Masadir Jurnal Hukum Islam, 1(1), 37–54. https://doi.org/10.33754/masadir.v1i1.328

Mugiyati, M. (2016). Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 2(2), 440–471. https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.440-471

Mursid, F., Janwari, Y., & Hafizd, J. Z. (2023). Filosofi Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 6(2), 230. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.21151

Nasution, A. W., Marliyah, M., & Anggraini, T. (2023). Kepemilikan Tanah Produktif dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Jurnal Syarikah Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 162–171. https://doi.org/10.30997/jsei.v9i1.9733

Nasution, K. B. (2021). Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam). Islamic Circle, 1(2), 80–91. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.303

Nuraini, P. (2020). Studi Ayat-Ayat Ekonomi tentang Al-Milk serta Klasifikasi Kepemilikan. Jurnal Islamika, 3(2), 44–56. https://doi.org/10.37859/jsi.v3i2.2156

Nurhayati, N. (2021). Artikel Ekonomi Syariah (Mekanisme Pasar Syariah Pada Hukum Kepemilikan Dalam Islam). https://doi.org/10.31219/osf.io/59zce

Prasetyo, H. (2023). Privatisasi Air Bersih dalam Perspektif Ekonomi Islam. Journal Competency of Business, 6(02), 17–38. https://doi.org/10.47200/jcob.v6i02.1593

Purnomo, D. Y., & Prasetyo, A. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(2), 203. https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp203-210

Purnomo, J. (2020). Kritik Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Minyak Dan Gas Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. Journal of Sharia Economics, 2(2), 158–181. https://doi.org/10.35896/jse.v2i2.154

Puspitasari, I., & Hanifuddin, I. (2023). Stratifikasi Akad Kepemilikan Harta Sebagai Solusi Problem Pembagian Harta Pascacerai. Tafaqquh Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 11(1), 40–59. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i1.1168

Puspitasari, I., & Wahyudi, A. (2024). Asset Management in Islamic Inheritance: A Solution for Economic Empowerment Obstacles. Islamic Economics Journal, 10(1), 1–17. https://doi.org/10.21111/iej.v10i1.11071

Rosia, R., Amalia, A., Syarifah, A., Rahmawati, L., Syariah, N., & Miskiyah, Z. (2021). Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Menciptakan Human Welfare (Perspektif Ekonomi Islam). Al Hisab Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 12–26. https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.68

Rosmita, R., Novira, N., Yumita, Y., & Nasaruddin, N. (2023). Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus Malaabis Makassar). Al-Khiyar Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3(2), 150–169. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i2.1077

Saefullah, S. (2024). Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Hukum Bisnis dan Konteks Sejarahnya. Jurnal USM Law Review, 7(1), 514–527. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8557

Sainul, A. (2021). Konsep Hak Milik dalam Islam. Jurnal Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, 6(2), 196–208. https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i2.3433

Salim, A., Purnamasari, A., & Nugraha, W. (2023). Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani tentang Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam, Kapitalis dan Sosialis. Ekonomica Sharia Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 8(2), 337–346. https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.627

Sholikah, M. T. (2023). A Philosophical Analysis of the Pusaka Inheritance Distribution Tradition in Kinali District, West Pasaman Regency. Quru' Journal of Family Law and Culture, 1(2), 128–153. https://doi.org/10.59698/quru.v1i2.117

Sulistyowati, S. (2021). Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank dalam Perspektif Islam. Wadiah, 5(2). https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511

Sutrisno, A. (2021). Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah. Muamalatuna, 13(1), 103. https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4733

Syahyuti, N. (2016). Nilai-Nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 24(1), 14. https://doi.org/10.21082/fae.v24n1.2006.14-27

T, A. M. (2021). Pembagian Kepemilikan dalam Ekonomi Syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/mxdtv

Taqiyuddin, H. (2020). Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta. Asy-Syari'ah, 22(1), 1–20. https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603

Tehuayo, R. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah. Tahkim, 14(1). https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.576

Triana, N. (2018). Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 12(2), 177–192. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1747

Utami, F., Lestari, D. M., & Khaerusoalikhin, K. (2020). Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 19(2), 133. https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2330

Widyan, L. (2022). Prinsip Dasar Rancang Bangun Ekonomi Islam. Al-Maqashid Journal of Economics and Islamic Business, 2(01), 1–11. https://doi.org/10.55352/maqashid.v2i01.444

Yunimar, Y. (2019). Perbandingan Ekonomi Adat Minangkabau dengan Ekonomi Islam. Imara Jurnal Riset Ekonomi Islam, 3(1), 35. https://doi.org/10.31958/imara.v3i1.1473

TENTANG KAMI Narahubung: Klik Disini (Nindi) Hubungi Kami untuk pembelian produk, layanan, & buku-buku terbitan Kami

Formulir Data Penulis Buku Isi formulir ini bagi Anda yang ingin menerbitkan buku di Kami

Layanan Penerbitan ISBN Buku Informasi mengenai biaya penerbitan ISBN resmi terdaftar di Perpusnas dan Internasional (mulai harga Rp300.000,-)

Layanan Konversi Hasil Penelitian, PkM, Skripsi, Tesis, & Disertasi menjadi Buku Informasi untuk Anda yang ingin mengkonversi karya ilmiah menjadi sebuah buku referensi/monograf ber-ISBN (mulai harga Rp500.000,-)

Layanan Pengurusan HaKI Karya Ilmiah Informasi untuk Anda yang ingin membuat HaKI (mulai harga Rp350.000,-)

Layanan Indeksasi Google Play Books Informasi untuk Anda yang ingin buku terbitannya terindeks di Google Books sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp100.000,-)

Layanan Penambahan Sitasi Artikel di Google Scholar Informasi untuk Anda yang memiliki artikel ilmiah (Jurnal, Buku, Skripsi, Tesis, & Disertasi dll), dan ingin ditambah sitasinya sehingga H-Index Google Scholar Anda naik (mulai harga Rp20.000,-)

Layanan Indeksasi Artikel Bebas, Opini, Catatan Akademik di Google Scholar Informasi untuk Anda yang memiliki artikel bebas, opini, catatan akademik/kuliah, Skripsi, Tesis, Disertasi dll, dan ingin terindeks Google Scholar secara otomatis (tidak manual) sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp50.000,-)

DAFTAR BUKU TERBITAN KAMI