00537 - Kebijakan Moneter dalam Sistem Ekonomi Islam

Abstrak

Kebijakan moneter dalam sistem ekonomi Islam merupakan bidang yang kompleks dan multidimensi, yang menggabungkan prinsip-prinsip normatif dari Al-Qur'an dan Hadis dengan realitas ekonomi kontemporer. Artikel ini mengkaji secara komprehensif kebijakan moneter Islam, mulai dari landasan normatifnya, konsep uang dalam perspektif Islam, tujuan-tujuan kebijakan moneter, instrumen-instrumen yang digunakan, hingga implementasinya di berbagai negara Muslim. Perbedaan mendasar antara kebijakan moneter Islam dan konvensional terletak pada larangan penggunaan instrumen berbasis bunga (riba), yang mendorong pengembangan instrumen-instrumen alternatif seperti sistem bagi hasil (Profit Loss Sharing/PLS), Qard al-Hasan, sukuk, cadangan wajib, dan instrumen berbasis komoditas. Pengalaman negara-negara seperti Malaysia dan Iran menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik. Meskipun demikian, berbagai tantangan masih harus diatasi, termasuk ketergantungan perbankan Islam pada sistem konvensional, perbedaan pandangan ulama tentang definisi riba, serta kebutuhan pengembangan instrumen yang lebih inovatif. Artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan moneter Islam dapat menjadi alternatif yang nyata dan efektif bagi sistem moneter konvensional berbasis bunga.

Kata kunci: kebijakan moneter Islam, riba, sistem bagi hasil, sukuk, maqasid syariah, falah

Abstract

Monetary policy in the Islamic economic system is a complex and multidimensional field that combines normative principles from the Quran and Hadith with contemporary economic realities. This article comprehensively examines Islamic monetary policy, from its normative foundations, the concept of money in Islamic perspective, monetary policy objectives, instruments used, to its implementation in various Muslim countries. The fundamental difference between Islamic and conventional monetary policy lies in the prohibition of interest-based instruments (riba), which drives the development of alternative instruments such as the Profit Loss Sharing (PLS) system, Qard al-Hasan, sukuk, reserve requirements, and commodity-based instruments. The experiences of countries such as Malaysia and Iran demonstrate that Islamic monetary policy can be implemented effectively in practice. Nevertheless, various challenges remain, including the dependence of Islamic banking on the conventional system, differences in scholarly views on the definition of riba, and the need for more innovative instrument development. This article concludes that Islamic monetary policy can serve as a genuine and effective alternative to the conventional interest-based monetary system.

Keywords: Islamic monetary policy, riba, profit-loss sharing system, sukuk, maqasid sharia, falah

1. Pendahuluan

Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen paling fundamental dalam pengelolaan perekonomian suatu negara. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa sangat bergantung pada kebijakan moneter yang diterapkan (Khalidin, 2021). Dalam konteks sistem ekonomi Islam, kebijakan moneter tidak hanya dipandang sebagai instrumen teknis semata, melainkan juga sebagai bagian integral dari sistem nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW (Batubara & Mukhlis, 2023; Khalidin, 2021). Hal ini menjadikan kebijakan moneter Islam memiliki dimensi yang jauh lebih luas dibandingkan kebijakan moneter konvensional, karena ia harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi dan keuangan (Bhuiyan et al., 2020; Samad & Sugeng, 2022).

Sistem ekonomi Islam pada dasarnya dibangun di atas fondasi filosofis yang berbeda secara fundamental dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Ekonomi Islam berlandaskan pada bimbingan ilahi (Al-Qur'an dan Hadis) serta akal manusia, sehingga konsep dan definisi ekonomi Islam sesungguhnya didasarkan pada pembatasan keinginan dan pemanfaatan sumber daya yang tidak terbatas (Shabbir & Ahmed, 2020). Dalam kerangka ini, uang dipandang semata-mata sebagai alat tukar dan ukuran nilai, bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk menghasilkan keuntungan (Yahya, 2020). Pandangan inilah yang menjadi titik tolak perbedaan mendasar antara kebijakan moneter Islam dan kebijakan moneter konvensional.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif kebijakan moneter dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari landasan normatifnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, sejarah perkembangannya, tujuan-tujuannya, instrumen-instrumen yang digunakan, hingga implementasinya di berbagai negara Muslim. Kajian ini juga akan membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan moneter Islam di era kontemporer.

2. Landasan Normatif Kebijakan Moneter Islam

2.1 Al-Qur'an sebagai Sumber Utama

Al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama bagi seluruh aspek kehidupan umat Islam, termasuk dalam bidang ekonomi dan moneter (Asmawati, 2021; Azwar et al., 2022). Kebijakan moneter dalam Islam memiliki landasan nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis (Batubara & Mukhlis, 2023). Berbagai ayat Al-Qur'an secara eksplisit maupun implisit mengatur tentang transaksi keuangan, larangan riba, dan prinsip-prinsip keadilan ekonomi yang menjadi fondasi kebijakan moneter Islam.

Salah satu landasan terpenting dalam kebijakan moneter Islam adalah larangan riba (bunga/usury). Al-Qur'an secara tegas melarang riba dalam beberapa ayat, di antaranya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275), dan "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda" (QS. Ali Imran: 130) (Islam & Kutubi, 2023; Ismail et al., 2020). Larangan riba ini menjadi pembeda paling fundamental antara sistem moneter Islam dan sistem moneter konvensional yang berbasis bunga (Batubara & Mukhlis, 2023; Khalidin, 2021).

Selain larangan riba, Al-Qur'an juga melarang gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) dalam setiap transaksi keuangan (Ismail et al., 2020; Shah, 2015). Ketiga larangan ini—riba, gharar, dan maysir—membentuk kerangka normatif yang membatasi instrumen-instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ini bukan sekadar aturan teknis, melainkan mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi yang menjadi inti ajaran Islam (Esavi et al., 2022; Farooq, 2012).

2.2 Hadis Nabi sebagai Sumber Kedua

Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber kedua dalam hukum Islam setelah Al-Qur'an, dan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kebijakan moneter Islam (Bhuiyan et al., 2020; Khalidin, 2021). Pada masa Rasulullah SAW, otoritas moneter sepenuhnya berada di tangan Nabi sendiri. Beliau mengawasi aktivitas moneter dan ekonomi, kemudian mengeluarkan kebijakan moneter yang sesuai dengan ajaran Islam (Khalidin, 2021). Hadis-hadis Nabi, baik yang bersifat qauliyah (perkataan), fi'liyah (perbuatan), maupun taqririyah (persetujuan diam), yang berkaitan dengan masalah moneter dan keuangan merupakan kebijakan moneter dalam Islam (Khalidin, 2021).

Salah satu kebijakan moneter penting yang ditetapkan Nabi adalah penggunaan standar bimetalik, yaitu emas (dinar) dan perak (dirham) sebagai mata uang Islam yang sah (Batubara & Mukhlis, 2023; Sudiarti & Syarvina, 2022). Kebijakan ini mencerminkan prinsip stabilitas nilai mata uang yang menjadi salah satu tujuan utama kebijakan moneter Islam. Selain itu, Nabi juga melarang praktik-praktik yang dapat merusak sistem moneter, seperti penimbunan harta (ihtikar) dan manipulasi harga (M. S. Islam, 2019).

Hadis tentang enam komoditas ribawi (emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam) juga memiliki implikasi penting bagi kebijakan moneter Islam, karena menetapkan aturan pertukaran yang adil dan melarang pertukaran yang mengandung unsur riba (Zaman, 2009). Hadis-hadis ini menjadi dasar bagi para ulama dalam merumuskan instrumen-instrumen kebijakan moneter yang bebas dari riba.

2.3 Ijtihad dan Maqasid Syariah

Selain Al-Qur'an dan Hadis, ijtihad (penalaran hukum independen) dan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah) juga memainkan peran penting dalam pengembangan kebijakan moneter Islam (Hassan et al., 2021; Omar & Sari, 2019). Ijtihad memungkinkan para ulama untuk merumuskan solusi-solusi baru bagi permasalahan moneter kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis (Qasim, 2023). Sementara itu, maqasid syariah—yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—memberikan kerangka tujuan yang harus dicapai oleh kebijakan moneter Islam (Nurhadi, 2019; Omar & Sari, 2019).

Dalam konteks kebijakan moneter, maqasid syariah menuntut agar setiap instrumen dan kebijakan moneter yang diterapkan harus mampu mewujudkan kesejahteraan umum (maslahah 'ammah) dan mencegah kemudharatan (Fakhrina & Islahuddin, 2023; Omar & Sari, 2019). Prinsip ini menjadi dasar bagi bank sentral di negara-negara Muslim untuk mengembangkan instrumen-instrumen moneter yang sesuai dengan syariah namun tetap efektif dalam mencapai tujuan-tujuan makroekonomi.

3. Konsep Uang dalam Ekonomi Islam

3.1 Fungsi Uang dalam Perspektif Islam

Pemahaman tentang fungsi uang merupakan hal yang sangat penting dalam memahami kebijakan moneter Islam. Dalam perspektif Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan ukuran nilai, bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk menghasilkan keuntungan (Yahya, 2020; Zahara, 2020). Pandangan ini berbeda secara fundamental dari sistem kapitalis, di mana uang digunakan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dalam sektor perbankan dan keuangan (Yahya, 2020).

Penggunaan uang sebagai komoditas yang dapat menghasilkan keuntungan melalui bunga dianggap sebagai salah satu penyebab utama ketidakstabilan ekonomi dan krisis keuangan global (Sholahuddin et al., 2020; Yahya, 2020). Mufti Mohammad Taqi Usmani, sebagaimana dikutip dalam literatur, menyatakan bahwa "mengalihkan uang dari fungsi dasarnya sebagai alat tukar dan menjadikannya sebagai objek perdagangan telah mengubah seluruh perekonomian menjadi balon utang dan utang yang berlebihan" (Yahya, 2020). Pandangan ini menegaskan bahwa sistem moneter Islam yang melarang penggunaan uang sebagai komoditas merupakan alternatif yang lebih sehat bagi perekonomian global.

3.2 Standar Moneter dalam Islam: Dinar dan Dirham

Secara historis, sistem moneter Islam menggunakan standar bimetalik berbasis emas (dinar) dan perak (dirham) (Batubara & Mukhlis, 2023; Sudiarti & Syarvina, 2022). Dinar dan dirham memiliki beberapa keunggulan sebagai mata uang, antara lain: tahan terhadap inflasi karena nilainya tidak terdepresiasi seiring waktu, tahan terhadap manipulasi kebijakan moneter karena bank sentral dan pemerintah tidak dapat memperluas peredaran uang kertas secara sembarangan, serta mampu menjaga stabilitas nilai tukar antar negara (Sudiarti & Syarvina, 2022).

Namun, dalam konteks ekonomi kontemporer, penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang menghadapi berbagai tantangan praktis. Beberapa ulama dan ekonom Islam berpendapat bahwa penggunaan uang fiat (kertas) masih dapat dibenarkan dalam kerangka maqasid syariah, selama uang tersebut digunakan semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas (Zahara, 2020). Pendapat ini didukung oleh pandangan Ibn Taymiyah tentang 'illah thamaniyyah yang tidak terbatas pada emas dan perak saja, serta prinsip ibahah dalam muamalah yang membolehkan segala sesuatu selama tidak ada larangan eksplisit dari Al-Qur'an dan Sunnah (Zahara, 2020).

Analisis maqasid syariah menunjukkan bahwa penggunaan uang fiat sebagai alat tukar masih dapat memenuhi tuntutan syariah dalam sistem ekonomi, asalkan penggunaannya dibatasi sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas (Zahara, 2020). Dengan demikian, kebijakan moneter Islam tidak harus kembali ke standar emas secara penuh, namun harus memastikan bahwa sistem moneter yang digunakan bebas dari unsur riba dan spekulasi.

3.3 Larangan Riba dan Implikasinya bagi Kebijakan Moneter

Larangan riba merupakan inti dari perbedaan antara kebijakan moneter Islam dan kebijakan moneter konvensional (Batubara & Mukhlis, 2023; Khalidin, 2021). Riba dalam konteks moneter mencakup segala bentuk tambahan yang diperoleh dari pinjaman uang tanpa adanya risiko atau usaha nyata (S. Md. T. Islam & Kutubi, 2023; Zaman, 2009). Larangan ini memiliki implikasi yang sangat luas bagi desain instrumen kebijakan moneter Islam.

Dalam sistem moneter konvensional, suku bunga merupakan instrumen utama kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat inflasi (Fakhrina & Islahuddin, 2023). Namun, karena suku bunga mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam, instrumen ini tidak dapat digunakan dalam kebijakan moneter Islam (Batubara & Mukhlis, 2023; Khalidin, 2021). Hal ini mendorong para ekonom dan ulama Islam untuk mengembangkan instrumen-instrumen alternatif yang bebas dari bunga namun tetap efektif dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter.

Secara matematis, telah dibuktikan bahwa tingkat bunga uang harus nol untuk memastikan produktivitas dan optimalitas Pareto (Esavi et al., 2022). Pengenalan uang atau kredit melalui dana pinjaman menyebabkan inefisiensi, baik dalam produksi maupun rumah tangga dan keseimbangan umum (Esavi et al., 2022). Inflasi yang dihasilkan oleh sistem kredit merangsang perubahan tingkat harga dan melanggengkan inefisiensi ini (Esavi et al., 2022). Temuan ini secara teoritis mendukung argumen Islam tentang larangan bunga dari perspektif ekonomi modern.

4. Tujuan Kebijakan Moneter Islam

4.1 Stabilitas Ekonomi dan Pertumbuhan Berkelanjutan

Tujuan utama kebijakan moneter Islam pada dasarnya sama dengan kebijakan moneter konvensional, yaitu mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Khalidin, 2021). Namun, dalam ekonomi Islam, tujuan-tujuan ini harus dicapai melalui cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir (Batubara & Mukhlis, 2023; Omar & Sari, 2019).

Stabilitas nilai mata uang merupakan tujuan fundamental dalam kebijakan moneter Islam (Sudiarti & Syarvina, 2022). Ketidakstabilan moneter yang disebabkan oleh sistem bunga dan penciptaan kredit dianggap sebagai salah satu penyebab utama krisis ekonomi yang berulang (Sholahuddin et al., 2020; Yahya, 2020). Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam berupaya untuk menciptakan sistem moneter yang stabil dan tidak rentan terhadap spekulasi dan manipulasi.

4.2 Keadilan Sosial dan Distribusi Kekayaan

Selain stabilitas ekonomi, kebijakan moneter Islam juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata (Omar & Sari, 2019; Samad & Sugeng, 2022). Prinsip keadilan (al-'adl) merupakan salah satu nilai fundamental dalam ekonomi Islam yang harus tercermin dalam setiap kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan moneter (Bhuiyan et al., 2020; Zauro et al., 2020).

Sistem bunga dalam ekonomi konvensional cenderung memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, karena memungkinkan pemilik modal untuk memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko (Farooq, 2012; S. Md. T. Islam & Kutubi, 2023). Sebaliknya, sistem bagi hasil (Profit Loss Sharing/PLS) yang menjadi alternatif dalam ekonomi Islam mendistribusikan risiko dan keuntungan secara lebih adil antara pemilik modal dan pengelola usaha (Khalidin, 2021; Shabbir & Ahmed, 2020).

4.3 Pencapaian Falah (Kesejahteraan Holistik)

Dalam perspektif yang lebih luas, kebijakan moneter Islam bertujuan untuk mencapai falah, yaitu kesejahteraan holistik yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi (Samad & Sugeng, 2022). Falah tidak hanya berarti kemakmuran material, tetapi juga mencakup kesejahteraan spiritual, sosial, dan moral masyarakat (Bhuiyan et al., 2020; Samad & Sugeng, 2022). Tujuan ini membedakan kebijakan moneter Islam dari kebijakan moneter konvensional yang semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi material.

Untuk mencapai falah, kebijakan moneter Islam harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja yang memadai (Hassan et al., 2021; Selim, 2019). Instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam, seperti Qard al-Hasan (pinjaman tanpa bunga) dan sistem bagi hasil, dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan ini secara bersamaan (Hassan et al., 2021; Selim, 2019).

5. Instrumen Kebijakan Moneter Islam

5.1 Sistem Bagi Hasil (Profit Loss Sharing/PLS)

Sistem bagi hasil (PLS) merupakan instrumen terpenting dalam kebijakan moneter Islam sebagai pengganti sistem bunga (Khalidin, 2021; Shabbir & Ahmed, 2020). Dalam sistem ini, keuntungan dan kerugian dari suatu usaha dibagi antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) berdasarkan nisbah yang disepakati (Aminullah et al., 2021; Hassan et al., 2021). Sistem ini tidak hanya menghilangkan unsur riba, tetapi juga mendistribusikan risiko secara lebih adil dan mendorong investasi yang produktif.

Pengalaman di Iran menunjukkan bahwa instrumen bagi hasil dapat memainkan peran yang baik, terutama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan stabilitas yang merupakan inti dari tujuan kebijakan moneter itu sendiri (Khalidin, 2021). Sistem PLS juga terbukti lebih tahan terhadap krisis keuangan dibandingkan sistem berbasis bunga, karena tidak menciptakan beban utang yang berlebihan (Shabbir & Ahmed, 2020; Sholahuddin et al., 2020).

Dalam konteks perbankan Islam, sistem PLS diimplementasikan melalui berbagai akad, seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan) (Aminullah et al., 2021; Hassan et al., 2021). Akad-akad ini memungkinkan bank Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkannya ke sektor riil tanpa menggunakan instrumen bunga (Caporale et al., 2016; Mubarok et al., 2024).

5.2 Qard al-Hasan sebagai Instrumen Kebijakan Moneter

Qard al-Hasan (pinjaman tanpa bunga) merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter Islam yang paling inovatif (Selim, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter berbasis Qard al-Hasan secara positif memengaruhi sektor riil perekonomian dan meningkatkan output, sehingga perekonomian dapat kembali ke kondisi full employment (Selim, 2019). Qard al-Hasan memberikan biaya pinjaman yang paling rendah di seluruh perekonomian, sehingga mendorong pergeseran kurva penawaran agregat ke kanan dan meningkatkan output sekaligus menurunkan tingkat harga (Selim, 2019).

Selain itu, kebijakan moneter berbasis Qard al-Hasan juga meningkatkan surplus ekspor dan ekspor, mengurangi impor, serta meningkatkan aliran dana masuk dan cadangan devisa bank sentral, sehingga membuat kebijakan moneter lebih efektif (Selim, 2019). Pengalaman dari 23 negara yang menerapkan kebijakan suku bunga nol atau negatif menunjukkan bahwa kekhawatiran tentang inflasi akibat kebijakan moneter ekspansif berbasis Qard al-Hasan dapat diminimalkan (Selim, 2019).

5.3 Sukuk sebagai Instrumen Pasar Terbuka

Sukuk (obligasi syariah) merupakan instrumen pasar terbuka yang dapat digunakan dalam kebijakan moneter Islam sebagai pengganti surat berharga konvensional yang berbasis bunga (Hassan et al., 2021; Selim, 2020). Sukuk memungkinkan bank sentral untuk melakukan operasi pasar terbuka tanpa menggunakan instrumen yang mengandung riba (Khalidin, 2021; Omar & Sari, 2019).

Di Indonesia, Bank Indonesia Syariah Certificate (SBIS) merupakan contoh nyata penggunaan sukuk sebagai instrumen kebijakan moneter (Mohamed et al., 2020). SBIS diterbitkan untuk meningkatkan efisiensi implementasi kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah (Mohamed et al., 2020). Instrumen ini menggunakan akad ju'alah (kontrak hadiah) yang memungkinkan bank sentral untuk menyerap likuiditas dari perbankan syariah dalam rangka pengendalian moneter (Mohamed et al., 2020).

5.4 Cadangan Wajib (Reserve Requirements)

Cadangan wajib (legal reserve) merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang dapat diterapkan dalam sistem ekonomi Islam tanpa mengandung unsur bunga (Khalidin, 2021; Mohsin, 2023). Instrumen ini mengharuskan bank-bank Islam untuk menyimpan sejumlah persentase tertentu dari dana pihak ketiga sebagai cadangan di bank sentral, sehingga bank sentral dapat mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian.

Pengalaman Iran menunjukkan bahwa cadangan wajib, bersama dengan plafon kredit dan simpanan khusus di bank sentral, telah terbukti berperan sebagai variabel yang baik dalam mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian tanpa menggunakan suku bunga (Khalidin, 2021). Instrumen-instrumen ini dapat disesuaikan dengan kondisi perekonomian untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter Islam.

5.5 Instrumen Moneter Berbasis Komoditas

Sistem cadangan komoditas (commodity reserve currency system) merupakan salah satu alternatif instrumen kebijakan moneter yang telah dikaji dari perspektif siyasah syar'iyyah (Ahmed et al., 2018). Sistem Grondona tentang konvertibilitas mata uang bersyarat, misalnya, ditemukan sesuai dengan filosofi siyasah syar'iyyah karena mempromosikan kesejahteraan publik dengan cara: pertama, didasarkan pada prinsip fundamental perencanaan ekonomi Nabi Yusuf AS, yaitu mengakumulasi cadangan komoditas primer pada masa kelimpahan dan melepaskan cadangan tersebut pada masa kelangkaan; kedua, menyediakan keterkaitan yang diperlukan antara dunia moneter dan ekonomi riil; ketiga, dapat diimplementasikan secara paralel dengan sistem moneter yang ada (Ahmed et al., 2018).

5.6 Zakat sebagai Instrumen Fiskal-Moneter

Zakat, meskipun lebih sering dikategorikan sebagai instrumen fiskal, juga memiliki dimensi moneter yang penting dalam sistem ekonomi Islam (Al-Faizin et al., 2018; Senawi et al., 2018). Zakat berfungsi sebagai kebijakan moneter masyarakat Muslim untuk mengatasi hambatan ekonomi, karena dapat dimanipulasi oleh perbedaan makroekonomi akibat pertumbuhan produktivitas di sektor-sektor ekonomi (Senawi et al., 2018). Dengan mendistribusikan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin, zakat meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan mendorong permintaan agregat dalam perekonomian (Al-Faizin et al., 2018; Zauro et al., 2020).

6. Kerangka Kebijakan Moneter Islam Kontemporer

6.1 Inflation Targeting Framework (ITF) dalam Perspektif Islam

Dalam implementasi kebijakan moneter modern, banyak bank sentral menggunakan Inflation Targeting Framework (ITF) sebagai kerangka kebijakan moneter mereka (Batubara & Mukhlis, 2023). Di Indonesia, Bank Indonesia mengimplementasikan ITF sebagai kerangka kebijakan moneter yang menetapkan target inflasi dalam kisaran tertentu yang dapat dicapai dalam periode tertentu (Batubara & Mukhlis, 2023). Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kerangka ini dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian menunjukkan bahwa bank sentral dapat menetapkan tingkat bagi hasil untuk bank-bank Islam sebagai alat yang efektif untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan mencapai stabilitas ekonomi, sehingga berkontribusi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat (maslahah 'ammah) (Fakhrina & Islahuddin, 2023). Penetapan tingkat bagi hasil ini tidak bertentangan dengan larangan bunga dalam Islam, karena didasarkan pada nilai waktu uang yang diakui oleh Dewan Syariah Nasional selama tidak digunakan dalam transaksi pinjaman (Fakhrina & Islahuddin, 2023).

6.2 Dual Banking System dan Transmisi Kebijakan Moneter

Banyak negara Muslim menerapkan sistem perbankan ganda (dual banking system) yang terdiri dari perbankan konvensional dan perbankan syariah secara bersamaan (Caporale et al., 2016; Shah, 2015). Dalam sistem ini, transmisi kebijakan moneter menjadi lebih kompleks karena bank-bank Islam merespons kebijakan moneter secara berbeda dari bank-bank konvensional (Caporale et al., 2016; Fakhrina & Islahuddin, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian moneter terbukti kurang efektif untuk bank-bank Islam dibandingkan bank-bank konvensional (Fakhrina & Islahuddin, 2023). Hal ini disebabkan oleh perbedaan mekanisme transmisi kebijakan moneter antara kedua jenis bank tersebut. Bank-bank Islam tidak menggunakan suku bunga sebagai acuan dalam operasional mereka, sehingga perubahan suku bunga acuan bank sentral tidak secara langsung memengaruhi perilaku pembiayaan bank-bank Islam (Caporale et al., 2016; Mubarok et al., 2024).

Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa kredit Islam mendorong pertumbuhan selama periode pertumbuhan rendah, sehingga para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan saluran peminjaman bank Islam dalam desain kebijakan moneter di ekonomi dengan sistem perbankan ganda (Caporale et al., 2016). Temuan ini menegaskan pentingnya mengembangkan instrumen kebijakan moneter yang khusus dirancang untuk perbankan syariah.

6.3 Pengalaman Malaysia dalam Kebijakan Moneter Islam

Malaysia merupakan salah satu negara yang paling maju dalam mengimplementasikan kebijakan moneter Islam (Fakhrina & Islahuddin, 2023; Mohsin, 2023). Bank Negara Malaysia (BNM), sebagai bank sentral Malaysia, beroperasi dalam kerangka prinsip-prinsip syariah untuk memastikan stabilitas ekonomi dan memitigasi inflasi (Mohsin, 2023). Malaysia menggunakan beberapa instrumen kebijakan moneter dalam kerangka Islam untuk mengelola tekanan inflasi, termasuk persyaratan cadangan, operasi pasar terbuka (menggunakan instrumen yang sesuai syariah), dan Pasar Uang Antarbank Islam (Mohsin, 2023).

Dengan mengatur likuiditas melalui instrumen-instrumen ini, Malaysia berhasil mengendalikan inflasi sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam (Mohsin, 2023). Pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam tidak hanya secara teoritis layak, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik.

6.4 Pengalaman Iran dalam Kebijakan Moneter Bebas Bunga

Iran merupakan negara yang paling konsisten dalam menerapkan sistem perbankan dan kebijakan moneter bebas bunga secara menyeluruh (Khalidin, 2021). Sejak Revolusi Islam 1979, Iran telah menghapuskan sistem bunga dari seluruh sistem perbankannya dan menggantinya dengan instrumen-instrumen berbasis bagi hasil dan akad-akad syariah lainnya.

Pengalaman Iran menunjukkan bahwa instrumen-instrumen kebijakan moneter tanpa suku bunga, seperti cadangan wajib, plafon kredit, dan simpanan khusus di bank sentral, telah terbukti berperan sebagai variabel yang baik dalam mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian (Khalidin, 2021). Pengalaman ini juga menunjukkan bahwa kebijakan moneter menggunakan instrumen bagi hasil dapat memainkan peran yang baik, terutama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan stabilitas (Khalidin, 2021).

7. Perbedaan Kebijakan Moneter Islam dan Konvensional

7.1 Perbedaan dalam Instrumen

Perbedaan paling mendasar antara kebijakan moneter Islam dan konvensional terletak pada instrumen yang digunakan (Batubara & Mukhlis, 2023; Khalidin, 2021). Kebijakan moneter konvensional menggunakan instrumen-instrumen berbasis bunga, seperti operasi pasar terbuka (Open Market Operation), tingkat diskonto (Discount Rate), dan cadangan wajib yang dikaitkan dengan suku bunga (Khalidin, 2021; Yahya, 2020). Instrumen-instrumen ini tidak dapat digunakan dalam kebijakan moneter Islam karena mengandung unsur riba yang dilarang.

Sebaliknya, kebijakan moneter Islam menggunakan instrumen-instrumen yang bebas dari bunga, seperti sistem bagi hasil (PLS), Qard al-Hasan, sukuk, dan instrumen-instrumen berbasis komoditas (Khalidin, 2021; Selim, 2019, 2020). Instrumen-instrumen ini dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter yang sama—stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan full employment—namun melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

7.2 Perbedaan dalam Landasan Filosofis

Perbedaan antara kebijakan moneter Islam dan konvensional juga terletak pada landasan filosofisnya (Samad & Sugeng, 2022; Shabbir & Ahmed, 2020). Kebijakan moneter konvensional didasarkan pada asumsi bahwa manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas, sehingga tujuan utamanya adalah memaksimalkan utilitas dan pertumbuhan ekonomi (Shabbir & Ahmed, 2020). Sebaliknya, kebijakan moneter Islam didasarkan pada filosofi pembatasan keinginan dan pemanfaatan sumber daya yang tidak terbatas secara bertanggung jawab (Shabbir & Ahmed, 2020).

Dalam perspektif Islam, kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dan manusia hanya berperan sebagai pemegang amanah (trustee) atas kekayaan tersebut (Muhammad & Muhamad, 2024). Pandangan ini memiliki implikasi yang mendalam bagi kebijakan moneter Islam, karena menuntut agar setiap kebijakan moneter harus mempertimbangkan dimensi moral dan spiritual, bukan hanya dimensi ekonomi semata.

7.3 Perbedaan dalam Tujuan

Meskipun tujuan umum kebijakan moneter Islam dan konvensional sama—yaitu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi—kebijakan moneter Islam memiliki tujuan tambahan yang bersifat sosial dan spiritual (Khalidin, 2021; Samad & Sugeng, 2022). Kebijakan moneter Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan mencapai falah (kesejahteraan holistik) (Omar & Sari, 2019; Samad & Sugeng, 2022).

Tujuan-tujuan tambahan ini tercermin dalam instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam yang dirancang tidak hanya untuk mengendalikan jumlah uang beredar, tetapi juga untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih adil dan mendorong investasi di sektor riil yang produktif (Hassan et al., 2021; Zauro et al., 2020).

8. Tantangan dan Prospek Kebijakan Moneter Islam

8.1 Tantangan Implementasi

Implementasi kebijakan moneter Islam menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Pertama, masih terdapat ketergantungan perbankan Islam pada sistem konvensional, di mana perbankan Islam masih berada di bawah bayang-bayang perbankan konvensional, tidak hanya dengan produk-produk yang sangat mirip dengan yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional, tetapi juga dengan bank-bank konvensional yang memiliki manifestasi kuat sebagai pemangku kepentingan dalam industri perbankan Islam (Omar & Sari, 2019). Kondisi ini menyulitkan pengembangan kebijakan moneter Islam yang benar-benar independen dari sistem konvensional.

Kedua, terdapat tantangan dalam pengembangan instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam yang efektif dan inovatif. Meskipun berbagai instrumen telah dikembangkan, seperti sukuk dan sistem bagi hasil, masih diperlukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter (Hassan et al., 2021; Omar & Sari, 2019). Ketiga, terdapat tantangan dalam harmonisasi regulasi antara sistem perbankan Islam dan konvensional dalam sistem perbankan ganda (Fakhrina & Islahuddin, 2023; Shah, 2015).

8.2 Perbedaan Pandangan tentang Riba

Salah satu tantangan intelektual yang dihadapi dalam pengembangan kebijakan moneter Islam adalah perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang definisi dan cakupan riba (Latif, 2022; Zaman, 2009). Sebagian ulama berpendapat bahwa riba dan bunga adalah dua hal yang berbeda, dan bahwa yang dilarang Islam adalah riba dalam pengertian usury (bunga yang berlebihan dan eksploitatif), bukan bunga dalam pengertian modern (Zaman, 2009). Pandangan ini, jika diterima, akan memiliki implikasi yang signifikan bagi desain kebijakan moneter Islam.

Namun, pandangan mayoritas ulama dan ekonom Islam menegaskan bahwa setiap bentuk bunga yang ditetapkan di muka (ex-ante interest rate) adalah riba yang dilarang, terlepas dari besarnya (Batubara & Mukhlis, 2023; Hassan et al., 2021; Khalidin, 2021). Pandangan ini yang menjadi dasar bagi pengembangan instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam yang bebas dari bunga.

8.3 Prospek Pengembangan Kebijakan Moneter Islam

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek pengembangan kebijakan moneter Islam sangat menjanjikan. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam terbukti relatif lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter konvensional berbasis bunga (Hassan et al., 2021; Samad & Sugeng, 2022). Selain itu, semakin banyak negara-negara anggota OECD yang menerapkan kebijakan suku bunga nol atau bahkan negatif, yang secara tidak langsung mendekati prinsip-prinsip kebijakan moneter Islam (Hassan et al., 2021; Selim, 2019).

Perkembangan teknologi keuangan (FinTech) juga membuka peluang baru bagi implementasi kebijakan moneter Islam (Selim, 2020). Misalnya, pengenalan jaringan FinTech global untuk menghilangkan riba dalam transaksi valuta asing dapat meningkatkan pangsa pasar bank-bank Islam dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Selim, 2020). Selain itu, pengembangan platform digital untuk distribusi sukuk dan instrumen-instrumen moneter syariah lainnya dapat meningkatkan efisiensi dan jangkauan kebijakan moneter Islam.

8.4 Peran Lembaga Internasional

Pengembangan kebijakan moneter Islam juga memerlukan dukungan dari lembaga-lembaga internasional, seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) (Shah, 2015). Lembaga-lembaga ini berperan dalam menetapkan standar-standar internasional untuk perbankan dan keuangan Islam, termasuk standar-standar yang berkaitan dengan instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam.

Selain itu, negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) perlu meningkatkan koordinasi dalam pengembangan dan implementasi kebijakan moneter Islam (Ahmed et al., 2018; Hassan et al., 2021). Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan moneter Islam dapat diterapkan secara efektif di tingkat regional dan global, bukan hanya di tingkat nasional.

9. Kebijakan Moneter Islam dalam Konteks Krisis Ekonomi

9.1 Ketahanan Sistem Moneter Islam terhadap Krisis

Salah satu keunggulan yang sering diklaim dari sistem moneter Islam adalah ketahanannya terhadap krisis keuangan (Sholahuddin et al., 2020; Yahya, 2020). Sistem moneter konvensional yang berbasis bunga dan penciptaan kredit dianggap sebagai salah satu penyebab utama krisis keuangan yang berulang, karena menciptakan gelembung utang yang pada akhirnya pecah dan menyebabkan krisis (Sholahuddin et al., 2020; Yahya, 2020).

Sebaliknya, sistem moneter Islam yang berbasis bagi hasil dan aset riil dianggap lebih stabil karena tidak menciptakan beban utang yang berlebihan dan lebih erat kaitannya dengan sektor ekonomi riil (Omar & Sari, 2019; Shabbir & Ahmed, 2020). Pengalaman Bank Muamalat Indonesia, misalnya, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak terguncang sama sekali oleh krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, berkat sistem bebas bunga yang diterapkannya (Aminullah et al., 2021).

9.2 Kebijakan Moneter Islam dalam Menghadapi Inflasi

Inflasi merupakan salah satu tantangan utama yang harus dihadapi oleh kebijakan moneter, baik konvensional maupun Islam (Mohsin, 2023; Mubarok et al., 2024). Dalam perspektif Islam, inflasi yang disebabkan oleh sistem kredit dan penciptaan uang yang berlebihan dianggap sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi yang harus diatasi (Esavi et al., 2022; Sholahuddin et al., 2020).

Malaysia telah menunjukkan bagaimana kebijakan moneter Islam dapat digunakan untuk memitigasi inflasi (Mohsin, 2023). Melalui kombinasi instrumen-instrumen moneter syariah, seperti persyaratan cadangan, operasi pasar terbuka berbasis syariah, dan Pasar Uang Antarbank Islam, Malaysia berhasil mengendalikan inflasi sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam (Mohsin, 2023). Pengalaman ini memberikan bukti empiris bahwa kebijakan moneter Islam dapat efektif dalam mengatasi masalah inflasi.

10. Peran Ulama dan Cendekiawan Muslim dalam Pengembangan Kebijakan Moneter Islam

10.1 Tanggung Jawab Intelektual

Para ulama dan cendekiawan Muslim memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan teori-teori dan kebijakan-kebijakan moneter yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis (Khalidin, 2021). Teori-teori dan kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya harus sesuai dengan kerangka sistem ekonomi Islam secara keseluruhan, tetapi juga harus dapat diterapkan dan sesuai dengan situasi ekonomi saat ini (Khalidin, 2021).

Pengembangan kebijakan moneter Islam memerlukan penguasaan berbagai disiplin ilmu, termasuk ushul fiqh, filsafat, sejarah tasyri' muamalah, filsafat Islam, ulum Al-Qur'an, ulum al-hadis, dan qawaid fiqh (Nurhadi, 2019). Penguasaan multidisiplin ini penting untuk memastikan bahwa instrumen-instrumen kebijakan moneter yang dikembangkan tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan-tujuan makroekonomi.

10.2 Ijtihad dalam Kebijakan Moneter Kontemporer

Ijtihad memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan kebijakan moneter Islam kontemporer (Khalidin, 2021; Qasim, 2023). Banyak permasalahan moneter modern yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga memerlukan ijtihad untuk menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Azwar et al., 2022; Qasim, 2023).

Contoh ijtihad dalam kebijakan moneter Islam antara lain adalah pengembangan sukuk sebagai instrumen pasar terbuka, penetapan tingkat bagi hasil oleh bank sentral, dan penggunaan teknologi keuangan (FinTech) dalam implementasi kebijakan moneter Islam (Fakhrina & Islahuddin, 2023; Mohamed et al., 2020; Selim, 2020). Ijtihad-ijtihad ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip fundamentalnya.

11. Kesimpulan

Kebijakan moneter dalam sistem ekonomi Islam merupakan bidang yang kaya dan kompleks, yang menggabungkan prinsip-prinsip normatif dari Al-Qur'an dan Hadis dengan realitas ekonomi kontemporer. Konsep kebijakan moneter dalam Islam pada dasarnya sama dengan kebijakan moneter konvensional dalam hal tujuannya, yaitu mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Khalidin, 2021). Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan, di mana kebijakan moneter Islam tidak memperbolehkan instrumen yang mengandung variabel suku bunga karena suku bunga merupakan bagian dari riba yang dilarang dalam Islam (Batubara & Mukhlis, 2023; Khalidin, 2021).

Sebagai pengganti instrumen berbasis bunga, kebijakan moneter Islam mengembangkan berbagai instrumen alternatif, seperti sistem bagi hasil (PLS), Qard al-Hasan, sukuk, cadangan wajib, dan instrumen-instrumen berbasis komoditas (Ahmed et al., 2018; Khalidin, 2021; Selim, 2019, 2020). Instrumen-instrumen ini tidak hanya bebas dari riba, tetapi juga dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter yang lebih luas, termasuk keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan pencapaian falah (kesejahteraan holistik) (Omar & Sari, 2019; Samad & Sugeng, 2022).

Pengalaman negara-negara seperti Malaysia dan Iran menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik (Khalidin, 2021; Mohsin, 2023). Penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam terbukti relatif lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter konvensional berbasis bunga dalam mencapai full employment dan stabilitas harga (Hassan et al., 2021; Selim, 2019). Temuan-temuan ini memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan dan implementasi kebijakan moneter Islam yang lebih luas di masa depan.

Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi, termasuk ketergantungan perbankan Islam pada sistem konvensional, perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang definisi riba, dan kebutuhan untuk mengembangkan instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam yang lebih inovatif dan efektif (Hassan et al., 2021; Omar & Sari, 2019; Zaman, 2009). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan kolaborasi yang erat antara ulama, ekonom, pembuat kebijakan, dan lembaga-lembaga keuangan Islam di tingkat nasional dan internasional.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan moneter Islam tidak hanya bergantung pada desain instrumen-instrumen yang tepat, tetapi juga pada komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dan komprehensif dalam seluruh aspek sistem ekonomi (Asmawati, 2021; Samad & Sugeng, 2022). Dengan demikian, kebijakan moneter Islam dapat menjadi alternatif yang nyata dan efektif bagi sistem moneter konvensional yang berbasis bunga, sekaligus mewujudkan cita-cita Islam tentang perekonomian yang adil, stabil, dan sejahtera bagi seluruh umat manusia.

Daftar Referensi

Ahmed, J., Meera, A. K. M., Saleem, M. Y., & Collins, P. (2018). Analysis of commodity reserve currency system from Siyasah Shariyyah perspective. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 9(2), 222–250. https://doi.org/10.1108/jiabr-05-2015-0018

Al-Faizin, A. W., Insani, T. D., & Herianingrum, S. (2018). Zakat: Concept and implications to social and economic (economic tafsīr of Al-Tawbah:103). Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 4(1), 117–132. https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.780

Aminullah, R. A., Ilmy, R. M., & Suara, R. G. (2021). Bank Indonesia rate standards in determining the financing of mudharabah in Bank Muamalat Indonesia. Syari'ah Economics, 5(1), 1. https://doi.org/10.36667/se.v5i1.205

Asmawati, A. (2021). The concept and implementation of economic policy according to Islamic law. Al-Bayyinah, 5(1), 76–85. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v5i1.1432

Azwar, A., Usman, A. H., & Abdullah, M. F. R. (2022). Islamic economics education in Indonesia: Quranic view and epistemological problems analysis. Al-Irsyad Journal of Islamic and Contemporary Issues, 7(2), 982–993. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v7i2.350

Batubara, M., & Mukhlis, M. (2023). Monetary policy against review from an Islamic perspective. International Journal of Economic Business Accounting Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS), 3(3), 752–757. https://doi.org/10.54443/ijebas.v3i3.914

Bhuiyan, A. B., Ismail, A. G., Noor, A. H. M., Solaiman, M., & Ali, Md. J. (2020). The Islamic economics philosophy and application reality in the existing Islamic economic activities in the world. International Journal of Shari'ah and Corporate Governance Research, 3(2), 25–39. https://doi.org/10.46281/ijscgr.v3i2.850

Caporale, G. M., Çatık, A. N., Helmi, M. H., Ali, F. M., & Tajik, M. (2016). The bank lending channel in a dual banking system: Evidence from Malaysia. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2764798

Esavi, M., Khademalizadeh, A., & Tari, F. (2022). Providing an Islamic approach of monetary systems. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 16(2), 384–404. https://doi.org/10.1108/imefm-02-2022-0050

Fakhrina, A., & Islahuddin, I. (2023). The norm of rate fixing of Islamic banks based on conventional bank rates: Evidence from Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 21(2), 335–356. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_05

Farooq, M. O. (2012). Exploitation, profit and the riba-interest reductionism. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 5(4), 292–320. https://doi.org/10.1108/17538391211282818

Hassan, M. K., Shah, S. M. A. R., Alazhari, M. A., & Selim, M. (2021). Towards the implementation of monetary management in Islamic economic system based on recent developments. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 4(2). https://doi.org/10.18196/ijief.v4i2.11777

Islam, M. S. (2019). Elimination of excess capacity in monopolistic competition: An alternative approach. International Research in Economics and Finance, p1. https://doi.org/10.20849/iref.v3i1.568

Islam, S. Md. T., & Kutubi, M. S. (2023). The effects of interest (riba) on economy: A related review. International Journal of Social Political and Economic Research, 10(1), 1–22. https://doi.org/10.46291/ijospervol10iss1pp1-22

Ismail, W. M. W., Mahat, I. R., & Mazlan, N. A. (2020). Awareness on prohibited elements in muamalat: Common practice in life. Journal of Contemporary Islamic Studies, 6(1), 95–110. https://doi.org/10.24191/jcis.v6i1.6

Khalidin, B. (2021). Monetary policy in an Islamic economics. International Journal of Research - Granthaalayah, 9(5), 315–326. https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i5.2021.3948

Latif, F. (2022). Riba according to Sjafrudin Prawiranegara (1911–1989) and Muhammad Syafii Antonio (1967): Critical comparative analysis of Islamic legal theory perspective. Proceeding of SAIZU International Conference on Transdisciplinary Religious Studies, 208–222. https://doi.org/10.24090/icontrees.2022.245

Mohamed, I., Mohd, M. R., & Muneeza, A. (2020). The application of ju'alah in Islamic finance: The Malaysian perspective. International Journal of Management and Applied Research, 7(1), 29–41. https://doi.org/10.18646/2056.71.20-002

Mohsin, M. I. A. (2023). Mitigating inflation via Islamic finance & Islamic social finance. I-IECONS E-Proceedings, 765–777. https://doi.org/10.33102/iiecons.v10i1.91

Mubarok, F., Wibowo, M., & Latif, S. D. H. (2024). Safeguarding stability and enhancing profitability: The case of Islamic banking in Indonesia. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 7(1), 455–472. https://doi.org/10.18196/ijief.v7i1.20537

Muhammad, Z. bin, & Muhamad, N. H. N. (2024). Public and private ownership guideline in fiqh Islam. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 13(2). https://doi.org/10.6007/ijarems/v13-i2/21186

Nurhadi, N. (2019). The importance of maqashid sharia as a theory in Islamic economic business operations. International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC), 3(2), 130–145. https://doi.org/10.28918/ijibec.v3i2.1635

Omar, M. N., & Sari, N. M. (2019). Maqasid Al-Shariah philosophy in monetary regime towards inclusive sustainable growth. International Journal of Islamic Economics, 1(02), 95. https://doi.org/10.32332/ijie.v1i02.1802

Qasim, M. (2023). Social changes, importance and need of ijtihad: An analytical study. Journal of Social Sciences Review, 3(1), 940–948. https://doi.org/10.54183/jssr.v3i1.343

Samad, T. F. D., & Sugeng, A. (2022). The role of the Islamic economic system in achieving fallah. Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 10(02), 175. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v10i02.5295

Selim, M. (2019). The effectiveness of Qard-al-Hasan (interest free loan) as a tool of monetary policy. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 12(1), 130–151. https://doi.org/10.1108/imefm-07-2017-0187

Selim, M. (2020). The effects of eliminating riba in foreign currency transactions by introducing global FinTech network. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14(3), 506–523. https://doi.org/10.1108/imefm-01-2020-0035

Senawi, A. R., Isa, M. P. M., & Harun, A. (2018). Zakāt collection and the effects of the macroeconomic factors: Malaysia evidence. 607–614. https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.05.49

Shabbir, M. S., & Ahmed, H. (2020). Philosophy behind Islamic economics: Limited desires and unlimited resources. Global Review of Islamic Economics and Business, 8(2), 123–129. https://doi.org/10.14421/grieb.2020.082-05

Shah, A. Q. (2015). A comparative analysis of regulatory and supervisory Islamic banking: Evidence from Pakistan, Malaysia, Bahrain, and the UK. Lahore Journal of Business, 4(1), 37–60. https://doi.org/10.35536/ljb.2015.v4.i1.a3

Sholahuddin, M., Lestari, W. D., Mukharomah, W., & Rahmawati, R. (2020). The global economic crisis in the Covid-19 pandemic in Islamic economic perspective. https://doi.org/10.4108/eai.5-8-2020.2301182

Sudiarti, S., & Syarvina, W. (2022). Stability analysis of the dinar dirham as an alternative currency for the Islamic world. International Journal of Economics (IJEC), 1(2), 341–347. https://doi.org/10.55299/ijec.v1i2.372

Yahya, N. ur R. M. (2020). The role of money in capitalistic and Islamic economic systems: A comparative study. Al-Milal Journal of Religion and Thought, 2(2), 87–109. https://doi.org/10.46600/almilal.v2i2.74

Zahara, F. (2020). The analysis of maqashid syariah on the use of fiat money and dinar dirham. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) Humanities and Social Sciences, 3(2), 1216–1226. https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.964

Zaman, M. R. (2009). Usury (riba) and the place of bank interest in Islamic banking and finance. International Journal of Banking and Finance, 6. https://doi.org/10.32890/ijbf2009.6.1.8379

Zauro, N. A., Saad, R. A. J., & Sawandi, N. (2020). Enhancing socio-economic justice and financial inclusion in Nigeria. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(3), 555–572. https://doi.org/10.1108/jiabr-11-2016-0134