00530 - Investor dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif

Abstract

The Islamic economic system is an economic order based on Sharia principles derived from the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad SAW. In this context, the role of investors is both important and unique, as they do not merely act as capital providers, but also as partners who share risks in every economic activity undertaken. This study aims to comprehensively examine the position and role of investors within the Islamic economic system, covering philosophical foundations, main principles, investment instruments, investment performance, supporting institutions, social responsibilities, contemporary challenges, and macroeconomic frameworks. Using a qualitative approach through systematic literature review of academic publications, this study finds that investors in the Islamic economic system are bound by five main principles: prohibition of riba (interest), prohibition of gharar (uncertainty), prohibition of maysir (gambling), the principle of profit and loss sharing (PLS), and the obligation to operate within halal boundaries. The study also finds that Sharia-compliant investments demonstrate competitive performance compared to conventional investments, with relative stability during the 2008 financial crisis. Nevertheless, challenges remain, including liquidity issues, absence of uniform standards, agency problems, and debates over the authenticity of Islamic financial products. This study concludes that the Islamic economic system offers a comprehensive framework for investors who wish to integrate financial goals with ethical and religious values.

Keywords: Islamic economic system, investor, profit and loss sharing, Sharia-compliant investment, Islamic finance

Abstrak

Sistem ekonomi Islam merupakan tatanan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, peranan investor menjadi penting dan unik karena mereka tidak sekadar bertindak sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra yang menanggung risiko bersama dalam setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif kedudukan dan peranan investor dalam sistem ekonomi Islam, meliputi landasan filosofis, prinsip-prinsip utama, instrumen investasi, kinerja investasi, institusi pendukung, tanggung jawab sosial, tantangan kontemporer, serta kerangka makroekonomi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur sistematis atas publikasi-publikasi akademik, kajian ini menemukan bahwa investor dalam sistem ekonomi Islam terikat oleh lima prinsip utama: larangan riba, larangan gharar, larangan maysir, prinsip bagi hasil (profit and loss sharing), dan kewajiban beroperasi dalam lingkup halal. Kajian ini juga menemukan bahwa investasi yang mematuhi syariah menunjukkan kinerja yang kompetitif dibandingkan investasi konvensional, dengan stabilitas relatif pada masa krisis keuangan 2008. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, mencakup isu likuiditas, ketiadaan standar yang seragam, masalah keagenan, dan perdebatan tentang otentisitas produk keuangan Islam. Kajian ini menyimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam menawarkan kerangka yang komprehensif bagi investor yang ingin mengintegrasikan tujuan keuangan dengan nilai-nilai etika dan agama.

Kata kunci: sistem ekonomi Islam, investor, bagi hasil, investasi syariah, keuangan Islam

1. Pendahuluan

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu tatanan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, peranan investor menjadi sangat penting dan unik karena mereka tidak sekadar bertindak sebagai penyedia modal semata-mata, tetapi juga sebagai mitra yang menanggung risiko bersama dalam setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang memisahkan peranan pemberi pinjaman dari peminjam melalui mekanisme bunga tetap, sistem ekonomi Islam menuntut agar investor terlibat secara aktif dalam berbagi untung dan rugi bagi setiap investasi yang dilakukan (Bouslama, 2009; Huet et al., 2014).

Perkembangan keuangan Islam dalam beberapa dekade terakhir telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Industri keuangan Islam mencatatkan tingkat pertumbuhan tahunan global sebanyak 17% dalam lingkungan ekonomi global yang tertekan (Haitali & Elkharrim, 2023). Fenomena ini mencerminkan bahwa sistem ekonomi Islam bukan saja relevan bagi masyarakat Muslim, melainkan turut menarik minat investor dari seluruh dunia yang mencari alternatif terhadap sistem keuangan konvensional yang sering dikaitkan dengan spekulasi berlebihan dan ketidakstabilan (INNAL & Oweida, 2023; Njima & Zouari, 2012). Oleh karena itu, memahami kedudukan dan peranan investor dalam sistem ekonomi Islam adalah suatu keperluan akademik dan praktis yang mendesak, terutama dalam era globalisasi keuangan yang semakin kompleks ini.

2. Landasan Filosofis Dan Prinsip-Prinsip Utama Sistem Ekonomi Islam

2.1 Landasan Teologi dan Epistemologi

Sistem ekonomi Islam tidak dapat dipahami secara terpisah dari landasan teologinya. Ia merupakan suatu sistem yang lahir dari doktrin Islam yang telah dipraktikkan selama empat belas abad dalam peradaban Islam, dengan berbagai pasang surut yang telah dianalisis dan diteorikan oleh sarjana-sarjana Islam terdahulu seperti Ibn Khaldun (Lahlou, 2017). Menurut kajian tentang genesis ekonomi Islam, istilah "ekonomi Islam" mungkin baru, tetapi asal-usulnya dapat ditelusuri sejak zaman awal Islam, dan perkembangannya sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri dapat dibagi menjadi enam fase yang berbeda (Islahi, 2016). Ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam bukanlah suatu rekayasa modern semata-mata, melainkan merupakan kesinambungan tradisi intelektual yang panjang.

Dalam kerangka Islam, pembangunan manusia, ekonomi, dan keuangan diilhami oleh Al-Quran dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Elemen-elemen penting dalam kehidupan seorang Muslim — termasuk kesatuan penciptaan, kebebasan memilih, pembangunan ekonomi dan manusia, sistem ekonomi, serta praktik keuangan — semuanya saling berkaitan dan membentuk asas bagi struktur institusi yang menjadi tiang kemajuan ekonomi dan sosial (Askari et al., 2014). Oleh karena itu, seorang investor dalam sistem ekonomi Islam tidak dapat memisahkan aktivitas investasinya dari nilai-nilai moral dan etika yang ditetapkan oleh syariah.

2.2 Lima Prinsip Utama Keuangan Islam

Terdapat lima prinsip utama yang menjadi asas bagi keuangan Islam dan secara langsung memengaruhi perilaku investor dalam sistem ini (Huet et al., 2014):

Pertama, larangan riba (bunga atau riba). Karena Islam memandang waktu sebagai milik eksklusif Tuhan, hanya kerja yang dapat diberi imbalan keuangan. Larangan riba ini merupakan ciri pembeda utama antara sistem keuangan Islam dan konvensional (Badaj & Radi, 2017). Konsep riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada bunga yang tinggi, tetapi pada setiap kelebihan yang diterima saat pembayaran kembali pinjaman yang telah ditetapkan pada saat peminjaman, baik secara eksplisit maupun menurut adat (Khoury, 2018).

Kedua, larangan gharar (ketidakpastian atau spekulasi). Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan dilarang dalam Islam. Larangan ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dari eksploitasi dan penipuan (Boughanmi, 2016).

Ketiga, larangan maysir (perjudian). Aktivitas yang bersifat perjudian atau spekulasi murni diharamkan karena tidak menghasilkan nilai tambah bagi ekonomi riil (Zimnovitch, 2012).

Keempat, prinsip bagi hasil (profit and loss sharing/PPP). Ini merupakan inti dari sistem keuangan Islam di mana investor dan pengusaha berbagi risiko dan manfaat dari setiap investasi (Badaj & Radi, 2017).

Kelima, kewajiban beroperasi dalam lingkup yang halal. Investasi hanya dapat dilakukan dalam sektor-sektor yang diizinkan oleh syariah, dan setiap investasi dalam sektor yang diharamkan seperti perjudian, minuman keras, dan daging babi dilarang sama sekali (Haitali & Elkharrim, 2023).

2.3 Dimensi Etika dan Sosial

Sistem ekonomi Islam turut menekankan dimensi etika dan sosial yang kuat. Syariah, sebagai hukum Islam, berlandaskan keadilan transaksi dan penolakan terhadap penimbunan harta (Haddab & Traimond, 2012). Ini berarti investor dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri dan pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Industri keuangan Islam, melalui prinsip-prinsipnya yang mempertimbangkan aspek etika dan sosial dalam dunia bisnis, memiliki kemampuan untuk menangani fenomena krisis dan fluktuasi, mencegah monopoli, penipuan dan penyesatan, serta mendorong perilaku rasional daripada spekulasi (INNAL & Oweida, 2023).

3. Kedudukan Dan Peranan Investor Dalam Sistem Ekonomi Islam

3.1 Investor sebagai Mitra, Bukan Kreditur

Perbedaan paling mendasar antara investor dalam sistem ekonomi Islam dan sistem konvensional terletak pada sifat hubungan mereka dengan pengusaha atau peminjam. Dalam sistem konvensional, pemberi pinjaman adalah kreditur yang berhak mendapat pembayaran kembali pokok beserta bunga tanpa memandang kinerja bisnis. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi Islam, investor adalah mitra yang berbagi nasib dengan pengusaha (Bitar & Peillex, 2019). Pemegang rekening investasi dalam bank Islam dianggap sebagai investor, dan dana mereka yang dikelola oleh bank digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang mematuhi syariah, dan mereka diberi imbalan berdasarkan tingkat pengembalian aktual proyek-proyek tersebut (Bitar & Peillex, 2019).

Prinsip ini mencerminkan filosofi Islam yang lebih mendalam tentang hubungan antara modal dan kerja. Hukum Islam menghendaki agar transaksi keuangan berfungsi untuk mendorong aktivitas ekonomi yang produktif, dan pemberi dana berbagi risiko dan manfaat dari investasi yang mereka biayai (Fund, 2015). Ini berarti investor dalam sistem ekonomi Islam tidak dapat mengharapkan imbal hasil yang dijamin tanpa menanggung risiko apa pun, karena konsep tersebut setara dengan riba yang diharamkan.

3.2 Prinsip Bagi Hasil sebagai Inti Investasi Islam

Prinsip bagi hasil (PPP) merupakan elemen kunci dalam keuangan Islam yang memungkinkan modal keuangan dan modal manusia digabungkan secara harmonis (Badaj & Radi, 2017). Sistem berbasis PPP ini dianggap lebih stabil dibandingkan sistem berbasis utang konvensional. Prinsip PPP memiliki akar sejarahnya dalam bentuk pembiayaan lama yang dipraktikkan oleh orang Arab sebelum datangnya Islam, dan kemudian diizinkan serta dilegitimasi setelah kemunculan Islam (Badaj & Radi, 2017).

Terdapat dua instrumen utama yang mengimplementasikan prinsip PPP dalam sistem ekonomi Islam:

Musyarakah: Kontrak ini melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yang menyumbang modal dalam proyek tertentu dan berbagi kerugian serta keuntungan dalam proyek tersebut. Musyarakah mewakili inti keuangan partisipasi dan memiliki banyak padanan dalam keuangan konvensional seperti joint-venture (Lahlou, 2017). Dalam konteks perbankan Islam, bank dan nasabah investor dapat bersama-sama mengambil bagian dalam pembiayaan dan pengelolaan proyek-proyek yang mematuhi syariah, dengan menerapkan prinsip musyarakah pada sisi aset (Bitar & Madiès, 2017).

Mudharabah: Instrumen ini melibatkan kemitraan antara investor yang menyediakan pembiayaan dan pengusaha yang menyediakan kerja dan keahlian. Gagasan serupa tentang bagi hasil antara investor yang menyediakan pembiayaan dan pengusaha yang menyediakan kerja ini terdapat dalam instrumen keuangan Islam yang dikenal sebagai mudharabah (Khoury, 2018). Dalam kontrak ini, investor menanggung risiko keuangan sepenuhnya, sedangkan pengusaha menanggung risiko waktu dan tenaga.

3.3 Investor dan Kewajiban Penyaringan Syariah

Salah satu ciri unik investor dalam sistem ekonomi Islam adalah kewajiban mereka untuk melakukan penyaringan syariah sebelum membuat keputusan investasi apa pun. Berbeda dengan keuangan konvensional, keuangan Islam melarang semua bentuk bunga, serta investasi dalam sektor-sektor seperti perjudian, daging babi, dan minuman keras (Haitali & Elkharrim, 2023). Proses penyaringan ini melibatkan dua tahap utama: penyaringan negatif (mengecualikan perusahaan yang terlibat dalam aktivitas haram) dan penyaringan keuangan (memastikan rasio utang dan aset tidak halal berada dalam batas yang diizinkan).

Kajian tentang pembangunan portofolio yang mematuhi syariah menunjukkan bahwa proses ini melibatkan metode pengecualian yang sama seperti yang digunakan dalam investasi ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola), dan portofolio saham penuh yang mematuhi syariah tidak memiliki biaya tambahan dari segi kehilangan kinerja (Haitali & Elkharrim, 2023). Ini merupakan kabar baik bagi investor yang mempertimbangkan syariah, karena menunjukkan bahwa mematuhi prinsip-prinsip Islam tidak serta-merta mengorbankan imbal hasil investasi.

4. Instrumen Investasi Dalam Sistem Ekonomi Islam

4.1 Instrumen Pembiayaan Partisipasi

Selain musyarakah dan mudharabah yang telah dibahas, terdapat beberapa instrumen investasi lain yang tersedia bagi investor dalam sistem ekonomi Islam:

Murabahah: Ini adalah instrumen pembiayaan perdagangan di mana bank membeli aset atas nama nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, termasuk margin keuntungan yang telah disepakati. Nasabah kemudian setuju untuk membayar harga baru (harga beli ditambah margin keuntungan) baik secara sekaligus maupun dalam beberapa cicilan (Gaies, 2021). Walaupun murabahah adalah instrumen yang paling banyak digunakan dalam perbankan Islam, ia sering dikritik karena terlalu menyerupai pinjaman berbasis bunga dalam praktiknya (Bitar & Madiès, 2017).

Ijarah: Ini adalah kontrak sewa Islam yang serupa dengan sewa keuangan konvensional. Dalam kontrak ini, bank membeli aset dan menyewakannya kepada nasabah untuk periode tertentu dengan pembayaran sewa yang telah disepakati (Haddab & Traimond, 2012). Ijarah memungkinkan investor mendapat imbal hasil yang stabil dari aset yang dimiliki tanpa melibatkan unsur riba.

Salam dan Istisna': Kedua instrumen ini adalah kontrak jual beli berjangka yang diizinkan dalam Islam untuk tujuan tertentu. Salam digunakan terutama dalam sektor pertanian, sedangkan istisna' digunakan untuk pembiayaan proyek konstruksi dan manufaktur (Boulahrir, 2017).

4.2 Sukuk: Instrumen Pasar Modal Islam

Sukuk merupakan instrumen pasar modal Islam yang paling penting dan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sukuk adalah sertifikat investasi yang mematuhi syariah, dan pasar sekunder sukuk telah mengalami pertumbuhan yang pesat (Cupri, 2023). Berbeda dengan obligasi konvensional yang mewakili utang, sukuk mewakili kepemilikan bagian dalam aset, proyek, atau bisnis tertentu ("Untitled," 2019).

Hukum Islam menghendaki agar transaksi keuangan berbasis atau didukung oleh aset — investor memiliki klaim atas aset yang mendasari (Fund, 2015). Prinsip ini menjadikan sukuk sebagai instrumen yang lebih aman dan lebih transparan dibandingkan obligasi konvensional, karena terikat pada aset riil. Sukuk telah terbukti sebagai instrumen pembiayaan yang sesuai untuk modernisasi infrastruktur, dan permintaan terhadap sukuk dari institusi keuangan Islam bersifat alamiah, mengingat mereka tidak memiliki banyak instrumen lain yang mematuhi syariah (Fund, 2015).

Terdapat berbagai jenis sukuk yang tersedia bagi investor, termasuk sukuk al-ijarah, sukuk al-mudharabah, dan sukuk al-musyarakah, dengan setiap jenis memiliki struktur dan profil risiko yang berbeda (Cupri, 2023). Perkembangan penerbitan sukuk berdaulat memungkinkan penetapan tingkat imbal hasil acuan, yang akan memudahkan operasi yang mematuhi syariah oleh entitas sektor swasta (Fund, 2015).

4.3 Takaful: Asuransi Islam

Takaful adalah alternatif asuransi konvensional yang mematuhi syariah. Ia merupakan cara pengorganisasian solidaritas dalam komunitas orang beriman, yang dirancang sesuai dengan etika Islam dan pelaksanaannya mematuhi mekanisme hukum yang selaras dengan syariah (Charbonnier, 2010). Dalam sistem takaful, peserta (tertanggung) menyumbang dalam bentuk sumbangan ke dalam dana bersama (dana takaful) dengan tujuan untuk saling menjamin satu sama lain (INNAL & Oweida, 2023).

Bagi investor dalam sistem ekonomi Islam, takaful menyediakan perlindungan risiko yang diperlukan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Ini penting karena investor perlu melindungi investasi mereka dari risiko yang tidak terduga, tetapi tidak dapat menggunakan produk asuransi konvensional yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.

5. Kinerja Investasi Yang Mematuhi Syariah

5.1 Perbandingan dengan Investasi Konvensional

Salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh calon investor adalah apakah investasi yang mematuhi syariah mampu memberikan imbal hasil yang sebanding dengan investasi konvensional. Banyak kajian telah menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Investasi yang Mematuhi Syariah (ICC) dibandingkan Investasi Konvensional (IC) adalah serupa secara statistik (Peillex & Ureche‐Rangau, 2015). Hasil ini tampaknya bertentangan dengan teori portofolio modern, yang menyatakan bahwa batasan terhadap semesta investasi seharusnya mengurangi imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko.

Penjelasan untuk hasil yang bertentangan dengan intuisi ini terletak pada beberapa faktor. Pengecualian sektor keuangan yang dikombinasikan dengan metode penyaringan negatif pro-siklus memainkan peran penting dalam menjelaskan kinerja keuangan ICC (Peillex & Ureche‐Rangau, 2015). Ini berarti bahwa pada masa krisis keuangan, ketika sektor keuangan mengalami kerugian besar, portofolio yang mematuhi syariah yang mengecualikan sektor ini cenderung berkinerja lebih baik.

Kajian tentang pembentukan indeks saham Islam di Paris menunjukkan bahwa dari 31 Agustus 2007 hingga 31 Agustus 2010, penerapan rasio Sharpe, alpha Jensen, dan imbal hasil buy and hold membawa pada kesimpulan yang sama: indeks Islam French 25 shariah mengungguli rekan sejawatnya yang konvensional dan Islam, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Peillex & Ureche‐Rangau, 2012). Ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa investasi yang mematuhi syariah dapat bersaing dengan investasi konvensional dari segi kinerja.

5.2 Stabilitas pada Masa Krisis Keuangan

Salah satu keunggulan utama sistem keuangan Islam yang sering ditonjolkan adalah stabilitasnya pada masa krisis keuangan. Sektor keuangan Islam telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa selama krisis keuangan terkini, dengan melaporkan pertumbuhan yang berkelanjutan (Bouslama, 2009). Bank-bank Islam lebih sedikit terdampak oleh risiko yang telah mengekspos bank-bank "konvensional" melalui hipotek subprime (Bouslama, 2009).

Setelah 2008, institusi perbankan yang dikenal sebagai Islam sering menunjukkan stabilitas relatif yang memungkinkan mereka menonjolkan keistimewaan mereka (Boughanmi, 2016). Larangan utama yang ingin dihindari oleh keuangan Islam adalah, pertama, keuntungan yang dijamin melalui riba, dan kedua, aktivitas spekulatif yang secara kolektif dinamakan gharar (ketidakpastian) (Boughanmi, 2016). Kedua larangan ini secara langsung mengurangi keterpaparan terhadap jenis risiko yang menyebabkan krisis keuangan 2008.

Fakta bahwa keuangan Islam berfungsi secara berbeda dari keuangan Barat telah melindungi dunia Muslim secara relatif dari krisis 2008 (Jeanson, 2019). Ini memberikan argumen yang kuat bagi investor yang mencari perlindungan dari ketidakstabilan sistem keuangan global.

6. Institusi Keuangan Islam Dan Peranannya Dalam Memfasilitasi Investasi

6.1 Bank Islam

Bank Islam merupakan institusi keuangan utama yang memfasilitasi investasi dalam sistem ekonomi Islam. Asal-usul industri keuangan Islam dapat ditelusuri ke tahun 1975, dengan pendirian Dubai Islamic Bank di Uni Emirat Arab (Haitali & Elkharrim, 2023). Sejak itu, industri ini telah berkembang pesat, dengan lebih dari 300 institusi perbankan Islam di seluruh dunia pada tahun 2000, belum termasuk jendela Islam yang paralel (Elloumani, 2023).

Bank Islam terdiri dari bank Islam penuh dan jendela Islam yang kadang-kadang disebut "Islamic Windows" (yaitu operasi perbankan yang mematuhi syariah yang ditawarkan oleh bank konvensional) (INNAL & Oweida, 2023). Kedua jenis institusi ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi investasi yang mematuhi syariah, walaupun terdapat perdebatan tentang sejauh mana jendela Islam benar-benar mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Sistem perbankan Islam memiliki tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dengan memobilisasi sumber daya di tingkat nasional dan internasional, untuk mengalokasikannya pada pembiayaan proyek atau aktivitas yang menguntungkan dan mematuhi syariah Islam (Godih et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa bank Islam bukan hanya berfungsi sebagai perantara keuangan, tetapi juga sebagai agen pembangunan ekonomi.

6.2 Institusi Keuangan Islam Nonbank

Selain bank Islam, terdapat beberapa institusi keuangan Islam nonbank yang memainkan peran penting dalam sistem ekonomi Islam:

Zakat: Zakat adalah pajak keagamaan yang wajib dibayar oleh Muslim yang mampu atas kekayaan mereka yang melebihi nisab (ambang batas minimum). Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang penting dalam sistem ekonomi Islam (Ouazzani & Rouggani, 2018).

Wakaf: Wakaf adalah harta yang diwakafkan untuk tujuan amal atau keagamaan. Ia merupakan institusi penting dalam sistem ekonomi Islam yang menyediakan layanan sosial dan ekonomi kepada masyarakat (Lahlou, 2017).

Takaful: Seperti yang telah dibahas, takaful menyediakan perlindungan asuransi yang mematuhi syariah kepada investor dan masyarakat umum (Charbonnier, 2010).

Dana Investasi Islam dan Sukuk: Kedua instrumen ini membentuk bagian pasar modal dalam sistem keuangan Islam, yang bersama-sama dengan perbankan dan takaful, membentuk tiga segmen utama industri keuangan Islam (Haitali & Elkharrim, 2023).

6.3 Tata Kelola dan Dewan Syariah

Salah satu ciri unik institusi keuangan Islam adalah keberadaan dewan syariah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk dan aktivitas institusi mematuhi prinsip-prinsip syariah. Tata kelola institusi keuangan Islam dicirikan oleh dualitas "dewan syariah - dewan direksi" (Zimnovitch, 2012). Dewan syariah ini memainkan peran penting dalam memberikan keyakinan kepada investor bahwa investasi mereka benar-benar mematuhi syariah.

Namun demikian, terdapat kritik bahwa praktik perbankan Islam saat ini tidak sepenuhnya mematuhi ajaran hukum Islam. Pertanyaan yang muncul adalah apakah praktik perbankan Islam saat ini mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan apa yang sebenarnya membedakan mereka dari bank konvensional (Bitar & Madiès, 2017). Ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara teori dan praktik dalam sistem keuangan Islam yang perlu ditangani.

7. Investasi Islam Dan Tanggung Jawab Sosial

7.1 Hubungan antara Investasi Islam dan ESG

Terdapat kesamaan yang signifikan antara investasi yang mematuhi syariah dan investasi yang bertanggung jawab secara sosial (SRI) atau investasi ESG. Pembangunan portofolio yang mematuhi syariah melibatkan proses pengecualian yang sama seperti yang digunakan dalam investasi ESG (Haitali & Elkharrim, 2023). Kedua pendekatan ini mengecualikan perusahaan yang terlibat dalam aktivitas yang dianggap tidak etis atau berbahaya bagi masyarakat.

Namun demikian, terdapat perbedaan penting antara kedua pendekatan ini. Berbeda dengan bentuk-bentuk lain keuangan etika, keuangan Islam dibedakan oleh pendirian ideologisnya yang terpisah dari kondisi ekonomi konjunktural. Ditetapkan sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan tunduk pada kendali pakar yang ahli, ia sulit dituduh mengikuti evolusi mudah selera konsumen yang berlalu (Boughanmi, 2016). Ini berarti investasi Islam memiliki dasar normatif yang lebih kukuh dan tidak berubah mengikut tren terkini.

7.2 Investasi Islam dan Pembangunan Ekonomi

Kajian empiris menunjukkan bahwa keuangan Islam berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi meskipun dengan mempertimbangkan beberapa faktor penentu pertumbuhan, seperti kedalaman sektor keuangan (Imam & Kpodar, 2015). Ini menunjukkan bahwa investasi yang mematuhi syariah bukan hanya memberikan manfaat bagi investor individual, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih luas.

Sistem ekonomi Islam, melalui institusi-institusinya seperti wakaf, zakat, takaful, keuangan mikro, pasar keuangan Islam, dan regulator, berinteraksi satu sama lain untuk membentuk suatu sistem yang komprehensif (Lahlou, 2017). Interaksi antara institusi-institusi ini menciptakan ekosistem ekonomi yang mendorong investasi produktif dan distribusi kekayaan yang lebih adil.

8. Tantangan Dan Hambatan Yang Dihadapi Investor Dalam Sistem Ekonomi Islam

8.1 Tantangan Likuiditas

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh investor dalam sistem ekonomi Islam adalah isu likuiditas. Pengembangan instrumen yang mematuhi syariah yang tidak mencukupi dan ketiadaan pasar yang likuid merupakan hambatan bagi keuangan Islam (Fund, 2015). Ini berarti investor mungkin menghadapi kesulitan untuk menjual investasi mereka dengan cepat apabila diperlukan.

Pendirian "Perusahaan Manajemen Likuiditas Islam Internasional" (IILM) pada tahun 2010, yang bertujuan untuk menerbitkan instrumen keuangan yang mematuhi syariah guna memfasilitasi manajemen likuiditas yang lebih efisien dan efektif oleh institusi yang menawarkan layanan keuangan Islam, seharusnya dapat menyelesaikan masalah ini, tetapi masih merupakan proyek yang sedang dilaksanakan (Imam & Kpodar, 2015). Ini menunjukkan bahwa walaupun terdapat upaya untuk mengatasi isu likuiditas, masalah ini belum sepenuhnya terselesaikan.

8.2 Tantangan Standar dan Harmonisasi

Tantangan lain yang dihadapi oleh investor dalam sistem ekonomi Islam adalah ketiadaan standar yang seragam dan harmonisasi antara berbagai yurisdiksi. Penerapan prinsip-prinsip syariah tidak seragam, mencerminkan variasi dalam tafsiran yang diberikan terhadap konsep-konsep Islam oleh Dewan Pengawas Syariah, di dalam bank-bank, dan oleh perundang-undangan yang berlaku, meskipun tidak semua negara Muslim memiliki undang-undang perbankan Islam (Cornford, 2005). Ketidakseragaman ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi investor yang beroperasi lintas batas.

Perbedaan dalam tafsiran syariah antara berbagai negara dan institusi berarti bahwa produk yang dianggap mematuhi syariah di satu negara mungkin tidak diterima di negara lain. Ini menjadi hambatan bagi perkembangan pasar keuangan Islam yang benar-benar global dan terintegrasi.

8.3 Tantangan Informasi dan Transparansi

Investor dalam sistem ekonomi Islam juga menghadapi tantangan terkait informasi dan transparansi. Salah satu keistimewaan yang dituntut oleh bank-bank Islam adalah memastikan transparansi transaksi yang mereka lakukan, dan yang, menurut definisi, tidak dapat mengakui penimbunan atau manipulasi tingkat bunga yang riba (Gruson, 2010). Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat kekhawatiran bahwa beberapa produk keuangan Islam tidak setransparan seharusnya.

Kajian menunjukkan bahwa banyak Muslim tradisional berpendapat bahwa keuangan Islam "telah gagal memenuhi aspirasi institusi dan politik sistem ekonomi Islam" (Luxembourg, 2016). Ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara harapan investor Muslim dan realitas praktik keuangan Islam saat ini.

8.4 Masalah Keagenan dalam Pembiayaan Islam

Masalah keagenan merupakan tantangan penting lainnya dalam sistem keuangan Islam, terutama dalam formula pembiayaan berbasis prinsip PPP. Kajian menunjukkan adanya tingkat moral hazard yang tinggi dalam perilaku peminjam bank Islam, sedangkan pertanyaan tentang adverse selection masih tidak menentu (Akhsas, 2018). Masalah-masalah keagenan ini dapat mengurangi efisiensi alokasi sumber daya dalam sistem keuangan Islam dan merugikan kepentingan investor.

Akibatnya, terdapat risiko bahwa upaya bank-bank Islam akan terfokus pada kontrak utang yang tidak berisiko, seperti murabahah dan ijarah, dengan mengorbankan formula pembiayaan berisiko, seperti mudharabah dan musyarakah (Akhsas, 2018). Ini berarti bahwa walaupun prinsip PPP adalah ideal secara teoritis, pelaksanaannya dalam praktik sering kali terbatas oleh masalah asimetri informasi dan moral hazard.

9. Perkembangan Investasi Islam Di Berbagai Wilayah

9.1 Timur Tengah dan Asia Tenggara

Secara geografis, keuangan Islam terkonsentrasi di beberapa negara, terutama di Asia Tenggara dan Timur Tengah, dengan tingkat perkembangan yang sangat bervariasi (Huet et al., 2014). Kawasan Teluk, yang mendapat manfaat dari aliran masuk petrodolar yang stabil dan repatriasi modal pascaperistiwa 9-11, kini memiliki konsentrasi likuiditas yang besar (Bouslama, 2009). Ini menjadikan kawasan tersebut sebagai sumber utama modal investasi Islam.

Malaysia merupakan salah satu negara yang paling maju dalam pengembangan keuangan Islam. Penyesuaian antara developmentalisme dan praktik keagamaan telah terjadi khususnya melalui pengembangan keuangan Islam, yang pada awalnya berbasis pembiayaan haji ke Mekah. Pendirian ini, yang memuji kebajikan keuangan "yang mematuhi syariah", telah memungkinkan Malaysia memperoleh posisi yang menguntungkan dalam pasar ekonomi Islam global yang semakin berkembang, terutama dengan emirat Teluk Persia (Petit, 2017).

9.2 Afrika Utara dan Timur Tengah (MENA)

Di kawasan MENA, keuangan Islam telah mendapat tempat yang semakin penting. Beberapa negara anggota UpM memiliki pangsa bank Islam yang signifikan, seperti Yordania (sekitar 20%), Mesir dan Mauritania (lebih dari 10%) (Intensité Des Échanges Commerciaux Dans Le Monde, 2021; Préface de l'OCDE, 2021; Préface de l'Union Pour La Méditerranée, 2021). Namun, apabila dinilai dari segi kredit dan pangsa aset, institusi perbankan Islam kurang signifikan (Intensité Des Échanges Commerciaux Dans Le Monde, 2021).

Tunisia merupakan salah satu negara pelopor yang telah mengimplementasikan berbagai mekanisme pembiayaan Islam untuk menyesuaikan operasi perbankan dan komersial dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Sejak tahun 1983, tanggal pendirian Best Bank (Al Baraka) di Tunisia, proses liberalisasi keuangan telah dimulai (Njima & Zouari, 2012). Perkembangan mode pembiayaan ini bukan hanya akan berkontribusi pada keragaman produk perbankan, tetapi juga akan menarik segmen baru individu dan nasabah yang tertarik pada produk yang mematuhi prinsip syariah (Njima & Zouari, 2012).

9.3 Eropa

Di Eropa, perkembangan keuangan Islam telah menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Penetrasi keuangan Islam di Eropa sesuai dengan fase ketiga perkembangan sistem perbankan Islam (Kammarti, 2017). Negara-negara seperti Inggris dan Prancis telah mengambil langkah-langkah untuk menarik modal Islam, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

Di Inggris, Bank Islam Britania terutama melayani komunitas Muslim dan investor internasional yang ingin mengembangkan modal mereka dengan menghormati syariah (Boughanmi, 2016). Di Prancis, terdapat upaya berkelanjutan untuk menarik modal Islam ke pasar keuangan Paris, dengan beberapa bank Prancis sudah terlibat secara mendalam dalam keuangan Islam di luar Prancis (Bouslama, 2009).

10. Investasi Islam Dan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah

10.1 Keuangan Islam sebagai Alternatif Pembiayaan UKM

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan tulang punggung ekonomi di kebanyakan negara, tetapi mereka sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dari sistem perbankan konvensional. Keuangan Islam menawarkan alternatif yang menarik bagi UKM, terutama melalui instrumen-instrumen yang berbasis PPP. Secara teoritis, pembiayaan partisipasi adalah mode yang sesuai dengan kebutuhan jaringan industri, baik melalui instrumen utang (ijarah, murabahah, istisna'a, dan salam) maupun terutama instrumen partisipasi (musyarakah dan mudharabah) (Boulahrir, 2017).

Kajian menunjukkan bahwa 80% pengusaha yang memilih untuk berhubungan dengan bank Islam melakukannya karena menghormati syariah, dan 58% dimotivasi oleh keuntungan dan keadilan bank Islam dibandingkan bank konvensional (Ouazzani & Rouggani, 2018). Ini menunjukkan bahwa motivasi investor dan peminjam dalam sistem keuangan Islam adalah gabungan antara faktor agama dan ekonomi.

10.2 Keunggulan Pembiayaan Islam untuk UKM

Keuangan Islam menawarkan beberapa keunggulan khusus untuk UKM. Kelemahan UKM dalam ekuitas sudah diketahui umum dan merupakan hambatan utama terhadap akses kredit bank, tetapi pembiayaan Islam dapat mengatasi masalah kontribusi ekuitas karena bank Islam bertindak sebagai mitra dan bukan sebagai pemberi dana (MOUMOU, 2016). Ini berarti UKM yang tidak memiliki agunan yang memadai masih dapat memperoleh pembiayaan melalui sistem keuangan Islam.

Selain itu, kontrak-kontrak Islam seperti musyarakah, murabahah, atau ijarah memberikan kajian proyek dan cara keuangan sekaligus (Haddab & Traimond, 2012). Ini berarti bank Islam bukan hanya menyediakan modal, tetapi juga keahlian dan bimbingan kepada UKM, yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek.

11. Isu-Isu Kontemporer Dalam Investasi Islam

11.1 Perdebatan tentang Otentisitas Produk Keuangan Islam

Salah satu isu kontemporer yang paling penting dalam investasi Islam adalah perdebatan tentang otentisitas produk keuangan Islam. Pandangan kritis terhadap struktur dan fungsi empat instrumen keuangan dasar keuangan Islam mengungkapkan kesamaan besar mereka dengan instrumen keuangan yang setara dalam sistem keuangan konvensional (Khoury, 2018). Ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah keuangan Islam benar-benar berbeda dari keuangan konvensional, atau hanya merupakan "penyesuaian" produk konvensional terhadap peraturan formal yang dianggap wajib atas alasan-alasan eksternal (Boughanmi, 2016).

Perdebatan ini penting bagi investor karena memengaruhi keputusan mereka tentang apakah akan berinvestasi dalam produk keuangan Islam. Jika produk-produk ini tidak benar-benar berbeda dari produk konvensional, maka investor yang mencari investasi yang benar-benar mematuhi syariah mungkin tidak mendapatkan apa yang mereka cari.

11.2 Digitalisasi dan Inovasi dalam Keuangan Islam

Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk investasi Islam. Inovasi dalam teknologi keuangan (fintech) dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh keuangan Islam, seperti isu likuiditas dan biaya transaksi yang tinggi. Namun demikian, inovasi ini juga membawa tantangan baru dari segi kepatuhan syariah, karena produk-produk baru perlu dinilai oleh pakar syariah untuk memastikan kesesuaiannya.

11.3 Keuangan Islam dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Terdapat potensi yang besar untuk menyelaraskan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB. Prinsip-prinsip Islam tentang keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif selaras dengan banyak SDG. Namun demikian, kajian menunjukkan bahwa investasi yang sedang berkembang terutama berkaitan dengan bahan bakar fosil dan industri ekstraksi, yang tidak selaras dengan tujuan diversifikasi ekonomi kawasan ini (Intensité Des Échanges Commerciaux Dans Le Monde, 2021; Préface de l'OCDE, 2021). Ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara potensi keuangan Islam untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan realitas investasi Islam saat ini.

12. Kerangka Makroekonomi Sistem Ekonomi Islam

12.1 Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam memiliki kerangka kebijakan moneter yang unik dan berbeda dari sistem konvensional. Alat-alat manajemen kebijakan moneter dalam kerangka ekonomi Islam mencakup pengelolaan rasio cadangan wajib, pengelolaan ambang dan batas tingkat keuntungan musyarakah, operasi pasar terbuka melalui pembelian/penjualan sukuk, pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada institusi keuangan Islam apabila diperlukan, dan batas pangsa operasi murabahah dalam neraca perbankan (Lahlou, 2017). Kerangka ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki mekanisme kebijakan moneter yang komprehensif yang dapat digunakan untuk mengelola ekonomi.

12.2 Hubungan antara Keuangan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi

Kajian empiris menunjukkan bahwa meskipun ukurannya yang relatif kecil dibandingkan keseluruhan aktivitas ekonomi dan sistem keuangan, keuangan Islam berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi meskipun dengan mempertimbangkan beberapa faktor penentu pertumbuhan, seperti kedalaman sektor keuangan (Imam & Kpodar, 2015). Kedua indikator pembangunan keuangan global dan sistem perbankan Islam tetap berkorelasi positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi (Imam & Kpodar, 2015).

Namun demikian, terdapat nuansa penting dalam hubungan ini. Kajian lain menemukan bahwa bahkan setelah mengendalikan efek penentu pertumbuhan ekonomi dan terutama kualitas institusi, pengembangan keuangan Islam ditemukan berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi (Elloumani, 2023). Perbedaan dalam temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi bersifat kompleks dan bergantung pada konteks institusional dan ekonomi yang lebih luas.

13. Kesimpulan

Investor dalam sistem ekonomi Islam memainkan peran yang jauh lebih kompleks dan multidimensi dibandingkan rekan sejawat mereka dalam sistem keuangan konvensional. Mereka bukan sekadar penyedia modal yang mencari imbal hasil maksimum, tetapi juga mitra yang bertanggung jawab secara moral, sosial, dan agama dalam setiap aktivitas ekonomi yang mereka ikuti. Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam — larangan riba, gharar, dan maysir; kewajiban bagi hasil; dan persyaratan untuk beroperasi dalam lingkup halal — membentuk kerangka normatif yang unik yang membedakan investor Islam dari investor konvensional (Badaj & Radi, 2017; Huet et al., 2014; Lahlou, 2017).

Perkembangan pesat industri keuangan Islam dalam beberapa dekade terakhir, dengan tingkat pertumbuhan tahunan global sebesar 17% (Haitali & Elkharrim, 2023), menunjukkan bahwa sistem ini memiliki daya tarik yang kuat tidak hanya bagi investor Muslim, tetapi juga bagi investor konvensional yang mencari diversifikasi dan alternatif etis. Stabilitas relatif institusi keuangan Islam selama krisis keuangan 2008 (Boughanmi, 2016; Bouslama, 2009) semakin memperkuat reputasi sistem ini sebagai alternatif yang layak terhadap keuangan konvensional.

Namun demikian, sistem ekonomi Islam masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu ditangani untuk mencapai potensi penuhnya. Isu-isu seperti likuiditas yang tidak memadai (Fund, 2015), ketiadaan standar yang seragam (Cornford, 2005), masalah keagenan (Akhsas, 2018), dan perdebatan tentang otentisitas produk keuangan Islam (Khoury, 2018) perlu diselesaikan melalui inovasi institusional, penelitian akademik, dan kerja sama internasional. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa praktik keuangan Islam benar-benar mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi dasarnya, bukan sekadar penyesuaian kosmetik terhadap produk konvensional.

Pada akhirnya, potensi sistem ekonomi Islam untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sangat besar. Melalui instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan keuangan mikro Islam, sistem ini memiliki kemampuan untuk menangani ketimpangan ekonomi dan mempromosikan keadilan sosial (Askari et al., 2014; Lahlou, 2017). Bagi investor yang ingin mengintegrasikan tujuan keuangan dengan nilai-nilai etika dan agama, sistem ekonomi Islam menawarkan kerangka yang komprehensif dan koheren yang layak untuk dikaji dan diamalkan secara serius.

Daftar Pustaka

Akhsas, O. (2018). Les Problemes d'Agence dans le Financement de la Banque Islamique: Une Etude Exploratoire pour le Cas du Maroc. Finance and Finance Internationale, (10), 1–17. https://doi.org/10.12816/0045353

Askari, H., Iqbal, Z., & Krichene, N. (2014). Comprendre le Développement dans un Cadre Islamique. Etudes En Economie Islamique, 7(2), 37–77. https://doi.org/10.12816/0034698

Badaj, F., & Radi, B. (2017). Le Principe de Partage des Profits et des Pertes et le Financement des PME: Une Analyse Fondée sur les Conclusions Majeures des Théories Financières. Researches and Applications in Islamic Finance, 1(2), 165–181. https://doi.org/10.12816/0038502

Bitar, M., & Madiès, P. (2017). Les banques islamiques sont-elles si islamiques que cela? Conséquences en matière de fonds propres réglementaires. Revue D Économie Financière, N° 125(1), 287–312. https://doi.org/10.3917/ecofi.125.0287

Bitar, M., & Peillex, J. (2019). Performance des banques islamiques vs banques conventionnelles: quelles exigences en matière de fonds propres réglementaires? Revue Économique, Vol. 70(4), 495–537. https://doi.org/10.3917/reco.pr2.0134

Boughanmi, A. (2016). La finance éthique et la crise de 2008: l'exemple britannique. Revue Française De Civilisation Britannique, 21(2). https://doi.org/10.4000/rfcb.1038

Boulahrir, L. (2017). Les Défis de Financement Participatif Face aux Contraintes Financières des PME, Quel Apport et Quelle Réalité?: Une Enquête sur les Entreprises Marocaines. Researches and Applications in Islamic Finance, 1(1), 40–58. https://doi.org/10.12816/0037411

Bouslama, G. (2009). La finance islamique: une récente histoire avec la France, une longue histoire avec ses banques. Revue D Économie Financière, 95(2), 325–350. https://doi.org/10.3406/ecofi.2009.5361

Charbonnier, J. (2010). L'assurance islamique. Assurances Et Gestion Des Risques, 78(3–4), 351. https://doi.org/10.7202/1094116ar

Cornford, A. (2005). Capital Requirements for Banks in Non-Standard Contexts. Finance & Bien Commun, N° 21(1), 68–80. https://doi.org/10.3917/fbc.021.0068

Cupri, A. (2023). Le operazioni sul mercato di debito nel sistema finanziario islamico: il caso dei sukuk. Stato Chiese E Pluralismo Confessionale. https://doi.org/10.54103/1971-8543/20029

Elloumani, L. (2023). Islamic Finance and Economic Growth in the MENA Region: What Contributions from the Quality of Institutions? International Journal of Humanities and Educational Research, 5(2), 223–234. https://doi.org/10.47832/2757-5403.19.16

Fund, I. M. (2015). Finance and Development, September 2015. Finanzas Y Desarrollo, 52(3), i. https://doi.org/10.5089/9781484376812.022

Gaies, B. (2021). La globalisation financière et ses crises: une continuité de l'Antiquité à nos jours? Management & Sciences Sociales, N° 31(2), 82–97. https://doi.org/10.3917/mss.031.0082

Godih, D. T., Lazreg, M., & Kameli, M. (2022). Plaidoyer pour une bonne gouvernance des politiques publiques. Les Cahiers Du Cread, 38(3), 283–320. https://doi.org/10.4314/cread.v38i3.11

Gruson, P. (2010). Isabelle Chapellière, Éthique & Finance en islam. Archives De Sciences Sociales Des Religions, 152, 9–242. https://doi.org/10.4000/assr.22671

Haddab, E., & Traimond, P. (2012). La finance islamique et la contrainte des besoins en fonds de roulement des PME. Revue Internationale P M E Économie Et Gestion De La Petite Et Moyenne Entreprise, 5(3–4), 141–152. https://doi.org/10.7202/1008158ar

Haitali, I. E., & Elkharrim, M. (2023). Allocation d'actifs financiers dans la finance islamique. International Journal of Advanced Research in Innovation Management & Social Sciences. https://doi.org/10.57109/34

Huet, J.-M., Cherqaoui, S., & Colas, A. (2014). La finance islamique, gisement de croissance. L Expansion Management Review, N° 155(4), 30–39. https://doi.org/10.3917/emr.155.0030

Imam, P., & Kpodar, K. (2015). Finance islamique et croissance économique: une analyse empirique. Revue D Économie Du Développement, Vol. 23(1), 59–95. https://doi.org/10.3917/edd.291.0059

Intensité des échanges commerciaux dans le monde. (2021). https://doi.org/10.1787/48da6550-fr

INNAL, F., & Oweida, A. (2023). L'industrie Financière Islamique: Quel Est Son Rôle Dans La Moralisation Des Marchés Financiers? İslam Ekonomisi Dergisi, 3(1), 46–68. https://doi.org/10.55237/jie.1135839

Islahi, A. A. (2016). La Genèse de l'Economie Islamique Revisitée. Etudes En Economie Islamique, 8(2), 3–34. https://doi.org/10.12816/0034699

Jeanson, P. (2019). Finance, éthique et traduction. Traduire, 240, 96–106. https://doi.org/10.4000/traduire.1730

Kammarti, B. (2017). Des normes financières islamiques et de leurs circulations en France et en Grande Bretagne. Archives De Sciences Sociales Des Religions, 179, 255–280. https://doi.org/10.4000/assr.29671

Khoury, N. (2018). La condamnation de l'usure dans le Christianisme et dans l'Islam. Assurances Et Gestion Des Risques, 85(1–2), 1–25. https://doi.org/10.7202/1051314ar

Lahlou, M. T. (2017). Vers un Cadre Macroéconomique de l'Économie Islamique. Researches and Applications in Islamic Finance, 1(1), 59–76. https://doi.org/10.12816/0037412

Luxembourg, M.-L. de. (2016). La finance islamique en France: que valent ces paroles? Archives De Sciences Sociales Des Religions, 175, 159–180. https://doi.org/10.4000/assr.27961

MOUMOU, O. (2016). L'entreprise familiale en Algérie: Quelle politique financière? Dirassat Journal Economic Issue, 7(2), 277–302. https://doi.org/10.34118/djei.v7i2.378

Njima, N. E. B., & Zouari, S. M. (2012). Enjeux et opportunités du développement de la Finance Islamique en Tunisie. Journal of Academic Finance, 3(1). https://doi.org/10.59051/joaf.v3i1.14

Ouazzani, H. E., & Rouggani, K. (2018). Attitude des PME Envers les Produits des Banques Islamiques: Une Esquisse de Modélisation. Researches and Applications in Islamic Finance, 2(1), 83–102. https://doi.org/10.12816/0045253

Peillex, J., & Ureche‐Rangau, L. (2012). Création d'un indice boursier islamique sur la place financière de Paris: méthodologie et performance. Revue D Économie Financière, N° 107(3), 289–314. https://doi.org/10.3917/ecofi.107.0289

Peillex, J., & Ureche‐Rangau, L. (2015). Comment expliquer la performance financière de l'investissement conforme à la Charia? Management International, 19(2), 128–139. https://doi.org/10.7202/1030391ar

Petit, P. (2017). Capitalismes asiatiques et puissance chinoise: diversité et recomposition des trajectoires nationales. Critique Internationale, N° 75(2), 183–187. https://doi.org/10.3917/crii.075.0183

Préface de l'OCDE. (2021). https://doi.org/10.1787/a643698b-fr

Préface de l'Union pour la Méditerranée. (2021). https://doi.org/10.1787/21ab0faa-fr

Untitled. (2019). Journal of Social Science and Humanities, 2(6). https://doi.org/10.26666/rmp.jssh.2019.6.4

Zimnovitch, H. (2012). La Revue des livres. Comptabilité - Contrôle - Audit, Tome 18(2), 185–190. https://doi.org/10.3917/cca.182.0185