00521 - Strategi Pembentukan Ekosistem Pengelolaan Zakat dan Wakaf yang Terintegrasi untuk Pengentasan Kemiskinan dan Penguatan Jaminan Sosial

Abstract

This study examines the strategy for forming an integrated zakat and waqf management ecosystem to alleviate poverty and strengthen social security in Indonesia. Zakat and waqf are two Islamic philanthropic instruments with enormous potential that have not been optimally utilized due to various obstacles, including partial regulations, low public trust, limited human resource capacity, and lack of technology utilization. This article proposes a comprehensive strategy that includes strengthening intersectoral interconnections, institutional consolidation, collective movement of various stakeholders, and development of complementary zakat and waqf schemes. The strategic outputs discussed include the preparation of a Zakat and Waqf Masterplan that accommodates institutions outside the scope of Islamic economics, the establishment of the International Islamic Inclusive Financial Services Board (IIIFSB), the long-term formation of a Ministry of Zakat and Waqf, and the development of complementary zakat and waqf schemes. This study uses a qualitative approach through literature review of relevant studies and regulations. The findings indicate that realizing an integrated ecosystem requires comprehensive regulatory reform, institutional strengthening, human resource development, public literacy improvement, and comprehensive digitalization strategies supported by strong political will from the government and all relevant stakeholders.

Keywords: zakat, waqf, integrated ecosystem, poverty alleviation, social security

Abstrak

Kajian ini membahas strategi pembentukan ekosistem pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi untuk pengentasan kemiskinan dan penguatan jaminan sosial di Indonesia. Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen filantropi Islam yang berpotensi besar, namun belum dioptimalkan secara maksimal karena berbagai hambatan, di antaranya regulasi yang masih bersifat parsial, rendahnya kepercayaan publik, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, dan minimnya pemanfaatan teknologi. Artikel ini mengusulkan strategi komprehensif yang mencakup penguatan interkoneksi antarsektoral, konsolidasi kelembagaan, gerakan bersama berbagai pemangku kepentingan, serta pengembangan skema zakat dan wakaf yang bersifat komplementer. Keluaran strategis yang dibahas meliputi penyusunan Masterplan Zakat dan Wakaf yang mengakomodasi instansi di luar lingkup ekonomi syariah, pembentukan International Islamic Inclusive Financial Services Board (IIIFSB), pembentukan Kementerian Zakat dan Wakaf dalam jangka panjang, serta terbentuknya skema zakat dan wakaf yang bersifat komplementer. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan pustaka terhadap berbagai studi dan regulasi yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa mewujudkan ekosistem yang terintegrasi memerlukan reformasi regulasi yang komprehensif, penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan literasi publik, dan strategi digitalisasi yang menyeluruh, yang didukung oleh kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Kata kunci: zakat, wakaf, ekosistem terintegrasi, pengentasan kemiskinan, jaminan sosial

1. Pendahuluan: Urgensi Ekosistem Zakat dan Wakaf yang Terintegrasi

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi luar biasa dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan penguatan jaminan sosial. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki dimensi yang kompleks dan tidak dimiliki oleh ajaran agama atau aliran pemikiran ekonomi klasik maupun modern lainnya (Kuncoro, 2017). Dari sudut pandang pengembangan kesejahteraan sosial, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan dan kesejahteraan, karena dengan pengelolaan zakat yang baik akan memungkinkan keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2017). Sementara itu, wakaf memiliki keunggulan dibandingkan zakat, infaq, dan sedekah karena pokok wakaf harus tetap ada sementara manfaatnya yang diberikan, sehingga manfaat wakaf akan tetap ada selama pokoknya ada (Hafizd, 2021).

Namun demikian, potensi besar zakat dan wakaf di Indonesia belum dioptimalkan secara maksimal. Berbagai permasalahan menghambat pengembangan peran zakat, mulai dari regulasi dan political will yang kurang mendukung, ketidakpercayaan para muzakki terhadap lembaga pengelola zakat, hingga masalah internal organisasi pengelola zakat seperti kurang accountable, lack of transparency, dan masalah manajerial (Pradingga et al., 2024). Demikian pula dengan wakaf, terdapat tantangan berupa rendahnya literasi wakaf, kapasitas nazhir yang rendah, dan kurangnya pemanfaatan teknologi terkini (Asra & Savitri, 2023). Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk membangun ekosistem pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi, yang tidak hanya mencakup penguatan internal kelembagaan, tetapi juga interkoneksi dengan berbagai sektor di luar lingkup ekonomi syariah.

Studi menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki peran penting dalam mengurangi ketidaksetaraan ekonomi (Pradingga et al., 2024). Islam menawarkan solusi unik untuk masalah kemiskinan melalui pemanfaatan beberapa mekanisme seperti zakat, wakaf, dan pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan) (Pandapotan & Soemitra, 2022). Masalah kemiskinan di mayoritas Muslim dapat diatasi dengan mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan dengan sektor Islam, yaitu sistem wakaf dan zakat sebagai alat intervensi berbasis agama untuk pengurangan kemiskinan di negara-negara mayoritas Muslim (Pandapotan & Soemitra, 2022). Dengan demikian, pembentukan ekosistem pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi menjadi sebuah keniscayaan strategis.

2. Memperkuat Interkoneksi Antarsektoral dalam Zakat dan Wakaf serta Konsolidasi Kelembagaan

2.1. Arsitektur Zakat dan Wakaf yang Disesuaikan dengan Institusi di Luar Lingkup Ekonomi Syariah

Salah satu tantangan mendasar dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia adalah belum terintegrasinya ekosistem kelembagaan zakat dan wakaf dengan institusi-institusi di luar lingkup ekonomi syariah. Secara umum, efektivitas pengelolaan zakat, terutama penghimpunan zakat, sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan peran regulasi dan peraturan zakat (Setyani et al., 2021). Namun, regulasi yang ada saat ini masih bersifat parsial dan belum mengakomodasi secara penuh interkoneksi dengan berbagai sektor lain.

Dalam konteks kelembagaan, keberadaan beragamnya kelembagaan pengelolaan zakat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebenarnya menganut asas terintegrasi, yang mengawal pengelolaan zakat secara terpusat melalui hierarki BAZNAS sebagai pengelola zakat dalam skala nasional (Aristoni, 2018). Namun demikian, integrasi ini masih terbatas pada lingkup internal lembaga zakat dan belum menjangkau institusi-institusi di luar ekosistem ekonomi syariah. Saat ini dalam struktur ketatanegaraan, BAZNAS sebagai badan yang mengurus zakat secara nasional merupakan lembaga non-struktural sehingga keberadaan lembaga ini belum memiliki kesetaraan dengan lembaga-lembaga negara yang keberadaannya di bawah kementerian (Haliyah et al., 2018).

Untuk membangun arsitektur zakat dan wakaf yang terintegrasi dengan institusi di luar lingkup ekonomi syariah, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu adanya sinkronisasi regulasi antara undang-undang zakat dan wakaf dengan peraturan perundang-undangan di sektor lain, seperti perpajakan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah. Kedua peraturan perundangan tentang zakat dan pajak penghasilan menjadi dasar dan payung hukum kepada umat Islam, di mana apabila seseorang telah menunaikan zakatnya maka zakat tersebut dapat mengurangi pendapatan sisa kena pajak (Fitria & Lubis, 2022). Namun, regulasi yang berbeda antara zakat dan pajak menyebabkan pengurangan pajak setelah membayar zakat hanya mengurai sisa kewajiban kena pajak, bukan pengurangan langsung dari pajak terutang (Fitria & Lubis, 2022).

Skenario terbaik dalam meningkatkan potensi zakat adalah melalui reformasi perundang-undangan (Pradingga et al., 2024). Dalam konteks ini, arsitektur zakat dan wakaf yang komprehensif perlu disusun dalam bentuk Masterplan Zakat dan Wakaf yang mengakomodasi berbagai instansi di luar lingkup ekonomi syariah. Masterplan ini harus mencakup kerangka regulasi yang sinergis, mekanisme koordinasi antarlembaga, dan sistem pengawasan yang terintegrasi. Pembenahan regulasi zakat di Indonesia merupakan aspek paling fundamental yang mendorong perkembangan zakat di tanah air (Haliyah et al., 2018).

Dalam konteks wakaf, pengembangan tata kelola wakaf berbasis korporasi di Asia Tenggara, seperti yang dipraktikkan di Malaysia dan Singapura, dapat menjadi referensi penting (Huda et al., 2020). Konsep wakaf berbasis perusahaan di Indonesia perlu dikembangkan secara transformatif, sehingga dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan (Huda et al., 2020). Rumusan model pengembangan hukum wakaf perusahaan di Indonesia perlu disesuaikan dan dikuatkan, dengan pemangku regulasi sekaligus pemahaman yang integratif dan holistik di kalangan ulama (Huda et al., 2020).

Selain itu, perlu dipertimbangkan integrasi antara instrumen sosial Islam yakni wakaf dan zakat dengan model keuangan mikro Islam (Fajariah et al., 2020). Keuangan mikro syariah berbentuk koperasi memiliki keunikan, yaitu kegiatan Baitul Tamwil yang berorientasi profit dan kegiatan Baitul Maal yang memiliki konsep kegiatan bukan hanya keuntungan, melainkan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan (Fajariah et al., 2020). Dana kelolaan Baitul Maal terdiri dari dana zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf (Fajariah et al., 2020). Integrasi ini perlu diakomodasi dalam arsitektur kelembagaan yang lebih komprehensif.

Dalam konteks yang lebih luas, komitmen pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya sebatas pada tataran kelembagaan dan regulasi saja, melainkan juga pada aspek yang lebih luas, yakni terkait ekosistem ekonomi syariah secara utuh (Vargholy, 2023). Oleh karena itu, arsitektur zakat dan wakaf yang terintegrasi harus mampu menjangkau berbagai dimensi ekosistem ini, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2.2. Pembentukan International Islamic Inclusive Financial Services Board (IIIFSB)

Pada tataran internasional, kebutuhan akan lembaga standar global untuk pengelolaan zakat dan wakaf yang inklusif semakin mendesak. Saat ini, Islamic Financial Services Board (IFSB) telah berdiri sebagai lembaga internasional yang mendapat dukungan dan koordinasi penuh dari International Monetary Fund (IMF), dengan 18 negara yang memiliki lembaga keuangan syariah di negaranya berinisiatif mendirikannya (Siregar, 2009). IFSB berperan dalam menetapkan standar tata kelola bagi lembaga keuangan syariah, termasuk dalam aspek shariah governance (Abubakar & Handayani, 2018).

Namun demikian, IFSB yang ada saat ini lebih berfokus pada sektor keuangan komersial syariah, sementara sektor sosial keuangan Islam seperti zakat dan wakaf belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam kerangka standar internasional. Konsep governance tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap sesama manusia, namun pada akhirnya pertanggungjawaban kepada Allah (Abubakar & Handayani, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa standar tata kelola untuk lembaga zakat dan wakaf memerlukan pendekatan yang berbeda dan lebih komprehensif.

Pembentukan International Islamic Inclusive Financial Services Board (IIIFSB) merupakan langkah strategis untuk mengisi kekosongan ini. IIIFSB diharapkan dapat menjadi lembaga standar internasional yang secara khusus menangani aspek inklusivitas keuangan Islam, termasuk zakat dan wakaf, dalam kerangka yang terintegrasi dengan sistem keuangan global. Lembaga ini perlu mengembangkan standar-standar yang mencakup aspek tata kelola, akuntabilitas, transparansi, dan dampak sosial dari pengelolaan zakat dan wakaf.

Dalam konteks ini, Waqf Core Principles (Prinsip Pokok Wakaf) yang telah dikembangkan sebagai standar tata kelola wakaf dapat menjadi fondasi penting (Lenap et al., 2023). Waqf Core Principles memuat kerangka praktis dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan wakaf dengan mengidentifikasi kelemahan dalam pengawasan dan peraturan (Lenap et al., 2023). Namun, implementasi Waqf Core Principles di berbagai negara masih menghadapi tantangan, seperti yang terlihat dari penelitian di Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan NTB yang menunjukkan masih banyak ketidaksesuaian antara Waqf Core Principles dengan praktik yang dilakukan (Lenap et al., 2023).

IIIFSB perlu mengembangkan standar yang lebih komprehensif dan inklusif, yang tidak hanya mencakup aspek teknis pengelolaan zakat dan wakaf, tetapi juga aspek-aspek yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan jaminan sosial. Standar ini harus dapat diadaptasi oleh berbagai negara dengan konteks hukum dan sosial yang berbeda-beda. Dalam hal ini, pengalaman berbagai negara dalam pengelolaan zakat dan wakaf, seperti Malaysia, Sudan, dan Indonesia, dapat menjadi referensi penting (Setyani et al., 2021).

Di Malaysia, misalnya, JAWHAR merupakan pelaksana kewenangan pemerintah federal dalam urusan pengelolaan wakaf, dan pembentukan JAWHAR diharapkan memberikan perkembangan pada pengelolaan wakaf secara lebih terorganisir, sistematis, dan efektif (Setyani et al., 2021). Pengalaman ini dapat menjadi model bagi IIIFSB dalam mengembangkan standar tata kelola wakaf yang efektif. Sementara itu, di Sudan, terdapat beberapa karakter utama regulasi zakat yang dapat menjadi referensi, termasuk perluasan kategori harta yang wajib dizakati dan pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Syuro di seluruh jenjang organisasi pengelolaan zakat (Setyani et al., 2021).

Keberhasilan IFSB dalam mengembangkan standar tata kelola untuk lembaga keuangan syariah dapat menjadi inspirasi bagi pembentukan IIIFSB (Firman & Alwi, 2020). Satu hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan standar adalah bahwa audit syariah merupakan bagian penting dalam kerangka tata kelola syariah untuk lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan berbasis syariah (Firman & Alwi, 2020). Prinsip ini juga harus diterapkan dalam standar IIIFSB untuk lembaga zakat dan wakaf.

2.3. Pembentukan Kementerian Zakat dan Wakaf dalam Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, pembentukan Kementerian Zakat dan Wakaf merupakan langkah strategis yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat konsolidasi kelembagaan zakat dan wakaf di Indonesia. Saat ini, pengelolaan zakat dan wakaf masih berada di bawah koordinasi Kementerian Agama, yang memiliki cakupan tugas yang sangat luas. Hal ini menyebabkan perhatian dan sumber daya yang dialokasikan untuk pengembangan zakat dan wakaf belum optimal.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dan merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pembinaan terhadap nazhir, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf (Partono, 2023). Namun, dalam pelaksanaannya, BWI menghadapi berbagai tantangan, termasuk permasalahan dalam pembagian peran di dalamnya. BWI yang berperan sebagai regulator dan operator sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 UU Wakaf ternyata menimbulkan benturan kepentingan (Hatim, 2021). Penggabungan dua peran tersebut dalam satu lembaga bernama BWI membuat BWI tidak efisien dalam pengembangan wakaf yang begitu besar di Indonesia (Hatim, 2021).

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi peran BWI dan pada akhirnya pembentukan Kementerian Zakat dan Wakaf yang memiliki otoritas penuh dalam mengembangkan ekosistem zakat dan wakaf secara nasional. Kementerian ini perlu memiliki struktur yang jelas dengan pemisahan fungsi regulasi, pengawasan, dan operasional. Dalam konteks ini, perlu adanya perubahan status kelembagaan BWI yang independen secara mandiri tanpa campur tangan dan/atau pengaruh kementerian agama, serta BWI hanya bertugas sebagai badan pengawas saja tidak merangkap sebagai badan pelaksana (Partono, 2023).

Pembentukan Kementerian Zakat dan Wakaf juga perlu mempertimbangkan pengalaman negara-negara lain. Di Arab Saudi, terdapat Majelis Tinggi Wakaf di bawah Kementerian Haji dan Wakaf yang memiliki kewenangan untuk membuat program pengembangan wakaf, mengelola, mendistribusikan, serta mempublikasikan laporan pengembangan wakaf kepada masyarakat (Hatim, 2021). Di Sudan, terdapat Badan Wakaf Islam yang terlepas kedudukannya dari Kementerian Wakaf (Hatim, 2021). Pengalaman-pengalaman ini dapat menjadi referensi dalam merancang struktur Kementerian Zakat dan Wakaf di Indonesia.

Dalam konteks yang lebih luas, zakat sebagai instrumen fiskal utama dalam Islam perlu mendapatkan posisi yang lebih strategis dalam struktur ketatanegaraan (Haliyah et al., 2018). Strategi yang ditawarkan untuk mewujudkan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal adalah melalui reformasi aspek regulasi, pembentukan struktur dan kerangka kelembagaan yang lebih strategis, yaitu dengan membentuk direktorat jenderal zakat, dan memasukkan zakat dalam postur APBN (Haliyah et al., 2018). Pembentukan Kementerian Zakat dan Wakaf merupakan langkah yang lebih ambisius namun strategis dalam jangka panjang untuk mewujudkan hal ini.

Kementerian Zakat dan Wakaf yang terbentuk perlu memiliki kewenangan yang komprehensif, mencakup perumusan kebijakan, pengembangan regulasi, pengawasan lembaga zakat dan wakaf, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Dengan demikian, pengelolaan zakat dan wakaf dapat dilakukan secara lebih profesional, terintegrasi, dan berdampak signifikan bagi pengentasan kemiskinan dan penguatan jaminan sosial.

3. Gerakan Bersama dari Berbagai Instansi dan Pemangku Kepentingan untuk Membumikan Zakat dan Wakaf

3.1. Menyusun Regulasi yang Mensinergikan Zakat dan Wakaf

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan zakat dan wakaf di Indonesia adalah belum adanya regulasi yang secara komprehensif mensinergikan kedua instrumen ini. Saat ini, zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sementara wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kedua undang-undang ini berjalan secara terpisah tanpa mekanisme sinergi yang jelas.

Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah di Indonesia terlihat dalam bentuk sistem tertutup dan sistem terbuka, baik dari regulasi operasionalisasi, kelembagaan, dan penyelesaian sengketa (Khair, 2019). Dalam sistem tertutup, dinamika penataan regulasi ekonomi syariah mengacu pada hierarki hukum dan tata hukum melalui politik hukum yang mengalami proses yang panjang (Khair, 2019). Sementara dalam sistem terbuka, dinamika penataan regulasi ekonomi syariah berkembang secara cepat, responsif, dan progresif melalui yurisprudensi putusan pengadilan dan fatwa DSN MUI (Khair, 2019).

Untuk menyusun regulasi yang mensinergikan zakat dan wakaf, perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama, perlu adanya kajian komprehensif tentang titik-titik pertemuan antara zakat dan wakaf dalam konteks pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Wakaf dan zakat memiliki karakteristik yang sama, keduanya bernilai ibadah dan meningkatkan solidaritas umat (Zamahsyari, 2022). Kedua instrumen ini dapat saling melengkapi dalam skema pemberdayaan ekonomi yang komprehensif.

Kedua, perlu adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme sinergi antara zakat dan wakaf. Misalnya, dana zakat dapat digunakan untuk membiayai operasional lembaga wakaf produktif, sementara hasil wakaf dapat digunakan untuk mendanai program-program pemberdayaan mustahiq zakat. Dalam konteks ini, model inkubasi bisnis berbasis wakaf uang dengan skema akad musyarakah dapat menjadi salah satu model yang diakomodasi dalam regulasi (Zamahsyari, 2022).

Ketiga, regulasi yang mensinergikan zakat dan wakaf perlu mempertimbangkan aspek perpajakan. Kedua peraturan perundangan tentang zakat dan pajak penghasilan menjadi dasar dan payung hukum kepada umat Islam (Fitria & Lubis, 2022). Namun, regulasi yang ada saat ini belum optimal dalam memberikan insentif fiskal yang mendorong pembayaran zakat dan wakaf. Skenario terbaik adalah menjadikan zakat sebagai pengurang langsung dari pajak terutang, bukan hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Fitria & Lubis, 2022).

Keempat, regulasi yang mensinergikan zakat dan wakaf perlu mengakomodasi peran berbagai lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan kedua instrumen ini. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, serta menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (Anshori, 2008). Namun, peran perbankan syariah dalam regulasi pengelolaan zakat masih belum jelas dan lemah (Aristoni, 2018). Regulasi yang mensinergikan zakat dan wakaf perlu mengklarifikasi dan memperkuat peran berbagai lembaga keuangan syariah ini.

Kelima, regulasi yang mensinergikan zakat dan wakaf perlu mempertimbangkan aspek digital dan teknologi. Inovasi pengumpulan zakat digital dengan mempermudah muzakki dalam menunaikan zakat dapat meningkatkan pengumpulan zakat secara optimal (Rahman, 2021). Demikian pula dengan wakaf, digitalisasi wakaf yang terintegrasi dengan data kemiskinan dapat meningkatkan efektivitas distribusi manfaat wakaf (Mahmudi & Muhammad, 2022). Regulasi perlu mengakomodasi inovasi-inovasi digital ini dalam kerangka yang komprehensif.

Dalam konteks yang lebih luas, regulasi yang mensinergikan zakat dan wakaf perlu diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan nasional. Zakat adalah salah satu instrumen fiskal utama dalam Islam, dan baik pada masa awal pemerintahan Islam maupun pemerintahan-pemerintahan Islam selanjutnya tidak pernah memisahkan zakat sebagai salah satu sumber utama pemasukan negara (Haliyah et al., 2018). Dengan demikian, regulasi yang mensinergikan zakat dan wakaf perlu memposisikan kedua instrumen ini sebagai bagian integral dari sistem jaminan sosial dan pembangunan ekonomi nasional.

3.2. Membangun Skema Zakat dan Wakaf yang Bersifat Komplementer

Pembangunan skema zakat dan wakaf yang bersifat komplementer merupakan langkah strategis untuk memaksimalkan dampak kedua instrumen ini dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan jaminan sosial. Wakaf memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan zakat, infaq, dan sedekah karena zakat yang dibayarkan akan habis wujudnya setelah didistribusikan, begitu pula dengan sedekah dan infaq, sementara wakaf memiliki prinsip utama yaitu pokok wakaf harus tetap ada tetapi manfaatnya yang diberikan (Hafizd, 2021). Dengan demikian, zakat dan wakaf dapat saling melengkapi dalam skema pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam skema komplementer ini, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan jangka pendek yang langsung menyentuh kebutuhan dasar mustahiq, sementara wakaf berfungsi sebagai instrumen pembangunan aset jangka panjang yang menghasilkan manfaat berkelanjutan. Zakat memiliki peran penting dan menjadi instrumen Islam dalam pengembangan ekonomi sekaligus sebagai jaminan sosial bagi umat Islam (Rahman, 2021). Sementara itu, wakaf produktif dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk berbagai program pemberdayaan ekonomi.

Salah satu model skema komplementer yang dapat dikembangkan adalah integrasi antara zakat dan wakaf dalam program pemberdayaan UMKM. Model inkubasi bisnis berbasis wakaf uang dengan skema akad musyarakah dapat menjadi model improvisasi dan inovasi penyaluran zakat (Zamahsyari, 2022). Dalam model ini, dana wakaf digunakan sebagai modal usaha bagi mustahiq zakat, sementara hasil usaha dibagi antara nazhir dan mustahiq sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dengan demikian, mustahiq tidak hanya menerima manfaat konsumtif dari zakat, tetapi juga mendapatkan akses modal usaha dari wakaf yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

Model lain yang dapat dikembangkan adalah integrasi antara zakat dan wakaf dalam program pemberdayaan berbasis masjid. Masjid tidak hanya digunakan untuk kegiatan ibadah tetapi juga dapat memberdayakan ekonomi jamaah (Pandapotan & Soemitra, 2022). Dalam konteks ini, masjid dapat menjadi pusat pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi, dengan program-program pemberdayaan ekonomi yang dirancang secara komprehensif. Strategi yang dapat ditempuh mencakup social inclusion (akses terhadap fasilitas dasar), financial inclusion (akses terhadap jasa keuangan), dan economic inclusion berupa peluang mengakses kegiatan usaha produktif bagi kaum miskin (Pandapotan & Soemitra, 2022).

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan salah satu inovasi yang menggabungkan instrumen wakaf dengan pembiayaan mikro untuk pemberdayaan UMKM (Athief et al., 2022). BWM menggunakan instrumen akad-akad syariah untuk meningkatkan pemanfaatan dana wakaf yang dilakukan oleh pengelola wakaf secara langsung (Direct Investment) (Athief et al., 2022). Model ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan program zakat dalam skema BWM, sehingga mustahiq zakat juga dapat mengakses pembiayaan dari BWM untuk mengembangkan usaha mereka.

Dalam konteks yang lebih luas, skema komplementer zakat dan wakaf perlu diintegrasikan dengan sistem jaminan sosial nasional. Zakat merupakan perwujudan konkret dan jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam (Kuncoro, 2017). Dengan mengintegrasikan zakat dan wakaf dalam sistem jaminan sosial nasional, pemerintah dapat memperluas cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mengurangi beban fiskal negara.

Gerakan Jogja Berwakaf merupakan contoh nyata dari gerakan bersama berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan wakaf secara kolaboratif (Mahmudi & Muhammad, 2022). Program ini telah berhasil menggerakkan para pemangku kepentingan pemerintah maupun swasta di DIY untuk bersinergi dan bergerak bersama mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat (Mahmudi & Muhammad, 2022). Gerakan ini menghasilkan berbagai model program, termasuk penghimpunan wakaf inovatif melalui lelang wakaf, literasi dan edukasi wakaf kepada masyarakat, digitalisasi wakaf yang terintegrasi dengan data kemiskinan, dan berbagai program sosialisasi, penghimpunan, dan distribusi wakaf berbasis kolaborasi (Mahmudi & Muhammad, 2022). Model gerakan kolaboratif seperti ini perlu direplikasi dan dikembangkan di tingkat nasional.

Dalam membangun skema komplementer zakat dan wakaf, peran berbagai pemangku kepentingan sangat penting. Keberhasilan pengembangan wakaf di Indonesia memerlukan dukungan penuh dari pemerintah, ulama, dan masyarakat (Hafizd, 2021). Berbagai hal terkait wakaf perlu dirumuskan ulang dan pengelolaan wakaf perlu dilakukan secara profesional dengan orientasi pada wakaf produktif (Hafizd, 2021). Demikian pula dengan zakat, dalam rangka tercapainya pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan tata kelola zakat yang sistematis dirasa sangat strategis (Kuncoro, 2017).

4. Output Strategis: Masterplan, IIIFSB, Kementerian, dan Skema Komplementer

4.1. Tersusunnya Masterplan Zakat dan Wakaf yang Mengakomodasi Instansi di Luar Lingkup Ekonomi Syariah

Masterplan Zakat dan Wakaf merupakan dokumen strategis yang menjadi panduan komprehensif bagi pengembangan ekosistem zakat dan wakaf di Indonesia. Masterplan ini perlu mengakomodasi berbagai instansi di luar lingkup ekonomi syariah, termasuk kementerian-kementerian teknis, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Dalam penyusunan Masterplan ini, perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi, dan dampak sosial. Aspek regulasi merupakan salah satu aspek paling fundamental yang mendorong perkembangan zakat di tanah air (Haliyah et al., 2018). Masterplan perlu mencakup peta jalan reformasi regulasi yang komprehensif, termasuk sinkronisasi antara undang-undang zakat dan wakaf dengan peraturan perundang-undangan di sektor lain.

Dari aspek kelembagaan, Masterplan perlu mengidentifikasi peran dan fungsi masing-masing lembaga dalam ekosistem zakat dan wakaf, serta mekanisme koordinasi antarlembaga. Masalah internal yang menjadi prioritas utama dalam pengelolaan wakaf adalah peran BWI yang belum optimal, sementara prioritas masalah pemerintah adalah kurangnya dukungan dan peran pemerintah (Fitri & Wilantoro, 2018). Masterplan perlu memberikan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini.

Dari aspek sumber daya manusia, Masterplan perlu mencakup program pengembangan kapasitas amil zakat dan nazhir wakaf yang komprehensif. Prioritas utama masalah sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf adalah kemampuan manajerial nazhir yang masih rendah (Fitri & Wilantoro, 2018). Pemerintah dapat mengimbau kepada perguruan tinggi untuk membuka program studi Zakat dan Wakaf guna menciptakan SDM yang mumpuni di bidang zakat (Susilowati & Setyorini, 2018). Masterplan perlu mengintegrasikan program pengembangan SDM ini dalam kerangka yang komprehensif.

Dari aspek teknologi, Masterplan perlu mencakup strategi digitalisasi pengelolaan zakat dan wakaf yang komprehensif. Pengembangan teknologi layanan zakat berbasis teknologi informasi, seperti financial technology, blockchain, dan Internet of Things (IoT) perlu dikembangkan oleh seluruh OPZ (Zetira & Fatwa, 2021). Demikian pula dengan wakaf, digitalisasi wakaf yang terintegrasi dengan data kemiskinan dapat meningkatkan efektivitas distribusi manfaat wakaf (Mahmudi & Muhammad, 2022).

Dari aspek dampak sosial, Masterplan perlu menetapkan indikator-indikator kinerja yang terukur untuk mengevaluasi dampak zakat dan wakaf terhadap pengentasan kemiskinan dan penguatan jaminan sosial. Indeks Zakat Nasional (IZN) dapat menjadi salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat (Alfian et al., 2022). Demikian pula dengan wakaf, perlu dikembangkan indeks kinerja wakaf yang komprehensif.

4.2. Pembentukan International Islamic Inclusive Financial Services Board (IIIFSB)

Pembentukan IIIFSB merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola zakat dan wakaf di tingkat internasional. IIIFSB perlu dikembangkan sebagai lembaga yang secara khusus menangani aspek inklusivitas keuangan Islam, termasuk zakat dan wakaf, dalam kerangka yang terintegrasi dengan sistem keuangan global.

Dalam konteks ini, pengalaman IFSB dalam mengembangkan standar tata kelola untuk lembaga keuangan syariah dapat menjadi referensi penting (Siregar, 2009). IFSB telah berhasil mengembangkan standar-standar yang diadopsi oleh berbagai negara, termasuk standar tata kelola syariah, manajemen risiko, dan kecukupan modal. IIIFSB perlu mengembangkan standar-standar serupa untuk lembaga zakat dan wakaf, yang mencakup aspek tata kelola, akuntabilitas, transparansi, dan dampak sosial.

Selain itu, IIIFSB perlu mengembangkan kerangka pengawasan yang komprehensif untuk lembaga zakat dan wakaf di tingkat internasional. Dalam konteks ini, Waqf Core Principles yang telah dikembangkan dapat menjadi fondasi penting (Lenap et al., 2023). Namun, implementasi Waqf Core Principles masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pengetahuan dan kompetensi dari pihak BWI dalam menjalankan praktik tata kelola syariah yang sesuai dengan Waqf Core Principles (Lenap et al., 2023). IIIFSB perlu mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi yang komprehensif untuk meningkatkan kapasitas lembaga zakat dan wakaf di berbagai negara.

IIIFSB juga perlu mengembangkan platform berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam pengelolaan zakat dan wakaf di tingkat internasional. Berbagai model pengelolaan zakat dan wakaf yang berhasil di berbagai negara, seperti Malaysia, Sudan, dan Indonesia, dapat menjadi referensi bagi negara-negara lain dalam mengembangkan sistem pengelolaan zakat dan wakaf yang efektif (Setyani et al., 2021).

4.3. Terbentuknya Kementerian Zakat dan Wakaf dalam Jangka Panjang

Pembentukan Kementerian Zakat dan Wakaf dalam jangka panjang merupakan langkah strategis untuk memperkuat konsolidasi kelembagaan zakat dan wakaf di Indonesia. Kementerian ini perlu memiliki struktur yang jelas dengan pemisahan fungsi regulasi, pengawasan, dan operasional.

Dalam konteks ini, perlu adanya reformasi peran BWI terlebih dahulu sebagai langkah awal menuju pembentukan Kementerian Zakat dan Wakaf. Diperlukan reformasi peran BWI untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga perwakafan nasional semakin optimal (Hatim, 2021). Reformasi ini mencakup pemisahan fungsi regulasi dan operasional BWI, serta penguatan kapasitas BWI sebagai lembaga pengawas wakaf nasional.

Kementerian Zakat dan Wakaf yang terbentuk perlu memiliki kewenangan yang komprehensif, mencakup perumusan kebijakan, pengembangan regulasi, pengawasan lembaga zakat dan wakaf, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Dengan demikian, pengelolaan zakat dan wakaf dapat dilakukan secara lebih profesional, terintegrasi, dan berdampak signifikan bagi pengentasan kemiskinan dan penguatan jaminan sosial.

Dalam konteks politik hukum, pembentukan Kementerian Zakat dan Wakaf perlu didukung oleh political will yang kuat dari pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan di ranah kekuasaan legislatif pada tahapannya tidak lepas dari peran semua sektor agama Islam (Alamudi, 2023). Dalam konteks legislasi ekonomi syariah, politik hukum nasional memberikan tempat bagi tendensi yang kuat dalam proses legislasi hukum Islam, baik dari segi kelembagaan maupun substansi regulasi (Alamudi, 2023). Pembentukan Kementerian Zakat dan Wakaf merupakan manifestasi dari political will ini dalam bentuk yang lebih konkret dan strategis.

4.4. Terbentuknya Skema Zakat dan Wakaf yang Bersifat Komplementer

Skema zakat dan wakaf yang bersifat komplementer merupakan output strategis yang diharapkan dapat memaksimalkan dampak kedua instrumen ini dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan jaminan sosial. Skema ini perlu dirancang secara komprehensif, mencakup berbagai model pemberdayaan ekonomi yang mengintegrasikan zakat dan wakaf dalam kerangka yang sinergis.

Salah satu model skema komplementer yang dapat dikembangkan adalah model Green Waqf yang mengintegrasikan perspektif lingkungan dalam pengelolaan wakaf (Mahsun et al., 2022). Model ini menggunakan balanced scorecard sebagai kerangka manajemen kinerja untuk menerjemahkan rencana strategis wakaf hijau ke dalam rencana aksi masa depan (Mahsun et al., 2022). Dengan mengintegrasikan perspektif lingkungan dalam pengelolaan wakaf, model ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.

Model lain yang dapat dikembangkan adalah model wakaf korporasi yang mengintegrasikan wakaf dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Wakaf korporasi didefinisikan sebagai pembentukan dan pengelolaan aset wakaf serta penyaluran manfaat wakaf oleh sebuah badan perusahaan secara sendirian ataupun melalui kerja sama dengan pihak-pihak lain (Santoso & Huda, 2019). Model ini dapat menjadi alternatif strategis dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi nasional (Huda et al., 2020).

Dalam konteks yang lebih luas, skema komplementer zakat dan wakaf perlu diintegrasikan dengan program-program pemberdayaan ekonomi yang ada, seperti program Kampung Zakat yang berada di bawah naungan Kementerian Agama khususnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan BAZNAS serta Forum Zakat (Hasiah & Pidawati, 2021). Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari dana zakat, yang dapat diperkuat dengan integrasi wakaf produktif sebagai sumber pendanaan yang berkelanjutan.

5. Tantangan dan Rekomendasi Implementasi

5.1. Tantangan dalam Implementasi

Implementasi strategi pembentukan ekosistem pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi menghadapi berbagai tantangan.

Pertama, tantangan regulasi. Regulasi yang ada saat ini masih bersifat parsial dan belum mengakomodasi secara penuh interkoneksi antara zakat dan wakaf dengan berbagai sektor lain. Masalah sistem terdiri dari zakat yang belum menjadi obligatory system, kurangnya dukungan regulasi dari negara untuk proaktif dalam menjalankan UU No. 23 Tahun 2011 tentang zakat, dan zakat bersifat sukarela bukan kewajiban (Pradingga et al., 2024).

Kedua, tantangan kelembagaan. Berbagai lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat dan wakaf belum terkoordinasi dengan baik. Masalah internal terdiri dari jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terlalu banyak, rendahnya efektivitas program pendayagunaan zakat, rendahnya sinergi antar-pemangku kepentingan zakat, dan terbatasnya sumber daya manusia amil zakat (Pradingga et al., 2024). Demikian pula dengan wakaf, perencanaan dan pengelolaan aset wakaf yang bersifat inefisien berkontribusi pada rendahnya performa keuntungan aset wakaf yang dihasilkan (Setyani et al., 2021).

Ketiga, tantangan sumber daya manusia. Kapasitas amil zakat dan nazhir wakaf masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Kurangnya pengetahuan dan kompetensi dari pihak BWI dalam menjalankan praktik tata kelola syariah yang sesuai dengan Waqf Core Principles merupakan salah satu contoh nyata dari tantangan ini (Lenap et al., 2023). Demikian pula dengan amil zakat, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan zakat (Pradingga et al., 2024).

Keempat, tantangan kepercayaan publik. Ketidakpercayaan para muzakki terhadap lembaga pengelola zakat yang ada, baik swasta maupun terutama pemerintah, menjadi salah satu hambatan utama dalam penghimpunan zakat (Pradingga et al., 2024). Demikian pula dengan wakaf, rendahnya literasi wakaf di masyarakat menjadi tantangan dalam pengembangan wakaf (Asra & Savitri, 2023). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat dan wakaf.

Kelima, tantangan teknologi. Meskipun inovasi digital telah memberikan dampak positif dalam penghimpunan zakat dan wakaf, masih banyak lembaga yang belum memanfaatkan teknologi secara optimal. Inovasi teknologi atau IT masih kurang, bahkan penggunaan blockchain, media internet based dalam sosialisasi program dan akuntabilitas di sejumlah BAZNAS wilayah masih rendah (Utami et al., 2020).

5.2. Rekomendasi Implementasi

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi implementasi dapat dirumuskan.

Pertama, perlu adanya reformasi regulasi yang komprehensif untuk mensinergikan zakat dan wakaf dengan berbagai sektor lain. Reformasi ini mencakup revisi undang-undang zakat dan wakaf, serta penyusunan regulasi baru yang mengakomodasi interkoneksi antara zakat dan wakaf dengan sektor perpajakan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah.

Kedua, perlu adanya penguatan kelembagaan yang komprehensif, termasuk reformasi peran BWI, penguatan kapasitas BAZNAS, dan pengembangan mekanisme koordinasi antarlembaga. Dalam rangka mempercepat transformasi hukum Islam ke dalam hukum positif sesuai dengan bidang-bidang yang diperlukan, penguatan kelembagaan juga penting dilakukan (Fariana, 2017). Lembaga-lembaga tersebut antara lain Pengadilan Agama, DSN-MUI dan DPS, serta lembaga-lembaga zakat dan wakaf (Fariana, 2017).

Ketiga, perlu adanya program pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif, termasuk program pendidikan dan pelatihan amil zakat dan nazhir wakaf, serta pengembangan kurikulum zakat dan wakaf di perguruan tinggi. Pemerintah dapat mengimbau kepada perguruan tinggi untuk membuka program studi Zakat dan Wakaf guna menciptakan SDM yang mumpuni di bidang zakat (Susilowati & Setyorini, 2018).

Keempat, perlu adanya strategi komunikasi publik yang komprehensif untuk meningkatkan literasi zakat dan wakaf di masyarakat. Urgensi komunikasi publik lembaga amil zakat yang telah diberikan izin resmi oleh pemerintah untuk menghimpun zakat sangat penting (Fitria & Lubis, 2022). Demikian pula dengan wakaf, edukasi wakaf uang bagi penyuluh agama Islam merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi wakaf di masyarakat (Mubarok et al., 2023).

Kelima, perlu adanya strategi digitalisasi yang komprehensif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf. Transformasi pengelolaan ZISWAF juga tengah diupayakan, antara lain melalui penguatan regulasi dan tata kelola, penguatan SDM dan riset, peningkatan awareness dan literasi, inovasi produk, digitalisasi dan platform sharing, serta optimalisasi penyaluran dana sosial syariah (Mukharom et al., 2024).

6. Kesimpulan

Pembentukan ekosistem pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi merupakan strategi komprehensif yang mencakup penguatan interkoneksi antarsektoral, konsolidasi kelembagaan, gerakan bersama berbagai pemangku kepentingan, dan pengembangan skema komplementer zakat dan wakaf. Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi zakat dan wakaf dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan jaminan sosial.

Output strategis dari implementasi strategi ini mencakup tersusunnya Masterplan Zakat dan Wakaf yang mengakomodasi instansi di luar lingkup ekonomi syariah, pembentukan International Islamic Inclusive Financial Services Board (IIIFSB), terbentuknya Kementerian Zakat dan Wakaf dalam jangka panjang, dan terbentuknya skema zakat dan wakaf yang bersifat komplementer. Keberhasilan implementasi strategi ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah, ulama, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya (Hafizd, 2021).

Dalam konteks yang lebih luas, pembentukan ekosistem pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam yang komprehensif di Indonesia. Ruang lingkup ekonomi Islam mencakup aspek yang lebih luas mulai dari konsumsi, produksi, distribusi, hingga pengelolaan zakat dan harta wakaf (Yulitasari, 2024). Dengan demikian, ekosistem pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan sistem ekonomi Islam yang komprehensif di Indonesia.

Daftar Pustaka

Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). Percepatan pertumbuhan perbankan syariah melalui implementasi tata kelola syariah. Law and Justice, 2(2), 124–134. https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3417

Alamudi, I. A. (2023). Konfigurasi politik hukum nasional terhadap karakteristik dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. JISYAKU, 2(1), 1–13. https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i1.6360

Alfian, A. M., Pujiyono, A., & Alfian, A. (2022). Analisis model Indeks Zakat Nasional untuk menilai kinerja zakat (studi kasus BAZNAS Kabupaten Solok Sumatera Barat Tahun 2020). JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 7(1), 44–62. https://doi.org/10.30736/jesa.v7i1.232

Anshori, A. G. (2008). Sejarah perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia dan implikasinya bagi praktik perbankan nasional. La_Riba, 2(2), 159–172. https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art1

Aristoni, A. (2018). Problematika peran perbankan dalam regulasi kelembagaan pengelolaan zakat. Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, 5(1), 99. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3512

Asra, A., & Savitri, A. (2023). Optimization of productive waqf for improving community economic welfare. Jurnal Akuntansi Muhammadiyah, 13(2), 35–45. https://doi.org/10.37598/jam.v13i2.1895

Athief, F. H. N., Rizki, D., & Pratwindya, A. (2022). Performa Bank Wakaf Mikro selama 2017–2021: Sebuah studi literatur sistematis (systematic literature review). Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 9(2), 204–221. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i2.6727

Fajariah, A. P., Sudana, S., & Rusydiana, A. S. (2020). Wakaf uang untuk optimalisasi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui koperasi syariah di Indonesia. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, 13(1), 1. https://doi.org/10.20473/jmtt.v13i1.14399

Fariana, A. (2017). Urgensi fatwa MUI dalam pembangunan sistem hukum ekonomi Islam di Indonesia. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(1), 87. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.1191

Firman, R. N., & Alwi, M. (2020). Laju percepatan perkembangan perbankan syariah melalui penerapan tata kelola syariah. Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business, 1(1), 52–66. https://doi.org/10.55757/tasharruf.v1i1.67

Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). Analisis prioritas solusi permasalahan pengelolaan wakaf produktif (studi kasus Kabupaten Banjarnegara). Al-Muzara'ah, 6(1), 41–59. https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59

Fitria, F., & Lubis, R. H. (2022). Implementasi faktor sosiologis-psikologis dan faktor institusional pada pengelolaan ZISWAF di Indonesia. Al-Tasyree: Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah, 14(01), 55–68. https://doi.org/10.59833/altasyree.v14i01.714

Hafizd, J. Z. (2021). Kedudukan wakaf dalam ekonomi dan strategi pengembangannya. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(1), 108. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854

Haliyah, T., Muhtadi, R., & Premananto, G. C. (2018). Zakat sebagai instrumen fiskal dalam menutupi government expenditure di Indonesia. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, 4(2), 187–216. https://doi.org/10.36420/ju.v4i2.3502

Hasiah, H., & Pidawati, P. (2021). Kerja sama pemerintah desa dan Kampung Zakat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Al-Sulthaniyah, 10(1), 1–12. https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.377

Hatim, A. (2021). Reformasi peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam ekosistem wakaf nasional sebagai jalan menuju reforma agraria. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(9), 804–821. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.124

Huda, M., Noviana, L., & Santoso, L. (2020). Pengembangan tata kelola wakaf berbasis korporasi di Asia Tenggara. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 12(2), 120–139. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.3908

Khair, A. (2019). Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah. El-Mashlahah, 8(1). https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1322

Kuncoro, A. T. (2017). Zakat: Katup pengaman keseimbangan ekonomi umat. Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 1(1), 73. https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2213

Lenap, I. P., Karim, N. K., & Sasanti, E. E. (2023). Implementasi shariah governance berbasis Waqf Core Principles pada Badan Wakaf Indonesia perwakilan Provinsi NTB. Jurnal Aplikasi Akuntansi, 7(2), 205–217. https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.193

Mahmudi, M., & Muhammad, D. W. (2022). Collaborative governance in the Jogja Berwakaf Movement. Justicia Islamica, 19(1), 171–193. https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3759

Mahsun, M., Djalaluddin, A., Asnawi, N., Wahyuni, N., Danila, N., & Ali, M. M. (2022). Green waqf: Sustainable surplus perspective balanced scorecard analysis. Karsa: Journal of Social and Islamic Culture, 30(2), 266–297. https://doi.org/10.19105/karsa.v30i2.8472

Mubarok, A. Z. S., Rakhmat, A. T., Rasyid, A. F., & Saepulmilah, C. (2023). Edukasi wakaf uang bagi penyuluh agama Islam se-Kota Tasikmalaya. Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(5), 252–262. https://doi.org/10.55824/jpm.v2i5.330

Mukharom, M., Nuryanto, A. D., & Ula, K. A. E. (2024). Peran lembaga keuangan sosial syariah di Indonesia menuju transformasi digital. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 4(1), 365–382. https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335

Pandapotan, P., & Soemitra, A. (2022). Studi literatur strategi BMT dalam pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 3(3), 584–598. https://doi.org/10.47467/elmal.v3i3.941

Partono, T. (2023). Analisis yuridis implementasi peran Badan Wakaf Indonesia dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf perspektif kemanusiaan. Veritas, 9(1), 111–127. https://doi.org/10.34005/veritas.v9i1.2131

Pradingga, M. F., Nasirudin, A., Cahyadi, E. A., Alfiansyah, S., Maliki, A., & Mubarok, A. Z. Z. (2024). Menggali potensi ekonomi zakat dan wakaf untuk kesetaraan sosial. Journal of Economics and Business, 2(1), 78–86. https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.475

Rahman, H. (2021). Inovasi pengelolaan zakat di era digital (studi akses digital dalam pengumpulan zakat). Dirosat: Journal of Islamic Studies, 6(2), 53. https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i2.412

Santoso, L., & Huda, M. (2019). Konstruksi model wakaf perusahaan dalam negara hukum Indonesia. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 9(2), 222–249. https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.2.222-249

Setyani, O., Mushafi, M., Ghofur, A., & Rahmadani, P. (2021). Manajemen ZISWAF dunia. Jurnal Manajemen Dakwah, 8(1). https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19928

Siregar, M. E. (2009). Agenda pengembangan perbankan syariah untuk mendukung sistem ekonomi yang sehat di Indonesia: Evaluasi, prospek dan arah kebijakan. Iqtisad, 3(1), 46–66. https://doi.org/10.20885/iqtisad.vol3.iss1.art4

Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). Efektivitas tata kelola dana zakat. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(2). https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9021

Utami, P., Suryanto, T., Ghofur, R. A., & Nasor, M. (2020). Refleksi hukum zakat digital pada BAZNAS dalam rangka peningkatan kesejahteraan mustahik. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 11(1), 53–70. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5608

Vargholy, M. N. (2023). Dinamika hukum kelembagaan Baitul Maal Wat Tamwil dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia. Peradaban Journal of Law and Society, 2(2), 201–217. https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.110

Yulitasari, L. (2024). Paradigma ekonomi Islam dan perkembangan ekonomi umat di Indonesia. Perbanas Journal of Islamic Economics and Business, 4(1), 14. https://doi.org/10.56174/pjieb.v4i1.212

Zamahsyari, M. A. N. (2022). Model inkubasi bisnis UMKM berbasis wakaf uang dengan skema akad musyarakah. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 15(1), 67–82. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss1.163

Zetira, A., & Fatwa, N. (2021). Optimalisasi penghimpunan zakat digital di masa pandemi. Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 8(2). https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.241