00513 - Manajemen Hotel Syariah Modern: Konsep, Implementasi, dan Tantangan

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara komprehensif manajemen hotel syariah modern yang mencakup konsep dasar, karakteristik operasional, mekanisme pengawasan syariah, tantangan implementasi, serta prospek pengembangan. Hotel syariah merupakan sistem pengelolaan akomodasi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh, bukan sekadar penambahan label "syariah" pada hotel konvensional. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menganalisis berbagai penelitian dari Indonesia dan Malaysia. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi hotel syariah masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, meliputi keterbatasan regulasi dan standarisasi, rendahnya tingkat sertifikasi halal, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, lemahnya peran Dewan Pengawas Syariah di sektor riil, serta kurangnya pemahaman publik mengenai konsep hotel syariah yang sesungguhnya. Kerangka Maqasid Syariah ditawarkan sebagai panduan komprehensif untuk pengembangan hotel syariah yang holistik. Prospek pengembangan hotel syariah dinilai sangat menjanjikan seiring pertumbuhan industri pariwisata halal global yang terus meningkat. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi, percepatan sertifikasi halal, pengembangan sumber daya manusia, perluasan peran DPS ke sektor riil, serta intensifikasi edukasi publik sebagai langkah strategis dalam mendorong perkembangan hotel syariah yang lebih optimal.

Kata kunci: hotel syariah, pariwisata halal, Maqasid Syariah, sertifikasi halal, Dewan Pengawas Syariah

Abstract

This article comprehensively examines modern sharia hotel management, covering fundamental concepts, operational characteristics, sharia supervisory mechanisms, implementation challenges, and development prospects. A sharia hotel constitutes a comprehensive accommodation management system grounded in Islamic principles across all operational aspects, rather than merely affixing the "sharia" label to a conventional hotel. This study employs a literature review approach by analyzing various studies from Indonesia and Malaysia. The findings reveal that sharia hotel implementation still faces significant challenges, including regulatory and standardization limitations, low halal certification rates, limited competent human resources, the weak role of the Sharia Supervisory Board in the real sector, and insufficient public understanding of the authentic sharia hotel concept. The Maqasid Shariah framework is proposed as a comprehensive guide for holistic sharia hotel development. The development prospects of sharia hotels are considered highly promising in line with the continuous growth of the global halal tourism industry. This article recommends strengthening regulations, accelerating halal certification, developing human resources, extending the role of the Sharia Supervisory Board to the real sector, and intensifying public education as strategic measures to foster more optimal sharia hotel development.

Keywords: sharia hotel, halal tourism, Maqasid Shariah, halal certification, Sharia Supervisory Board

1. Pendahuluan

Perkembangan industri perhotelan berbasis syariah merupakan fenomena yang semakin signifikan dalam lanskap ekonomi Islam global. Hotel syariah hadir sebagai respons terhadap kebutuhan wisatawan Muslim yang menginginkan akomodasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek pelayanan dan pengelolaannya. Dalam konteks yang lebih luas, hotel syariah merupakan bagian integral dari ekosistem pariwisata halal yang terus berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia (Ropik & Kawwami, 2022). Konsep ini tidak sekadar menempatkan label "syariah" pada sebuah hotel konvensional, melainkan mencakup transformasi menyeluruh dalam sistem manajemen, operasional, produk, dan pelayanan yang semuanya harus berlandaskan pada ketentuan hukum Islam (Nufus, 2022).

Urgensi pengembangan hotel syariah semakin menguat seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan Muslim di seluruh dunia yang membutuhkan fasilitas akomodasi yang memenuhi standar kehalalan dan kesyariahan. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian, hotel syariah bukan hanya diperuntukkan bagi tamu Muslim semata, melainkan juga dapat dinikmati oleh tamu non-Muslim yang menghargai nilai-nilai kejujuran, kebersihan, dan etika dalam pelayanan (Basalamah, 2011). Namun demikian, perjalanan menuju pengelolaan hotel syariah yang ideal masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek regulasi, sertifikasi, sumber daya manusia, hingga pemahaman publik yang masih terbatas mengenai konsep hotel syariah yang sesungguhnya (Erwien, 2020).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai aspek manajemen hotel syariah modern, meliputi konsep dasar dan landasan hukum, karakteristik dan standar operasional, peran pengawasan syariah, tantangan implementasi, serta prospek pengembangan ke depan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis bagi para pemangku kepentingan dalam industri perhotelan syariah.

2. Konsep Dasar Hotel Syariah

2.1 Definisi dan Landasan Konseptual

Hotel syariah secara definitif merupakan penginapan yang dalam proses penyelenggaraannya menggunakan prinsip-prinsip syariah dan menjadikan kriteria tersebut sebagai hal mutlak bagi usaha hotel berbasis syariah, yang meliputi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan (Nufus, 2022). Dalam perspektif yang lebih luas, hotel syariah lazimnya ditakrifkan sebagai hotel yang menyediakan semua perkhidmatan yang sesuai dengan prinsip syariah yang dirujuk kepada perintah Allah SWT yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam semua aspek, termasuklah makanan dan minuman serta semua operasi dan pengurusan (Aziz & Saleh, 2019).

Konsep hotel syariah tidak dapat dilepaskan dari kerangka pariwisata halal yang lebih besar. Pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana hukum Islam dijadikan sebagai dasar dalam penyediaan produk dan jasa wisata bagi konsumen Muslim, seperti hotel halal, resort halal, restoran halal, dan perjalanan halal (Ropik & Kawwami, 2022). Definisi ini memandang bahwa lokasi kegiatan tidak terbatas di negara-negara Muslim semata, tetapi juga mencakup produk dan jasa wisata yang dirancang untuk wisatawan Muslim baik di negara Muslim maupun negara non-Muslim (Ropik & Kawwami, 2022).

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, hotel syariah merupakan bagian dari sektor ekonomi syariah yang saat ini mengalami pertumbuhan pesat, bersama dengan wisata syariah atau wisata halal, rumah sakit syariah, dan berbagai produk syariah lainnya (Sulistiyo et al., 2024). Sistem ekonomi syariah yang menjadi landasan operasional hotel syariah memiliki prinsip-prinsip yang membedakannya dari sistem konvensional, terutama dalam hal larangan riba, gharar, dan maysir, serta kewajiban untuk memastikan kehalalan setiap produk dan layanan yang ditawarkan (Sulistiyo et al., 2024).

2.2 Landasan Hukum dan Regulasi

Penyelenggaraan hotel syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang bersumber dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 merupakan rujukan utama yang mengatur pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai hotel syariah (Hidayati et al., 2021). Berdasarkan fatwa tersebut, hotel syariah wajib memenuhi sejumlah ketentuan, antara lain: tidak menyediakan fasilitas berupa hiburan yang mengarah pada maksiat, musyrik, tindak asusila, dan pornografi; wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan; harus mempunyai pedoman tentang prosedur dalam pelayanan hotel untuk menjamin terselenggaranya pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah; makanan dan minuman yang disediakan wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI; serta tidak boleh menyediakan fasilitas yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah (Winedar et al., 2023).

Di tingkat daerah, beberapa provinsi telah mengeluarkan regulasi khusus yang mengatur industri wisata halal, termasuk akomodasi hotel syariah. Sebagai contoh, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 mengatur industri wisata halal yang meliputi akomodasi, biro perjalanan, restoran, dan solus per aqua (SPA), di mana pengelolaan industri wisata halal tersebut harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fahham, 2017). Namun demikian, regulasi ini masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan sanksi yang hanya bersifat administratif dan tidak diiringi dengan sanksi yang lebih substantif dan edukatif (Ropik & Kawwami, 2022).

Di Malaysia, standar hotel patuh syariah diatur melalui berbagai instrumen regulasi, termasuk Malaysian Standard (MS) yang dikeluarkan oleh Jabatan Standard Malaysia. Standar ini merangkumi kriteria umum yang meliputi enam aspek tanggungjawab, yaitu pihak pengurusan, pekerja, sistem pengurusan servis mesra Muslim, latihan, dokumentasi dan penyimpanan, serta komunikasi. Selain itu, terdapat kriteria khusus untuk premis penginapan yang terbahagi kepada lima aspek utama, yaitu bilik, makanan dan minuman, surau awam, tandas awam, dan kemudahan rekreasi, serta kriteria perundangan yang mensyaratkan semua produk dan servis mematuhi undang-undang di Malaysia (Puat & Yahaya, 2021).

3. Karakteristik dan Standar Operasional Hotel Syariah

3.1 Ciri-Ciri Utama Hotel Syariah

Hotel syariah memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari hotel konvensional. Antara ciri-ciri penting hotel patuh syariah selain daripada menyediakan makanan dan minuman yang halal ialah pihak pengurusan perlulah menyediakan arah kiblat, sejadah, dan Al-Quran dalam setiap kamar (Aziz & Saleh, 2019). Selain itu, hotel syariah juga menerapkan pemisahan antara kamar tamu laki-laki dan perempuan yang belum menikah, serta memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan berdasarkan prinsip syariah (Aziz & Saleh, 2019).

Perbedaan utama antara hotel patuh syariah dan hotel konvensional terletak pada keberadaan panel penasihat pematuhan syariah. Hotel patuh syariah telah melantik panel penasihat pematuhan syariah untuk menjalankan dan mengawal semua aktiviti dan prinsip syariah dalam pengurusan hotel, sementara hotel konvensional tidak memiliki panel penasihat pematuhan syariah (Aziz & Saleh, 2019). Keberadaan panel atau dewan pengawas syariah ini merupakan elemen krusial yang memastikan seluruh operasional hotel senantiasa sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam konteks implementasi di lapangan, penelitian terhadap Hotel Grand Darussalam Syariah Medan menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah mencakup empat dimensi utama: Prinsip Tauhid yang diwujudkan melalui tersedianya masjid dan fasilitas ibadah lainnya; Prinsip Keadilan yang diwujudkan melalui penyediaan kamar khusus pria dan khusus wanita; Prinsip Kehendak Bebas yang memberikan ruang bagi setiap pengunjung untuk memberikan masukan dan saran; serta Prinsip Tanggung Jawab yang mengharuskan seluruh karyawan hotel bertanggung jawab atas kenyamanan dan keamanan tamu (Safira & Hutagalung, 2023).

3.2 Standar Penarafan Hotel Mesra Muslim

Perkembangan standar penarafan hotel mesra Muslim telah melalui berbagai tahapan. Pada peringkat permulaan kewujudan standard bagi hotel patuh syariah, Rosenberg dan Choufany (2009) menyenaraikan kriteria minimum yang perlu ada bagi sesebuah hotel patuh syariah, dan pada ketika itu tidak ada satu pun peraturan bertulis atau pengelasan hotel patuh syariah yang wujud (Puat & Yahaya, 2021). Seiring berjalannya waktu, berbagai upaya telah dijalankan dalam membina standard hotel patuh syariah atau mesra Muslim secara formal (Puat & Yahaya, 2021).

Namun demikian, kajian mendalam terhadap standar penarafan yang ada menunjukkan bahwa standar tersebut masih tidak mencapai sasaran syariah dalam memenuhi keperluan pelancong Muslim. Keselamatan nyawa dan harta tidak menjadi unsur yang penting dalam penilaian mereka, padahal hal ini tidak selari dengan fungsi hotel sebagai tempat perlindungan (Puat & Yahaya, 2021). Tuntutan Maqasid Syariah perlu dipatuhi sepenuhnya dalam menjadikan penarafan hotel mesra Muslim bersifat holistik (Puat & Yahaya, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa standar yang ada masih perlu disempurnakan agar benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam secara komprehensif.

3.3 Sistem Manajemen Kualitas Berbasis Syariah

Penerapan sistem manajemen kualitas berbasis syariah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan hotel syariah modern. Malaysia merupakan negara pertama yang memperkenalkan sistem pengurusan kualiti (SPK) berasaskan piawaian Syariah, yang dikenal dengan MS 1900 (Mohamed et al., 2022). Sistem ini berbeda dengan sistem pengurusan kualiti Barat yang lain, karena tidak hanya menekankan aspek kualitas produk atau layanan secara eksternal, tetapi juga menekankan dampaknya pada aspek internal atau elemen manusia secara holistik (Mohamed et al., 2022).

Implementasi sistem pengurusan kualiti yang mematuhi Syariah telah dilaksanakan di berbagai sektor di Malaysia, merangkumi sektor perkhidmatan, pendidikan, penjagaan kesihatan, perkilangan, institusi pentadbiran Islam, dan institusi zakat (Mohamed et al., 2022). Dalam konteks perhotelan, penerapan sistem ini dapat menjadi kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan seluruh aspek operasional hotel sesuai dengan prinsip syariah. Kajian menunjukkan bahwa nilai kerjasama (r² = .817 dan p = .000) berpengaruh signifikan terhadap implementasi sistem pengurusan kualiti yang mematuhi Syariah (Mohamed et al., 2022), yang mengindikasikan pentingnya budaya organisasi yang kooperatif dalam pengelolaan hotel syariah.

4. Manajemen Operasional Hotel Syariah

4.1 Manajemen Produk dan Layanan

Manajemen produk dan layanan dalam hotel syariah mencakup berbagai dimensi yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Dalam aspek makanan dan minuman, hotel syariah wajib memastikan bahwa semua produk yang disajikan telah mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang (Winedar et al., 2023). Prinsip syariah menegaskan bahwa makanan yang tersedia di tempat destinasi harus bersertifikasi halal (Djakfar & Isnaliana, 2021), dan hal ini berlaku pula untuk seluruh produk makanan dan minuman yang disajikan di restoran hotel syariah.

Mekanisme sewa-menyewa jasa dalam hotel syariah juga harus memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan hukum Islam. Penelitian terhadap Seven Dream Syariah Hotel Jember menunjukkan bahwa dalam transaksi layanan hotel syariah, keberadaan 'aqidain (mu'jir dan musta'jir) yang telah balig, objek transaksi yang jelas, serta transparansi dalam penetapan harga merupakan elemen-elemen penting yang harus dipenuhi (Nufus, 2022). Apabila pihak hotel tidak memberikan informasi yang lengkap mengenai sistem tarif sewa, maka akad tersebut dapat menjadi tidak sah (Nufus, 2022).

Selain itu, hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan (Solikah & Hanifuddin, 2022). Hal ini mencakup penggunaan sistem perbankan syariah untuk seluruh transaksi keuangan hotel, mulai dari pembayaran tamu hingga pengelolaan keuangan internal hotel. Kewajiban ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa seluruh rantai nilai dalam operasional hotel syariah bebas dari unsur riba dan praktik keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

4.2 Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu pilar utama dalam pengelolaan hotel syariah yang efektif. Nilai-nilai Islam dalam pengurusan modal intelek di sektor perhotelan mencakup tiga dimensi utama: modal insan, modal struktur, dan modal hubungan (Nilai Islam Dalam Pengurusan Modal Intelek Di Sektor Perhotelan, 2021). Kajian terhadap 80 pengurus hotel di Malaysia menunjukkan bahwa modal insan, modal struktur, dan modal hubungan secara signifikan dan positif mempengaruhi modal intelek hotel (Nilai Islam Dalam Pengurusan Modal Intelek Di Sektor Perhotelan, 2021). Nilai-nilai seperti pengetahuan, jujur, orientasi halal, dan elak pembaziran memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan modal intelek (Nilai Islam Dalam Pengurusan Modal Intelek Di Sektor Perhotelan, 2021).

Sistem pengurusan Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat, dan sistem ini dapat ditakrifkan sebagai satu sistem untuk mengurus kehidupan manusia dengan falsafah dan prinsip-prinsip Islam yang lengkap (Nilai Islam Dalam Pengurusan Modal Intelek Di Sektor Perhotelan, 2021). Dalam konteks hotel syariah, hal ini berarti bahwa pengelolaan sumber daya manusia tidak hanya berorientasi pada produktivitas dan efisiensi semata, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak karyawan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam praktiknya, hotel syariah mewajibkan kepada seluruh karyawan untuk berbusana yang sesuai dengan ajaran syariah, dengan memakai seragam yang menunjukkan nilai kesopanan, dan seluruh karyawati diharuskan memakai jilbab yang menutupi dada, serta kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas (Mursyidah, 2023). Standar penampilan dan perilaku karyawan ini merupakan cerminan dari nilai-nilai Islam yang menjadi landasan operasional hotel syariah.

Adalah dicadangkan agar semua pengusaha hotel yang menawarkan perkhidmatan mesra Muslim memahami dan mendalami nilai-nilai Islam dalam aspek pengurusan (Nilai Islam Dalam Pengurusan Modal Intelek Di Sektor Perhotelan, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada pemahaman nilai-nilai Islam merupakan investasi penting bagi hotel syariah.

4.3 Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan hotel syariah harus sepenuhnya berlandaskan pada prinsip-prinsip keuangan Islam yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Penggunaan jasa lembaga keuangan syariah dalam seluruh transaksi hotel merupakan kewajiban yang tidak dapat dikompromikan (Winedar et al., 2023). Hal ini mencakup penggunaan rekening bank syariah, pembiayaan berbasis akad syariah untuk pengembangan hotel, serta pengelolaan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam konteks yang lebih luas, bank syariah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan usaha wisata halal, termasuk hotel syariah. Bank syariah bertujuan untuk menyalurkan dana kepada para pelaku industri pariwisata halal, sehingga dapat berkembang dan berdaya serta meningkat kesejahteraan ekonominya (Djakfar et al., 2021). Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada pelaku usaha wisata halal juga dapat mempermudah akses perizinan pengurusan labelisasi halal (Djakfar et al., 2021).

Aspek tanggung jawab sosial korporat (TSK) dari sudut filantropi juga merupakan dimensi penting dalam manajemen keuangan hotel syariah. Kajian menunjukkan bahwa konsep TSK dari sudut filantropi kurang diberi penekanan dalam penilaian terhadap Hotel Patuh Syariah (Wong et al., 2023). Sebuah hotel patuh syariah di Malaysia bahkan telah mewakafkan penggunaan surau mereka untuk pelaksanaan salat Jumat yang terbuka bukan sahaja untuk pekerja dan pelanggan hotel, bahkan untuk kegunaan masyarakat setempat (Wong et al., 2023), yang merupakan contoh nyata dari implementasi nilai-nilai filantropi Islam dalam operasional hotel syariah.

5. Peran Pengawasan Syariah dalam Hotel Syariah

5.1 Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan DSN-MUI

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan elemen krusial dalam memastikan kepatuhan syariah dalam operasional hotel syariah. Sinergi DPS dan DSN-MUI sebagai penentu implementasi prinsip-prinsip Islam dalam sektor keuangan sangat mempengaruhi perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia (Hidayati et al., 2021). Namun demikian, dominasi sentuhan DSN-MUI dan DPS selama ini hanya ada dalam sektor keuangan Islam, sementara sektor riil belum diawasi secara ketat oleh DPS (Hidayati et al., 2021).

Kajian terhadap berbagai bisnis perhotelan dan industri wisata di Indonesia menggunakan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 menunjukkan bahwa masih banyak hotel syariah yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan fatwa tersebut. Beberapa temuan menunjukkan bahwa DPS belum masuk dalam struktur organisasi sebagai pengawas syariah compliance, makanan dan minuman hotel belum mendapat sertifikasi halal MUI, dan pelayanan hotel belum memiliki SOP yang dipublikasikan bagi tamu hotel (Hidayati et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan syariah di sektor perhotelan masih perlu diperkuat secara signifikan.

Sektor riil dari industri wisata halal yang berlabel syariah masih tidak memenuhi prinsip kepatuhan syariah yang ditentukan dalam fatwa DSN-MUI (Hidayati et al., 2021). Hal ini menjadi perhatian serius mengingat bahwa peran DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa mengenai produk syariah baru dan pengawasan DPS di sektor riil harus segera dilaksanakan, karena sektor riil dalam industri syariah telah berkembang pesat dan dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah jika tidak disertai dengan panduan dan pengawasan yang optimal (Hidayati et al., 2021).

5.2 Mekanisme Pengawasan Internal

Mekanisme pengawasan internal dalam hotel syariah mencakup berbagai aspek yang harus dikelola secara sistematis. Dalam konteks yang lebih luas, sistem pertahanan pematuhan syariah dalam institusi keuangan Islam dapat dijadikan model bagi hotel syariah, yang mencakup proses penyaringan, pengawasan, dan tata kelola pematuhan syariah (Yusof et al., 2019). Penerapan mekanisme pengawasan yang serupa dalam hotel syariah akan memastikan bahwa seluruh aspek operasional senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan instrumen penting dalam pengawasan internal hotel syariah. SOP adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan, yang berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir (Daud & Sari, 2019). Namun demikian, penelitian di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa belum ada standar operasional secara spesifik yang berorientasi pada standar syariah, atau dengan kata lain SOP yang secara universal mengadopsi sistem syariah (Daud & Sari, 2019). Kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan SOP yang komprehensif dan berbasis syariah untuk hotel-hotel yang mengklaim diri sebagai hotel syariah.

6. Tantangan Implementasi Hotel Syariah

6.1 Tantangan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan salah satu tantangan utama dalam pengembangan hotel syariah. Sampai dengan tahun 2016, terdapat lebih dari 300 hotel dan restoran yang tidak melakukan proses pengurusan sertifikasi halal (Ropik & Kawwami, 2022). Rendahnya pengurusan sertifikasi halal sangat terkait dengan diksi sanksi yang hanya bersifat administratif, bukan diiringi dengan sejumlah sanksi yang lebih substantif dan edukatif (Ropik & Kawwami, 2022).

Tantangan sertifikasi halal ini juga dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor wisata halal. Banyaknya UMKM dan produk yang dihasilkan tidak dilengkapi dengan sistem jaminan produk halal, sehingga dikhawatirkan berdampak pada lemahnya persaingan pasar, terutama produk makanan dan minuman yang diproduksi (Djakfar & Isnaliana, 2021). Dalam konteks hotel syariah, hal ini berarti bahwa tidak hanya hotel itu sendiri yang perlu mendapatkan sertifikasi halal, tetapi juga seluruh pemasok produk makanan dan minuman yang digunakan oleh hotel tersebut.

Percepatan sertifikasi halal untuk hotel dan restoran merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan wisata halal (Fahham, 2017). Selain itu, sinergi antarpemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat bahwa wisata halal membutuhkan dukungan dari seperangkat legislasi yang dapat mensinergikan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses sertifikasi halal (Fahham, 2017).

6.2 Tantangan Pemahaman Publik dan Pasar

Salah satu tantangan signifikan dalam pengembangan hotel syariah adalah masih terbatasnya pemahaman publik mengenai konsep hotel syariah yang sesungguhnya. Penggunaan label syariah dalam bisnis hotel merupakan sesuatu yang masih rancu dan asing di masyarakat Indonesia (Basalamah, 2011). Hingga kini, hanya beberapa hotel syariah saja yang berani memproklamasikan konsep spiritualnya kepada publik (Basalamah, 2011).

Banyak pengusaha hotel syariah yang masih rancu terhadap legalitas penetapan syariah yang harus dimiliki sebagai acuan (Basalamah, 2011). Walaupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan standarisasi label syariah kepada bisnis perhotelan, namun bentuk dan tahapan pengurusan format syariah ini masih belum jelas adanya (Basalamah, 2011). Kondisi ini menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku bisnis hotel syariah, yang pada akhirnya berdampak pada inkonsistensi dalam implementasi prinsip-prinsip syariah.

Dari sisi konsumen, mayoritas responden dalam kajian di Malaysia mengetahui tentang ciri-ciri hotel patuh syariah dan menerima prinsip-prinsip hotel patuh syariah (Aziz & Saleh, 2019). Namun demikian, pelancong hanya tahu bahwa hotel patuh syariah ialah hotel yang menyajikan makanan dan minuman halal, sementara mereka kurang sedar bahawa hotel patuh syariah sebenarnya mengutamakan pengurusan keseluruhan hotel yang berpandukan prinsip-prinsip syariah (Aziz & Saleh, 2019). Kesenjangan pemahaman ini perlu diatasi melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

6.3 Tantangan Sumber Daya Manusia

Persiapan sumber daya manusia yang kompeten merupakan salah satu tantangan utama dalam pengembangan hotel syariah. Penyiapan sumber daya manusia yang kompeten menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan wisata halal (Fahham, 2017). Karyawan hotel syariah tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi teknis dalam bidang perhotelan, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam setiap aspek pekerjaan mereka.

Nilai-nilai Islam dalam pengurusan modal intelek di sektor perhotelan menunjukkan bahwa nilai seperti pengetahuan, jujur, orientasi halal, dan elak pembaziran memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan modal intelek (Nilai Islam Dalam Pengurusan Modal Intelek Di Sektor Perhotelan, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada nilai-nilai Islam merupakan kunci keberhasilan hotel syariah. Namun demikian, program pelatihan yang komprehensif dan terstruktur untuk karyawan hotel syariah masih belum tersedia secara luas.

6.4 Tantangan Regulasi dan Tata Kelola

Tantangan regulasi merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam pengembangan hotel syariah. Pemerintah Aceh, sebagai contoh, belum melahirkan aturan yang baku sebagai penunjang dalam kelola bisnis perhotelan yang ada, sehingga aturan yang menjadi produk pemerintah belum menjadi standar operasional prosedur yang menyeluruh dan terpadu (Daud & Sari, 2019). Kondisi ini menyebabkan masih banyaknya ditemui berbagai kasus pelanggaran syariah di berbagai perhotelan.

Upaya pemerintah dalam mengontrol pelaksanaan syariah Islam di perhotelan mencakup beberapa strategi, antara lain: melakukan kegiatan sosialisasi syariat Islam di perhotelan atau penginapan; melakukan kerja sama dengan da'i dalam rangka pembinaan; serta melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahtul Hisbah (WH) dalam melakukan pengawasan terhadap perhotelan (Daud & Sari, 2019). Namun demikian, efektivitas strategi-strategi ini masih perlu ditingkatkan mengingat masih banyaknya pelanggaran yang terjadi.

7. Komunikasi Pemasaran Hotel Syariah

7.1 Strategi Pemasaran

Komunikasi pemasaran merupakan aspek penting dalam meningkatkan hunian hotel syariah. Penelitian di Kota Bandung menunjukkan bahwa komunikasi pemasaran terintegrasi dapat meningkatkan hunian hotel syariah, dengan dampak yang signifikan (Erwien, 2020). Tingkat niat kunjungan di resort hotel syariah di Indonesia telah meningkat dari 2017 hingga 2018, meskipun terdapat fenomena fluktuasi hunian kamar hotel, terutama pada tipe syariah, yang terkait dengan minimnya pengetahuan konsumen syariah (Erwien, 2020).

Munculnya hotel-hotel syariah di Indonesia didasarkan pada kebutuhan pasar yang bersumber dari persembahan spiritual Islam (Erwien, 2020). Namun dalam praktiknya, hotel syariah masih belum menawarkan akomodasi yang menarik untuk semua kelompok, dan hotel-hotel syariah masih asing di telinga masyarakat Indonesia (Erwien, 2020). Tantangan mengemas hotel syariah menjadi pekerjaan rumah bagi semua pemangku kepentingan terkait.

Meskipun di Indonesia jumlah hotel syariah yang telah menerima pengajuan MUI sebagai hotel syariah masih sangat kecil, jumlah hotel berdasarkan prinsip syariah tumbuh lambat (Erwien, 2020). Sebagian besar pelaku bisnis hotel syariah telah menerapkan prinsip-prinsip spiritual Islam dalam manajemen dan operasi bisnisnya, meskipun mereka tidak memiliki sertifikat sebagai hotel syariah dari MUI (Erwien, 2020). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dengan standar formal yang ditetapkan.

7.2 Penarafan dan Daya Saing

Penarafan hotel merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing hotel syariah di pasar. Untuk meningkatkan pendapatan hasil hotel dengan kunjungan lebih ramai pelancong, pihak hotel perlu menambahbaik penarafan yang mereka dapatkan, karena penarafan sangat membantu hotel untuk bersaing dalam pasaran (Puat & Yahaya, 2021). Namun demikian, keperluan pelancong Muslim ketika menginap di hotel sepatutnya dipelihara berlandaskan tuntutan Maqasid Syariah (Puat & Yahaya, 2021).

Dalam konteks Malaysia, sejumlah 724 buah hotel telah berjaya memperoleh sijil halal JAKIM, namun daripada jumlah tersebut hanya beberapa buah hotel sahaja yang boleh diklasifikasikan sebagai Hotel Patuh Syariah (HPS) (Wong et al., 2023). Sesebuah hotel akan dikategorikan sebagai patuh syariah sekiranya memenuhi keperluan syariah dari sudut pengurusan operasi, perkhidmatan, penyediaan makanan halal, aliran wang tunai, dan juga kemudahan infrastruktur (Wong et al., 2023).

8. Inovasi dan Teknologi dalam Hotel Syariah Modern

8.1 Digitalisasi Layanan Hotel Syariah

Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi hotel syariah untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Transformasi teknologi elektronik dalam berbagai institusi yang berlandaskan syariah telah memberikan dampak yang besar kepada keefisienan pengurusan. Dalam konteks hotel syariah, digitalisasi dapat mencakup sistem pemesanan daring, manajemen tamu berbasis digital, serta sistem pembayaran yang terintegrasi dengan platform keuangan syariah.

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan hotel syariah juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas operasional. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan manajemen hotel untuk memantau seluruh aspek operasional secara real-time, termasuk kepatuhan terhadap standar syariah yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam Islam, yang menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan (Yusoff & Mokhtar, 2021).

8.2 Inovasi Produk dan Layanan

Inovasi dalam produk dan layanan hotel syariah merupakan kunci untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim yang semakin beragam. Hotel syariah modern tidak hanya menawarkan fasilitas dasar seperti makanan halal dan fasilitas ibadah, tetapi juga mengembangkan berbagai layanan inovatif yang mencerminkan nilai-nilai Islam secara komprehensif. Sebagai contoh, beberapa hotel patuh syariah di Malaysia telah mengembangkan program tanggung jawab sosial korporat yang berlandaskan nilai-nilai filantropi Islam, seperti mewakafkan penggunaan surau untuk pelaksanaan salat Jumat yang terbuka bagi masyarakat umum (Wong et al., 2023).

Inovasi dalam sistem pembiayaan juga merupakan aspek penting dalam pengembangan hotel syariah. Penggunaan instrumen keuangan syariah seperti wakaf produktif dapat menjadi alternatif pembiayaan yang menarik bagi pengembangan hotel syariah. Sebagai contoh, Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) di Bogor telah mengembangkan Hotel Adiroso sebagai salah satu aset bisnis produktif yang pelayanannya menurut prinsip syariah (Mursyidah, 2023). Hotel ini menerapkan sistem pelayanan syariah yang komprehensif, termasuk tata tertib bagi pengunjung, standar busana karyawan yang sesuai syariah, serta pengajuan sertifikat kepada DSN-MUI untuk mendapatkan legalisasi sebagai hotel berbasis syariah (Mursyidah, 2023).

9. Maqasid Syariah sebagai Kerangka Manajemen Hotel Syariah

9.1 Penerapan Maqasid Syariah dalam Operasional Hotel

Maqasid Syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama (ad-din), jiwa (al-nafs), akal (al-aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal), merupakan kerangka konseptual yang komprehensif untuk mengevaluasi dan mengembangkan manajemen hotel syariah. Tuntutan Maqasid Syariah perlu dipatuhi sepenuhnya dalam menjadikan penarafan hotel mesra Muslim bersifat holistik (Puat & Yahaya, 2021). Hal ini berarti bahwa setiap aspek operasional hotel syariah harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana ia berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan syariah tersebut.

Dalam konteks perlindungan jiwa dan harta, keselamatan nyawa dan harta tamu hotel merupakan aspek yang seharusnya menjadi unsur penting dalam penilaian hotel patuh syariah, sesuai dengan fungsi hotel sebagai tempat perlindungan (Puat & Yahaya, 2021). Namun demikian, kajian menunjukkan bahwa aspek ini masih belum mendapat perhatian yang memadai dalam standar penarafan hotel mesra Muslim yang ada saat ini (Puat & Yahaya, 2021).

Konsep Hospital Mesra Ibadah (HMI) yang telah dilaksanakan di Malaysia dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan hotel syariah yang lebih holistik. Maqasid al-Syariah dijadikan sebagai panduan utama dalam tata kelola institusi, dan penerapannya telah terbukti berhasil dalam membangun sistem pengurusan yang efisien dan berjaya di pelbagai peringkat jabatan dan unit (Mas'ud et al., 2021). Model serupa dapat diadaptasi untuk hotel syariah, dengan menjadikan Maqasid Syariah sebagai panduan utama dalam setiap aspek pengelolaan hotel.

9.2 Keadilan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial

Prinsip keadilan sosial merupakan salah satu nilai inti dalam ekonomi syariah yang harus tercermin dalam operasional hotel syariah. Kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi umat merupakan solusi dari permasalahan-permasalahan dari sistem sosial Islami yang melahirkan sistem ekonomi syariah (Sulistiyo et al., 2024). Dalam konteks hotel syariah, hal ini berarti bahwa hotel tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitarnya.

Tanggung jawab sosial korporat (TSK) dari sudut filantropi merupakan dimensi penting yang perlu diintegrasikan dalam manajemen hotel syariah. Kajian menunjukkan bahwa konsep TSK dari sudut filantropi tidak diberi perhatian yang sewajarnya dalam pengurusan dan operasi Hotel Patuh Syariah (Wong et al., 2023). Diharapkan kajian ini dapat membantu pengusaha hotel untuk menerapkan konsep TSK dari sudut filantropi dalam operasi Hotel Patuh Syariah (Wong et al., 2023), sehingga hotel syariah dapat menjadi agen perubahan sosial yang positif dalam masyarakat.

10. Studi Kasus: Implementasi Hotel Syariah di Berbagai Konteks

10.1 Hotel Syariah di Indonesia

Perkembangan hotel syariah di Indonesia telah melalui berbagai fase yang menarik. Salah satu contoh pelopor adalah Hotel Sofyan Group yang telah berjalan sejak 1998 dan berhasil melakukan transformasi dari hotel konvensional menjadi hotel syariah pada tahun 2003 (Basalamah, 2011). Transformasi ini menjadi bukti bahwa konversi dari hotel konvensional ke hotel syariah adalah sesuatu yang dapat dilakukan, meskipun membutuhkan komitmen yang kuat dari manajemen dan seluruh pemangku kepentingan.

Hingga 2010, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencatat bahwa hanya 2 (dua) hotel yang secara syariah resmi, yaitu Hotel Sofyan Group dan Hotel Tuara Natama di Padang Sidempuan, Sumatera Utara (Erwien, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun banyak hotel yang mengklaim diri sebagai hotel syariah, hanya sedikit yang benar-benar memiliki sertifikasi resmi dari MUI. Hal ini bisa jadi karena informasi mengenai standarisasi pembentukan hotel syariah itu sendiri masih belum tercermin jelas di mata publik, terutama untuk pelaku bisnis perhotelan (Erwien, 2020).

Penelitian terhadap Latansa Homestay di Banyuwangi menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dapat dilakukan bahkan tanpa label syariah pada nama tempat. Homestay ini menerapkan prinsip-prinsip syariah, antara lain dengan mewajibkan tamu untuk menyerahkan identitas diri, dan bagi tamu yang membawa pasangan lawan jenis harus menunjukkan buku nikah atau data penguat bahwa sudah memiliki ikatan suami istri atau keluarga (Winedar et al., 2023). Makanan dan minuman yang disediakan juga halal karena tempat yang bersih, tidak mengandung babi, alkohol, dan pengelola memasak sendiri (Winedar et al., 2023).

10.2 Hotel Syariah di Malaysia

Di Malaysia, perkembangan hotel patuh syariah telah lebih terstruktur dengan adanya berbagai standar dan regulasi yang mendukung. Di Malaysia, penglibatan industri hotel dalam menyediakan kemudahan dan kriteria selari dengan nilai-nilai Islam secara tidak langsung telah lama wujud (Wong et al., 2023). Antara kriteria Hotel Patuh Syariah (HPS) ialah hotel perlu menyediakan makanan serta minuman halal di restoran, penanda arah kiblat yang jelas, sejadah, serta naskhah Al-Quran dalam bilik penginapan (Wong et al., 2023).

Kajian terhadap pengetahuan, penerimaan, dan kekangan pelancong terhadap perkhidmatan hotel patuh syariah di Malaysia menunjukkan bahwa mayoritas dari 306 responden mengetahui tentang ciri-ciri hotel patuh syariah dan menerima prinsip-prinsip hotel patuh syariah (Aziz & Saleh, 2019). Lebih menarik lagi, mayoritas dari responden tidak bersetuju bahawa pemisahan bilik antara pelancong lelaki dan perempuan adalah kekangan untuk mendapatkan perkhidmatan dalam hotel patuh syariah (Aziz & Saleh, 2019). Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat Malaysia secara umum memiliki penerimaan yang positif terhadap konsep hotel patuh syariah.

11. Prospek dan Rekomendasi Pengembangan Hotel Syariah

11.1 Prospek Pengembangan

Prospek pengembangan hotel syariah sangat menjanjikan, seiring dengan pertumbuhan industri pariwisata halal global yang terus meningkat. Sektor ekonomi syariah yang saat ini mengalami pertumbuhan pesat meliputi wisata syariah atau wisata halal, rumah sakit syariah, hotel syariah, dan produk-produk syariah (Sulistiyo et al., 2024). Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya jumlah wisatawan Muslim di seluruh dunia yang membutuhkan fasilitas akomodasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Beberapa hotel yang telah berjalan berusaha merubah sistem konvensional mereka dan menjadikan bisnis mereka menjadi hotel syariah (Basalamah, 2011). Tren ini menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku bisnis perhotelan yang menyadari potensi pasar hotel syariah dan berupaya untuk memanfaatkannya. Namun demikian, sampai kini keberadaan hotel syariah masih didominasi oleh hotel berkelas melati dan hotel dengan tingkatan tidak lebih dari tingkat bintang tiga saja (Basalamah, 2011), yang menunjukkan masih besarnya ruang untuk pengembangan hotel syariah di segmen bintang yang lebih tinggi.

11.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mendorong pengembangan hotel syariah yang lebih baik.

Pertama, penguatan regulasi dan standarisasi. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif dan standar operasional prosedur yang jelas bagi hotel syariah, termasuk mekanisme sanksi yang lebih efektif bagi hotel yang tidak memenuhi standar syariah yang ditetapkan (Ropik & Kawwami, 2022). Standar penarafan hotel mesra Muslim juga perlu disempurnakan agar benar-benar mencerminkan tuntutan Maqasid Syariah secara holistik (Puat & Yahaya, 2021).

Kedua, percepatan sertifikasi halal. Pemerintah perlu mempercepat proses sertifikasi halal bagi hotel dan restoran, serta memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal (Fahham, 2017). Hal ini mencakup penyederhanaan prosedur sertifikasi, pengurangan biaya, dan peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi halal.

Ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada nilai-nilai Islam dan kompetensi teknis perhotelan perlu dikembangkan secara sistematis (Fahham, 2017). Nilai-nilai Islam dalam pengurusan modal intelek di sektor perhotelan, seperti pengetahuan, jujur, orientasi halal, dan elak pembaziran, perlu diintegrasikan dalam kurikulum pelatihan karyawan hotel syariah (Nilai Islam Dalam Pengurusan Modal Intelek Di Sektor Perhotelan, 2021).

Keempat, penguatan peran DPS di sektor riil. Peran DPS perlu diperluas ke sektor riil, termasuk industri perhotelan syariah, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan dalam operasional hotel (Hidayati et al., 2021). Hal ini membutuhkan pengembangan kapasitas DPS dan penyusunan panduan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab DPS dalam mengawasi hotel syariah.

Kelima, edukasi dan sosialisasi publik. Program edukasi dan sosialisasi yang intensif perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep hotel syariah yang sesungguhnya (Aziz & Saleh, 2019). Hal ini mencakup sosialisasi kepada pelaku bisnis hotel, wisatawan, dan masyarakat umum mengenai manfaat dan nilai-nilai yang ditawarkan oleh hotel syariah.

12. Kesimpulan

Manajemen hotel syariah modern merupakan bidang yang kompleks dan multidimensional, yang mencakup aspek-aspek teologis, manajerial, regulatoris, dan sosial yang saling berkaitan. Hotel syariah bukan sekadar hotel yang menyediakan makanan halal dan fasilitas ibadah, melainkan sebuah sistem pengelolaan yang komprehensif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek operasionalnya (Nufus, 2022). Konsep ini mencakup manajemen produk dan layanan yang halal, manajemen sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam, manajemen keuangan yang bebas dari riba, serta pengawasan syariah yang efektif (Hidayati et al., 2021).

Implementasi hotel syariah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan regulasi dan standarisasi, rendahnya tingkat sertifikasi halal, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, hingga kurangnya pemahaman publik mengenai konsep hotel syariah (Basalamah, 2011; Erwien, 2020; Fahham, 2017). Namun demikian, prospek pengembangan hotel syariah sangat menjanjikan, seiring dengan pertumbuhan industri pariwisata halal global dan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya akomodasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Sulistiyo et al., 2024).

Kerangka Maqasid Syariah menawarkan panduan yang komprehensif untuk pengembangan hotel syariah yang holistik, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis dan regulatoris, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan syariah yang lebih luas, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Puat & Yahaya, 2021). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara menyeluruh dalam setiap aspek manajemen, hotel syariah dapat menjadi model bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan peradaban Islam secara keseluruhan.

Daftar Referensi

Aziz, M. A., & Saleh, M. S. M. (2019). Tinjauan tentang pengetahuan, penerimaan dan kekangan pelancong terhadap perkhidmatan hotel patuh syariah di Malaysia. Jurnal Komunikasi Borneo (JKOB), 1–15. https://doi.org/10.51200/jkob.vi.2192

Basalamah, A. (2011). Hadirnya kemasan syariah dalam bisnis perhotelan di tanah air. Binus Business Review, 2(2), 763. https://doi.org/10.21512/bbr.v2i2.1222

Daud, M. K., & Sari, N. T. (2019). Peran pemerintah Aceh dalam mengontrol perhotelan terkait pelaksanaan syariah Islam (Kajian implementasi syariah Islam pada usaha perhotelan di Kota Banda Aceh). Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 8(2), 286. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i2.5859

Djakfar, I., & Isnaliana, I. (2021). Model pendampingan pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi UMKM dalam mendukung Banda Aceh menjadi kota wisata halal. Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(1), 80–88. https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742

Djakfar, I., Isnaliana, I., & Putri, Y. K. (2021). Peran Bank Syariah Mandiri dalam mengembangkan wisata halal. El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 9(1), 77–93. https://doi.org/10.18860/ed.v9i1.11193

Erwien, E. (2020). Peran komunikasi pemasaran menuju peningkatan hunian hotel syariah di Kota Bandung. Economics Professional in Action (E-Profit), 2(01), 48–53. https://doi.org/10.37278/eprofit.v2i01.244

Fahham, A. M. (2017). Tantangan pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 8(1), 65–79. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i1.1258

Hidayati, N. K., Setyowati, R., & Zakiyah, N. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam pengembangan industri wisata halal Indonesia. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(3), 688. https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.7585

Mas'ud, I., Awang, M. Z., Ramli, N. A. A., & Shafi, S. B. M. (2021). Konsep hospital mesra ibadah: Tadbir urus berasaskan Maqasid al-Syariah dan peranan zakat. Azka International Journal of Zakat & Social Finance, 71–90. https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no2.31

Mohamed, H. A.-B., Jalal, B., Ahmad, A., Basir, S. A., Mohamad, M. H., Ghani, S. A., & Saudi, N. S. M. (2022). A collaborative approach to the Shariah-compliant quality management system in higher education institutions (HEIs). Journal of Contemporary Islamic Studies, 8(3). https://doi.org/10.24191/jcis.v8i3.19

Mursyidah, A. (2023). Strategi pengembangan wakaf produktif dalam sektor pendidikan: Studi kasus di Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Bogor Jawa Barat. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(3), 3718–3732. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5459

Nilai Islam dalam pengurusan modal intelek di sektor perhotelan. (2021). JEM. https://doi.org/10.17576/jem-2021-5502-1

Nufus, H. (2022). Bisnis penginapan berbasis syariah perspektif hukum ekonomi Islam. Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 6(2), 118–131. https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i2.438

Puat, A. A. A., & Yahaya, M. Z. (2021). Standard penarafan hotel mesra Muslim berdasarkan Maqasid Syariah: Satu sorotan. Journal of Contemporary Islamic Law, 1(2). https://doi.org/10.26475/jcil.2021.6.2.08

Ropik, A., & Kawwami, A. M. (2022). Analisis wacana "pariwisata Muslim friendly" dalam perspektif politik ekonomi Islam. JDP: Jurnal Dinamika Pemerintahan, 5(1), 1–17. https://doi.org/10.36341/jdp.v5i1.1943

Safira, R. D., & Hutagalung, M. A. K. (2023). Analisis implementasi prinsip-prinsip syariah pada Hotel Grand Darussalam Syariah Medan. Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, 1(2), 66–79. https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i2.176

Solikah, K. A., & Hanifuddin, I. (2022). Pengelolaan penginapan "Family Ngebel" dalam perspektif etika bisnis Islam. Journal of Economics, Law and Humanities, 1(1), 94–108. https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.533

Sulistiyo, B., Rasyid, F. A., & Saleh, C. (2024). Relevansi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam membangun keadilan sosial melalui distribusi ekonomi yang adil. Ahkam, 3(1), 38–48. https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2478

Winedar, I. M., Mahmudah, M., & Rahmatullah, L. (2023). Analisis implementasi prinsip syariah pada Latansa Homestay Kalipuro Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Rechtenstudent, 3(3), 360–371. https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.181

Wong, M. S. M. A., Harun, N. H., Moidin, S., & Mamat, N. (2023). Mengadaptasi tanggungjawab sosial korporat dari sudut filantropi oleh hotel patuh syariah di Malaysia: Satu kerangka konsep. Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance, 5(1), 1–13. https://doi.org/10.24191/jipsf/v4n12022_1-13

Yusof, M. F. M., Romli, N., Khalid, M. M., Bhari, A., & Yaakob, M. A. Z. (2019). Fungsi dan tanggungjawab kakitangan bukan syariah dalam pengurusan risiko syariah: Kajian terhadap praktis syarikat takaful di Malaysia. UMRAN – Journal of Islamic and Civilizational Studies, 6(2), 51–66. https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2.300

Yusoff, A. S. B., & Mokhtar, R. B. (2021). Keperluan pematuhan indeks al-Maqasid Syariah bagi institusi zakat di Malaysia. Azka International Journal of Zakat & Social Finance, 105–122. https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no2.33