00506 - Halal Value Chain: Sebuah Tinjauan Komprehensif

Abstract

The halal value chain is a concept that is increasingly gaining global attention from academics, industry players, and policymakers. This article presents a comprehensive review of halal value chain literature, covering conceptual foundations, main components, certification systems, traceability, technology, risk management, sustainability, governance, implementation challenges, and future directions. The halal value chain refers to the entire series of value-adding activities for halal products—from raw material procurement, production, packaging, storage, and distribution, to delivery to end consumers—while maintaining halal integrity at every stage. The urgency of halal value chain development continues to grow alongside the significant growth of the global Muslim population and increasing demand from non-Muslim consumers who recognize halal products as synonymous with quality, safety, and cleanliness. Several key findings emerge from this review: first, halal value chain is not merely a religious obligation but also a sustainable and competitive business strategy; second, halal traceability is a critical component linking all elements in the halal value chain; third, technologies such as blockchain, IoT, RFID, and AI offer promising solutions for enhancing transparency and halal integrity; fourth, fragmentation of global halal standards remains a major challenge requiring harmonization; and fifth, the government plays a crucial role in creating an ecosystem that supports halal value chain development. This review also identifies research gaps and future research directions, particularly in halal procurement, halal clusters, non-food industries, and countries outside Malaysia.

Keywords: halal value chain, halal supply chain management, halal certification, halal traceability, blockchain, sustainability, Indonesia

Abstrak

Halal value chain merupakan konsep yang semakin mendapat perhatian global dari kalangan akademisi, pelaku industri, maupun pembuat kebijakan. Artikel ini menyajikan tinjauan komprehensif terhadap literatur halal value chain, mencakup fondasi konseptual, komponen utama, sistem sertifikasi, keterlacakan, teknologi, manajemen risiko, keberlanjutan, tata kelola, tantangan implementasi, serta arah penelitian masa depan. Halal value chain merujuk pada keseluruhan rangkaian aktivitas yang menciptakan nilai tambah pada produk halal—mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi, hingga produk sampai ke tangan konsumen akhir—dengan tetap mempertahankan integritas halal di setiap tahapannya. Urgensi pengembangan halal value chain terus meningkat seiring pertumbuhan populasi Muslim global yang signifikan dan meningkatnya permintaan dari konsumen non-Muslim yang menyadari bahwa produk halal identik dengan kualitas, keamanan, dan kebersihan. Beberapa temuan utama dari tinjauan ini adalah: pertama, halal value chain bukan sekadar kewajiban religius, melainkan juga strategi bisnis yang berkelanjutan dan kompetitif; kedua, keterlacakan halal merupakan komponen kritis yang menghubungkan semua elemen dalam halal value chain; ketiga, teknologi seperti blockchain, IoT, RFID, dan AI menawarkan solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan transparansi dan integritas halal; keempat, fragmentasi standar halal global merupakan tantangan utama yang memerlukan harmonisasi; dan kelima, peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan halal value chain. Tinjauan ini juga mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan arah penelitian masa depan, khususnya pada topik halal procurement, halal clusters, industri non-pangan, dan negara-negara di luar Malaysia.

Kata Kunci: halal value chain, manajemen rantai pasok halal, sertifikasi halal, keterlacakan halal, blockchain, keberlanjutan, Indonesia

1. Pendahuluan: Konsep dan Urgensi Halal Value Chain

Halal value chain merupakan konsep yang semakin mendapat perhatian global, baik dari kalangan akademisi, pelaku industri, maupun pembuat kebijakan. Konsep ini merujuk pada keseluruhan rangkaian aktivitas yang menciptakan nilai tambah pada produk halal, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, distribusi, hingga produk sampai ke tangan konsumen akhir, dengan tetap mempertahankan integritas halal di setiap tahapannya (Andespa et al., 2024; Dashti et al., 2024; Tieman et al., 2012). Berbeda dengan rantai nilai konvensional, halal value chain mengintegrasikan persyaratan syariah Islam ke dalam setiap aspek manajemen rantai pasok, sehingga semua proses harus bersifat halal dan thayyib (baik, bersih, dan menyehatkan) (Arwani et al., 2022; Haleem et al., 2020; Peristiwo, 2020).

Urgensi halal value chain semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim global yang signifikan. Permintaan terhadap produk halal tidak hanya datang dari konsumen Muslim, tetapi juga dari konsumen non-Muslim yang semakin menyadari bahwa produk halal identik dengan kualitas, keamanan, dan kebersihan yang lebih terjamin (Amer, 2023; Rejeb et al., 2022). Berbagai skandal yang melibatkan pemalsuan produk halal, kontaminasi, dan praktik penipuan dalam rantai pasok halal telah mendorong kebutuhan mendesak akan sistem halal value chain yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat ditelusuri (Ali et al., 2021; Dashti et al., 2024). Dalam konteks ini, halal value chain bukan sekadar kewajiban religius, melainkan juga merupakan strategi bisnis yang berkelanjutan dan kompetitif di pasar global (Bux et al., 2022; Khan et al., 2021).

Perkembangan konsep halal value chain berakar dari manajemen rantai pasok (supply chain management/SCM) konvensional, namun dengan tambahan persyaratan hukum Islam yang berlaku di seluruh rantai (Masruroh, 2020). Penelitian bibliometrik menunjukkan bahwa riset tentang halal supply chain telah mengalami pertumbuhan pesat sejak tahun 2016, dengan dominasi penelitian berbasis pangan dari universitas-universitas Malaysia (Rusydiana et al., 2023). Namun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian pada topik-topik seperti halal procurement, halal clusters, dan halal value chain itu sendiri, serta pada industri non-pangan dan negara-negara di luar Malaysia (Rusydiana et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa halal value chain sebagai bidang kajian masih terus berkembang dan memerlukan eksplorasi lebih lanjut.

2. Fondasi Konseptual: Halal dan Thayyib dalam Rantai Nilai

2.1 Prinsip Halal-Thayyib sebagai Landasan

Konsep halal-thayyib merupakan fondasi utama dari seluruh aktivitas dalam halal value chain. Istilah halal merujuk pada sesuatu yang diizinkan oleh hukum Islam, sementara thayyib menekankan aspek kualitas, keamanan, dan kesehatan produk yang dikonsumsi (Arwani et al., 2022; Othman et al., 2016). Dalam konteks rantai nilai, kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan; sebuah produk tidak hanya harus halal secara hukum, tetapi juga harus baik, bersih, bergizi, dan tidak membahayakan kesehatan (Haleem et al., 2020; Salamon, 2021). Analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengonfirmasi bahwa istilah halal-thayyib digunakan untuk menjelaskan ketentuan hukum mengenai makanan, dengan implikasi pada jenis dan sumber makanan, proses produksi, serta inovasi produk yang memerlukan kriteria halal dari perspektif kesehatan (Arwani et al., 2022).

Konsep thayyib juga mengharuskan semua pemangku kepentingan dalam halal supply chain management (HSCM) untuk terlibat dalam praktik bisnis yang etis, perdagangan yang adil, pemeliharaan hewan yang manusiawi, keberlanjutan, dan nilai-nilai tanggung jawab sosial perusahaan (Haleem et al., 2020). Produk halal mengikuti standar kualitas yang lebih ketat dibandingkan produk lain dalam kategori yang sama, yang memainkan peran signifikan dalam meningkatnya permintaan produk halal di semua segmen konsumen (Haleem et al., 2020). Dengan demikian, halal value chain tidak hanya tentang kepatuhan religius, tetapi juga tentang penciptaan nilai yang lebih luas bagi masyarakat.

2.2 Definisi dan Ruang Lingkup Halal Supply Chain Management

Halal supply chain management (HSCM) didefinisikan sebagai pendekatan berorientasi proses untuk mengelola aliran material, informasi, dan modal melalui koordinasi strategis dan kolaborasi pemangku kepentingan, guna menciptakan nilai untuk meningkatkan kinerja rantai pasok, sedemikian rupa sehingga halal dan thayyib diperluas dari farm to fork (S. Khan et al., 2019; Rohmah et al., 2019). Definisi ini menekankan bahwa HSCM bukan hanya tentang kepatuhan pada titik-titik tertentu dalam rantai pasok, melainkan tentang memastikan integritas halal secara menyeluruh dari hulu ke hilir (Peristiwo, 2019; Tieman et al., 2012).

Halal supply chain berbeda dari rantai pasok konvensional dalam hal aliran material, informasi, dan modal, sedemikian rupa sehingga halal dan thayyib diperluas hingga titik konsumsi (Jaafar et al., 2021). Perbedaan mendasar ini memerlukan kebijakan halal yang spesifik dan parameter desain khusus untuk tujuan rantai pasok, kontrol logistik, struktur jaringan rantai pasok, proses bisnis rantai pasok, sumber daya rantai pasok, dan metrik kinerja rantai pasok (Tieman et al., 2012). Kompleksitas ini menjadikan manajemen halal supply chain sebagai tugas yang sangat menantang, namun juga membuka peluang besar untuk peningkatan kinerja melalui koordinasi yang lebih baik di seluruh rantai (Peristiwo, 2019).

3. Komponen Utama Halal Value Chain

3.1 Pengadaan dan Manajemen Pemasok (Halal Procurement)

Pengadaan halal merupakan salah satu komponen kritis dalam halal value chain. Halal procurement menargetkan pengadaan barang-barang bersertifikat halal, tetapi juga menangani kurangnya rantai pasok yang etis dan berkelanjutan dalam pendekatan konvensional, terutama transparansi (Shari et al., 2022). Karena pengadaan sumber halal, produksi, dan manajemen rantai pasok sangat bergantung pada pembelian halal, memastikan ketangguhan fungsi pengadaan adalah hal yang krusial (Shari et al., 2022).

Kepercayaan pemasok merupakan elemen penting dalam proses rantai pasok halal, karena membantu memastikan bahwa makanan bersifat halalan-thoyyiban (Shari et al., 2021). Kredibilitas pemasok sangat terkait erat dengan efektivitas bisnis secara keseluruhan (Shari et al., 2021). Dalam konteks ini, sertifikasi halal pada tingkat pemasok menjadi sangat penting, karena kepatuhan terhadap praktik sertifikasi halal seringkali hanya diterapkan pada tahap awal penunjukan pemasok, sementara sertifikasi yang diterbitkan per produksi meningkatkan ancaman risiko terhadap integritas halal karena visibilitas rantai pasok yang panjang tidak dapat ditentukan (Ali et al., 2014).

Tantangan dalam pengadaan bahan baku halal juga mencakup kesulitan dalam memenuhi kriteria sertifikasi halal untuk bahan baku impor atau yang diperoleh dari pemasok asing, yang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kepatuhan bahan-bahan tersebut terhadap standar halal (Andespa et al., 2024). Fluktuasi harga dan ketersediaan bahan baku halal dapat mengganggu rantai pasok dan proses produksi, berpotensi mengompromikan kualitas dan keamanan produk halal melalui substitusi bahan atau pengadaan dari pemasok yang kurang dapat diandalkan (Andespa et al., 2024).

3.2 Produksi dan Pemrosesan Halal

Tahap produksi dan pemrosesan merupakan inti dari halal value chain, di mana integritas halal harus dijaga secara ketat. Setiap implementasi produksi halal harus selalu dicatat dan dapat ditelusuri, serta bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi halal harus memiliki status kehalalannya yang jelas (Rohmah et al., 2019). Pemisahan yang ketat antara produk halal dan non-halal sangat penting untuk mematuhi standar halal; dengan menerapkan langkah-langkah segregasi yang ketat dalam gudang penyimpanan dan sepanjang proses distribusi, pemilik usaha dapat memastikan bahwa produk haram tidak mengontaminasi produk halal (Andespa et al., 2024).

Pendekatan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) telah banyak diterapkan dalam rantai pasok pangan halal sebagai cara sistematis untuk menganalisis potensi bahaya, mengidentifikasi titik kontrol kritis, dan memutuskan mana yang kritis bagi keamanan pangan (Tieman et al., 2012). Namun demikian, tidak semua aspek HACCP berkorelasi sempurna dengan standar halal, yang menunjukkan perlunya pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi yang mengakui persyaratan unik dari sertifikasi halal dan keamanan pangan (Wahyuni et al., 2024). Standar-standar seperti GMP (Good Manufacturing Practices), HACCP, ISO, dan sistem manajemen keamanan pangan (FSMS) membantu perusahaan mempertahankan standar keamanan pangan tertinggi (Bachtiar et al., 2024).

Titik kritis halal (Halal Critical Points/HCP) dalam seluruh rantai pasok perlu diidentifikasi dengan kontrol dan verifikasi yang konstan (SARIYAH, 2023). Komitmen manajemen puncak sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan halal, yang membentuk fondasi organisasi rantai pasok (Andespa et al., 2024; Nawangsari & Sutawijaya, 2019). Implementasi Halal Assurance System (HAS) dalam perusahaan akan lebih efektif jika didukung sepenuhnya oleh manajemen puncak, yang harus menyatakan komitmen halal mereka secara tertulis dalam kebijakan halal perusahaan (Rohmah et al., 2019).

3.3 Pengemasan dan Pelabelan Halal

Pengemasan dan pelabelan yang tepat merupakan komponen penting dalam halal value chain yang sering kali diabaikan. Kelangkaan bahan kemasan halal bersertifikat menghadirkan tantangan dalam memastikan bahwa proses pengemasan selaras dengan standar halal, sehingga mempertahankan standar kualitas dan keamanan produk halal (Andespa et al., 2024). Kesulitan dalam pelabelan produk halal secara akurat merusak transparansi dan kepercayaan konsumen, berpotensi menyebabkan kebingungan atau ketidakpercayaan (Andespa et al., 2024).

Konsep halal built-in menekankan kepatuhan terhadap persyaratan halal dalam seluruh sistem manajemen dan kontrol, mulai dari formulasi produk, penelitian dan pengembangan (R&D), pembelian bahan baku, proses manufaktur dan peralatan, pengemasan, dan pelabelan hingga produk akhir didistribusikan kepada konsumen (Y. Othman et al., 2022). Logo halal dan sertifikasi menyampaikan kualitas produk yang sesuai tidak hanya dengan hukum diet dan nilai-nilai agama, tetapi juga dengan persyaratan legislatif suatu negara (Sayogo, 2018). Konsumen yang semakin sadar akan status halal suatu produk menganggap kehadiran label halal sebagai tanda makanan yang higienis, aman, dan sehat (Ikawati et al., 2024).

3.4 Penyimpanan dan Pergudangan Halal

Penyimpanan dan pergudangan halal merupakan aspek logistik yang kritis dalam halal value chain. Kepatuhan ketat terhadap praktik penyimpanan yang tepat, implementasi sistem keterlacakan, dan kepatuhan terhadap standar transportasi merupakan langkah-langkah penting untuk mencegah kontaminasi atau gangguan, sehingga mempertahankan kualitas produk hingga konsumsi (Andespa et al., 2024). Karakteristik produk (curah versus satuan, suhu ruang versus rantai dingin) dan persyaratan pasar (negara Muslim atau non-Muslim) menentukan kerentanan rantai pasok terhadap kontaminasi halal (Tieman et al., 2012).

Dalam konteks pergudangan halal, diperlukan komite halal yang bertanggung jawab untuk mematuhi manajemen dan praktik sesuai dengan standar halal (Nawangsari & Sutawijaya, 2019). Standar Malaysia MS 2400 mencakup kegiatan logistik domestik utama, khususnya transportasi halal, pergudangan, dan ritel (Aziz et al., 2024). Implementasi langkah-langkah segregasi yang ketat dalam gudang penyimpanan sangat penting untuk memastikan bahwa produk haram tidak mengontaminasi produk halal (Andespa et al., 2024).

3.5 Transportasi dan Distribusi Halal

Transportasi dan distribusi merupakan tahap dalam halal value chain yang rentan terhadap risiko kontaminasi dan pelanggaran integritas halal. Layanan logistik halal didefinisikan sebagai proses perencanaan, implementasi, dan pengelolaan aliran dan penyimpanan bahan baku bersertifikat halal, barang setengah jadi halal, atau barang jadi halal dari sumber ke titik permintaan secara efisien dan terpadu, memastikan kepatuhan penuh terhadap standar logistik halal yang diakui sepanjang proses (Aziz et al., 2024). Sistem logistik halal yang mapan dan terdokumentasi dengan baik harus mampu mencegah kontaminasi, dan langkah-langkah korektif proaktif perlu didefinisikan untuk mengurangi atau setidaknya meminimalkan risiko kontaminasi produk halal (Peristiwo, 2019).

Risiko operasional terhadap kualitas, keamanan, dan status halal produk pangan telah dikutip, termasuk risiko kontaminasi produk pangan halal akibat kurangnya prosedur pemantauan selama distribusi dan penanganan (Ismail & Othman, 2022). Pentingnya kolaborasi dalam menghubungkan dan membangun jaringan di antara pemain halal dengan pelabuhan sambil mencegah risiko kontaminasi silang dalam penanganan halal sangat ditekankan (Aziz et al., 2024). Pengembangan pelabuhan ramah halal di Malaysia merupakan contoh inovasi dalam memastikan rantai pasok halal yang lengkap dan menghubungkan proses halal sebagai bagian dari keberlanjutan (Aziz et al., 2024; Jaafar et al., 2021).

4. Sertifikasi Halal: Pilar Kepercayaan dalam Value Chain

4.1 Peran dan Fungsi Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan pilar utama dalam halal value chain yang berfungsi sebagai jaminan kepercayaan bagi konsumen dan pemangku kepentingan. Sertifikasi halal terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja operasional, finansial, dan pemasaran perusahaan (Amer, 2023). Sertifikasi halal dan praktik halal memberikan hasil positif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan (Shari et al., 2021). Logo halal sangat penting dalam keputusan pembelian konsumen, baik bagi Muslim maupun non-Muslim (Talib et al., 2015).

Sertifikasi halal berfungsi sebagai alat pemasaran baru yang digunakan pemasar untuk membedakan produk dan layanan mereka dalam lingkungan yang kompetitif (A. H. Aziz & Moniruzzaman, 2022). Penerapan sertifikat halal pada pembelian membangun kemitraan yang kuat dengan pemasok, mengadopsi berbagai strategi untuk melindungi kelangsungan pasokan, dan memengaruhi proses pengadaan (A. H. Aziz & Moniruzzaman, 2022). Bagi penyedia layanan logistik yang ingin memasuki bisnis logistik halal, mendapatkan sertifikasi halal adalah langkah pertama (Talib et al., 2015).

Namun demikian, meskipun sertifikasi halal sangat penting dalam keberhasilan rantai pasok halal secara total, isu-isu seperti sertifikasi palsu, penipuan, kedaluwarsa, atau tidak sah merupakan hambatan yang perlu diatasi (Talib et al., 2015). Terdapat bukti produk halal yang ditemukan mengandung bahan haram, dan bahan non-halal seperti daging babi memiliki logo halal pada kemasannya (Talib et al., 2015). Korupsi di antara otoritas sertifikasi, ditambah dengan proses sertifikasi yang tidak efisien, memakan waktu, dan mahal, menandakan kegagalan sertifikasi halal (Talib et al., 2015).

4.2 Fragmentasi Standar Halal Global

Salah satu tantangan terbesar dalam halal value chain adalah fragmentasi standar halal di tingkat global. Saat ini, sertifikasi makanan halal di negara-negara Muslim dipengaruhi oleh berbagai entitas publik dan swasta, yang menyebabkan variasi dalam standar dan proses sertifikasi (Dashti et al., 2024). Misalnya, di Kuwait, kotamadya bertanggung jawab untuk memantau dan mensertifikasi makanan halal, sementara di Inggris, organisasi seperti Halal Food Foundation, Halal Monitoring Council, dan Islamic Foundation of Ireland bertanggung jawab untuk mensertifikasi produk makanan halal (Dashti et al., 2024).

Lebih dari seratus badan sertifikasi halal telah berkembang di seluruh dunia, bersama dengan meningkatnya jumlah regulasi dan standar, yang menyebabkan heterogenitas dalam prosedur sertifikasi dan kebingungan dari satu sertifikat ke sertifikat lainnya, serta dari satu negara ke negara lainnya (Bux et al., 2022). Kurangnya standar halal global yang terpadu, serupa dengan skema sertifikasi pangan lainnya seperti organik atau GLOBALG.A.P., disebabkan oleh adanya banyak doktrin Islam yang berbeda yang bervariasi dari satu negara ke negara lain (Abdallah, 2021). Kondisi ini mempersulit perdagangan lintas batas produk halal antara ekonomi multinasional (R et al., 2022).

Berbagai organisasi internasional seperti ISO, NSF, TÜV SÜD, JAKIM (Malaysia), dan CICOT (Thailand) membantu menetapkan dan menegakkan standar pangan halal yang ketat (Bachtiar et al., 2024). SMIIC (Standards and Metrology Institute for Islamic Countries) merupakan salah satu organisasi yang berupaya menyediakan standar halal yang komprehensif dan universal, namun regulasinya belum sepenuhnya diikuti (Hasnan & Kohda, 2023). Upaya harmonisasi standar halal global terus dilakukan, namun kenyataan pencapaian keseragaman masih jauh dari harapan (Fauzi et al., 2024).

4.3 Sertifikasi Halal di Berbagai Negara

Berbagai negara telah mengembangkan sistem sertifikasi halal mereka sendiri dengan karakteristik yang berbeda-beda. Malaysia diakui memiliki standar halal yang tinggi dan diakui secara internasional, dengan JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) sebagai badan sertifikasi halal resmi pemerintah (A. H. Aziz & Moniruzzaman, 2022; SARIYAH, 2023). JAKIM telah mengembangkan sistem keterlacakan di mana detail produk halal dapat dikonfirmasi oleh konsumen (Nor et al., 2016). Standar halal Malaysia juga telah mendapat kepercayaan dari negara-negara di bawah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai standar halal terkemuka di antara negara-negara Muslim (A. H. Aziz & Moniruzzaman, 2022).

Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ditugaskan sebagai penyelenggara jaminan produk halal, sementara MUI tetap menjadi pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa tentang penentuan kehalalan (Anggarkasih & Resma, 2022). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa sertifikasi halal diwajibkan untuk semua produk yang diperdagangkan di Indonesia (Vikaliana et al., 2024). Namun, hingga 2019, hanya 0,11% UKM yang memiliki sertifikat halal, menunjukkan bahwa sertifikasi halal belum dimaksimalkan di Indonesia akibat politik yang tidak terintegrasi dan fasilitas serta infrastruktur yang tidak memadai (Anggarkasih & Resma, 2022).

Bangladesh, sebagai negara Muslim terbesar ketiga di dunia, memiliki potensi besar dalam industri pangan halal, namun masih jauh tertinggal dalam memanfaatkan potensi ini karena beberapa hambatan, termasuk sistem sertifikasi halal yang sangat lemah (A. H. Aziz & Moniruzzaman, 2022). Jepang, sebagai negara non-Muslim, menghadapi tantangan unik dalam sertifikasi halal karena tidak ada badan pemerintah dan sistem persetujuan yang membuat proses sertifikasi menjadi rumit dan mahal, dengan lebih dari 30 badan sertifikasi halal yang beroperasi dengan standar yang bervariasi (Hasnan & Kohda, 2023).

5. Keterlacakan Halal (Halal Traceability): Jantung dari Value Chain

5.1 Konsep dan Pentingnya Keterlacakan Halal

Keterlacakan halal (halal traceability) merupakan komponen kritis dalam halal value chain yang berfungsi sebagai alat komunikasi untuk memastikan bahwa informasi terkait produk pangan halal tersedia selama proses rantai pasok (Vikaliana et al., 2024). Sistem keterlacakan mencakup memastikan bahwa rantai pasok pangan halal dijamin kehalalannya sepanjang proses, serta dapat memantau titik kontrol penuh di mana data komprehensif dapat diperoleh untuk menentukan lokasi kontaminasi jika suatu produk dicurigai terkontaminasi silang dengan bahan non-halal (Vikaliana et al., 2024).

Keterlacakan halal memberikan kemudahan penggunaan yang dirasakan, aspek teknologi, dan aspek organisasi yang bersinergi satu sama lain (Mahsun et al., 2023). Keterlacakan halal juga dapat membantu memahami pentingnya faktor lingkungan bagi industri halal, meningkatkan integritas rantai pasok pangan halal, dan melindungi dari risiko kontaminasi silang (Mahsun et al., 2023). Studi di Australia Barat menemukan bahwa sistem keterlacakan merupakan alat strategis dalam industri pemrosesan pangan halal, dan kegiatan bersama antara perusahaan ditekankan karena dapat meningkatkan nilai dan dampak sistem keterlacakan melebihi apa yang dapat dicapai oleh satu perusahaan saja (Poniman et al., 2015).

Tingkat adopsi sistem keterlacakan halal tertinggi ditemukan di antara produsen dan pengguna akhir, dan faktor lingkungan merupakan kunci dalam sistem keterlacakan halal (Lwesya & Achanta, 2022; Rashid & Bojei, 2019). Studi di Malaysia menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara adopsi sistem keterlacakan halal dan faktor lingkungan industri halal terhadap integritas rantai pasok pangan halal (Rashid & Bojei, 2019). Kontribusi tertinggi dalam memengaruhi faktor lingkungan industri halal adalah faktor ekonomi dan sosio-budaya (Rashid & Bojei, 2019).

5.2 Model dan Kerangka Keterlacakan Halal

Berbagai model dan kerangka keterlacakan halal telah dikembangkan untuk memandu implementasi sistem keterlacakan yang efektif. Sebuah studi mengidentifikasi delapan faktor penting untuk adopsi dan implementasi sistem keterlacakan pangan halal yang efektif, yaitu: konsensus tentang standar pangan halal, dukungan pemerintah, memenuhi permintaan konsumen, memastikan keaslian integritas pangan halal, memanfaatkan kemajuan teknologi, kepatuhan terhadap standar dan sistem sertifikasi halal, mendorong kolaborasi pemangku kepentingan, dan mempromosikan inisiatif penelitian dan pendidikan (Dashti et al., 2024).

Kerangka Halal Food Sustainable Traceability yang diusulkan oleh Bachtiar et al. mencakup empat tahap kunci: peran yang dimainkan oleh otoritas, proses standardisasi, fase implementasi, dan pentingnya kolaborasi (Bachtiar et al., 2024). Penelitian ini mengidentifikasi potensi hambatan dan kesulitan yang mungkin muncul selama berbagai fase kerangka tersebut, termasuk kekhawatiran mengenai otoritas, standardisasi, implementasi, dan kolaborasi (Bachtiar et al., 2024). Strategi untuk mengatasi hambatan ini meliputi berbagi pengetahuan, transparansi, pelaporan berkelanjutan, dan kolaborasi strategis (Bachtiar et al., 2024).

Model keterlacakan pangan halal yang komprehensif juga telah diusulkan yang mencakup pendekatan dari perspektif pencegahan bahaya dalam proses produksi pangan untuk menghindari kemungkinan masalah keamanan pangan (Jasman & Ariffin, 2021). Dengan mematuhi akreditasi halal sepanjang proses Halal Supply Chain Management, produsen akan memitigasi potensi risiko dalam memproduksi makanan dan mendapatkan akreditasi produksi dengan halal (Jasman & Ariffin, 2021).

5.3 Analisis Sentimen terhadap Keterlacakan Halal

Analisis sentimen terhadap literatur akademik tentang keterlacakan halal dari tahun 2004 hingga 2023 menunjukkan bahwa mayoritas literatur memiliki sentimen netral (49,6%), diikuti oleh negatif (26,9%) dan positif (23,5%) (Sari & Rahayu, 2024). Faktor-faktor yang memengaruhi sentimen ini meliputi pemahaman tentang konsep halal, proses sertifikasi, penggunaan teknologi seperti blockchain dan RFID dalam rantai pasok halal, perubahan regulasi, dinamika pasar, serta tingkat kesadaran dan pengetahuan konsumen terkait halal (Sari & Rahayu, 2024). Temuan ini memberikan wawasan penting tentang dinamika yang memengaruhi tata kelola halal dan tantangan yang dihadapi dalam memastikan integritas dan keamanan produk halal (Sari & Rahayu, 2024).

6. Teknologi dalam Halal Value Chain

6.1 Blockchain untuk Keterlacakan dan Transparansi Halal

Teknologi blockchain telah muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan keterlacakan dan transparansi dalam halal value chain. Penerapan blockchain memungkinkan pemain rantai pasok multilevel untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan diyakini sebagai alat bisnis yang efektif untuk meningkatkan kinerja rantai pasok halal dan meningkatkan kualitas produk halal (Ali et al., 2021). Dengan kata lain, memanfaatkan teknologi blockchain dalam industri pangan halal berpotensi untuk merestrukturisasi cara konvensional dalam mengelola keterlacakan pangan halal, mempromosikan kredibilitas dan kepercayaan, serta meningkatkan ekonomi Islam secara keseluruhan (Ali et al., 2021).

Blockchain dapat dicapai melalui digitalisasi sertifikat halal, yang dapat meyakinkan konsumen tentang integritas halal secara penuh (Ali et al., 2021). Integrasi blockchain dan keterlacakan halal dapat menyederhanakan dan mempercepat proses sertifikasi halal, serta mengatasi tantangan visibilitas dan keterlacakan sekaligus memastikan manajemen kualitas dan keamanan pangan (Nashirudin et al., 2024). Analisis maqāṣid al-sharī'ah terhadap sistem keterlacakan halal berbasis blockchain menunjukkan bahwa penerapan keterlacakan halal telah memenuhi elemen-elemen maqāṣid al-sharī'ah seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan (Nashirudin et al., 2024).

Studi di Indonesia menemukan bahwa faktor-faktor paling signifikan yang memengaruhi adopsi blockchain halal adalah tekanan koersif dan strategi halal (Vanany et al., 2024). Sembilan belas variabel diidentifikasi untuk membangun struktur hierarkis yang valid untuk adopsi blockchain halal dalam industri pangan Indonesia, dengan lima variabel signifikan yang dinilai melalui metode best-worst adalah permintaan, regulator, sisi pasokan, keberlanjutan keberadaan perusahaan, dan pelanggan utama (Vanany et al., 2024). Namun, tantangan implementasi blockchain datang dari kelayakan bisnis pemangku kepentingan, efektivitas keterlacakan, dan dampak pada jaminan halal sepanjang rantai pasok (Alamsyah et al., 2022).

6.2 Internet of Things (IoT) dan RFID dalam Halal Value Chain

Selain blockchain, teknologi Internet of Things (IoT) dan Radio Frequency Identification (RFID) juga memainkan peran penting dalam halal value chain. Penggunaan RFID dalam tata kelola halal dapat meningkatkan keterlacakan dan memastikan transparansi dalam rantai pasok (Sari & Rahayu, 2024). Teknologi IoT, tag RFID, dan kode respons cepat (QR) merupakan solusi teknologi yang dapat meningkatkan transparansi seluruh rantai pasok (Ardiantono et al., 2022). Sensor IoT mengawasi suhu, kelembaban, dan faktor-faktor kritis lainnya, memastikan pelestarian kesucian barang-barang halal (Nurhayati, 2023).

Melalui pemanfaatan perangkat IoT, perusahaan dapat secara konsisten mengawasi kondisi dan pengelolaan produk halal, menjamin pemeliharaan dan kebebasan dari kontaminasi sepanjang seluruh rantai pasok (Nurhayati, 2023). Hal ini tidak hanya meningkatkan keandalan sertifikasi halal tetapi juga menumbuhkan kepercayaan konsumen (Nurhayati, 2023). Sistem GPS, GSM, Google Map API, dan teknologi RFID merupakan beberapa mekanisme yang digunakan dalam sistem keterlacakan untuk layanan pengiriman makanan (Samori et al., 2023).

Model bisnis yang layak secara finansial untuk aplikasi RFID pada sistem keterlacakan pangan halal telah diusulkan, yang menunjukkan bahwa RFID memberikan manfaat tidak hanya dalam merespons ketersediaan produk dan kepuasan pelanggan, tetapi juga informasi real-time tentang permintaan (Lathifah & Narulidea, 2017). Adopsi RFID dalam manajemen rantai pasok dapat mengurangi biaya manajemen dan meningkatkan efisiensi aliran produk (Lathifah & Narulidea, 2017).

6.3 Kecerdasan Buatan (AI) dan Teknologi Digital Lainnya

Kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital lainnya semakin banyak diintegrasikan ke dalam halal value chain untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan. Sistem otomatis melakukan referensi silang daftar bahan, memvalidasi sertifikat, dan memitigasi risiko kontaminasi silang (Nurhayati, 2023). Perusahaan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap standar halal melalui pemanfaatan teknologi analisis data berbasis AI (Nurhayati, 2023). Augmented reality, drone, dan autentikasi biometrik meningkatkan keamanan, inspeksi, dan kepatuhan, berkontribusi pada integritas produk halal dengan memastikan transparansi, kualitas, dan kepatuhan terhadap standar halal sepanjang rantai pasok (Voak et al., 2023).

Integrasi antara ERP (Enterprise Resource Planning), blockchain, dan smart contract untuk keterlacakan produk halal menggunakan HAS 23000 telah diusulkan sebagai sistem yang dapat membantu perusahaan mengurangi biaya operasional, sementara kombinasi dengan teknologi blockchain memastikan informasi yang lebih transparan, perlindungan data, dan keamanan sistem (Kusnadi et al., 2023). Penggunaan smart contract memungkinkan keputusan otomatis berdasarkan prosedur HAS 23000 (Kusnadi et al., 2023).

7. Manajemen Risiko dalam Halal Value Chain

7.1 Identifikasi dan Kategorisasi Risiko

Manajemen risiko merupakan komponen esensial dalam halal value chain. Dalam lingkungan yang terglobalisasi, volatilitas pasar membuat manajemen risiko menjadi komponen penting dari rantai pasok (S. Khan et al., 2020). Rantai pasok halal menghadapi berbagai risiko yang terkait dengan kehalalannya, di samping risiko-risiko yang umum dalam rantai pasok konvensional (S. Khan et al., 2020). Sebuah studi mengidentifikasi 72 elemen risiko HSCM melalui tinjauan literatur ilmiah kontemporer, yang kemudian dikategorikan ke dalam 7 dimensi (S. Khan et al., 2020).

Risiko-risiko dalam rantai pasok pangan halal mencakup risiko terkait pasokan, produksi, logistik, outsourcing, dan teknologi informasi (S. Khan et al., 2019, 2020). Risiko terkait pasokan merupakan risiko yang paling menonjol, dengan masalah integritas bahan baku sebagai elemen vital dalam rantai pasok pangan halal (S. Khan et al., 2019). Kegagalan pemasok dalam mengantarkan material yang memenuhi standar halal mengurangi keunggulan ekonomi industri (S. Khan et al., 2019). Risiko integritas halal dalam bahan baku mencakup risiko produksi, risiko bahan baku, risiko keamanan pangan, risiko praktik outsourcing, risiko layanan, dan risiko logistik (Ali et al., 2014).

Studi kasus pada perusahaan kerupuk ikan di Sidoarjo, Jawa Timur, mengidentifikasi 26 aktivitas berisiko dalam rantai pasok kerupuk ikan, terdiri dari 9 risiko dari pemasok, 7 risiko dari proses, dan 10 risiko dari distributor (Wahyuni et al., 2021). Risiko tertinggi terdapat pada proses pengiriman kerupuk dari perusahaan ke distributor (Wahyuni et al., 2021). Strategi mitigasi disiapkan dengan melibatkan pemerintah, pemasok, perusahaan, dan distributor, dengan fokus pada aspek teknologi, sumber daya manusia, dan infrastruktur (Wahyuni et al., 2021).

7.2 Strategi Mitigasi Risiko

Berbagai strategi mitigasi risiko telah dikembangkan untuk mengatasi risiko dalam halal value chain. Implementasi keterlacakan akan membantu membangun kepercayaan konsumen dan memberikan keunggulan kompetitif (S. Khan et al., 2020). Kolaborasi dan transfer pengetahuan harus dikembangkan di antara produsen halal dan berbagai badan sertifikasi halal sehingga teknologi/teknik manajemen terbaru dapat tersedia untuk semua (S. Khan et al., 2020). Pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan HSC harus berpartisipasi dalam HSCM untuk memantau atau mengendalikan bisnis halal, terutama masalah badan sertifikasi halal palsu dan praktik logo palsu melalui regulasi (S. Khan et al., 2020).

Integrasi rantai pasok, baik internal maupun eksternal, dapat meminimalkan risiko integritas halal (Ali et al., 2014). Keunggulan integrasi rantai pasok dalam memitigasi risiko integritas halal juga disorot, termasuk bagaimana informasi tambahan yang diperoleh dari integrasi mengubah perspektif risiko integritas halal (Ali et al., 2014). Sistem keterlacakan berbasis risiko yang mengidentifikasi titik-titik keterlacakan kritis (Critical Traceability Points/CTPs) dalam rantai pasok merupakan pendekatan yang efektif untuk mencegah masalah keamanan pangan dan mendeteksi masalah jika terjadi sepanjang rantai pasok pangan (Aris & Soon, 2014; Handayani et al., 2019).

8. Keberlanjutan dalam Halal Value Chain

8.1 Hubungan antara HSCM dan Kinerja Berkelanjutan

Penelitian menunjukkan bahwa manajemen rantai pasok halal yang efektif berkaitan erat dengan kinerja berkelanjutan perusahaan. Hasil penelitian mengimplikasikan bahwa dari 11 faktor kritis, sembilan faktor dalam manajemen HSC yang efektif secara statistik signifikan, dan dampak dari dua faktor kritis bersifat positif tetapi tidak signifikan secara statistik (M. I. Khan et al., 2021). Dalam model struktural, koefisien jalur dari semua indikator keberhasilan bersifat positif dan signifikan secara statistik (M. I. Khan et al., 2021). Dalam hal koefisien jalur dari ukuran kinerja berkelanjutan HSC, ketiga dimensi—ekonomi, lingkungan, dan sosial—bersifat positif dan signifikan secara statistik (M. I. Khan et al., 2021).

Manajemen HSC yang efektif berhubungan positif dengan kinerja berkelanjutan perusahaan, sehingga membantu manajer membuat organisasi berkelanjutan dalam jangka panjang (M. I. Khan et al., 2021). Penelitian ini mengembangkan paradigma baru dalam penelitian HSCM dan keberlanjutan, dengan mengusulkan halal sebagai sistem kontrol kualitas standar yang berfokus pada konsumsi yang menyeluruh (M. I. Khan et al., 2021). Produk halal mencakup pertanian biologis, perdagangan yang adil, pembiakan hewan yang ramah lingkungan, dan ekonomi lingkungan, mencakup paradigma keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan (Bux et al., 2022).

8.2 Inisiatif Rantai Pasok Halal yang Berkelanjutan

Berbagai inisiatif rantai pasok halal yang berkelanjutan telah diidentifikasi dan diusulkan. Empat inisiatif SSCM (Sustainable Supply Chain Management) normatif yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan pangan bersertifikat halal dalam mencapai SDGs adalah: pengadaan yang bertanggung jawab, pembelian ramah lingkungan, pengemasan berkelanjutan, dan transportasi hijau (Talib & Zulfakar, 2023). Praktik-praktik berkelanjutan seperti proses yang bersih dan higienis, keamanan pangan, ramah lingkungan, dan kesejahteraan hewan dikaitkan dengan prinsip-prinsip halal dan produksi (Talib & Zulfakar, 2023).

Permintaan akan keamanan, kualitas, dan integritas produk halal mendorong organisasi untuk menerapkan praktik halal yang berkelanjutan (Talib & Zulfakar, 2023). Berbagai sektor pangan halal dan manajemen rantai pasok telah mengabaikan dampak lingkungan dan praktik berkelanjutan, menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap aspek keberlanjutan dalam halal value chain (Talib & Zulfakar, 2023). Untuk mencapai kemakmuran ekonomi, perlindungan lingkungan, ekosistem yang berkelanjutan, dan tetap menjadi sektor pangan halal yang kompetitif, anggota rantai pasok harus mempraktikkan pendekatan rantai pasok yang lebih berkelanjutan secara kohesif (Talib & Zulfakar, 2023).

9. Tata Kelola dan Regulasi Halal Value Chain

9.1 Peran Pemerintah dalam Halal Value Chain

Pemerintah memainkan peran krusial dalam pengembangan dan pengelolaan halal value chain. Dukungan pemerintah, perencanaan transportasi, teknologi informasi, manajemen sumber daya manusia, hubungan kolaboratif, sertifikasi halal, dan keterlacakan halal merupakan faktor-faktor keberhasilan kritis (CSF) untuk rantai pasok halal (Talib et al., 2015). Berbagai bentuk dukungan pemerintah mencakup pengenalan sertifikasi dan standar halal untuk produk dan layanan halal, insentif pajak, dukungan finansial, dan panduan (Rashid & Bojei, 2019).

Peran pemerintah yang disarankan dalam logistik halal meliputi regulasi, insentif finansial, perpajakan, infrastruktur, panduan dan dorongan, serta pendidikan dan pasokan tenaga kerja (Ismail et al., 2022). Keterlibatan pemerintah dalam logistik halal, dengan mengembangkan infrastruktur khusus untuk halal guna menghindari kontaminasi silang, akan meningkatkan pertumbuhan industri halal (Haleem et al., 2021). Pemerintah juga dapat mendorong bisnis baru untuk mengadopsi logistik halal agar stabil secara ekonomi (Haleem et al., 2021).

Di Indonesia, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mendukung pengembangan halal value chain, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal untuk semua produk yang diperdagangkan di Indonesia (Karyani et al., 2024; Vikaliana et al., 2024). BPJPH sebagai otoritas halal pemerintah Indonesia merupakan pihak signifikan dalam mendorong adopsi aplikasi blockchain halal (Vanany et al., 2024). Kebijakan rantai nilai halal yang tertuang dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 menerapkan prinsip keterlacakan yang membuat produk pangan halal Indonesia berdaya saing (Masruroh, 2020).

9.2 Tata Kelola Kepatuhan Logistik Halal

Tata kelola kepatuhan logistik halal merupakan aspek penting yang sering kali kurang mendapat perhatian. Saat ini, hanya produsen atau produsen makanan yang diwajibkan mendapatkan sertifikasi halal, bukan setiap perusahaan dalam rantai pasok, sehingga menimbulkan keraguan tentang bagaimana transportasi dan pergerakan produk mematuhi integritas dan regulasi halal (Ismail et al., 2022). Kerangka 3Es untuk Tata Kelola Kepatuhan Logistik Halal telah diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini (Ismail et al., 2022).

Teknologi baru seperti blockchain "diketahui memberikan peluang dalam keterlacakan di seluruh rantai pasok", di mana satu jalur dalam rantai melibatkan dan memengaruhi banyak perusahaan (Ismail et al., 2022). Jika perusahaan cukup besar untuk menyediakan semua layanan dalam rantai pasoknya, keterlacakan dimungkinkan untuk kepatuhan halal (Ismail et al., 2022). Namun, bagi UKM logistik, tantangan dalam memastikan kepatuhan halal masih sangat besar, terutama dalam konteks adopsi teknologi 4IR (Fourth Industrial Revolution) (Ismail et al., 2022).

10. Tantangan dalam Implementasi Halal Value Chain

10.1 Tantangan Teknis dan Operasional

Implementasi halal value chain menghadapi berbagai tantangan teknis dan operasional yang signifikan. Tujuh kriteria esensial untuk implementasi rantai pasok halal di UKM telah diidentifikasi, yaitu: proses, pengemasan, penyimpanan, transportasi, aspek fundamental, kebijakan pendukung, dan teknologi (Ardiantono et al., 2024). Biaya tinggi dalam mengadopsi teknologi blockchain merupakan isu paling krusial, khususnya di UKM (Ardiantono et al., 2024). Investasi dalam teknologi rantai pasok halal, yang menimbulkan biaya tinggi yang ditanggung oleh pengusaha, merupakan beban bagi UKM (Ardiantono et al., 2024).

Ketidakcukupan keseragaman sertifikasi halal, infrastruktur halal yang buruk, dan ketiadaan teknik HSCM yang sesuai merupakan beberapa tantangan yang diidentifikasi (Ardiantono et al., 2024). Produsen menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan manajemen rantai pasok halal dari ujung ke ujung (Ardiantono et al., 2022). Masalah-masalah dalam halal supply chain management terjadi dalam pemrosesan, pengemasan, penyimpanan, transportasi, kebijakan, dan fundamental (Ardiantono et al., 2022).

Dalam konteks UKM di Sumatera Barat, tantangan dalam memenuhi kriteria sertifikasi halal untuk bahan baku impor atau yang diperoleh dari pemasok asing dapat berdampak pada kualitas dan keamanan pangan (Andespa et al., 2024). Inkonsistensi standar pelaporan di antara berbagai entitas yang terlibat dalam rantai pasok menyulitkan untuk memastikan akurasi dan keaslian data yang dilaporkan mengenai kepatuhan halal, kualitas pangan, dan keamanan (Andespa et al., 2024).

10.2 Tantangan Sumber Daya Manusia dan Pengetahuan

Tantangan sumber daya manusia dan pengetahuan merupakan hambatan signifikan dalam implementasi halal value chain. Banyak UKM bertujuan untuk mengimplementasikan konsep logistik halal, tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan dasar dan infrastruktur untuk membantu mereka (Ardiantono et al., 2022). Kurangnya pengetahuan di antara perusahaan pangan merupakan hambatan untuk berhasil mengimplementasikan sertifikasi halal (Nurainun et al., 2023). Pengetahuan MSME mengenai sertifikat halal dengan faktor agama mendorong implementasi konsep halal di Indonesia (Ikawati et al., 2024).

Kompetensi rantai pasok halal mencakup empat dimensi kunci yang berkaitan dengan aspek Jaminan, Sosio-Budaya dan Etika, Teknis dan Operasional, serta Terkait Pasar (Voak et al., 2023). Organisasi dapat menggunakan kerangka ini untuk merancang program pelatihan, menilai kemampuan mereka saat ini, dan secara strategis mengembangkan sumber daya manusia mereka, sehingga memastikan rantai pasok halal dapat membangun ketahanan sambil mengantarkan produk berkualitas tinggi yang terjamin kepada basis konsumen global (Voak et al., 2023). Pelatihan halal untuk karyawan yang menangani produk halal sangat diperlukan (Mahyiddin et al., 2022).

10.3 Tantangan Regulasi dan Kebijakan

Tantangan regulasi dan kebijakan juga merupakan hambatan utama dalam implementasi halal value chain. Hambatan yang paling berbobot tinggi dalam manajemen rantai pasok halal adalah berkurangnya permintaan produk halal, hukum yang tidak tepat untuk mengatur industri halal, dan kurangnya kerangka kebijakan (M. I. Khan et al., 2019). Tidak adanya regulasi khusus yang mengatur logistik halal merupakan tantangan pertama yang dihadapi (Rizki et al., 2023). Tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur logistik halal di Indonesia, dan regulasi yang ada masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Indonesia No. 39 Tahun 2021 tentang pelaksanaan sektor Jaminan Produk Halal (Rizki et al., 2023).

Iklim regulasi terkadang bersifat spesifik regional; oleh karena itu, merupakan tugas badan pengatur untuk memastikan bahwa kebijakan dan aturan mengenai isu-isu halal bersifat stabil dan jangka panjang (Haleem et al., 2021). Kurangnya standar halal global yang terpadu menghambat perdagangan lintas batas produk halal antara ekonomi multinasional (R et al., 2022). Tidak ada persepsi terpadu tentang bagaimana pemerintah dapat terlibat dan berkolaborasi dengan sektor swasta dalam pengembangan ekosistem rantai pasok berbasis digital (R et al., 2022).

11. Halal Value Chain dalam Konteks Indonesia

11.1 Perkembangan dan Potensi

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan halal value chain. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai konsumen pangan halal di dunia (Peristiwo, 2019). Laporan Global Islamic Economy Indicator 2020/2021 menempatkan Indonesia pada peringkat 4 dalam industri pangan halal, sebuah pencapaian signifikan karena sebelumnya Indonesia belum pernah berada di posisi 10 besar (Masruroh, 2020). Industri makanan dan minuman di Indonesia memiliki nilai konsumsi produk halal keseluruhan terbesar di semua industri (Vikaliana et al., 2024).

Penguatan rantai pasok halal dalam industri pangan halal di Indonesia sangat penting mengingat persaingan kebutuhan pangan halal yang lebih tinggi dari luar negeri (Arwani et al., 2022). Pengembangan rantai pasok halal di Indonesia perlu didorong dan diarahkan untuk manajemen rantai pasok yang terintegrasi (Peristiwo, 2020). Blueprint pengembangan rantai pasok halal di Indonesia perlu disiapkan sebagai masterplan pengembangan industri halal di Indonesia (Peristiwo, 2020).

11.2 Tantangan Spesifik Indonesia

Indonesia menghadapi berbagai tantangan spesifik dalam pengembangan halal value chain. Studi kasus pada restoran bakso online di Indonesia menemukan bahwa delapan restoran bakso di area Solo Raya dan Yogyakarta terkontaminasi DNA babi (Ikawati et al., 2024). Hasil penelusuran bahan dan proses, yaitu tahap penggilingan, merupakan titik kritis karena semua sampel seharusnya dibuat dari daging sapi (Ikawati et al., 2024). Kontaminasi dengan DNA babi pada tahap penggilingan terjadi secara tidak sengaja (Ikawati et al., 2024).

Efektivitas sistem keterlacakan halal secara signifikan berkontribusi pada peningkatan ketahanan dan daya saing UKM (Sadiyah & Erawati, 2024). Sertifikasi halal yang dideklarasikan sendiri terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal dan integritasnya (Sadiyah & Erawati, 2024). Penelitian ini menekankan urgensi mengintegrasikan praktik manajemen rantai pasok halal yang efisien, termasuk sistem pelacakan yang andal dan sertifikasi yang kredibel (Sadiyah & Erawati, 2024).

Potensi blockchain dalam ekosistem rantai pasok halal Indonesia masih terkendala oleh sinkronisasi antarlini, sehingga ekosistem blockchain di Indonesia belum sepenuhnya mencapai potensinya (Mahsun et al., 2023). Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan ekosistem blockchain sangat terbuka, termasuk penguatan rantai pasok halal sebagai pemberdayaan teknologi informasi di Indonesia (Mahsun et al., 2023).

12. Halal Value Chain di Luar Sektor Pangan

12.1 Kosmetik Halal

Halal value chain tidak terbatas pada sektor pangan, tetapi juga mencakup industri kosmetik. Pasar global untuk kosmetik halal diproyeksikan berkembang dengan CAGR 9,6% dari 2020 hingga 2025 (Y. Othman et al., 2022). Konsep halal built-in menekankan kepatuhan terhadap persyaratan halal dalam seluruh sistem manajemen dan kontrol, mulai dari formulasi produk, R&D, pembelian bahan baku, proses manufaktur dan peralatan, pengemasan, dan pelabelan hingga produk akhir didistribusikan kepada konsumen (Y. Othman et al., 2022). Mengabaikan persyaratan halal sepanjang rantai pasok dapat mengakibatkan risiko kesehatan dan secara bertahap merusak kepercayaan konsumen terhadap produk bersertifikat halal (Y. Othman et al., 2022).

Standar halal untuk rantai pasok kosmetik mencakup MS 2400-1:2019 (transportasi), MS 2400-2:2019 (pergudangan), dan standar terkait lainnya (Y. Othman et al., 2022). Halal Cosmetics Organization (HCO) memainkan peran penting sebagai mitra rantai pasok dalam rantai nilai produsen halal, dengan fungsi utama untuk menentukan apakah suatu produk halal atau tidak untuk dikonsumsi oleh Muslim dan untuk memastikan kualitas produk yang direpresentasikan sebagai halal (Tajuddin et al., 2022).

12.2 Industri Kulit Halal

Industri kulit juga mulai mempertimbangkan implementasi halal value chain. Studi eksplorasi-deskriptif tentang potensi implementasi manajemen halal dalam bisnis kulit Indonesia menemukan bahwa pengetahuan, kesadaran, dan implementasi persyaratan halal saat ini di antara UKM kulit di Indonesia masih rendah (Nurainun et al., 2023). Dampak sertifikasi halal terhadap kualitas produk merupakan pendorong utama meningkatnya kesadaran produk halal (Nurainun et al., 2023). Halal dapat dilihat sebagai merek untuk kualitas dan keamanan, menarik konsumen Muslim dan non-Muslim untuk membeli produk halal guna mendapatkan manfaat ini (Nurainun et al., 2023).

12.3 Pariwisata Halal dan Layanan Pengiriman Makanan Daring

Halal value chain juga relevan dalam konteks pariwisata halal dan layanan pengiriman makanan daring. Kuliner menarik wisatawan untuk datang ke lokasi tertentu untuk mencoba masakan daerah, dan dalam konteks pariwisata halal, kesadaran pelaku bisnis kuliner dalam memastikan produk mereka berada dalam rantai pasok halal menjadi sangat penting (Mahyiddin et al., 2022). Sertifikasi halal yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan daya tarik pariwisata halal yang berkelanjutan (Mahyiddin et al., 2022).

Peningkatan layanan pengiriman makanan daring (OFDS) merupakan hasil dari meningkatnya permintaan konsumen, dan integritas halal makanan telah dipertanyakan oleh pelanggan terutama pada isu kebersihan dan kualitas (Samori et al., 2023). Sistem keterlacakan halal untuk OFDS mencakup berbagai pihak dan akademisi yang akan menemukan cara untuk memastikan integritas, keamanan, dan kualitas halal (Samori et al., 2023). Mekanisme yang digunakan dalam sistem keterlacakan mencakup GPS, GSM, Google Map API, dan teknologi RFID (Samori et al., 2023).

13. Masa Depan Halal Value Chain: Inovasi dan Arah Penelitian

13.1 Integrasi Teknologi Industri 4.0

Masa depan halal value chain sangat terkait dengan integrasi teknologi Industri 4.0. Teknologi rantai pasok halal dari revolusi industri 4.0 yang dapat menguntungkan operasi logistik halal adalah smart logistics (Peristiwo, 2019). Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa produk halal disimpan dan dipindahkan dengan aman dan efisien (Peristiwo, 2019). Dengan kombinasi teknologi yang tepat, smart logistics dapat meningkatkan keterlacakan halal, perencanaan rute yang efisien, dan konektivitas yang lebih baik, membantu memastikan bahwa pengecer dan konsumen halal yakin akan keamanan dan kualitas produk mereka (Peristiwo, 2019).

Blockchain dapat membantu meningkatkan sistem keterlacakan dengan meningkatkan kecerdasan blockchain dan mengintegrasikannya dengan teknologi lain seperti AI (Nashirudin et al., 2024). Integrasi Society 5.0 dan teknologi Industri 4.0 mampu memastikan integritas dalam rantai pasok pangan, khususnya terkait halal (Fernando et al., 2021). Model yang menghubungkan Society 5.0 dan teknologi Industri 4.0 untuk membantu organisasi mengelola pangan halal dalam rantai pasok dengan integritas sebagai ukurannya telah diusulkan (Fernando et al., 2021).

13.2 Arah Penelitian Masa Depan

Berbagai arah penelitian masa depan telah diidentifikasi untuk pengembangan halal value chain. Area penelitian halal supply chain yang diharapkan berkembang di masa depan meliputi: blockchain halal, manajemen rantai pasok halal, kinerja halal, manajemen risiko halal, dan keberlanjutan dalam rantai pasok halal (Rusydiana et al., 2023). Kesenjangan penelitian yang teridentifikasi mencakup topik-topik seperti halal procurement, halal clusters, dan halal value chain; industri non-pangan; serta negara-negara di luar Malaysia (Rusydiana et al., 2023).

Penelitian masa depan tentang blockchain yang mencakup lebih banyak aspek pangan di bawah satu studi akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan kerangka tersebut (Ali et al., 2021). Studi longitudinal diperlukan untuk menilai efek jangka panjang dari integrasi digital dalam logistik halal (Nurhayati, 2023). Penelitian empiris lebih lanjut diperlukan untuk menguji relevansi CSF dalam rantai pasok halal (Talib et al., 2015).

14. Kesimpulan

Halal value chain merupakan konsep yang komprehensif dan multidimensional yang mencakup seluruh rangkaian aktivitas penciptaan nilai dari hulu ke hilir dengan mempertahankan integritas halal di setiap tahapannya. Dari tinjauan literatur yang komprehensif ini, beberapa kesimpulan utama dapat ditarik.

Pertama, halal value chain bukan sekadar kewajiban religius, melainkan juga merupakan strategi bisnis yang berkelanjutan dan kompetitif yang memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan (Bux et al., 2022; M. I. Khan et al., 2021). Kedua, keterlacakan halal merupakan komponen kritis yang menghubungkan semua elemen dalam halal value chain, dan implementasinya memerlukan kolaborasi semua pihak dalam rantai pasok (Bachtiar et al., 2024; Dashti et al., 2024; Rashid & Bojei, 2019). Ketiga, teknologi seperti blockchain, IoT, RFID, dan AI menawarkan solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan integritas halal value chain (Ali et al., 2021; Nashirudin et al., 2024; Nurhayati, 2023).

Keempat, fragmentasi standar halal global merupakan tantangan utama yang perlu diatasi melalui harmonisasi standar dan kerja sama internasional yang lebih erat (Abdallah, 2021; Bux et al., 2022). Kelima, peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan halal value chain, termasuk melalui regulasi, insentif, infrastruktur, dan pendidikan (Haleem et al., 2021; Talib et al., 2015). Keenam, UKM menghadapi tantangan yang lebih besar dalam implementasi halal value chain dibandingkan perusahaan besar, sehingga memerlukan dukungan khusus (Andespa et al., 2024; Ardiantono et al., 2024).

Ke depan, pengembangan halal value chain yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek teknis, regulasi, sumber daya manusia, dan teknologi, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip halal-thayyib sebagai fondasi utamanya (Arwani et al., 2022; Haleem et al., 2020). Dengan demikian, halal value chain tidak hanya akan memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang terus berkembang, tetapi juga akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif secara global.

Daftar Pustaka

Abdallah, A. E. (2021). Has the Lack of a Unified Halal Standard Led to a Rise in Organised Crime in the Halal Certification Sector? Forensic Sciences, 1(3), 181–193. https://doi.org/10.3390/forensicsci1030016

Alamsyah, A., Hakim, N., & Hendayani, R. (2022). Blockchain-Based Traceability System to Support the Indonesian Halal Supply Chain Ecosystem. Economies, 10(6), 134. https://doi.org/10.3390/economies10060134

Ali, M. H., Chung, L., Kumar, A., Zailani, S., & Tan, K. H. (2021). A sustainable Blockchain framework for the halal food supply chain: Lessons from Malaysia. Technological Forecasting and Social Change, 170, 120870. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120870

Ali, M. H., Tan, K. H., & Pawar, K. S. (2014). Extenuating Food Integrity Risk through Supply Chain Integration: The Case of Halal Food. Industrial Engineering & Management Systems, 13(2), 154–162. https://doi.org/10.7232/iems.2014.13.2.154

Ali, M. H., Tan, K. H., & İsmail, D. (2017). A supply chain integrity framework for halal food. British Food Journal, 119(1), 20–38. https://doi.org/10.1108/bfj-07-2016-0345

Amer, M. (2023). Halal standards' implementation in Palestinian food sector: its drivers and impact on performance. Arab Gulf Journal of Scientific Research, 42(1), 2–29. https://doi.org/10.1108/agjsr-09-2022-0168

Andespa, R., Yurni, Y., Aldiyanto, A., & Efendi, G. (2024). Challenges and Strategies in Halal Supply Chain Management for MSEs in West Sumatra: A Participatory Action Research Study. International Journal of Safety and Security Engineering, 14(3), 907–921. https://doi.org/10.18280/ijsse.140322

Anggarkasih, M. G., & Resma, P. S. (2022). The Importance of Halal Certification for the Processed Food by SMEs to Increase Export Opportunities. E3S Web of Conferences, 348, 00039. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202234800039

Ardiantono, D. S., Ardyansyah, G. D., Sugihartanto, M. F., Mustofa, M. U. A., & Lisdiantini, N. (2024). Mapping the barrier and strategic solutions of halal supply chain implementation in small and medium enterprises. Journal of Islamic Marketing, 15(7), 1673–1705. https://doi.org/10.1108/jima-08-2022-0229

Ardiantono, D. S., Baihaqi, I., Sugihartanto, M. F., Nasution, A. H., Ardyansyah, G. D., & Mustofa, M. U. A. (2022). Literature Analysis of Halal Supply Chain. 202. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.211226.044

Aris, A. I. M., & Soon, J. M. (2014). Investigation of Traceability and Recall Plans of Food Processing Plants and Small and Medium Enterprises in Kelantan, Malaysia. Journal of Food Processing, 2014, 1–10. https://doi.org/10.1155/2014/421648

Arwani, W., Jaelani, A., Firdaus, S., & Hanim, T. F. (2022). Halal-Thayyib, Food Products, and the Halal Industry: A Thematic Analysis on the Verses of the Qur'an. Al-Amwal Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 14(1), 99. https://doi.org/10.24235/amwal.v14i1.10830

Aziz, A. H., & Moniruzzaman. (2022). Challenges in the Development of Halal Certification System in Bangladesh: A Descriptive and Analytical Study based on Malaysian Experience. Halalsphere, 2(1), 20–43. https://doi.org/10.31436/hs.v2i1.38

Aziz, M. L. A., Jaafar, H. S., & Shahidin, M. H. (2024). Development of Halal-Friendly Port: A Link to Sustainable Practice. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 14(1). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i1/19581

Bachtiar, W. F., Masruroh, N. A., Asih, A. M. S., & Sari, D. P. (2024). Halal food sustainable traceability framework for the meat processing industry. Journal of Islamic Marketing, 15(11), 2759–2784. https://doi.org/10.1108/jima-12-2023-0412

Bux, C., Varese, E., Amicarelli, V., & Lombardi, M. (2022). Halal Food Sustainability between Certification and Blockchain: A Review. Sustainability, 14(4), 2152. https://doi.org/10.3390/su14042152

Dashti, L. A. H. F., West, A., & Jackson, L. (2024). Enhancing halal food traceability: a model for rebuilding trust and integrity in Muslim countries. Journal of Islamic Marketing, 15(12), 3382–3408. https://doi.org/10.1108/jima-06-2023-0167

Duan, J., Zhang, C., Gong, Y., Brown, S., & Li, Z. (2020). A Content-Analysis Based Literature Review in Blockchain Adoption within Food Supply Chain. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1784. https://doi.org/10.3390/ijerph17051784

Fauzi, A. H. M., Yahya, H., Yahaya, N., Hassan, M. S., & Yahya, H. N. (2024). The Juxtaposition of Food Safety and Halal Regulations. International Journal of Religion, 5(11), 8138–8146. https://doi.org/10.61707/17ts6z58

Fernando, Y., Saedan, R., Shaharudin, M. S., & Mohamed, A. A. S. (2021). Integrity in Halal Food Supply Chain Towards the Society 5.0. Journal of Governance and Integrity, 4(2), 103–114. https://doi.org/10.15282/jgi.4.2.2021.5948

Fernando, Y., Wahyuni-TD, I. S., Abideen, A. Z., & Mergeresa, F. (2022). Traceability technology, halal logistics brand and logistics performance: religious beliefs and beyond. Journal of Islamic Marketing, 14(4), 1007–1031. https://doi.org/10.1108/jima-06-2020-0183

Haleem, A., Khan, M. I., & Khan, S. (2020). Conceptualising a framework linking halal supply chain management with sustainability: an India centric study. Journal of Islamic Marketing, 12(8), 1535–1552. https://doi.org/10.1108/jima-07-2019-0149

Haleem, A., Khan, M. I., & Khan, S. (2021). Understanding the Adoption of Halal Logistics through Critical Success Factors and Stakeholder Objectives. Logistics, 5(2), 38. https://doi.org/10.3390/logistics5020038

Handayani, D., Haryono, H., & Prihatiningsih, T. (2019). Application of Grey Theory Method for Halal Food Risk Assessment Based on the Traceability System in Food Supply Chain. https://doi.org/10.2991/icoemis-19.2019.57

Hanifasari, D., Masudin, I., Zulfikarijah, F., Rumijati, A., & Restuputri, D. P. (2024). Millennial generation awareness of halal supply chain knowledge toward purchase intention for halal meat products: empirical evidence in Indonesia. Journal of Islamic Marketing, 15(7), 1847–1885. https://doi.org/10.1108/jima-01-2023-0012

Hasnan, N., & Kohda, Y. (2023). Halal Supply Chain: Challenges of Halal Certification in Japan. 132, 764–778. https://doi.org/10.15405/epsbs.2023.11.02.60

Ikawati, R., Erwanto, Y., & Purnomo, B. R. (2024). Are online meatball restaurants in Indonesia committed to their declared Halal label? Veterinary World, 778–784. https://doi.org/10.14202/vetworld.2024.778-784

Ismail, S., & Othman, N. F. (2022). Digital Halal Logistics: The Perspective of Food Delivery Riders. The Asian Journal of Technology Management, 15(2), 113–125. https://doi.org/10.12695/ajtm.2022.15.2.2

Ismail, S., Nazarudin, N., & Muhamad, M. Z. (2022). Governance of Halal Logistics Compliance. Journal of Contemporary Islamic Studies, 8(3). https://doi.org/10.24191/jcis.v8i3.6

Jaafar, H. S., Aziz, M. L. A., Ahmad, M. R., & Faisol, N. (2021). Creating Innovation in Achieving Sustainability: Halal-Friendly Sustainable Port. Sustainability, 13(23), 13339. https://doi.org/10.3390/su132313339

Jasman, N. A. B., & Ariffin, N. H. B. M. (2021). A Proposed of Halal Food Supply Chain Traceability Model. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 10(3). https://doi.org/10.6007/ijarems/v10-i3/11167

Karyani, E., Geraldina, I., Haque, M. G., & Zahir, A. (2024). Intention to adopt a blockchain-based halal certification: Indonesia consumers and regulatory perspective. Journal of Islamic Marketing, 15(7), 1766–1782. https://doi.org/10.1108/jima-03-2023-0069

Khan, M. I., Haleem, A., & Khan, S. (2021). Examining the link between Halal supply chain management and sustainability. International Journal of Productivity and Performance Management, 71(7), 2793–2819. https://doi.org/10.1108/ijppm-07-2019-0354

Khan, M. I., Khan, S., & Haleem, A. (2019). Analysing barriers towards management of Halal supply chain: a BWM approach. Journal of Islamic Marketing, 13(1), 66–80. https://doi.org/10.1108/jima-09-2018-0178

Khan, S., Haleem, A., & Khan, M. I. (2020). Risk management in Halal supply chain: an integrated fuzzy Delphi and DEMATEL approach. Journal of Modelling in Management, 16(1), 172–214. https://doi.org/10.1108/jm2-09-2019-0228

Khan, S., Khan, M. I., Haleem, A., & Jami, A. R. (2019). Prioritising the risks in Halal food supply chain: an MCDM approach. Journal of Islamic Marketing, 13(1), 45–65. https://doi.org/10.1108/jima-10-2018-0206

Kusnadi, A., Arkeman, Y., Syamsu, K., & Wijaya, S. H. (2023). Designing Halal Product Traceability System using UML and Integration of Blockchain with ERP. Register Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi, 9(1), 29–41. https://doi.org/10.26594/register.v9i1.3045

Lathifah, A., & Narulidea, W. (2017). Business Model Financially Viable for a Radio Frequency Identification (RFID) Application to Halal Food System. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(1), 12. https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.3169

Lwesya, F., & Achanta, J. (2022). Mapping research trends on food supply chain: a bibliometric analysis. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, 14(3), 496–518. https://doi.org/10.1108/jadee-08-2022-0175

Mahsun, M., Putra, Y. H. S., Asnawi, N., Djalaluddin, A., & Hasib, N. (2023). Blockchain as a Reinforcement for Traceability of Indonesian Halal Food Information through the Value Chain Analysis Framework. Al-Muqayyad, 6(1), 49–66. https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1031

Mahyiddin, Z., Indani, I., Ulya, Z., & Munanda, Z. (2022). Analysis of Traditional Cuisine Halal Supply Chain to Create Sustainability Halal Tourism Attractions. https://doi.org/10.4108/eai.6-10-2022.2325700

Masruroh, N. (2020). The Competitiveness of Indonesian Halal Food Exports in Global Market Competition Industry. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 25–48. https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.1.3709

Masudin, I., Zuliana, P. E., Utama, D. M., & Restuputri, D. P. (2023). Assessment and risk mitigation on halal meat supply chain using fuzzy best-worst method (BWM) and risk mitigation number (RMN). Journal of Islamic Marketing, 15(3), 842–865. https://doi.org/10.1108/jima-08-2022-0240

Najmi, A., Ahmed, W., & Jahangir, S. (2023). Firm's readiness for halal food standard adoption: assessing the importance of traceability system. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(8), 1451–1473. https://doi.org/10.1108/jiabr-09-2020-0293

Nashirudin, M., Ramadhan, R., & Ulfah, A. K. (2024). Strengthening Maqāṣid al-Sharī'ah Values in Halal Traceability: Evidence and Analysis of Block Chain Based on Halal Supply Chain Applications. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 95–108. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.9883

Nawangsari, L. C., & Sutawijaya, A. H. (2019). Integrity of the Halal Supply Chain Conceptual Framework. International Journal of Managerial Studies and Research, 7(10). https://doi.org/10.20431/2349-0349.0710003

Nor, M. R. M., Latif, K., & Ismail, M. N. (2016). Critical Success Factors of Halal Supply Chain Management from the Perspective of Malaysian Halal Food Manufacturers. Nigerian Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 4(1), 1–23. https://doi.org/10.12816/0031515

Nurainun, T., Talib, H. H. A., Jamaludin, K. R., Yusof, S. M., Putri, N. T., & Lestari, F. (2023). An Exploratory-Descriptive Review of The Potential For Halal Management Implementation in Indonesian Leather Businesses. Journal of Applied Engineering and Technological Science, 4(2), 808–824. https://doi.org/10.37385/jaets.v4i2.1989

Nurhayati, N. (2023). Digital Innovation in Halal Logistics: An Indonesian Case Study. Agripreneur Jurnal Pertanian Agribisnis, 12(2), 23–37. https://doi.org/10.35335/agripreneur.v12i2.4672

Othman, B., Shaarani, S. Md., & Bahron, A. (2016). Evaluation of knowledge, halal quality assurance practices and commitment among food industries in Malaysia. British Food Journal, 118(8), 2033–2052. https://doi.org/10.1108/bfj-12-2015-0496

Othman, Y., Ali, M. N. A., & Shah, H. A. R. (2022). Halal Built-in Approach to Regulation of Halal Cosmetic Products. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(12). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i12/16067

Peristiwo, H. (2019). Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities and Challenges on Halal Supply Chains. Journal of Islamic Studies and Humanities, 4(2), 218–245. https://doi.org/10.21580/jish.42.5228

Peristiwo, H. (2020). Indonesian Food Industry on Halal Supply Chains. Food Scientech Journal, 1(2), 69. https://doi.org/10.33512/fsj.v1i2.6475

Poniman, D., Purchase, S., & Sneddon, J. (2015). Traceability systems in the Western Australia halal food supply chain. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 27(2), 324–348. https://doi.org/10.1108/apjml-05-2014-0082

R, T. N., A, M. I., & Anggoro, Y. (2022). Blockchain Technology Adoption, Benefit and Challenges for Halal Food Traceability. 205. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220107.001

Rashid, N. A., & Bojei, J. (2019). The relationship between halal traceability system adoption and environmental factors on halal food supply chain integrity in Malaysia. Journal of Islamic Marketing, 11(1), 117–142. https://doi.org/10.1108/jima-01-2018-0016

Rejeb, A. (2018). Halal Meat Supply Chain Traceability based on HACCP, Blockchain and Internet of Things. Acta Technica Jaurinensis, 11(4), 218–247. https://doi.org/10.14513/actatechjaur.v11.n4.467

Rejeb, A., Rejeb, K., Zailani, S., & Kayıkçı, Y. (2022). Knowledge diffusion of halal food research: a main path analysis. Journal of Islamic Marketing, 14(7), 1715–1743. https://doi.org/10.1108/jima-07-2021-0229

Rizki, D., Hamzah, Moh., Fakhiroh, Z., & Hendri, D. (2023). Best Practice Halal Integrity Management In The Logistic Chain Scheme: Analysis Of Opportunities And Challenges. Journal of Islamic Economic Laws, 13–29. https://doi.org/10.23917/jisel.v6i1.19867

Rohmah, D., Maharani, S., Kholis, M. N., Taqwa, S., & Setyaningrum, H. (2019). Traceability and Tracking Systems of Halal Food Using Blockchain Technology to Improve Food Industry Competitiveness. https://doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286199

Rusydiana, A. S., Irfany, M. I., As-Salafiyah, A., & Tieman, M. (2023). Halal supply chain: a bibliometric analysis. Journal of Islamic Marketing, 14(12), 3009–3032. https://doi.org/10.1108/jima-01-2022-0009

SARIYAH, S. (2023). Comparison of Halal Product Assurance System Criteria Arrangement in Indonesia and Malaysia. International Journal of Environmental Sustainability and Social Science, 4(2), 417–429. https://doi.org/10.38142/ijesss.v4i2.344

Sadiyah, S., & Erawati, E. (2024). Effectiveness of Halal Traceability and Self-Declared Certification on Indonesian MSMEs Performance. Indonesian Journal of Islamic Economic Law, 1(2), 72–90. https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i2.4816

Salamon, H. (2021). Halalan Tayyiba: An Islamic Perspective on Healthy Food. Revista Gestão Inovação e Tecnologias, 11(2), 1001–1014. https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i2.1732

Samori, Z., An'nahari, N. A., Sahri, M., & Nor, N. A. M. (2023). From the chef's kitchen to your doorstep: Implementation of halal supply chain management for online food delivery services. International Journal of Asian Social Science, 13(1), 14–28. https://doi.org/10.55493/5007.v13i1.4700

Sari, M., & Rahayu, S. S. (2024). Sentiment Analysis on Halal Traceability: Dimensions-based Literature Index. HS, 2(1). https://doi.org/10.58968/hs.v2i1.496

Sayogo, D. S. (2018). Online traceability for halal product information: perceptions of Muslim consumers in Indonesia. Journal of Islamic Marketing, 9(1), 99–116. https://doi.org/10.1108/jima-07-2016-0057

Secinaro, S., & Calandra, D. (2020). Halal food: structured literature review and research agenda. British Food Journal, 123(1), 225–243. https://doi.org/10.1108/bfj-03-2020-0234

Shari, S. S., Moid, M. B. M., Supian, K., & Suhaimi, A. S. B. (2021). Enhancing Halal Procurement Practice Among Hotel in Malaysia. International Journal of Business and Management Future, 1–9. https://doi.org/10.46281/ijbmf.v7i1.1468

Shari, S. S., Moid, M. M., Supian, K., & Hirman, N. S. (2022). Transparency and Halal Procurement in the Hotel Industry. 3, 12–23. https://doi.org/10.15405/epms.2022.10.2

Sim, S., & Abdullah, I. S. B. (2022). Blockchain Solution for Halal Certification and Food Security During the Covid-19 Pandemic. Proceedings of the International Halal Science and Technology Conference, 15(1), 261–272. https://doi.org/10.31098/ihsatec.v15i1.618

Tajuddin, E., Rashid, N. R. A., Asuhaimi, F. A., Sani, M. S. A., & Jamaludin, M. A. (2022). Review of Paper on Global Halal Cosmetics Standards Requirements and Issues Related to Their Implementation. Journal of Halal Industry & Services. https://doi.org/10.36877/jhis.a0000299

Talib, M. S. A., & Zulfakar, M. H. (2023). Sustainable halal food supply chain management in a small rentier halal market. Arab Gulf Journal of Scientific Research, 42(3), 449–463. https://doi.org/10.1108/agjsr-11-2022-0251

Talib, M. S. A., Hamid, A. B. A., & Zulfakar, M. H. (2015). Halal supply chain critical success factors: a literature review. Journal of Islamic Marketing, 6(1), 44–71. https://doi.org/10.1108/jima-07-2013-0049

Tieman, M., Vorst, J. G. A. J. van der, & Ghazali, M. C. (2012). Principles in halal supply chain management. Journal of Islamic Marketing, 3(3), 217–243. https://doi.org/10.1108/17590831211259727

Vanany, I., Soon, J. M., & Rahkmawati, N. A. (2024). Assessment of halal blockchain in the Indonesian food industry. Journal of Islamic Marketing, 15(6), 1498–1518. https://doi.org/10.1108/jima-05-2022-0122

Vikaliana, R., Iskandar, Y., & Ikhwanissa, R. (2024). Halal Supply Chain Performance Measurement Model Involving Traceability Aspects: A Study in A Chicken Slaughterhouse. IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 1358(1), 012030. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1358/1/012030

Voak, A., Fairman, B., & Wahyuni, H. C. (2023). Halal Supply Chain Competencies. Journal of Resilient Economies, 3(2). https://doi.org/10.25120/jre.3.2.2023.4021

Wahyuni, H. C., Masudin, I., Wulandari, T., & Voak, A. (2024). Analysis of interplay between food safety systems and halal standards in Indonesia. International Food Research Journal, 31(2), 306–319. https://doi.org/10.47836/ifrj.31.2.03

Wahyuni, H. C., Putra, B. I., Handayani, P., & Maulidah, W. U. (2021). Risk Assessment and Mitigation Strategy in The Halal Food Supply Chain in The Covid-19 Pandemic. Jurnal Ilmiah Teknik Industri, 20(1), 1–8. https://doi.org/10.23917/jiti.v20i1.12973