00495 - Rasio Giro Wajib Minimum (Gwm) Pada Perbankan Syariah: Kajian Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA Daftar Buku Terbitan Formulir Data Penulis Buku Layanan Penerbitan ISBN Buku Layanan Konversi Hasil Penelitian, PkM, Skripsi, Tesis, & Disertasi menjadi Buku Layanan Pengurusan HaKI Karya Ilmiah Layanan Indeksasi Google Play Books Layanan Penambahan Sitasi Artikel di Google Scholar Layanan Indeksasi Artikel Bebas, Opini, Catatan Akademik di Google Scholar ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini

Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto 

Abstrak

Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan instrumen kebijakan moneter yang memiliki peran multidimensi dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Kajian komprehensif ini bertujuan untuk menganalisis definisi, dasar hukum, mekanisme, fungsi, dampak terhadap kinerja keuangan, serta perspektif maqashid syariah dalam penerapan GWM pada perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis terhadap berbagai regulasi, penelitian empiris, dan perspektif teoritis yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa GWM berfungsi sekaligus sebagai instrumen kebijakan moneter, manajemen likuiditas, makroprudensial, dan prudensial perbankan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/2018, GWM Bank Umum Syariah ditetapkan rata-rata sebesar 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Dampak GWM terhadap kinerja keuangan perbankan syariah menunjukkan hasil yang bervariasi: berpengaruh negatif terhadap likuiditas, positif maupun tidak signifikan terhadap profitabilitas, dan tidak signifikan terhadap pembiayaan serta risiko kredit. Dalam perspektif maqashid syariah, pengaturan GWM sejalan dengan tujuan perlindungan harta dan kemaslahatan umum. Kajian ini merekomendasikan pengembangan regulasi GWM yang lebih sesuai dengan karakteristik perbankan syariah melalui penguatan koordinasi dengan instrumen moneter syariah lainnya, yakni Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS).

Kata Kunci: Giro Wajib Minimum; Perbankan Syariah; Kebijakan Moneter; Likuiditas; Maqashid Syariah

Abstract

The Minimum Reserve Requirement (GWM/Giro Wajib Minimum) is a monetary policy instrument that plays a multidimensional role in Indonesia's Islamic banking system. This comprehensive review aims to analyze the definition, legal basis, mechanism, functions, impact on financial performance, and maqashid sharia perspective in the implementation of GWM in Islamic banking. The method employed is a systematic literature review of various regulations, empirical studies, and relevant theoretical perspectives. The findings indicate that GWM simultaneously functions as a monetary policy instrument, liquidity management tool, macroprudential measure, and banking prudential instrument. Based on Bank Indonesia Regulation Number 20/3/2018, the GWM for Islamic Commercial Banks is set at an average of 5% of Third-Party Funds (DPK). The impact of GWM on Islamic bank financial performance shows varied results: it negatively affects liquidity, has a positive or insignificant effect on profitability, and shows no significant impact on financing and credit risk. From the maqashid sharia perspective, GWM regulation aligns with the objectives of protecting wealth and achieving public welfare. This review recommends developing GWM regulations more suited to Islamic banking characteristics through strengthened coordination with other Islamic monetary instruments, namely the Islamic Bank Indonesia Certificate (SBIS) and the Islamic Interbank Money Market (PUAS).

Keywords: Minimum Reserve Requirement; Islamic Banking; Monetary Policy; Liquidity; Maqashid Sharia

1. Pendahuluan

Sistem perbankan di Indonesia mengenal dua sistem yang berjalan secara berdampingan, yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah (Susilowati & Sistiani, 2021). Perbankan syariah, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, merupakan salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat Islam di Indonesia dalam pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (Gunawan & Barlinti, 2022). Dalam menjalankan operasionalnya, perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits (Susilowati & Sistiani, 2021).

Salah satu instrumen penting yang mengatur operasional perbankan syariah adalah Giro Wajib Minimum (GWM). GWM merupakan instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan (Kornitasari et al., 2023). Dalam konteks perbankan syariah, GWM memiliki dimensi yang lebih kompleks karena harus mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah di samping fungsi moneter dan prudensialnya (Gunawan & Barlinti, 2022). Artikel ini menyajikan kajian komprehensif mengenai rasio GWM pada perbankan syariah, mencakup definisi, dasar hukum, mekanisme, fungsi, dampak terhadap kinerja bank, serta perspektif maqashid syariah.

2. Definisi Dan Konsep Dasar Giro Wajib Minimum

2.1 Pengertian GWM

Giro Wajib Minimum (GWM) adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), maupun Unit Usaha Syariah (UUS) yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK) (Gunawan & Barlinti, 2022). Dalam literatur perbankan, GWM juga dikenal dengan istilah statutory reserve requirement (Eksyar et al., 2020; Puspitasari, 2023; Sukarna et al., 2024). Secara teknis, GWM merupakan simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia (Novita, 2019; Puspitasari, 2023).

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli dan regulasi memberikan gambaran yang saling melengkapi. Arifin (2009) menyampaikan bahwa GWM merupakan rasio antara saldo giro dari seluruh kantor bank yang tercatat pada Bank Indonesia setiap hari dengan rata-rata harian jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) bank (Susilowati & Sistiani, 2021). Sementara itu, Yuniarti (2018) mengungkapkan bahwa informasi DPK baru akan diketahui dua minggu kemudian, sehingga GWM pada masa laporan berlaku dibandingkan dengan jumlah rata-rata harian DPK dari masa laporan sebelumnya (Susilowati & Sistiani, 2021). Rivai dan Arifin (2013) mendefinisikan GWM sebagai saldo minimum yang wajib dipelihara oleh bank-bank umum setiap saat, atau perbandingan antara saldo giro bank yang wajib ditempatkan pada Bank Indonesia ditambah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh bank berupa SBI, SUN, dan/atau excess reserve terhadap DPK yang dimiliki bank (Susilowati & Sistiani, 2021).

Dendawijaya (2009) mendefinisikan GWM atau Reserve Requirement (RR) sebagai suatu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro di Bank Indonesia dan berlaku bagi semua bank, yang berfungsi untuk berjaga-jaga apabila simpanan masyarakat diambil sewaktu-waktu (Aviana & Pratama, 2023). Taswan (2008) menegaskan bahwa GWM adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga (Puspitasari, 2023).

2.2 Dana Pihak Ketiga sebagai Basis Perhitungan GWM

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan basis utama dalam perhitungan GWM. Pada perbankan syariah, DPK yang dimaksud mencakup giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito investasi mudharabah, dan kewajiban lainnya (Gunawan, 2023; Rusli, 2023). DPK merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh suatu bank, dan besarnya proporsi dana ini menunjukkan bahwa keberadaan DPK menjadi unsur vital bagi kinerja keuangan perbankan. Dalam dunia perbankan, DPK terdiri dari simpanan giro (demand deposit), simpanan tabungan (saving deposit), dan simpanan deposito (time deposit) (Hasyim, 2016).

Giro Wajib Minimum digunakan sebagai dasar penetapan cadangan likuiditas bank. Semakin besar DPK yang dihimpun oleh bank, semakin besar pula kewajiban GWM yang harus dipenuhi (Hasyim, 2016). Hal ini menjadikan GWM sebagai instrumen yang secara langsung terkait dengan kemampuan intermediasi perbankan, karena dana yang "dikunci" dalam bentuk GWM tidak dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan (Ramadhan & Beik, 2013).

3. Dasar Hukum Dan Regulasi Gwm Pada Perbankan Syariah

3.1 Landasan Hukum

Pengaturan GWM bagi perbankan syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif. Regulasi utama yang mengatur GWM bagi perbankan syariah antara lain:

• Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum (Stationary Reserve) (Gunawan & Barlinti, 2022).

• PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Ichsan, 2014).

• Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Gunawan & Barlinti, 2022; Rahma et al., 2023).

• Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Wijayanti & Maidani, 2022).

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/2018, GWM BUS ditetapkan rata-rata sebesar 5% (lima persen) dari DPK, artinya BUS wajib menyetor ke Bank Indonesia sebesar 5% dari total DPK-nya (Gunawan & Barlinti, 2022). Sementara itu, Putria (2022) menyebutkan bahwa besaran GWM adalah 5% dari DPK yang berbentuk IDR (rupiah) dan 3% dari DPK yang berbentuk mata uang asing (Putria, 2022).

3.2 Perkembangan Regulasi

Sebelum adanya regulasi khusus bagi perbankan syariah, GWM bank syariah ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan amanat Pasal 30 poin b UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang berbasis pada bunga (Pradina & Nurnasrina, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pada awal perkembangannya, perbankan syariah dipaksa mengikuti regulasi yang diperuntukkan bagi bank konvensional. Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah, regulasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan karakteristik syariah pun mulai diterbitkan (Pradina & Nurnasrina, 2023).

Perubahan persentase pemenuhan GWM juga terjadi seiring dengan kondisi perekonomian. Misalnya, pada tahun 2020 terjadi perubahan persentase pemenuhan GWM, di mana pemenuhan GWM menurun dibandingkan tahun sebelumnya (Rahma et al., 2023). Hal ini merupakan respons kebijakan Bank Indonesia terhadap kondisi perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19. Dalam konteks ini, bank syariah bahkan melakukan aktivitas memakai devisa cadangan demi menarik investor, dan diharapkan berkurangnya GWM dibandingkan dengan persentase yang biasanya berlaku (Munandar et al., 2022).

4. Jenis-Jenis Giro Wajib Minimum

4.1 GWM Primer

GWM primer adalah simpanan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di Bank Indonesia, yang besarannya ditetapkan dalam rasio terhadap DPK yang dihimpun perbankan (Puspitasari, 2023). GWM primer merupakan komponen utama dari kewajiban GWM yang harus dipenuhi oleh setiap bank, termasuk bank syariah. Berdasarkan ketetapan yang berlaku, besaran GWM Primer adalah 6,5% dari DPK (Hasyim, 2016).

4.2 GWM Sekunder

GWM sekunder adalah cadangan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh bank berupa surat berharga, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), dan Surat Berharga Negara (SBN) (Puspitasari, 2023). GWM sekunder berfungsi sebagai cadangan tambahan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank dalam kondisi tertentu.

4.3 GWM Berdasarkan Rasio Kredit/Pembiayaan

GWM berdasarkan rasio kredit terhadap seluruh penghimpunan dana bank (Loan to Funding Ratio/LFR) adalah simpanan minimum rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di bank sentral sebesar persentase tertentu yang dihitung berdasarkan selisih antara realisasi LFR bank dan LFR target yang ditetapkan BI (Puspitasari, 2023). Dalam konteks perbankan syariah, rasio ini dikenal sebagai Financing to Deposit Ratio (FDR).

4.4 GWM Rupiah dan Valuta Asing

GWM juga dibedakan berdasarkan mata uang. GWM Rupiah (GWMR) merupakan bagian dari beberapa indikator dari aspek kepatuhan (compliance) (Khoirunnisa & Surono, 2022). Sementara itu, sebagian besar bank syariah di Indonesia tidak menggunakan GWM valuta asing, karena sebagian besar operasional mereka berbasis rupiah (Khoirunnisa & Surono, 2022).

5. Mekanisme Pengelolaan Gwm Pada Perbankan Syariah

5.1 Mekanisme Dasar

Mekanisme GWM pada perbankan syariah pada dasarnya serupa dengan perbankan konvensional, namun dengan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah. Transaksi pembayaran dalam aktivitas perbankan dilakukan melalui mekanisme kliring dengan membebankan rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia (BI). Apabila dalam pelaksanaannya saldo bank menjadi kurang dari GWM, maka bank atau kantor cabangnya dikenakan kewajiban membayar (Ichsan, 2014).

Cara kerja GWM dapat dijelaskan sebagai berikut: misalnya, jika GWM ditetapkan sebesar 5% dari DPK, maka bank syariah wajib menyetor ke Bank Indonesia sebesar 5% dari total DPK-nya (Gunawan & Barlinti, 2022). Dana GWM tersebut ditempatkan dalam bentuk giro di bank sentral dan masih menjadi milik bank untuk dipergunakan dalam aktivitas transaksi non-tunai dan/atau pemenuhan penarikan dana nasabah (Gunawan & Barlinti, 2022).

5.2 Perhitungan Kontribusi Dana Investasi

Dalam konteks perbankan syariah, terdapat mekanisme khusus dalam perhitungan kontribusi dana investasi. Besarnya dana yang diinvestasikan dihitung dengan persentase dari semua dana mudharabah. Jika bank memutuskan bahwa dana untuk investasi adalah 90%, maka dana yang disimpan di GWM Bank Indonesia adalah 10% (Fatahullah, 2017). Selain itu, dalam menghitung distribusi bagi hasil, bank syariah perlu mengurangkan persentase investasi dari total investasi mudharabah yang dijadikan sebagai cadangan GWM sesuai ketentuan Bank Indonesia (Maharani, 2022).

5.3 Sanksi atas Pelanggaran GWM

Bank Indonesia mengenakan denda terhadap kesalahan dan keterlambatan penyampaian laporan mingguan yang digunakan untuk menentukan GWM (Putria, 2022). Bank yang melakukan pelanggaran GWM juga dikenakan sanksi, baik kekurangan dari minimum maupun kekurangan negatif (Eksyar et al., 2020; Sukarna et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan GWM merupakan kewajiban yang bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas bagi bank yang tidak memenuhinya.

6. Fungsi Dan Peran Gwm Dalam Sistem Perbankan Syariah

6.1 Instrumen Kebijakan Moneter

GWM merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat (Kornitasari et al., 2023). Dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen moneter, yaitu operasi pasar terbuka atau open market operation (OPT), GWM, fasilitas diskonto, dan intervensi mata uang asing (Ramadhan & Beik, 2013). GWM bersifat wajib untuk keamanan bank dan berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang (Resky, 2022).

Bank Indonesia juga dapat melakukan kontraksi moneter dengan peningkatan GWM. Peningkatan GWM akan mempengaruhi sisi liabilitas perbankan secara langsung sehingga dana yang siap disalurkan juga akan cenderung menurun. Hal ini juga akan meningkatkan suku bunga kredit dan menurunkan permintaan terhadap kredit baru sehingga investasi juga menurun, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi (Ramadhan & Beik, 2013).

Rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio) juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya (Nasution & Batubara, 2023). Sebaliknya, penurunan GWM akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

6.2 Instrumen Manajemen Likuiditas

GWM merupakan salah satu instrumen likuiditas utama yang dapat dijalankan bank syariah dalam rangka memenuhi kewajiban likuiditasnya (Ichsan, 2014; Sulistyowati, 2015). Suatu bank syariah dapat dikatakan likuid apabila dapat memelihara GWM di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Jufendri et al., 2023; Mustopo & Mardiansyah, 2020). Likuiditas wajib minimum perbankan terdiri dari cadangan primer (kas, saldo giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain) dan sekunder, yang merupakan prioritas pertama dan kedua dalam mengalokasikan DPK sebelum disalurkan dalam bentuk pembiayaan (Solissa, 2018).

Dalam konteks manajemen likuiditas bank syariah, terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan, yaitu: GWM, Kliring dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)/Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) (Ichsan, 2014; Sulistyowati, 2015). GWM menjadi instrumen pertama dan paling mendasar dalam manajemen likuiditas bank syariah.

6.3 Instrumen Makroprudensial

Selain sebagai instrumen moneter, GWM juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan makroprudensial. Di antara kebijakan makroprudensial yang berfokus pada penanganan masalah likuiditas bank syariah adalah instrumen GWM dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) (Rahma et al., 2023). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/2018, GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh BUK/BUS dan UUS yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK/BUS dan UUS (Rahma et al., 2023).

6.4 Instrumen Prudensial Perbankan

GWM juga merupakan kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking) (Sukarna et al., 2024). Dalam konteks kepatuhan perbankan syariah, GWM merupakan salah satu ketentuan yang harus dipenuhi oleh bank syariah sebagai bentuk risiko kepatuhan (Effendi, 2021; Novita, 2019). Ketidakmampuan suatu bank syariah untuk memenuhi dan melaksanakan aturan supervisor tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk GWM, merupakan bentuk risiko kepatuhan yang harus dikelola dengan baik (Novita, 2019).

7. Gwm Sebagai Komponen Biaya Dana (Cost Of Fund)

Tinggi rendahnya biaya dana (cost of fund) sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah Legal Statutory Reserved Requirement (LRR) atau GWM (Badina et al., 2017). GWM mempengaruhi biaya dana karena dana yang "dikunci" dalam bentuk GWM tidak dapat menghasilkan pendapatan bagi bank, sehingga biaya untuk memobilisasi dana tersebut harus ditanggung oleh bank (Badina et al., 2017).

Dalam penentuan based rate di perbankan syariah, cadangan GWM merupakan salah satu dimensi dari cost of fund yang menjadi dasar penetapan harga (Badina et al., 2017). Dalam penentuan BLR (Base Lending Rate), salah satu komponennya adalah cost of loanable fund (COLF), yaitu komisi yang dibayarkan bank atas dana dalam rupiah yang dinaikkan dan diturunkan dari cadangan wajib minimum. Jika COLF rendah, BLR akan menurun (Hidayah et al., 2023). Dengan demikian, besaran GWM secara langsung mempengaruhi harga pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah kepada nasabahnya.

8. Dampak Gwm Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

8.1 Dampak terhadap Likuiditas

Penelitian menunjukkan bahwa GWM memiliki dampak yang signifikan terhadap likuiditas bank syariah. Semakin tinggi tingkat pemenuhan GWM, maka akan menurunkan rasio RIM Syariah atau menurunkan cadangan likuiditas bank umum syariah (Rahma et al., 2023). Variabel GWM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas bank syariah (Rahma et al., 2023). Hal ini dapat dipahami karena semakin besar dana yang "dikunci" dalam bentuk GWM, semakin sedikit dana yang tersedia untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas lainnya.

Kebijakan moneter non-pasar melalui instrumen GWM, yaitu kewajiban perbankan untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu terhadap DPK yang dihimpun, mempengaruhi likuiditas perbankan (Ariani, 2019; Wuryandani et al., 2014). Variabel kebijakan moneter dan pasar keuangan seperti tingkat GWM, suku bunga PUAB (pasar uang antarbank), dan FSI (financial stability index) lebih berpengaruh pada likuiditas precautionary bank kecil (Ariani, 2019; Wuryandani et al., 2014).

Pelonggaran GWM yang dilakukan oleh Bank Indonesia dapat meningkatkan likuiditas perbankan. Likuiditas perbankan pada tahun 2016 cenderung tinggi seiring dengan meningkatnya ekspansi keuangan pemerintah sejak awal tahun, pelonggaran GWM yang dilakukan oleh Bank Indonesia, serta perlambatan pertumbuhan kredit (Utami & Muslikhati, 2019).

8.2 Dampak terhadap Profitabilitas (ROA)

Hubungan antara GWM dan profitabilitas bank syariah menunjukkan hasil yang beragam dalam berbagai penelitian. Kornitasari et al. (2023) menunjukkan bahwa GWM memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA bank umum syariah (Kornitasari et al., 2023). Hal ini dapat dijelaskan karena bank tidak dapat menggunakan dana yang disimpan dalam bentuk GWM sebagai persyaratan likuiditas, sehingga GWM tidak mempengaruhi ROA secara langsung (Kornitasari et al., 2023).

Sebaliknya, penelitian Aviana dan Pratama (2023) menemukan bahwa variabel GWM berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah (Aviana & Pratama, 2023). Penelitian ini juga menemukan bahwa FDR mampu memediasi pengaruh GWM terhadap ROA (Aviana & Pratama, 2023). Sementara itu, penelitian Puspitasari (2023) menemukan bahwa GWM berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum (Puspitasari, 2023). Semakin besar GWM mengindikasikan bahwa semakin banyak DPK yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di Bank Indonesia, namun pengaruh GWM yang positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan membuktikan bahwa walaupun GWM tinggi, tidak memiliki dampak yang serius terhadap peningkatan kinerja keuangan (Puspitasari, 2023).

Makin besar GWM, pendapatan bunga turun sehingga semakin besar GWM, maka semakin kecil perubahan laba (Aviana & Pratama, 2023). Hal ini menunjukkan adanya trade-off antara pemenuhan kewajiban GWM dengan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan.

8.3 Dampak terhadap Pembiayaan

Penelitian Susilowati dan Sistiani (2021) menunjukkan bahwa GWM tidak berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri (Susilowati & Sistiani, 2021). Sementara itu, penelitian Ambawani dan Wahyudi (2024) menemukan bahwa GWM tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit pada bank umum syariah (Ambawani & Wahyudi, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun GWM secara teoritis dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, dalam praktiknya pengaruh tersebut tidak selalu signifikan secara statistik.

Namun demikian, secara teoritis, peningkatan GWM akan mempengaruhi sisi liabilitas perbankan secara langsung sehingga dana yang siap disalurkan juga akan cenderung menurun (Ramadhan & Beik, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa GWM memiliki potensi untuk mempengaruhi volume pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah.

8.4 Dampak terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR)

Pengaruh GWM terhadap CAR pada perbankan relatif kecil karena GWM hanya mempengaruhi likuiditas bank dan tidak langsung berkaitan dengan modal (Budianto & Dewi, 2023). Namun demikian, bank syariah dengan sistem syariah mempunyai kewajiban penyediaan modal minimum yang lebih besar dari bank konvensional. Hal ini tertuang dalam peraturan Bank Indonesia mengenai tingkat kecukupan modal, di mana GWM bank syariah bagi DPK antara Rp1 triliun hingga Rp10 triliun mendapatkan tambahan pemeliharaan GWM sebesar 1% dari DPK, untuk DPK lebih dari Rp10 triliun hingga Rp50 triliun wajib memelihara GWM 2% dari DPK, dan bagi bank syariah yang memiliki DPK lebih dari Rp50 triliun wajib memelihara GWM sebesar 3% dari DPK (Al-Chaq, 2017). Oleh karena itu, dana yang disediakan bank syariah untuk menjaga likuiditasnya lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional, dan tentu akan berpengaruh kepada total DPK yang disalurkan untuk pembiayaan (Al-Chaq, 2017).

9. Gwm Dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam

9.1 GWM sebagai Instrumen Moneter Syariah

Dalam perspektif ekonomi Islam, GWM merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan dalam sistem keuangan Islam. Dalam menjalankan fungsi-fungsi bank sentralnya terhadap bank-bank yang berdasarkan syariah, Bank Indonesia mempunyai instrumen-instrumen sebagai berikut: GWM, Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (Sertifikat IMA), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) (Eksyar et al., 2020; Rusli, 2023). GWM dalam konteks ini berfungsi sebagai simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari DPK (Gunawan, 2023; Rusli, 2023).

Instrumen-instrumen konvensional yang tidak mengandung unsur bunga, seperti reserve requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion, dan change in monetary base, masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit dalam sistem moneter Islam (Nasution & Batubara, 2023; Putria, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa GWM sebagai instrumen reserve requirement memiliki kompatibilitas dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

9.2 Relevansi dengan Pemikiran M. Umer Chapra

Pemikiran M. Umer Chapra tentang instrumen kebijakan moneter Islam memiliki relevansi dengan penerapan GWM di Indonesia. Cadangan wajib resmi (statutory reserve requirement) dalam pemikiran Chapra mengharuskan bank-bank komersial memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di Bank Sentral. Statutory Reserve Requirements membantu memberikan jaminan atas deposit dan sekaligus membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank (Eksyar et al., 2020; Sukamto & Aisah, 2021). Di Indonesia sendiri menerapkan instrumen moneter cadangan wajib seperti di sistem moneter Islam, yang dikenal dengan GWM (Sukamto & Aisah, 2021).

Relevansi konsep Chapra dengan instrumen moneter di Indonesia dapat dilihat dari kesamaan antara instrumen cadangan wajib resmi dengan GWM di Indonesia (Sukamto & Aisah, 2021). Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam hal tujuan dan mekanisme, di mana sistem moneter Islam lebih menekankan pada aspek keadilan dan kemaslahatan, sementara sistem konvensional lebih berorientasi pada efisiensi ekonomi.

9.3 Perbandingan dengan Negara-Negara Islam Lainnya

Beberapa negara Islam telah menerapkan instrumen reserve requirement dalam sistem moneter mereka. Iran, sebagai satu-satunya negara Islam yang menerapkan sistem perekonomian yang mengacu pada pemikiran teori ekonomi Islam, menerapkan ketentuan rasio cadangan antara 10% sampai 30% (Gunawan, 2023). Sudan, setelah diperkenalkannya syariah pada tahun 1984, juga mengeluarkan arahan kepada seluruh bank yang beroperasi di Sudan agar menjalankan prinsip-prinsip perbankan yang sesuai dengan syariah Islam (Gunawan, 2023).

10. Gwm Dalam Perspektif Maqashid Syariah

10.1 Analisis Maqashid Syariah

Pengaturan GWM bank syariah sebagai instrumen kebijakan moneter dapat dianalisis dalam perspektif maqashid syariah. Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Gunawan & Barlinti, 2022). Dalam konteks GWM, pengaturan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi harta (mal) nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Penerapan GWM bertujuan untuk mengendalikan inflasi, meningkatkan likuiditas sistem keuangan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan (Kornitasari et al., 2023). Tujuan-tujuan ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan pada kemaslahatan umum (maslahah 'ammah). Dengan menjaga stabilitas sistem keuangan melalui GWM, bank syariah turut berkontribusi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan inti dari maqashid syariah (Gunawan & Barlinti, 2022).

10.2 Keselarasan GWM dengan Prinsip Syariah

GWM pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, karena instrumen ini tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. GWM merupakan kewajiban yang bersifat administratif dan prudensial yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas sistem perbankan (Gunawan & Barlinti, 2022). Dalam aspek teknis, kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank (Resky, 2022). GWM, sebagai instrumen yang tidak berbasis bunga, memenuhi persyaratan ini.

Namun demikian, terdapat catatan penting bahwa pada awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, GWM bank syariah ditetapkan berdasarkan regulasi yang berbasis bunga (Pradina & Nurnasrina, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan regulasi GWM yang lebih sesuai dengan karakteristik dan prinsip-prinsip perbankan syariah.

11. Gwm Dan Instrumen Likuiditas Syariah Lainnya

11.1 Hubungan GWM dengan SBIS dan PUAS

GWM merupakan bagian dari ekosistem instrumen moneter syariah yang lebih luas. Dalam menjalankan pengendalian moneter dengan cara-cara yang berdasarkan pada prinsip syariah, Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen, yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), dan GWM (Puswanti & Nasrullah, 2020). Ketiga instrumen ini saling melengkapi dalam menjaga stabilitas moneter dan likuiditas perbankan syariah.

SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad Ju'alah (Ramadhan & Beik, 2013). SBIS dibuat oleh Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan efektivitas mekanisme moneter dengan prinsip syariah (Ramadhan & Beik, 2013). Sementara itu, PUAS merupakan pasar uang antarbank yang menggunakan prinsip syariah, yang berfungsi sebagai sarana pengelolaan likuiditas jangka pendek bagi bank-bank syariah (Puswanti & Nasrullah, 2020).

11.2 Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)

Dalam kondisi di mana bank syariah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban GWM, Bank Indonesia menyediakan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS). Kesulitan likuiditas jangka pendek adalah keadaan yang dialami bank yang disebabkan terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar dalam rupiah yang dapat membuat bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM primer dalam rupiah (Niu, 2019). Dengan adanya Peraturan BI (PBI) No. 19/4/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) bagi bank umum syariah, hal ini menjadi suatu bentuk upaya untuk memberikan solusi terhadap masalah likuiditas khususnya pada perbankan syariah (Niu, 2019).

11.3 Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah instrumen Bank Indonesia yang sesuai dengan syariah Islam yang digunakan dalam operasi pasar terbuka (Rusli, 2023). SWBI juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang memiliki likuiditas berlebih sebagai sarana penitipan dana jangka pendek (Ramdhani, 2022). Dalam perkembangannya, SWBI kemudian digantikan oleh SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) (Maharani, 2022; Puswanti & Nasrullah, 2020).

12. Gwm Dan Stabilitas Sistem Keuangan

12.1 Peran GWM dalam Menjaga Stabilitas

GWM memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Penerapan GWM bertujuan untuk mengendalikan inflasi, meningkatkan likuiditas sistem keuangan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan (Kornitasari et al., 2023). Sebuah studi oleh Bank Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penerapan GWM telah memberikan efek yang positif terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia (Kornitasari et al., 2023).

Dalam konteks krisis keuangan global, GWM juga memainkan peran penting. Kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia adalah menyederhanakan aturan GWM untuk menambah kepercayaan diri bank terhadap kondisi likuiditas perbankan yang melemah akibat krisis keuangan global (Hasbi, 2019; Sudarsono, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa GWM merupakan instrumen yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi perekonomian.

12.2 GWM dan Ketahanan Perbankan Syariah

Perbankan syariah terbukti lebih tahan terhadap krisis keuangan dibandingkan perbankan konvensional (Hasbi, 2019; Sudarsono, 2009). Hal ini antara lain disebabkan oleh karakteristik sistem bagi hasil yang digunakan oleh perbankan syariah, yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga. Dalam konteks ini, GWM pada perbankan syariah berfungsi sebagai salah satu penyangga ketahanan likuiditas yang membantu bank syariah dalam menghadapi tekanan likuiditas.

13. Tantangan Dan Isu Kontemporer Gwm Pada Perbankan Syariah

13.1 Tantangan Kepatuhan

Salah satu tantangan utama dalam penerapan GWM pada perbankan syariah adalah memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan pada perbankan syariah mencakup ketidakmampuan suatu bank syariah untuk memenuhi dan melaksanakan aturan supervisor tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk GWM (Novita, 2019). Manajemen risiko kepatuhan yang baik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa bank syariah selalu memenuhi kewajiban GWM-nya.

13.2 Dampak Negatif GWM terhadap Profitabilitas

Penerapan GWM juga memiliki risiko, seperti penurunan profitabilitas bank dan peningkatan biaya operasional bank (Kornitasari et al., 2023). Hal ini karena dana yang "dikunci" dalam bentuk GWM tidak dapat menghasilkan pendapatan bagi bank. Semakin besar GWM, semakin besar pula dana yang tidak produktif, yang pada akhirnya dapat menurunkan profitabilitas bank syariah.

13.3 Isu Kepatuhan Syariah dalam Penempatan GWM

Terdapat isu menarik terkait kepatuhan syariah dalam penempatan GWM. Ketika bank syariah menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam bentuk giro, terdapat potensi penerimaan jasa giro yang bersifat bunga. Pendapatan bunga dari jasa giro diperoleh bank umum syariah sebagai reward dari penempatan dana pada bank lain berbasis bunga (Ernawati, 2020). Pendapatan ini tidak diakui sebagai milik bank umum syariah, namun diperlakukan sebagai dana kebajikan yang dialokasikan untuk kepentingan kegiatan sosial (Ernawati, 2020).

13.4 Perkembangan Regulasi dan Adaptasi

Regulasi GWM terus berkembang seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah. Perubahan regulasi GWM, seperti yang terjadi pada tahun 2020, menunjukkan bahwa Bank Indonesia secara aktif menggunakan GWM sebagai instrumen kebijakan yang responsif terhadap kondisi perekonomian (Rahma et al., 2023). Adaptasi regulasi ini penting untuk memastikan bahwa GWM tetap efektif sebagai instrumen moneter dan prudensial, sekaligus tidak menghambat pertumbuhan industri perbankan syariah.

14. Implikasi Gwm Terhadap Pengembangan Perbankan Syariah

14.1 GWM dan Fungsi Intermediasi

GWM memiliki implikasi langsung terhadap fungsi intermediasi perbankan syariah. Kebijakan GWM terkini dikaitkan dengan kewajiban pemenuhan loan to deposit ratio (LDR) atau dalam konteks syariah financing to deposit ratio (FDR), dalam rangka meningkatkan utilitas optimal likuiditas perbankan melalui peningkatan fungsi intermediasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi (Ariani, 2019; Wuryandani et al., 2014). Dengan demikian, GWM tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian likuiditas, tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan syariah.

14.2 GWM dan Pertumbuhan Ekonomi

GWM merupakan instrumen moneter atau makroprudensial untuk mengatur uang beredar di masyarakat yang secara langsung berpengaruh terhadap indeks inflasi (Hasyim, 2016). Melalui pengendalian jumlah uang beredar, GWM turut berkontribusi pada penciptaan kondisi makroekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Perbankan syariah, sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak surplus dan defisit dana, memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil (Hasyim, 2016).

14.3 GWM dalam Konteks Merger Bank Syariah

Dalam konteks merger bank syariah di Indonesia, GWM juga memiliki relevansi penting. Merger yang mengaitkan tiga bank syariah besar (BNIS, BSM, dan BRIS) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan dapat memperkuat posisi perbankan syariah dalam memenuhi kewajiban GWM dan meningkatkan kapasitas intermediasi (Munandar et al., 2022). Dengan skala yang lebih besar, bank hasil merger diharapkan dapat lebih efisien dalam mengelola GWM dan meningkatkan daya saingnya.

15. Kesimpulan

Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan instrumen yang memiliki peran multidimensi dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Sebagai instrumen kebijakan moneter, GWM berfungsi untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas sistem keuangan (Gunawan & Barlinti, 2022; Kornitasari et al., 2023). Sebagai instrumen manajemen likuiditas, GWM memastikan bahwa bank syariah selalu memiliki cadangan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Ichsan, 2014; Jufendri et al., 2023). Sebagai instrumen prudensial, GWM mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan yang menjadi fondasi operasional bank syariah yang sehat (Sukarna et al., 2024).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/2018, GWM BUS ditetapkan rata-rata sebesar 5% dari DPK (Gunawan & Barlinti, 2022). Regulasi ini terus berkembang dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian, sebagaimana terlihat dari perubahan persentase GWM pada tahun 2020 (Rahma et al., 2023). Dalam perspektif maqashid syariah, pengaturan GWM sejalan dengan tujuan syariah untuk melindungi harta dan mewujudkan kemaslahatan umum (Gunawan & Barlinti, 2022).

Dampak GWM terhadap kinerja keuangan perbankan syariah menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa GWM berpengaruh negatif terhadap likuiditas (Rahma et al., 2023), sementara penelitian lain menemukan pengaruh positif terhadap profitabilitas (Aviana & Pratama, 2023). Pengaruh GWM terhadap pembiayaan dan risiko kredit umumnya tidak signifikan (Ambawani & Wahyudi, 2024; Susilowati & Sistiani, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa dampak GWM terhadap kinerja bank syariah bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya.

Ke depan, pengembangan regulasi GWM yang lebih sesuai dengan karakteristik dan prinsip-prinsip perbankan syariah menjadi sangat penting. Hal ini mencakup pengembangan instrumen GWM yang bebas dari unsur bunga, peningkatan fleksibilitas GWM sebagai instrumen kebijakan yang responsif, serta penguatan koordinasi antara kebijakan GWM dengan instrumen moneter syariah lainnya seperti SBIS dan PUAS (Pradina & Nurnasrina, 2023; Puswanti & Nasrullah, 2020). Dengan demikian, GWM dapat terus berfungsi secara efektif sebagai instrumen yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas industri perbankan syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

Al-Chaq, A. M. (2017). Sistem syariah, risiko dan profitabilitas bank umum swasta nasional devisa di Indonesia. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, 2(1), 33–44. https://doi.org/10.36226/jrmb.v2i1.27

Ambawani, F. N. P., & Wahyudi, A. (2024). Pengaruh kebijakan moneter dan makroprudensial terhadap risiko kredit di bank umum syariah periode 2018–2022. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 130. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11749

Ammy, B., & Sugianto, S. (2023). Efisiensi dan risiko sebagai mediator pembiayaan pendanaan dan bagi hasil profitabilitas bank syariah di Indonesia. Mumtaz Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(1), 44–55. https://doi.org/10.55537/mumtaz.v2i1.556

Ariani, D. (2019). Analisis pengelolaan dana terhadap likuiditas bank di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen, 2(2). https://doi.org/10.35308/jbkan.v2i2.982

Asmawardhani, D., Philona, R., Listyaningrum, N., S., B. N. D., & Syakbani, B. (2024). Hak eksklusif Bank Indonesia mencabut izin usaha, pembubaran badan hukum dan likuidasi bank (perspektif hukum perbankan nasional). Ganec Swara, 18(1), 597. https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.803

Aviana, H., & Pratama, A. A. N. (2023). Pengaruh CAR, NPF, dan giro wajib minimum terhadap profitabilitas dengan FDR sebagai variabel intervening. Al-Qashdu Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3(2), 117. https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v3i2.915

Badina, T., Indriana, I., & Uzliawati, L. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan formula pricing di perbankan syariah. Syi'ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 1(1). https://doi.org/10.35448/jiec.v1i1.2557

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: Studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. Journal of Accounting Finance Taxation and Auditing (JAFTA), 4(2). https://doi.org/10.28932/jafta.v4i2.7650

Effendi, M. S. (2021). Penyaluran kredit perbankan di Indonesia. https://doi.org/10.31237/osf.io/6whjk

Eksyar, S., Apribadi, I., & Novita, E. (2020). Implementasi kebijakan moneter ekonomi Indonesia periode 2003–2009. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 2(1), 43–54. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i3.74

Ernawati, E. (2020). Pendapatan non halal sebagai sumber dana kebajikan pada bank umum syariah. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, 17(1). https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1091

Fatahullah. (2017). Analisis hukum prinsip bagi hasil dan resiko dalam kegiatan penghimpunan dana di perbankan syariah. Jurnal Jatiswara, 27(3). https://doi.org/10.29303/jtsw.v27i3.86

Gunawan, A., & Barlinti, Y. S. (2022). Pengaturan giro wajib minimum bank syariah sebagai sebuah instrumen kebijakan moneter dalam pandangan maqashid shariah. Palar | Pakuan Law Review, 8(1), 473–485. https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5119

Gunawan, S. (2023). Kebijakan moneter perspektif Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/r5cuq

Hasbi, M. Z. N. (2019). Dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di Indonesia. Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 13(2), 385–400. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.602

Hasyim, L. T. U. (2016). Peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi sektor riil di Indonesia. Akrual Jurnal Akuntansi, 8(1), 11. https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p11-27

Hidayah, H., Yusroni, N., & Nuha, M. U. (2023). Pengaruh cost of loanable fund, overhead cost, risk factor dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap margin murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi Manajemen Bisnis & Akuntansi (EMBA), 2(02), 236–244. https://doi.org/10.34152/emba.v2i02.831

Ichsan, N. (2014). Pengelolaan likuiditas bank syariah. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 6(1). https://doi.org/10.15408/ijies.v6i1.1371

Jufendri, J., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Manajemen ekuitas dan likuiditas pada bank syariah di Indonesia. Money Journal of Financial and Islamic Banking, 1(1), 44–52. https://doi.org/10.31004/money.v1i1.10588

Khoirunnisa, K., & Surono, Y. (2022). Pengaruh makro ekonomi dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan dengan pembiayaan sebagai variabel moderasi pada sektor perbankan syariah di Indonesia periode 2015–2019. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), 2292. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.3068

Kornitasari, Y., Muna, N., & Zahirah, Q. R. (2023). Pengaruh fee based income dan giro wajib minimum terhadap return on assets bank umum syariah di Indonesia tahun 2018–2022. Mabis Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 3(2). https://doi.org/10.31958/mabis.v3i2.10205

Maharani, G. P. (2022). Ruang lingkup manajemen sumber dana bank syariah (perhitungan dana bank). https://doi.org/10.31219/osf.io/73bqg

Munandar, A., Risanti, I. D., & Aygarini, S. (2022). Finansia Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 5(01), 85. https://doi.org/10.32332/finansia.v5i01.4248

Mustopo, A., & Mardiansyah, M. (2020). Pengaruh tingkat likuiditas dan rentabilitas terhadap kecukupan modal. Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 5(01), 1–18. https://doi.org/10.37366/jespb.v5i01.81

Nasution, A. M., & Batubara, M. (2023). Penerapan kebijakan moneter Islam pada sistem perekonomian Indonesia. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 7(1), 144–154. https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7665

Niu, F. A. L. (2019). Implementasi peraturan Bank Indonesia tentang pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. Tasharruf Journal Economics and Business of Islam, 4(1), 1. https://doi.org/10.30984/febi.v4i1.877

Novita, D. (2019). Manajemen risiko kepatuhan pada perbankan syariah di Indonesia. Eksisbank Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 3(1), 49–65. https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.32

Nuringwahyu, S., Trianti, K., & Sholikhah, L. (2024). Analisis perbandingan likuiditas terhadap profitabilitas. Relasi Jurnal Ekonomi, 20(2), 386–421. https://doi.org/10.31967/relasi.v20i2.905

Pradina, M. A., & Nurnasrina, N. (2023). Aspek yuridis (landasan hukum) dan dasar hukum operasional perbankan syariah di Indonesia. Sharing Journal of Islamic Economics Management and Business, 2(2), 1–7. https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.11149

Puspitasari, N. D. (2023). Pengaruh kebijakan moneter bank sentral terhadap kinerja keuangan bank umum. Jurnal Cendekia Keuangan, 2(1), 42. https://doi.org/10.32503/jck.v2i1.3381

Puswanti, T., & Nasrullah, M. (2020). Pengaruh instrumen moneter syariah dan alat pembayaran non tunai terhadap money supply di Indonesia. Finansia Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 3(1), 1–18. https://doi.org/10.32332/finansia.v3i1.1727

Putria, U. (2022). Sistem bagi hasil sebagai pondasi stabilitas moneter syariah. Islamica, 6(1), 44–52. https://doi.org/10.59908/islamica.v6i1.6

Rahma, A., Nurbaiti, N., & Syahbudi, M. (2023). Pengaruh instrumen kebijakan makroprudensial terhadap likuiditas bank umum syariah. Syi'ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 7(1), 105. https://doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19634

Ramadhan, M. M., & Beik, I. S. (2013). Analisis pengaruh instrumen moneter syariah dan konvensional terhadap penyaluran dana ke sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Al-Muzara'ah, 1(2), 175–190. https://doi.org/10.29244/jam.1.2.175-190

Ramdhani, U. (2022). Praktek kebijakan moneter Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/czd65

Rasyidin, D. (2016). Financing to deposit ratio (FDR) sebagai salah satu penilaian kesehatan bank umum syariah (studi kasus pada Bank BJB Syariah Cabang Serang). Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 7(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v7i1.34

Resky, A. S. A. (2022). Instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/4astp

Rusli, R. K. (2023). Resume ekonomi makro syariah kebijakan moneter perspektif Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/5aq84

Solissa, D. N. (2018). Kesiapan perbankan syari'ah di Indonesia dalam penerapan liquidity coverage ratio Basel III. Ekbis Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 1(2), 165. https://doi.org/10.14421/ekbis.2017.1.2.1025

Sudarsono, H. (2009). Dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di Indonesia: Perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah. La_Riba, 3(1), 12–23. https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss1.art2

Sugiarto, A., Sutikno, S., Muhammad, M., & Oktavia, N. A. (2022). Pengaruh resiko pembiayaan qardh, dan ijarah terhadap likuiditas bank umum syariah periode 2014–2019. Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Malahayati (JRAMM), 11(2), 49–57. https://doi.org/10.33024/jrm.v11i2.5601

Sukamto, S., & Aisah, S. (2021). Relevansi konsep moneter Islam M. Umar Chapra dengan kebijakan moneter di Indonesia. Malia (Terakreditasi), 12(2), 165–180. https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2660

Sukarna, S., Faisal, F., Hadi, S., & Husenudin, A. (2024). Implementasi kebijakan moneter ekonomi Indonesia periode 2003–2009: Studi pemikiran M. Umer Chapra. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(4), 4139–4152. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.888

Sulistyowati, S. (2015). Manajemen likuiditas bank syari'ah (upaya peningkatan good corporate governance). Universum, 9(1). https://doi.org/10.30762/universum.v9i1.71

Susilowati, L., & Sistiani, N. (2021). Komparasi determinan pembiayaan pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 2(2), 183–196. https://doi.org/10.46367/jps.v2i2.379

Tiyani, L. A., Febriyanti, D., Munawaroh, S. U., & Ni'mah, U. (2021). Manajemen risiko pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Al-Bank Journal of Islamic Banking and Finance, 1(2), 105–122. https://doi.org/10.31958/ab.v1i2.2660

Utami, M. S. M., & Muslikhati, M. (2019). Pengaruh dana pihak ketiga (DPK), capital adequacy ratio (CAR), non performing financing (NPF) terhadap likuiditas bank umum syariah (BUS) periode 2015–2017. Falah Jurnal Ekonomi Syariah, 4(1), 33–43. https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8495

Wijayanti, M., & Maidani, M. (2022). Aspek kepatuhan KAP BSR berdasarkan implementasi reviu pengendalian mutu perikatan klien perbankan. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 12(2), 181–190. https://doi.org/10.37859/jae.v12i2.4008

Wuryandani, G., Ginting, R., Iskandar, D., & Sitompul, Z. (2014). Pengelolaan dana dan likuiditas bank. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 16(3), 247–276. https://doi.org/10.21098/bemp.v16i3.45