00487 - Fintech Syariah: Konsep, Perkembangan, Aplikasi, dan Tantangan di Era Digital

Abstract

The rapid development of financial technology (fintech) has brought fundamental changes to the global financial landscape, including the Islamic financial industry. Islamic fintech, as a combination of financial technology and sharia principles sourced from the Quran and Sunnah, aims to provide innovative financial products and services in accordance with Islamic ethical guidelines. This article comprehensively reviews the concepts, development, applications, and challenges of Islamic fintech in the digital era through a systematic literature review approach. The findings indicate that the Islamic fintech industry has experienced significant growth, with a market size of $79 billion in 2021 and projected to reach $179 billion by 2026. Various business model applications have been developed, including sharia peer-to-peer (P2P) lending, sharia crowdfunding, digital sharia banking, digital sharia payments, robo-advisory, blockchain, and takaful-tech. Despite facing challenges in sharia compliance, regulation, cybersecurity, and human resource gaps, Islamic fintech continues to grow and make significant contributions to financial inclusion and economic development. Collaboration between governments, Islamic financial institutions, Islamic fintech companies, and regulatory authorities, along with improved sharia literacy and standardization of sharia governance, are key recommendations for the sustainable development of Islamic fintech.

Keywords: Islamic Fintech, Sharia Compliance, Financial Inclusion, P2P Lending, Crowdfunding, Blockchain, Digital Economy

Abstrak

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) yang pesat telah membawa perubahan fundamental dalam lanskap keuangan global, termasuk industri keuangan Islam. Fintech syariah, sebagai perpaduan teknologi keuangan dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, bertujuan untuk menyediakan produk dan layanan keuangan inovatif yang sesuai pedoman etika Islam. Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep, perkembangan, aplikasi, dan tantangan fintech syariah di era digital melalui pendekatan kajian literatur sistematis. Temuan menunjukkan bahwa industri fintech syariah telah mengalami pertumbuhan signifikan, dengan ukuran pasar sebesar $79 miliar pada tahun 2021 dan diproyeksikan mencapai $179 miliar pada tahun 2026. Berbagai aplikasi model bisnis telah dikembangkan, meliputi peer-to-peer (P2P) lending syariah, crowdfunding syariah, perbankan digital syariah, pembayaran digital syariah, robo-advisory, blockchain, dan takaful-tech. Meskipun menghadapi tantangan dalam kepatuhan syariah, regulasi, keamanan siber, dan kesenjangan sumber daya manusia, fintech syariah terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan Islam, perusahaan fintech syariah, dan otoritas regulasi, disertai peningkatan literasi syariah dan standarisasi tata kelola syariah, merupakan rekomendasi utama bagi pengembangan fintech syariah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Kepatuhan Syariah, Inklusi Keuangan, P2P Lending, Crowdfunding, Blockchain, Ekonomi Digital

1. Pendahuluan: Definisi dan Konsep Dasar Fintech Syariah

Perkembangan teknologi keuangan atau financial technology (fintech) telah membawa perubahan fundamental dalam lanskap industri keuangan global, termasuk industri keuangan Islam. Fintech secara umum dapat didefinisikan sebagai inovasi dalam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru (Supriadi et al., 2023). Dalam konteks Islam, fintech syariah atau yang sering disebut sebagai Islamic Fintech merupakan perpaduan antara teknologi keuangan dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW (Kılıç, 2023). Fintech syariah bertujuan untuk menyediakan produk dan layanan keuangan inovatif yang sesuai dengan pedoman etika dan moral yang ditetapkan oleh hukum Islam (Fidhayanti et al., 2024).

Secara etimologis, fintech syariah merupakan amalgamasi antara teknologi dan keuangan Islam (Ali et al., 2019). Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mendefinisikan fintech syariah sebagai implementasi layanan keuangan berbasis prinsip syariah, yang mencakup penggunaan teknologi dalam layanan keuangan baik untuk perbankan maupun non-perbankan (Fithria, 2022). Definisi ini menegaskan bahwa fintech syariah tidak sekadar mengadopsi teknologi dalam transaksi keuangan, melainkan juga memastikan bahwa seluruh operasional dan produknya selaras dengan ketentuan syariah Islam (Fidhayanti et al., 2024). Beberapa karakteristik utama fintech syariah mencakup: (1) mempromosikan Maqasid Syariah; (2) mengadopsi dan mendeklarasikan akad syariah; (3) mematuhi fatwa atau resolusi syariah yang berlaku; dan (4) mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh otoritas terkait (Fithria, 2022).

Istilah "Islamic Fintech" semakin populer dalam ekosistem keuangan global karena adanya keinginan untuk menyelaraskan layanan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah (Kılıç, 2023). Fintech syariah pada dasarnya merupakan kekuatan disruptif dalam sektor keuangan yang menjanjikan peningkatan inklusi keuangan, pembangunan ekonomi, dan berbagai solusi keuangan yang efisien, transparan, dan sesuai syariah (Kılıç, 2023). Industri yang sedang berkembang ini berupaya menyelaraskan keuangan dengan kode etika dan moral Islam, dengan penekanan pada larangan riba (bunga), spekulasi, dan investasi pada barang-barang yang tidak bermoral (Kılıç, 2023).

2. Landasan Syariah dalam Fintech Syariah

2.1 Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam

Fintech syariah dibangun di atas fondasi hukum syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang bertujuan untuk memastikan keadilan, keterbukaan, dan transaksi keuangan yang bermoral (Kılıç, 2023). Sistem keuangan Islam memiliki karakter bawaan berupa berbagi risiko (risk sharing) dan kepatuhan terhadap aturan (rule-compliance) (Ali et al., 2019). Prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan fintech syariah meliputi larangan terhadap riba (bunga/usury), gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian/spekulasi), tadlis (penipuan), dharar (merugikan pihak lain), dan transaksi yang mengandung unsur haram (Fidhayanti et al., 2024).

Kepatuhan syariah merupakan salah satu tantangan utama sekaligus pilar terpenting dalam pengembangan fintech syariah (Posumah, 2024). Fintech syariah harus memastikan bahwa seluruh produk dan layanannya bebas dari elemen-elemen yang dilarang dalam Islam (Fidhayanti et al., 2024). Dalam konteks ini, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Shariah Supervisory Board (SSB) menjadi sangat krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah (Fidhayanti et al., 2024). Dewan Pengawas Syariah bertugas mengevaluasi produk-produk baru, memastikan kepatuhan syariah, dan memberikan jaminan kepada para pemangku kepentingan bahwa operasional fintech syariah sesuai dengan hukum Islam (Haridan et al., 2023).

Inovasi keuangan pada umumnya disambut baik dalam Islam dan dapat dianggap sebagai kemaslahatan (maslahah) bagi nasabah dan seluruh industri keuangan. Inovasi dalam fintech menjadi tidak diperbolehkan hanya jika terdapat bukti jelas dari syariah bahwa inovasi tersebut bertentangan dengan aturan dasar syariah (Laldin & Djafri, 2019). Dengan demikian, fintech syariah memiliki ruang yang luas untuk berinovasi selama tidak melanggar prinsip-prinsip fundamental Islam.

2.2 Akad-Akad Syariah dalam Fintech

Implementasi fintech syariah memerlukan penggunaan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, fintech syariah P2P lending di Indonesia menerapkan berbagai akad syariah, termasuk al-bai' (murabahah), ijarah, mudharabah, musharakah, wakalah bil ujrah, dan qardh (Fithria, 2022). Penggunaan akad-akad ini memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui platform fintech syariah tidak mengandung unsur riba dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Fithria, 2022).

Dalam konteks crowdfunding syariah, platform harus mengakomodasi berbagai instrumen keuangan Islam seperti musharakah, mudharabah, istisna, dan murabahah (Azganin et al., 2021). Musharakah dan mudharabah merupakan akad berbasis bagi hasil yang paling sesuai dengan prinsip syariah karena mengedepankan prinsip berbagi risiko antara investor dan penerima dana (Muhammad & Ngah, 2020). Sementara itu, murabahah sebagai akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati juga banyak digunakan dalam platform fintech syariah, seperti yang diterapkan oleh Nusa Kapital di Malaysia (Ramli et al., 2022).

Akad wakalah bil ujrah juga menjadi salah satu akad yang umum digunakan dalam fintech syariah, di mana platform bertindak sebagai wakil (agen) yang mendapatkan ujrah (fee) atas jasanya dalam mempertemukan investor dengan penerima pembiayaan (Fithria, 2022). Penggunaan akad yang tepat dan sesuai syariah merupakan syarat mutlak bagi fintech syariah untuk dapat beroperasi secara sah menurut hukum Islam (Takidah & Kassim, 2022).

3. Perkembangan Global Fintech Syariah

3.1 Pertumbuhan Industri Fintech Syariah

Industri fintech syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2010, fintech syariah telah menjadi industri yang berkembang pesat, merepresentasikan ekspansi ekosistem fintech global dengan fokus pada keuangan konsumen dan komersial yang sesuai syariah (Alghadi, 2024). Sektor fintech syariah menunjukkan sinyal kematangan dengan ukuran pasar sebesar $79 miliar pada tahun 2021, dan diproyeksikan mencapai $179 miliar pada tahun 2026 (Sudarwanto et al., 2023). Laporan Global Islamic Fintech 2022 memprediksi pertumbuhan sekitar $179 miliar pada tahun 2026 (Haridan et al., 2023).

Saat ini terdapat sekitar 1.400 bank Islam yang beroperasi di delapan puluh negara, menunjukkan prospek cerah bagi fintech syariah (Alghadi, 2024). Platform-platform fintech syariah baru telah didirikan di berbagai negara, termasuk Malaysia, Bahrain, Brunei, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (Ali et al., 2019). Malaysia, Inggris, dan Indonesia menempati tiga posisi teratas dalam hal jumlah startup fintech syariah (Mustafa et al., 2020). Berdasarkan Global Islamic Fintech (GIFT) Index, Malaysia, Indonesia, dan Inggris termasuk dalam lima negara teratas yang paling kondusif untuk pertumbuhan pasar dan ekosistem fintech syariah (Muryanto, 2022).

Pertumbuhan fintech syariah semakin dipercepat oleh pandemi COVID-19, yang mendorong adopsi layanan keuangan digital secara masif (Haidar, 2024). Pandemi ini telah meningkatkan prominensi fintech syariah karena kemampuannya untuk melayani nasabah Muslim maupun non-Muslim yang terdampak pandemi (Sulaiman, 2023). Kemampuan fintech syariah untuk memberikan solusi keuangan yang cepat, mudah diakses, dan sesuai syariah menjadikannya pilihan yang semakin diminati di era pasca-pandemi (Haidar, 2024).

3.2 Perkembangan di Asia Tenggara

Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia, merupakan pasar utama bagi perkembangan fintech syariah. Kebangkitan fintech syariah di pasar-pasar seperti Indonesia dan Malaysia berkaitan erat dengan pertumbuhan keuangan Islam di Asia Tenggara (Fidhayanti et al., 2024). Malaysia telah menjadi pemimpin dalam keuangan Islam, yang menempatkannya pada posisi yang kuat untuk memanfaatkan peluang fintech syariah (Fund, 2014). Pertumbuhan pinjaman bank Islam di Malaysia mencapai 8,9 persen year-on-year pada tahun 2018, dibandingkan dengan 2,5 persen year-on-year untuk bank konvensional (Fund, 2014).

Di Malaysia, sekitar 70 persen perusahaan fintech syariah secara global berfokus pada fasilitasi pembiayaan bisnis dan konsumen melalui equity crowdfunding (ECF) dan P2P lending (Fund, 2014). Malaysia juga telah meluncurkan Investment Account Platform (IAP), sebuah platform crowdfunding syariah untuk UKM yang melibatkan enam bank Islam, pada tahun 2016 (Fund, 2014). Pada tahun 2021, sektor fintech Malaysia berkembang sebesar 27% menjadi 294 perusahaan (Mohd et al., 2024).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar untuk industri fintech syariah (Haidar, 2024). Laporan Global Islamic Fintech mencatat bahwa Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara yang paling kondusif untuk pertumbuhan pasar fintech syariah (Supriyadi, 2023). Perkembangan fintech syariah di Indonesia terus memberikan peluang yang besar dan terbuka lebar, meskipun harus disertai dengan regulasi yang lebih mudah, infrastruktur yang memadai, dan sosialisasi pemahaman keuangan syariah yang baik (Rahmansyah et al., 2023).

3.3 Perkembangan di Negara-Negara Lain

Di luar Asia Tenggara, fintech syariah juga berkembang di berbagai negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Bangladesh dan Turki diharapkan menunjukkan potensi pertumbuhan tertinggi untuk fintech syariah (Ahmad & Mamun, 2020). Turki secara praktis telah menjadi pusat teknologi keuangan Islam dalam beberapa tahun terakhir mengingat aktivitas operasionalnya (Ahmad & Mamun, 2020). Di Bangladesh, fintech merupakan langkah penting menuju negara-negara maju dengan meningkatkan investasi di sektor ini (Ahmad & Mamun, 2020).

Di Nigeria, fintech syariah memiliki potensi besar mengingat jumlah Muslim yang besar di negara tersebut (Sulaiman, 2023). Fintech syariah di Nigeria menggunakan standar seperti berbagi keuntungan dan kerugian, pembiayaan berbasis aset, dan larangan riba sebagai solusi baru untuk masalah transformasi keuangan yang ada (Sulaiman, 2023). Di Oman, platform crowdfunding berbasis ekuitas syariah seperti Ethis telah menunjukkan rekam jejak yang sukses dalam mencapai tujuan investasi yang sesuai syariah (Bouakkaz & Ferdjallah, 2023).

4. Aplikasi dan Model Bisnis Fintech Syariah

4.1 Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah

P2P lending syariah merupakan salah satu model bisnis fintech syariah yang paling berkembang. P2P lending adalah cara pembiayaan utang non-perantara, di mana individu dapat meminjam dan meminjamkan uang di antara mereka sendiri (Todorof, 2018). Dalam konteks syariah, P2P lending harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta menggunakan akad-akad yang sesuai syariah (Mahfudz, 2022). Platform P2P lending syariah mempertemukan investor dengan penerima pembiayaan melalui platform digital, tanpa melalui mekanisme perbankan tradisional (Supriadi et al., 2023).

Di Indonesia, fintech P2P lending syariah diatur oleh Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Takidah & Kassim, 2022). Berdasarkan penelitian terhadap delapan perusahaan fintech P2P lending syariah yang terdaftar di OJK per Oktober 2021, seluruh perusahaan tersebut menerapkan akad syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, termasuk al-bai' (murabahah), ijarah, mudharabah, musharakah, wakalah bil ujrah, dan qardh (Fithria, 2022).

Kepatuhan syariah dalam platform P2P lending tidak hanya menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, tetapi juga melibatkan semua pihak yang berkepentingan, yaitu investor, penyedia platform, mitra, dan pemilik usaha/peminjam (Takidah & Kassim, 2022). Penguatan pengawasan P2P lending syariah tidak terbatas pada peran Dewan Pengawas Syariah, tetapi juga mencakup setiap elemen penyedia yang memperkuat transaksi (Takidah & Kassim, 2022). Beberapa perusahaan fintech P2P lending syariah yang beroperasi di Indonesia antara lain Dana Syariah, Syarfi, Alami, dan Ethis Crowd (Zatadini et al., 2019).

Dari perspektif ekonomi Islam, P2P lending diperbolehkan jika mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam dan tidak merugikan siapa pun yang terlibat dalam transaksi (Samad & Bukido, 2022). P2P lending syariah yang menjanjikan bunga tetap sebagai imbalan atas pinjaman dan/atau biaya keterlambatan pembayaran tidak dianggap sebagai platform P2P lending syariah yang sesuai (Azman et al., 2020). Oleh karena itu, platform P2P lending syariah harus menggunakan mekanisme bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah.

4.2 Crowdfunding Syariah

Crowdfunding syariah merupakan model pembiayaan alternatif yang semakin populer dalam ekosistem fintech syariah. Crowdfunding syariah adalah solusi inovatif yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan investor Muslim (Azganin et al., 2021). Platform crowdfunding syariah harus terstruktur untuk mengakomodasi berbagai instrumen keuangan Islam dan memastikan bahwa seluruh operasional dan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Azganin et al., 2021).

Terdapat beberapa jenis crowdfunding syariah, yaitu: (1) crowdfunding berbasis donasi (donation-based crowdfunding); (2) crowdfunding berbasis imbalan (reward-based crowdfunding); (3) crowdfunding berbasis utang/pinjaman (debt-based/lending-based crowdfunding); dan (4) crowdfunding berbasis ekuitas (equity-based crowdfunding) (Sulaeman & Ninglasari, 2020). Crowdfunding berbasis ekuitas (Equity-Based Crowdfunding/EBCF) menawarkan kesempatan luar biasa untuk menggunakan pendekatan pendanaan yang berbeda dengan cara yang sesuai syariah, berdasarkan prinsip etika dan sosial keuangan Islam (Bouakkaz & Ferdjallah, 2023).

Beberapa fitur dasar yang membedakan crowdfunding syariah dari crowdfunding konvensional meliputi: (1) niat dan proyek yang halal; (2) bebas dari riba, maisir, dan gharar; dan (3) keberadaan Dewan Pengawas Syariah (Sulaeman & Ninglasari, 2020). Crowdfunding syariah diharapkan menjadi solusi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai alternatif dari lembaga keuangan formal (Roro et al., 2019). Melalui platform crowdfunding syariah, UMKM dapat memperoleh akses modal yang lebih mudah dan sesuai dengan prinsip syariah (Mustafida et al., 2021).

Di Indonesia, perkembangan crowdfunding syariah diawasi oleh tiga lembaga, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) (Mustafida et al., 2021). OJK secara resmi meluncurkan OJK Innovation Center for Digital Financial Technology (OJK Infinity) untuk mendukung pengembangan sektor fintech, termasuk crowdfunding syariah (Mustafida et al., 2021). Di Malaysia, Nusa Kapital merupakan platform crowdfunding P2P syariah pertama yang diatur di dunia, yang dioperasikan oleh Ethis Kapital Sdn. Bhd. dan didirikan pada tahun 2017 (Ramli et al., 2022).

4.3 Perbankan Digital Syariah dan Mobile Banking

Perbankan digital syariah merupakan salah satu aplikasi fintech syariah yang paling banyak digunakan. Aplikasi mobile banking yang sesuai syariah memungkinkan nasabah untuk mengakses rekening, mentransfer dana, membayar tagihan, dan melakukan transaksi keuangan lainnya dengan cara yang sesuai syariah (Supriadi et al., 2023). Fintech menawarkan peluang terbesar bagi bank-bank Islam dan lembaga keuangan lainnya yang mematuhi hukum syariah untuk memperluas jangkauan dan skala mereka menggunakan teknologi mutakhir (Alghadi, 2024).

Penelitian di Yordania menunjukkan bahwa layanan fintech seperti internet banking, mobile banking, crowdfunding, dan ATM memiliki pengaruh yang substansial terhadap kinerja keuangan Jordan Islamic Bank (JIB) (Alghadi, 2024). Nilai beta positif menunjukkan adanya hubungan yang menguntungkan antara keberhasilan keuangan JIB dari tahun 2017 hingga 2021 dengan layanan fintech (Alghadi, 2024). Temuan ini mengkonfirmasi bahwa adopsi fintech dapat meningkatkan kinerja keuangan bank-bank Islam secara signifikan.

Di Malaysia, studi empiris terhadap 311 karyawan dari lembaga keuangan Islam menunjukkan bahwa ekosistem yang kondusif merupakan isu terpenting yang mendorong pertumbuhan fintech di lembaga Islam Malaysia, diikuti oleh keahlian yang memadai, pendanaan, keamanan, dan stabilitas (Jaafar et al., 2021). Namun, regulasi pemerintah, kesulitan dalam transisi ke teknologi baru, biaya, dan keterbatasan teknologi merupakan hambatan bagi pengembangan fintech dalam perbankan Islam di Malaysia (Jaafar et al., 2021).

4.4 Pembayaran Digital Syariah

Pembayaran digital syariah merupakan salah satu segmen fintech syariah yang paling berkembang. Sistem pembayaran digital berbasis syariah memungkinkan transaksi keuangan yang cepat, mudah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Supriadi et al., 2023). Penggunaan e-wallet diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariah (Hidajat, 2020). Fitur dompet digital ini memfasilitasi konsumen untuk melakukan transaksi keuangan hanya dengan menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, atau laptop (Razak, 2020).

Fintech pembayaran digital juga memungkinkan mereka yang tidak memiliki rekening bank, termasuk imigran ilegal dan pengungsi, untuk secara aktif terlibat dalam layanan dan produk yang sebelumnya tidak dapat mereka akses (Razak, 2020). Hal ini menunjukkan potensi besar fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan bagi kelompok-kelompok yang selama ini tidak terlayani oleh sistem keuangan formal.

4.5 Robo-Advisory dan Kecerdasan Buatan dalam Fintech Syariah

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam fintech syariah membuka dimensi baru dalam penyediaan layanan keuangan yang sesuai syariah (Kılıç, 2023). Robo-advisory syariah merupakan layanan konsultasi investasi otomatis yang menggunakan algoritma untuk memberikan saran investasi yang sesuai dengan prinsip syariah (Kılıç, 2023). Algebra, misalnya, telah dikembangkan sebagai robo-advisor keuangan Islam berbasis kecerdasan buatan pertama di Asia untuk memenuhi permintaan pasar akan investasi yang sesuai syariah (Razak, 2020).

Penggunaan analitik big data, perbankan berbasis cloud, dan metode perdagangan frekuensi tinggi dan algoritmik menunjukkan bahwa fintech syariah membuat kemajuan signifikan dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai syariah, efisien, dan transparan (Kılıç, 2023). Kecerdasan buatan dan machine learning juga digunakan untuk penilaian risiko, strategi investasi, dan deteksi penipuan dalam fintech syariah (Kılıç, 2023). Deep Learning memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah kritis dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah (Kılıç, 2023).

4.6 Blockchain dan Teknologi Terdistribusi dalam Fintech Syariah

Blockchain merupakan teknologi yang tidak memerlukan kehadiran pihak ketiga dalam proses pertukaran data (Hidajat, 2020). Teknologi blockchain menawarkan jaringan peer-to-peer yang terbuka, terdesentralisasi, dan memungkinkan layanan pembayaran real-time yang aman, meningkatkan perdagangan tradisional (Roslan et al., 2020). Dalam konteks keuangan Islam, blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi (Roslan et al., 2020).

Blockchain dan hukum syariah memiliki lebih banyak konvergensi daripada divergensi. Platform teknologi blockchain secara sempurna tertanam dengan nilai-nilai Islam tentang kepercayaan, kejujuran, transparansi, dan efisiensi dalam transaksi perbankan dan keuangan, mempromosikan semangat sejati syariah (Amin et al., 2023). Implementasi teknologi blockchain dalam keuangan Islam akan mengubah sifat kontrak-kontrak klasik yang digunakan dalam keuangan Islam menjadi bentuk smart contract (Amin et al., 2023).

Smart contract berbasis blockchain dapat digunakan untuk memastikan kepatuhan syariah dalam transaksi keuangan Islam secara otomatis (Roslan et al., 2020). Aturan-aturan tata kelola syariah dapat diprogram ke dalam smart contract yang akan memungkinkan transaksi syariah yang otomatis dan terverifikasi (Roslan et al., 2020). Dengan cara ini, setiap transaksi yang tidak sesuai syariah sesuai dengan protokol tidak dapat diverifikasi dan akan ditolak sepenuhnya sebagai tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan blok (Roslan et al., 2020).

Blockchain juga dapat digunakan untuk penerbitan dan perdagangan sukuk digital serta pencatatan dan pelaporan transaksi yang sesuai syariah (Mohamed et al., 2023). Penggunaan blockchain dalam penerbitan sukuk dapat mengurangi biaya penerbitan yang tinggi dan kompleksitas hukum yang selama ini menjadi hambatan dalam pengembangan pasar sukuk (Iftikhar & Saba, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa biaya penerbitan dan transaksi sukuk berbasis smart contract jauh lebih rendah daripada penerbitan sukuk saat ini dan diharapkan lebih aman serta dapat dipasarkan secara internasional (Iftikhar & Saba, 2020).

4.7 Insurtech Syariah (Takaful-Tech)

Insurtech syariah atau takaful-tech merupakan aplikasi teknologi dalam industri asuransi syariah (takaful). Fintech syariah mencakup berbagai sub-cabang, termasuk crowdfunding, wealth tech, regtech, dan taka-tech (insurtech) (Demirdöğen, 2021). Penggunaan teknologi dalam distribusi produk asuransi syariah (takaful) memungkinkan distribusi yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat luas (Kılıç, 2023).

4.8 Keuangan Sosial Islam melalui Fintech

Fintech syariah juga memainkan peran penting dalam pengelolaan dan distribusi dana sosial Islam, seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Fintech membantu mengumpulkan dan mendistribusikan dana sosial Islam seperti infaq, wakaf, dan sedekah (Hidajat, 2020). Beberapa platform fintech syariah telah mengintegrasikan fitur pembayaran zakat dan wakaf, seperti Bukalapak yang mengembangkan saluran pembayaran terintegrasi ('BukaZakah') untuk endowmen, filantropi, dan zakat (Shahid et al., 2021).

Wakaf tunai (cash waqf) melalui platform P2P merupakan potensi bisnis yang belum banyak dimanfaatkan di samping tanggung jawab sosial (Mahfudz, 2022). Model crowdfunding wakaf tunai (crowdfunding cash waqf model) merupakan alternatif pembiayaan bagi lembaga wakaf untuk mengatasi kendala moneter dan memungkinkan proyek-proyek pembangunan diselesaikan (Al-Daihani et al., 2023). Model ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi lembaga wakaf dan penggunaan dana wakaf, sirkulasi kekayaan, dan pembiayaan bisnis tanpa pinjaman berbasis bunga (riba) (Al-Daihani et al., 2023).

5. Peran Fintech Syariah dalam Inklusi Keuangan

5.1 Fintech Syariah dan Inklusi Keuangan

Salah satu kontribusi terpenting fintech syariah adalah kemampuannya untuk meningkatkan inklusi keuangan. Fintech dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan dengan menjangkau kelompok nasabah yang beragam (Posumah, 2024). Melalui platform fintech, masyarakat dapat mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan lebih mudah dan murah (Posumah, 2024). Fintech syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan sumber pendanaan bagi sektor-sektor yang belum berkembang, termasuk pertanian dan usaha mikro dan kecil (Mohd et al., 2024).

Teknik keuangan sosial Islam, termasuk zakat, sedekah, wakaf, keuangan mikro Islam, dan model mikro takaful, telah terbukti memiliki pengaruh yang menguntungkan dalam mempromosikan inklusi keuangan (Mohd et al., 2024). Fintech syariah memungkinkan bank-bank Islam dan lembaga keuangan lainnya untuk memperluas jangkauan mereka ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan syariah (Trimulato et al., 2023). Nasabah yang tidak dapat dijangkau oleh bank dapat mengakses layanan fintech syariah, sehingga interkoneksi antara keduanya dapat mendorong aktivitas ekonomi (Trimulato et al., 2023).

Studi di Malaysia menunjukkan bahwa sektor fintech syariah telah memprioritaskan pemberdayaan usaha kecil dan menengah, populasi yang tidak memiliki rekening bank (unbanked), komunitas yang terpinggirkan, dan sektor-sektor yang rentan untuk mendorong inklusi keuangan (Mohd et al., 2024). Pendekatan ini dirancang untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan bertindak sebagai perantara bagi kemajuan ekonomi digital melalui penyediaan aksesibilitas layanan keuangan (Mohd et al., 2024).

5.2 Fintech Syariah untuk UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu segmen yang paling banyak mendapat manfaat dari kehadiran fintech syariah. UMKM berperan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang (Mustafida et al., 2021). Namun, UMKM seringkali kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga perbankan karena kurangnya riwayat keuangan dan agunan (Mustafida et al., 2021). Fintech syariah, khususnya dalam bentuk crowdfunding, telah menjadi solusi untuk memberikan layanan keuangan yang mudah diakses bagi UMKM yang tidak memiliki akses ke perbankan (Mustafida et al., 2021).

Crowdfunding syariah berdampak pada UMKM dalam hal kemudahan memperoleh akses modal, peningkatan kesejahteraan UMKM, dan penciptaan pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang (Mustafida et al., 2021). Fintech syariah P2P lending juga memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pembiayaan UMKM di Indonesia (Posumah, 2024). Melalui platform fintech syariah, UMKM dapat memperoleh pembiayaan yang lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan prinsip syariah dibandingkan dengan melalui jalur perbankan konvensional (Yuneline, 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa crowdfunding, mobile money, dan P2P lending memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan pendapatan bagi pengusaha mikro (Azman et al., 2020). Penggunaan teknologi keuangan Islam (i-fintech) telah memungkinkan pengusaha mikro untuk mengembangkan dan menumbuhkan bisnis mereka secara berkelanjutan (Azman et al., 2020). Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya memberikan akses modal bagi UMKM, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

6. Regulasi dan Kerangka Hukum Fintech Syariah

6.1 Tantangan Regulasi Fintech Syariah

Salah satu tantangan utama dalam implementasi fintech syariah adalah memastikan kerangka regulasi dan hukum yang memadai. Regulasi yang mengatur fintech syariah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi konsumen, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Supriadi et al., 2023). Tantangan regulasi mencakup perspektif Islam tentang fintech, upaya dari regulasi dan kebijakan pemerintah untuk mendorong fintech syariah, dan pentingnya kolaborasi antara lembaga keuangan dan otoritas regulasi (Supriadi et al., 2023).

Pengawasan yang lemah dan kepatuhan syariah yang rendah masih menjadi tantangan utama dalam implementasi fintech syariah, sementara kepatuhan syariah merupakan prinsip inti regulasi keuangan Islam (Muryanto, 2022). Ekosistem fintech syariah yang baik memerlukan regulasi dan kebijakan yang mendukung, Dewan Pengawas Syariah, dan standar tata kelola syariah fintech Islam (Muryanto, 2022). Untuk memastikan kepatuhan syariah, direkomendasikan untuk mengambil beberapa langkah: (a) membuat regulasi kepatuhan syariah; (b) membentuk dewan pengawas syariah; dan (c) menstandarisasi tata kelola syariah fintech syariah (Muryanto, 2022).

Pembentukan regulasi kepatuhan syariah telah menjadi tantangan yuridis bagi beberapa negara dengan ekosistem layanan keuangan syariah yang berkembang pesat (Muryanto, 2022). Regulasi kepatuhan syariah merupakan payung hukum bagi tata kelola fintech syariah (Muryanto, 2022). Tanpa regulasi yang memadai, fintech syariah berisiko menghadapi ketidakpastian hukum yang dapat menghambat pertumbuhannya.

6.2 Regulasi Fintech Syariah di Indonesia

Indonesia memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif untuk mengatur fintech syariah. Regulasi fintech di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan oleh OJK melalui Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Mahfudz, 2022). Sementara itu, aspek syariah diatur oleh Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Mustafida et al., 2021).

Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI menegaskan bahwa platform fintech syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti riba, gharar, maisir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram (Mustafida et al., 2021). Fatwa ini mencakup perusahaan fintech yang beroperasi dalam layanan pembiayaan dan sistem gerbang pembayaran (Mustafida et al., 2021). Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mendukung pengembangan industri keuangan syariah, termasuk Strategi dan Rencana Aksi Pengembangan Keuangan Syariah 2019–2024 yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah dan mengembangkan pasar modal syariah (Supriadi et al., 2023).

Namun, regulasi fintech syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika hukum, di antaranya: peraturan perundang-undangan yang belum memadai, kepatuhan syariah yang masih lemah, dan isu penyalahgunaan fintech syariah untuk pendanaan terorisme (Mukminati, 2022). Fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum implementasi fintech P2P lending syariah tidak memiliki posisi dalam sumber hukum positif Indonesia sehingga tidak mengikat; dan agar berlaku dan mengikat, fatwa tersebut harus diatur dalam peraturan perundang-undangan (Handayani et al., 2021).

6.3 Regulasi Fintech Syariah di Malaysia

Malaysia memiliki kerangka regulasi yang lebih matang untuk fintech syariah. Bank Negara Malaysia (BNM) mengatur sektor perbankan konvensional dan Islam, sektor asuransi dan takaful, serta layanan uang dan fintech yang terkait dengan layanan-layanan tersebut (Jailani & Muneeza, 2023). Sementara itu, Securities Commission (SC) bertanggung jawab untuk mengatur dan menstrukturisasi industri pasar modal (Jailani & Muneeza, 2023).

SC Malaysia merupakan regulator pertama di kawasan ASEAN yang memperkenalkan pedoman equity crowdfunding (ECF) pada Februari 2015 (Diniyya et al., 2021). Malaysia juga telah mengembangkan kerangka regulasi dengan pendekatan yang terinspirasi dari model Inggris, meskipun berbeda dalam tingkat kepatuhan syariah (Hariri, 2023). Pada tahun 2022, Bank Negara Malaysia (BNM) memberikan lisensi perbankan digital kepada Boost-RHB, GXS Bank-KUOK Brothers, AEON-MoneyLion, dan KAF Consortium (Arif et al., 2024).

Dewan Penasihat Syariah (SAC) di Malaysia dapat menjadi landasan untuk mengembangkan industri keuangan Islam. SAC harus diberikan peran yang lebih aktif untuk mempromosikan penerapan solusi fintech di bidang ini (M. I. A. Razak et al., 2020). Meskipun keterlibatan SAC terkadang menimbulkan kontroversi di pasar keuangan Islam, Pasal 51 Undang-Undang Bank Sentral Malaysia (CBMA) 2009 menempatkan Dewan sebagai badan puncak dalam menentukan masalah keuangan Islam (M. I. A. Razak et al., 2020).

6.4 Perbandingan Regulasi Fintech Syariah: Indonesia, Malaysia, dan Inggris

Studi komparatif antara Indonesia, Malaysia, dan Inggris menunjukkan bahwa ketiga negara tersebut termasuk dalam lima negara teratas dalam GIFT Index (Muryanto, 2022). Namun, masing-masing negara memiliki pendekatan regulasi yang berbeda. Malaysia dan Indonesia memiliki kerangka regulasi yang lebih berorientasi pada syariah, sementara Inggris memiliki pendekatan sandbox yang lebih fleksibel (Hariri, 2023).

Di Indonesia, regulator fintech BI dan OJK telah menangani tiga jenis layanan, yaitu uang elektronik, P2P lending, dan layanan pembayaran (Arif et al., 2024). Di Malaysia, perlakuan terhadap Initial Coin Offering (ICO) berbeda dengan Indonesia; Malaysia memperlakukannya di bawah pedoman RMO, sementara Indonesia melarangnya sebagai metode pembayaran tetapi masih mengizinkan perdagangan ICO sebagai komoditas di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Diniyya et al., 2021).

Studi ini merekomendasikan pembentukan kerangka hukum dalam bentuk Undang-Undang Fintech Syariah yang mencakup substansi hukum seperti kepatuhan syariah; prosedur perizinan satu atap yang terintegrasi; pembagian kewenangan, koordinasi, dan sinergi antar otoritas; pencegahan dan penyelesaian krisis sistem keuangan digital; sanksi pidana; dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen fintech (Zidan & Irfany, 2023).

7. Tantangan dan Risiko Fintech Syariah

7.1 Tantangan Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah merupakan salah satu tantangan terbesar bagi pertumbuhan fintech syariah (Posumah, 2024). Fintech syariah menghadapi tugas untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam sambil beroperasi dalam lingkungan teknologi yang terus berkembang (Supriadi et al., 2023). Tantangan ini mencakup memastikan bahwa seluruh produk dan layanan fintech syariah bebas dari riba, gharar, maisir, dan elemen-elemen lain yang dilarang dalam Islam (Fidhayanti et al., 2024).

Risiko kepatuhan syariah mengacu pada sejauh mana produk dan layanan fintech syariah sesuai dengan standar syariah (Sulaiman, 2023). Sangat penting bahwa produk dan layanan tersebut memiliki kerangka tata kelola yang kuat untuk memastikan kepatuhan (Sulaiman, 2023). Selain itu, tidak adanya standar syariah yang seragam menjadi tantangan tersendiri, karena hukum dan prinsip syariah tidak seragam di berbagai interpretasi, sehingga sulit untuk menerapkannya secara sistematis atau efektif (Sulaiman, 2023).

Fintech syariah juga dapat menimbulkan tantangan bagi Lembaga Keuangan Islam (LKI) dalam hal efisiensi operasional, retensi nasabah, transparansi, dan akuntabilitas (Posumah, 2024). Perusahaan fintech syariah juga tidak mengikuti standar pelaporan yang seragam, sehingga menyulitkan evaluasi kinerja dan efisiensi mereka bagi para pemegang saham (Fithria, 2022). Perusahaan startup fintech syariah mungkin perlu meninjau mekanisme tata kelola internal dan eksternal mereka untuk memastikan keberlanjutan operasi jangka panjang (Fithria, 2022).

7.2 Tantangan Regulasi dan Hukum

Tantangan regulasi merupakan hambatan utama dalam pengembangan fintech syariah. Regulasi manajemen merupakan tantangan yang paling dominan dalam fintech syariah (Dawood et al., 2022). Ketidakselarasan regulasi dan kompleksitas perizinan merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh industri fintech syariah (Syahputra et al., 2023). Regulasi yang tidak komprehensif dan tidak memadai dapat menghambat pertumbuhan fintech syariah dan meningkatkan risiko bagi konsumen (Lubis et al., 2023).

Lingkungan regulasi yang mendukung sangat diperlukan untuk pengembangan fintech syariah yang sesuai syariah (Lubis et al., 2023). Keterlibatan entitas pemerintah sangat penting dalam menciptakan atmosfer yang kondusif untuk inovasi sambil mempertahankan kepatuhan terhadap regulasi syariah (Lubis et al., 2023). Regulasi yang jelas dan mudah dipahami mendukung pembentukan dan adopsi layanan keuangan syariah berbasis teknologi (Lubis et al., 2023).

7.3 Risiko Keamanan Siber dan Perlindungan Data

Risiko keamanan siber merupakan salah satu tantangan utama dalam pengembangan fintech syariah. Penggunaan fintech memicu risiko yang ditanggung oleh pengguna atau konsumen seperti risiko siber terkait keamanan data, kepemilikan data, privasi, dan tata kelola data (Yuneline, 2022). Risiko-risiko ini dapat berpotensi mengakibatkan kontrak dan sistem keuangan menjadi tidak pasti (gharar) karena peretasan sistem dan kesalahan sistem yang secara tidak adil gagal menyelesaikan transaksi bisnis, sehingga membuka ruang bagi penipu untuk memanfaatkan ketidakcukupan sistem untuk melakukan transaksi yang tidak sah (Haridan et al., 2020).

Kontrol internal yang efektif atas keamanan data dan tata kelola yang kuat dapat mengurangi masalah risiko operasional yang muncul dari teknologi keuangan (Haridan et al., 2020). Oleh karena itu, penting bagi fintech syariah dan pemain bank Islam lainnya untuk bekerja sama dalam menangani masalah ketidakpatuhan syariah dan risiko dalam terang teknologi keuangan baru yang muncul (Haridan et al., 2020).

7.4 Kesenjangan Sumber Daya Manusia

Kesenjangan sumber daya manusia merupakan tantangan serius dalam pengembangan fintech syariah. Industri ini sangat kekurangan personel yang kompeten dalam keuangan Islam dan fintech (Sulaiman, 2023). Kesenjangan bakat ini membuat mustahil untuk menghasilkan atau melaksanakan solusi inovatif, sehingga diperlukan program pengembangan kapasitas serta kerja sama dengan lembaga akademik (Sulaiman, 2023). Kurangnya tenaga manusia yang terlatih dan kebijakan yang jelas dari pemerintah merupakan hambatan terbesar dalam pengembangan fintech syariah (Mustafa et al., 2020).

Kekurangan bakat di antara para sarjana syariah merupakan kekhawatiran yang signifikan bagi bank-bank Islam saat mereka memasuki ranah produk dan layanan keuangan digital yang ditawarkan oleh fintech (Haridan et al., 2023). Standar yang buruk di banyak yurisdiksi dan ketidakcukupan ahli dewan syariah dalam transaksi kontraktual Islam dan konvensional juga menjadi masalah yang perlu diatasi (Haridan et al., 2023).

7.5 Risiko Penyalahgunaan Fintech Syariah

Fintech syariah juga menghadapi risiko penyalahgunaan, termasuk untuk kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Salah satu tantangan pemanfaatan fintech adalah risiko penyalahgunaan fintech untuk kejahatan keuangan, khususnya pendanaan terorisme (Mukminati, 2022). Teknologi-teknologi baru, termasuk cryptocurrency dan metode pembayaran baru, secara tidak sengaja menciptakan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang baru (Akartuna et al., 2022).

Untuk mengatasi risiko ini, diperlukan regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif dari otoritas terkait. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu membantu regulator dalam mengembangkan dan mengawasi layanan fintech syariah untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan kejahatan keuangan (Intan et al., 2023). Pelaku industri fintech syariah juga perlu mendidik masyarakat tentang produk dan layanan yang legal untuk melindungi mereka dari penipuan dan kejahatan keuangan (Intan et al., 2023).

8. Peluang dan Prospek Fintech Syariah

8.1 Peluang Inovasi Teknologi

Fintech syariah memiliki peluang besar untuk berinovasi dengan memanfaatkan teknologi-teknologi terkini. Integrasi teknologi dan inovasi dalam fintech dapat memberikan peluang baru untuk memperluas aksesibilitas, meningkatkan efisiensi operasional, dan menawarkan produk keuangan syariah yang inovatif (Supriadi et al., 2023). Solusi seperti perbankan digital syariah, platform crowdfunding dan P2P lending, serta layanan robo-advisory, insurtech, dan cryptocurrency syariah menunjukkan luasnya inovasi teknologi dalam batasan prinsip keuangan Islam (Kılıç, 2023).

Penggunaan AI, machine learning, dan teknik deep learning dalam bidang-bidang seperti penilaian risiko, strategi investasi, dan deteksi penipuan telah memberikan dimensi baru bagi fintech syariah (Kılıç, 2023). Teknologi RegTech (Regulatory Technology) dalam dunia keuangan Islam mengacu pada pemanfaatan teknologi mutakhir untuk memastikan bahwa operasi keuangan efisien dan sesuai dengan aturan syariah yang terus berkembang (Kılıç, 2023). Semakin solusi fintech berkembang, semakin penting untuk memantaunya dan memastikan kepatuhannya terhadap norma-norma keuangan Islam (Kılıç, 2023).

8.2 Peluang Kolaborasi dan Kemitraan

Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan pengembangan fintech syariah. Pentingnya kemitraan antara industri keuangan konvensional dan fintech keuangan Islam semakin terlihat (Posumah, 2024). Beberapa bank Islam berkolaborasi dengan startup fintech untuk meningkatkan kehadiran digital mereka dan tetap kompetitif (Haridan et al., 2023). Investasi dalam fintech untuk perbankan Islam semakin meningkat karena dipandang sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing lembaga keuangan Islam (Mohamed et al., 2023).

Kolaborasi antara badan regulasi dan pemangku kepentingan industri, kerangka perizinan yang disesuaikan, mekanisme perlindungan konsumen yang ditingkatkan, dan promosi inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah merupakan rekomendasi utama untuk meningkatkan kerangka kebijakan dan regulasi fintech syariah (Fidhayanti et al., 2024). Kolaborasi antara DSN-MUI dan OJK sangat penting untuk merumuskan dan mengimplementasikan regulasi yang efektif guna memaksimalkan manfaat fintech syariah (Fidhayanti et al., 2024).

8.3 Peluang Fintech Syariah dalam Mendukung SDGs

Fintech syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Fintech syariah dapat berkontribusi pada dana sosial dan membiayai sektor pertanian, serta usaha kecil dan mikro (Fidhayanti et al., 2024). Adopsi fintech dalam keuangan Islam membantu pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan, mengatasi krisis keuangan seperti COVID-19, dan mencapai SDGs untuk negara yang berkelanjutan (Fidhayanti et al., 2024).

Interkoneksi antara perbankan syariah dan fintech syariah dapat mendorong aktivitas ekonomi, khususnya dalam agenda SDG: pengentasan kemiskinan, penciptaan kekayaan, pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan kemitraan untuk tujuan (Trimulato et al., 2023). Fintech syariah yang menekankan penggunaan teknologi untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai syariah, produk, layanan, dan investasi, telah secara konsisten mendapatkan popularitas (Mohd et al., 2024).

9. Tata Kelola Syariah dalam Fintech Syariah

9.1 Peran Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Shariah Supervisory Board (SSB) memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan syariah dalam fintech syariah. Keterlibatan DSN-MUI dalam memastikan kepatuhan syariah merupakan aspek kritis dari pengawasan fintech syariah (Fidhayanti et al., 2024). Dewan Pengawas Syariah bertugas menentukan permisibilitas produk fintech, memastikan kepatuhan hukum Islam, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan dalam penawaran digital (Haridan et al., 2023).

Penunjukan Dewan Pengawas Syariah yang kompeten akan memastikan tata kelola yang tepat dan skeptisisme profesional dengan menawarkan pertanyaan yang memadai dan relevan kepada manajer yang bertanggung jawab sebelum mengeluarkan resolusi syariah (Haridan et al., 2020). Studi menunjukkan bahwa peran kepatuhan syariah yang lebih tinggi yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah menghasilkan pemantauan yang lebih besar terhadap masalah-masalah terkait kepatuhan syariah (Haridan et al., 2020).

Keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah dapat memfasilitasi bank-bank Islam dalam mengembangkan kontrak dan perjanjian smart keuangan Islam yang memenuhi hukum syariah dan pedoman lain yang ditetapkan oleh bank sentral (Haridan et al., 2020). Robo-advisory syariah memiliki potensi untuk memfasilitasi konsultasi syariah real-time oleh Dewan Pengawas Syariah, sementara sistem manajemen blockchain (BMS) dapat meningkatkan fungsi pemantauan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan tinjauan dan penilaian audit untuk memastikan kepatuhan syariah di bank-bank Islam (Haridan et al., 2023).

9.2 Standarisasi Tata Kelola Syariah

Standarisasi tata kelola syariah merupakan kebutuhan mendesak dalam pengembangan fintech syariah. Tidak adanya standar syariah yang seragam menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi fintech syariah (Sulaiman, 2023). Lembaga-lembaga seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Islamic Financial Services Board (IFSB), dan International Islamic Financial Market (IIFM) telah berupaya untuk standarisasi regulasi di sekitar industri keuangan Islam (Iftikhar & Saba, 2020).

Standarisasi dalam hal dokumentasi sukuk dan interpretasi syariah dapat membantu mengurangi biaya transaksi dan penerbitan, mendorong penerbitan sukuk, dan membawa keragaman dalam struktur sukuk (Iftikhar & Saba, 2020). Para pemangku kepentingan industri, termasuk regulator, akademisi, dan praktisi, harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa fintech syariah mematuhi fondasi etisnya sambil memanfaatkan manfaat teknologi keuangan (Kılıç, 2023).

10. Sentimen Publik dan Adopsi Fintech Syariah

10.1 Persepsi dan Adopsi Pengguna

Persepsi dan adopsi pengguna terhadap fintech syariah merupakan faktor penting dalam keberhasilan industri ini. Analisis terhadap 2.131 tweet menunjukkan bahwa mayoritas sikap terhadap fintech syariah bersifat netral (80,8%), diikuti oleh sentimen positif (16,2%), dan sentimen negatif paling sedikit (3%) (Haidar, 2024). Prevalensi sikap netral menunjukkan kurangnya keterlibatan penuh atau sikap netral di antara pengguna, yang berpotensi disebabkan oleh pemahaman yang terbatas atau interaksi minimal dengan platform keuangan Islam (Haidar, 2024).

Sentimen positif yang signifikan menunjukkan adanya minat dan dukungan terhadap keuangan syariah, yang dipandang sebagai alternatif etis yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam (Haidar, 2024). Sebaliknya, munculnya sentimen negatif menimbulkan kekhawatiran mengenai kompatibilitas dengan prinsip-prinsip syariah yang sesungguhnya dan keamanan implementasinya (Haidar, 2024). Mengatasi kekhawatiran ini melalui pendidikan dan transparansi menjadi sangat penting (Haidar, 2024).

Penelitian di Malaysia dan Arab Saudi menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, dan norma subjektif merupakan faktor penentu yang sangat signifikan yang memengaruhi pendapat nasabah dalam beradaptasi dengan teknologi baru, sementara kesadaran hanya menunjukkan efek positif yang moderat (Oladapo et al., 2021). Dampak faktor-faktor ini terhadap niat untuk mengadopsi layanan fintech berbeda secara signifikan antara nasabah Malaysia dan Arab Saudi (Oladapo et al., 2021).

10.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Adopsi Fintech Syariah

Berbagai faktor memengaruhi adopsi fintech syariah oleh pengguna. Kepercayaan (trust) merupakan konstruk yang paling penting untuk adopsi fintech syariah (Maniam., 2024). Model Technology Acceptance Model (TAM) dan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) merupakan kerangka yang paling sering diterapkan dalam meneliti adopsi fintech syariah (Maniam., 2024). Lembaga keuangan Islam menemukan fintech sebagai pengubah permainan, menawarkan fleksibilitas yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, yang mendorong adopsi yang antusias (Maniam., 2024).

Studi empiris menunjukkan bahwa semua variabel kecuali kondisi yang memfasilitasi memiliki efek positif yang signifikan terhadap niat Muslim untuk menggunakan model platform crowdfunding berbasis zakat (Sulaeman & Ninglasari, 2020). Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merencanakan strategi intervensi yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif pandemi COVID-19 pada UMKM di Indonesia (Sulaeman & Ninglasari, 2020).

11. Masa Depan Fintech Syariah

11.1 Tren dan Arah Penelitian

Penelitian tentang fintech syariah terus berkembang dengan pesat. Analisis bibliometrik terhadap 918 makalah yang membahas keuangan Islam dan teknologi keuangan yang diterbitkan antara tahun 1999 dan 2022 mengidentifikasi empat tren penelitian utama: (1) "Inklusi Keuangan dan Tata Kelola Perusahaan dalam Fintech Syariah"; (2) "Teknologi Informasi dan Layanan Keuangan Islam Masa Depan"; (3) "Transformasi Keuangan Islam: Bagaimana Fintech Mengubah Permainan"; dan (4) "Keuangan Islam: Kekuatan yang Berkembang di Era Digital" (Qudah et al., 2023).

Penelitian di masa depan dapat dilakukan tentang langkah-langkah dalam mengatasi masalah implementasi fintech dalam industri keuangan Islam, analisis empiris implikasi implementasi blockchain yang sukses, perubahan perilaku konsumsi pengguna fintech syariah, dan pengaruh fintech syariah terhadap pertumbuhan keuangan Islam serta variabel makroekonomi (Fajri et al., 2023). Blockchain, bank, aplikasi, COVID, dan niat merupakan kata kunci yang paling banyak digunakan dalam penelitian fintech syariah (Fajri et al., 2023).

11.2 Rekomendasi untuk Pengembangan Fintech Syariah

Berdasarkan kajian komprehensif terhadap berbagai penelitian, terdapat beberapa rekomendasi penting untuk pengembangan fintech syariah ke depan. Pertama, pemerintah perlu terus memperbarui regulasi dan kerangka pengawasan untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas ekosistem fintech keuangan Islam, serta melindungi konsumen dari risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi ini (Posumah, 2024). Kedua, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga keuangan Islam, perusahaan fintech syariah, dan otoritas regulasi dalam mengembangkan fintech syariah (Supriadi et al., 2023).

Ketiga, perlu adanya peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat untuk mendorong adopsi fintech syariah yang lebih luas (Rahmansyah et al., 2023). Keempat, industri fintech syariah perlu terus berinovasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat umum (Supriadi et al., 2023). Kelima, diperlukan standarisasi tata kelola syariah yang lebih baik untuk memastikan kepatuhan syariah yang konsisten di seluruh platform fintech syariah (Muryanto, 2022).

Keenam, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang keuangan Islam dan teknologi keuangan perlu diprioritaskan (Sulaiman, 2023). Ketujuh, infrastruktur teknologi yang memadai perlu dibangun untuk mendukung pertumbuhan fintech syariah, khususnya di daerah-daerah yang belum terlayani oleh sistem keuangan formal (Sulaiman, 2023). Kedelapan, fintech syariah perlu mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar lokal di berbagai negara (Ajouz & Abuamria, 2023).

12. Kesimpulan

Fintech syariah merupakan fenomena yang semakin penting dalam lanskap keuangan global, menggabungkan inovasi teknologi dengan prinsip-prinsip keuangan Islam untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan etis. Fintech syariah memiliki potensi besar untuk merevolusi seluruh industri keuangan Islam dengan menggunakan teknologi canggih (Samad & Bukido, 2022). Fintech syariah dapat membentuk ulang keuangan Islam dengan meningkatkan efisiensi layanan keuangan Islam dan mengatasi tantangan yang ada (Ali et al., 2019).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk kepatuhan syariah, regulasi, keamanan siber, dan kesenjangan sumber daya manusia, fintech syariah terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi. Dengan regulasi yang tepat, kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan, dan fokus pada perlindungan konsumen, fintech syariah dapat menjadi kekuatan pendorong yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi Islam yang berkelanjutan dan inklusif (Fidhayanti et al., 2024).

Masa depan fintech syariah sangat cerah, dengan potensi untuk tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen Muslim, tetapi juga berperan sebagai alat inklusi keuangan yang sangat efektif yang bahkan lebih besar dari entitas perbankan yang berorientasi profit (Sulaiman, 2023). Dengan memanfaatkan teknologi-teknologi terkini seperti AI, blockchain, dan big data, fintech syariah dapat terus berinovasi dan memberikan solusi keuangan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi masyarakat di seluruh dunia (Kılıç, 2023).

Daftar Pustaka

Ahmad, S. M., & Mamun, A. A. (2020). Opportunities of Islamic FinTech: The Case of Bangladesh and Turkey. Cenraps Journal of Social Sciences, 2(3), 412–426. https://doi.org/10.46291/cenraps.v2i3.39

Ajouz, M., & Abuamria, F. (2023). Unveiling the potential of the Islamic fintech ecosystem in emerging markets. Al Qasimia University Journal of Islamic Economics, 3(1), 115–148. https://doi.org/10.52747/aqujie.3.1.219

Akartuna, E. A., Johnson, S. D., & Thornton, A. (2022). The money laundering and terrorist financing risks of new and disruptive technologies: A futures-oriented scoping review. Security Journal, 36(4), 615–650. https://doi.org/10.1057/s41284-022-00356-z

Al-Daihani, M., Dirie, K. A., Alam, Md. M., & Abdullah, A. S. (2023). Business process model for "crowdfunding cash waqf model." Journal of Islamic Accounting and Business Research, 16(1), 147–169. https://doi.org/10.1108/jiabr-02-2023-0046

Alghadi, M. Y. (2024). The influence of some fintech service on the performance of Islamic bank in Jordan. International Journal of Data and Network Science, 8(1), 393–400. https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.9.015

Ali, H., Mohamed, H., Hashmi, H. S., & Hassan, M. I. A. (2019). Global landscape of the Islamic fintech: Opportunities, challenges and future ahead. Comsats Journal of Islamic Finance, 4(2), 29–53. https://doi.org/10.26652/cjif.4201923

Amin, W. L. M., Ali, S. A. M., Ali, S. A. M., Jusoh, N. S., & Zulfakar, M. M. (2023). Blockchain technology a structural shifts in banking sector: Consumer-oriented measures. International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences, 13(2). https://doi.org/10.6007/ijarafms/v13-i2/18019

Arif, M. I. A. M., Halim, A. H. binti A., & Halim, M. 'Afifi bin Ab. (2024). Financial technology: An overview on shariah and legal implication. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14818

Azganin, H., Kassim, S., & Sa'ad, A. A. (2021). A proposed shariah compliant fintech model as an alternative financing product to tackle food security challenges in Malaysia. Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences, 4(3), 15–35. https://doi.org/10.46722/hkmh.4.3.21b

Azman, N. H. N., Zabri, M. Z. M., Masron, T. A., & Malim, N. A. K. (2020). The utilisation of Islamic fintech (i-fintech) in promoting sustainable inclusive growth: Evidence from micro-entrepreneurs in Malaysia. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6(3), 555–576. https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1180

Bouakkaz, N., & Ferdjallah, A. (2023). The performance and perspective of the ethical leadership of the Islamic equity-based crowdfunding platform in Oman. Business Ethics and Leadership, 7(3), 120–129. https://doi.org/10.61093/bel.7(3).120-129.2023

Dawood, H., Zadjali, F. A., Rawahi, M. A., Karim, S., & Mohamed, H. (2022). Business trends & challenges in Islamic FinTech: A systematic literature review. F1000Research, 11, 329. https://doi.org/10.12688/f1000research.109400.1

Demirdöğen, Y. (2021). New resources for Islamic finance: Islamic fintech. Hitit İlahiyat Dergisi, 20(3), 29–56. https://doi.org/10.14395/hid.945194

Diniyya, A. A., Aulia, M., & Wahyudi, R. (2021). Financial technology regulation in Malaysia and Indonesia: A comparative study. Ihtifaz Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 3(2), 67. https://doi.org/10.12928/ijiefb.v3i2.2703

Fajri, M. Z. N., Lahuri, S. B., & Umam, K. (2023). Mapping Islamic fintech research: A bibliometric analysis. https://doi.org/10.31219/osf.io/2unsb

Fidhayanti, D., Noh, M. S. M., Ramadhita, R., & Bachri, S. (2024). Exploring the legal landscape of Islamic fintech in Indonesia: A comprehensive analysis of policies and regulations. F1000Research, 13, 21. https://doi.org/10.12688/f1000research.143476.1

Fithria, A. (2022). Exploring the application of sharia contracts on Islamic fintech peer-to-peer lending in Indonesia. Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences, 5(6), 31–56. https://doi.org/10.46722/hikmah.v5i6.327

Fund, I. M. (2014). Malaysia. Rapport Des Services Du FMI Sur Les Économies Nationales (IMF Staff Country Reports French), 2014(082), 1. https://doi.org/10.5089/9781475529852.002

Haidar, A. (2024). Decoding sentiments: Exploring Islamic fintech discourse on Twitter in the post-pandemic. Perbanas Journal of Islamic Economics and Business, 4(1), 46. https://doi.org/10.56174/pjieb.v4i1.244

Handayani, O., Sulistiyono, A., & Muryanto, Y. T. (2021). The urgency of regulating fintech peer to peer lending sharia in Indonesia. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.036

Haridan, N. M., Hassan, A. F. S., & Alahmadi, H. A. (2020). Financial technology inclusion in Islamic banks: Implication on shariah compliance assurance. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(14). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i14/7361

Haridan, N. M., Nurfarahin, H., Sriwardhani, A., Ithanin, N. H. B., & Ahmad, M. A. N. (2023). What do shariah boards think about AI? Jurnal Bisnis Terapan, 7(2), 115–127. https://doi.org/10.24123/jbt.v7i2.6061

Hariri, M. (2023). Digital transformation of Saudi Arabia's banking: A comparative study. International Journal of Islamic Banking and Finance Research, 35–49. https://doi.org/10.46281/ijibfr.v11i1.2028

Hidajat, T. (2020). Financial technology in Islamic view. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 4(2), 102–112. https://doi.org/10.21070/perisai.v4i2.465

Iftikhar, S., & Saba, I. (2020). Blockchain based smart sukuk as shariah compliant investment avenues for Islamic financial institutions in Pakistan. Journal of Finance & Economic Research, 5(1), 30–45. https://doi.org/10.20547/jfer2005103

Intan, I. N., Devi, S., Febriandhane, R. S., & Juliani, S. U. (2023). Patterns of Islamic fintech implementation: Problems and implications for micro, small and medium enterprises. Ekspansi Jurnal Ekonomi Keuangan Perbankan dan Akuntansi, 15(1), 83–92. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v15i1.4732

Jaafar, M. N., Muhamat, A. A., Hatta, M. F. bin M., & Alwi, S. F. S. (2021). Fintech development in financial institutions industry: An empirical study on Malaysia Islamic banks. International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences, 11(3). https://doi.org/10.6007/ijarafms/v11-i3/10867

Jailani, M. A., & Muneeza, A. (2023). Crypto assets: The need for shariah screening criteria for digital assets in Malaysia. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, (1), 27–47. https://doi.org/10.53840/ijiefer111

Kılıç, G. (2023). The emergence of Islamic fintech and its applications. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. https://doi.org/10.54427/ijisef.1328087

Laldin, M. A., & Djafri, F. (2019). Islamic finance in the digital world: Opportunities and challenges. Journal of Islam in Asia, 16(3), 283–299. https://doi.org/10.31436/jia.v16i3.853

Lubis, H. A. Z., Khairisma, K., Puspitaningrum, R., & Ichsan, I. (2023). Balancing the scales: Navigating benefits and risks in Indonesia's sharia fintech landscape. Journal of International Conference Proceedings, 6(5), 229–240. https://doi.org/10.32535/jicp.v6i5.2843

Mahfudz, A. A. (2022). Contemporary shariah and legal pertinent issues in cash waqf mechanism using peer to peer (P2P) platform in Indonesian Islamic economics. Tsaqafah, 18(2), 211. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i2.8582

Maniam, S. (2024). Determinants of Islamic fintech adoption: A systematic literature review. Journal of Islamic Marketing, 15(11), 2916–2936. https://doi.org/10.1108/jima-11-2023-0373

Mohamed, M. B., Rahhim, A. S. B. A., Azlan, N. E. B. K., & Aziz, F. A. I. B. N. (2023). Disruptive expansion of fintech: Recognising the merits and demerits of Islamic banking. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(6). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i6/16871

Mohd, M. N., Razali, R., Hasif, M., & Baharuddin, Z. (2024). The roles of Islamic financial technology (fintech) in fostering financial inclusion in Malaysia. Management and Accounting Review. https://doi.org/10.24191/mar.v23i01-11

Muhammad, T., & Ngah, B. bin. (2020). Modeling debt and equity crowdfunding based on murabahah, musharakah and mudarabah: Trust and awareness. Ikonomika, 5(2), 271–296. https://doi.org/10.24042/febi.v5i2.7789

Mukminati, A. H. (2022). Problematika hukum peer to peer lending syariah di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 10(2), 168. https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.64922

Muryanto, Y. T. (2022). The urgency of sharia compliance regulations for Islamic fintechs: A comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom. Journal of Financial Crime, 30(5), 1264–1278. https://doi.org/10.1108/jfc-05-2022-0099

Mustafa, M., Khan, S., & Eleftherios. (2020). FinTech, blockchain and Islamic finance: An extensive literature review. International Journal of Economics and Business Administration, VIII(Issue 2), 65–86. https://doi.org/10.35808/ijeba/444

Mustafida, R., Fauziah, N. N., & Kurnia, Z. N. (2021). The development of Islamic crowdfunding in Indonesia and its impact towards SMEs. Hasanuddin Economics and Business Review, 4(3), 20. https://doi.org/10.26487/hebr.v4i3.2547

Oladapo, I. A., Hamoudah, M. M., Alam, Md. M., Olaopa, O. R., & Muda, R. (2021). Customers' perceptions of fintech adaptability in the Islamic banking sector: Comparative study on Malaysia and Saudi Arabia. Journal of Modelling in Management, 17(4), 1241–1261. https://doi.org/10.1108/jm2-10-2020-0256

Posumah, N. H. (2024). Fintech in Islamic finance literature: A review. Accounting Studies and Tax Journal (Count), 1(2), 158–166. https://doi.org/10.62207/nxzz5g94

Qudah, H. A., Malahim, S. S., Airout, R. M., Alomari, M., Hamour, A. A., & AlQudah, M. Z. (2023). Islamic finance in the era of financial technology: A bibliometric review of future trends. International Journal of Financial Studies, 11(2), 76. https://doi.org/10.3390/ijfs11020076

Rahmansyah, D., Saputri, D. V., Utami, Z. R., & Wang, Y. (2023). The role of sharia financial innovation and literacy for MSME actors in increasing profitability. Sharia Oikonomia Law Journal, 1(2), 126–135. https://doi.org/10.55849/solj.v1i2.176

Ramli, H. S., Abdullah, Md. F., & Alam, Md. K. (2022). Islamic crowdfunding practices in Malaysia: A case study on Nusa Kapital. Asian Journal of Accounting Research, 8(2), 145–156. https://doi.org/10.1108/ajar-11-2021-0248

Razak, M. I. A., Dali, N. A. M., Dhillon, G., & Manaf, A. W. A. (2020). Fintech in Malaysia: An appraisal to the need of shariah-compliant regulation. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 28(4). https://doi.org/10.47836/pjssh.28.4.40

Razak, M. I. bin A. (2020). Embracing new world of Islamic fintech in Malaysia: Moving towards digitalisation era. 494–500. https://doi.org/10.15405/epsbs.2020.12.05.53

Roro, F. S. R., Hernoko, A. Y., & Anand, G. (2019). The characteristics of proportionality principle in Islamic crowdfunding in Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2), 455. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2013

Roslan, M. F., Bamahriz, O., Muneeza, A., Chu, J., Mustapha, Z., & Ahmad, M. Z. (2020). Application of tawarruq in Islamic banking in Malaysia: Towards smart tawarruq. International Journal of Management and Applied Research, 7(2), 104–119. https://doi.org/10.18646/2056.72.20-008

Samad, T. F. D., & Bukido, R. (2022). The peer-to-peer lending phenomenon: A review from Islamic economic perspective. Khazanah Sosial, 4(1), 76–89. https://doi.org/10.15575/ks.v4i1.16747

Shahid, M., Khaliq, A., & Mohtesham, M. M. J. (2021). An innovative fintech model for the enhancement of Akhuwat microfinance practices. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 13(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v13i2.22498

Sudarwanto, A. S., Kharisma, D. B., & Cahyaningsih, D. T. (2023). Islamic crowdfunding and shariah compliance regulation: Problems and oversight. Journal of Financial Crime, 31(4), 1022–1036. https://doi.org/10.1108/jfc-01-2023-0003

Sulaeman, S., & Ninglasari, S. Y. (2020). An empirical examination of factors influencing the behavioral intention to use zakat-based crowdfunding platform model for countering the adverse impact of COVID-19 on MSMEs in Indonesia. International Conference of Zakat, 203–218. https://doi.org/10.37706/iconz.2020.218

Sulaiman, M. A. (2023). Islamic fintech in Nigeria: Advancements, compliance, and future prospects. International Journal of Islamic Economics and Governance, 4(2), 13–28. https://doi.org/10.58932/muld0028

Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., & Abadi, R. (2023). Accelerating Islamic economy and finance through financial technology: Challenges and potential in the digital age. International Journal of Islamic Economics, 5(02), 153. https://doi.org/10.32332/ijie.v5i02.7740

Supriyadi, A. P. (2023). An Islamic spirit for business ethics and legal framework of fintech peer to peer lending: Why does Indonesia need it? Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 13(2), 294–321. https://doi.org/10.18860/j.v13i2.17876

Syahputra, A., Kaswinata, K., Tanjung, H., Rahmani, N. A. B., & Dzuljastri, D. (2023). Globalization & development of sharia financial technology in Indonesia. Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA), 13(1), 103–114. https://doi.org/10.34010/jika.v13i1.11288

Takidah, E., & Kassim, S. (2022). The shariah compliance of Islamic peer-to-peer (P2P) lending practices in Indonesia: Identification of issues and the way forward. ICR Journal, 13(1), 72–91. https://doi.org/10.52282/icr.v13i1.830

Todorof, M. (2018). Shariah-compliant fintech in the banking industry. ERA Forum, 19(1), 1–17. https://doi.org/10.1007/s12027-018-0505-8

Trimulato, T., Mustamin, A., & Syarifuddin, S. (2023). Linkage of sharia banking and sharia fintech to support the sustainable development goals program. Imara Jurnal Riset Ekonomi Islam, 7(2), 104. https://doi.org/10.31958/imara.v7i2.10849

Yuneline, M. H. (2022). Implications of shariah financial technology in increasing financial inclusion to micro, small, and medium enterprises. Islamiyyat, 44(1), 89–99. https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2022-4401-8

Zatadini, N., Marjany, N., & Syamsuri, S. (2019). Risk mitigation strategy in Islamic crowdfunding institution (case study at Islamic crowdfunding institution in Indonesia). Journal of International Conference Proceedings, 2(3), 170–175. https://doi.org/10.32535/jicp.v2i3.659

Zidan, M., & Irfany, M. I. (2023). Islamic securities crowdfunding: A bibliometric analysis. Islamic Social Finance, 3(2). https://doi.org/10.58968/isf.v3i2.311