00443 - Emiten Syariah: Konsep, Regulasi, Instrumen, dan Perkembangan Di Pasar Modal Indonesia

Abstrak

Pasar modal syariah merupakan bagian penting dari sistem keuangan Islam yang terus berkembang di Indonesia. Artikel ini membahas secara komprehensif mengenai konsep emiten syariah, regulasi yang mengaturnya, jenis-jenis efek syariah yang dapat diterbitkan, mekanisme seleksi (screening), serta perkembangan emiten syariah di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa emiten syariah harus memenuhi kriteria kepatuhan syariah yang meliputi business screening dan financial screening sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jenis efek syariah yang dapat diterbitkan mencakup saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah. Perkembangan emiten syariah di Indonesia menunjukkan tren positif, dengan jumlah emiten syariah yang meningkat dari 304 emiten pada periode 2007—2012 menjadi 542 efek syariah pada akhir tahun 2022. Meskipun kinerja saham syariah secara umum tidak berbeda signifikan dengan saham konvensional, saham syariah menunjukkan ketahanan yang lebih baik pada saat krisis ekonomi. Tantangan yang dihadapi meliputi kelemahan regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan isu substansi kesyariahan emiten. Dengan potensi pasar yang besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, emiten syariah memiliki prospek yang cerah untuk terus berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata kunci: emiten syariah, pasar modal syariah, saham syariah, sukuk, screening syariah, Daftar Efek Syariah

Abstract

The Islamic capital market is an important part of the Islamic financial system that continues to develop in Indonesia. This article comprehensively discusses the concept of sharia issuers, the regulations governing them, the types of sharia securities that can be issued, the screening mechanism, and the development of sharia issuers in Indonesia. This study uses a literature review approach by analyzing various laws and regulations, DSN-MUI fatwas, and previous research findings. The results show that sharia issuers must meet sharia compliance criteria encompassing business screening and financial screening as established by the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and the Financial Services Authority (OJK). Types of sharia securities that can be issued include sharia stocks, sukuk (sharia bonds), and sharia mutual funds. The development of sharia issuers in Indonesia shows a positive trend, with the number of sharia issuers increasing from 304 issuers in the 2007—2012 period to 542 sharia securities by the end of 2022. Although the performance of sharia stocks is generally not significantly different from conventional stocks, sharia stocks demonstrate greater resilience during economic crises. Challenges faced include regulatory weaknesses, limited human resources, and issues regarding the substantive sharia compliance of issuers. With a large market potential given that the majority of Indonesia's population is Muslim, sharia issuers have bright prospects to continue growing and contributing to national economic growth.

Keywords: sharia issuers, Islamic capital market, sharia stocks, sukuk, sharia screening, Sharia Securities List

1. Pendahuluan

Pasar modal merupakan sarana fundamental dalam perekonomian modern, berfungsi sebagai tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur, pasar modal berperan sebagai sarana untuk memperoleh pendanaan bagi kegiatan usaha atau sarana pengumpulan dana dari masyarakat sebagai investor yang dibutuhkan oleh perusahaan (emiten) untuk kegiatan operasional mereka (Lestari & Erdiana, 2021). Dalam konteks ini, emiten—yakni badan usaha yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman kepada investor di Bursa Efek—menjadi aktor sentral dalam ekosistem pasar modal (Wafa, 2019).

Perkembangan pasar modal di Indonesia tidak hanya terbatas pada sistem konvensional, tetapi juga telah berkembang ke arah sistem berbasis syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Harahap & Wahyuni, 2016; Irawan et al., 2023; Nasution, 2017). Kehadiran pasar modal syariah ini didorong oleh besarnya populasi Muslim di Indonesia, yang menurut berbagai sumber mencapai mayoritas penduduk (Basrowi et al., 2020; Pade, 2020), sehingga menciptakan kebutuhan akan instrumen investasi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam kerangka pasar modal syariah, emiten syariah menjadi komponen yang sangat krusial. Emiten yang menerbitkan sekuritas syariah adalah mereka yang telah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Lestari & Erdiana, 2021), dan kegiatan usaha mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai konsep emiten syariah, regulasi yang mengaturnya, jenis-jenis efek syariah yang dapat diterbitkan, mekanisme seleksi (screening), serta perkembangan emiten syariah di Indonesia.

2. Kajian Literatur

2.1 Pengertian Emiten Syariah

Emiten syariah adalah perusahaan atau badan usaha yang menerbitkan efek syariah di pasar modal dengan kegiatan usaha dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Efek syariah merupakan surat berharga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, dan diterbitkan oleh emiten yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah serta telah mendapat penilaian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Satria, 2020). Dengan demikian, tidak semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dikategorikan sebagai emiten syariah; hanya mereka yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Secara konseptual, pasar modal syariah tidak memisahkan dirinya secara kelembagaan dari pasar modal konvensional. Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk "saham syariah" maupun "saham non-syariah" sebagai entitas terpisah, tetapi dalam bentuk indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah (Irawan et al., 2023; Satria, 2020). Namun demikian, emiten yang sahamnya masuk dalam indeks syariah tersebut tetap harus memenuhi kriteria-kriteria kepatuhan syariah yang ketat.

2.2 Landasan Hukum Emiten Syariah

Landasan hukum bagi emiten syariah di Indonesia bersumber dari berbagai tingkatan regulasi. Pertama, dari sisi hukum Islam, dasar hukum investasi saham syariah mencakup Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan Kaidah Fikih Muamalah (Fauziah & Ibrahim, 2022). Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003 mengeluarkan fatwa tentang kebolehan bertransaksi di pasar modal selama mekanisme dan objeknya tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Rajab, 2021). Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN berkaitan dengan ketentuan umum pasar modal syariah, prinsip-prinsipnya, emiten yang menerbitkan efek syariah, kriteria dan jenis efek syariah, transaksi yang dilarang, dan penentuan harga saham (Rajab, 2021).

Secara spesifik, Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal menjadi landasan utama yang mengatur emiten yang menerbitkan efek syariah, kriteria dan jenis efek syariah, serta transaksi efek yang dilarang di pasar modal syariah (Bahri et al., 2022). Selain itu, terdapat pula Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek (Bahri et al., 2022; Yustati, 2017).

Dari sisi regulasi pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan berbagai peraturan, antara lain Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah, serta Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal (Khasanah, 2022; Musran, 2022; Sukmaningati & Ulya, 2021).

2.3 Kriteria Emiten Syariah

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 dan berbagai peraturan OJK, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah. Pertama, jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, serta akad dan cara pengelolaan perusahaan emiten tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Irawan et al., 2023; Nurhasanah et al., 2024; Rahmatullah, 2018). Kedua, emiten yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan (Nurhasanah et al., 2024; Rahmatullah, 2018). Ketiga, emiten wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer (SCO) (Aminy, 2019; Nurhasanah et al., 2024; Rahmatullah, 2018). Keempat, dalam hal emiten sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah (Aminy, 2019; Nurhasanah et al., 2024).

Secara lebih rinci, emiten yang kegiatan usahanya tidak sesuai dengan prinsip syariah mencakup mereka yang bergerak dalam bidang perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional, produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram, serta mereka yang melakukan investasi pada emiten yang pada waktu transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan pada lembaga keuangan ribawi lebih dominan daripada modalnya (Putri et al., 2022; Ramadani, 2021; Sa'adah, 2022).

Secara umum, emiten dan perusahaan publik yang terlibat dalam kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah adalah emiten dan perusahaan publik yang memiliki rasio hutang berbasis bunga terhadap total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan rasio total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya terhadap total pendapatan usaha dan lainnya tidak lebih dari 10% (Faishol et al., 2023).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan meliputi regulasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pasar modal syariah, serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah bereputasi. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap konsep, regulasi, instrumen, mekanisme screening, dan perkembangan emiten syariah di Indonesia, sehingga dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai ekosistem emiten syariah dalam kerangka pasar modal Indonesia.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Jenis-Jenis Efek Syariah yang Diterbitkan Emiten

Emiten di pasar modal dapat menerbitkan sekuritas konvensional dalam bentuk saham dan obligasi, maupun sekuritas syariah dalam bentuk saham syariah dan sukuk atau obligasi syariah (Lestari & Erdiana, 2021). Selain itu, terdapat pula instrumen lain seperti reksa dana syariah. Berikut adalah penjelasan komprehensif mengenai masing-masing jenis efek syariah tersebut.

4.1.1 Saham Syariah

Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten dengan kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Irawan et al., 2023; Lestari & Erdiana, 2021; Yustati, 2017). Secara konseptual, saham syariah merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada suatu perusahaan (emiten), yang mana dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham memiliki hak atas sejumlah hasil (dividen) dari usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, yang sudah disesuaikan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah (Fauziah & Ibrahim, 2022).

Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah (Choirunnisak, 2019; Furohman et al., 2023; Khalisah, 2019). Dengan demikian, transaksi saham yang dilakukan menggunakan akad Bai Al-Musawamah mengandung unsur musyarakah (kemitraan) atau syirkah (usaha patungan), yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI (Nurhasanah et al., 2024).

Di Indonesia, terdapat dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Kedua, saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK No. 17/POJK.04/2015 (Nurhasanah et al., 2024; Setyarini, 2022; Sukmaningati & Ulya, 2021; Sutowo et al., 2022). Jenis pertama sering disebut sebagai "saham syariah pasif" karena emiten tersebut sejak awal berdiri tidak pernah mengumumkan dirinya sebagai emiten syariah, namun setelah diadakan proses seleksi, dapat memenuhi syarat dengan kriteria prinsip syariah yang ditentukan oleh OJK (Furohman et al., 2023; Prasetyo, 2018). Sementara jenis kedua adalah "saham syariah aktif" di mana emiten secara eksplisit menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Prasetyo, 2018).

Saham syariah memiliki kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha (Fauziah & Ibrahim, 2022; Firmansyah, 2017). Kriteria produk saham syariah yang sejalan dengan prinsip Islam yaitu usaha yang di dalamnya tidak mengandung unsur perjudian, tidak melakukan permainan uang, dan tidak ada unsur gharar (ketidakpastian) (Istiyani & Nabila, 2021). Selain itu, saham syariah dilarang untuk melakukan transaksi yang termasuk dalam kategori tadlis, taghrir, ba'i najasy, ikhtikar, ghisysy, ghabn fahisy, ba'i al mad'um, dan tidak boleh mengandung riba (Fauziah & Ibrahim, 2022).

4.1.2 Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk atau obligasi syariah merupakan surat berharga jangka panjang dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah (Ap, 2021; Istiyani & Nabila, 2021). Emiten memiliki kewajiban untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/fee/margin serta membayar kembali dana obligasi pada saat sudah jatuh tempo (Berutu, 2022; Isfandiar, 2016; Istiyani & Nabila, 2021). Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, obligasi syariah (sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Islam yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (Berutu, 2022).

Perbedaan pokok antara sukuk dengan obligasi konvensional adalah berupa konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya transaksi pendukung berupa aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan akad berdasarkan prinsip syariah (Ap, 2021). Dalam perhitungan imbal hasil sukuk, dikenal ada dua macam model imbal hasilnya, yakni sukuk mudharabah yang menggunakan akad bagi hasil, dan sukuk ijarah yang menggunakan akad sewa sehingga kupon (fee ijarah) bersifat tetap dan bisa diketahui/diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan (Berutu, 2022).

Beberapa jenis sukuk yang telah dikenal secara internasional yaitu sukuk ijarah, sukuk mudharabah, sukuk musyarakah, dan sukuk istisna' (Ap, 2021). Di Indonesia, sukuk korporasi pertama kali diterbitkan oleh PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) (Istiyani & Nabila, 2021; Wijaya, 2021). Perkembangan sukuk korporasi terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif (Istiyani & Nabila, 2021). Dari sisi pengaturan hukum, dari sudut syariah di Indonesia telah terbit pengakuan legalitas syariah dari DSN tentang status obligasi, yaitu Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Fatwa DSN No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah, dan Fatwa DSN No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah (Isfandiar, 2016).

4.1.3 Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah merupakan jenis investasi yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk dan diawasi oleh manajer investasi (Faishol et al., 2023). Reksa dana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaannya atau produknya bertentangan dengan syariah Islam, misalnya pabrik minuman beralkohol, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasionalnya, dan bisnis yang mengandung maksiat (Suryaningsih, 2019). Apabila emiten saham atau obligasi yang kegiatan usahanya berbasis non-syariah, maka manajer reksa dana yang membeli efek tersebut secara otomatis akan memengaruhi reksa dana yang didirikan, sehingga reksa dana tersebut tidak dapat bersifat syariah (Rifai & Siregar, 2022).

4.2 Mekanisme Seleksi (Screening) Emiten Syariah

4.2.1 Proses Screening

Screening saham syariah adalah penyaringan yang dilakukan pada suatu emiten pada bursa efek untuk digolongkan ke dalam indeks saham syariah (Muin et al., 2020). Penetapan saham syariah yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember, dengan memperhatikan operasional emiten (Andi, 2023). Dalam menetapkan saham syariah, Bursa Efek Indonesia terlebih dahulu mengajukan daftar nama-nama emiten yang akan diajukan pada rapat penetapan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Andi, 2023).

Proses screening dilakukan melalui dua tahapan utama. Pertama adalah Business Screening, yaitu penyaringan kegiatan usaha emiten untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis emiten tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Afkar, 2021; Rahmatullah, 2018). Kedua adalah Financial Screening, yaitu penyaringan dari rasio-rasio keuangan emiten untuk memastikan tidak terdapatnya unsur bunga dan rasio pendapatan dan utangnya tidak melebihi ambang batas tertentu (Afkar, 2021; Rahmatullah, 2018; Rochman & Sukartha, 2023).

Penyaringan kualitatif dilakukan dengan cara melakukan penyaringan terhadap aktivitas usaha yang dilarang dalam agama Islam, yaitu perjudian dan pornografi, usaha senjata, layanan keuangan yang bersifat konvensional seperti bank dan asuransi (Rochman & Sukartha, 2023). Penyaringan kuantitatif dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap keuangan perusahaan, hal ini bertujuan untuk memastikan tidak terdapatnya unsur bunga dan rasio pendapatan dan utangnya tidak melebihi ambang batas tertentu yang ditetapkan oleh badan syariah (Rochman & Sukartha, 2023).

4.2.2 Daftar Efek Syariah (DES)

Hasil dari proses screening tersebut dituangkan dalam Daftar Efek Syariah (DES), yaitu kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang ditetapkan OJK atau pihak yang mendapatkan persetujuan dari OJK (Rahmatullah, 2018). Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan oleh OJK berfungsi sebagai acuan bagi konsumen selaku pemegang efek syariah apakah perusahaan masih menjalankan praktik bisnis secara syariah atau tidak (Satria, 2020).

Penerbitan DES dilakukan secara periodik dan insidental. Penerbitan secara periodik dilakukan setiap bulan Mei dan November, berlaku efektif setiap tanggal 1 Juni dan tanggal 1 Desember (Lisna, 2021). Penerbitan secara insidental dilakukan sewaktu-waktu saat terjadi aksi korporasi dari emiten, seperti adanya penerbitan saham perdana (IPO) sebuah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) (IRAWAN, 2016; Lisna, 2021). Selain itu, secara insidental, penerbitan DES juga dilakukan apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta material dari emiten atau perusahaan publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria efek syariah (Bahri et al., 2022).

Emiten yang tidak memenuhi kriteria sebagai saham syariah akan dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES), sedangkan emiten yang memenuhi syarat sebagai saham syariah akan dimasukkan dalam DES (Andi, 2023). Dengan berubahnya anggaran dasar perusahaan emiten syariah menjadi non-syariah melalui rapat umum pemegang saham, maka dengan sendirinya perusahaan emiten tersebut telah keluar dari daftar efek syariah yang telah dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (Andi, 2023).

4.2.3 Peran OJK dalam Pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dan wewenang terhadap aktivitas di Pasar Modal Syariah, termasuk fungsi pengawasan di lembaga Pasar Modal terkait proses screening saham (Khasanah, 2022). Namun demikian, peran pengawasan OJK hanya pada aktivitas yang berhubungan dengan transaksi di Pasar Modal dan proses screening, yakni setiap enam bulan sekali atau ketika dilakukan penerbitan Daftar Efek Syariah secara insidental (Khasanah, 2022). OJK tidak bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan operasional dari perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah tersebut (Khasanah, 2022).

Untuk memastikan kepatuhan syariah, diperlukan pula peran Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) yang memberikan opini hukum (syariah) bagi pihak yang berencana melakukan transaksi di pasar modal syariah melalui dua tahapan: penyaringan dari aspek keuangan (financial screening) dan penyaringan kegiatan usaha (business screening) (Rahmatullah, 2018).

4.3 Indeks Saham Syariah di Indonesia

4.3.1 Jakarta Islamic Index (JII)

Jakarta Islamic Index (JII) adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000 (Setyarini, 2022; Sutowo et al., 2022). JII merupakan hasil kerja sama antara PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) (Hadinata, 2018; Irawan et al., 2023). Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI (Jannah, 2019; Setyarini, 2022; Sutowo et al., 2022). JII dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolok ukur (benchmark) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah (Ningsih & Hadi, 2019).

Dalam melakukan review saham syariah yang menjadi konstituen JII, dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal review DES oleh OJK (Setyarini, 2022). Saham-saham yang masuk dalam JII adalah saham yang memenuhi kriteria saham syariah sebagaimana ditetapkan Dewan Syariah Nasional dan bursa efek (Firmansyah, 2017). Perusahaan yang mengubah lini bisnisnya menjadi tidak konsisten dengan prinsip syariah akan dikeluarkan dari indeks, sedangkan saham emiten yang dikeluarkan akan diganti oleh saham emiten lain (Fitriany, 2017).

4.3.2 Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 dan merupakan indeks komposit saham syariah yang tercatat di BEI (Zamaluddin et al., 2023). Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh OJK (Zamaluddin et al., 2023). ISSI menggambarkan pergerakan seluruh harga saham syariah yang berada di BEI dan terdaftar ke dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh OJK (Wiranti et al., 2023). Sejak diluncurkan pada tahun 2011, ISSI tumbuh signifikan, dan menurut data OJK per September 2016, nilai kapitalisasi saham syariah di Indonesia mencapai tiga ribu triliun rupiah atau 61 persen dari seluruh nilai kapitalisasi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Pade, 2020).

4.3.3 Jakarta Islamic Index 70 (JII70) dan IDX-MES BUMN 17

Selain JII dan ISSI, BEI juga memiliki Jakarta Islamic Index 70 (JII70) yang merupakan kelompok saham syariah yang terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI (Sukmaningati & Ulya, 2021). Selain itu, terdapat pula IDX-MES BUMN 17, yaitu indeks saham syariah yang terdiri dari saham-saham syariah perusahaan BUMN (Sunaryono, 2023). Daftar Efek Syariah juga menjadi referensi bagi penyedia indeks syariah, seperti PT Bursa Efek Indonesia dalam menerbitkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), Jakarta Islamic Index 70 (JII 70), dan IDX-MES BUMN 17 (Bahri et al., 2022).

4.4 Karakteristik dan Keunggulan Emiten Syariah

4.4.1 Karakteristik Emiten Syariah

Emiten syariah memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari emiten konvensional. Pertama, dari sisi kegiatan usaha, emiten syariah tidak boleh bergerak dalam bidang yang dilarang oleh syariah Islam, seperti riba, maysir, gharar, perjudian, dan produk yang diharamkan oleh agama (Andi, 2023). Kedua, dari sisi struktur keuangan, emiten syariah harus memenuhi batasan rasio utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal sebagaimana ditetapkan oleh OJK (Faishol et al., 2023; Sa'adah, 2022). Ketiga, emiten syariah harus memiliki Shariah Compliance Officer (SCO) yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Aminy, 2019; Nurhasanah et al., 2024).

Harga saham dari emiten-emiten syariah cenderung lebih stabil karena selalu bertumpu pada sektor riil dan menghindari bisnis yang bersifat spekulatif (Arfah, 2022). Kuatnya faktor fundamental mendorong harga saham untuk bergerak secara simultan, dan investor saham syariah lebih mengutamakan informasi berkaitan dengan fundamental perusahaan dibandingkan isu-isu pasar (Arfah, 2022). Karena menghindari bisnis yang bersifat spekulatif, maka umumnya saham-saham syariah memiliki risiko yang lebih kecil (Arfah, 2022).

4.4.2 Perbandingan Kinerja Saham Syariah dan Konvensional

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk membandingkan kinerja saham syariah dengan saham konvensional, dengan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Erdiana menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata return saham syariah dan saham konvensional (Lestari & Erdiana, 2021). Hasil serupa juga ditemukan oleh Cahyani dan Fajar yang menyimpulkan bahwa return dan risk pada saham syariah dan saham konvensional tidak ada perbedaan (Cahyani & Fajar, 2020). Hadinata juga menemukan bahwa tidak ada perbedaan dalam tingkat return mingguan antara saham syariah dan non-syariah, meskipun terdapat perbedaan dalam hal risiko dan koefisien variasi (Hadinata, 2018).

Namun demikian, terdapat nuansa penting yang perlu diperhatikan. Penelitian Pade menunjukkan bahwa secara umum sepanjang 2011—2015 kinerja portofolio saham konvensional mengungguli portofolio syariah, namun pada periode krisis global akhir tahun 2011 dan 2012, kinerja portofolio saham syariah mengungguli portofolio saham konvensional (Pade, 2020). Hal ini memperkuat temuan bahwa kinerja saham syariah lebih baik ketika krisis karena investor melakukan mekanisme hedging (Pade, 2020). Jika dibandingkan dengan saham konvensional, kinerja saham-saham syariah memiliki keunggulan terutama pada saat terjadinya krisis ekonomi dan depresi ekonomi (Arfah, 2022).

Dalam konteks pandemi COVID-19, penelitian Normasyhuri et al. menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada IHSG sebelum dan selama era pandemi, namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang menunjukkan bahwa pasar saham syariah cukup stabil dan memiliki ketahanan yang kuat (Normasyhuri et al., 2022). Hal ini karena salah satu kriteria dalam saham syariah adalah tidak diperbolehkannya utang yang dimiliki perusahaan dengan dasar bunga melebihi 45% dari total aset perusahaan, sehingga emiten diharapkan mampu bertahan dalam ketidakpastian ekonomi (Normasyhuri et al., 2022).

4.4.3 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Saham Emiten Syariah

Berbagai faktor fundamental memengaruhi kinerja saham emiten syariah. Penelitian Pade menunjukkan bahwa faktor fundamental yang memengaruhi kinerja saham syariah berbeda dengan faktor yang memengaruhi kinerja saham konvensional, terutama pada debt to equity ratio, yang menunjukkan hubungan positif signifikan pada saham syariah (Pade, 2020). Struktur modal perusahaan atau emiten syariah perlu dikaji lebih mendalam karena hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal saham syariah memiliki korelasi yang positif terhadap kinerja saham emiten (Pade, 2020).

Penelitian Arfah pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham syariah, DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham syariah, dan PBV berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham syariah (Arfah, 2022). Sementara itu, penelitian Meilvinasvita et al. pada emiten syariah sektor barang konsumsi menemukan bahwa secara simultan ROE, DER, dan EPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sementara secara parsial hanya ROE dan EPS yang berpengaruh signifikan (Meilvinasvita et al., 2020).

4.5 Perkembangan Emiten Syariah di Indonesia

4.5.1 Sejarah Perkembangan

Perkembangan instrumen syariah pada pasar modal di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1997, diawali dengan lahirnya Reksa Dana Syariah yang diprakarsai Danareksa (Irawan et al., 2023). Selanjutnya, PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 yang mencakup sekitar 30 jenis saham dari emiten-emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan syariah (Irawan et al., 2023). Pada tanggal 31 Agustus 2007, Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, dan diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007 (Khalisah, 2019).

Pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997 (Cahyani & Fajar, 2020; Jannah, 2019). Kemudian diikuti dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index (JII) sebagai indeks saham syariah pertama, yang terdiri dari 30 saham syariah paling likuid di Indonesia, pada tahun 2000 (Setyarini, 2022).

4.5.2 Pertumbuhan Jumlah Emiten Syariah

Jumlah emiten syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Efek syariah yang termuat dalam DES periode I meliputi 321 saham efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek Syariah lainnya, dan DES Periode II meliputi 345 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya (Harahap, 2019; Putri et al., 2022). Berdasarkan data OJK, jumlah emiten syariah dari tahun 2007 hingga 2012 tercatat sejumlah 304 emiten (Afkar, 2021). Hingga 23 Juli 2020, OJK mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Nomor KEP-44/D.04/2020 tentang Daftar Efek Syariah, tercatat sudah ada 467 emiten syariah (Afkar, 2021).

Pada akhir Agustus 2021, tercatat sebanyak 443 emiten yang termasuk kategori sharia compliance, jumlah yang jauh lebih tinggi apabila dibanding tahun 2015, yang mana di tahun 2015 jumlah emiten yang termasuk kategori syariah tercatat sebanyak 318 emiten (Rochman & Sukartha, 2023). Dari tahun 2017 hingga 2022, total saham syariah meningkat sebesar 44,53%, dari 375 efek syariah menjadi 542 efek syariah hingga akhir tahun terakhir (Sunaryono, 2023). Adapun Efek syariah yang termuat dalam Daftar Efek Syariah dimaksud meliputi 504 saham Emiten dan perusahaan publik, serta Efek syariah lainnya (Bahri et al., 2022).

4.5.3 Perkembangan Sukuk Korporasi

Perkembangan sukuk korporasi di Indonesia juga menunjukkan tren yang positif. Dalam periode antara 2010 dan akhir 2018, penerbitan sukuk dilakukan 104 kali oleh 22 emiten dan/atau perusahaan publik dengan total nilai penerbitan sukuk sebesar Rp22 triliun atau ekuivalen dengan 10,5% dari total nilai penerbitan obligasi (Satria & Suandi, 2020). Nilai outstanding sukuk dari 2016 hingga Januari 2021 meningkat dari 11,88 triliun menjadi 30,25 triliun, sementara jumlah outstanding sukuk juga mengalami perkembangan yang baik dari 53 menjadi 161 (Sholiha & Hanifah, 2021). Nilai akumulasi penerbitan sukuk juga meningkat dari 20,43 triliun menjadi 55,15 triliun pada periode yang sama (Sholiha & Hanifah, 2021).

4.6 Isu-Isu Kontemporer dalam Emiten Syariah

4.6.1 Wakaf Saham dari Emiten Syariah

Salah satu perkembangan menarik dalam ekosistem emiten syariah adalah munculnya instrumen wakaf saham. Dalam pelaksanaan wakaf saham, beberapa emiten yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES) mengeluarkan wakaf dari saham atau dividen (Burhanudin, 2020). Namun, terdapat permasalahan ketika wakaf diterima dari emiten yang sudah tidak terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES), sehingga banyak wakaf saham yang masih belum jelas statusnya karena waqif (emiten) sudah tidak masuk kriteria saham syariah (Burhanudin, 2020).

Penelitian Burhanudin menyimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf saham di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) sudah sesuai dengan kriteria syariah dan juga telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI), namun masih adanya perusahaan (emiten) yang tidak sesuai dengan kriteria syariah yang telah mewakafkan sahamnya (Burhanudin, 2020). Hal ini disebabkan karena belum adanya ketentuan khusus yang mengatur wakaf saham, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan tanpa aturan yang spesifik (Burhanudin, 2020).

4.6.2 Kepatuhan Syariah Emiten: Antara Label dan Substansi

Isu penting lainnya adalah pertanyaan mengenai sejauh mana emiten yang berlabel syariah benar-benar memenuhi prinsip moral Islam. Penelitian Amanah et al. menunjukkan bahwa tidak semua saham dengan label syariah memenuhi prinsip moral syariah yang ada (Amanah et al., 2020). Dalam praktiknya, sangat sulit memisahkan pasar keuangan syariah dari pasar konvensional di BEI yang secara otomatis menimbulkan linkage effect (Amanah et al., 2020).

Penelitian Sa'adah juga mengungkapkan bahwa dalam proses financial screening, saham bisa dikategorikan sebagai saham syariah jika rasio sumber pendanaan dari non-halal tidak lebih dari 45%, yang berarti bahwa sebuah emiten tetap dikatakan sahamnya sebagai saham syariah meskipun emiten tersebut mengambil bank konvensional sebagai sumber pendanaan (Sa'adah, 2022). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai substansi kesyariahan emiten tersebut.

Penelitian Muin et al. juga menghasilkan implikasi bahwa pihak emiten harus melakukan pemisahan antara saham konvensional dengan saham syariahnya, dan pihak OJK maupun BEI perlu melakukan revisi terhadap standar screening saham syariah secara progresif atau berkala (Muin et al., 2020).

4.6.3 Emiten Syariah Perbankan

Perkembangan emiten syariah di sektor perbankan juga menjadi perhatian khusus. Hingga akhir tahun 2020 di Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat sudah 41 bank konvensional yang menjadi emiten saham, sedangkan bank syariah hanya ada 3 BUS yaitu BRIS, BTPNS, dan BDPS (Syafrida et al., 2021). Penelitian Syafrida et al. mengidentifikasi bahwa kekuatan dan peluang merupakan elemen dominan SWOT dalam penerbitan saham publik Bank Umum Syariah, dengan promosi pemilik sebagai sub-elemen kekuatan dominan dan basis investor yang luas sebagai sub-elemen peluang dominan (Syafrida et al., 2021).

Peristiwa merger tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 menjadi tonggak penting dalam perkembangan emiten syariah perbankan di Indonesia (Prijanto et al., 2022). Penelitian Prijanto et al. menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara harga saham PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk sebelum dan sesudah merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, di mana harga saham setelah merger lebih tinggi dari sebelum merger (Prijanto et al., 2022).

4.6.4 Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Emiten Syariah

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja emiten syariah. Dalam masa pengamatan selama Maret 2020, reaksi awal emiten saham syariah pada tanggal 17 Maret 2020 yaitu harga saham serentak menurun di semua sektor bursa efek (Rachmad & Susanty, 2021). Namun demikian, kinerja pasar saham syariah (ytd) tercatat -16,33 persen, sementara saham konvensional jatuh lebih dalam sebesar -20,60 persen (Rachmad & Susanty, 2021), yang menunjukkan ketahanan relatif emiten syariah dibandingkan emiten konvensional dalam menghadapi krisis.

Penelitian Lathifah et al. menunjukkan bahwa saham syariah tetap bisa bertahan walaupun ekonomi sedang anjlok dikarenakan saham syariah memiliki kekuatan transaksi sehingga tetap stabil dan instrumen syariah lebih less volatile (Lathifah et al., 2021). Secara umum transaksi saham syariah mengalami peningkatan dan saham konvensional mengalami penurunan di tengah kondisi pandemi (Lathifah et al., 2021).

4.7 Potensi dan Tantangan Emiten Syariah

4.7.1 Potensi Emiten Syariah

Potensi pasar modal syariah di Indonesia sangat besar. Pertama, karena menurut World Bank pada tahun 2017 bahwa jumlah penduduk muslim Indonesia 87%-nya adalah penduduk muslim dengan total aset keuangan syariah di pasar global masuk dalam peringkat tujuh dengan total aset mencapai USD 81 miliar (Basrowi et al., 2020). Kedua, karena adanya milestones yang dapat menunjang pasar modal syariah (Basrowi et al., 2020). Penelitian tentang kinerja saham syariah sangat penting dilakukan mengingat potensi yang dimiliki oleh investasi dalam efek syariah, terutama di Indonesia dengan jumlah penduduk muslim mencapai 86,1 persen dari total 260 juta jumlah penduduknya (Pade, 2020).

Dengan mengeluarkan saham syariah, perusahaan dapat mengambil keuntungan dari fleksibilitas perdagangan saham syariah; saham syariah dapat diperdagangkan kepada muslim dan non-muslim di bursa konvensional maupun syariah, sementara saham konvensional hanya dapat diperdagangkan di bursa konvensional saja (Sukmaningati & Ulya, 2021). Fleksibilitas ini dapat menjadi potensi yang menguntungkan karena terbukanya kesempatan untuk mengumpulkan dana lebih besar dari para investor (Sukmaningati & Ulya, 2021).

Emiten dapat memperoleh sumber pendanaan alternatif bukan hanya melalui bank, tetapi bisa memperoleh pendanaan di pasar modal syariah (Basrowi et al., 2020). Selain itu, dari perspektif sukuk, penerbitan sukuk memberikan beberapa keuntungan bagi emiten, antara lain mengembangkan akses pendanaan untuk masuk ke dalam institusi keuangan non-konvensional, memperoleh sumber pendanaan yang kompetitif, memperoleh struktur pendanaan yang inovatif dan menguntungkan, serta memberikan alternatif investasi kepada masyarakat pasar modal (Sholiha & Hanifah, 2021).

4.7.2 Tantangan Emiten Syariah

Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh emiten syariah. Pertama, dari sisi regulasi, terdapat kelemahan dalam pengaturan hukum efek syariah pada pasar modal syariah di Indonesia, di mana fatwa DSN-MUI tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan sehingga penerbit-penerbit produk keuangan syariah sebenarnya mempunyai keleluasaan untuk tidak mengikuti fatwa DSN (Harahap & Wahyuni, 2016). Kedua, dari sisi sumber daya manusia, banyaknya sumber daya manusia di Pasar Modal Syariah yang tidak mampu menggunakan teknologi canggih secara tepat dan optimal (Basrowi et al., 2020). Ketiga, dari sisi risiko eksternal, adanya risiko yang tinggi akibat dari faktor eksternal yaitu perubahan politik, ekonomi, sosial-budaya yang selalu tidak ada kepastian (Basrowi et al., 2020).

Terkait dengan sukuk, masih rendahnya total nilai penerbitan sukuk dibandingkan dengan total nilai penerbitan obligasi menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang memengaruhi minat emiten/perusahaan publik dalam menerbitkan sukuk (Satria & Suandi, 2020). Faktor-faktor eksternal yang menurut pendapat emiten/perusahaan publik bukan menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan untuk menerbitkan sukuk antara lain faktor variasi akad dan struktur sukuk yang ada di Indonesia, biaya jasa konsultasi kesesuaian syariah, dan keterbatasan sumber lain dalam pendanaan perusahaan di luar sukuk (Satria & Suandi, 2020).

5. Kesimpulan

Emiten syariah merupakan komponen fundamental dalam ekosistem pasar modal syariah Indonesia. Sebagai penerbit efek syariah, emiten syariah harus memenuhi berbagai kriteria kepatuhan syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI dan OJK, mulai dari aspek kegiatan usaha (business screening) hingga aspek keuangan (financial screening). Berbagai jenis efek syariah yang dapat diterbitkan oleh emiten syariah mencakup saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah, masing-masing dengan karakteristik dan mekanisme yang berbeda namun sama-sama berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam.

Perkembangan emiten syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif, dengan jumlah emiten syariah yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Afkar, 2021; Rochman & Sukartha, 2023; Sunaryono, 2023). Indeks-indeks saham syariah seperti JII, ISSI, JII70, dan IDX-MES BUMN 17 menjadi wadah bagi saham-saham emiten syariah untuk diperdagangkan (Bahri et al., 2022; Zamaluddin et al., 2023). Dari sisi kinerja, meskipun secara umum kinerja saham syariah tidak berbeda secara signifikan dengan saham konvensional (Cahyani & Fajar, 2020; Lestari & Erdiana, 2021), saham syariah menunjukkan ketahanan yang lebih baik pada saat krisis ekonomi (Arfah, 2022; Normasyhuri et al., 2022; Pade, 2020; Rachmad & Susanty, 2021).

Ke depan, pengembangan emiten syariah di Indonesia perlu didukung oleh penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, dan perbaikan standar screening yang lebih progresif (Basrowi et al., 2020; Harahap & Wahyuni, 2016; Muin et al., 2020). Dengan potensi pasar yang besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (Basrowi et al., 2020; Pade, 2020), emiten syariah memiliki prospek yang cerah untuk terus berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional (Istiyani & Nabila, 2021; Jannah, 2019).

Daftar Pustaka

Adlan, M., & Mawardi, I. (2018). Analisis pengaruh utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal terhadap nilai perusahaan emiten saham syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 4(2), 103. https://doi.org/10.20473/jebis.v4i2.10035

Afkar, S. Z. (2021). Potensi ekonomi dalam zakat dan wakaf saham di Indonesia. Istinbath, 19(2). https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i2.275

Amanah, N. K., Purwanto, B., & Ermawati, W. J. (2020). Apakah saham berlabel syari'ah memenuhi kepatuhan dan prinsip moral Islam? (Studi kasus: Pasar Modal Syari'ah Indonesia). Jurnal Manajemen dan Organisasi, 10(2), 112–117. https://doi.org/10.29244/jmo.v10i2.30130

Aminy, M. M. (2019). Analisis pengaruh Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (PER), dan Price Earning Ratio (PER) terhadap harga saham yang konsisten listing pada Jakarta Islamic Index (JII). Journal of Enterprise and Development, 1(2), 41–59. https://doi.org/10.20414/jed.v1i02.973

Andi, A. K. (2023). Mekanisme penetapan saham syariah dalam kategori Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Surabaya. Asa, 5(1), 72–89. https://doi.org/10.58293/asa.v5i1.68

Ap, F. P. (2021). Pasar modal syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/rqtfk

Arfah, Y. A. (2022). Analisis pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan PBV terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 862. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4309

Bahri, S., Kara, M., & Sapa, N. B. (2022). Perdagangan saham di Bursa Efek di Indonesia menurut fatwa DSN-MUI. Islamic Economic and Business Journal, 4(2), 81–95. https://doi.org/10.30863/iebjournal.v4i2.3760

Basrowi, B., Utami, P., Anggraeni, E., & Nasor, M. (2020). Analisis SWOT pasar modal syariah sebagai sumber pembiayaan di Indonesia. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 210–227. https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.3957

Berutu, A. G. (2022). Pasar modal syariah Indonesia: Konsep dan produk. https://doi.org/10.31219/osf.io/2n7tw

Burhanudin, M. (2020). Status wakaf saham pada emiten yang keluar dari Daftar Efek Syariah (DES). Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 12(1), 72–85. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.15

Cahyani, R., & Fajar, M. (2020). Analisis perbandingan return dan risk pada saham syariah dan saham konvensional. Jurnal Akuntansi, 9(2), 204–217. https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.146

Choirunnisak, C. (2019). Saham syariah: Teori dan implementasi. Islamic Banking Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 4(2), 67–82. https://doi.org/10.36908/isbank.v4i2.60

Fadilla, F. (2018). Pasar modal syariah dan konvensional. Islamic Banking Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 3(2), 45–56. https://doi.org/10.36908/isbank.v3i2.44

Faishol, M., Shofiyah, Z., Abdillah, F., Zuhro, F., & Wahzulah, E. A. (2023). Analisis pasar modal syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2002. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7(02), 112–126. https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i02.7336

Fauziah, H. M., & Ibrahim, M. A. (2022). Investasi saham syariah dalam perspektif fikih muamalah. Jurnal Riset Perbankan Syariah, 113–118. https://doi.org/10.29313/jrps.v1i2.1573

Firmansyah, E. A. (2017). Seleksi saham syariah: Perbandingan antara Bursa Efek Indonesia dan Malaysia. Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen, 1(1), 1. https://doi.org/10.33603/jibm.v1i1.480

Firmansyah, I. (2017). Pengaruh price earning ratio terhadap risiko sistematis. Jurnal Akuntansi, 12(1), 85–100. https://doi.org/10.37058/jak.v12i1.297

Fitriany, F. (2017). Analisa pengaruh krisis global financial terhadap Jakarta Islamic Index (JII) dan Index Harga Saham Gabungan (IHSG). Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 1–12. https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss1.art1

Furohman, A., Safitri, S. N., Anam, H., & Lathifaturahmah. (2023). Investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital, 2(2), 111–124. https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i2.438

Hadinata, S. (2018). Tingkat pengembalian (return), risiko, dan koefisien variasi pada saham syariah dan saham nonsyariah. Aktsar Jurnal Akuntansi Syariah, 1(2), 171. https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i2.5089

Harahap, A. P. (2019). Pengaruh BI rate terhadap indeks harga saham Jakarta Islamic Index (JII) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Best Journal (Biology Education Sains and Technology), 2(2), 08–16. https://doi.org/10.30743/best.v2i2.1813

Harahap, D. A., & Wahyuni, W. S. (2016). Peranan urgensi pengaturan hukum efek syariah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jupiis Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 8(2). https://doi.org/10.24114/jupiis.v8i2.5161

Irawan, K. (2016). Pengaruh efek syari'ah terhadap peningkatan jumlah investor di Bursa Efek Indonesia. Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 4(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v4i1.3

Irawan, H., Wahid, St. H., Sani, C., & Nabir, Abd. M. (2023). Potensi pasar modal syariah di Indonesia. Jurnal Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(1), 59–70. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i1.1732

Isfandiar, A. A. (2016). Akad muamalah di pasar modal syariah. Jurnal Hukum Islam, 7(1). https://doi.org/10.28918/jhi.v7i1.604

Istiyani, A., & Nabila, R. (2021). Pengaruh saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan nilai tukar sebagai variabel moderating tahun 2011–2020. Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, 1(1), 11–19. https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i1.22

Jannah, B. S. (2019). Kontribusi pasar saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Wiga Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi, 9(2), 78–86. https://doi.org/10.30741/wiga.v9i2.463

Khalisah, N. (2019). Pasar modal syariah (ketika "syariah" hanya sebuah kata). Imanensi Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam, 2(1), 12–17. https://doi.org/10.34202/imanensi.2.1.2014.12-17

Khasanah, U. (2022). Pengaturan dan peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap screening saham pasar modal syariah. Journal of Law and Policy Transformation, 6(2), 19. https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.4952

Lathifah, H. M., Febrianti, D., Utami, A., Ulhaq, A. A., Tulasmi, T., & Mukti, T. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap nilai harga saham syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 223. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1772

Lestari, L., & Erdiana, A. (2021). Analisis perbedaan risk dan return antara saham syariah dan konvensional di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Maksipreneur Manajemen Koperasi dan Entrepreneurship, 10(2), 227. https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.727

Lisna, L. (2021). Pasar modal syariah di Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/9brxh

Meilvinasvita, D., Safaruddin, S., & Yuliana, Y. (2020). Pengaruh ROE, DER, dan EPS terhadap harga saham pada emiten syariah sektor barang konsumsi di BEI. Vocatech Vocational Education and Technology Journal, 1(2), 1–13. https://doi.org/10.38038/vocatech.v1i2.23

Muin, R., Awaluddin, M., & Islah, I. (2020). Tinjauan metode screening saham syariah pada Bursa Efek Indonesia. Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam, 7(1), 115. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i1.13496

Musran, M. (2022). Minat masyarakat terhadap pasar modal syariah. Akasyah Jurnal Akuntansi Keuangan dan Audit Syariah, 1(1), 20–29. https://doi.org/10.58176/akasyah.v1i1.363

Nasution, Y. S. J. (2017). Hypothesis pasar efisien/Efficient Market Hypothesis (Pasal Modal menurut Teori Fama dan Pandangan Islam). Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 1(1), 25–43. https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6518

Ningsih, N. H. I., & Hadi, S. (2019). Analisis struktur modal (studi perbandingan) saham syari'ah JII (Jakarta Islamic Index) dan saham konvensional pada perusahaan otomotif yang listed di Bursa Efek Indonesia dan hubungannya dengan harga saham. Jisip (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 3(1). https://doi.org/10.58258/jisip.v3i1.987

Normasyhuri, K., Anggraeni, E., & Pratama, N. D. W. (2022). Reaksi ketahanan pada Indeks Harga Saham Gabungan dan Indeks Saham Syariah Indonesia: Bukti kondisi sebelum dan era Covid-19. Jurnal Akuntansi Aktual, 9(2), 111. https://doi.org/10.17977/um004v9i22022p111

Nurhasanah, C., Adzkiya, U., & Nurasikin, A. (2024). Pasar modal: Investasi saham di Bursa Efek Indonesia perspektif hukum ekonomi syari'ah. Cendekia Inovatif dan Berbudaya, 2(1), 94–109. https://doi.org/10.59996/cendib.v2i1.558

Pade, A. L. (2020). Kinerja portofolio saham syariah dan faktor yang memengaruhi kinerja saham syariah di Indonesia. Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(1), 17. https://doi.org/10.31332/lifalah.v5i1.1884

Prasetyo, Y. B. (2018). Perbandingan risiko dan return investasi pada Indeks LQ 45 dengan Indeks Jakarta Islamic Index (JII). El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 287–310. https://doi.org/10.24090/ej.v6i2.2043

Prijanto, B., Damayanti, N., & Sari, A. R. (2022). Analisis perbandingan harga saham PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, TBK sebelum dan sesudah merger menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, TBK. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 8(2), 390. https://doi.org/10.29210/020221501

Putri, P. A., Khilda, F. N., Febriyani, S. A., & Muttaqin, I. (2022). Pengaruh pengumuman penerbitan saham syariah terhadap return saham PT Smart, Tbk dan PT Astra International, Tbk. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi), 6(1), 26–39. https://doi.org/10.33059/jensi.v6i1.5484

Rachmad, D., & Susanty, A. P. (2021). Investasi pasar modal syariah Indonesia: Peluang dan tantangan di tengah pandemi Covid-19 (dalam perspektif fatwa ulama). Jurnal Hukum Respublica, 21(2). https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8322

Rahmatullah, I. (2018). Legal opinion Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dalam industri pasar modal syariah di Indonesia. Law and Justice, 3(1), 22–29. https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6107

Rajab, N. (2021). Konsep pasar modal syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/5vqpu

Ramadani, L. A. (2021). Fundamental effect of micro economics on stock prices in the Jakarta Islamic Index. Journal of Applied Business and Banking (JABB), 2(1), 66. https://doi.org/10.31764/jabb.v2i1.5366

Rifai, A., & Siregar, M. R. (2022). Studi komparatif kinerja reksadana saham syariah dan konvensional studi kasus di Indonesia. Dirham Jurnal Ekonomi Islam, 3(2), 63–72. https://doi.org/10.53990/dirham.v3i2.168

Rochman, N. H., & Sukartha, P. D. Y. (2023). Hubungan motivasi, modal minimal, literasi keuangan, dan minat investasi saham taat syariah. E-Jurnal Akuntansi, 33(8). https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i08.p06

Sa'adah, S. Z. (2022). Implementasi qa'idah fiqhiyyah dalam screening saham syariah pada Bursa Efek Syariah Indonesia. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 5(1), 26. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13694

Satria, C., & Suandi, S. (2020). Faktor minat dan peran perkembangan sukuk terhadap pembangunan. Ekonomica Sharia Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 6(1), 77–96. https://doi.org/10.36908/esha.v6i1.142

Satria, H. R. (2020). Perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis emiten penerbit efek syariah berdasarkan prinsip keterbukaan pasar modal. Adil Jurnal Hukum, 10(2). https://doi.org/10.33476/ajl.v10i2.1225

Setyarini, A. (2022). Analisis pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham (studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2017–2020). Media Akuntansi, 34(01), 104–111. https://doi.org/10.47202/mak.v34i01.162

Sholiha, I., & Hanifah, N. (2021). Eksistensi obligasi syariah (sukuk) korporasi di Indonesia pada masa pandemi. Istidlal Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 5(2), 143–151. https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.346

Sukmaningati, V., & Ulya, F. (2021). Keuntungan investasi di saham syariah. Jurnal Investasi Islam, 5(1), 59–68. https://doi.org/10.32505/jii.v5i1.1648

Sunaryono, S. (2023). Portofolio optimal saham syariah BUMN dengan indeks tunggal. Jurnal Ekonomi STIEP, 8(1), 72–81. https://doi.org/10.54526/jes.v8i1.138

Suryaningsih, B. N. A. D. (2019). Pengaturan reksadana syariah dalam konstruksi hukum positif di Indonesia. Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 17. https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1101

Sutowo, D. I., Soemitra, A., & Daulay, A. N. (2022). Pengaruh BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, inflasi dan kurs terhadap harga saham PT United Tractors yang listing di Jakarta Islamic Index. Studia Economica Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 47. https://doi.org/10.30821/se.v8i1.11034

Syafrida, I., Awaludin, T., & Nugroho, H. (2021). Pertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dalam keputusan penerbitan saham Bank Umum Syariah. Jurnal Riset dan Aplikasi Akuntansi dan Manajemen, 5(2). https://doi.org/10.33795/jraam.v5i2.008

Wafa, F. E. (2019). Komparasi beberapa aspek praktik pasar modal syari'ah dan konvensional di Indonesia. Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 129. https://doi.org/10.31602/iqt.v3i2.2396

Wijaya, R. H. (2021). Investasi syariah dan pertumbuhan ekonomi: Optimasi peran sukuk sebagai penunjang pembangunan ekonomi nasional. Jurnal Ekonomi Syariah, 6(1), 70–82. https://doi.org/10.37058/jes.v6i1.2414

Wiranti, E. D., Dewi, S., Sagita, I. B. I., Salsabila, F. R., & Santoso, S. B. (2023). Pengaruh kemajuan teknologi informasi terhadap saham syariah. Tirtayasa Ekonomika, 18(1), 51. https://doi.org/10.35448/jte.v18i1.15548

Yustati, H. (2017). Efektivitas pemanfaatan sistem online trading syariah dalam meningkatkan investor saham di pasar modal syariah. Syi'ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 1(2). https://doi.org/10.35448/jiec.v1i2.2558

Zamaluddin, Z., Rochim, A., Andatu, M., & Saputra, R. (2023). Hukum jual beli saham BRIS di komunitas syariah saham dalam perspektif hukum Islam dan positif. Mandub Jurnal Politik Sosial Hukum dan Humaniora, 1(4), 333–351. https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.718