00441 - Ekspor Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif

Abstrak

Artikel ini mengkaji kegiatan ekspor dari perspektif ekonomi Islam secara komprehensif, meliputi landasan normatif, prinsip-prinsip syariah, sejarah perdagangan internasional dalam Islam, serta implikasi praktisnya bagi kebijakan ekonomi. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem perdagangan internasional yang komprehensif, jauh sebelum teori perdagangan modern berkembang di Barat. Ekspor dalam perspektif ekonomi Islam diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, namun harus dilaksanakan dalam kerangka nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, amanah, dan kemaslahatan bagi semua pihak. Prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan mencakup kehalalan komoditas, transparansi transaksi, larangan riba dan gharar, serta penolakan terhadap praktik dumping, monopoli, dan penimbunan. Peran pemerintah sebagai waliyul amri sangat penting dalam mengawasi kegiatan ekspor agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kajian ini menegaskan bahwa ekspor dalam perspektif ekonomi Islam bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan manifestasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kata kunci: ekspor, ekonomi Islam, perdagangan internasional, prinsip syariah, halal

Abstract

This article comprehensively examines export activities from the perspective of Islamic economics, covering normative foundations, sharia principles, the history of international trade in Islam, and its practical implications for economic policy. This study employs a literature review approach by analyzing various relevant primary and secondary sources. The findings indicate that Islam possesses a comprehensive international trade system, long before modern trade theories developed in the West. Exports in the perspective of Islamic economics are permitted and even encouraged, but must be carried out within the framework of Islamic values that emphasize justice, honesty, trustworthiness, and benefit for all parties. Key principles that must be observed include the lawfulness of commodities, transaction transparency, prohibition of usury and gharar, and rejection of dumping, monopoly, and hoarding practices. The role of government as waliyul amri is crucial in overseeing export activities to ensure compliance with sharia principles. This study asserts that export in the perspective of Islamic economics is not merely an economic activity, but a manifestation of Islamic values in social and national life.

Keywords: export, Islamic economics, international trade, sharia principles, halal

1. Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian global modern. Dalam konteks ini, ekspor—sebagai kegiatan menjual barang dan jasa ke pasar luar negeri—memainkan peran yang sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perdagangan internasional adalah kegiatan memperdagangkan barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain, yang mencakup tidak hanya ekspor dan impor barang, tetapi juga ekspor dan impor jasa serta perdagangan modal (Yuniarti et al., 2023). Hampir tidak ada negara yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri, sebuah negara harus melakukan perdagangan internasional, melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain (Nisak, 2021).

Islam, sebagai agama yang komprehensif, tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual, tetapi juga mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk kegiatan ekonomi dan perdagangan. Jauh sebelum teori perdagangan internasional ditemukan di Barat, Islam telah menerapkan konsep-konsep perdagangan internasional (Ghufron, 2019). Melalui perdagangan pula, Islam dapat diterima di berbagai wilayah dengan damai dan masih membekas hingga kini (Safitri & Fakhri, 2018). Ajaran Islam yang sangat memperhatikan perdagangan ini juga mengilhami banyak pemikir Muslim untuk menghasilkan karya berkaitan dengan hal ini ataupun topik ekonomi yang lebih luas (Safitri & Fakhri, 2018).

Dalam perspektif ekonomi Islam, ekspor bukan sekadar aktivitas ekonomi yang bertujuan memaksimalkan keuntungan material semata. Hukum ekonomi syariah menawarkan pandangan unik mengenai perdagangan internasional, dengan menekankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi ekonomi (Hafiz & Muhibban, 2024). Dalam konteks ekonomi Islam, tidak hanya fokus pada pencapaian kemakmuran materi di dunia, tetapi juga pada penekanan terhadap kebahagiaan di akhirat, yang menyiratkan bahwa terdapat dimensi aksiologis yang sangat penting, merujuk pada nilai-nilai moral yang melampaui sekadar kekayaan material, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual dan psikologis (Hafiz & Muhibban, 2024).

2. Landasan Normatif Ekspor Dalam Al-Qur'an Dan Hadis

2.1 Dasar Al-Qur'an tentang Perdagangan

Al-Qur'an memberikan landasan yang kuat bagi kegiatan perdagangan, termasuk ekspor. Para pakar tafsir klasik maupun kontemporer seperti al-Thabari, Ibnu Katsir, al-Zamakhsari, al-Maraghi, al-Zuhaili, dan Sayyid Quthb meyakini bahwa surah Quraisy merupakan salah satu ayat di antara ayat lainnya yang membuktikan adanya praktik perdagangan internasional dengan seluruh ketentuannya, baik hukum, sistem maupun etikanya (Harahap, 2019). Kehadiran terma at-tijara dengan terma al-bai' dan isytara merupakan isim nakirah yang bersifat umum yang tidak terkait kepada sesuatu kegiatan konteks perdagangan tertentu, yang menandakan bahwa apa saja yang terkait dengan perdagangan secara umum dalam Al-Qur'an dengan sendirinya sudah terkait dengan perdagangan internasional (Harahap, 2019).

Menurut Rahman sebagaimana dikutip dalam kajian perdagangan internasional perspektif Al-Qur'an, Al-Qur'an mempunyai gagasan terbesar yang berkaitan dengan konsep etika perdagangan. Al-Qur'an tidak membedakan sama sekali perdagangan domestik dan internasional, tetapi hanya menjurus pada satu konsep yakni perdagangan (Yuniarti et al., 2023). Beberapa dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan perdagangan antara lain terdapat di dalam Surah Al-Jumu'ah (62): 9, 10 dan 11 (Yuniarti et al., 2023).

2.2 Etika Perdagangan Internasional dalam Konsep Al-Qur'an

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika perdagangan internasional dalam konsep Al-Qur'an menampilkan konsep-konsep berikut: (a) aktualisasi kecerdasan spiritual keagamaan dengan cara meluruskan niat, kuat cerdas dan cekatan, keseimbangan hati dan pikiran, kejujuran dan tanggung jawab; (b) komoditas ekspor dan impor produk halal; (c) pencegahan suap-menyuap dan korupsi dalam perdagangan internasional; (d) pencegahan praktik riba dalam perdagangan internasional; (e) penyempurnaan timbangan dan takaran dalam perdagangan internasional; (f) pencegahan penimbunan barang dalam perdagangan internasional; (g) penerapan akuntansi syariah dalam perdagangan internasional; (h) pencegahan praktik perdagangan komoditas yang terlarang (Harahap, 2019).

Dalam ekspor dan impor dalam Islam yang perlu ditekankan adalah kehalalan komoditas yang diperdagangkan, tidak mengurangi takaran, adil dan transparan (Putri & Yuliani, 2023). Langkah awal adalah pelabelan halal kepada produk atau kemasan pangan yang dapat menunjukkan bahwa produk atau kemasan itu telah menjalani proses pemeriksaan kehalalan dan telah dinyatakan halal secara syariat (Putri & Yuliani, 2023).

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Kegiatan Ekspor

3.1 Prinsip Keadilan Distributif

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam yang relevan dengan kegiatan ekspor adalah prinsip keadilan distributif. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, terdapat beberapa aspek penting yang berdampak pada kepentingan ekonomi nasional dalam konteks perdagangan internasional. Pertama, prinsip distribusi kekayaan yang adil menjadi pedoman penting. Dalam Islam, keadilan dalam pendistribusian kekayaan adalah prinsip utama, dan ini seharusnya tercermin dalam kebijakan perdagangan internasional (Abdullah et al., 2023). Dalam Islam, penetapan upah lebih mengutamakan adil dan layak, sehingga keadilan dalam distribusi kekayaan dianggap sebagai prinsip inti, dan hal ini seharusnya tercermin dalam kebijakan perdagangan internasional (Hafiz & Muhibban, 2024).

Dengan memadukan model politik Heckscher-Ohlin dan perspektif hukum ekonomi Islam, analisis perdagangan internasional dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip etika, keadilan, dan moralitas Islam. Hal ini akan memastikan bahwa perdagangan internasional memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional dan masyarakat secara keseluruhan (Abdullah et al., 2023).

3.2 Prinsip Kejujuran dan Amanah

Islam menekankan pentingnya kejujuran dan amanah dalam setiap transaksi perdagangan. Sesungguhnya Islam menganut paham perdagangan terikat, yaitu kebebasan yang berdasarkan keadilan, aturan-aturan agama dan etika. Adapun karakteristik yang sesuai dengan perdagangan Islam di antaranya: (1) menegakkan perdagangan dengan barang yang tidak haram; (2) bersikap benar, amanah, dan jujur; (3) menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga; (4) menegakkan kasih sayang, nasihat, dan melarang monopoli untuk melipatgandakan keuntungan pribadi; (5) berprinsip bahwa perdagangan adalah bekal untuk akhirat (Agil, 2020).

Karakternya harus sesuai dengan Islam yang mengutamakan kejujuran. Maka di dalamnya tidak mengenal istilah zero sum game dalam pengertian keuntungan diperoleh atas kerugian orang lain (Agil, 2020). Dalam perdagangan internasional, Rasulullah telah memberikan contoh tentang hal tersebut (Hoddemah & Rolianah, 2018).

3.3 Prinsip Larangan Riba dan Gharar

Ekonomi Islam secara tegas melarang riba dalam setiap transaksi, termasuk dalam perdagangan internasional. Dalam konteks ekspor, hal ini berimplikasi pada mekanisme pembiayaan dan pembayaran yang harus bebas dari unsur riba. Dalam Islam, globalisasi bukanlah hal baru, dan sesungguhnya di sinilah pentingnya keadilan dalam konteks globalisasi ekonomi, di mana aktivitas ekonomi dilaksanakan dengan adil antarsesama walaupun berbeda-beda bangsa, agama, dan tingkat sosialnya (Zaroni, 2015).

Maka bagaimana Islam memandang, sudah sangat jelas di dalam Al-Qur'an, bahwa bermuamalah dengan riba adalah salah satu kedhaliman yang nyata (Triyawan, 2022). Dalam konteks perdagangan internasional, prinsip ini mengharuskan para pelaku ekspor untuk menggunakan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan syariah, seperti akad murabahah, mudharabah, atau musyarakah.

3.4 Prinsip Halal dan Thayyib dalam Komoditas Ekspor

Islam menetapkan bahwa komoditas yang diperdagangkan, termasuk yang diekspor, haruslah halal dan thayyib (baik). Telah ditetapkan dan diatur dalam Islam peraturan-peraturan secara umum dalam hal ekspor barang dan jasa guna menghindari berbagai macam bentuk bahaya yang dapat membahayakan masyarakat, khususnya masyarakat muslim, di antaranya: (1) dilarangnya melakukan ekspor barang ataupun jasa yang dapat membantu musuh untuk membahayakan dan membunuh masyarakat muslim; (2) jenis barang yang diekspor merupakan barang yang diperbolehkan secara syariah Islam (Agil, 2020).

Dalam hal ekspor dan impor dalam Islam yang perlu ditekankan adalah kehalalan komoditas yang diperdagangkan, tidak mengurangi takaran, adil dan transparan (Putri & Yuliani, 2023). Pasar produk halal juga memberikan peluang ekspor yang menguntungkan negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Produk halal telah memperoleh reputasi yang kuat di pasar global dan permintaan terus tumbuh dari konsumen muslim dan non-muslim (Hariyanto & Harahap, 2023).

4. Sejarah Perdagangan Internasional Dalam Islam

4.1 Praktik Perdagangan pada Masa Rasulullah SAW.

Perdagangan telah lama dilakukan dan dilaksanakan oleh Rasulullah, yang mana pedomannya tidak terlepas dari Al-Qur'an (Yuniarti et al., 2023). Praktik ekonomi Islam selama masa Rasulullah SAW., generasi sahabat (khulafa ar-rasyidun), dan sesudahnya memainkan peran signifikan dalam pengembangan kemakmuran dan keadilan sosial (Utsman & Maarif, 2022). Perdagangan internasional dalam Islam merupakan suatu bentuk kegiatan jual beli yang melibatkan hubungan antara satu negara atau lebih terhadap negara lain dengan tujuan saling memenuhi kebutuhan ekonomi negaranya (Shahmi & Seprika, 2023).

Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW. sendiri adalah seorang pedagang yang sukses sebelum menerima wahyu. Beliau menjalankan perdagangan dengan prinsip-prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan yang kemudian menjadi landasan etika bisnis Islam. Dalam perdagangan internasional, Rasulullah telah memberikan contoh tentang hal tersebut (Hoddemah & Rolianah, 2018).

4.2 Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim tentang Perdagangan Internasional

Abu Ubaid Al-Qasim merupakan perintis awal kajian kebijakan publik di bidang ekonomi, termasuk perdagangan internasional, di masa awal Islam, tepatnya Dinasti Abbasiyah (Safitri & Fakhri, 2018). Pemikiran Abu Ubaid tentang perdagangan internasional dapat dilihat dalam kitabnya, Al-Amwal, yang ditulisnya hampir 1.000 tahun sebelum Adam Smith (1723–1790) menelurkan teori keunggulan absolutnya (Ghufron, 2019).

Abu Ubaid berpandangan bahwa intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional sangat dibutuhkan untuk memastikan hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah dijalankan (Safitri & Fakhri, 2018). Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim memiliki sistem yang didasari pada syariat Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis (Safitri & Fakhri, 2018). Pandangan ini berbeda dengan Adam Smith yang mengarahkan perdagangan internasional untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil bagi masyarakat, sementara artikel tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim lebih memberikan kepastian untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial (Safitri & Fakhri, 2018).

4.3 Konsep Usyur (Bea Cukai) dalam Perdagangan Islam

Dalam khazanah ilmu ekonomi Islam, bea cukai disebut dengan istilah usyur. Salah satu ilmuwan muslim yang berperan besar dalam membahas konsep usyur adalah Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal (Nisak, 2021). Ketika membahas tentang usyur, Abu Ubaid banyak merujuk pada kebijakan Khalifah Umar bin Khattab karena usyur adalah sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Khalifah Umar (Nisak, 2021). Pengenaan bea cukai atas barang di daerah perbatasan telah lama dipraktikkan sejak adanya perdagangan antarwilayah dan internasional pada zaman pra-Islam (Elfida, 2016).

Dalam konteks perekonomian hari ini, usyur relevan dengan pembahasan mengenai bea cukai dalam perdagangan internasional (Nisak, 2021). Konsep ini menunjukkan bahwa Islam telah memiliki sistem regulasi perdagangan internasional yang komprehensif jauh sebelum sistem perdagangan modern berkembang.

5. Ekspor Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam

5.1 Hubungan Ekspor dengan Pertumbuhan Ekonomi

Ekspor memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam teori Thomas Munn (tokoh ekonomi Klasik) dinyatakan bahwa perdagangan internasional akan menguntungkan neraca pembayaran suatu negara asalkan mencapai kondisi X>M (ekspor lebih besar daripada impor). Ekspor akan secara langsung memengaruhi pendapatan nasional (Fauzi & Suhaidi, 2022). Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa ekspor berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Rizki et al., 2022).

Peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui perdagangan internasional (ekspor-impor) (Fauzi & Suhaidi, 2022). Kegiatan ekspor memiliki potensi menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi suatu negara karena mampu menghasilkan devisa dan menambah nilai tambah (Sadiah & Ginting, 2024). Selain sebagai sumber pendapatan bagi eksportir, ekspor juga berkontribusi pada penguatan perekonomian nasional, peningkatan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Manihuruk et al., 2024).

5.2 Pandangan Ekonomi Islam terhadap Pertumbuhan melalui Ekspor

Dalam perspektif ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi melalui ekspor harus memperhatikan dimensi keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam hanya menjelaskan secara global yang mencakup petunjuk-petunjuk pokok, kaidah-kaidah, prinsip dan cabang-cabang penting yang bersifat spesifik, karena masalah ekonomi termasuk kemanusiaan yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan lingkungan pada zamannya (Mukhlisin & Suhendri, 2018).

Asas-asas pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam mencakup tauhid sebagai landasan utama (Mukhlisin & Suhendri, 2018). Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (iqtishad), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam sistem Islam (Fauziah, 2021). Dalam konteks ekspor, hal ini berarti bahwa kegiatan ekspor harus dilakukan dalam kerangka yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.

Berdasarkan hasil penelitian secara simultan (bersama-sama) menunjukkan bahwa ekspor, tenaga kerja, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Fauzi & Suhaidi, 2022). Namun, secara parsial, variabel ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang tidak sejalan dengan teori perdagangan internasional Heckscher-Ohlin yang menyebutkan bahwa net-ekspor merupakan salah satu faktor terpenting dari GNP (Fauzi & Suhaidi, 2022). Temuan ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi yang perlu dikaji lebih mendalam dalam perspektif Islam.

6. Ekspor Produk Halal: Peluang Dan Tantangan

6.1 Potensi Pasar Halal Global

Salah satu dimensi penting ekspor dalam perspektif ekonomi Islam adalah ekspor produk halal. Mendorong ekspor produk halal dapat membantu negara-negara dengan populasi muslim yang besar untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui pasar global (Hariyanto & Harahap, 2023). Kerja sama lintas negara dan pembentukan kemitraan strategis dengan negara-negara non-muslim dapat membantu memperluas jangkauan produk halal dan mempromosikan citra positif tentang ekonomi Islam (Hariyanto & Harahap, 2023).

Melalui peningkatan permintaan global, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan sektor industri, ekspor yang menguntungkan, pemersatu komunitas muslim, dan partisipasi dalam perdagangan internasional, produk halal menjadi pendorong utama dalam membangun ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah (Hariyanto & Harahap, 2023). Secara global, ekonomi halal diharapkan tumbuh stabil dan menawarkan peluang yang sangat baik bagi Indonesia dan Malaysia, yang telah memiliki industri halal yang relatif mapan dan kompetitif (Robbani, 2021).

6.2 Tantangan Ekspor Produk Halal Indonesia

Meskipun Indonesia memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia, hal ini belum menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar produk halal (Qoni'ah, 2022). Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan ekspor produk halal Indonesia adalah: (i) kurang fokus dalam pengembangan produk halal, karena masih mengutamakan ekspor komoditas pertambangan dan perkebunan; (ii) adanya pesaing dari negara non-muslim yang mengembangkan industri halal; dan (iii) kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal (Qoni'ah, 2022).

Sebagai contoh, eksportir terbesar makanan halal masih dipegang oleh Brazil, Thailand, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) (Qoni'ah, 2022). Produk halal yang diekspor ke negara OKI banyak diproduksi oleh negara yang minoritasnya muslim, seperti Brazil, Amerika Serikat, dan Australia (Qoni'ah, 2022). Hal ini memengaruhi perspektif masyarakat global bahwa halal merupakan isu internasional dan bukan hanya untuk masyarakat muslim saja (Qoni'ah, 2022).

6.3 Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal

Strategi yang perlu dilakukan antara lain: (i) peningkatan daya saing produk halal Indonesia; (ii) memaksimalkan akses pasar ekspor produk halal dengan mengoptimalkan peran dari perwakilan pemerintah di luar negeri, mengikutsertakan UMKM pada pameran di luar negeri, dan memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional; (iii) mendukung UMKM ekspor dalam rantai pasok global; dan (iv) optimalisasi penggunaan e-commerce dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar dapat mengakses pasar digital (Qoni'ah, 2022).

7. Praktik Perdagangan Yang Dilarang Dalam Islam: Implikasi Bagi Ekspor

7.1 Dumping (Siyasah Al-Ighraq) dalam Perspektif Islam

Salah satu praktik perdagangan yang mendapat perhatian khusus dalam ekonomi Islam adalah dumping atau siyasah al-ighraq. Dumping adalah praktik eksportir menjual produk dengan harga yang relatif lebih rendah dari harga normal (Utsman & Maarif, 2022). Dalam perspektif syariah, dumping ditelusuri melalui siyasah al-ighraq yang memiliki sisi historis (sirah nabawiyah) dan menelusuri nilai-nilai akad antara penjual dan pembeli sebagai mekanisme dumping (Muis et al., 2023).

Dalam pandangan maqashid syariah, ekonomi Islam mengenal istilah predatory pricing dengan sebutan ighraq, dan Islam mengharamkan ighraq karena merupakan praktik perdagangan yang mengandung mudarat, tidak jujur, dan dapat merusak mekanisme pasar dan monopoli (Faishol et al., 2022). Monopoli merupakan praktik yang diharamkan dalam Islam (Faishol et al., 2022). Hal ini mengakibatkan terancamnya produk domestik dan mengancam pertumbuhan ekonomi domestik (Muis et al., 2023).

Imam Suyuthi, pendiri mazhab Syafi'iyah terkemuka pada abad ke-9 Hijriyah, meskipun tidak secara khusus membahas hukum dumping, menjelaskan berbagai prinsip fikih (Qaidat al-Fiqh) dalam karyanya Al-Asybah Wa An-Nadzair, sehingga dapat mereformulasi setiap peristiwa yang belum dan tidak akan muncul dalam masalah fikih klasik (Utsman & Maarif, 2022). Pandangan Imam Suyuthi terhadap praktik dumping dalam perdagangan mengacu pada kebutuhan untuk menghilangkan bahaya dan pentingnya kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warganya (Utsman & Maarif, 2022).

Pada kasus ini berlaku kaidah kemudharatan harus dihilangkan dan kebijakan pemerintah kepada rakyatnya harus berdasar kemaslahatan. Maka dari itu pemerintah sebagai waliyul amri harus bersikap adil pada setiap pelanggaran dalam perdagangan seperti adanya dumping (Utsman & Maarif, 2022). Siyasah al-ighraq al-thari' merupakan jalan memperkenalkan konsistensi nilai Islam dalam menegakkan keadilan, termasuk dalam isu perdagangan internasional (Muis et al., 2023).

7.2 Monopoli dan Penimbunan (Ihtikar)

Islam secara tegas melarang praktik monopoli dan penimbunan barang (ihtikar) yang dapat merugikan masyarakat. Dalam konteks ekspor, hal ini berarti bahwa pelaku ekspor tidak boleh melakukan penimbunan barang untuk menaikkan harga secara artifisial di pasar internasional. Pencegahan penimbunan barang dalam perdagangan internasional merupakan salah satu etika perdagangan internasional yang diajarkan dalam Al-Qur'an (Harahap, 2019).

Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan berbagai pihak. Di sinilah pentingnya etika pelaku pasar dan peran pemerintah untuk membangun mekanisme pasar yang sehat, kompetitif, dan adil (Fauziah, 2021). Dalam Islam, individualisme dan kepedulian sosial begitu erat terjalin sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain merupakan cara paling memberikan pengembangan daya guna seseorang dan dalam rangka mendapat ridha Allah SWT. (Hoddemah & Rolianah, 2018).

7.3 Larangan Ekspor Barang Haram

Islam menetapkan larangan yang tegas terhadap ekspor barang-barang yang diharamkan. Dilarangnya melakukan ekspor barang ataupun jasa yang dapat membantu musuh untuk membahayakan dan membunuh masyarakat muslim, dan jenis barang yang diekspor merupakan barang yang diperbolehkan secara syariah Islam (Agil, 2020). Dalam perspektif ekonomi Islam, ekspor karet alam Indonesia ke China dapat dianggap sebagai bentuk aktivitas ekonomi yang halal karena memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti adil, transparan, lingkungan yang baik, perlindungan hak-hak pekerja, dan bertanggung jawab (Saragih & Ibrahim, 2023).

8. Peran Pemerintah Dalam Kebijakan Ekspor Menurut Islam

8.1 Intervensi Pemerintah dalam Perdagangan Internasional

Dalam perspektif ekonomi Islam, peran pemerintah dalam mengatur perdagangan internasional, termasuk ekspor, sangat penting. Abu Ubaid berpandangan bahwa intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional sangat dibutuhkan untuk memastikan hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah dijalankan (Safitri & Fakhri, 2018). Negara Islam seyogianya memiliki otoritas dalam pengaturan dan pengawasan hubungan ekonomi luar negeri, dan urusan kegiatan ekonomi harus dipimpin seorang muslim jika terdapat non-muslim yang andil di dalamnya (Ghufron, 2019).

Kebijakan pemerintah kepada rakyatnya harus berdasar kemaslahatan (Utsman & Maarif, 2022). Dalam hal ini, pemerintah sebagai waliyul amri memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan ekspor yang diterapkan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

8.2 Kebijakan Ekspor Berbasis Nilai Tambah

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan ekspor yang ideal adalah yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan hilirisasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja untuk mempromosikan pengolahan dalam negeri (Purba, 2024) dapat dilihat sebagai upaya untuk memaksimalkan manfaat sumber daya alam bagi masyarakat, yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam tentang pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab.

Pemrosesan yang lebih mandiri mengurangi ketergantungan pada pemrosesan di luar negeri, meminimalkan risiko fluktuasi harga global, dan meningkatkan kontrol atas nilai tambah yang dihasilkan (Purba, 2024). Hal ini tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga memberikan fleksibilitas lebih besar dalam merespons perubahan pasar internasional (Purba, 2024).

8.3 Perlindungan Industri Domestik

Islam mengajarkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan rakyatnya, termasuk dalam konteks perdagangan internasional. Kebijakan yang diperlukan untuk bertindak dalam melindungi hak-hak rakyatnya, termasuk dalam menghadapi praktik dumping (Muis et al., 2023). Dalam konteks ekspor, hal ini berarti bahwa pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ekspor tidak merugikan industri domestik dan masyarakat luas.

9. Perdagangan Bebas Dan Ekspor Dalam Perspektif Ekonomi Islam

9.1 Pandangan Islam tentang Perdagangan Bebas

Dalam perspektif ekonomi Islam, perdagangan bebas boleh dilakukan karena kegiatan perdagangan antarnegara sudah merupakan suatu kebutuhan. Negara yang satu dan negara yang lainnya saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan negaranya, sehingga dibutuhkan pasar bebas untuk memperlancar perdagangan internasional (Hoddemah & Rolianah, 2018). Dalam Islam, perdagangan bebas diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara selama masih memperhatikan prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam seperti bersikap jujur dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama seperti monopoli (Hoddemah & Rolianah, 2018).

Pada dasarnya Islam menerima perdagangan bebas (Sujianto & Sokib, 2018). Namun, Islam memberikan batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi dalam perdagangan bebas, yaitu bahwa kebebasan tersebut harus didasarkan pada keadilan, aturan-aturan agama, dan etika (Agil, 2020). Sesungguhnya Islam menganut paham perdagangan terikat, yaitu kebebasan yang berdasarkan keadilan, aturan-aturan agama dan etika (Agil, 2020).

9.2 Perbandingan dengan Sistem Kapitalisme

Terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan ekonomi Islam dan kapitalisme dalam memandang ekspor dan perdagangan internasional. Ilmu ekonomi yang banyak dianut oleh manusia di seluruh negara kebanyakan masih berkutat pada jiwa-jiwa kapitalisme yang bersifat individualis, materialis, dan berusaha menghalalkan segala cara demi kekayaan duniawi (Triyawan, 2022). Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (iqtishad), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain (Fauziah, 2021). Mazhab ekonomi politik Islam tidak sependapat dengan Merkantilisme yang menempatkan kekayaan alam seperti logam mulia dan minyak hanya sebagai alat, dan bukan ukuran kesejahteraan maupun kekuasaan sebuah negara (Mukhlisin & Suhendri, 2018).

Lebih dari itu, adanya konsep dumping yang sangat merugikan negara lain adalah bukti bahwa pada konsep pasar tidak ada nilai-nilai kebaikan, namun yang ada hanyalah meraih keuntungan meskipun dengan jalan merugikan negara lain (Triyawan, 2022). Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak.

10. Mekanisme Pembayaran Ekspor Dalam Perspektif Islam

10.1 Akad Bai' As-Salam dalam Ekspor

Salah satu instrumen yang relevan dalam kegiatan ekspor dari perspektif Islam adalah akad Bai' As-Salam. Kegiatan ekspor kopi adalah salah satu bentuk dari pertukaran barang dan jasa yang melewati batas kepabeanan negara (Pratama et al., 2022). Dalam menganalisis sistem pengalihan risiko akad Bai' As-Salam dalam transaksi ekspor kopi, jika rukun dan syarat tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya maka kegiatan ekspor yang dilakukan oleh penjual diperbolehkan, meskipun tidak disebutkan dalam hukum syariah, tetapi dalam transaksi sudah tersirat, yaitu kepercayaan, persetujuan, dan kerelaan (Pratama et al., 2022).

Dalam pandangan Islam, konsep ini merupakan salah satu solusi yang tepat yang dapat diimplementasikan dengan tujuan agar dapat menghindari adanya riba (Pratama et al., 2022). Secara fiqhiyyah, dalam fikih muamalah kualitas dari suatu produk yang menjadi objek transaksi sangat penting diketahui dengan baik oleh para pihak, bahkan menjadi syarat dari objek transaksi (mabi') (Pratama et al., 2022).

10.2 Penggunaan Dinar dalam Perdagangan Internasional

Dalam konteks sistem pembayaran internasional, ekonomi Islam menawarkan alternatif berupa penggunaan dinar (emas) sebagai alat tukar. Sistem ekonomi Islam memiliki peluang yang sama dengan mengembalikan dinar (emas) sebagai alat tukar perdagangan internasional (Kamil & Ridlo, 2023). Penerapan dinar dalam hal ini hanya akan digunakan untuk pembayaran dalam transaksi perdagangan barang dan jasa internasional, di mana dinar tidak hadir dalam bentuk fisik, melainkan nilainya diukur berdasarkan harga emas (Kamil & Ridlo, 2023).

Dalam Islam, hal ini diperbolehkan oleh beberapa ulama ekonom Islam seperti Syaikh Ahmad al-Husaini, Syaikh Muhammad Amin al-Syantiq, Syaikh Salim binti Abdullah Samir dan Habib Abdullah binti Sumayth (Kamil & Ridlo, 2023). Penggunaan dinar sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional dianggap memiliki keunggulan dibanding sistem fiat money (Kamil & Ridlo, 2023).

11. Ekspor Dalam Konteks Globalisasi Ekonomi: Perspektif Islam

11.1 Globalisasi dan Tantangannya bagi Ekonomi Islam

Globalisasi ekonomi membawa dampak yang signifikan bagi kegiatan ekspor negara-negara berkembang, termasuk negara-negara muslim. Di antara dua bentuk kegiatan ekonomi yang secara nyata semakin mengglobal adalah arus perdagangan dan arus modal internasional (Zaroni, 2015). Orientasi mutakhir pembangunan di negara-negara berkembang didasarkan pada premis kebijakan-kebijakan memandang keluar, dirancang untuk mengintegrasikan perekonomian ke dalam pasar global, utamanya ketika strategi-strategi berorientasi ekspor menggantikan industrialisasi substitusi impor (Zaroni, 2015).

Dalam menghadapi dinamika perdagangan global, pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap dampak kebijakan impor pemerintah (Hafiz & Muhibban, 2024). Proses globalisasi dalam berbagai bidang serta perkembangan lain yang terjadi selama ini menimbulkan gejala menyatunya ekonomi semua bangsa, terjadi hubungan saling ketergantungan dan integrasi ekonomi nasional ke dalam ekonomi global (Utsman & Maarif, 2022).

11.2 Respons Islam terhadap Globalisasi Ekonomi

Islam memiliki pandangan yang khas terhadap globalisasi ekonomi. Dalam Islam, globalisasi bukanlah hal baru (Zaroni, 2015). Sesungguhnya di sinilah pentingnya keadilan dalam konteks globalisasi ekonomi, di mana aktivitas ekonomi dilaksanakan dengan adil antarsesama walaupun berbeda-beda bangsa, agama, dan tingkat sosialnya (Zaroni, 2015).

Konsep ekonomi internasional dalam perspektif Islam akan terbangun dengan baik apabila negaranya berideologi Islam ataupun jika tidak, maka memiliki kepedulian terhadap permasalahan kaum muslimin di dunia (Triyawan, 2022). Jika kita sempitkan pembahasan ekonomi internasional dalam perspektif Islam, maka akan mengacu pada bagaimanakah negara menerapkan nilai-nilai Islam dalam bermuamalah dengan negara lain (Triyawan, 2022).

Menghidupkan ekonomi sektor riil merupakan salah satu respons Islam terhadap globalisasi. Ekonomi sektor riil adalah penggerak utama ekonomi, dan sektor riil inilah yang menjadi "ruh" dari sistem ekonomi Islam, karena melalui sektor riil, distribusi kesejahteraan berjalan sesuai dengan spirit keadilan (Zaroni, 2015). Dalam konteks ekspor, hal ini berarti bahwa kegiatan ekspor harus berbasis pada produksi barang dan jasa yang nyata, bukan spekulasi finansial.

12. Penyelesaian Sengketa Perdagangan Dalam Perspektif Islam

12.1 Al-Hisbah sebagai Mekanisme Pengawasan Perdagangan

Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat lembaga yang disebut al-hisbah yang berfungsi sebagai pengawas kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan internasional. WTO selaku organisasi perdagangan internasional dalam hal ini berperan sebagai Al-Hisbah Internasional, memiliki peran yang sangat penting. Selain untuk menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa dagang antara pihak-pihak yang berselisih, WTO juga berperan untuk mengawasi jalannya perdagangan internasional (Shahmi & Seprika, 2023).

Hal ini membuktikan bahwa perdagangan internasional tidak dapat berjalan dengan baik apabila WTO tidak menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan penengah dalam kegiatan perdagangan internasional (Shahmi & Seprika, 2023). Dalam perspektif Islam, fungsi pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekspor dan impor dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak manapun.

12.2 Peran OKI dalam Perdagangan Internasional

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memiliki potensi besar untuk menjadi wadah bagi negara-negara muslim dalam mengembangkan sistem perdagangan internasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. OKI dapat menjadi komunitas negara-negara Islam yang dapat memberlakukan dua perspektif hukum tersebut, yaitu hukum perdagangan internasional dan syariah, karena negara-negara OKI mayoritas merupakan negara-negara yang meratifikasi WTO sekaligus memiliki prinsip yang kuat dalam mengeksistensikan perspektif syariah dalam aktivitas ekonomi (Muis et al., 2023).

Siyasah al-ighraq al-thari' merupakan jalan memperkenalkan konsistensi nilai Islam dalam menegakkan keadilan, termasuk dalam isu perdagangan internasional. Refleksi nilai Islam dalam penelitian ini turut melihat manifestasi OKI sebagai organisasi Islam terbesar dunia yang berperan besar menjadi aktor utama dalam menyebarkan prinsip syariah pada setiap sendi kehidupan manusia (Muis et al., 2023).

13. Studi Kasus: Ekspor Komoditas Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam

13.1 Ekspor Karet Alam

Ekspor karet alam menjadi salah satu komoditas unggulan dalam perekonomian Indonesia. Permintaan yang tinggi dari pasar internasional, terutama China, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia (Saragih & Ibrahim, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan ekspor karet alam ini dapat dilihat sebagai suatu bentuk aktivitas yang memperoleh keuntungan ekonomi dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan keadilan dan etika bisnis (Saragih & Ibrahim, 2023).

Ekspor karet alam Indonesia ke China dapat dianggap sebagai bentuk aktivitas ekonomi yang halal karena memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti adil, transparan, lingkungan yang baik, perlindungan hak-hak pekerja, dan bertanggung jawab (Saragih & Ibrahim, 2023). Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa masih ada beberapa masalah yang perlu diatasi seperti ketergantungan terhadap satu pasar dan fluktuasi harga yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan nilai tambah dari produk karet alam Indonesia (Saragih & Ibrahim, 2023).

13.2 Ekspor Minyak Kelapa Sawit

Adanya kegiatan produksi minyak kelapa sawit memberikan perbaikan yang baik terhadap kondisi ekonomi Indonesia dan banyak memberikan manfaat sehingga wajar bila dilakukan kegiatan ekspor minyak kelapa sawit (Shahmi & Seprika, 2023). Dikarenakan memiliki produk unggulan seperti minyak kelapa sawit, Indonesia tidak ragu bergabung dengan organisasi perdagangan dunia untuk melakukan kerja sama internasional (Shahmi & Seprika, 2023).

Namun, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia juga menghadapi tantangan berupa diskriminasi dari pihak Uni Eropa yang menganggap CPO produksi dari Indonesia tidak sesuai standar internasional (Shahmi & Seprika, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, diskriminasi semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam perdagangan internasional. Meskipun peta perdagangan luar negeri komoditas ini cenderung membentuk trade domination, posisi tawar Indonesia masih relatif rendah karena adanya isu-isu lingkungan hidup yang menyertainya (Dewani, 2023).

13.3 Ekspor Nikel dan Kebijakan Hilirisasi

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia merupakan contoh menarik dari perspektif ekonomi Islam tentang pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan hilirisasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja untuk mempromosikan pengolahan dalam negeri (Purba, 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan ini dapat dipandang sebagai upaya untuk memaksimalkan manfaat sumber daya alam bagi masyarakat, yang sejalan dengan prinsip maslahah (kemaslahatan umum).

Selain itu, peningkatan nilai ekspor produk nikel yang telah mengalami hilirisasi juga membuka peluang pekerjaan di sektor ekspor dan perdagangan internasional (Purba, 2024). Dengan produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, perusahaan-perusahaan dapat mengakses pasar global dengan lebih baik, meningkatkan kebutuhan akan pekerjaan terkait ekspor dan distribusi (Purba, 2024).

14. Etika Bisnis Dalam Ekspor: Perspektif Islam

14.1 Standar Etika dalam Perdagangan Internasional

Etika bisnis menjadi sangat penting dalam perdagangan internasional, terutama dalam kegiatan ekspor dan impor. Ini disebabkan fakta bahwa perdagangan internasional dapat berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebuah negara (Putri & Yuliani, 2023). Beberapa implikasi etika bisnis dalam perdagangan internasional adalah: standar kerja dan hak asasi manusia dalam kegiatan ekspor dan impor; lingkungan; korupsi; transparansi dan akuntabilitas; serta prinsip sosial dan lingkungan yang berkelanjutan (Putri & Yuliani, 2023).

Islam juga memberikan contoh tentang etika bisnis melalui ajaran Rasulullah SAW. (Hidayana & Hendra, 2023). Etika bisnis bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang standar moral yang lebih tinggi (Hidayana & Hendra, 2023). Dalam konteks ekspor, hal ini berarti bahwa pelaku ekspor muslim harus menjalankan bisnis mereka dengan standar etika yang tinggi, tidak hanya untuk memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai Islam.

14.2 Tanggung Jawab Sosial dalam Ekspor

Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan ekspor tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial. Dalam Islam, individualisme dan kepedulian sosial begitu erat terjalin sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain merupakan cara paling memberikan pengembangan daya guna seseorang dan dalam rangka mendapat ridha Allah SWT. (Hoddemah & Rolianah, 2018).

Ekspor karet alam Indonesia ke China dapat dianggap sebagai bentuk aktivitas ekonomi yang halal karena memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti adil, transparan, lingkungan yang baik, perlindungan hak-hak pekerja, dan bertanggung jawab (Saragih & Ibrahim, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan ekspor harus memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan, tidak hanya aspek ekonomi semata.

15. Pengembangan UMKM Untuk Ekspor Dalam Perspektif Syariah

15.1 Peran UMKM dalam Ekspor

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan ekspor, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam perspektif syariah, pengembangan jaringan usaha pada UMKM kriya kayu untuk menembus pasar ekspor merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan (Fauziah, 2022). Langkah strategis dan upaya dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi pasar ekspor adalah membangun jaringan usaha (networking) dalam menghadapi ekonomi globalisasi melalui meningkatkan kerja sama antara UKM, perusahaan besar, dan aliansi untuk memperkuat jaringan dalam menghadapi persaingan globalisasi (Fauziah, 2022).

Perlu adanya dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait, dan pengusaha agar dapat memenangkan persaingan pasar global (Fauziah, 2022). Jaringan bisnis dalam domain Teknologi Informasi akan mendukung UMKM dalam menjalankan bisnis UMKM dan akan berkembang lebih pesat karena memperluas jaringan (Fauziah, 2022).

15.2 Prinsip Syariah dalam Pengembangan UMKM Ekspor

Islam merupakan agama yang mengatur berbagai perilaku kehidupan manusia, termasuk dalam mengembangkan usaha. Tidak hanya mengatur urusan dalam hal peribadatan saja, namun Islam juga mengatur dalam hal urusan sosial dan ekonomi. Islam juga menghalalkan berbagai usaha seperti halnya perdagangan, perniagaan, atau jual beli yang di dalamnya termasuk bisnis (Fauziah, 2022).

Ekonomi Islam menjadi acuan bagi para umat muslim pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatannya, yang di mana lebih mengedepankan adanya nilai ketuhanan dan dengan harapan serta niat agar mendapatkan berkah dari Allah SWT. (Sara & Fitryani, 2020). Dalam konteks UMKM ekspor, hal ini berarti bahwa pengembangan usaha harus dilakukan dengan niat yang benar, yaitu tidak hanya untuk mencari keuntungan material, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendapatkan ridha Allah SWT.

16. Cadangan Devisa Dan Ekspor Dalam Perspektif Ekonomi Islam

16.1 Hubungan Ekspor dengan Cadangan Devisa

Ekspor memiliki hubungan yang erat dengan cadangan devisa suatu negara. Semakin besar nilai devisa yang dicadangkan maka semakin besar pula kesempatan negara tersebut melakukan kegiatan ekonomi lintas negara, contohnya ekspor (Mahgaraini & Arsita, 2024). Ekspor akan mendatangkan devisa ke dalam negeri, sedangkan impor suatu negara akan mengeluarkan devisa untuk mendatangkan produk dari luar negeri (Sujianto & Sokib, 2018).

Dalam konteks globalisasi, tatanan ekonomi baru menjadi semakin relevan sebagai upaya untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh proses globalisasi. Perdagangan internasional merupakan upaya menjalin kerja sama dalam segi ekonomi multinasional karena perbedaan sumber daya alam juga sumber daya manusia antara negara satu dengan negara yang lainnya (Mahgaraini & Arsita, 2024).

16.2 Pandangan Islam tentang Cadangan Devisa

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan cadangan devisa yang diperoleh dari kegiatan ekspor harus dilakukan secara bertanggung jawab dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan memiliki pembahasan dan cara tersendiri terkait pembiayaan pembangunan ekonomi (Alamsyah et al., 2020). Sehingga diharapkan kebijakan yang diterapkan oleh negara berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara umum (Alamsyah et al., 2020).

17. Kesimpulan

Ekspor dalam perspektif ekonomi Islam merupakan kegiatan yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, kegiatan ekspor harus dilakukan dalam kerangka nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, amanah, dan kemaslahatan bagi semua pihak.

Beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam kegiatan ekspor dari perspektif ekonomi Islam adalah: pertama, komoditas yang diekspor harus halal dan thayyib; kedua, transaksi ekspor harus dilakukan dengan jujur, transparan, dan adil; ketiga, mekanisme pembayaran harus bebas dari riba dan gharar; keempat, kegiatan ekspor tidak boleh merugikan pihak lain melalui praktik-praktik seperti dumping, monopoli, atau penimbunan; kelima, pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur kegiatan ekspor agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; dan keenam, kegiatan ekspor harus memberikan manfaat tidak hanya bagi pelaku ekspor, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Sesungguhnya Islam menganut paham perdagangan terikat, yaitu kebebasan yang berdasarkan keadilan, aturan-aturan agama dan etika (Agil, 2020). Dengan mengintegrasikan perspektif hukum ekonomi Islam dalam analisis perdagangan internasional, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam memengaruhi pembuatan kebijakan perdagangan, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial (Hafiz & Muhibban, 2024). Dengan demikian, ekspor dalam perspektif ekonomi Islam bukan hanya merupakan aktivitas ekonomi semata, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Daftar Pustaka

Abdullah, F. D., Saleh, C., Rasyid, F. A., & Witro, D. (2023). Analisis perdagangan internasional melalui model politik Heckscher-Ohlin terhadap kepentingan ekonomi nasional perspektif hukum ekonomi Islam. Al Ushuliy Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum, 2(2), 249–259. https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.11483

Agil, A. R. (2020). Perdagangan internasional dalam pandangan Islam (studi kritik terhadap sistem perdagangan internasional pada organisasi WTO). El-Kahfi: Journal of Islamic Economics, 1(02), 34–43. https://doi.org/10.58958/elkahfi.v1i02.37

Alamsyah, M. H., Ramadhani, F., & Azizah, N. (2020). Tinjauan hutang negara dalam perspektif Islam. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 62. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1924

Dewani, N. S. (2023). Analisis diplomasi minyak Indonesia ke Italia. Publicio: Jurnal Ilmiah Politik Kebijakan Dan Sosial, 5(1), 48–60. https://doi.org/10.51747/publicio.v5i1.1213

Elfida, C. (2016). Pemusnahan barang ilegal di Aceh dalam perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dan hukum Islam. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 15(2), 213. https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.567

Faishol, M., Nisak, L. N. S., Najib, M. T. A., Mukminin, M. A. A., & Sadid, M. A. (2022). Praktik predatory pricing dalam perspektif maqashid syariah. Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 113–118. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1580

Fauzi, F., & Suhaidi, M. (2022). Analisis pengaruh ekspor, tenaga kerja dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2010–2019. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2802. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6770

Fauziah, M. N. (2022). Pengembangan jaringan usaha dalam perspektif syariah pada UMKM kriya kayu untuk menembus pasar ekspor. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI), 1(1), 31–41. https://doi.org/10.57171/jesi.v1i1.10

Fauziah, St. N. I. A. (2021). Sistem ekonomi laissez faire Adam Smith. https://doi.org/10.31219/osf.io/apf6j

Ghufron, Moh. I. (2019). ASEAN Free Trade Area, tantangan ekonomi Indonesia dan perdagangan internasional perspektif Islam. Jihbiz: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah, 3(2), 131–146. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v3i2.797

Hafiz, R. A., & Muhibban. (2024). Kebijakan pemerintah dalam mengutamakan produk impor menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Holistik Analisis Nexus, 1(5). https://doi.org/10.62504/zk67df70

Harahap, H. M. (2019). Epistemologi etika perdagangan internasional dalam konsep Alquran. Al Quds: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis, 3(2), 221. https://doi.org/10.29240/alquds.v3i2.1148

Hariyanto, H., & Harahap, M. M. S. (2023). Pasar halal dan pemajuan produk umat Islam perspektif teori deprivasi: Studi kasus produk HNI-HPAI. Jurnal Kolaboratif Sains, 6(6), 509–518. https://doi.org/10.56338/jks.v6i6.3657

Hidayana, N., & Hendra, H. (2023). Arti pentingnya etika dan tanggung jawab sosial di perusahaan dalam menghadapi bisnis internasional. Jurnal Minfo Polgan, 12(2), 2406–2412. https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13283

Hoddemah, H., & Rolianah, W. S. (2018). Pasar bebas di era globalisasi dalam perspektif ekonomi syariah. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 8(2), 254–277. https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.106-129

Kamil, M. A., & Ridlo, M. R. (2023). Dedolarisasi: Momentum kebangkitan dinar. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 6(2), 220–230. https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.6185

Mahgaraini, P. C., & Arsita, N. C. (2024). Analisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap cadangan devisa negara Indonesia menurut perspektif ekonomi Islam periode triwulan I–III 2023. Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi, 4(1), 154–165. https://doi.org/10.51903/jupea.v4i1.2668

Manihuruk, F. E., Silfani, D., Feby, Y., & Marbun, J. (2024). Analisis pengaruh ekspor, impor, dan JUB di Indonesia terhadap kurs Rupiah/USD. Jurnal Riset Ilmu Ekonomi, 3(2), 118–129. https://doi.org/10.23969/jrie.v3i2.70

Muis, A. R. C., Arleta, A. P., & Talo, A. I. (2023). Kebijakan dumping sebagai perdagangan berketidakadilan dalam perspektif siyasah al-ighraq. Cendekia Niaga, 7(1), 23–30. https://doi.org/10.52391/jcn.v7i1.832

Mukhlisin, A., & Suhendri, A. (2018). Strategi pengembangan produk bank syariah di Indonesia. JES: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), 60–70. https://doi.org/10.30736/jes.v3i1.51

Nisak, K. (2021). Usyur (bea cukai) dalam sistem perdagangan internasional Islam menurut Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal. Journal of Islamic Economics (JoIE), 1(1), 67–83. https://doi.org/10.21154/joie.v1i1.3079

Pratama, I. M. D., Alunaza, H., Abdullah, A., & Iqbal, M. (2022). Analisis kegiatan ekspor kopi antara kualitas dengan harga dalam perspektif akad bai' as-salam. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 16(2), 569. https://doi.org/10.35931/aq.v16i2.907

Purba, J. A. A. (2024). Batasan untuk keamanan: Analisis kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia menggunakan pendekatan poskolonialisme. Jurnal Hubungan Internasional, 17(1), 78–91. https://doi.org/10.20473/jhi.v17i1.54692

Putri, D. F., & Yuliani, Y. (2023). Implikasi etika bisnis dalam perdagangan internasional: Tinjauan terhadap kegiatan ekspor dan impor. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan, 3(2), 119–130. https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.457

Qoni'ah, R. (2022). Tantangan dan strategi peningkatan ekspor produk halal Indonesia di pasar global. Halal Research Journal, 2(1). https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246

Rizki, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Dampak Covid-19 terhadap perdagangan internasional dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, 15(1), 160–165. https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.133

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a success strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). Literatus, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Sadiah, F. U., & Ginting, A. L. (2024). Pengaruh perdagangan internasional ekspor migas dan non-migas terhadap perdagangan di Indonesia. Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi, 5(2), 77. https://doi.org/10.30742/economie.v5i2.3579

Safitri, J., & Fakhri, A. (2018). Analisis perbandingan pemikiran Abu 'Ubaid al-Qasim dan Adam Smith mengenai perdagangan internasional. Millah: Journal of Religious Studies, 85–98. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art5

Sara, K. D., & Fitryani, F. (2020). Peran kewirausahaan dan e-commerce terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perspektif Islam. Jurnal EMA, 5(2). https://doi.org/10.47335/ema.v5i2.53

Saragih, S. K., & Ibrahim, H. (2023). Eksistensi bisnis internasional ekspor karet alam Indonesia ke China dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Jurnal Minfo Polgan, 12(2), 2609–2617. https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13330

Shahmi, M. A., & Seprika, D. (2023). Analisis penyelesaian sengketa dagang antara Indonesia dan Uni Eropa dalam perspektif al-hisbah internasional. Al-Ittifaq: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 1. https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v2i1.8222

Sujianto, A. E., & Sokib, S. (2018). Evaluasi nilai ekspor dan impor regional Association of Southeast Asian Nations sebelum dan setelah krisis ekonomi tahun 1998. Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 11(2), 329–350. https://doi.org/10.18326/infsl3.v11i2.329-350

Triyawan, A. (2022). Ekonomi internasional sebuah pemikiran dalam perspektif Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/759h2

Utsman, T. Y., & Maarif, S. (2022). Praktik dumping (siyasah al-ighraq): Pandangan Imam Suyuthi perspektif ekonomi Islam. Moderasi: Journal of Islamic Studies, 2(1), 99–122. https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i1.33

Yuniarti, D., Abubakar, A., & Haddade, H. (2023). Perdagangan internasional menurut perspektif Al-Qur'an. Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora, 9(1), 25–33. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1592

Zaroni, A. N. (2015). Globalisasi ekonomi dan implikasinya bagi negara-negara berkembang: Telaah pendekatan ekonomi Islam. Al-Tijary, 1(1). https://doi.org/10.21093/at.v1i1.418