00429 - Ekonomi Pembangunan Islam: Konsep, Instrumen, Dan Implementasi

Abstrak

Ekonomi pembangunan Islam merupakan sistem yang komprehensif dan holistik yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi material, tetapi juga pada kesejahteraan spiritual, moral, dan sosial masyarakat. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep, instrumen, dan implementasi ekonomi pembangunan Islam secara sistematis, mencakup landasan filosofis, sejarah transformasi, peran instrumen utama seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, serta relevansinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur komprehensif terhadap berbagai sumber akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa instrumen Islamic Social Finance (ISF) memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Inovasi seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) membuka peluang baru bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur dan sosial. Lembaga-lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), dan Bank Wakaf Mikro berperan sebagai intermediasi keuangan yang mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat miskin. Ke depan, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk memaksimalkan potensi ekonomi Islam dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Pembangunan Ekonomi, Zakat, Wakaf, Islamic Social Finance, ZISWAF, Cash Waqf Linked Sukuk

Abstract

Islamic development economics is a comprehensive and holistic system that is not only oriented toward material economic growth, but also toward the spiritual, moral, and social well-being of society. This article aims to systematically examine the concepts, instruments, and implementation of Islamic development economics, encompassing philosophical foundations, the history of transformation, the role of key instruments such as zakat, infaq, sadaqah, and waqf, as well as their relevance to sustainable development. The method employed is a comprehensive literature review of various relevant academic sources. The findings indicate that Islamic Social Finance (ISF) instruments possess enormous potential in driving inclusive and equitable economic development. Innovations such as Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) open new avenues for financing infrastructure and social development. Islamic financial institutions such as Islamic banking, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), and Bank Wakaf Mikro serve as financial intermediaries supporting the empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) as well as the poor. Going forward, stronger synergy is needed among the government, Islamic financial institutions, and society to maximize the potential of Islamic economics in driving sustainable, equitable development grounded in Islamic values.

Keywords: Islamic Economics, Economic Development, Zakat, Waqf, Islamic Social Finance, ZISWAF, Cash Waqf Linked Sukuk

1. Pendahuluan

1.1 Hakikat dan Fondasi Ekonomi Pembangunan Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang dibangun di atas fondasi agama Islam, sehingga ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam secara keseluruhan. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam mengikuti ajaran Islam dalam berbagai aspeknya, dan Islam sebagai sistem kehidupan (way of life) membawa manusia ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan hidupnya (Trimulato & Nuringsih, 2019). Dalam perspektif yang lebih luas, ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran Islam, dan dicapai dengan cara-cara yang ditentukan pula oleh ajaran Islam (Trimulato & Nuringsih, 2019). Pengertian pembangunan ekonomi Islam berdasarkan pemahaman syariat bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, dengan penekanan pada kenyataan bahwa pembangunan yang berhasil juga harus dibarengi dengan pengetahuan konsep-konsep pembangunan klasik dan modern (Rizqillah, 2022).

Ekonomi Islam pada dasarnya melihat pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang lebih luas (Rizqillah, 2022). Pembangunan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam lebih luas dari konsep pembangunan ekonomi konvensional yang memiliki pengukuran dengan tingkat pertumbuhan ekonomi (growth) semata. Pembangunan ekonomi dalam Islam pada dasarnya bersifat multidimensional, yakni mencakup dimensi moral, dimensi sosial, dimensi politik, dan dimensi ekonomi (Zainuddin et al., 2020). Hal ini menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga pada kesejahteraan spiritual dan moral masyarakat (Rahmah et al., 2024).

Menurut Abdul Mun'in al-Jamal, ekonomi Islam terdiri dari prinsip ekonomi umum yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan penggunaan syariah dalam kegiatan ekonomi adalah inti dari ekonomi Islam (Rahmah et al., 2024). Hubungan sosial diizinkan oleh Islam dengan mengakui adanya prinsip-prinsip tetap (tsawabit) dan variabel (mutaghayyirat), di mana larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, dan penggunaan zakat dalam bidang ekonomi adalah beberapa prinsip ekonomi Islam yang fundamental (Rahmah et al., 2024). Pondasi sistem ekonomi Islam meliputi akidah, syariah, dan akhlak, yang ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Zainuddin et al., 2020).

Dalam konteks pembangunan nasional, ekonomi pembangunan memiliki peran yang sangat vital sebagai salah satu pedoman dilaksanakannya kebijakan, sekaligus merupakan instrumen utama dalam rangka membantu mewujudkan pembangunan nasional sebuah negara. Ekonomi Islam merupakan sebuah pendekatan alternatif dalam membantu melaksanakan ekonomi pembangunan, di mana pembangunan ekonomi Islam merupakan pembangunan kemakmuran ekonomi di sebuah negara guna mewujudkan kesejahteraan penduduknya dengan dasar hukum Islam (Padmadhani, 2022). Dalam membangun sebuah ekonomi, perlu adanya sebuah prinsip agar pembangunan ekonomi yang dilakukan dapat terukur dan terarah sesuai dengan apa yang diharapkan (Padmadhani, 2022).

2. Sejarah Dan Transformasi Gerakan Ekonomi Islam

2.1 Perkembangan Historis

Sejarah mencatat bahwa pada era keemasan Islam di abad ke-8 hingga ke-15, perkembangan peradaban Islam tidak bisa dipisahkan dari peran instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti wakaf sebagai salah satu elemen ekonomi umat (Wahyuni, 2022). Sistem wakaf pada zaman sahabat telah dijadikan sumber ekonomi dan pembiayaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan sektor sosial kemasyarakatan, budaya, dan beberapa sektor lainnya yang dibiayai oleh kekayaan wakaf (Wijaya et al., 2023). Sejarah juga mencatat mengenai masa pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah sebagai masa keemasan pengelolaan wakaf, di mana wakaf menjadi tulang punggung peradaban Islam (Nurhayati, 2020; Nurjamil & Nurhayati, 2021).

Pada abad ke-20, mulailah muncul berbagai ide untuk mengimplementasikan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang ekonomi, dan berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank, asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga tabungan haji, dan lain-lain (Faujiah, 2021). Lembaga-lembaga keuangan Islam sudah menjadi istilah yang familiar baik di dunia Islam maupun non-Islam (Faujiah, 2021). Pada tahun 1973, Lembaga Keuangan Syariah pertama kali dirintis oleh umat Islam dan dibentuk dalam sebuah organisasi dengan nama OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Benghazi, Libya, yang pertama kali mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama Bank Pembangunan Islami atau Islamic Development Bank (IDB) (Kolistiawan, 2017).

2.2 Transformasi di Indonesia

Di Indonesia, gerakan ekonomi Islam mengalami perubahan orientasi dari masa awal kemerdekaan hingga saat ini. Misi gerakan masa awal lebih menonjolkan semangat nasionalisme dan keagamaan dengan melibatkan kelompok Islam dan ormas. Sementara pada awal 1990-an dan pascareformasi, gerakan ekonomi Islam lebih kepada kesadaran sosial ekonomi dan pasar global, bukan islamisasi (Jahar, 2015). Kemiskinan dan ketertinggalan dalam pendidikan adalah bagian penting dari misi ini, dan gerakan ekonomi Islam juga menekankan entrepreneurship untuk pengembangan masyarakat (Jahar, 2015).

Pendirian bank syariah dan lembaga-lembaga filantropi menjadi bagian dari kesadaran untuk mengembangkan masyarakat Muslim. Dalam perkembangannya, semangat keislaman ini melebur pada konteks demokratisasi yang menekankan transparansi dan akuntabilitas, bukan semata-mata keagamaan, sehingga model gerakan ekonomi diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan (Jahar, 2015). Di Indonesia, praktik ekonomi Islam sudah ada sejak era 1992, diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan BPRS (Apsari et al., 2022).

3. Instrumen Utama Ekonomi Pembangunan Islam

3.1 Zakat sebagai Instrumen Fiskal dan Pembangunan

Zakat merupakan komponen utama kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Konsep zakat secara mendasar tidak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu (Harahap et al., 2021). Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan untuk membagikan sebagian kekayaan mereka kepada yang membutuhkan (Rahmah et al., 2024). Sistem ekonomi zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan untuk membagikan sebagian kekayaan mereka kepada yang membutuhkan, seperti infaq dan sedekah yang merupakan sumbangan sukarela yang juga dianjurkan dalam Islam (Rahmah et al., 2024).

Zakat telah diatur di dalam Al-Qur'an bahwa terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat (Masrul & Huda, 2021). Dalam perspektif hukum tata negara, zakat dan pengelolaannya juga diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 (Masrul & Huda, 2021). Zakat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan dalam masyarakat, sehingga zakat digunakan sebagai instrumen untuk pemerataan pendapatan dan mengatasi kemiskinan yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan (Padmadhani, 2022).

Dari perspektif ekonomi, zakat dan infaq dapat membantu menggerakkan roda ekonomi melalui investasi dalam program-program yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Pahala, 2023). Zakat merupakan salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, dan dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan (Hermawan & Waluya, 2019). Penelitian empiris menunjukkan bahwa Islamic Social Finance (zakat, infaq, dan sedekah) dengan pembangunan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan, di mana Islamic Social Finance berguna sebagai pendistribusi sebagian harta kepada golongan fakir miskin (mustahiq) sehingga terjadi pemerataan pendapatan dalam mendorong pembangunan ekonomi (Hubara et al., 2023).

Zakat mendorong laju pertumbuhan ekonomi, namun potensi itu harus disertai dengan usaha pengumpulan dana yang terkoordinir dengan baik (Harahap et al., 2021). Dari sini, zakat diharapkan dapat mengubah status ekonomi para mustahiq, dari status penerima zakat (mustahiq) menjadi muzakki (orang yang mengeluarkan zakat); yang asalnya hidup serba kekurangan menjadi orang yang lebih mampu secara ekonomis, yang pada gilirannya akan mengubah taraf pendidikan mereka (Yuliana, 2013). Pengelolaan zakat melalui lembaga zakat akan bisa menjadikan zakat sebagai sumber dana yang cukup potensial untuk menunjang pembiayaan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi dan agama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohaninya (Rezeki et al., 2022).

3.2 Infaq dan Sedekah dalam Pembangunan Ekonomi

Infaq dan sedekah merupakan instrumen non-zakat yang memiliki implikasi signifikan terhadap perekonomian. Infaq, sedekah, maupun wakaf merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi di luar zakat (Almahmudi, 2020). Dengan adanya instrumen infaq, sedekah, maupun wakaf, berarti kekayaan itu didistribusikan dari kalangan orang-orang kaya kepada orang-orang fakir (Almahmudi, 2020). Hasil pengelolaan dana infaq, sedekah, maupun wakaf dalam bentuk yang produktif dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak dan bisa diaplikasikan sebagai pembangunan ekonomi meliputi program-program pemberdayaan umat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain (Almahmudi, 2020).

Infaq produktif adalah bentuk donasi atau sumbangan yang diberikan oleh individu atau lembaga kepada UMK dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnis mereka. Infaq produktif dapat berupa modal usaha, pelatihan, atau bantuan teknis lainnya (Anwar et al., 2023). Infaq produktif tidak hanya sekadar memberikan bantuan dana, tetapi juga berfokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Anwar et al., 2023). Zakat dan infaq, sebagai bagian dari instrumen keuangan syariah, memberikan kontribusi langsung pada tanggung jawab sosial dengan mengalokasikan sebagian kekayaan untuk membantu fakir miskin dan mendukung kepentingan umum (Haerunnisa et al., 2023).

Dalam konteks kebijakan fiskal Islam, pada tahun kedua Hijriyah, sedekah dan fitrah diwajibkan kemudian diikuti zakat pada tahun kesembilan Hijriyah. Dari sinilah muncul instrumen kebijakan fiskal yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Unsur tersebut ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sukarela. Zakat merupakan unsur yang harus dibayarkan setelah mencapai nisabnya, sedangkan infaq, sedekah, dan wakaf bersifat sukarela. Unsur sukarela inilah yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis (Karbila et al., 2020).

3.3 Wakaf sebagai Instrumen Pembangunan Jangka Panjang

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera dunia akhirat (Ryandono & Hazami, 2016). Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan, politik, keuangan, dan keagamaan, sehingga Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan (Ryandono & Hazami, 2016). Wakaf merupakan salah satu metode distribusi kekayaan dalam Islam yang mampu mewujudkan pembangunan yang berkualitas (Nasution & Aris, 2020).

Instrumen keuangan Islam yang dikenal mempunyai peran dan fungsi sebagai pendorong pemerataan distribusi kekayaan setidaknya mencakup empat jenis, yaitu: (i) zakat; (ii) infaq; (iii) shadaqah; dan (iv) wakaf. Dari keempatnya, wakaf dikenal sebagai instrumen berorientasi jangka panjang dengan karakter multiplier yang lebih luas (Nasution & Aris, 2020). Wakaf secara sosial ekonomi memiliki keunggulan dibandingkan zakat, infaq, dan sedekah. Zakat yang pada umumnya hanya dikeluarkan lalu disalurkan kemudian didistribusikan dan habis wujudnya, begitu pula manfaatnya, sama halnya dengan sedekah dan infaq (Ryandono & Hazami, 2016). Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip utama bahwa dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada (Aditya & Musthofa, 2022).

Wakaf produktif merupakan model pengelolaan wakaf yang dirancang bagi peningkatan kegiatan ekonomi produktif berbasis aset wakaf (Nasution & Aris, 2020). Wakaf produktif terbukti mampu mengangkat taraf hidup perorangan dan masyarakat dalam jangka panjang (Nasution & Aris, 2020). Dalam berbagai penelitian, wakaf produktif terbukti mampu mengangkat taraf hidup perorangan dan masyarakat dalam jangka panjang, dan wakaf produktif berupa wakaf uang dan wakaf saham dinilai sangat berguna bagi pembiayaan pembangunan, dan sangat diperlukan dalam menciptakan pembangunan yang berkualitas (Nasution & Aris, 2020).

Wakaf memberikan manfaat bagi mauquf 'alaihi sehingga mereka lebih sejahtera dalam kehidupannya; lebih jauh lagi wakaf memberikan kontribusi bagi pembangunan negeri seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi dan keuangan, teknologi, yang menunjukkan bahwa hampir di semua bidang wakaf bisa berkontribusi dalam pembangunan negeri (Selasi, 2021). Pembangunan berbasis wakaf merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan kontemporer, dan dapat dipadukan dengan konsep pembangunan keberlanjutan untuk memaksimalkan dan memperluas kebermanfaatan yang dapat dicapai melalui pembangunan negara dengan basis sistem dana wakaf (Wijaya et al., 2023).

4. Islamic Social Finance (Isf) Dan Pembangunan Ekonomi

4.1 Konsep dan Urgensi Islamic Social Finance

Dunia Islam saat ini memiliki kecenderungan penguatan dan pemanfaatan dana sosial yang telah dimiliki instrumen keuangan syariah, dalam hal ini yaitu keuangan sosial syariah atau Islamic Social Finance (ISF). ISF ini juga sudah menjadi isu yang menarik di berbagai negara Islam, terutama negara yang termasuk dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang sudah menyadari besarnya potensi Islamic Social Finance ini (Masrul & Huda, 2021). Islamic social finance dan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang erat. Pengelolaan dana sosial dan keuangan melalui Islamic Social Finance dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi (Hubara et al., 2023).

Keuangan Sosial Islam merupakan topik yang masih hangat dibahas dalam Ekonomi Syariah. Situasi ini muncul untuk mengatasi masalah ekonomi yang terkait dengan masyarakat miskin dan dhuafa yang tidak dapat mengakses perbankan (Faiza, 2023). Keuangan sosial Islam memiliki instrumen spesifik dalam hal pembiayaan yang sesuai dengan prinsip hukum Islam (syariat), yaitu zakat, sedekah, wakaf, qardul hasan, dan lain-lain (Faiza, 2023). Keberadaan lembaga sosial keuangan syariah mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah, khususnya dalam memberikan solusi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi berbasis kerakyatan (Aswad & Wulandari, 2024).

Penelitian bibliometrik menunjukkan bahwa jumlah artikel yang membahas Islamic Social Finance cukup banyak dalam beberapa tahun terakhir, dengan lebih dari 50 artikel yang diterbitkan. Kata kunci yang paling populer yang digunakan dengan topik Islamic Social Finance (zakat dan waqf) adalah "Islamic", kata yang paling umum kedua adalah "Waqf", dan kata yang paling umum ketiga adalah "Zakat". Adapun kata kunci yang terkait adalah "Indonesia", "Malaysia", kemudian selanjutnya "philanthropy", "accounting, poverty, development, perspective, social, syariah" (Aswad & Wulandari, 2024). Malaysia merupakan negara yang paling banyak membahas mengenai Islamic Social Finance (Waqf dan Zakat), disusul dengan Indonesia (Aswad & Wulandari, 2024).

4.2 Peran ISF dalam Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian empiris di Kabupaten Batu Bara menunjukkan bahwa Islamic Social Finance (zakat, infaq, dan sedekah) dan pendapatan asli daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Hasil perhitungan nilai R Square senilai 0,910607 menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam dan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh terhadap ekonomi pembangunan sebesar 91% (Hubara et al., 2023). Penelitian ini menemukan bahwa Islamic Social Finance dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Batu Bara memiliki hubungan yang positif dalam pembangunan ekonomi, yang mengartikan bahwa jika terjadi peningkatan dan penurunan besaran nominal ZISWAF maka dapat memengaruhi peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat (Hubara et al., 2023).

Melalui Islamic Social Finance, dana sosial dan keuangan dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi (Hubara et al., 2023). Zakat dapat dengan cepat dilakukan pengumpulan dana untuk program bantuan pangan, kesehatan, dan program konsumtif lainnya, sehingga zakat dapat mengatasi krisis pangan. Sedangkan jangka panjang zakat dioptimalkan dalam program pendidikan dan ekonomi. Infaq dan sedekah dapat diperoleh langsung secara tunai dari unit pengumpul zakat dan masyarakat. Instrumen wakaf lebih diperuntukkan dalam periode jangka panjang, terutama wakaf uang dalam bentuk Cash Waqf Linked Sukuk yang menarik wakif untuk berwakaf dan berinvestasi mengembangkan infrastruktur (Masrul & Huda, 2021).

Peningkatan ZISWAF fund collection memiliki dampak positif pada kehidupan sosial keagamaan, pengentasan kemiskinan, pembangunan yang merata, pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Jika dikelola secara optimal, keberadaan ZISWAF akan memberikan dorongan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Amelia et al., 2023). Oleh karena itu, ditekankan bahwa pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar untuk mengeksploitasi potensi instrumen ZISWAF di Indonesia (Amelia et al., 2023).

5. Wakaf Produktif Dan Inovasi Instrumen Keuangan Islam

5.1 Wakaf Uang (Cash Waqf)

Wakaf uang atau wakaf tunai merupakan pranata ekonomi Islam yang memiliki peranan penting dalam perkembangan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan dan keagamaan maupun dalam bidang ekonomi dan sosial (Saadati, 2016). Wakaf tunai (cash waqf) sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Imam Az-Zuhri (wafat 124 H) memfatwakan, dianjurkan untuk mewakafkan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam (Mufidah & Nurlaeli, 2019). Di Indonesia, wakaf uang (cash waqf) sebagaimana yang telah diperbolehkan oleh kalangan ulama, telah mendapat legitimasi setelah dikeluarkannya fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 (Ghafur & Nur, 2013).

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, isu wakaf tunai diatur secara khusus dalam bagian kesepuluh, di mana wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Dewi, 2020). Pelaksanaan wakaf tunai sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan alasan bahwa pelaksanaan wakaf tunai tersebut dilakukan berdasarkan fikih Islam dan juga ketentuan perundang-undangan nasional yang mengatur perihal wakaf (Lubis et al., 2022).

Wakaf uang dapat digunakan untuk mengolah aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong, untuk dikelola secara produktif melalui berbagai kegiatan ekonomi, atau dengan pembangunan gedung. Wakaf uang dapat dijadikan alternatif pembiayaan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan lainnya, sehingga lembaga pendidikan Islam dapat lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada pendanaan pemerintah atau lainnya (Ryandono & Hazami, 2016). Wakaf uang juga dapat dijadikan sebagai modal pendirian lembaga ekonomi dan keuangan yang berbasis syariah sebagai sarana dakwah berekonomi Islam seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau yang lebih dikenal Baitul Mal wat Tamwil (BMT) (Ryandono & Hazami, 2016).

Lembaga ini, meskipun tidak termasuk sumber keuangan publik yang primer, tetapi jika dibandingkan dengan zakat, infaq, dan sedekah, memiliki kekuatan ekonomi yang kokoh, karena dana yang digunakan untuk mendukung berbagai proyek keagamaan dan sosial adalah keuntungan dan manfaatnya, sementara dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) adalah asetnya sehingga bersifat konsumtif (Saadati, 2016). Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan, pertanian, dan lain sebagainya (Ula & Abdillah, 2023).

5.2 Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan salah satu inovasi terpenting dalam keuangan Islam kontemporer. CWLS merupakan surat utang syariah atau sukuk yang berbasis wakaf uang, di mana dana yang terkumpul diinvestasikan pada sukuk negara (Rahayu & Agustianto, 2020). Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan instrumen penempatan dana wakaf tunai pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) milik pemerintah dengan tujuan untuk mendukung program pembangunan sarana sosial (Wahyuni, 2022).

Pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang ketiga diadakan pada 25 Oktober—30 Oktober 2016 di Surabaya, Jawa Timur, diluncurkan salah satu model sukuk linked wakaf yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf melalui sukuk (H & Khairunnisa, 2022). Pengembangan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) senilai Rp100 miliar dengan kode SW-001 menjadi salah satu produk baru yang hadir (Faiza, 2023). CWLS terpilih menjadi pemenang pertama di Islamic Development Bank (IsDB) Prize for Impactful Achievement in Islamic Economics tahun 2023, yang membuktikan bahwa meski nilai wakafnya tidak tinggi, namun tetap membawa manfaat yang luar biasa (Oftafiana & Laila, 2024).

Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk management telah dilakukan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip syariah dan telah ditentukan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Sukuk Wakaf (Rahayu & Agustianto, 2020). Penerbitan SW001 digunakan untuk pembangunan RS Yayasan Ahmad Wardi, renovasi gedung, dan pengadaan peralatan kesehatan untuk menunjang pembangunan fasilitas retina di rumah sakit (Oftafiana & Laila, 2024). Cash Waqf Linked Sukuk ini berpotensi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi sekaligus kegiatan sosial yang tidak hanya untuk investasi dunia namun juga investasi akhirat (Rahayu & Agustianto, 2020).

Dilihat dari sisi kemaslahatannya, CWLS dapat memberikan keberlanjutan perekonomian. Hal ini ditunjukkan bahwa dalam keuangan Islam terdapat sektor sosial yang berpotensi untuk mendorong sektor komersial dan memberikan hubungan imbal balik yang memberikan manfaat besar dalam menyejahterakan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Wahyuni, 2022). Dengan begitu, CWLS dapat memberikan pembiayaan bagi sektor komersial sekaligus sektor sosial (Wahyuni, 2022). Kolaborasi antara sukuk dan wakaf ini dapat menjadi inovasi dalam menyediakan pembiayaan dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Rahayu & Agustianto, 2020).

Ada tiga model pemberdayagunaan imbal hasil CWLS bagi pelaku UMKM, yaitu model in-kind, model qard al-hasan, dan model mudharabah (Indra & Hakim, 2020). Dana imbal hasil dari sukuk dapat digunakan sebagai akselerator UKM dan UMKM untuk pembiayaan modal (Rahman et al., 2021). CWLS dapat menjadi alternatif instrumen keuangan Islam yang berkelanjutan di Indonesia dan berpotensi menjadi sumber dana pembiayaan pemulihan dampak ekonomi (Rahman et al., 2021).

5.3 Wakaf Saham dan Diversifikasi Instrumen Wakaf

Dalam rangka mengoptimalkan potensi wakaf produktif, telah dikembangkan pula konsep wakaf saham. Terdapat dua model implementasi wakaf saham yang dapat dilakukan, yaitu wakaf yang berasal dari keuntungan investor saham, dan wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf (Nasution & Aris, 2020). Untuk mengkonstruksi pengembangan wakaf saham, diperlukan penguatan kebijakan yang mencakup otoritas Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, BWI, BI, dan OJK (Nasution & Aris, 2020).

Masyarakat masih memiliki tingkat pengetahuan yang lemah terkait wakaf saham, yang disebabkan oleh sosialisasi dan literasi yang masih rendah (Nasution & Aris, 2020). Posisi wakaf saham dalam konstelasi ekosistem keuangan Islam masih lemah, sehingga diperlukan upaya yang lebih serius untuk mengembangkan instrumen ini (Nasution & Aris, 2020). Namun demikian, wakaf saham dinilai sangat berguna bagi pembiayaan pembangunan dan sangat diperlukan dalam menciptakan pembangunan yang berkualitas (Nasution & Aris, 2020).

6. Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Islam

6.1 Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam. Bank syariah mempunyai sistem yang tidak menerapkan sistem bunga dalam transaksinya, melainkan bagi hasil, sehingga nasabah dapat keuntungannya dari sistem bagi hasil tersebut. Bank syariah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebab dalam aktivitasnya yang berbasis investasi dan pembiayaan bisnis (Padmadhani, 2022). Pembiayaan perbankan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Islam, di mana peningkatan pada pembiayaan perbankan syariah akan menyebabkan tukar-menukar barang dan jasa di masyarakat juga semakin meningkat, dan kegiatan ekonomi yang meningkat dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi (Pengaruh Pembiayaan, Aset, dan FDR Perbankan Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia, 2016).

Lembaga keuangan syariah mempunyai peran besar dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya sebagai modal usaha, sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan perannya sangat penting untuk pembangunan ekonomi suatu negara (Rakhmawati & Afandi, 2022). Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan konsep yang luas tentang ekonomi Islam, di mana tujuannya adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi (Habriyanto, 2022). Upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui tabungan pada perbankan syariah menunjukkan tinggi rendahnya partisipasi masyarakat untuk peduli terhadap pembiayaan pembangunan (Habriyanto, 2022).

Dalam konteks Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan merger dari Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah, memiliki peran strategis dalam memperkuat muamalah syariah di Negara Indonesia dan merencanakan perkembangan pasar serta meningkatnya akses ekonomi dan keuangan syariah (Apsari et al., 2022). BSI menjadi harapan yang besar untuk memberikan andil yang positif untuk pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Apsari et al., 2022).

6.2 Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Islam. BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Subakti & Marsono, 2020). Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya (Subakti & Marsono, 2020).

BMT merupakan lembaga mikro berbasis syariah yang dalam sisi tamwil serta filantropi Islam dari sisi mal memiliki peran penting sebagai pembinaan agama bagi nasabah dan mustahiq ziswaf (Khanifa, 2018). Dari BMT yang merupakan salah satu instrumen dari lembaga keuangan syariah, dan ekonomi Islam secara umum akan membangkitkan UMKM dan peningkatan kualitas pasar domestik, sehingga keterlibatan UMKM bisa mendapatkan perhatian yang layak terhadap pembangunan ekonomi nasional (Trimulato & Nuringsih, 2019). Masjid dengan aktivitas kegiatan ekonomi yang dimotori oleh BMT yang didirikannya akan sanggup menjadi basis pemberdayaan ekonomi para jamaahnya, maupun umat Islam di sekitarnya secara luas (Arif, 2019).

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang diperlukan dalam Islam, namun tetap menempatkan manusia sebagai pusat dan pelaku utama dari pembangunan itu (Isna, 2023). Pembangunan ekonomi bisa tercapai jika ada gerakan pemahaman ekonomi syariah, pengembangan kajian syariah, sosialisasi, dan mempraktikkannya dalam kehidupan ekonomi masyarakat (Isna, 2023).

6.3 Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Bank Wakaf Mikro

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah ada di Indonesia sejak Oktober 2017 (Athief et al., 2022). BWM merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang dikelola oleh masyarakat (nazhir wakaf) dengan dana yang bersumber dari masyarakat dan dikelola serta disalurkan oleh lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) (Athief et al., 2022).

Peran BWM terhadap pemberdayaan UMKM dan peran BWM terhadap masyarakat miskin telah mendapat apresiasi dari berbagai penelitian, di mana masyarakat dapat mengembangkan usahanya kembali dengan modal dari BWM (Athief et al., 2022). Bank Wakaf Mikro itu sendiri merupakan branding yang sengaja diperkenalkan oleh pemerintah untuk lebih memperkenalkan wakaf sebagai sebuah potensi besar dalam tatanan ekonomi Islam (Nurjamil, 1970). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) saat ini telah menjadikan zakat infaq shadaqah dan wakaf sebagai program prioritas pembangunan ekonomi (Nurjamil, 1970).

7. Pemberdayaan Umkm Melalui Instrumen Ekonomi Islam

7.1 Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Di antara perannya ialah penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan daerah dan nasional (Indra & Hakim, 2020). Hal ini terbukti ketika terjadi krisis di Indonesia pada 1997—1998, UMKM relatif dapat bertahan dibandingkan dengan pengusaha besar karena UMKM tidak tergantung pada modal besar atau pinjaman dengan valuta asing (Indra & Hakim, 2020). Sektor UMKM merupakan salah satu katalisator ekonomi di Indonesia bagi resesi ekonomi Indonesia (Masrul & Huda, 2021).

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam dimensi pembangunan nasional yang berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antargolongan pendapatan dan antarpelaku ataupun penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangan UMKM mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu dengan meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional (Sanjani, 2019).

7.2 Pembiayaan UMKM melalui Instrumen Islam

Berbagai instrumen ekonomi Islam dapat digunakan untuk memberdayakan UMKM. Distribusi dana wakaf tunai memiliki peran penting sebagai salah satu modal dalam mengembangkan ekonomi, dan wakaf tunai juga mampu memberikan dampak yang baik pada pengentasan kemiskinan (Zahro' et al., 2020). Implementasi pendistribusian yang diwujudkan dalam pemberian pembiayaan dari Badan Wakaf Uang Tunai (BWUT) MUI DIY yang didirikan dari modal wakaf uang menggunakan akad qard hasan sehingga penerima pembiayaan akan mengembalikan sebesar pokok saja (Zahro' et al., 2020).

Posisi dan eksistensi UKM akan lebih kuat jika ditopang oleh pembiayaan yang bersumber dari wakaf uang (Aditya & Musthofa, 2022). Pembiayaan yang diberikan menggunakan akad qard hasan sehingga penerima pembiayaan akan mengembalikan sebesar pokok saja, dan implementasi pendistribusian yang baik dan terarah dapat meningkatkan pendapatan mauquf alaihi dan dapat mendukung pengembangan UKM sehingga lebih produktif (Zahro' et al., 2020). Membantu pemasaran dan promosi UKM dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana wakaf tunai yang ada (Zahro' et al., 2020).

Usaha mikro mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena jumlah usaha mikro di Indonesia selama ini menempati lebih dari 95% pelaku bisnis di Indonesia. Usaha mikro juga dapat beradaptasi terhadap perubahan pasar dan tahan krisis karena lebih fleksibel (Zahro' et al., 2020). Melalui skema pembiayaan mikro syariah, dana zakat dan infaq dapat digunakan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada usaha kecil yang memenuhi syarat (Pahala, 2023).

8. Kebijakan Fiskal Islam Dan Pembangunan Negara

8.1 Prinsip Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dari kebijakan fiskal konvensional. Menurut ekonomi syariah, suatu bangsa yang memiliki ciri-ciri orientasi akhlak atau adab, etika, dimensi sosial tertentu dalam pendapatan dan pengeluarannya harus menerapkan kebijakan fiskal untuk memenuhi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Oktivany et al., 2024). Prinsip kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah akan mengutamakan kesejahteraan manusia berdasarkan pada nilai ketuhanan atau ketauhidan serta hak milik berdasarkan keuntungan (kemaslahatan), melarang penimbunan kekayaan, dan pendistribusian kekayaan secara ketat sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia (Oktivany et al., 2024).

Instrumen dalam kebijakan fiskal Islam meliputi ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf). Zakat adalah kewajiban membelanjakan separuh kekayaan seorang Muslim yang telah memenuhi persyaratan syariat dan harus disumbangkan ke berbagai elemen masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum Islam (Oktivany et al., 2024). Alternatif sumber pembiayaan pembangunan berdasarkan prinsip Islam dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Sumber pembiayaan dalam negeri dapat menggunakan beberapa instrumen seperti wakaf dan sukuk, sedangkan sumber luar negeri dapat berupa kerja sama dengan negara lain berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip Islam (Karbila et al., 2020).

Dengan beberapa sumber pembiayaan untuk pembangunan negara yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam tersebut, hasil yang didapat tidak hanya berupa pembangunan secara fisik semata, melainkan memberikan dampak multidimensi kemakmuran masyarakat yang adil dengan keterlibatan unsur berkah dari Allah Ta'ala (Karbila et al., 2020). Oleh karena itu, sangat penting sikap pemerintah dalam mempertimbangkan sumber pembiayaan alternatif yang sesuai dengan ketentuan syariah untuk pembangunan suatu negara (Karbila et al., 2020).

8.2 Penerapan Kaidah Ushul dalam Pembangunan Ekonomi Islam di Indonesia

Di Indonesia, pembangunan ekonomi Islam berkontribusi dalam hal pengaplikasian baik dari segi bank maupun non-bank, yaitu antara lain terdapat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), perbankan syariah, zakat, serta sedekah dan infaq (Padmadhani, 2022). Dalam pembangunan ekonomi Islam, Al-Qur'an dan Sunnah digunakan sebagai patokan untuk membangun ekonomi, yang mana kebenaran daripada Al-Qur'an dan Sunnah tidak perlu dipertanyakan lagi karena keduanya bersumber langsung dari Allah SWT (Padmadhani, 2022).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sangat membantu meningkatkan ekonomi nasional yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian Islam sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang dapat membantu, mengembangkan, serta meningkatkan kesejahteraan untuk para pedagang-pedagang kecil dengan memberikan modal (Padmadhani, 2022). Penerapan kaidah ushul dalam pembangunan ekonomi berdasarkan hukum Islam sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam oleh pemerintah (Padmadhani, 2022).

9. Pembangunan Ekonomi Islam Dan Sustainable Development Goals (Sdgs)

9.1 Relevansi ZISWAF dengan SDGs

Terdapat relevansi yang kuat antara tujuan zakat, infaq, shadaqah, wakaf (ZISWAF) dan Sustainable Development Goals (SDGs) terhadap ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Gerakan ini berfokus pada 6 isu di antaranya: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, dan kebersihan lingkungan (Khanifa, 2018). Diartikan bahwa ZISWAF bersifat menekan atas eksistensi harta, sehingga distribusi kekayaan dapat terjadi secara lebih merata (Khanifa, 2018).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki keterkaitan yang erat dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam, dan sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya (Trimulato & Nuringsih, 2019). Ekonomi dan keuangan syariah yang sehat harus didukung oleh struktur regulasi dan tata kelola yang efektif, dan ketersediaan standar peraturan yang diterapkan secara efektif sangat penting dalam menciptakan praktik keuangan syariah secara global yang sehat serta mampu menumbuhkan kepercayaan publik (Trimulato & Nuringsih, 2019).

9.2 Instrumen Keuangan Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan

Instrumen keuangan syariah memainkan peran vital dalam pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip syariah membimbing perilaku instrumen ini, menjadikannya alat yang tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan (Haerunnisa et al., 2023). Instrumen keuangan syariah memiliki potensi besar untuk membentuk pola investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan (Haerunnisa et al., 2023).

Pengembangan produk keuangan Islam juga dapat membuka peluang bagi investasi yang etis dan berkelanjutan. Produk-produk seperti sukuk dan takaful tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Rahmah et al., 2024). Pemberdayaan ekonomi melalui zakat dan waqf dapat membantu menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat yang kurang beruntung (Rahmah et al., 2024). Dengan mengintegrasikan konsep zakat, sedekah, infaq, dan wakaf, pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan inklusif (Rahmah et al., 2024).

Analisis strukturalisme menekankan bahwa instrumen keuangan syariah adalah unsur integral dalam struktur ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah menciptakan struktur formal yang mencegah praktik bisnis yang tidak etis dan mendorong kontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan (Haerunnisa et al., 2023). Fokus instrumen keuangan syariah pada investasi jangka panjang mencerminkan struktur ekonomi yang berusaha menghindari ketidakstabilan dan risiko keuangan, menciptakan landasan yang mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Haerunnisa et al., 2023).

10. Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Krisis Dan Pandemi

10.1 Peran Ekonomi Islam di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar bagi lembaga keuangan, hingga masyarakat menengah ke bawah di Indonesia (Masrul & Huda, 2021). Dampak pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global, dan yang paling menjadi korban dari Covid-19 adalah ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang kesehariannya berdagang atau berjualan (Daga, 2021). Di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam adalah: (1) dengan penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah; (2) dengan penguatan wakaf baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, waqf linked sukuk maupun wakaf untuk infrastruktur; (3) melalui bantuan modal usaha unggulan untuk sektor usaha atau UMKM; (4) melalui skema qardhul hasan; (5) peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah; (6) melalui pengembangan teknologi finansial syariah (Iskandar et al., 2020).

Penelitian menyimpulkan bahwa ISF menjadi solusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dengan memplotkan instrumen tersebut dalam jangka pendek dan panjang, sehingga masyarakat teratasi secara optimal, dan perekonomian dapat bertahan dan mengalami pertumbuhan kembali secara normal (Masrul & Huda, 2021). Lembaga keuangan Islam harus bisa melakukan integrasi keuangan sosial Islam, yaitu zakat dan wakaf ke dalam bentuk operasional mereka untuk menyediakan jaminan sosial kepada masyarakat (Masrul & Huda, 2021).

10.2 Optimalisasi Wakaf di Masa Pandemi

Penggunaan instrumen wakaf untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi juga memberikan peluang bagi penanganan pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia (Miftakhuddin et al., 2021). Dalam perspektif maqashid syariah, pemanfaatan wakaf juga sesuai dengan deskripsi tiga konsep kebutuhan menurut As-Syatibi, yaitu dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah (Miftakhuddin et al., 2021). Wakaf sebagai salah satu instrumen sosial dari implementasi ekonomi syariah dapat mengambil peranannya di tengah adanya pandemi Covid-19 (Miftakhuddin et al., 2021).

Potensi wakaf di Indonesia selama pandemi Covid-19 sangat beragam, di antaranya meliputi aset wakaf tanah di Indonesia senilai 2.000 triliun rupiah, dan wakaf uang di Indonesia mencapai 188 triliun rupiah (Sayuta & Gunawan, 2022). Dalam kaitannya pemulihan pandemi Covid-19, peran wakaf di bidang sosial dilihat dari peran untuk memulihkan ekonomi pascaCovid-19. Bukan hanya wakaf, namun peran zakat, infaq, dan sedekah bersama-sama berkorelasi dalam mengembalikan kondisi ekonomi dan keadaan sosial seperti waktu sebelum terjadi pandemi Covid-19 (Sayuta & Gunawan, 2022).

CWLS dapat menjadi alternatif instrumen keuangan Islam yang berkelanjutan di Indonesia dan berpotensi menjadi sumber dana pembiayaan pemulihan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Instrumen ini sangat cocok karena memiliki fleksibilitas tinggi, menarik bagi kelas menengah filantropi Muslim, dan instrumen CWLS juga memenuhi prasyarat pembiayaan pemulihan pandemi Covid-19 yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dan menengah (Rahman et al., 2021).

11. Manajemen Pendapatan Nasional Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

11.1 Keterbatasan Pendekatan Konvensional

Pendapatan nasional kerap digunakan sebagai indikator utama kesejahteraan suatu negara, namun pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam mencerminkan kesejahteraan yang sesungguhnya. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan diukur tidak hanya dari aspek material tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moral (Rahmah et al., 2024). Penelitian mengusulkan model manajemen keuangan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan yang lebih komprehensif (Rahmah et al., 2024).

Implementasi rekomendasi dari penelitian ini dapat memperkuat kontribusi ekonomi Islam terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, dana zakat yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan (Rahmah et al., 2024). Dengan mengintegrasikan konsep zakat, sedekah, infaq, dan wakaf, pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan inklusif (Rahmah et al., 2024).

11.2 Model Manajemen Keuangan Islam

Dalam konteks manajemen keuangan nasional berbasis Islam, terdapat beberapa rekomendasi praktis yang dapat diterapkan. Pertama, pengembangan produk keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) dan asuransi syariah Takaful. Sukuk dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur publik yang signifikan, sementara takaful dapat menyediakan perlindungan keuangan yang adil dan transparan bagi semua anggota masyarakat (Rahmah et al., 2024). Kedua, pemberdayaan ekonomi melalui zakat dan waqf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat (Rahmah et al., 2024).

Ekonomi syariah menawarkan sebuah model pencapaian yang cukup tangguh dan efektif sebagai perwujudan untuk menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ekonomi syariah dengan prinsipnya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah mampu menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat (Nasrudin & Solehudin, 2022). Optimalisasi Islamic Social Finance (pengelolaan dan penyaluran dana zakat dan wakaf) dan pengembangan financial technology berbasis syariah bagi pelaku pasar online yang sesuai dengan aturan syariah menjadi sebuah ikhtiar dalam menghadapi permasalahan ekonomi (Nasrudin & Solehudin, 2022).

12. Tantangan Dan Prospek Ekonomi Pembangunan Islam

12.1 Tantangan yang Dihadapi

Meskipun ekonomi Islam memiliki potensi yang sangat besar, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Peran pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, masih rendah dalam pengembangan ekonomi syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ekonomi syariah (Rizqillah, 2022). Masalah sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah juga saat ini masih minim (Rizqillah, 2022). Wawasan dan pengetahuan tentang ekonomi syariah umumnya hanya di kalangan akademisi dan praktisi lembaga keuangan syariah, sedangkan masyarakat bawah belum tentu mengenal dan memahaminya secara jelas (Subakti & Marsono, 2020).

Dalam pengelolaan wakaf, kendala bagi nazhir dalam pelaksanaan wakaf tunai adalah belum mempunyai nazhir yang profesional dan belum kreatif dalam mengelola wakaf tunai tersebut yang diharapkan manfaat dari wakaf tunai dapat memberi kesejahteraan pada umat (Lubis et al., 2022). Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional. Di Indonesia masih sedikit nazhir yang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya (S. Arif, 2010).

Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga zakat, efisiensi dalam pengumpulan dan distribusi dana, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya (Pahala, 2023). Harus disatukan pemahaman dan konsep tentang sistem operasional lembaga keuangan syariah di antara ulama dengan para ekonom syariah, agar tidak ada perbedaan yang mencolok dalam menyikapi suatu dalil yang menjadi pijakan dalam ekonomi Islam (Fauzia, 2015).

12.2 Prospek dan Rekomendasi

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek ekonomi pembangunan Islam sangat menjanjikan. Ekonomi syariah dengan prinsipnya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah mampu menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat (Nasrudin & Solehudin, 2022). Masyarakat yang akan menjalankan ekonomi syariah sudah dapat dengan mudah didukung oleh lembaga ekonomi syariah seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah, Sewa Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Baitul Mal wat Tamwil, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Pengelola Zakat, dan Lembaga Pengelola Wakaf (Rizqillah, 2022).

Pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk memaksimalkan manfaat dari sumber daya ZISWAF dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Amelia et al., 2023). Melalui efektivitas manajemen dan distribusi ZISWAF, potensinya dalam kontribusi positif terhadap pembangunan perekonomian Indonesia sangat besar (Amelia et al., 2023). Diperlukan komitmen serta kerja sama antar seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) baik pemerintah, DPR, badan dan lembaga amil zakat serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan zakat yang berkelanjutan (Rakhmawati & Afandi, 2022).

Pengembangan teknologi finansial syariah (fintech syariah) juga menjadi salah satu prospek yang menjanjikan. Fintech syariah dapat membantu meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi dana ZISWAF, serta memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal (Iskandar et al., 2020). Pengelolaan wakaf uang melalui aplikasi fintech pada koperasi syariah juga telah menunjukkan hasil yang positif, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi wakaf secara digital dengan lebih mudah dan efisien (Nurjamil & Nurhayati, 2021).

13. Kesimpulan

Ekonomi pembangunan Islam merupakan suatu sistem yang komprehensif dan holistik yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi material, tetapi juga pada kesejahteraan spiritual, moral, dan sosial masyarakat. Instrumen-instrumen utama ekonomi Islam seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Hubara et al., 2023; Masrul & Huda, 2021; Rahmah et al., 2024; Zainuddin et al., 2020).

Zakat sebagai instrumen fiskal Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan, sementara wakaf produktif dan inovasi seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) membuka peluang baru bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur dan sosial (Oftafiana & Laila, 2024; Rahayu & Agustianto, 2020; Rahman et al., 2021). Lembaga-lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, BMT, dan Bank Wakaf Mikro berperan sebagai intermediasi keuangan yang mendukung pemberdayaan UMKM dan masyarakat miskin (Aditya & Musthofa, 2022; Athief et al., 2022; Indra & Hakim, 2020).

Dalam menghadapi berbagai tantangan seperti pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi, ekonomi Islam terbukti mampu menawarkan solusi yang efektif melalui optimalisasi Islamic Social Finance (Iskandar et al., 2020; Masrul & Huda, 2021; Nasrudin & Solehudin, 2022). Ke depan, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk memaksimalkan potensi ekonomi Islam dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam (Amelia et al., 2023; Padmadhani, 2022; Rakhmawati & Afandi, 2022). Dengan demikian, ekonomi pembangunan Islam dapat menjadi alternatif yang viable dan kompetitif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang komprehensif, mencakup dimensi material, spiritual, dan moral sesuai dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah).

Daftar Pustaka

Aditya, A., & Musthofa, M. (2022). The Role of Wakaf In Establishing People's Welfare. Milrev Metro Islamic Law Review, 1(2), 269. https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6214

Almahmudi, N. M. (2020). Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 30. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3002

Amelia, N., Rahmawati, R., Lismawati, L., & Khairi, R. (2023). Urgensi ZISWAF dalam Pengembangan Perekonomian di Indonesia. Sharing Journal of Islamic Economics Management and Business, 2(2), 157–168. https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23408

Anwar, A. A., Sa'diyah, D. Y. I., Sholeh, I. M., Fauzan, A., Safitri, K. D., & Huda, B. (2023). Analisis Distribusi Infaq Produktif Terhadap Usaha Mikro Kecil: Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama' Wonocolo Surabaya. Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, 3(1), 357–369. https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2496

Apsari, P. I., Setiyowati, A., & Huda, F. (2022). Implementation Of Synergy Of Zis Fund Management In Sharia Banking And Zakat Management Organizations (Opz) For Strengthening The Zakat Ecosystem. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 6(1), 1–16. https://doi.org/10.21070/perisai.v6i1.1590

Arif, M. F. (2019). Potensi Masjid Agung Trans Studio Bandung dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid dengan Analisis SWOT. Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam), 2(2). https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.5054

Arif, S. (2010). Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. La_riba, 4(1), 87–117. https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art6

Aswad, M. H., & Wulandari, R. (2024). Biblioshiny R Aplication on Islamic Sosial Finance. Cakrawala Repositori Imwi, 7(02), 3526–3537. https://doi.org/10.52851/cakrawala.v7i02.664

Athief, F. H. N., Rizki, D., & Pratwindya, A. (2022). Performa Bank Wakaf Mikro Selama 2017-2021: Sebuah Studi Literatur Sistematis (Systematic Literature Review). Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 9(2), 204–221. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i2.6727

Daga, R. (2021). Islam dan Keindonesiaan: Penerapan Sistem Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Ummat pada Masa Pandemi Covid-19. https://doi.org/10.31219/osf.io/5eh4b

Dewi, L. (2020). [Untitled]. Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 7(1), 127. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v7i1.1537

Faiza, N. A. R. (2023). Potensi Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi. Al-Muhasib Journal of Islamic Accounting and Finance, 3(1), 1–16. https://doi.org/10.30762/almuhasib.v3i1.280

Faujiah, A. (2021). Efisiensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Keuangan Dan Perbankan Syariah. Jpsda Jurnal Perbankan Syariah Darussalam, 1(2), 194–210. https://doi.org/10.30739/jpsda.v1i2.1014

Fauzia, I. Y. (2015). Membangun Ekonomi Pedesaan dengan Financial Inclusion melalui Lembaga Keuangan Shariah. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 181–198. https://doi.org/10.21274/an.2015.1.2.181-198

Ghafur, R. A., & Nur, I. (2013). Pemberdayaan Masyarakat melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Yatim Mandiri Cabang Lampung). Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 7(2), 363. https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i2.363-386

H, S. B., & Khairunnisa, A. (2022). Optimalisasi Pemanfaatan Wakaf Tanah Dengan Skema Wakaf Sukuk Negara. Iltizamat Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 1(1), 23–34. https://doi.org/10.55120/ijeslabs.v1i1.472

Habriyanto, H. (2022). Intermediasi Perbankan Syariah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi. Nalar Fiqh Jurnal Hukum Islam, 3(1), 57–74. https://doi.org/10.30631/nf.v3i1.1258

Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial. Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 3(2), 124. https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853

Harahap, Y. R., Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2021). Efektivitas Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona-19. Journal of Islamic Social Finance Management, 1(1), 76–87. https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i1.3534

Hermawan, D., & Waluya, A. H. (2019). Peran Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Kopsyah BMI). Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (Sinamu), 1. https://doi.org/10.31000/sinamu.v1i0.2221

Hubara, Z. A., Imsar, I., & Rahmani, N. A. B. (2023). Pengaruh Keuangan Sosial Islam dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Batu Bara. Jurnal Proaksi, 10(2), 143–153. https://doi.org/10.32534/jpk.v10i2.3977

Indra, S., & Hakim, M. L. (2020). Pemberdayagunaan Imbal Hasil Wakaf Uang melalui Sukuk: Regulasi, Implementasi, dan Modelnya untuk Pemberdayagunaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. Sosio Informa, 6(3). https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2459

Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 7(7). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544

Isna, R. N. (2023). BMT dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. https://doi.org/10.31219/osf.io/5kpfu

Jahar, A. S. (2015). Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 39(2). https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.28

Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii, R. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. Al-Muqayyad, 3(2), 153–168. https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283

Khanifa, N. K. (2018). Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs: Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo. Cakrawala Jurnal Studi Islam, 13(2), 149–168. https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2329

Kolistiawan, B. (2017). Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 8(1), 54. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.54-64

Lubis, M. I. K., Mustamam, M., & Akhyar, A. (2022). Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jurnal Ilmiah Metadata, 4(1), 139–165. https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.127

Masrul, I. S., & Huda, N. (2021). Islamic Social Finance Optimalization For Economic Growth (Covid-19 In Indonesia). Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 1. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.16517

Miftakhuddin, M., Lestari, K. T., Aniroh, A., & Adinugraha, H. H. (2021). Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 10(1), 76–90. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313

Mufidah, S., & Nurlaeli, I. (2019). Implementasi Wakaf Uang di KSPPS Mitra Anda Sejahtera Semarang dan Fungsinya bagi Kesejahteraan Umat. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 155. https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5175

Nasrudin, N., & Solehudin, E. (2022). Kontribusi Ekonomi Syari'ah dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. Asy-Syari'ah, 23(2), 317–328. https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552

Nasution, L. Z., & Aris, D. A. (2020). Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia. Islamic Circle, 1(1), 27–52. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i1.98

Nurhayati, N. S. (2020). Tanggungjawab Nazhir Koperasi Syariah sebagai LKS PWU dalam Pengelolaan Wakaf Uang melalui Aplikasi Fintech. Res Nullius Law Journal, 2(2), 141–157. https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i2.3196

Nurjamil, S. N. (1970). Model Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren. Res Nullius Law Journal, 1(2), 85–97. https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i2.2618

Nurjamil, & Nurhayati, S. (2021). Pengelolaan Wakaf Uang melalui Aplikasi Fintech pada Koperasi Syariah di Kota Bandung. Coopetition Jurnal Ilmiah Manajemen, 12(2), 205–212. https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i2.435

Oftafiana, T., & Laila, R. N. (2024). Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan di Indonesia. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(5), 3274–3288. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1262

Oktivany, C., Agustria, F., & Tika, S. (2024). Konsep Kebijakan Fiskal pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam. Kendali Economics and Social Humanities, 2(3), 180–190. https://doi.org/10.58738/kendali.v2i3.122

Padmadhani, F. (2022). Analisis Penerapan Kaidah Ushul dalam Pembangunan Ekonomi Islam di Indonesia. Al-Ittihad Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 8(2), 36–46. https://doi.org/10.61817/ittihad.v8i2.68

Pahala, L. (2023). Peran Dana Sosial Zakat dan Infaq dalam Pengembangan Program Kesejahteraan Masyarakat melalui Bank Syariah. Persya Jurnal Perbankan Syariah, 1(2), 45–51. https://doi.org/10.62070/persya.v1i2.13

Pengaruh Pembiayaan, Aset, dan FDR Perbankan Syariah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. (2016). Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 2(2), 1–9. https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss2.art1

Rahayu, R. D., & Agustianto, Moh. A. (2020). Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah. Management of Zakat and Waqf Journal (Mazawa), 1(2), 145–161. https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.145-161

Rahmah, Z. Z., Yuliani, Y., Mutfarida, B., Purnama, C., Fatmah, D., Rahmah, M., Hasani, S., & Rahmah, Y. (2024). Manajemen Pendapatan Nasional dan Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Analisis Kritis. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa, 21(1), 32–44. https://doi.org/10.29313/performa.v21i1.3713

Rahman, M. I. F., Nurwahidin, N., & Adnan, N. (2021). Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19. Jurnal Bimas Islam, 14(1), 77–102. https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.343

Rakhmawati, I., & Afandi, J. (2022). Ekonomi Syariah: Menjawab Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 5(1), 74. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.14486

Rezeki, I. H., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2022). Hubungan Alokasi Dana Amil dan Efektivitas Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Baznas Kota Bandar Lampung. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(3), 595–610. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i3.817

Rizqillah, N. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam dalam Kontribusi Publik di Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/e48n6

Ryandono, M. N. H., & Hazami, B. (2016). Peran dan Implementasi Waqaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 10(1), 239. https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i1.239-264

Saadati, N. (2016). Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (Wakaf Uang) dalam Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia. Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 7(1), 73. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.73-91

Sanjani, M. R. (2019). Employment of Micro Small-Business Enterprises (SMEs) Through The Financing of Sharia Financial Institutions. Nusantara Journal of Economics, 1(02), 27–36. https://doi.org/10.37673/nje.v1i02.459

Sayuta, R. B. N., & Gunawan, E. V. (2022). Strategi Optimalisasi Dana Wakaf: Pemerataan Dana Wakaf Selama Pandemi. Human Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 9(1). https://doi.org/10.30829/hf.v9i1.11815

Selasi, D. (2021). Membangun Negeri dengan Wakaf Produktif. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 4(1), 84. https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8741

Subakti, T., & Marsono, N. (2020). Lembaga Keuangan Mikro dan Kedudukannya dalam Perekonomian Islam. Al-Mutsla, 2(1), 66–78. https://doi.org/10.46870/jstain.v2i1.34

Trimulato, T., & Nuringsih, N. (2019). Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan Agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah, 3(2), 159. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9869

Ula, T., & Abdillah, M. A. (2023). Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan E-Wakaf serta Perannya dalam Mendorong Generasi Muda Berwakaf. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 15(1), 139–156. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5631

Wahyuni, S. (2022). Makalah Cash Waqf Linked Sukuk. https://doi.org/10.31219/osf.io/fpx4q

Wijaya, B. S., Muis, A. R. C., Rokhaniyah, H., & Noveri, A. P. (2023). Implementasi Sistem Wakaf sebagai Pilar Pembangunan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Yordania. Jurnal Dinamika Global, 8(01), 160–175. https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1621

Yuliana, I. (2013). Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Perbankan Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Malang. Ulul Albab Jurnal Studi Islam. https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2409

Zahro', K., Jamal, M., Arroisi, J., & Agustin, N. (2020). Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta. Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 3(1), 49. https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7554

Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Aulia, S. M. (2020). Peran Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam. Fitua Jurnal Studi Islam, 202–234. https://doi.org/10.47625/fitua.v1i2.270