00425 - Ekonomi Hijau dalam Perspektif Islam: Kajian Komprehensif

Abstrak

Ekonomi hijau (green economy) merupakan paradigma pembangunan ekonomi yang menekankan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial. Kajian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif kesesuaian konsep ekonomi hijau dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur yang bersifat kualitatif-deskriptif, artikel ini mengkaji landasan filosofis Islam terhadap lingkungan hidup, relevansi maqashid syariah dengan prinsip ekonomi hijau, serta implementasinya dalam berbagai sektor di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat korespondensi yang sangat kuat antara tiga prinsip utama ekonomi hijau dengan lima tujuan pokok maqashid syariah. Prinsip low carbon sejalan dengan pemeliharaan jiwa dan akal; prinsip resource efficient sejalan dengan pemeliharaan keturunan dan harta; serta prinsip socially inclusive tercermin pada kelima aspek pemeliharaan maqashid syariah. Implementasi ekonomi hijau berbasis Islam di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, mulai dari green banking di perbankan syariah, penerbitan green sukuk, pengembangan pertanian organik berbasis maqashid syariah, inovasi hijau di sektor UMKM, hingga program eco-pesantren. Tantangan utama yang dihadapi meliputi rendahnya literasi green economy di masyarakat, belum optimalnya peran pelaku usaha dalam mewujudkan netralitas karbon, serta perlunya model yang relevan dengan karakteristik bangsa Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekonomi hijau dalam perspektif Islam merupakan manifestasi nyata dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin dan memiliki potensi besar sebagai model pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi Hijau, Ekonomi Islam, Maqashid Syariah, Pembangunan Berkelanjutan, Green Banking

Abstract

Green economy is an economic development paradigm that emphasizes low carbon, resource efficiency, and social inclusiveness. This study aims to comprehensively analyze the compatibility of the green economy concept with Islamic economic principles. Using a qualitative-descriptive literature review approach, this article examines the philosophical foundations of Islam regarding the environment, the relevance of maqashid syariah to green economy principles, and their implementation across various sectors in Indonesia. The findings reveal a strong correspondence between the three main principles of green economy and the five objectives of maqashid syariah. The low carbon principle aligns with the preservation of life and intellect; the resource efficient principle aligns with the preservation of progeny and wealth; and the socially inclusive principle is reflected across all five preservation aspects of maqashid syariah. The implementation of Islam-based green economy in Indonesia can be carried out through various instruments, ranging from green banking in Islamic banking, issuance of green sukuk, development of organic farming based on maqashid syariah, green innovation in the SME sector, to eco-pesantren programs. The main challenges include low green economy literacy in society, suboptimal roles of business actors in achieving carbon neutrality, and the need for a model relevant to Indonesian national characteristics. This study concludes that green economy from an Islamic perspective is a real manifestation of Islam's rahmatan lil alamin teachings and holds great potential as Indonesia's sustainable development model.

Keywords: Green Economy, Islamic Economics, Maqashid Syariah, Sustainable Development, Green Banking

1. Pendahuluan: Urgensi Ekonomi Hijau di Era Kontemporer

Isu pemanasan global dan krisis lingkungan yang semakin mengkhawatirkan telah mendorong lahirnya paradigma baru dalam pembangunan ekonomi yang dikenal sebagai green economy atau ekonomi hijau. Kemunculan konsep ini tidak terlepas dari pergeseran gaya hidup manusia yang semakin pragmatis, di mana segala sesuatu dituntut serba cepat dan mudah dengan penggunaan produk-produk kemasan yang menghasilkan limbah tidak ramah lingkungan dalam jumlah besar (Mutmainah & Argarini, 2023). Kondisi ini memaksa dunia untuk memikirkan ulang model pembangunan ekonomi yang selama ini diterapkan, yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan semata tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan generasi mendatang.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Program Lingkungan Hidup, United Nations Environment Programme (UNEP), dalam laporannya yang berjudul Towards a Green Economy, mendefinisikan green economy atau ekonomi hijau sebagai konsep ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial (Azwar & Aqbar, 2019). Lebih lanjut, UNEP menyatakan bahwa pengertian green economy lebih luas cakupannya dibandingkan Low-Carbon Economy (LCE) atau Low-Fossil-Fuel Economy (LFFE), yaitu aktivitas ekonomi yang memberikan output minimal terhadap emisi Green Houses Gas (GHG) yang dilepaskan (Iskandar et al., 2021). Model ekonomi baru ini didasarkan pada ilmu ecological economics yang membahas ketergantungan manusia dan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global (Iskandar et al., 2021).

Secara substantif, ekonomi hijau didefinisikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (low carbon economy) atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan, efisiensi sumber daya alam (resource efficient), dan berkeadilan sosial yang berkaitan dengan pendapatan per kapita dan kemiskinan (socially inclusive) (Sa'idah et al., 2023). Konsep ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang beriringan dengan pembangunan manusia dan lingkungan hidup (Sa'idah et al., 2023). Dalam konteks yang lebih luas, ekonomi hijau merupakan suatu model konsep pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan (Wahyuni et al., 2022), melainkan berupaya menyinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan (Amini et al., 2024).

Relevansi ekonomi hijau bagi Indonesia sangat signifikan mengingat lebih dari tiga dekade, Indonesia telah menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan, dengan laju pertumbuhan yang pernah hampir mencapai 8% per tahun sebelum krisis ekonomi. Namun demikian, laju pertumbuhan tersebut harus ditebus dengan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan yang hebat, terutama pada sektor kehutanan, pertanian, perikanan, dan pertambangan (Sinergi Dan Optimalisasi Green Banking Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Finance, 2018). Kondisi ini menegaskan bahwa model pembangunan konvensional yang berorientasi jangka pendek tidak lagi dapat dipertahankan, dan transisi menuju ekonomi hijau menjadi sebuah keniscayaan.

2. Konsep dan Prinsip Dasar Ekonomi Hijau

2.1 Definisi dan Karakteristik Utama

Ekonomi hijau memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari model ekonomi konvensional. Pertama, ekonomi hijau mencoba untuk membuat konsep ekonomi yang bukan hanya sekadar mempertimbangkan masalah makroekonomi, khususnya investasi di sektor-sektor yang memproduksi produk ramah lingkungan maupun produksi barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan (green investment), namun juga difokuskan pada bagaimana kontribusi investasi hijau tersebut terhadap pertumbuhan lapangan pekerjaan di bidang yang terkait dengan ramah lingkungan (green job) (Iskandar et al., 2021). Kedua, green economy mencoba untuk menyiapkan panduan pro-poor green investment, atau investasi hijau yang mampu mendorong pengentasan masalah kemiskinan (Iskandar et al., 2021).

Pertumbuhan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial adalah nilai-nilai inti dari green economy, sehingga memiliki konsekuensi bagi pembangunan berkelanjutan, pengelolaan energi, ekonomi hijau di kawasan perkotaan, dan bisnis hijau (Anwar et al., 2023). Konsep ini juga berkaitan erat dengan pertumbuhan hijau dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dengan melihat tiga faktor yaitu politik, sosial, dan ekonomi ketika merumuskan kebijakan (Anwar et al., 2023). Pembangunan berkelanjutan sendiri memiliki tiga pilar yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab etika dengan mengusung konsep green economy (Anwar et al., 2023).

Dalam skala green economy, produksi, distribusi, dan konsumsi barang akan meningkatkan kesejahteraan manusia, bahkan dalam jangka panjang dan tidak akan menentukan dampak negatif lingkungan (Anwar et al., 2023). Konsep ini juga dikenal dengan jargon yang diusung, yaitu pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment, yang sesuai dengan tujuan, prinsip dasar, dan sistem dalam ekonomi Islam untuk mensejahterakan manusia searah dengan peningkatan kualitas hidup manusia dan alam (Sa'idah et al., 2023).

2.2 Indikator Penerapan Ekonomi Hijau

Indikator penerapan green economy dalam suatu perekonomian dapat dilihat melalui beberapa aktivitas, seperti: (i) peningkatan investasi publik dan privat dalam sektor hijau; (ii) peningkatan dalam kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan di sektor hijau; (iii) peningkatan GDP dari sektor hijau; (iv) penurunan penggunaan energi/sumber daya per unit produksi; (v) penurunan level CO₂ dan polusi; serta (vi) penurunan konsumsi yang banyak menghasilkan limbah (Iskandar et al., 2021). Di Indonesia, indikator green economy dinilai dengan variabel produk domestik bruto (PDB) hijau dengan memasukkan biaya kerusakan lingkungan yaitu tingkat deplesi dan degradasi lingkungan (Anwar et al., 2023).

Ekonomi hijau juga dapat diidentifikasi melalui empat kerangka utama, yaitu: ekonomi berkelanjutan, ekosistem yang sehat sekaligus produktif, pertumbuhan ekonomi yang merata dan kokoh, serta emisi gas rumah kaca yang terkendali (Sa'idah et al., 2023). Dalam konteks pembangunan, ekonomi hijau adalah model pembangunan yang menyinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan, dengan harapan dapat mendorong peluang kerja baru (green jobs) dan juga peluang investasi baru (green investment) (Amini et al., 2024).

3. Landasan Filosofis Islam terhadap Lingkungan Hidup

3.1 Manusia sebagai Khalifah di Bumi

Perspektif Islam terhadap lingkungan hidup berakar pada konsep fundamental tentang posisi manusia sebagai khalifah (pemimpin/pengelola) di muka bumi. Dalam Islam telah ditekankan mengenai pentingnya menjaga alam semesta, di mana keberadaan manusia adalah sebagai pemimpin alam semesta (Anshoriy, 2012). Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat pada lingkungan agar hidup dapat harmonis dan selaras (Anshoriy, 2012). Konsep khalifah ini mengandung implikasi bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga, merawat, dan mengelola alam semesta dengan bijaksana, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan.

Dalam perspektif Fiqh al-Bī'ah (fikih lingkungan), manusia memiliki tugas kekhalifahannya di muka bumi yang mencakup menjaga jiwa dan raga, menyelaraskan tujuan dunia dan akhirat, memastikan produksi dan konsumsi yang seimbang, menjaga keseimbangan ekosistem, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat semua makhluk (Latifah, 2024). Seluruh aspek green economy sejalan dengan lima penjagaan maqashid syariah dan dasar hukum dalam Islam, yaitu kewajiban manusia sebagai penjaga dan pengelola alam (khalifah) (Latifah, 2024).

3.2 Eco-Spiritualitas dan Etika Lingkungan Islam

Islam sebagai agama yang membawa keselamatan memiliki tantangan yang cukup besar dalam memberikan kesadaran pada umatnya untuk menjaga alam semesta dalam sudut pandang eco-spiritualitas dan akhlak Islami terhadap lingkungan (Anshoriy, 2012). Para pakar lingkungan Islam (Eco-Islamic scientist) menguatkan pentingnya pendekatan ekologi dalam membangun keterhubungan antara manusia dan lingkungannya sebagai sebuah fondasi (Asmanto, 2015). Bahkan sejak tahun 1960-an, pakar Eco-Islamic telah mengaplikasikan ajaran etika yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah dalam membangun teosentris filsafat lingkungan Islam (Asmanto, 2015).

Gerakan penyelamatan lingkungan atau yang dikenal dengan istilah green spirit atau gerakan hijau kembali digalakkan di negara-negara maju sebagai upaya serius menyelamatkan bumi dan manusia dari kepunahan (Anshoriy, 2012). Dalam konteks ini, Islam memiliki peran strategis karena nilai-nilai ekologis yang terkandung dalam ajaran Islam sangat relevan dengan upaya pelestarian lingkungan. Konsep tawbah (pertobatan), amanah (kepercayaan), dan akhirah (hari akhir) dalam Islam dapat dieksplorasi dan dikaitkan dengan pelestarian lingkungan (Anshoriy, 2012).

Dalam perspektif etika lingkungan, manusia harus memperlakukan alam tidak semata-mata dalam kaitannya untuk kepentingan dan kebaikan manusia. Nilai-nilai etika Islam seharusnya berorientasi untuk mengembangkan kesadaran bahwa pelestarian lingkungan juga untuk kepentingan seluruh makhluk yang berimplikasi pada terwujudnya konsep ekonomi hijau (green economics) (Azizah & Hariyanto, 2021). Sistem ekonomi Islam sangat mendukung praktik green economy, karena terkandung penegakkan nilai-nilai moral dan etika di dalamnya (Azizah & Hariyanto, 2021).

4. Kesesuaian Ekonomi Hijau dengan Prinsip Ekonomi Islam

4.1 Islamic Eco-Ethics sebagai Landasan Filosofis

Islam memiliki konsep ideal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Terdapat dua langkah fundamental dalam merealisasikan pembangunan berkelanjutan, yaitu implementasi sistem ekonomi Islam dan revitalisasi lembaga tradisional pengelolaan sumber daya Islami (Mutmainah & Argarini, 2023). Salah satu bentuk implementasi sistem ekonomi Islam dalam pembangunan berkelanjutan adalah Islamic Eco-Ethics, yang menawarkan landasan filosofis yang ideal dan komprehensif sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam (Mutmainah & Argarini, 2023).

Islamic Eco-Ethics terdiri dari beberapa prinsip dasar etika Islam, yaitu: al-adl (keadilan), maslahah (kebutuhan publik), urf (kebiasaan), istishlah (perbaikan), dan i'tidal (harmoni) (Mutmainah & Argarini, 2023). Prinsip-prinsip ini menjadikan green economy sebagai bentuk perbaikan ekonomi yang harmonis dengan alam dalam mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan (Mutmainah & Argarini, 2023). Konsep hijau yang menjadi fenomenal dalam melakukan perkembangan ekonomi merupakan sistem green innovation atau inovasi hijau yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar etika Islam tersebut (Rahma & Siradjuddin, 2022).

Konsep green economy sangat sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, di mana dalam Islam sendiri terdapat larangan untuk berbuat kerusakan, dan manusia diberikan hak untuk menikmati seluruh isi alam tanpa menimbulkan kerugian dan kerusakan baik bagi dirinya sendiri, orang lain, maupun alam sekitar (Anantyasari et al., 2024). Konsep green economy memiliki relevansi yang kuat terhadap ekonomi syariah karena keduanya memiliki benang merah di mana dalam ekonomi syariah pun sangat dianjurkan untuk menjaga kelestarian lingkungan bahkan adanya larangan untuk tidak melakukan pengrusakan (Anantyasari et al., 2024).

4.2 Perspektif Maqashid Syariah

Salah satu pendekatan paling komprehensif dalam menganalisis kesesuaian ekonomi hijau dengan Islam adalah melalui perspektif maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah). Dalam merancang model penerapan ekonomi hijau yang implementatif, reliabel, dan komprehensif, Indonesia seyogyanya memiliki model perekonomian yang benar-benar hijau dan relevan dengan karakteristik bangsa Indonesia dengan berbasis filosofis Islamic Eco-ethics yang selaras dengan sosiokultural masyarakat Indonesia (Azwar & Aqbar, 2019).

Prinsip low carbon pada dasarnya searah dengan pemeliharaan jiwa dan akal. Prinsip resource efficient juga searah dengan pemeliharaan keturunan dan harta. Begitu juga prinsip socially inclusive terdapat pada kelima aspek pemeliharaan dalam konsep maqashid al-syari'ah (Azwar & Aqbar, 2019). Dengan demikian, ketiga prinsip utama ekonomi hijau memiliki korespondensi langsung dengan lima tujuan pokok syariah Islam (al-dharuriyyat).

Ekonomi Islam adalah satu-satunya konsep ekonomi yang mempunyai nilai-nilai maqashid syariah. Maka jelaslah bahwa green economy yang sesungguhnya tercermin pada ekonomi Islam. Kesamaan esensi antara konsep green economy dan maqashid syariah yang sangat memprioritaskan pada dimensi kemaslahatan, mengacu pada penjagaan terhadap lima hal tujuan dasar (al-dharuriyyat) (Anwar et al., 2023). Perlindungan terhadap alam diperlukan di bawah hukum Islam yang dikenal sebagai maqashid al-syari'ah, di mana baik ekonomi hijau maupun maqashid al-syari'ah yang menekankan pada komponen kemaslahatan, berusaha untuk mencapai lima tujuan menyeluruh yang sama (Annisa & Harahap, 2023).

Peran ekonomi syariah di Indonesia dalam perspektif green economy mencakup: Prinsip Sosial dan Etika Bisnis Islam, Prinsip Pelestarian Lingkungan dan Mengurangi Permasalahan Sosial, Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, dan Prinsip Falah yang mencakup menjaga agama, pemeliharaan jiwa, menjaga akal, penjagaan keturunan, dan pemeliharaan harta (Soehardi, 2022). Konsep green economy dan implementasi ekonomi syariah melalui maqashid syariah memiliki sinergitas dalam pembangunan berkelanjutan (Soehardi, 2022).

4.3 Fiqh al-Bī'ah: Fikih Lingkungan dalam Islam

Fiqh al-bī'ah merupakan regulasi norma hukum Islam yang mengatur perilaku dan tindakan manusia terkait dengan pelestarian lingkungan (Latifah, 2024). Konsep green economy adalah perilaku ekonomi yang harus didasarkan pada ekologi (Latifah, 2024). Dalam konteks ini, Fiqh al-Bī'ah dalam green economy dicirikan dengan menjaga jiwa dan raga, menyelaraskan tujuan dunia dan akhirat, memastikan produksi dan konsumsi yang seimbang, menjaga keseimbangan ekosistem, menjunjung tinggi harkat dan martabat semua makhluk, dan manusia memenuhi tugas kekhalifahannya di muka bumi (Latifah, 2024).

Implementasi green economy melalui lensa Fiqh al-Bī'ah mencakup prinsip-prinsip seperti: menjaga tubuh dan jiwa, menyelaraskan tujuan duniawi dan ukhrawi, memastikan keseimbangan produksi dan konsumsi, menjaga keseimbangan ekosistem, menjunjung tinggi martabat semua makhluk, dan manusia memenuhi tugasnya sebagai khalifah di bumi (Latifah, 2024). Pendukung tujuan maqashid syariah, termasuk kesejahteraan manusia, kelestarian lingkungan, dan ekologi, adalah gagasan ekonomi hijau (green economy) (Annisa & Harahap, 2023).

5. Implementasi Ekonomi Hijau dalam Berbagai Sektor

5.1 Sektor Perbankan Syariah: Green Banking

Salah satu implementasi paling konkret dari ekonomi hijau dalam perspektif Islam adalah melalui konsep green banking di perbankan syariah. Green banking adalah upaya untuk mengubah paradigma dalam pembangunan bank syariah agar dapat bertanggung jawab melalui cara pembiayaannya untuk turut berperan dalam mencegah perusakan lingkungan (Sinergi Dan Optimalisasi Green Banking Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Finance, 2018). Penerapan green banking merupakan salah satu upaya untuk mengubah paradigma lama pembangunan nasional dari greedy economy menjadi green economy, di mana greedy economy merupakan istilah di mana fokus ekonomi hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi yang dinilai melalui pertumbuhan GDP, melakukan eksploitasi kekayaan alam, dan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada hutang (Sinergi Dan Optimalisasi Green Banking Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Finance, 2018).

Pengembangan green banking dalam program kerja bank syariah menjadi sangat penting dikarenakan mendorong transisi ekonomi hijau dalam penyelesaian masalah lingkungan sekaligus sebagai simbol peran bank syariah yang menjaga alam ciptaan Yang Maha Kuasa untuk kemaslahatan umat (Hanum & Anggraeni, 2023). Green Sharia Banking menjadi sebuah titik pertumbuhan baru dalam mendorong green economy, tanggung jawab sosial, kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan kinerja berkelanjutan bank syariah (Hanum & Anggraeni, 2023). Konsep Green Sharia Banking dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi syariah Indonesia dengan mendorong pembiayaan dan pengembangan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, dan memperkuat industri keuangan syariah (Hanum & Anggraeni, 2023).

Sektor perbankan Indonesia memainkan peran penting dalam mendanai transisi ke perekonomian yang kurang intensif dalam penanganan karbon menuju bebas karbon (Hanum & Anggraeni, 2023). Lembaga keuangan dapat meningkatkan aliran dana menuju kegiatan ekonomi ramah lingkungan melalui konsep ekonomi hijau serta secara tidak langsung merangsang transparansi yang lebih besar dengan mewajibkan informasi dan pengungkapan publik dari bisnis dan rumah tangga tentang investasi hijau (Hanum & Anggraeni, 2023). Prinsip-prinsip syariah relevan dan tidak bertentangan dengan tujuan regulasi green economy, bahkan jauh sebelum adanya wacana green economy, prinsip-prinsip syariah sebenarnya telah mengambil posisi yang sejalan (Ningluthfi & Nurohman, 2024).

Konsep green banking sangat erat kaitannya dengan istilah green financing. Green economy adalah aktivitas atau kegiatan dari sektor perbankan yang dapat memainkan peran sebagai perantara antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dengan mempromosikan investasi yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial (Ria et al., 2023). Implementasi green economy secara substansi selaras dengan konsep Islamic Worldview yang mempertimbangkan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Maulidiyah et al., 2023).

5.2 Instrumen Keuangan Syariah: Green Sukuk

Salah satu instrumen keuangan syariah yang paling inovatif dalam mendukung ekonomi hijau adalah green sukuk. Green sukuk merupakan terobosan instrumen keuangan yang diajukan sesuai syariat Islam sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi hijau yang kian pasti (Cantika et al., 2022). Dana hasil penjualan green sukuk ini nantinya akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek yang masuk dalam kategori green sector yang telah ditentukan (Cantika et al., 2022).

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan green sukuk untuk membantu pendanaan perubahan iklim (Iskandar et al., 2021). Penerbitan government bonds kategori environmental, social, and governance (ESG) bertujuan untuk memperluas basis investasi yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial (Amini et al., 2024). Green sukuk adalah jenis konsep pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan yang didukung oleh pembiayaan syariah berbasis pembangunan berkelanjutan yang juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan inisiatif pelestarian lingkungan (Mareta et al., 2024).

Dalam tinjauan fikih lingkungan, green sukuk menaruh perhatian pada proyek hijau dalam menghindari pencemaran lingkungan (Purba & Mutafarida, 2023). KH. Ali Yafie, salah satu tokoh Indonesia pencetus fikih lingkungan, berpendapat bahwa dalam menciptakan manusia yang sadar akan kelestarian alam, harus didasarkan pada dua hal yaitu kutub rabbil alamin (Allah SWT tidak hanya Tuhan manusia, melainkan juga Tuhan seluruh alam) dan rahmatan lil alamin (keberadaan manusia yang diamanati atas kasih sayang pada alam semesta) (Purba & Mutafarida, 2023). Melalui sikap kasih sayang akan menunjukkan kepedulian pada lingkungan (Purba & Mutafarida, 2023).

Integrasi prinsip-prinsip lingkungan dari green bond dengan struktur keuangan yang sesuai syariah dari sukuk, yaitu SRI sukuk, merupakan persimpangan vital dalam keuangan berkelanjutan dan Islam (Foglie & Keshminder, 2022). SRI sukuk diakui sesuai dengan moral dan etika tinggi, yang mewujudkan pemikiran Islam tentang Maqasid al-Shariah (tujuan lebih tinggi dari Syariah) dan Maslahah (kepentingan publik) (Foglie & Keshminder, 2022).

5.3 Sektor Pertanian: Green Economy Berbasis Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor yang paling relevan dalam implementasi ekonomi hijau berbasis Islam. Pertanian organik merupakan paradigma untuk memajukan tujuan keseluruhan ekonomi hijau karena pertanian organik secara ekologis baik dan menguntungkan secara finansial, serta mematuhi prinsip-prinsip ekonomi maqashid syariah (Annisa & Harahap, 2023). Konsep ekonomi hijau menjadi cara baru untuk mengatasi masalah bersama kesenjangan kesejahteraan masyarakat, dan konsep ekonomi hijau merupakan konsep yang mendukung tujuan maqashid syariah yaitu kesejahteraan manusia, kelestarian lingkungan, dan ekosistem (Annisa & Harahap, 2023).

Pada masyarakat di daerah pertanian atau perkebunan yang marjinal, pembangunan ekonomi hijau dilakukan umumnya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung diversifikasi, dan menciptakan pekerjaan baru melalui restorasi lingkungan di daerah sekitarnya (Sa'idah et al., 2023). Pertanian menjadi salah satu cara untuk mengembangkan green economy atau pertumbuhan ekonomi hijau (Sa'idah et al., 2023). Implementasi etika kerja Islam, green economy, dan kesejahteraan petani karet di Desa Labuhan Baru, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, menunjukkan kesesuaian dengan perspektif ekonomi Islam, di mana implementasi yang dilakukan oleh petani karet sesuai dengan ajaran Islam yang telah diajarkan (Wahyuni et al., 2022).

5.4 Sektor UMKM: Green Innovation dan Green Marketing

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi besar dalam implementasi ekonomi hijau berbasis Islam. Inovasi hijau (green innovation) merupakan bagian dari green economy yang dalam konteks Indonesia idealnya mengandung karakteristik khusus yang dimiliki oleh Indonesia dan tidak terbatas pada penekanan penggunaan sumber daya alam secara efektif dan efisien (Rahma & Siradjuddin, 2022). Kebijakan inovasi hijau Indonesia menekankan pada pengurangan kemiskinan dan internalisasi biaya lingkungan hidup (Rahma & Siradjuddin, 2022).

Konsep inovasi hijau sejalan dengan prinsip-prinsip dasar etika Islam, yaitu al-'adl (keadilan), istihan (preferensi untuk yang lebih baik), maṣlaḥah (kebutuhan publik), 'urf (kebiasaan), istiṣlāḥ (perbaikan), dan i'tidāl (harmoni) (Rahma & Siradjuddin, 2022). Inovasi menjadi ideal sehingga tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga berorientasi pada manfaat dan bukan sekadar kebijakan emisi karbon rendah atau model hijau berdasarkan etika lingkungan yang tidak sah (Rahma & Siradjuddin, 2022).

Dalam konteks green marketing, konsep ini sejalan dengan konsep SDGs yang disinergikan agar dapat mengolaborasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Fataron, 2022). Elemen green marketing yang sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam meliputi green products, green prices, green places, dan green promotions (Fataron, 2022). Elaborasi etika pemasaran Islam dan green marketing menunjukkan komitmen pelaku bisnis dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan hasrat konsumen di era pembangunan berkelanjutan (Fataron, 2022).

Ekonomi Islam menjelaskan nilai-nilai moral di samping utilitas ekonomi. Dalam Islam, melakukan suatu usaha bukanlah sekadar untuk dikonsumsi sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri, karena Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial (Rahma & Siradjuddin, 2022). Pelatihan penerapan green economy bagi pelaku UMKM menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep ekonomi hijau dalam lingkup usaha mereka, sehingga berdampak pada keuntungan secara ekonomi sejalan dengan kelestarian lingkungan (Amini et al., 2024).

5.5 Energi Terbarukan dan Ekonomi Syariah

Urgensi ketersediaan energi terbarukan, green economy, dan implementasi ekonomi syariah memiliki semangat yang sejalan dengan upaya komunitas global dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Iskandar et al., 2021). Sinergitas antara praktik ekonomi syariah di Indonesia dan program energi terbarukan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah keniscayaan (Iskandar et al., 2021).

Skema sinergi antara program energi terbarukan dan praktik ekonomi/keuangan Islam dapat dilakukan dalam bentuk: (i) sektor keuangan syariah dapat menjadi instrumen pembiayaan investasi energi terbarukan; (ii) pemanfaatan energi terbarukan dapat menjadi pendukung dan ujung tombak industri halal, seperti makanan dan minuman halal, fashion Muslim, pariwisata halal, farmasi dan kosmetik halal, serta media dan rekreasi halal; dan (iii) dalam konteks pembiayaan energi terbarukan yang bersifat sosial-religius, energi terbarukan dapat dilakukan dengan konsep ta'āwun dan sedekah jariah melalui crowd funding dan wakaf (Iskandar et al., 2021).

6. Green Economy dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Islam

6.1 Sinergitas dengan Sustainable Development Goals (SDGs)

Green economy yang berkaitan dengan pertumbuhan hijau dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) mempertimbangkan tiga faktor yaitu politik, sosial, dan ekonomi ketika merumuskan kebijakan (Anwar et al., 2023). Pembangunan berkelanjutan tidak hanya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi tetapi juga bagaimana kegiatan ekonomi dapat menjamin penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan seimbang untuk mencapai hasil yang optimal (Mareta et al., 2024).

Dalam mekanisme global, ekonomi hijau sebagai paradigma baru dalam strategi pembangunan berkelanjutan mengutamakan keseimbangan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan UNEP, "the green economy is an economy that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities" (Nuringsih et al., 2022). Implementasi ekonomi hijau membantu memecahkan masalah lingkungan seperti kelangkaan sumber daya alam dan kesejahteraan sosial (Nuringsih et al., 2022).

Indonesia memiliki komitmen pada green economy di mana pada tahun 2019 tergabung dalam P4G yang berorientasi pada pertumbuhan hijau. Hal ini selaras dengan kepemimpinan Indonesia dalam presidensi pertemuan G-20 tahun 2022 sehingga makin membuktikan dedikasi dalam pemulihan pascapandemi tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi hijau untuk mewujudkan "Recover Together, Recover Stronger" (Nuringsih et al., 2022). Presidensi G20 Indonesia 2022 menjadi momentum untuk menghasilkan pedoman ekonomi hijau bagi pelaku UMKM, untuk ikut aktif berperan dalam menciptakan ekosistem ekonomi hijau dari mulai rantai produksi hingga bisnis mereka (Amini et al., 2024).

6.2 Akuntansi Hijau dalam Perspektif Maqashid Syariah

Prinsip-prinsip akuntansi hijau (green accounting) sejalan dengan ajaran Islam yang terkandung dalam teori maqashid syariah. Konsep green accounting memiliki tujuan yang sama dengan maqashid syariah, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi pikiran, melindungi keturunan, dan melindungi harta (Erianto et al., 2023). Akuntansi hijau menggabungkan aset dengan sumber daya lingkungan ke dalam akun perusahaan untuk mengukur dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari bisnis (Erianto et al., 2023).

Benang merah dari green accounting adalah menciptakan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan ekonomi agar tetap seimbang untuk pembangunan yang berkelanjutan (Erianto et al., 2023). Implementasi akuntansi hijau akan membantu meminimalisir masalah lingkungan yang menjadi problematika yang belum terselesaikan (Erianto et al., 2023). Dalam konteks industri batik, misalnya, penelitian menunjukkan bahwa konsep green economy dalam bisnis baru sebagian diimplementasikan, yaitu dalam bentuk memproduksi batik berwarna alami dan meminimalkan limbah batik (Anwar et al., 2023).

7. Tantangan dan Peluang Implementasi Ekonomi Hijau Berbasis Islam

7.1 Tantangan Implementasi

Meskipun terdapat kesesuaian yang kuat antara ekonomi hijau dan prinsip-prinsip Islam, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Indonesia sebagai negara yang mengalami degradasi lingkungan yang masif seharusnya memiliki model dan sistem perekonomian yang benar-benar menerapkan sistem hijau selaras dengan karakteristik bangsa Indonesia (Rahma & Siradjuddin, 2022). Hal ini sangat penting disebabkan adanya problematika penerapan ekonomi hijau yang berasal dari kancah internasional maupun nasional dengan potensi memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap stabilitas ekosistem ekonomi di Indonesia (Rahma & Siradjuddin, 2022).

Menurut beberapa sudut pandang, green economy merupakan transformasi ekonomi yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi kemajuan teknologi dan kelestarian lingkungan; namun gagasan ekonomi hijau juga dipandang sebagai gagasan yang restriktif yang harus diterapkan di negara-negara maju dan kaya, dan bagi negara-negara non-industri dapat mengganggu perbaikan dan dapat membangun berapa banyak kemelaratan (Ermelia et al., 2023). Ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan tuntutan pelestarian lingkungan yang perlu diselesaikan melalui pendekatan yang kontekstual.

Belum seluruh pelaku usaha berperan mewujudkan netralitas karbon. Hal itu baru dilakukan oleh pelaku usaha besar yang peduli untuk terlibat dalam kampanye netralitas karbon (Amini et al., 2024). Penguatan kerja sama dan sinergi antarpemerintah dan para pelaku ekonomi harus terus didorong untuk menciptakan transisi ekosistem ekonomi hijau yang optimal (Amini et al., 2024). Literasi green economy di kalangan masyarakat Indonesia masih sangat minim sehingga implementasinya masih sangat rendah (Anantyasari et al., 2024).

7.2 Peluang dan Strategi Pengembangan

Di sisi lain, terdapat berbagai peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasi implementasi ekonomi hijau berbasis Islam di Indonesia. Pertama, pengembangan green waqf (wakaf hijau) sebagai salah satu instrumen keuangan syariah yang inovatif dan berkelanjutan (Irfany et al., 2022). Terdapat lima faktor mendasar yang diidentifikasi dalam pengembangan green waqf di Indonesia, yakni: kebutuhan, kendala, tujuan, program, dan pemangku kepentingan yang terlibat (Irfany et al., 2022).

Kedua, pengembangan green entrepreneurship di kalangan generasi muda. Upaya menumbuhkan minat mahasiswa pada bisnis hijau terbentuk melalui green entrepreneurial orientation sehingga konstruk ini penting dalam membangun kewirausahaan yang berorientasi lingkungan (Nuringsih et al., 2022). Kolaborasi pemangku kepentingan diperlukan dalam mengimplementasikan green entrepreneurship sebagai jalur dalam mencapai agenda SDGs dan mengatasi perubahan iklim (Nuringsih et al., 2022).

Ketiga, pengembangan green religion sebagai bagian dari upaya moderasi beragama. Green religion penting untuk diwacanakan sebagai bagian dari upaya moderasi beragama yang gencar dilakukan oleh pemerintah (Sofanudin, 2022). Kegiatan ekonomi tidak semata-mata mengejar profit, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan untuk generasi yang akan datang, dengan harapan perilaku masyarakat berubah terutama terkait relasi dengan lingkungan, seperti pemanfaatan air, listrik, pengelolaan sampah, dan lain sebagainya (Sofanudin, 2022).

Keempat, peran lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren, dalam mendorong implementasi ekonomi hijau. Program eco-pesantren merupakan aktivitas peduli lingkungan hidup untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dalam sebuah institusi pendidikan Islam (Arifah et al., 2022). Pesantren di Indonesia diakui ulama seluruh dunia dalam peningkatannya terkait pengelolaan lingkungan, meningkatkan pendapatan kompos mereka termasuk daur ulang sampah dan produk bernilai ekonomi (Arifah et al., 2022).

8. Model Ekonomi Hijau Islami yang Ideal untuk Indonesia

8.1 Karakteristik Model yang Relevan

Dalam merancang model ekonomi hijau yang ideal untuk Indonesia, perlu dipertimbangkan karakteristik khusus yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Indonesia seyogyanya memiliki model perekonomian yang benar-benar hijau dan relevan dengan karakteristik bangsa Indonesia dengan berbasis filosofis Islamic Eco-ethics yang selaras dengan sosiokultural masyarakat Indonesia (Azwar & Aqbar, 2019). Harmoni nuansa hijau perundang-undangan Indonesia yang bernafaskan nilai-nilai universal agama Islam akan tercipta dalam kehidupan berkonstitusional (Azwar & Aqbar, 2019).

Model ekonomi hijau Islami yang ideal harus mencakup beberapa dimensi. Pertama, dimensi on-carbon yang mencakup pengurangan emisi karbon dan peralihan ke energi terbarukan. Kedua, dimensi resource efficiency yang mencakup pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Ketiga, dimensi social inclusiveness yang memastikan bahwa manfaat ekonomi hijau dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang paling rentan. Keempat, dimensi spiritual yang memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dilandasi oleh nilai-nilai Islam dan orientasi pada kemaslahatan umat.

8.2 Peran Pemerintah dan Regulasi

Pemerintah memiliki peran krusial dalam mendorong implementasi ekonomi hijau berbasis Islam. Beberapa langkah dan program Quick Wins yang dapat dilakukan antara lain: (1) kampanye tentang keunggulan energi terbarukan untuk mencapai kemandirian energi nasional; (2) menciptakan akses mudah dan skema pembiayaan yang menarik untuk mendukung energi terbarukan; (3) melakukan penelitian dan publikasi tentang energi terbarukan dan potensi kolaborasi dengan industri lain dalam rantai nilai halal yang dapat dirasakan di Indonesia, khususnya pariwisata halal (Iskandar et al., 2021).

Pemerintah juga perlu melakukan pengembangan instrumen pembiayaan yang dapat digunakan untuk pengembangan kawasan ekonomi hijau di Indonesia (Irfany, Rusydiana, & Nurhalim, 2022). Penerbitan green sukuk oleh pemerintah merupakan langkah konkret dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan (Iskandar et al., 2021). Selain itu, pemberian sejumlah stimulus hijau untuk mendorong peningkatan realisasi ekonomi hijau juga menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah (Amini et al., 2024).

8.3 Peran Masyarakat dan Komunitas Muslim

Masyarakat Muslim Indonesia memiliki potensi besar dalam mendorong implementasi ekonomi hijau. Pemberdayaan komunitas Muslim melalui berbagai program, seperti bank sampah yang dikelola oleh majelis taklim, merupakan salah satu contoh konkret implementasi ekonomi hijau berbasis Islam (Aulia et al., 2015). Beberapa aspek terkait dengan manfaat pendekatan ekonomi hijau meliputi: efisiensi sumber daya, pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan ekonomi rendah karbon, mengurangi risiko lingkungan, dan ekonomi berbasis hayati (Aulia et al., 2015).

Peran perempuan dalam implementasi ekonomi hijau juga tidak dapat diabaikan. Kelompok Wanita Tani (KWT) memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi keluarga dengan memanfaatkan lahan pekarangan dengan konsep green economy (Sa'idah et al., 2023). Dengan adanya program pemerintah yang mendorong pengelolaan lahan yang tidak produktif menjadi produktif melalui budidaya tanaman hidroponik, hal ini membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan, serta memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas lingkungan (Sa'idah et al., 2023).

9. Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Praktik Ekonomi Hijau

9.1 Etika Bisnis Islam dan Green Economy

Implementasi etika bisnis Islam terhadap konsep green economy merupakan perwujudan nyata dari aktivitas ekonomi/bisnis Islam dalam penegakkan moral dan etika secara komprehensif (Azizah & Hariyanto, 2021). Tujuan dari kegiatan ekonomi/bisnis Islam tidak sekadar mencakup profit saja, namun juga keberkahan, yang disebut sebagai mashlahah (Azizah & Hariyanto, 2021). Etika bisnis Islam adalah tuntutan yang harus dilaksanakan oleh pelaku bisnis dalam menegakkan konsep keseimbangan ekonomi, dan bisnis yang berdasarkan etika akan menjadikan sistem perekonomian berjalan secara seimbang (Azizah & Hariyanto, 2021).

Implementasi green economy adalah implementasi energi terbarukan; green economy merupakan rezim ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, dan sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan, dikarenakan green economy adalah perekonomian yang rendah karbon dan tidak menghasilkan emisi serta polusi lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial (Azizah & Hariyanto, 2021). Bencana alam yang berimbas pada kegiatan sosial ekonomi yang menurunkan kualitas hidup masyarakat dan generasi yang akan datang menjadikan kehadiran ekonomi hijau (green economy) vital (Azizah & Hariyanto, 2021).

9.2 Konsep Falah dan Kesejahteraan dalam Ekonomi Hijau

Konsep falah (keberuntungan/kesejahteraan) dalam Islam memiliki kesesuaian yang mendalam dengan tujuan ekonomi hijau. Ekonomi syariah dalam membangun bangsa yang bermartabat dengan membangun ekonomi hijau demi kesejahteraan masyarakat merupakan manifestasi dari prinsip falah yang mencakup menjaga agama, pemeliharaan jiwa, menjaga akal, penjagaan keturunan, dan pemeliharaan harta (Soehardi, 2022). Konsep green economy sesuai dengan tujuan, prinsip dasar, dan sistem dalam ekonomi Islam, yaitu untuk mensejahterakan manusia searah dengan peningkatan kualitas hidup manusia dan alam (Sa'idah et al., 2023).

Konsep green economy atau ekonomi hijau adalah aktivitas ekonomi yang rendah karbon, hemat sumber daya (resource efficient), dan inklusif secara sosial (socially inclusive), di mana konsep ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu Islamic Eco-Ethics yang terdiri dari beberapa prinsip dasar etika Islam seperti al-adl (keadilan), maslahah (kebutuhan publik), urf (kebiasaan), istishlah (perbaikan), dan i'tidal (harmoni), sehingga green economy merupakan bentuk perbaikan ekonomi yang harmonis dengan alam dalam mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan (Mutmainah & Argarini, 2023).

10. Kesimpulan

Kajian komprehensif tentang ekonomi hijau dalam perspektif Islam menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian yang sangat mendalam antara prinsip-prinsip green economy dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Konsep ekonomi hijau yang menekankan pada rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial memiliki korespondensi langsung dengan prinsip-prinsip maqashid syariah yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Azwar & Aqbar, 2019). Ekonomi Islam adalah satu-satunya konsep ekonomi yang mempunyai nilai-nilai maqashid syariah, sehingga green economy yang sesungguhnya tercermin pada ekonomi Islam (Anwar et al., 2023).

Implementasi ekonomi hijau berbasis Islam di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai instrumen dan mekanisme, mulai dari green banking di perbankan syariah (Hanum & Anggraeni, 2023; Sinergi Dan Optimalisasi Green Banking Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Finance, 2018), penerbitan green sukuk (Iskandar et al., 2021; Purba & Mutafarida, 2023), pengembangan pertanian organik berbasis maqashid syariah (Annisa & Harahap, 2023), inovasi hijau di sektor UMKM (Fataron, 2022; Rahma & Siradjuddin, 2022), hingga program eco-pesantren di lembaga pendidikan Islam (Arifah et al., 2022). Semua instrumen ini memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam dan dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi green economy di kalangan masyarakat (Anantyasari et al., 2024), belum optimalnya peran seluruh pelaku usaha dalam mewujudkan netralitas karbon (Amini et al., 2024), serta perlunya model ekonomi hijau yang benar-benar relevan dengan karakteristik bangsa Indonesia (Rahma & Siradjuddin, 2022). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, lembaga pendidikan Islam, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi hijau yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, ekonomi hijau dalam perspektif Islam bukan sekadar konsep akademis, melainkan merupakan manifestasi nyata dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam semesta). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik ekonomi hijau, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi model pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan cita-cita falah dalam ekonomi Islam (Sa'idah et al., 2023; Soehardi, 2022).

Daftar Pustaka

Amini, D. S., Nurgiyanti, T., Wiratma, H. D., & Subandi, Y. (2024). Pelatihan penerapan green economy bagi pelaku UMKM binaan Rumah Kreatif Sleman Yogyakarta. Swarna: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 3(3), 257–263. https://doi.org/10.55681/swarna.v3i3.1124

Anantyasari, M., Sarwono, S., & Alvyana, A. (2024). Peningkatan literasi green economy berbasis syariah melalui pembuatan produk alami dan pelatihan digital marketing. Journal of Community and Development, 4(3), 196–204. https://doi.org/10.47134/comdev.v4i3.172

Annisa, N., & Harahap, I. (2023). Analisis pengembangan ekonomi hijau dengan basis pertanian dengan implementasi maqashid syariah di Sumatera Utara. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 5(5), 2535–2543. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3505

Anshoriy, N. (2012). Merawat lingkungan dengan tradisi Islam. Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya, 10(1), 131–141. https://doi.org/10.24090/ibda.v10i1.53

Anwar, K., Susminingsih, S., & Ma'shum, A. M. Muh. H. (2023). Development of green economy in the batik industry from a maqashid sharia perspective. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 12(2), 209–225. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v12i2.1471

Arifah, U., Hidayatullah, A. F., & Hariz, A. R. (2022). Program eco-pesantren dalam pelestarian lingkungan. Jurnal Kesehatan Lingkungan: Jurnal dan Aplikasi Teknik Kesehatan Lingkungan, 19(1), 105–114. https://doi.org/10.31964/jkl.v19i1.462

Asmanto, E. (2015). Revitalisasi spiritualitas ekologi perspektif pendidikan Islam. Tsaqafah, 11(2), 333. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v11i2.272

Aulia, R. N., Mardhiah, I., Narulita, S., & Amanah, N. (2015). Pemberdayaan ekonomi komunitas Muslim melalui bank sampah. Jurnal Studi Al-Qur'an, 11(2), 102–113. https://doi.org/10.21009/jsq.011.2.01

Azizah, M., & Hariyanto, H. (2021). Implementasi etika bisnis Islam terhadap konsep green economics. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 10(2), 237–252. https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2392

Azwar, A., & Aqbar, K. (2019). Green economy Indonesia dalam perspektif maqashid syari'ah. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, 3(2), 83. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576

Cantika, V. P., Pinasti, U. S., & Pusparini, M. D. (2022). Pengaruh literasi keuangan dan supporting environmental protection pada generasi Z terhadap minat investasi green sukuk untuk mewujudkan Indonesia ramah lingkungan. At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam, 4(2), 1138–1155. https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss2.art9

Erianto, R., Hasibuan, I. M., & Nurlaila, N. (2023). Akuntansi hijau: Konsep dan perspektif maqashid syariah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 11(2), 135. https://doi.org/10.29103/jak.v11i2.11783

Ermelia, T., Imsar, I., & Harahap, R. D. (2023). Analisis konsep green economy terhadap potensi pengembangan pariwisata halal di Sumatera Utara. Jurnal Proaksi, 10(2), 226–245. https://doi.org/10.32534/jpk.v10i2.4049

Fataron, Z. A. (2022). Elaborasi green marketing dan Islamic marketing ethics (studi kasus UMKM di Indonesia). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 80. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4250

Foglie, A. D., & Keshminder, J. S. (2022). Challenges and opportunities of SRI sukuk toward financial system sustainability: A bibliometric and systematic literature review. International Journal of Emerging Markets, 19(10), 3202–3225. https://doi.org/10.1108/ijoem-04-2022-0601

Hanum, R. K., & Anggraeni, D. G. (2023). Penerapan konsep green sharia banking di Indonesia dalam mendukung Net Zero Emission 2060. Ecoprofit: Sustainable and Environment Business, 1(1). https://doi.org/10.61511/ecoprofit.v1i1.2023.103

Irfany, M. I., Rusydiana, A. S., & Hasanah, Q. (2022). Strategi pengembangan green waqf dalam mendukung SDG 15 di Indonesia. Policy Brief: Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika, 4(4). https://doi.org/10.29244/agro-maritim.v4.i4.15

Irfany, M. I., Rusydiana, A. S., & Nurhalim, A. (2022). Potensi pengembangan blue sukuk sebagai pembiayaan inovatif bagi sektor kelautan Indonesia. Policy Brief: Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika, 4(3), 296–301. https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0403.296-301

Iskandar, A., Aqbar, K., & Herman, S. (2021). Energi terbarukan dan ekonomi syariah: Sinergitas mewujudkan sustainable development. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(3), 711–734. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20347

Latifah, E. (2024). Fiqh al-Bī'ah and the concept of green and blue economy for achieving sustainable development in the context of SDGs. Invest: Journal of Sharia & Economic Law, 4(1), 74–99. https://doi.org/10.21154/invest.v4i1.7732

Mareta, A. P., Anggraini, F. D., Kustiyah, K., & Hayati, M. (2024). Kontribusi green sukuk pada implementasi tujuan pembangunan keberlanjutan di Indonesia. Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 2(4), 157–166. https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i4.955

Maulidiyah, D. R., Fatimatuzzahra, V., & Rusgianto, S. (2023). Pengaruh pembiayaan perbankan syariah berdasarkan sektor ekonomi terhadap lingkungan hidup di Indonesia dengan inflasi sebagai moderasi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 3014. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8946

Mutmainah, M., & Argarini, G. M. (2023). Green economy in shariah economics perspective improving community welfare. Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law, 2(2), 317–325. https://doi.org/10.21107/aciel.v2i2.265

Ningluthfi, A. C., & Nurohman, Y. A. (2024). Peran Islamic green banking terhadap sustainable development goals di Indonesia. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(5), 3689–3703. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1182

Nuringsih, K., MN, N., & Rosa, J. A. (2022). Mendorong green entrepreneurial intention melalui green economy dan green entrepreneurial orientation. Jurnal Ekonomi, 27(3), 417–438. https://doi.org/10.24912/je.v27i3.1203

Purba, I. A., & Mutafarida, B. (2023). Eksistensi green sukuk di Indonesia: Analisis terhadap fiqih lingkungan KH. Ali Yafie. Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(2), 167–179. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.1687

Rahma, S. N., & Siradjuddin, S. (2022). Inovasi hijau sebagai strategi pengembangan usaha kecil mikro syariah. Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, 8(1), 35–48. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v8i1.522

Ria, D., Fasa, M. I., Suharto, S., & Fachri, A. (2023). Penerapan green banking di lingkungan Bank Muamalat Indonesia. Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance, 5(1), 1. https://doi.org/10.22373/jihbiz.v5i1.17195

Sa'idah, F., Nasruddin, N., & Madnasir, M. (2023). Peran serta Kelompok Wanita Tani dalam meningkatkan ekonomi keluarga dengan pemanfaatan lahan pekarangan berbasis green economy. Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, 937–942. https://doi.org/10.37034/infeb.v5i3.548

Sinergi dan optimalisasi green banking perbankan syariah dalam mewujudkan sustainable finance. (2018). Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 18(1), 34–52. https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i1.2151

Soehardi, D. V. L. (2022). Peran ekonomi syariah dalam mewujudkan sustainable development berbasis green economy. Prosiding Seminar Sosial, Politik, Bisnis, Akuntansi, dan Teknik, 4, 31. https://doi.org/10.32897/sobat.2022.4.0.1908

Sofanudin, A. (2022). Pentingnya green religion. https://doi.org/10.31219/osf.io/2ht38

Wahyuni, E. F., Hilal, S., & Madnasir, M. (2022). Analisis implementasi etika kerja Islam, ekonomi hijau dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3476. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6594