00421 - Strategi Pembangunan dan Inovasi Infrastruktur Digital untuk Mendukung Pengembangan Halal Value Chain (HVC) melalui Ekonomi Digital

Abstrak

Artikel ini membahas strategi komprehensif pembangunan dan inovasi infrastruktur digital dalam mendukung pengembangan Halal Value Chain (HVC) melalui ekonomi digital di Indonesia. Berdasarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024, terdapat lima dimensi strategi utama yang saling terkait, yaitu: (1) pembentukan fasilitas inkubator bagi startup pendukung HVC; (2) pembangunan pusat pengembangan teknologi tepat guna dan mutakhir; (3) pembentukan sistem informasi terintegrasi untuk keterlacakan (traceability) produk halal; (4) pengembangan online marketplace dan sistem pembayaran halal; serta (5) pemetaan daerah berpotensi dan percepatan pembangunan infrastruktur digital. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis terhadap berbagai studi empiris dan kebijakan relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi blockchain, Internet of Things (IoT), Radio Frequency Identification (RFID), dan financial technology (fintech) syariah merupakan teknologi kunci yang perlu dikembangkan untuk memperkuat HVC. Keberhasilan implementasi strategi ini memerlukan kolaborasi multipihak dalam kerangka Quadruple Helix antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas. Dengan implementasi yang tepat dan terkoordinasi, strategi ini berpotensi menempatkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

Kata Kunci: Halal Value Chain, Infrastruktur Digital, Ekonomi Syariah, Blockchain, Fintech Syariah, MEKSI

Abstract

This article discusses a comprehensive strategy for digital infrastructure development and innovation in supporting the development of the Halal Value Chain (HVC) through the digital economy in Indonesia. Based on the Indonesian Islamic Economic Masterplan (MEKSI) 2019–2024, five interrelated strategic dimensions are identified: (1) the establishment of incubator facilities for HVC-supporting startups; (2) the development of appropriate and advanced technology development centers; (3) the formation of integrated information systems for halal product traceability; (4) the development of online marketplaces and halal payment systems; and (5) the mapping of potential regions and the acceleration of digital infrastructure development. The method employed is a systematic literature review of various empirical studies and relevant policies. The findings indicate that blockchain technology, the Internet of Things (IoT), Radio Frequency Identification (RFID), and Islamic financial technology (fintech) are key technologies that need to be developed to strengthen the HVC. Successful implementation of this strategy requires multi-stakeholder collaboration within the Quadruple Helix framework involving government, industry, academia, and community. With proper and coordinated implementation, this strategy has the potential to position Indonesia as the center of the world's Islamic economy.

Keywords: Halal Value Chain, Digital Infrastructure, Islamic Economy, Blockchain, Islamic Fintech, MEKSI

1. Pendahuluan

Dalam konteks pembangunan ekonomi syariah Indonesia, pengembangan infrastruktur digital merupakan salah satu pilar strategis yang tidak dapat dipisahkan dari upaya penguatan Halal Value Chain (HVC). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024 telah menetapkan empat strategi utama, salah satunya adalah pemanfaatan dan penguatan platform ekonomi digital yang mencakup perdagangan e-commerce, marketplace, dan teknologi keuangan (fintech) sebagai akselerator pencapaian strategi lainnya (Robbani & Mukhlis, 2024). Strategi ini mengakui bahwa digitalisasi bukan sekadar alat bantu, melainkan merupakan enabler fundamental yang dapat mendorong efisiensi, transparansi, dan jangkauan global dari seluruh ekosistem halal (Yuli & Wojtyla, 2020).

Penguatan ekonomi digital dalam konteks HVC mencakup berbagai dimensi yang saling terkait: pembentukan fasilitas inkubator bagi startup yang mendukung HVC; pembangunan pusat pengembangan teknologi tepat guna; pembentukan sistem informasi terintegrasi untuk keterlacakan (traceability) produk halal; pengembangan online marketplace dan sistem pembayaran halal; serta pemetaan dan percepatan pembangunan infrastruktur digital di daerah-daerah berpotensi. Kelima dimensi ini membentuk suatu kerangka komprehensif yang apabila diimplementasikan secara sinergis, akan mampu menempatkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia (Amrin et al., 2023).

Urgensi strategi ini semakin menguat mengingat bahwa penguatan digital ekonomi berbasis platform dapat mengembangkan dan memperkuat halal value chain serta UMKM, sehingga mencapai skala produksi, distribusi, dan pemasaran dalam pelaporan global (Amrin et al., 2023). Dengan demikian, artikel ini akan membahas secara komprehensif kelima dimensi strategi tersebut beserta landasan teoritis, praktik terbaik, dan rekomendasi implementasinya.

2. Pembentukan Fasilitas Inkubator untuk Startup Pendukung HVC

2.1 Rasionalitas dan Urgensi Inkubator HVC

Pembentukan fasilitas inkubator yang dapat memfasilitasi tumbuhnya perusahaan startup merupakan salah satu program utama dalam penguatan ekonomi digital Indonesia, khususnya yang bertujuan untuk memperkuat halal value chain secara nasional dan memiliki cakupan global (Robbani & Mukhlis, 2024). Kebutuhan akan inkubator ini berangkat dari kesadaran bahwa ekosistem startup yang sehat memerlukan dukungan infrastruktur, mentoring, akses modal, dan jaringan yang terstruktur agar dapat tumbuh secara berkelanjutan (Amrin et al., 2023).

Dalam konteks strategi ekonomi syariah, salah satu langkah yang direkomendasikan adalah mendirikan fasilitas inkubator yang dapat membuka ruang untuk memfasilitasi pertumbuhan perusahaan startup yang dapat memperkuat halal value chain secara nasional dan memiliki cakupan global (Amrin et al., 2023). Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk menumbuhkan "benih-benih" yang dapat memperkuat rantai nilai halal nasional dengan jangkauan global, di mana kehadiran teknologi keuangan syariah di Indonesia dapat membantu memfasilitasi pengelolaan keuangan berbasis teknologi bagi UMKM (Intan et al., 2023).

2.2 Model dan Fungsi Inkubator dalam Ekosistem Startup

Inkubator bisnis berfungsi sebagai nexus antara bisnis dan institusi yang dapat membantu perusahaan, terutama UMKM, dalam mengadopsi teknologi digital (Bianchini & Kwon, 2020). Dalam konteks startup digital, inkubator dan akselerator menyediakan sumber daya, mentoring, dan eksposur ke pasar global, serta memainkan peran penting dalam menginkubasi dan mengakselerasi startup (Mhlongo et al., 2024). Lebih lanjut, pembentukan digital innovation hubs, inkubator, dan akselerator dapat membantu bisnis kecil dan startup mendapatkan akses ke sumber daya yang diperlukan, mentorship, dan peluang jaringan untuk mempercepat perjalanan transformasi digital mereka (Hokmabadi et al., 2024).

Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa inkubator yang efektif menyediakan beberapa layanan kritis. Di Pakistan, misalnya, inkubator dan akselerator menyediakan pasokan listrik tanpa gangguan, akses internet broadband berkecepatan tinggi, serta pelatihan dan pengembangan bagi para pendiri startup (Hamid & Khalid, 2016). Di Thailand, universitas-universitas terkemuka telah mengembangkan University Business Incubator (UBI) untuk mendukung pengembangan kewirausahaan dengan menyediakan layanan mentoring, pembentukan usaha, dan peralatan (Chairatana et al., 2023). Di Vietnam, inkubator-inkubator utama seperti Ho Chi Minh City CNC Business Incubator dan Danang Business Incubator telah terbukti mendukung ekosistem startup secara signifikan (Hampel-Milagrosa, 2022).

Dalam konteks halal, inkubator yang berfokus pada HVC perlu memiliki karakteristik khusus. Inkubator tersebut harus mampu mengintegrasikan aspek kepatuhan syariah dalam proses inkubasi, mulai dari model bisnis, sistem keuangan, hingga rantai pasok produk halal. Pengalaman dari Qatar menunjukkan bahwa pusat inkubasi yang berkolaborasi dengan pemerintah, universitas, dan entitas pemerintah lainnya dapat mendukung startup digital secara efektif (Sharif et al., 2022). Kolaborasi semacam ini dapat diperluas ke universitas dan organisasi nasional maupun internasional untuk mendapatkan keahlian di seluruh dunia guna memungkinkan pertumbuhan startup yang berkelanjutan (Sharif et al., 2022).

2.3 Inkubator sebagai Katalis Pembiayaan Inovatif bagi Startup HVC

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi startup HVC adalah akses terhadap pembiayaan. Pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah, khususnya bisnis baru, selalu bermasalah karena pemberi pinjaman tradisional seperti bank memerlukan dokumentasi dan agunan yang sering kali tidak dimiliki oleh UMKM dan startup baru (Hamid & Khalid, 2016). Dalam konteks ini, inkubator dapat berperan sebagai jembatan antara startup dan berbagai sumber pembiayaan inovatif.

Islamic crowdfunding telah muncul sebagai solusi pembiayaan alternatif yang relevan bagi startup HVC. Konsep Islamic crowdfunding direkomendasikan sebagai solusi pendanaan bagi usaha kecil dan menengah serta perusahaan startup, di mana platform website crowdfunding berfungsi sebagai sarana yang efektif untuk menghubungkan investor lintas geografis dengan pemilik perusahaan startup (Hendratmi et al., 2019). Lebih lanjut, Islamic crowdfunding dapat menjadi alternatif pendanaan Islam di Indonesia, dan diharapkan pemerintah serta lembaga terkait, khususnya OJK, dapat mengambil langkah yang tepat dalam mengelola Islamic crowdfunding (Wulandari et al., 2021).

Selain crowdfunding, cash waqf juga dapat menjadi sumber pendanaan inovatif bagi startup HVC. Waqf tunai dapat digunakan sebagai modal bagi bisnis, khususnya bagi perusahaan dengan tujuan akhir pemberdayaan bisnis komunitas yang umumnya adalah UMKM dan perusahaan startup melalui platform crowdfunding (Nurjanah & Hasanah, 2021). Dengan demikian, inkubator HVC yang ideal harus mampu mengintegrasikan berbagai mekanisme pembiayaan syariah ini ke dalam ekosistemnya.

2.4 Implementasi Inkubator HVC di Indonesia

Di Indonesia, terdapat beberapa contoh implementasi inkubator yang relevan dengan pengembangan HVC. Program e-Smart IKM yang dijalankan pemerintah memanfaatkan platform digital melalui kerja sama dengan perusahaan startup dalam program "Startup for Industry", yang bertujuan membuka akses bagi perusahaan startup untuk mengimplementasikan solusi teknologi startup kepada para mitra implementasi (Mychelisda et al., 2023). Selain itu, Telkom Indonesia mendorong pengembangan teknologi digital melalui pendirian business digital incubator berupa digital valley di Jakarta, Bandung, dan Makassar untuk menumbuhkan startup-startup lokal (Mychelisda et al., 2023).

Dalam konteks halal, startup seperti Ternaknesia Farm Innovation telah mengembangkan sistem keterlacakan halal supply chain dalam proses produksi hingga distribusi, menjadikannya sebagai perusahaan pertama di wilayah Surabaya Jawa Timur yang memiliki sistem halal traceability (Dilla & Fathurohman, 2021). Contoh ini menunjukkan bahwa startup yang didukung oleh inkubator yang tepat dapat menghasilkan inovasi yang signifikan bagi ekosistem HVC.

3. Pembangunan Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Mutakhir untuk HVC

3.1 Teknologi Digital 4.0 dalam Halal Supply Chain

Pembangunan pusat pengembangan teknologi tepat guna dan mutakhir merupakan komponen kritis dalam mendorong efisiensi proses produksi dalam HVC. Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap 70 artikel, teknologi digital yang paling banyak digunakan dalam konteks halal supply chain adalah teknologi blockchain (31%), diikuti oleh sistem halal traceability (RFID, IoT) (11,1%), dan teknologi keuangan halal (halal financial technology) (6,9%) (Harsanto et al., 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa investasi dalam pengembangan teknologi-teknologi ini akan memberikan dampak terbesar bagi efisiensi dan integritas HVC.

Teknologi blockchain, sebagai teknologi yang paling dominan, menawarkan berbagai manfaat bagi HVC. Blockchain dapat meningkatkan keterlacakan halal food supply chain dari hulu ke hilir, memastikan transparansi dan keamanan terkait keterlacakan halal fashion, serta membantu perusahaan mengidentifikasi keaslian proses sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan dan memastikan keaslian logo halal (Harsanto et al., 2024). Lebih lanjut, adopsi teknologi blockchain secara positif dan signifikan memengaruhi kinerja halal supply chain dan daya saing perusahaan (Harsanto et al., 2024).

3.2 Blockchain untuk Efisiensi dan Transparansi HVC

Teknologi blockchain menawarkan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi HVC melalui kemampuannya dalam memastikan transparansi, kepercayaan, keamanan, dan desentralisasi dalam manajemen rantai pasok (Rejeb et al., 2023). Dalam konteks halal, blockchain dapat mendorong sektor halal food dengan memastikan digitalisasi sertifikat halal dan menjamin integritas halal secara penuh kepada konsumen (Bux et al., 2022). Platform berbasis blockchain yang mengelola dan mendistribusikan informasi keamanan pangan serta informasi nutrisi di antara pemangku kepentingan—berdasarkan blockchain, smart contracts, kecerdasan buatan, big data analytics, dan end-to-end traceability—merupakan contoh nyata penerapan teknologi ini (Bux et al., 2022).

Dalam konteks perbankan syariah Indonesia, teknologi blockchain yang diadopsi dapat memperkuat layanan keuangan melalui aspek Security, Transparency, Efficiency, dan Permanent (STEP) (Rahmayati, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pusat pengembangan teknologi yang dibangun tidak hanya perlu fokus pada aspek produksi, tetapi juga pada aspek keuangan dan pembiayaan HVC.

Pengalaman dari industri pangan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang secara positif memengaruhi niat penggunaan blockchain meliputi efisiensi yang dirasakan, transparansi, standardisasi, pengembangan platform, dan keterlacakan. Dengan demikian, pusat pengembangan teknologi perlu memastikan bahwa solusi yang dikembangkan memenuhi kriteria-kriteria ini agar dapat diadopsi secara luas oleh pelaku HVC.

3.3 IoT dan RFID dalam Halal Traceability

Selain blockchain, teknologi Internet of Things (IoT) dan Radio Frequency Identification (RFID) juga memainkan peran penting dalam keterlacakan halal. Penggunaan teknologi halal traceability dalam logistik halal dapat secara signifikan meningkatkan kinerja penyedia layanan logistik dan meningkatkan pengakuan pasar terhadap merek logistik halal mereka (Harsanto et al., 2024). Adopsi sistem halal traceability dapat meningkatkan bisnis UMKM dan memperbaiki integritas industri halal (Harsanto et al., 2024).

Dalam implementasi praktisnya, teknologi QR code dan barcode scan telah terbukti efektif. Sistem keterlacakan halal yang diterapkan oleh Ternaknesia Farm Innovation menggunakan label QR Barcode Scan dan EPICS (Electronic Product Code Information Service) code pada produk daging halal yang dijual, sehingga memberikan jaminan ketelusuran halal rantai pasok kepada konsumen (Dilla & Fathurohman, 2021). Mekanisme keterlacakan ini dapat diperluas ke QR code atau barcode 2D pada produk yang memungkinkan konsumen untuk memindai menggunakan ponsel dan memverifikasi asal usul serta klaim produk yang tidak dapat diamati secara langsung (Rejeb et al., 2023).

3.4 Fintech Syariah sebagai Teknologi Pembiayaan HVC

Pengembangan teknologi tepat guna untuk mendorong pembiayaan bagi HVC merupakan dimensi penting lainnya. Fintech syariah dapat mendukung pengembangan industri halal dengan kemudahan akses, termasuk bagi UMKM halal. Multipayment fintech dapat menjadi sarana pembayaran bagi bisnis, sementara Sharia fintech Peer to Peer (P2P) Lending akan memberikan akses modal serta fasilitas investasi (Ismawati et al., 2022). Jenis fintech crowdfunding syariah memberikan akses dana bersama untuk membiayai industri halal sehingga para pelaku dapat dibantu dalam meningkatkan bisnis mereka (Ismawati et al., 2022).

Strategi pengembangan fintech dan industri keuangan syariah mencakup: memperkenalkan platform digital kepada UMKM dan memasarkan produk syariah melalui online marketplace; menciptakan ekosistem yang baik untuk memungkinkan fintech, UMKM, dan industri keuangan syariah berkolaborasi; memperkuat identitas lembaga jasa keuangan syariah; serta bekerja sama dengan Asosiasi Keuangan Syariah Indonesia (AFSI) dan asosiasi lainnya (Intan et al., 2023).

4. Pembentukan Sistem Informasi Terintegrasi untuk Traceability Produk Halal

4.1 Urgensi Sistem Informasi Terintegrasi dalam HVC

Pembentukan sistem informasi terintegrasi yang dapat memudahkan keterlacakan produk halal merupakan salah satu luaran kritis dari strategi penguatan digital ekonomi HVC. Konsep halal dan keterlacakan merupakan ide-ide yang erat kaitannya; oleh karena itu, keterlacakan mendorong transparansi dan memastikan bahwa informasi dapat diakses di seluruh rantai pasok (Sorna et al., 2024). Tanpa sistem informasi yang terintegrasi, upaya untuk memastikan integritas halal di sepanjang rantai pasok akan menghadapi hambatan yang signifikan.

Dalam konteks strategi ekonomi syariah Indonesia, salah satu langkah yang direkomendasikan adalah menciptakan dan memperkuat informasi yang terintegrasi ke dalam keterlacakan produk halal (Amrin et al., 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa sistem informasi terintegrasi bukan sekadar alat teknis, melainkan merupakan komponen strategis dalam membangun kepercayaan konsumen dan memastikan kepatuhan halal di seluruh ekosistem HVC.

4.2 Arsitektur Sistem Informasi Terintegrasi Halal

Sistem informasi terintegrasi untuk keterlacakan produk halal perlu dibangun di atas arsitektur yang mampu menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam rantai pasok halal. Platform yang mengelola dan mendistribusikan informasi keamanan pangan serta informasi nutrisi di antara pemangku kepentingan (baik swasta maupun publik)—berdasarkan blockchain, smart contracts, kecerdasan buatan, big data analytics, end-to-end traceability, dan manajemen recall—merupakan contoh arsitektur yang komprehensif (Bux et al., 2022).

Dalam rantai pasok digital, teknologi seperti blockchain dan sistem otomatisasi dapat memungkinkan rantai pasokan untuk mengoptimalkan pengiriman dan pengaturan persediaan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk merespons dengan cepat terhadap permintaan pelanggan dan perubahan pasar. Rantai pasok digital adalah rangkaian proses bisnis rantai pasok yang dikembangkan dan diintegrasikan dengan teknologi informasi dan teknologi digital lainnya, seperti big data analytics, blockchain, dan Internet of Things (IoT), untuk mempercepat, memperbaiki, dan mempermudah aliran informasi, produk, dan layanan dari produsen hingga konsumen akhir.

4.3 Blockchain sebagai Fondasi Sistem Traceability Halal

Blockchain menawarkan solusi yang sangat relevan untuk sistem keterlacakan halal karena sifatnya yang tamper-proof dan transparan. Sistem blockchain yang berbasis permissioned untuk industri halal menggunakan Hyperledger Fabric dan raft consensus telah terbukti efektif dalam menyelesaikan masalah keterlacakan, di mana fitur "tamper-proof" memberikan transparansi kepada pengguna akhir ke dalam halal supply chain. Lebih lanjut, blockchain dapat membantu perusahaan mengidentifikasi keaslian proses sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan dan memastikan keaslian logo halal (Harsanto et al., 2024).

Dalam konteks keuangan Islam, setiap transaksi pembiayaan dapat dicatat pada blockchain ledger untuk tujuan verifikasi dan keamanan, yang juga menciptakan catatan semua transaksi dan meningkatkan kemampuan prediktif terkait pembayaran kembali (Leveraging Islamic Fintech to Improve Financial Inclusion, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi terintegrasi berbasis blockchain tidak hanya bermanfaat untuk keterlacakan produk, tetapi juga untuk transparansi transaksi keuangan dalam ekosistem HVC.

Inisiatif konkret telah muncul dalam konteks ini. KT, sebuah perusahaan telekomunikasi, dan mitra-mitranya sedang bekerja untuk membangun Halal Certification Platform yang akan menerbitkan sertifikat di blockchain sambil memungkinkan pelanggan menggunakan QR code pada produk mereka untuk memverifikasi status halal (Aysan & Bergigui, 2021). OneAgrix, sebuah trading marketplace, menyediakan platform business-to-business (B2B) menggunakan blockchain ledger untuk melacak bahan-bahan halal dan mengautentikasi sertifikat halal (Aysan & Bergigui, 2021).

4.4 Integrasi Sistem Informasi dengan Standar Halal Nasional

Sistem informasi terintegrasi untuk keterlacakan produk halal perlu diintegrasikan dengan standar halal nasional dan internasional. Tantangan infrastruktur dalam pengembangan industri halal di Indonesia mencakup kurangnya kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi antara sektor industri halal yang sejenis, serta kurangnya informasi yang akurat mengenai sertifikasi halal dan basis data perusahaan yang terlibat dalam proses industri halal (Yuli & Wojtyla, 2020). Sistem informasi terintegrasi yang dibangun harus mampu mengatasi tantangan-tantangan ini.

Dalam konteks Malaysia, sistem e-commerce yang direnvisikan harus berfungsi sebagai repositori informasi utama untuk sektor halal food Malaysia, memastikan bahwa semua data dapat diandalkan, diperbarui secara konsisten, dan mudah diakses secara daring (Sorna et al., 2024). Prinsip ini dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia, di mana sistem informasi terintegrasi halal harus menjadi sumber kebenaran tunggal yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dalam ekosistem HVC.

5. Pengembangan Online Marketplace dan Sistem Pembayaran Halal

5.1 Peran Strategis Online Marketplace dalam HVC

Pengembangan online marketplace yang disertai dengan sistem pembayaran yang halal merupakan salah satu quick wins yang direkomendasikan dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 untuk pengembangan ekonomi Islam digital di Indonesia (Rahayu & Ningtyas, 2021). Dalam visi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia, ekonomi digital berperan sebagai enabler dalam industri halal, salah satunya melalui e-commerce (Rahayu & Ningtyas, 2021).

Online marketplace memiliki peran yang sangat strategis dalam ekosistem HVC karena kemampuannya untuk menghubungkan pembeli dan penjual, memfasilitasi berbagai jenis transaksi, dan meningkatkan efisiensi transaksi dengan menawarkan informasi real-time dan berbagai layanan pendukung (Mulyati & Murwadji, 2024). Marketplace juga menawarkan beberapa keunggulan lain, termasuk meminimalkan waktu dan biaya yang terkait dengan pencarian informasi bagi pembeli, memungkinkan peserta pasar untuk berdagang dari berbagai lokasi secara daring, dan memfasilitasi transaksi kapan saja dan dari mana saja (Mulyati & Murwadji, 2024).

5.2 Halal E-Commerce: Konsep dan Implementasi

Halal e-commerce merupakan konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam platform perdagangan elektronik. Halal e-commerce dapat menjadi wadah dalam memfokuskan penjualan produk halal melalui platform digital marketplace yang dapat memudahkan pengguna untuk mencari dan mengidentifikasi produk-produk dengan nomor sertifikasi halal, sistem pembayaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, dan meningkatkan kepercayaan pada masyarakat bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah (Rahayu & Ningtyas, 2021).

Salah satu contoh implementasi halal e-commerce di Indonesia adalah Halalpedia, sebuah perusahaan teknologi dengan visi mendigitalisasi UMKM dan produk buatan lokal yang halal di Indonesia. Halalpedia membantu pejuang UMKM dengan produk lokal mereka melalui marketplace berbasis halal, dan juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk memudahkan dan memberikan kemudahan dalam mendapatkan produk halal (Santoso et al., 2021). Salah satu faktor pendukung Halalpedia menjadi halal e-marketplace adalah berkolaborasi dengan bank-bank syariah di Indonesia, seperti BSI Hasanah card, kartu kredit berbasis syariah tanpa bunga (Santoso et al., 2021).

Strategi pengembangan fintech dan industri keuangan syariah juga mencakup memperkenalkan platform digital kepada UMKM dan memasarkan produk syariah melalui online marketplace (Intan et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan online marketplace halal harus diintegrasikan dengan strategi pengembangan fintech syariah yang lebih luas.

5.3 Sistem Pembayaran Halal: Inovasi dan Tantangan

Sistem pembayaran halal merupakan komponen integral dari online marketplace halal. Produk-produk fintech syariah mencakup Payment Syariah yang terdiri dari transaksi halal dan bank kustodian syariah; Sharia E-Wallet yang terdiri dari Sharia Credit Card dan kartu debit; serta investasi dan pembiayaan syariah yang terdiri dari properti syariah, KBM syariah, dan bisnis UMKM syariah (Ismawati et al., 2022). Integrasi sistem pembayaran halal ke dalam platform marketplace memungkinkan seluruh ekosistem transaksi untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks yang lebih luas, pembayaran elektronik menciptakan jejak digital transaksi yang memungkinkan bank untuk meminjamkan kepada UMKM berdasarkan arus kas di mana laporan keuangan yang diaudit dan agunan tidak tersedia (Lukonga, 2020). Digitalisasi pembayaran di seluruh rantai pasok juga dapat membantu UMKM mengoptimalkan piutang dan membebaskan arus kas untuk modal kerja (Lukonga, 2020). Manfaat-manfaat ini sangat relevan bagi pelaku HVC yang sering menghadapi tantangan akses pembiayaan.

Pengembangan sistem pembayaran digital juga mendapat dukungan dari Bank Indonesia melalui penetapan lima visi sistem pembayaran Indonesia 2025 (Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024). Sistem pembayaran digital diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari pembayar ke penerima dengan memanfaatkan teknologi, di mana uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital (Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024). Integrasi sistem pembayaran digital yang halal ke dalam marketplace HVC akan memperkuat ekosistem transaksi syariah secara keseluruhan.

5.4 Integrasi Fintech Syariah dengan Online Marketplace HVC

Integrasi antara fintech syariah dan online marketplace merupakan kunci keberhasilan ekosistem digital HVC. Urgensi dalam memanfaatkan fintech dan media sosial dalam bisnis untuk mewujudkan Halal Value Chain (HVC) sangat penting karena dapat memberikan nilai ekonomi tambah bagi pelaku bisnis halal, termasuk pesantren di era Society 5.0 (Syamsu et al., 2022). Faktor-faktor pendorong penggunaan fintech dan media sosial dalam bisnis halal mencakup faktor internal berupa kesadaran akan pentingnya kegiatan bisnis yang berkelanjutan, serta faktor eksternal berupa pertumbuhan pasar, perilaku pasar digital, dan perilaku konsumen terhadap produk halal (Syamsu et al., 2022).

Dalam konteks pembiayaan, fintech syariah berbasis crowdfunding dapat menjadi sarana yang efektif bagi UMKM untuk memperoleh modal melalui platform daring (Ummah et al., 2024). Crowdfunding juga menghadirkan peluang bagi investor yang ingin berkontribusi pada pendanaan UMKM dengan cara yang selaras dengan prinsip syariah (Ummah et al., 2024). Integrasi mekanisme pembiayaan ini ke dalam ekosistem marketplace halal akan menciptakan ekosistem keuangan yang komprehensif dan sesuai syariah.

6. Pemetaan Daerah Berpotensi dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Digital

6.1 Pentingnya Infrastruktur Digital sebagai Fondasi HVC

Infrastruktur digital menyediakan jalan bagi masyarakat, bisnis, dan pemerintah untuk terhubung secara daring, dan menghubungkan mereka ke layanan digital lokal dan global, sehingga menghubungkan mereka ke ekonomi digital global (Ghana Digital Economy Diagnostic, 2019). Tanpa infrastruktur digital yang memadai, seluruh strategi pengembangan HVC berbasis digital tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif.

Tantangan infrastruktur merupakan salah satu hambatan utama dalam pengembangan industri halal di Indonesia (Yuli & Wojtyla, 2020). Ketidakmerataan paparan teknologi digital antardaerah, terutama antara perkotaan dan pedesaan, serta kurangnya literasi produk halal dan halal branding, merupakan tantangan yang harus diatasi (Wulandari et al., 2021). Oleh karena itu, pemetaan daerah-daerah yang memiliki potensi dan kekuatan industri halal sebagai prioritas pembangunan infrastruktur digital menjadi sangat penting.

6.2 Pemetaan Potensi Daerah untuk Prioritas Infrastruktur Digital

Pemetaan daerah-daerah berpotensi merupakan langkah awal yang kritis dalam strategi pembangunan infrastruktur digital HVC. Dalam konteks Indonesia, percepatan pembangunan infrastruktur jaringan internet dan konektivitas terutama di daerah-daerah yang berpotensi menghasilkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu program utama dalam penguatan digital ekonomi (Robbani & Mukhlis, 2024).

Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis pemetaan dalam pembangunan infrastruktur digital. Di Vietnam, misalnya, infrastruktur digital yang tidak merata antara kota dan pedesaan berkontribusi pada lemahnya konektivitas infrastruktur informasi secara nasional, dan kota-kota serta daerah tidak siap secara merata untuk digitalisasi (Hampel-Milagrosa, 2022). Kondisi serupa juga terjadi di Georgia, di mana terdapat kesenjangan digital yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta perbedaan sosioekonomi (Georgia's Emerging Ecosystem for Technology Startups, 2023). Pelajaran dari pengalaman-pengalaman ini menegaskan bahwa pemetaan yang cermat dan prioritisasi yang tepat sangat diperlukan.

Dalam konteks Indonesia, program e-Smart IKM memiliki desain infrastruktur digital dengan tulang punggung Palapa Ring, Satelit BRI, dan PLN, yang membutuhkan fasilitas internet dan listrik yang selanjutnya diintegrasikan dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk jaminan produk, keamanan, dan standar (Mychelisda et al., 2023). Pendekatan infrastruktur yang terintegrasi ini dapat dijadikan model untuk pembangunan infrastruktur digital di daerah-daerah berpotensi HVC.

6.3 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Internet di Daerah Berpotensi HVC

Percepatan pembangunan infrastruktur jaringan internet dan konektivitas di daerah-daerah berpotensi HVC memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Infrastruktur digital yang berkualitas tinggi dan berbiaya rendah akan meningkatkan konektivitas internet lokal, dan banyak inovasi startup berbasis internet atau mengandalkan platform digital untuk pemasaran (Bachtiar et al., 2022). Permintaan terhadap produk dan layanan startup hanya dapat meningkat jika pelanggan potensial memiliki akses yang cepat dan terjangkau ke internet (Bachtiar et al., 2022).

Hambatan utama dalam pengembangan e-commerce di berbagai negara berkembang adalah biaya konektivitas yang tinggi, rendahnya adopsi teknologi, dan rendahnya keterampilan digital serta akses ke pembiayaan (Lesotho Digital Economy Diagnostic, 2020). Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur digital, termasuk jaringan telekomunikasi, sistem pembayaran daring yang ramah pengguna, konektivitas internet yang baik, dan jaringan distribusi yang efisien (Aggarwal, 2022).

Dalam konteks UMKM, hambatan infrastruktur dan fasilitas yang tersedia serta kurangnya informasi dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan digital merupakan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, UMKM, dan koperasi (Andjarwati & Wulan, 2021). Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur digital harus disertai dengan program peningkatan kapasitas digital bagi pelaku HVC di daerah-daerah yang diprioritaskan.

6.4 Koordinasi dengan Kementerian Pariwisata untuk Halal Tourism

Koordinasi dengan Kementerian Pariwisata untuk menentukan daerah-daerah pariwisata halal strategis dan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut merupakan dimensi penting dari strategi ini. Halal tourism, sesuai prinsip Islam, dapat menjadi bagian dari Small and Medium-Sized Tourism Enterprises (SMTEs) yang melibatkan penyediaan produk dan layanan halal yang selaras dengan nilai-nilai Islam (Wardhani et al., 2023). SMTEs berkontribusi pada pengembangan destinasi wisata syariah yang selaras dengan prinsip Islam, termasuk akomodasi, makanan, dan kegiatan rekreasi yang mematuhi nilai-nilai agama (Wardhani et al., 2023).

Pengembangan pariwisata halal memerlukan pendekatan multifaset yang mencakup perencanaan yang efektif, transformasi digital, mendorong kolaborasi, dan berinvestasi dalam infrastruktur ramah halal dengan standardisasi dalam sertifikasi halal (Wardhani et al., 2023). Dalam konteks ini, percepatan pembangunan infrastruktur digital di daerah-daerah pariwisata halal strategis akan mendukung transformasi digital SMTEs dan meningkatkan daya saing destinasi wisata halal Indonesia di tingkat global.

Strategi prioritas untuk keberhasilan SMTEs mencakup kemitraan kolaboratif, implementasi budaya reputasi religius, dan promosi pariwisata digital (Wardhani et al., 2023). Ketiga strategi ini memerlukan dukungan infrastruktur digital yang memadai, termasuk konektivitas internet yang andal, platform digital yang terintegrasi, dan sistem pembayaran halal yang mudah diakses oleh wisatawan.

7. Sinergi Antar-Komponen Strategi: Membangun Ekosistem Digital HVC yang Komprehensif

7.1 Keterkaitan Antar-Komponen Strategi

Kelima komponen strategi yang telah dibahas di atas tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan saling mendukung dalam membangun ekosistem digital HVC yang komprehensif. Pemanfaatan dan penguatan platform ekonomi digital dalam hal perdagangan e-commerce, marketplace, dan financial technology diharapkan dapat mendorong dan mempercepat pencapaian strategi lainnya (Robbani & Mukhlis, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa strategi digital ekonomi berfungsi sebagai akselerator bagi seluruh ekosistem HVC.

Dalam konteks yang lebih luas, penguatan ekonomi digital berbasis platform dapat mengembangkan dan memperkuat halal value chain dan UMKM, mencapai skala produksi, distribusi, dan pemasaran serta peringkat dalam pelaporan global (Amrin et al., 2023). Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan sinergi yang kuat antara inkubator startup, pusat pengembangan teknologi, sistem informasi terintegrasi, marketplace halal, dan infrastruktur digital di daerah-daerah berpotensi.

7.2 Peran Pemerintah sebagai Fasilitator Ekosistem Digital HVC

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai fasilitator dalam membangun ekosistem digital HVC. Pemerintah diharapkan memberikan legalitas, regulasi, perizinan, dan sosialisasi terkait crowdfunding untuk mendapatkan legalitas hukum dari negara (Hendratmi et al., 2019). Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas dalam bentuk digitalisasi melalui marketplace khusus bagi UMKM lokal, karena ekonomi digital yang berkembang dengan baik akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendukung aktivitas ekonomi (Adawiyah & Adhitya, 2021).

Dalam konteks pembangunan infrastruktur digital, pemerintah dapat memainkan peran kunci dalam mendukung infrastruktur inovatif yang mendukung integrasi digital berbagai layanan, khususnya untuk pengiriman last mile bagi pedagang kecil. Koordinasi yang lebih baik dari atas ke bawah diperlukan agar pemahaman dan pemanfaatan digital dapat terdistribusi secara merata (Andjarwati & Wulan, 2021).

7.3 Kolaborasi Multi-Pihak dalam Ekosistem Digital HVC

Keberhasilan ekosistem digital HVC memerlukan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas. Model Quadruple Helix yang menekankan kerja sama antara pemerintah lokal sebagai otoritas publik, industri, universitas, dan sistem pendidikan merupakan kerangka yang relevan untuk membangun ekosistem digital HVC (Mahyarni & Okfalisa, 2024). Kerangka ini merangsang dan menyinergikan pekerjaan terintegrasi, inovasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, teknologi, pengetahuan, dan keterampilan dalam menghadapi keunggulan kompetitif era digital dengan memperhatikan nilai-nilai syariah (Mahyarni & Okfalisa, 2024).

Dalam konteks yang lebih spesifik, menciptakan ekosistem yang baik untuk memungkinkan fintech, UMKM, dan industri keuangan syariah berkolaborasi merupakan salah satu strategi kunci dalam pengembangan fintech dan industri keuangan syariah (Intan et al., 2023). Kolaborasi semacam ini akan menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan di mana setiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan keunggulan komparatifnya.

8. Tantangan dan Rekomendasi Implementasi

8.1 Tantangan Utama dalam Implementasi Strategi

Implementasi strategi pembangunan dan inovasi infrastruktur digital untuk HVC menghadapi berbagai tantangan yang perlu diantisipasi.

Pertama, terdapat tantangan terkait kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ketidakmerataan paparan teknologi digital antardaerah, terutama antara perkotaan dan pedesaan, serta kurangnya literasi produk halal dan halal branding, merupakan tantangan yang harus diatasi (Wulandari et al., 2021).

Kedua, terdapat tantangan terkait adopsi teknologi oleh UMKM. Lima permasalahan utama yang dihadapi industri kecil dan menengah (IKM) dalam mengadopsi teknologi maju meliputi: rendahnya pemahaman terhadap teknologi digital; keterbatasan jenis mesin dan peralatan produksi; keterbatasan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi digital; kesulitan dalam aspek pembiayaan; dan rendahnya kualitas jaringan serta kemampuan dalam menggunakan internet (Mychelisda et al., 2023).

Ketiga, terdapat tantangan terkait regulasi dan standarisasi. Tantangan dalam pengembangan industri halal di Indonesia mencakup regulasi, sumber daya manusia, pemerintah, infrastruktur, dan organisasi (Yuli & Wojtyla, 2020). Dalam konteks fintech syariah, beberapa lembaga keuangan Islam belum memanfaatkan kecanggihan teknologi digital untuk memperkuat operasi bisnis (Amrin et al., 2023).

Keempat, terdapat tantangan terkait keamanan dan kepercayaan dalam transaksi digital. Risiko informasi terkait dengan keamanan dan kerahasiaan transaksi, misalnya mengenai pemberian nomor kartu kredit atau informasi pribadi konsumen dalam proses pembelian daring yang dikhawatirkan akan terjadi penipuan (Tabun et al., 2023). Tantangan ini perlu diatasi melalui pengembangan sistem keamanan yang robust dan regulasi yang memadai.

8.2 Rekomendasi Implementasi

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, beberapa rekomendasi implementasi dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, dalam pembentukan inkubator HVC, perlu dikembangkan model inkubator yang mengintegrasikan aspek kepatuhan syariah, akses pembiayaan inovatif (crowdfunding syariah, cash waqf), dan mentoring bisnis yang komprehensif. Inkubator perlu berkolaborasi dengan universitas, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung (Sharif et al., 2022).

Kedua, dalam pembangunan pusat pengembangan teknologi, perlu diprioritaskan pengembangan teknologi blockchain untuk keterlacakan halal, IoT dan RFID untuk pemantauan rantai pasok, serta fintech syariah untuk pembiayaan. Pusat pengembangan teknologi perlu berlokasi di daerah-daerah yang memiliki konsentrasi industri halal yang signifikan (Harsanto et al., 2024).

Ketiga, dalam pembentukan sistem informasi terintegrasi, perlu dikembangkan platform yang mampu menghubungkan seluruh pemangku kepentingan dalam rantai pasok halal, dari produsen hingga konsumen, dengan standar data yang terharmonisasi dan mekanisme verifikasi yang robust (Bux et al., 2022).

Keempat, dalam pengembangan online marketplace dan sistem pembayaran halal, perlu dikembangkan platform yang user-friendly, aman, dan terintegrasi dengan sistem sertifikasi halal nasional. Kolaborasi dengan bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya perlu diperkuat untuk memastikan ketersediaan sistem pembayaran yang sesuai syariah (Rahayu & Ningtyas, 2021).

Kelima, dalam percepatan pembangunan infrastruktur digital, perlu dilakukan pemetaan yang komprehensif terhadap daerah-daerah berpotensi HVC, diikuti dengan prioritisasi investasi infrastruktur berdasarkan potensi dampak ekonomi. Koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Pariwisata, perlu diperkuat untuk memastikan sinergi dalam pembangunan infrastruktur (Robbani & Mukhlis, 2024).

9. Kesimpulan

Strategi pembangunan dan inovasi infrastruktur digital untuk mendukung pengembangan HVC melalui ekonomi digital merupakan strategi yang komprehensif dan multidimensional. Kelima komponen strategi—pembentukan inkubator startup HVC, pembangunan pusat pengembangan teknologi, sistem informasi terintegrasi untuk keterlacakan halal, online marketplace dan sistem pembayaran halal, serta percepatan pembangunan infrastruktur digital di daerah berpotensi—saling terkait dan saling mendukung dalam membangun ekosistem digital HVC yang kuat.

Keberhasilan implementasi strategi ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah sebagai fasilitator, kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan dalam model Quadruple Helix, serta investasi yang signifikan dalam infrastruktur digital dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dengan implementasi yang tepat, strategi ini akan mampu menempatkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, memperkuat HVC secara nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Amrin et al., 2023; Robbani & Mukhlis, 2024; Yuli & Wojtyla, 2020).

Penguatan digital ekonomi berbasis platform yang dapat mengembangkan dan memperkuat halal value chain dan UMKM, mencapai skala produksi, distribusi, dan pemasaran serta peringkat dalam pelaporan global (Amrin et al., 2023), merupakan visi yang dapat diwujudkan melalui implementasi strategi yang konsisten, terkoordinasi, dan berbasis bukti sebagaimana telah diuraikan dalam artikel ini.

Daftar Pustaka

Adawiyah, R., & Adhitya, F. (2021). Restructuring MSMEs Businesses Through the Use of Digital Marketing as a Reflection on the Economic Impact of the Covid-19 Pandemic. Journal of Digital Marketing and Halal Industry, 3(2), 133–148. https://doi.org/10.21580/jdmhi.2021.3.2.8440

Aggarwal, A. (2022). Special Economic Zones for Shared Prosperity. https://doi.org/10.22617/tcs220424-2

Amrin, A., Sujoko, I., Asmawi, A., Suciyani, S., Hamid, A., & Amalia, E. (2023). The Strategy of Sharia Economics in Realizing the Prosperity of the Ummah in Industry 4.0. https://doi.org/10.4108/eai.19-10-2022.2329029

Andjarwati, T., & Wulan, V. R. (2021). Technology Transformation: Promoting Sustainable Indonesia MSMEs and Cooperative by Digitalization. Jejak, 14(2), 364–383. https://doi.org/10.15294/jejak.v14i2.31662

Aysan, A. F., & Bergigui, F. (2021). Sustainability, Trust and Blockchain Applications: Best Practices and Fintech Prospects. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3936398

Bachtiar, P. P., Vandenberg, P., & Sawiji, H. (2022). City-Level Tech Startup Ecosystems and Talent Development in Indonesia. https://doi.org/10.22617/brf220512-2

Bianchini, M. L., & Kwon, I. (2020). Blockchain for SMEs and Entrepreneurs in Italy. https://doi.org/10.1787/f241e9cc-en

Bux, C., Varese, E., Amicarelli, V., & Lombardi, M. (2022). Halal Food Sustainability between Certification and Blockchain: A Review. Sustainability, 14(4), 2152. https://doi.org/10.3390/su14042152

Chairatana, P., Kanjanamekanant, K., & Limwathanagura, S. (2023). Unboxing Thailand's Startup Ecosystem: The Next Chapter Towards Decentralisation of Innovations. Science Technology and Society, 29(1), 34–53. https://doi.org/10.1177/09717218231201932

Dilla, Z. U., & Fathurohman, M. S. (2021). Implementasi halal traceability supply chain dengan model supply chain operation reference (SCOR) industri makanan halal. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(5), 617. https://doi.org/10.20473/vol8iss20215pp617-629

Georgia's Emerging Ecosystem for Technology Startups. (2023). https://doi.org/10.22617/tcs230045-2

Ghana Digital Economy Diagnostic. (2019). https://doi.org/10.1596/34366

Hamid, N., & Khalid, F. (2016). Entrepreneurship and Innovation in the Digital Economy. The Lahore Journal of Economics, 21(Special Edition), 273–312. https://doi.org/10.35536/lje.2016.v21.isp.a12

Hampel-Milagrosa, A. (2022). Viet Nam's Ecosystem for Technology Startups. https://doi.org/10.22617/tcs220294-2

Harsanto, B., Farras, J. I., Firmansyah, E. A., Pradana, M., & Apriliadi, A. (2024). Digital Technology 4.0 on Halal Supply Chain: A Systematic Review. Logistics, 8(1), 21. https://doi.org/10.3390/logistics8010021

Hendratmi, A., Ryandono, M. N. H., & Sukmaningrum, P. S. (2019). Developing Islamic crowdfunding website platform for startup companies in Indonesia. Journal of Islamic Marketing, 11(5), 1041–1053. https://doi.org/10.1108/jima-02-2019-0022

Hokmabadi, H., Rezvani, S. M. H. S., & Matos, C. A. de. (2024). Business Resilience for Small and Medium Enterprises and Startups by Digital Transformation and the Role of Marketing Capabilities—A Systematic Review. Systems, 12(6), 220. https://doi.org/10.3390/systems12060220

Intan, I. N., Devi, S., Febriandhane, R. S., & Juliani, S. U. (2023). Patterns of Islamic fintech implementation: Problems and implications for micro, small and medium enterprises. Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi, 15(1), 83–92. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v15i1.4732

Ismawati, I., Trimulato, T., Muhlis, M., & Musdalifah, M. (2022). The role sharia fintech to support halal industry in Indonesia. Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 7(2), 1. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v7i2.245

Lesotho Digital Economy Diagnostic. (2020). https://doi.org/10.1596/33881

Leveraging Islamic Fintech to Improve Financial Inclusion. (2020). https://doi.org/10.1596/34520

Lukonga, I. (2020). Harnessing Digital Technologies to Promote SMEs in the MENAP Region. IMF Working Paper, 2020(135), 1. https://doi.org/10.5089/9781513550770.001

Mahyarni, M., & Okfalisa, O. (2024). SMEs digitalization readiness: Sharia fintech framework using Quadruple Helix perceives. Serbian Journal of Management, 19(1), 71–97. https://doi.org/10.5937/sjm19-44971

Mardhiyaturrositaningsih, M., Alkhusna, M., Maharani, N. P., Taqi, M. A., Dina, H. R., Irnaeni, I., Pratama, A. R., Shofia, W. N., Fitriani, F., Rahmawati, E., Khusna, M. F., Yuliana, L. H., Ihsan, M., Anggraeni, L. W., & Rahmadina, A. (2024). Membangun Ekonomi Desa: Pengembangan Kompetensi dan Inovasi UMKM. https://doi.org/10.62083/s26c0532

Mhlongo, N. Z., Daraojimba, D. O., Olubusola, O., Ajayi-Nifise, A. O., & Falaiye, T. (2024). Reviewing the impact of digital platforms on entrepreneurship in Africa. International Journal of Science and Research Archive, 11(1), 1364–1375. https://doi.org/10.30574/ijsra.2024.11.1.0228

Mulyati, E., & Murwadji, T. (2024). Enhancing Protection and Capacity for Micro and Small Digital Enterprises (MSES) Through Facilitation of Product Standardization in Indonesia. Journal of Law and Sustainable Development, 12(1), e2534. https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2534

Mychelisda, E., Soekarni, M., Nugroho, A. E., Rifai, B., Buhaerah, P., Pranata, N., Zulhamdani, M., Novandra, R., & Yuliana, R. R. R. R. D. (2023). Strategi Pengembangan Daya Saing Ekonomi Digital: Penguatan Inovasi Industri Manufaktur Berbasis Teknologi Digital. https://doi.org/10.55981/brin.576

Nurjanah, S., & Hasanah, U. (2021). Cash waqf as source of funding for financial technology startups. International Journal of Islamic Economics, 3(1), 47. https://doi.org/10.32332/ijie.v3i1.3467

Rahayu, R. D., & Ningtyas, R. D. (2021). Halal e-commerce in the muslim fashion sector as an effort to encourage the development of halal industry in Indonesia. Journal of Halal Product and Research, 4(2), 71. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.71-77

Rahmayati, R. (2021). Strengthening Islamic banking services in Indonesia through blockchain technology: The ANP-STEP approach. At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, 7(2), 259–272. https://doi.org/10.24952/tijaroh.v7i2.4368

Rejeb, A., Rejeb, K., Simske, S., & Keogh, J. G. (2023). Exploring Blockchain Research in Supply Chain Management: A Latent Dirichlet Allocation-Driven Systematic Review. Information, 14(10), 557. https://doi.org/10.3390/info14100557

Robbani, T. M. F., & Mukhlis, M. M. (2024). Development of Islamic Economy and Finance in Indonesia through KNEKS Structure in 2019-2024. Jurnal Ar Ro Is Mandalika (Armada), 4(1), 35–45. https://doi.org/10.59613/armada.v4i1.2818

Santoso, S., Ubaidillah, R., Aprilia, P., Haloho, Y. O., Kahfi, K., Ayati, A., & Widyaningsih, W. (2021). Analysis of Marketing Value Chain Development of Halal Food Products (Case Study of Kato Dehydrated Food Startup). Journal of Islamic Economics and Social Science (JIESS), 2(1), 36. https://doi.org/10.22441/jiess.2021.v2i1.004

Sharif, R. A., Pokharel, S., Ayari, M. A., Essam, M., & Aqeel, S. (2022). Enabling Open Innovation in Digital Startups through the Incubation Program—A Case of Qatar. Sustainability, 14(11), 6557. https://doi.org/10.3390/su14116557

Sorna, U. S., Firdaus, R. B. R., & Sarjiyanto, S. (2024). Challenges and ways forward for the Malaysian SMEs in the Halal food industry: A systematic review. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 18, 223–238. https://doi.org/10.5219/1937

Syamsu, N., Sofyan, S., Aisya, S., & MD, M. (2022). Integration of using fintech and social media for the business sustainability in pesantren. Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies, 6(2), 167. https://doi.org/10.30983/es.v6i2.6024

Tabun, M. A., Sushardi, Hariyani, D. S., Anwar, A., Karollah, B., Sulistyowati, M., Mariana, M., Indriani, R., Moonti, A., Nursansiwi, D. A., & Sijabat, F. N. (2023). Manajemen Risiko Bisnis Era Digital. https://doi.org/10.31237/osf.io/bhmk3

Ummah, H. R., Sonjaya, A., & Jamaludin, J. (2024). Sharia fintech: Crowdfunding as MSMEs financing. Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, 11(1), 115–136. https://doi.org/10.15575/am.v11i1.28808

Wardhani, W. N. R., Purnomo, P., & Pratiwi, R. (2023). Collaborative Partnerships, Religious Reputation Culture, and Digital Tourism Promotion in Support of Halal Tourism Villages. Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 16(2), 265. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v16i2.24039

Wulandari, T. R., Saktiawan, B., & Ahmad, D. P. (2021). Can Islamic crowdfunding support Indonesian Islamic Economic Masterplan? Sebelas Maret Business Review, 6(1), 47. https://doi.org/10.20961/smbr.v6i1.55839

Yuli, S. B. C., & Wojtyla, E. (2020). Challenges and strategies in developing human resources for the halal industry: Evidence from Indonesia. Journal of Innovation in Business and Economics, 4(02), 77–86. https://doi.org/10.22219/jibe.v4i02.8270