00419 - Strategi Pembentukan SDM yang Melek Ekonomi Islam Digital: Analisis Komprehensif

Abstrak

Artikel ini menganalisis strategi pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang melek ekonomi Islam digital di Indonesia secara komprehensif. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah yang hanya mencapai 8,93 persen dari rata-rata nasional menjadi tantangan fundamental yang harus diatasi. Analisis dilakukan terhadap enam dimensi strategis, yaitu: (1) peningkatan literasi digital dan halal value chain, (2) penyediaan konten dan layanan kreatif, (3) identifikasi dan evaluasi kesiapan SDM digital, (4) penyediaan program spesialisasi ekonomi Islam digital dalam kurikulum, (5) program up-skilling dan re-skilling digital dan syariah, serta (6) penciptaan ekosistem ekonomi digital yang adil dan kompetitif. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif berbasis kajian literatur dari berbagai sumber akademis. Hasil analisis menunjukkan bahwa keenam dimensi tersebut saling terkait dan saling mendukung dalam menciptakan ekosistem ekonomi Islam digital yang komprehensif. Keberhasilan strategi ini memerlukan sinergi kuat antara literasi, teknologi, dan regulasi, serta kolaborasi aktif antara pemerintah, lembaga keuangan Islam, institusi pendidikan, dan masyarakat. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam ekonomi Islam digital global apabila strategi ini diimplementasikan secara terpadu dan berkesinambungan.

Kata Kunci: SDM digital, literasi ekonomi Islam, halal value chain, ekonomi digital syariah, up-skilling

Abstract

This article comprehensively analyzes the strategy for developing human resources (HR) literate in the digital Islamic economy in Indonesia. The low level of Islamic financial literacy, which only reaches 8.93 percent of the national average, is a fundamental challenge that must be addressed. The analysis covers six strategic dimensions: (1) improvement of digital literacy and halal value chain, (2) provision of creative content and services, (3) identification and evaluation of digital HR readiness, (4) provision of digital Islamic economy specialization programs in the curriculum, (5) digital and sharia up-skilling and re-skilling programs, and (6) creation of a fair and competitive digital economic ecosystem. The method used is qualitative analysis based on literature review from various academic sources. The results show that the six dimensions are interrelated and mutually supportive in creating a comprehensive digital Islamic economic ecosystem. The success of this strategy requires strong synergy between literacy, technology, and regulation, as well as active collaboration between the government, Islamic financial institutions, educational institutions, and the community. Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, has great potential to become a leader in the global digital Islamic economy if this strategy is implemented in an integrated and sustainable manner.

Keywords: digital HR, Islamic economic literacy, halal value chain, sharia digital economy, up-skilling

1. Pendahuluan: Urgensi Literasi Ekonomi Islam Digital

Perkembangan ekonomi Islam digital di Indonesia menghadapi tantangan fundamental yang berkaitan dengan rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Berdasarkan data yang dikutip dalam berbagai kajian, tingkat literasi keuangan Islam di Indonesia hanya mencapai 8,93 persen dari rata-rata nasional, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami karakteristik produk dan layanan lembaga keuangan formal berbasis syariah (Hidayat et al., 2024). Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa tingkat pengetahuan keuangan publik Indonesia secara umum mencapai 29,66 persen, sementara tingkat pengetahuan keuangan Islam hanya sebesar 8,11 persen (Faizah et al., 2024), menunjukkan kesenjangan yang sangat signifikan antara literasi keuangan konvensional dan syariah.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan ekonomi Islam, khususnya di sektor keuangan Islam dan industri halal (Tukiran et al., 2024). Namun, potensi besar ini belum termanfaatkan secara optimal. Sebagaimana dicatat dalam berbagai laporan, Indonesia gagal mendominasi pasar Islam-nya sendiri meskipun menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (Hidayat et al., 2023, 2024). Kondisi ini disebabkan oleh berbagai hambatan internal, termasuk lemahnya kesadaran publik terhadap persaingan, kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia tentang standardisasi halal, dan pemahaman hukum yang tidak memadai (Hidayat et al., 2023).

Dalam konteks ini, strategi pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang melek ekonomi Islam digital menjadi sangat krusial. Strategi ini mencakup enam dimensi utama: (1) peningkatan literasi digital dan halal value chain, (2) penyediaan konten dan layanan kreatif, (3) identifikasi dan evaluasi kesiapan SDM digital, (4) penyediaan program spesialisasi ekonomi Islam digital dalam kurikulum, (5) program up-skilling dan re-skilling digital dan syariah, serta (6) penciptaan ekosistem ekonomi digital yang adil dan kompetitif. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam keenam dimensi tersebut berdasarkan bukti-bukti empiris dan konseptual dari berbagai kajian akademis.

2. Peningkatan Literasi Digital dan Halal Value Chain melalui Event di Daerah Prioritas

2.1 Pemetaan Daerah Potensial sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Islam Digital

Langkah pertama dalam strategi peningkatan literasi adalah pemetaan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk pengembangan ekonomi Islam digital. Pemetaan ini penting karena terdapat ketimpangan paparan teknologi digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta kurangnya literasi produk halal dan halal branding di berbagai wilayah (Robbani & Mukhlis, 2024; Wulandari et al., 2021). Ketimpangan ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan ekonomi digital Islam di Indonesia.

Dalam konteks halal value chain, Bank Indonesia memproyeksikan bahwa sektor-sektor halal value chain domestik yang mencakup pertanian, makanan dan minuman halal, fashion Muslim, dan pariwisata ramah Muslim akan tumbuh sebesar empat koma lima hingga lima koma tiga persen pada tahun 2023, berkontribusi lebih dari dua puluh lima persen terhadap perekonomian nasional (Hidayat et al., 2024). Potensi pertumbuhan ini tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pemetaan daerah potensial menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi pusat-pusat pengembangan yang strategis.

Penguatan halal value chain mencakup industri makanan dan minuman halal, industri pariwisata halal, industri fashion Muslim, industri media dan rekreasi halal, industri farmasi dan kosmetik halal, serta industri energi terbarukan (Wulandari et al., 2021). Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif yang berbeda dalam sektor-sektor ini, sehingga pemetaan yang komprehensif akan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif.

2.2 Penyelenggaraan Event Promosi Ekonomi Islam Digital

Penyelenggaraan event-event yang dikhususkan untuk promosi ekonomi Islam digital melalui pameran, kompetisi, dan forum di daerah-daerah potensial merupakan strategi yang telah terbukti efektif. Untuk mengembangkan industri halal melalui berbagai platform, pelaku bisnis perlu memiliki literasi digital, khususnya untuk mengakses berbagai instrumen pembiayaan dan memperluas pasar (Wulandari et al., 2021). Event-event seperti pameran, kompetisi, dan forum menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan literasi digital dan halal value chain bagi pelaku ekonomi Islam digital.

Contoh konkret dari pendekatan ini dapat dilihat dari penyelenggaraan Forum Ekonomi Syariah (FESyar) yang dirancang untuk tetap menarik dan mampu berkontribusi pada berbagai upaya pengembangan keuangan dan ekonomi pesantren, secara signifikan memperkuat pendidikan dan literasi (Fatmawati & Mulazid, 2021). FESyar menyelenggarakan berbagai webinar yang mengangkat topik-topik terkini, seperti pengelolaan ekonomi daerah berbasis ekonomi syariah (Fatmawati & Mulazid, 2021). Selain itu, event-event seperti Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang diselenggarakan setiap tahun sejak 2014 oleh Bank Indonesia, Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) yang diorganisir oleh OJK, dan Annual Islamic Finance Conference (AIFC) oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan beberapa upaya terbesar untuk memperluas target pendidikan dan literasi kepada publik (Beik & Arsyianti, 2020).

Dalam konteks halal tourism, literasi halal tourism sangat penting untuk meningkatkan pemahaman publik tentang konsep halal tourism sebagai konsep universal yang dapat diterima oleh semua agama, masyarakat, budaya, dan pemerintah (Rachman et al., 2022). Strategi sosialisasi literasi halal tourism dapat dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai event, pendidikan berbasis digital, pendidikan berbasis komunitas keagamaan, pelaksanaan bimbingan teknis bagi pelaku pariwisata, dan pembentukan aliansi strategis dengan semua pihak terkait (Rachman et al., 2022).

Pendekatan triple helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan praktisi industri halal dalam event-event komunitas untuk meningkatkan kesadaran publik tentang produk dan gaya hidup halal terbukti efektif (Mardhiyah et al., 2023). Pemerintah diharapkan memberikan dukungan optimal melalui undang-undang, regulasi, pengembangan infrastruktur, dan metode lainnya, sementara akademisi bertanggung jawab untuk melakukan penelitian ilmiah di industri halal dan mendiseminasikan temuan mereka kepada masyarakat umum (Mardhiyah et al., 2023).

3. Penyediaan Konten dan Layanan Kreatif untuk Mendorong Ekonomi Digital

3.1 Starter Pack Bisnis Digital dan Kemudahan Akses Ekosistem Digital

Penyediaan konten dan layanan kreatif yang dapat menciptakan dan mendorong ekonomi digital merupakan komponen penting dalam strategi pembentukan SDM yang melek ekonomi Islam digital. Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah melalui kerja sama antara Internet Service Provider (ISP) dengan pihak ketiga untuk menawarkan starter pack bisnis digital, termasuk langganan layanan cloud computing seperti Google Cloud dan Amazon Web Service (AWS).

Dalam era digital, konektivitas berkecepatan tinggi merupakan fondasi dasar ekonomi digital, di mana manfaat besar dari perkembangan teknologi selama tiga puluh tahun terakhir telah memungkinkan masyarakat Indonesia untuk menjadi bagian dari ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, mengakses layanan pemerintah, e-commerce, pendidikan, dan informasi, serta berkomunikasi (Aisyah, 2024). Kemudahan akses terhadap infrastruktur digital ini menjadi prasyarat bagi pelaku bisnis untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital.

Digitalisasi UMKM halal dengan memanfaatkan teknologi digital memiliki implikasi yang drastis bagi kesejahteraan dan kemakmuran perekonomian nasional (Saputra & Sugiarti, 2024). Ketika UMKM halal mampu memanfaatkan digitalisasi, mereka akan berkembang jauh dan meningkatkan daya saing termasuk penjualan, karena melalui digitalisasi, UMKM halal dapat meningkatkan jangkauan dan target pemasaran mereka (Asiyah et al., 2023).

3.2 Platform Digital untuk Program Kesadaran Ekonomi Digital

Pemerintah daerah dan kota dapat memanfaatkan platform digital untuk membuat program-program kesadaran ekonomi digital secara online atau melalui aplikasi. Digitalisasi kegiatan ekonomi Islam disebutkan dalam Masterplan Ekonomi Syariah sebagai bagian dari dukungan ekosistem industri halal melalui platform digital, yang akan meningkatkan penjualan dan meningkatkan efisiensi produksi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan (Ichsan & Mahmudi, 2022).

Penggunaan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah dan membahas kemajuan ekonomi global, literasi, dan sumber daya manusia telah terbukti efektif (Solehudin et al., 2024). Instagram, misalnya, secara aktif mendukung regulasi ekonomi syariah dalam rangka meningkatkan ekonomi Islam di Indonesia (Solehudin et al., 2024). Pendekatan ini menunjukkan bahwa platform digital dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan literasi ekonomi Islam digital di kalangan masyarakat luas.

Dalam konteks yang lebih luas, transformasi dan digitalisasi keuangan Islam memfasilitasi aliran transaksi perdagangan dalam dunia bisnis, dengan jangkauan melampaui batas-batas yurisdiksi (Hidayat et al., 2024). Melalui penggunaan teknologi, transaksi dapat dilakukan dalam ruang dan waktu yang bebas sehingga digitalisasi pembayaran dapat meningkatkan perekonomian global (Hidayat et al., 2024).

3.3 Aplikasi Digital untuk Verifikasi Sertifikat Halal

Peluncuran aplikasi digital untuk membantu masyarakat memverifikasi sertifikat halal dan lokasi restoran, hotel, dan outlet halal lainnya merupakan langkah strategis yang penting. Ketersediaan beberapa alat atau aplikasi deteksi makanan halal, termasuk yang berbasis lokasi dan bahan-bahan, menghilangkan kesulitan dalam menemukan makanan halal atau meragukan statusnya (Muin & Tahir, 2023). Inovasi teknologi ini sangat relevan dalam konteks meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap produk dan layanan halal.

Dalam konteks pariwisata halal, penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, yang menempati peringkat kedua dalam Global Muslim Travel Index pada tahun 2022, tidak memiliki literasi digital yang memadai untuk memfasilitasi wisatawan Muslim, terutama dari luar negeri (Parahiyanti, 2023). Tidak adanya situs web resmi tentang pariwisata halal di Indonesia menjadi hambatan signifikan bagi pengembangan pariwisata halal (Parahiyanti, 2023). Aplikasi digital yang terintegrasi untuk verifikasi halal dapat menjadi solusi atas permasalahan ini.

Digitalisasi asuransi syariah atau ekonomi syariah secara umum akan membantu pengembangan halal value chain karena memfasilitasi akses ke beberapa lembaga yang saling terkait. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi digital yang terintegrasi tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, tetapi juga bagi seluruh ekosistem halal value chain.

3.4 Kompetisi Kreatif untuk Sosialisasi Platform Digital

Pengadaan kompetisi fotografi dan pembuatan video untuk mensosialisasikan platform digital yang telah diluncurkan merupakan pendekatan inovatif yang dapat menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda. Pendekatan ini sejalan dengan strategi pemasaran digital yang efektif dalam konteks ekonomi Islam, di mana konten kreatif dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk dan layanan halal.

4. Identifikasi dan Evaluasi Kesiapan SDM Digital: Menuju Indeks Literasi Digital Nasional

4.1 Survei Nasional Persiapan Tenaga Kerja Digital

Identifikasi dan evaluasi kesiapan SDM digital saat ini serta prediksi kebutuhan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi kompetisi ekonomi digital yang akan datang memerlukan survei nasional yang komprehensif. Survei nasional tentang literasi keuangan Indonesia yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 untuk mempercepat tingkat literasi keuangan dalam masyarakat Indonesia dan mendorong masyarakat Indonesia untuk menggunakan produk dan layanan keuangan merupakan contoh pendekatan yang dapat diadaptasi untuk konteks ekonomi Islam digital (Ali et al., 2020).

Berdasarkan survei tersebut, pada tahun 2016 nilai rata-rata indeks inklusi keuangan Islam di Indonesia adalah 11,1 persen, sementara indeks literasi keuangan Islam mencatat rata-rata 8,1 persen (Ali et al., 2020). Nilai rata-rata indeks literasi keuangan Islam, sebesar 8,1 persen, jauh di bawah nilai konvensional yang mencatat 29,5 persen (Ali et al., 2020). Data ini menunjukkan perlunya survei yang lebih komprehensif dan terukur untuk mengidentifikasi kesenjangan literasi dan merumuskan strategi yang tepat.

Dalam konteks yang lebih luas, terdapat 14 variabel masalah literasi keuangan Islam UMKM di Indonesia yang telah diidentifikasi melalui penelitian dengan metode Delphi, dan semua variabel telah disepakati oleh para ahli ekonomi (Tubastuvi & Rusydiana, 2024). Tiga prioritas utama literasi keuangan Islam UMKM di Indonesia adalah meningkatkan keterlibatan UMKM sebagai agen literasi keuangan syariah, memperluas akses UMKM ke sektor Lembaga Keuangan Islam (LKI), dan mendorong LKI untuk mengembangkan produk yang sederhana dan terjangkau (Tubastuvi & Rusydiana, 2024).

4.2 Pengembangan Indeks Literasi Digital Nasional yang Terukur

Pengembangan indeks literasi digital nasional yang terukur merupakan output penting dari strategi ini. Modal manusia, yang mencakup pengetahuan, kemampuan, pengalaman, jaringan, dan keterampilan, sangat penting dalam mendukung pengembangan industri halal di Indonesia (Mutmainah et al., 2022). Indeks literasi digital yang komprehensif harus mencakup dimensi-dimensi seperti pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan perilaku dalam konteks ekonomi digital Islam.

Penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan merupakan salah satu modal manusia yang dapat meningkatkan perilaku keuangan yang diinginkan dari individu, seperti perencanaan keuangan, tabungan, keputusan menabung untuk pensiun, perilaku investasi, dan pengambilan keputusan keuangan (Tubastuvi & Rusydiana, 2024). Dalam konteks ekonomi Islam digital, indeks literasi yang terukur akan memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi lebih lanjut.

Hubungan antara modal manusia dan literasi digital juga sangat relevan dalam konteks ini. Program literasi digital yang berfungsi dengan baik menciptakan generasi nasional yang hebat, dan pendidikan literasi digital memiliki peran penting dalam melindungi generasi bangsa dari efek negatif dunia digital (Halim et al., n.d.). Oleh karena itu, pengembangan indeks literasi digital nasional harus mempertimbangkan dimensi perlindungan dan pemberdayaan secara bersamaan.

5. Program Spesialisasi Ekonomi Islam Digital dalam Kurikulum Pendidikan

5.1 Penyelarasan Kurikulum dengan Perkembangan Teknologi Digital dan Kepatuhan Syariah

Penyediaan program spesialisasi ekonomi Islam digital pada kurikulum yang ada merangkumi tiga area utama: kewirausahaan, TIK untuk industri 4.0, dan keuangan serta produk syariah. Penyelarasan kurikulum yang sudah ada dengan perkembangan teknologi digital dan kepatuhan syariah merupakan langkah yang sangat diperlukan untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Dalam era Revolusi Industri 4.0, sangat penting untuk membahas tidak hanya situasi ekonomi saat ini dalam skala global, tetapi juga peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan literasi (Solehudin et al., 2024). Kesulitan yang muncul di abad ke-21 memerlukan implementasi berbagai langkah, yang terpenting adalah pengembangan sumber daya manusia yang menguasai bidang keuangan Islam (Solehudin et al., 2024). Hal ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi syariah di Indonesia.

Digitalisasi keuangan syariah sangat penting dalam era ekonomi digital sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam sistem keuangan syariah, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, di mana teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi sarana utama pengembangan ekonomi syariah (Saputra & Sugiarti, 2024). Kurikulum yang mengintegrasikan aspek-aspek ini akan menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi secara efektif dalam ekosistem ekonomi Islam digital.

Saat ini, banyak negara seperti China, India, dan Selandia Baru telah memasukkan pelajaran literasi keuangan dalam kurikulum pendidikan mereka, dan berbagai negara ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat dan literasi keuangan yang tinggi (Saputra & Sugiarti, 2024). Literasi yang tinggi memiliki dampak positif pada perekonomian bangsa (Saputra & Sugiarti, 2024). Dengan pertumbuhan keuangan Islam yang pesat, institusi akademis diminta untuk berkontribusi secara aktif pada pertumbuhan ini (Saputra & Sugiarti, 2024).

5.2 Program Studi Lintas Disiplin untuk Ekonomi Islam Digital

Penawaran program studi spesifik lintas disiplin ilmu untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi digital dan kepatuhan syariah merupakan inovasi penting dalam pendidikan tinggi. Lebih banyak lulusan di bidang keuangan Islam dan bidang terkait halal harus dikembangkan untuk melatih orang-orang yang berkualitas terutama dalam penelitian, pengembangan, inovasi, dan komersialisasi makanan halal, farmasi, dan produk konsumen, serta layanan yang sesuai syariah seperti pariwisata dan perhotelan serta perusahaan perbankan dan keuangan Islam (Nawai, 2021).

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan SDM halal di Indonesia mencakup regulasi, sumber daya manusia, pemerintah, infrastruktur, dan organisasi (Yuli & Wojtyla, 2020). Strategi pengembangan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan SDM mencakup Transformasi Sumber Daya Manusia melalui transformasi orang, transformasi budaya, transformasi organisasi, dan Digitalisasi Sumber Daya Manusia (Yuli & Wojtyla, 2020). Program studi lintas disiplin yang mengintegrasikan aspek-aspek ini akan menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan industri halal digital.

Dalam konteks yang lebih spesifik, program studi yang menggabungkan kewirausahaan Islam, TIK untuk industri 4.0, dan keuangan syariah akan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi komprehensif. Sistem pendidikan saat ini telah menginternalisasi kewirausahaan, dengan etika Islam dan nilai-nilai Islam sebagai elemen penting (Sukmana et al., 2026). Integrasi lembaga pendidikan dalam meningkatkan kewirausahaan Islam mahasiswa terlihat melalui berbagai kegiatan pendidikan kewirausahaan di pesantren (Sukmana et al., 2026).

Perguruan tinggi dengan laboratorium, peneliti, dan keahlian dapat menjadi pelopor dalam inovasi produk halal dan penelitian, terutama ketika mendukung pembentukan inkubasi bisnis produk halal untuk UMKM (Mardhiyah et al., 2023). Oleh karena itu, diharapkan bahwa akademisi akan bekerja sama dengan peserta industri untuk mengintegrasikan aliran bisnis halal (Mardhiyah et al., 2023).

6. Program Up-Skilling dan Re-Skilling Digital dan Syariah untuk Tenaga Kerja

6.1 Pembelajaran Online melalui Learning Management System (LMS)

Program up-skilling dan re-skilling digital dan syariah untuk tenaga kerja yang ada saat ini melalui pembelajaran online maupun hands-on merupakan komponen krusial dalam strategi pembentukan SDM yang melek ekonomi Islam digital. Perguruan tinggi dapat menawarkan mata kuliah ekonomi digital dan kepatuhan syariah secara gratis melalui platform learning management system (LMS) yang dapat diakses oleh publik, dengan biaya yang dikenakan hanya untuk partisipan yang ingin mengambil sertifikasi.

Teknologi informasi mendukung proses pembelajaran dan merupakan solusi ketika berhadapan dengan digital natives (Sholihin et al., 2024). Salah satu teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran literasi keuangan syariah secara efisien dan efektif adalah virtual reality (VR) (Sholihin et al., 2024). Inovasi dalam metode pembelajaran ini menunjukkan bahwa platform LMS yang canggih dapat meningkatkan efektivitas program up-skilling dan re-skilling.

Dalam konteks yang lebih luas, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan Islam dan implementasi fintech syariah harus bergerak cepat untuk menghadapi persaingan pasar keuangan (Basrowi et al., 2020). Integrasi literasi keuangan dan teknologi keuangan ke dalam program pelatihan untuk membantu UMKM mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan memanfaatkan alat digital untuk manajemen keuangan merupakan pendekatan yang sangat relevan (Tubastuvi & Rusydiana, 2024).

Studi ini memberikan panduan dan berbagai ide praktis yang dapat digunakan oleh para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menawarkan kegiatan pendidikan keuangan Islam berbasis komunitas yang bertujuan mendukung pertumbuhan organik keuangan Islam di masa depan (Dewi & Ferdian, 2021). Pendekatan berbasis komunitas ini dapat diintegrasikan ke dalam program LMS untuk menjangkau lebih banyak peserta.

6.2 Program Staff Mobility untuk Pengembangan Kompetensi

Program staff mobility dengan mengirimkan pegawai untuk belajar dan menimba pengalaman ke negara yang mempunyai ekosistem ekonomi digital yang relatif stabil merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kompetensi SDM. Negara-negara seperti Malaysia, UAE, dan Bahrain telah diidentifikasi sebagai pemimpin dalam ekosistem ekonomi Islam global (Кадерова, 2019), sehingga program pertukaran dengan negara-negara ini akan memberikan manfaat yang signifikan.

Dalam konteks pengembangan pariwisata halal di Sumatera Barat, misalnya, sumber daya manusia di pariwisata halal yang dibutuhkan saat ini adalah sumber daya yang mencerminkan moralitas dan keilmuan Islam yang dilengkapi dengan pengetahuan produk tentang Pariwisata Islam (Rizqi et al., 2023). Selain kuliah, workshop, pelatihan, dan sertifikasi pekerja pariwisata halal diperlukan di Indonesia (Rizqi et al., 2023). Program staff mobility dapat melengkapi pendekatan ini dengan memberikan pengalaman langsung di ekosistem yang lebih maju.

Pelatihan dan pendidikan akan meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran publik tentang produk keuangan (Ali et al., 2020). Studi menunjukkan bahwa kurangnya modal manusia dan tingginya buta huruf keuangan mencegah banyak orang mengakses layanan keuangan (Ali et al., 2020). Oleh karena itu, program staff mobility yang komprehensif akan berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan.

7. Penciptaan Ekosistem Ekonomi Digital yang Adil dan Kompetitif

7.1 Regulasi yang Seimbang untuk Pelaku Ekonomi Konvensional dan Syariah

Penciptaan ekosistem ekonomi digital yang adil dan kompetitif antara pelaku bisnis konvensional dan syariah memerlukan regulasi dan peraturan yang seimbang, terutama yang berkaitan dengan rantai pasokan ekonomi digital. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia mencakup aturan hukum yang belum kompleks, sumber daya manusia ekonomi Islam yang belum optimal, proses transaksi yang rentan terhadap praktik non-syariah, kurangnya karya ilmiah terkait, dukungan pemerintah, dan rendahnya pendidikan ekonomi Islam atau literasi ekonomi syariah masyarakat (Hayati et al., 2023).

Sistem inovasi quadruple helix yang melibatkan pemerintah atau otoritas publik, industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat sebagai pengguna mampu menjamin pengembangan UMKM dengan cara mencapai tingkat daya saing yang tinggi, efisiensi, dan efektivitas produk dan layanan yang dihasilkan (Hidayat et al., 2023, 2024). Pendekatan ini memastikan bahwa regulasi yang dikembangkan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan.

Perbedaan perlakuan antara pelaku ekonomi konvensional dan syariah dapat menghambat pertumbuhan lembaga keuangan Islam karena membuat layanan keuangan Islam lebih mahal daripada bank konvensional (Widuhung & Machmud, 2022). Oleh karena itu, regulasi yang seimbang sangat diperlukan untuk menciptakan lapangan bermain yang setara (level playing field) bagi semua pelaku ekonomi.

Dalam konteks halal value chain, diperlukan kerangka hukum yang konstruktif antara pembiayaan industri halal dan lembaga keuangan Islam (Amrin et al., 2023). Penguatan dan perluasan jaringan halal hingga terbentuknya halal di setiap daerah di seluruh Indonesia dari hulu ke hilir dan halal value chain merupakan salah satu strategi utama yang harus dilaksanakan (Amrin et al., 2023).

7.2 Platform Gig Economy untuk Pelaku Industri Halal

Pembangunan platform gig economy untuk pelaku-pelaku industri halal merupakan inovasi yang dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif dan kompetitif. Penguatan pemain industri halal dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan layanan digital baik dalam pembiayaan, pemasaran, maupun kapasitas produksi melalui penyediaan halal marketplace, pembentukan inkubator startup, dan sistem informasi terintegrasi untuk keterlacakan produk halal merupakan langkah-langkah strategis yang saling melengkapi (Trimulato & Syarifuddin, 2023).

Dalam era ekonomi digital, platform gig economy dapat memberikan akses yang lebih luas bagi pelaku industri halal, terutama UMKM, untuk berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi digital. Upaya pemberdayaan UMKM halal dengan memanfaatkan teknologi digital yang berpotensi kemudian dapat memiliki implikasi yang drastis bagi kesejahteraan dan kemakmuran perekonomian nasional (Saputra & Sugiarti, 2024).

Fintech syariah dapat bersinergi di berbagai titik dalam ekosistem ekonomi dan keuangan Islam, mulai dari keuangan komersial hingga non-komersial, mencakup sektor industri keuangan Islam seperti perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank, sektor keuangan sosial Islam, keuangan mikro Islam, dan sektor industri halal (I. S. Dewi & Adinugraha, 2023). Platform gig economy yang terintegrasi dengan ekosistem fintech syariah akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi pelaku industri halal.

8. Integrasi Strategi: Menuju Ekosistem Ekonomi Islam Digital yang Komprehensif

8.1 Sinergi antara Literasi, Teknologi, dan Regulasi

Keberhasilan strategi pembentukan SDM yang melek ekonomi Islam digital memerlukan sinergi yang kuat antara literasi, teknologi, dan regulasi. Inovasi keuangan Islam dan literasi saling terkait dan saling melengkapi dalam mengkonseptualisasikan inovasi dan literasi keuangan Islam (Supriadi et al., 2023). Inovasi dapat memperkuat literasi keuangan Islam dengan mengembangkan produk dan layanan keuangan berbasis syariah, sementara literasi keuangan Islam mendorong inovasi dalam mengembangkan ekonomi Islam yang berkelanjutan (Supriadi et al., 2023).

Hubungan erat antara inovasi dan literasi keuangan Islam sangat penting untuk mencapai keberlanjutan ekonomi Islam dengan meningkatkan daya saing produk keuangan Islam dan memastikan pemahaman nilai-nilai Islam dalam inovasi (Supriadi et al., 2023). Saling penguatan antara inovasi dan literasi keuangan Islam ini menciptakan ekonomi Islam yang adil, inovatif, dan berkelanjutan (Supriadi et al., 2023).

Dalam konteks yang lebih luas, strategi yang harus dilaksanakan mencakup upaya meningkatkan literasi publik, memperkuat database tentang literasi, pendidikan, penelitian, dan pengembangan ekonomi syariah, meningkatkan partisipasi pelaku ekonomi syariah secara efektif dalam kegiatan literasi, pendidikan, dan penelitian dan pengembangan, serta memperkuat dan meningkatkan SDM dan penelitian dan pengembangan baik secara kualitas maupun kuantitas di lembaga pendidikan dan lembaga sosial keagamaan (Amrin et al., 2023).

8.2 Peran Teknologi Fintech dalam Mendukung Literasi Ekonomi Islam Digital

Teknologi fintech memainkan peran penting dalam mendukung literasi ekonomi Islam digital. Fintech tidak hanya bertindak sebagai sarana untuk menyediakan akses keuangan, tetapi juga sebagai agen pendidikan yang memiliki dampak positif dengan meningkatkan literasi keuangan Islam di kalangan masyarakat (Atikah et al., 2023). Dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih melek keuangan dan bijaksana, fintech telah mengintegrasikan pendidikan keuangan syariah dalam berbagai aplikasi dan platformnya (Atikah et al., 2023).

Integrasi pendidikan keuangan syariah ini memungkinkan pengguna fintech untuk lebih memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam (Atikah et al., 2023). Informasi tentang konsep riba, zakat, investasi halal, dan prinsip-prinsip keuangan syariah lainnya disajikan dengan cara yang mudah dipahami melalui berbagai materi pendidikan, tutorial, dan konten interaktif (Atikah et al., 2023).

Dalam konteks UMKM, UMKM yang menerapkan inovasi dan literasi keuangan Islam cenderung mengalami peningkatan kinerja (Supriadi et al., 2023). Inovasi produk dan proses, pemilihan instrumen keuangan Islam, dan manajemen keuangan sesuai prinsip syariah berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan, produktivitas, dan efisiensi operasional UMKM (Supriadi et al., 2023).

8.3 Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia sebagai Kerangka Strategis

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024 memberikan kerangka strategis yang komprehensif untuk pengembangan ekonomi Islam digital. Empat strategi utama MEKSI mencakup penguatan halal value chain, pemantapan sektor keuangan Islam, pembentukan sektor UMKM, dan dukungan platform ekonomi digital dalam e-commerce dan teknologi keuangan (Maulidia, 2022; Robbani & Mukhlis, 2024). Keempat strategi ini saling terkait dan saling mendukung dalam menciptakan ekosistem ekonomi Islam digital yang komprehensif.

Dalam konteks pengembangan SDM, MEKSI menekankan pentingnya penguatan literasi SDM, penelitian, dan pengembangan (Trimulato & Syarifuddin, 2023). Penguatan pemain industri halal dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan layanan digital baik dalam pembiayaan, pemasaran, maupun kapasitas produksi merupakan salah satu prioritas utama MEKSI (Trimulato & Syarifuddin, 2023).

Pada akhir tahun 2023, Indonesia mendapatkan kabar baik. State of Global Islamic Economics Report 2023 (SGIER 2023) menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia dalam pengembangan ekonomi halal, yang berarti kenaikan satu peringkat dibandingkan tahun 2022 (Almas et al., 2024). Indonesia mempertahankan posisi keduanya dalam indikator makanan halal dan posisi ketiga dalam indikator modest fashion (Almas et al., 2024). Pencapaian ini menunjukkan bahwa strategi yang telah diterapkan mulai menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih banyak yang perlu dilakukan.

9. Tantangan dan Rekomendasi

9.1 Tantangan Utama dalam Implementasi Strategi

Implementasi strategi pembentukan SDM yang melek ekonomi Islam digital menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini mencakup: aturan hukum yang belum kompleks, sumber daya manusia ekonomi Islam yang belum optimal, proses transaksi yang rentan terhadap praktik non-syariah, kurangnya karya ilmiah terkait, dukungan pemerintah yang belum optimal, dan rendahnya pendidikan ekonomi Islam atau literasi ekonomi syariah masyarakat (Hayati et al., 2023).

Dalam konteks digital, tantangan utama meliputi mengatasi hambatan adopsi teknologi, mencakup masalah seperti literasi digital dan kesiapan organisasi, yang memerlukan identifikasi dan mitigasi faktor-faktor yang mempengaruhi inisiatif inovasi digital yang berhasil (Lei et al., 2024). Selain itu, memupuk kolaborasi, ketahanan inovatif, dan perubahan paradigma sosial dalam inovasi digital merupakan ujian yang berat bagi entitas korporat maupun perekonomian yang lebih luas (Lei et al., 2024).

Rendahnya tingkat literasi digital di kalangan UMKM juga menjadi tantangan signifikan. Era digitalisasi 4.0 hingga 5.0 di sektor UMKM masih lemah karena kurangnya perhatian dari pemerintah dalam melaksanakan kegiatan kesadaran dan pendidikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (Abbas et al., 2024). UMKM ini memiliki jumlah pelaku bisnis terbesar di Indonesia, namun secara umum tidak memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian dalam mengelola keuangan mereka sendiri (Abbas et al., 2024).

9.2 Rekomendasi Strategis

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan.

Pertama, pengembangan kebijakan yang lebih inklusif, peningkatan literasi ekonomi, dan pemberdayaan potensi zakat dan wakaf sebagai instrumen strategis untuk mengatasi ketimpangan ekonomi (Tukiran et al., 2024). Temuan penelitian merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ekonomi Islam di Indonesia, termasuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif, peningkatan literasi ekonomi, dan pemberdayaan potensi zakat dan wakaf (Tukiran et al., 2024).

Kedua, pendidikan yang efektif dan berbasis komunitas, serta penggunaan platform digital, perlu diprioritaskan untuk meningkatkan pemahaman publik tentang produk keuangan Islam (Tukiran et al., 2024). Pengembangan sektor halal harus dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri (Tukiran et al., 2024).

Ketiga, peningkatan keterlibatan UMKM sebagai agen literasi keuangan syariah, perluasan akses UMKM ke sektor Lembaga Keuangan Islam, dan mendorong LKI untuk mengembangkan produk yang sederhana dan terjangkau merupakan tiga prioritas utama yang harus segera ditindaklanjuti (Tubastuvi & Rusydiana, 2024).

Keempat, kolaborasi aktif antara pemerintah, lembaga keuangan Islam, dan institusi pendidikan dalam menyediakan sosialisasi yang lebih luas mengenai manfaat dan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi Islam sangat diperlukan (Tukiran et al., 2024). Peran krusial yang dimainkan oleh OJK dan MUI akan sangat membantu meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha kecil mereka (Aisyah, 2024).

Kelima, inovasi dalam metode penyampaian literasi, termasuk penggunaan virtual reality, platform mobile learning, dan konten media sosial yang menarik, perlu dikembangkan untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda (Sholihin et al., 2024; Solehudin et al., 2024; Yohanna et al., 2023).

10. Kesimpulan

Strategi pembentukan SDM yang melek ekonomi Islam digital merupakan fondasi yang tidak dapat diabaikan dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi Islam global. Keenam dimensi strategi yang telah dianalisis—peningkatan literasi digital dan halal value chain, penyediaan konten dan layanan kreatif, identifikasi dan evaluasi kesiapan SDM digital, penyediaan program spesialisasi dalam kurikulum, program up-skilling dan re-skilling, serta penciptaan ekosistem yang adil dan kompetitif—saling terkait dan saling mendukung dalam menciptakan ekosistem ekonomi Islam digital yang komprehensif.

Rendahnya tingkat literasi keuangan Islam yang hanya mencapai 8,93 persen dari rata-rata nasional (Hidayat et al., 2024) dan 8,11 persen berdasarkan survei OJK (Faizah et al., 2024) menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, dengan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan—pemerintah, lembaga keuangan Islam, institusi pendidikan, dan masyarakat—serta implementasi strategi yang komprehensif dan terkoordinasi, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pemimpin dalam ekonomi Islam digital global.

Keberhasilan strategi ini pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan untuk mengintegrasikan literasi, teknologi, dan regulasi dalam sebuah ekosistem yang kohesif dan berkelanjutan. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian, inovasi keuangan Islam dan literasi saling terkait dan saling melengkapi (Supriadi et al., 2023), dan hanya melalui sinergi yang kuat antara keduanya, bersama dengan dukungan regulasi yang memadai, Indonesia dapat mewujudkan visinya sebagai pusat ekonomi Islam digital dunia.

Daftar Pustaka

Abbas, D., Chairani, A., Nur, M. M., & Falahuddin, F. (2024). The Influence of Financial Inclusion, Financial Literacy, and the Digital Economy on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) from an Islamic Economic Perspective (Case Study of Rantauprapat City, Labuhanbatu District). Neraca Keuangan Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 19(2), 136–145. https://doi.org/10.32832/neraca.v19i2.16801

Aisyah, S. (2024). Synergizing the Sustainable Islamic Finance Ecosystem in Indonesia The Management Collaboration Line. Jurnal Bisnisman Riset Bisnis Dan Manajemen, 6(1), 28–44. https://doi.org/10.52005/bisnisman.v6i1.208

Ali, M. M., Devi, A., Bustomi, H., Furqani, H., & Sakti, M. R. P. (2020). Strengthening Indonesiaʼs Islamic Financial Inclusion: An Analytic Network Process Approach. Icr Journal, 11(2), 225–251. https://doi.org/10.52282/icr.v11i2.785

Almas, B., Sjafruddin, S., & Zainuri, H. (2024). Contribution of the Halal Industry to Sustainable Economic Development in Indonesia: A Bibliometric Analysis. Proceedings of International Conference on Social Science Political Science and Humanities (Icospolhum), 4, 00040. https://doi.org/10.29103/icospolhum.v4i.469

Amrin, A., Sujoko, I., Asmawi, A., Suciyani, S., Hamid, A., & Amalia, E. (2023). The Strategy of Sharia Economics in Realizing the Prosperity of the Ummah in Industry 4.0. https://doi.org/10.4108/eai.19-10-2022.2329029

Asiyah, B. N., Sari, C. M., Syaichoni, A., & Mahesty, D. (2023). Digitizing Halal MSMEs: Strategies to Sustainability of Halal MSMEs. Proceeding of International Conference on Islamic Economics Islamic Banking Zakah and Waqf, 1, 281–296. https://doi.org/10.24090/ieibzawa.v1i.756

Atikah, N., Astuti, A. W., Sayudin, S., Khan, A., & Hussain, S. A. (2023). Islamic Economic Transformation in the Digital Era: A Review of the Role of Fintech. Jurnal Impresi Indonesia, 2(12), 1219–1225. https://doi.org/10.58344/jii.v2i12.4654

Basrowi, B., Suryanto, T., Anggraeni, E., & Nasor, M. (2020). The Effect of Islamic Financial Literation and Financial Technology on Islamic Financial Inclusion. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 5(2), 231. https://doi.org/10.29240/alfalah.v5i2.1669

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2020). Islamic Financial Literacy in Muslim Majority Country. Islaminomics Journal of Islamic Economics Business and Finance, 10(2), 87–91. https://doi.org/10.47903/ji.v10i2.120

Dewi, I. S., & Adinugraha, H. H. (2023). The Role of Sharia Fintech in Improving Halal Financial Inclusion in MSMEs in Indonesia. Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal, 3(1), 18–29. https://doi.org/10.15575/likuid.v3i1.18693

Dewi, M. K., & Ferdian, I. R. (2021). Enhancing Islamic financial literacy through community-based workshops: A transtheoretical model. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(5), 729–747. https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2020-0261

Faizah, I., Rini, D. D. O., & Farihah, A. (2024). Islamic Financial Literacy Education: Study of Al-Ghazali's Thought. International Journal Multidisciplinary (Ijmi), 1(1), 84–95. https://doi.org/10.61796/ijmi.v1i1.70

Fatmawati, F., & Mulazid, A. S. (2021). Impact of Covid-19 Pandemic on Ministry of Religious Affairs Policy in Entrepreneurial Development of Pondok Pesantren. Madania Jurnal Kajian Keislaman, 25(2), 137. https://doi.org/10.29300/madania.v25i2.5571

Halim, E., Fitriani, M., Kurniawan, Y., & Husni, H. S. (n.d.). The Impact of Human Capital on Digital Literacy Index. https://doi.org/10.46254/ap03.20220733

Hayati, R. F., Busyro, B., & Warman, A. B. (2023). Islamic Economics and Economic Disruption: Challenges, Modifications, and Transformations. Khatulistiwa, 13(2), 140–152. https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v13i2.2377

Hidayat, Y., Machmud, A., Zulhuda, S., & Suartini, S. (2023). Is Indonesia Destined to Become the World's Market for Halal Products? RSF Conference Series Business Management and Social Sciences, 3(2), 66–72. https://doi.org/10.31098/bmss.v3i2.652

Hidayat, Y., Machmud, A., Zulhuda, S., & Suartini, S. (2024). Legal aspects and government policy in increasing the role of MSMEs in the Halal ecosystem. F1000research, 13, 722. https://doi.org/10.12688/f1000research.148322.1

Ichsan, M., & Mahmudi, M. (2022). Jogja Waqf Movement: Program Models for Social-economic Development and Poverty Reduction in the Community (pp. 92–103). https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7_10

Lei, J., Indıran, L., Kohar, U. H. A., & Liu, H. (2024). Digital Innovation in Emerging Economies: A Comparative Review of India, Malaysia, China, and Indonesia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 14(1). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i1/20457

Mardhiyah, D., Mawardi, I., Widiastuti, T., Mustofa, M. U. A., Abdullah, S., Sinulingga, R. A., & Saptowati, E. D. (2023). Raising Community Awareness of Halal Product Consumption and Halal Lifestyle: A Triple Helix Model. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 9(2). https://doi.org/10.20473/jebis.v9i2.48403

Maulidia, R. (2022). Consumer Legal Protection Efforts through Halal Certification Policy for Small Medium Industry in Ponorogo. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 13(1), 111–127. https://doi.org/10.18860/j.v13i1.16477

Muin, F., & Tahir, P. (2023). Legal Policy of Halal Products for the Development of Small and Micro Enterprises after the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on the Job Creation. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 23(1), 1–12. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1323

Mutmainah, N., Hapidin, A., Ramdhani, M. A., Nuryadin, B. W., Muharir, M., & Ahyani, H. (2022). Global Awareness of Halal Products in Indonesia in Era 4.0. Al-Amwal Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah, 14(1), 14. https://doi.org/10.24235/amwal.v14i1.9657

Nawai, N. (2021). Employers' Perceptions of the Employability Skills of Islamic Business Administration Graduates in Universiti Sains Islam Malaysia. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 4(1), 41–52. https://doi.org/10.53840/ijiefer47

Parahiyanti, C. R. (2023). Majority Does Not Guarantee the Muslim Visitors: Analysis of Halal Tourism Digital Information in Southeast Asian Muslim Majority Countries. Hong Kong Journal of Social Sciences, 60. https://doi.org/10.55463/hkjss.issn.1021-3619.60.43

Rachman, A., Faluthamia, M. A., Said, M., & Haura, A. (2022). The Urgency of Halal Tourism Literacy in Responding to Rejection of Halal Tourism in Indonesia. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 18(1). https://doi.org/10.18196/afkaruna.v18i1.12770

Rizqi, F. M., Rustam, R., Busnetty, I., & Syamsul, Y. (2023). Problems and Strategies for Developing Halal Tourism in West Sumatra Through IITC. 132, 702–720. https://doi.org/10.15405/epsbs.2023.11.02.55

Robbani, T. M. F., & Mukhlis, M. M. (2024). Development of Islamic Economy and Finance in Indonesia through KNEKS Structure in 2019–2024. Jurnal Ar Ro Is Mandalika (Armada), 4(1), 35–45. https://doi.org/10.59613/armada.v4i1.2818

Saputra, I., & Sugiarti, D. (2024). Study of Financial Digitalization for the Sharia Economy. Proceeding of the International Seminar on Business Economics Social Science and Technology (Isbest), 4(1). https://doi.org/10.33830/isbest.v4i1.3160

Sholihin, M., Cahaya, F. R., Yuniarti, N., Ilyana, S., & Fitriana, E. (2024). Responding to Islamic finance anomalies in Indonesia: Sharia financial literacy using virtual reality context. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 17(1), 118–144. https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2022-0195

Solehudin, Rd. H., Haanurat, A. I., & Tollentino, S. A. (2024). Instagram to sharia economics: Impact and benefits of digital literacy and Indonesia's sharia economy. Amca Journal of Community Development, 4(1), 27–33. https://doi.org/10.51773/ajcd.v4i1.158

Sukmana, R., Sukmaningrum, P. S., & Khaliq, R. (2026). A New Framework of Islamic Entrepreneurship: Fostering Inclusivity, Sustainability—Policy Implications. Sage Open, 16(1). https://doi.org/10.1177/21582440261417027

Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., Abadi, R., & Yudowati, D. M. (2023). The Role of Sharia Financial Innovation and Literacy in Improving the Performance of MSME Actors. Journal of Islamic Economic and Business Research, 3(2), 214–229. https://doi.org/10.18196/jiebr.v3i2.193

Trimulato, T., & Syarifuddin, S. (2023). The Role State Sukuk Instruments to Support Halal Industry. Benefit Journal of Bussiness Economics and Finance, 1(1), 1–13. https://doi.org/10.37985/benefit.v1i1.14

Tubastuvi, N., & Rusydiana, A. S. (2024). Prioritizing Islamic Financial Literacy for MSMEs in Indonesia. Islamic Economics Methodology, 3(1). https://doi.org/10.58968/iem.v3i1.522

Tukiran, T., Rajab, M., & Mas'ud, I. (2024). Building Islamic Economy Towards Golden Indonesia 2045. AI, 1(3), 23–31. https://doi.org/10.62872/sxr7rd67

Widuhung, S. D., & Machmud, A. (2022). Sharia Banking Position in the Economic and the National Legal System. International Journal of Social Service and Research, 2(9), 770–779. https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i9.142

Wulandari, T. R., Saktiawan, B., & Ahmad, D. P. (2021). Can Islamic crowdfunding support Indonesian Islamic Economic Masterplan? Sebelas Maret Business Review, 6(1), 47. https://doi.org/10.20961/smbr.v6i1.55839

Yohanna, L., Sondari, E., & Syahid, S. (2023). The Importance of Designing Islamic Financial Education M-Learning for Increasing Islamic Financial Literacy (pp. 157–169). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-234-7_16

Yuli, S. B. C., & Wojtyla, E. (2020). Challenges and strategies in developing human resources for the halal industry: Evidence from Indonesia. Journal of Innovation in Business and Economics, 4(02), 77–86. https://doi.org/10.22219/jibe.v4i02.8270

Кадерова, В. (2019). Formation of the value chain model for culture conditioned food products (halal). Маркетинг И Маркетинговые Исследования, 2, 198–206. https://doi.org/10.36627/2074-5095-2019-2-2-198-206