00402 - Devaluasi dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif

Abstrak

Devaluasi merupakan salah satu kebijakan moneter yang paling kontroversial dalam diskursus ekonomi modern, terlebih ketika dikaji dari perspektif sistem ekonomi Islam. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif konsep devaluasi dalam sistem ekonomi Islam, meliputi definisi dan mekanisme devaluasi, sejarah dan konteks devaluasi dalam sistem moneter internasional, pandangan Islam terhadap devaluasi, dampak devaluasi terhadap perekonomian, serta alternatif solusi yang ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah kajian literatur (literature review) terhadap berbagai sumber akademik terkait ekonomi Islam dan sistem moneter. Hasil kajian menunjukkan bahwa devaluasi merupakan konsekuensi dari sistem uang fiat yang tidak memiliki nilai intrinsik dan rentan terhadap manipulasi kebijakan. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, devaluasi yang menyebabkan penurunan nilai mata uang secara terus-menerus tidak dapat dibenarkan karena merugikan masyarakat dan mengancam perlindungan harta (hifz al-mal). Ekonomi Islam menawarkan solusi komprehensif melalui penggunaan mata uang berbasis emas (dinar dan dirham), penerapan sistem bagi hasil, larangan spekulasi, serta penekanan pada keterkaitan antara sektor moneter dan sektor riil. Stabilitas nilai tukar merupakan prioritas utama dalam sistem moneter Islam karena nilai tukar tersebut bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh kebijakan apa pun.

Kata Kunci: Devaluasi, Sistem Ekonomi Islam, Nilai Tukar, Dinar Emas, Maqāṣid al-Sharī'ah, Uang Fiat

Abstract

Devaluation is one of the most controversial monetary policies in modern economic discourse, especially when examined from the perspective of the Islamic economic system. This article aims to comprehensively examine the concept of devaluation in the Islamic economic system, covering the definition and mechanism of devaluation, the history and context of devaluation in the international monetary system, Islamic views on devaluation, the impact of devaluation on the economy, and alternative solutions offered by the Islamic economic system. The method used is a literature review of various academic sources related to Islamic economics and monetary systems. The results of the study indicate that devaluation is a consequence of the fiat money system, which has no intrinsic value and is vulnerable to policy manipulation. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, devaluation that causes a continuous decline in currency value cannot be justified because it harms society and threatens the protection of property (hifz al-mal). Islamic economics offers comprehensive solutions through the use of gold-based currencies (dinar and dirham), the implementation of a profit-sharing system, prohibition of speculation, and emphasis on the linkage between the monetary and real sectors. Exchange rate stability is the top priority in the Islamic monetary system because such exchange rates are independent and cannot be intervened by any policy.

Keywords: Devaluation, Islamic Economic System, Exchange Rate, Gold Dinar, Maqāṣid al-Sharī'ah, Fiat Money

1. Pendahuluan

Devaluasi merupakan salah satu kebijakan moneter yang paling kontroversial dalam diskursus ekonomi modern, terlebih ketika dikaji dari perspektif sistem ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi konvensional, devaluasi dipahami sebagai kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing secara resmi dalam sistem nilai tukar tetap (Hasyim, 2019). Kebijakan ini lazimnya ditempuh dengan tujuan meningkatkan daya saing ekspor, memperbaiki neraca perdagangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik (Widjajanto et al., 2020). Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan devaluasi mengundang perdebatan mendalam karena bersinggungan langsung dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan yang menjadi fondasi utama sistem ekonomi Islam (Fahlefi et al., 2023).

Fenomena devaluasi tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang sistem moneter internasional. Sejak runtuhnya sistem Bretton Woods pada tahun 1971, dunia memasuki era sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating exchange rate) yang membuka peluang bagi fluktuasi nilai tukar yang tidak terkendali (Fathurrahman, 2019). Kondisi ini menciptakan ketidakstabilan moneter global yang berulang kali memicu krisis keuangan di berbagai negara, termasuk krisis Asia 1997–1998 yang berdampak sangat besar terhadap perekonomian Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya (Ascarya, 2010). Dalam perspektif ekonomi Islam, ketidakstabilan nilai tukar yang berujung pada devaluasi merupakan manifestasi dari kegagalan sistem moneter berbasis uang fiat (fiat money) yang tidak memiliki nilai intrinsik ("Fiat Money: Masalah Dan Solusi," 2013).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep devaluasi dalam sistem ekonomi Islam, meliputi definisi dan mekanisme devaluasi, sejarah dan konteks devaluasi dalam sistem moneter internasional, pandangan Islam terhadap devaluasi, dampak devaluasi terhadap perekonomian, serta alternatif solusi yang ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam untuk mengatasi permasalahan ketidakstabilan nilai tukar.

2. Konsep Dasar Nilai Tukar dan Devaluasi

2.1 Pengertian Nilai Tukar

Nilai tukar atau kurs (exchange rate) merupakan harga suatu mata uang terhadap mata uang negara lainnya (Fitriyani et al., 2019). Secara lebih spesifik, nilai tukar dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Hasyim, 2019). Dalam konteks perdagangan internasional, nilai tukar memainkan peran yang sangat krusial karena memungkinkan perbandingan harga-harga seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai negara (Suhartono & Nurwahida, 2021).

Nilai tukar terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara, sedangkan nilai tukar riil adalah harga relatif dari barang-barang di dua negara yang berbeda (Putra, 2024). Ketidakstabilan nilai tukar atau tingkat kurs mampu memengaruhi arus modal dan perdagangan karena tingkat kurs memfasilitasi transaksi-transaksi perdagangan dan investasi secara internasional (Hasyim, 2019).

2.2 Sistem-Sistem Nilai Tukar

Dalam sejarah perekonomian internasional, terdapat beberapa sistem nilai tukar yang pernah diterapkan. Pertama, sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate system), di mana nilai tukar mata uang dibuat konstan atau hanya diperbolehkan berfluktuasi dalam kisaran yang sempit (Fathurrahman, 2019). Kedua, sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating exchange rate system), di mana nilai tukar ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa intervensi pemerintah (Putra, 2024). Ketiga, sistem nilai tukar mengambang terkendali (managed floating exchange rate system), di mana nilai tukar dibiarkan berfluktuasi secara bebas namun pemerintah dapat melakukan intervensi sewaktu-waktu untuk mencegah fluktuasi yang terlalu ekstrem (Widjajanto et al., 2020).

Indonesia sendiri telah mengalami beberapa kali pergantian sistem nilai tukar. Pada periode 1970–1978, Indonesia menganut sistem nilai tukar tetap dengan kurs resmi Rp250 per 1 USD. Kemudian pada periode 1978–1997, Indonesia beralih ke sistem nilai tukar mengambang terkendali. Sejak krisis moneter 1997, Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas (Goeltom & Zulverdi, 2003).

2.3 Definisi dan Mekanisme Devaluasi

Devaluasi adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing dalam sistem nilai tukar tetap (Hasyim, 2019). Berbeda dengan depresiasi yang terjadi secara alamiah melalui mekanisme pasar, devaluasi merupakan tindakan kebijakan yang disengaja oleh otoritas moneter (Istiyani & Nabila, 2021). Sebaliknya, revaluasi adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing (Widjajanto et al., 2020).

Jika suatu negara melakukan devaluasi terhadap mata uangnya, maka negara tersebut menurunkan kemampuannya untuk membeli barang-barang dari luar negeri, atau dengan kata lain kemampuan nilai uangnya semakin menurun dan memperkuat nilai mata uang asing terhadap mata uangnya, yang berakibat daya beli mata uang asing semakin meningkat ("Fiat Money: Masalah Dan Solusi," 2013). Secara kebijakan umum, devaluasi mata uang dalam negeri membuat barang-barang domestik berharga lebih murah bagi pihak asing, sehingga diharapkan dapat mendorong ekspor (Ramadhani et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia, pemerintah pernah melakukan devaluasi sebanyak tiga kali pada periode sistem nilai tukar tetap, masing-masing pada 17 April 1970 dengan kurs sebesar Rp378 per 1 USD, pada 23 Agustus 1971 dengan kurs sebesar Rp415 per 1 USD, dan pada 15 November 1978 dengan kurs sebesar Rp625 per 1 USD (Goeltom & Zulverdi, 2003).

3. Sejarah Devaluasi dalam Sistem Moneter Internasional

3.1 Era Standar Emas dan Sistem Bretton Woods

Sebelum era uang kertas modern, dunia menggunakan sistem standar emas (gold standard) di mana nilai mata uang dikaitkan langsung dengan berat emas tertentu. Dalam sistem ini, perdagangan internasional mencapai kemudahannya karena tidak ada persoalan kurs yang berarti (Triyawan, 2022). Ketika negara-negara di dunia masih menjalankan sistem mata uang emas, persoalan kurs mata uang tidak pernah muncul secara signifikan (Triyawan, 2022).

Sistem Bretton Woods yang lahir pada tahun 1944 merupakan upaya untuk menciptakan stabilitas moneter internasional pasca-Perang Dunia II. Sistem ini memperkenalkan konsep nilai tukar tetap (fixed exchange rate) yang diyakini dapat memberikan kepastian dan stabilitas bagi kegiatan perdagangan internasional (Fathurrahman, 2019). Dalam sistem Bretton Woods, Dolar AS dijadikan sebagai mata uang cadangan internasional yang dikaitkan dengan emas, sementara mata uang negara-negara lain dikaitkan dengan Dolar AS (Fathurrahman, 2019). Sistem ini berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang tinggi selama periode 1950–1972 (Ascarya, 2010).

Namun, sistem Bretton Woods akhirnya runtuh pada tahun 1971 ketika Amerika Serikat secara sepihak melepaskan keterkaitan Dolar AS dengan emas. Sejak saat itu, dunia memasuki era sistem nilai tukar mengambang bebas yang membuka peluang bagi devaluasi kompetitif dan ketidakstabilan moneter global (Hasan, 2020). Tatanan ekonomi internasional mengalami disintegrasi sehingga menciptakan kekacauan nilai tukar yang bebas mengambang, devaluasi yang berkompetensi, pengendalian pertukaran mata uang, kendala perdagangan, serta perang ekonomi dan moneter internasional (Fathurrahman, 2019).

3.2 Krisis Moneter Asia 1997–1998 dan Devaluasi

Salah satu episode devaluasi yang paling dramatis dalam sejarah modern adalah krisis moneter Asia 1997–1998. Krisis ini bermula dari kebijakan pemerintah Thailand untuk mendevaluasikan mata uang Baht Thailand terhadap Dolar Amerika Serikat (Fitriyani et al., 2019). Kebijakan devaluasi yang diterapkan pemerintah Thailand menimbulkan tekanan terhadap mata uang negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia (Fitriyani et al., 2019). Ketika itu, nilai tukar mata uang di beberapa negara Asia Tenggara merosot tajam, khususnya terhadap Dolar Amerika Serikat (Fitriyani et al., 2019).

Krisis Asia tahun 1997–1998 yang ditandai dengan devaluasi Baht Thailand pada bulan Juli 1997 memaksa bank sentral Thailand untuk bergantung terhadap Dolar AS dan membiarkan mata uangnya tidak stabil, yang kemudian memicu keruntuhan finansial yang menyebar ke ekonomi tetangga seperti Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, dan Hongkong ("FLUKTUASI KURS VALUTA ASING DI BEBERAPA NEGARA ASIA TENGGARA," 2018). Nilai tukar rupiah secara simultan mendapat tekanan yang cukup berat karena besarnya capital outflow akibat hilangnya kepercayaan investor asing terhadap prospek perekonomian Indonesia, sehingga sejak krisis berlangsung nilai tukar rupiah mengalami depresiasi hingga mencapai 75% (Goeltom & Zulverdi, 2003).

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dipicu oleh dua sebab utama. Pertama, persoalan mata uang di mana nilai mata uang suatu negara terikat kepada mata uang negara lain, tidak pada dirinya sendiri, sehingga nilainya tidak stabil. Kedua, fenomena instabilitas uang kertas yang didominasi Dolar AS telah menyebabkan fluktuasi nilai tukar sehingga menyebabkan inflasi yang terus-menerus dan nilai tukar rupiah terus mengalami depresiasi (Harahap, 2014). Devaluasi nilai mata uang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan dan harga-harga barang dan jasa, serta menyebabkan membengkaknya nilai utang jangka pendek yang dihitung dengan kurs Dolar AS (Harahap, 2014).

3.3 Devaluasi Yuan China dan Dampaknya

Contoh lain devaluasi yang signifikan dalam era modern adalah devaluasi Yuan China. Mata uang Yuan dilemahkan terhadap Dolar (devaluasi Yuan) ditujukan untuk mendorong produksi dalam negeri dan mendorong ekspor China (Jamilah et al., 2018). Namun, devaluasi Yuan dikhawatirkan akan berdampak terjadinya currency war atau perang mata uang. Bagi Indonesia, kondisi ini menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi. Secara teori, turunnya nilai rupiah bisa meningkatkan nilai ekspor, namun krisis keuangan menyebabkan turunnya permintaan komoditas dari luar negeri (Jamilah et al., 2018).

4. Pandangan Islam terhadap Devaluasi

4.1 Konsep Uang dalam Islam

Untuk memahami pandangan Islam terhadap devaluasi, perlu terlebih dahulu dipahami konsep uang dalam Islam. Dalam Islam, uang berfungsi sebagai alat tukar (medium of exchange), satuan hitung (unit of account), dan penyimpan nilai (store of value) (Harahap, 2014). Namun, yang membedakan konsep uang dalam Islam dengan konsep konvensional adalah bahwa dalam Islam, uang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan (Gunariah et al., 2023).

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa uang memiliki dua peran utama, yaitu sebagai alat pertukaran dan alat pengukur. Oleh karena itu, permintaan terhadap uang hanya didasarkan pada motif transaksi dan kehati-hatian (Gunariah et al., 2023). Dalam ekonomi Islam, uang tidak boleh diperlakukan seperti komoditas perdagangan lainnya, karena uang hanya diterima sebagai alat tukar dan satuan nilai barang dan komoditas dalam sistem ekonomi (Gunariah et al., 2023).

Menurut Ibnu Taymiyah, uang dalam Islam adalah sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Jika di dalam nilai tukar uang itu berubah, maka harus disesuaikan dengan kondisi yang telah ada (Saleh, 2016). Konsep ini menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana Islam memandang perubahan nilai tukar, termasuk devaluasi.

4.2 Devaluasi dalam Perspektif Fikih Muamalah

Dalam sistem ekonomi Islam, nilai tukar uang merupakan bagian dari jual beli yang dapat diterima atau halal (Fahlefi et al., 2023). Pertukaran mata uang di dalam dan antarnegara harus memenuhi standar ekonomi Islam (Fahlefi et al., 2023). Perubahan nilai tukar memiliki pengaruh yang tidak hanya memengaruhi tingkat barang domestik, tetapi juga tingkat harga mata uang suatu negara, menyiratkan bahwa deflasi dan inflasi tidak dapat dihindari (Fahlefi et al., 2023).

Perubahan nilai tukar uang dalam Islam dapat dibenarkan jika dalam prosesnya tidak mengandung unsur riba atau bunga (Saleh, 2016). Namun, devaluasi yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah untuk kepentingan tertentu, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas, dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, kebijakan yang menjadikan suatu mata uang semakin menurun nilainya sesungguhnya tidaklah bisa dibenarkan. Dengan kebijakan tersebut, masyarakat akan kehilangan harta mereka tanpa sesuatu hal yang riil dari pekerjaan mereka (Hasan, 2020). Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal) yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariah (al-kulliyat al-khams).

4.3 Devaluasi dan Prinsip Keadilan dalam Islam

Salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam adalah keadilan ('adl). Devaluasi yang dilakukan secara kompetitif atau untuk kepentingan sepihak bertentangan dengan prinsip ini. Dalam Islam, uang tidak dapat digunakan sebagai nilai tukar yang adil dan jujur jika nilainya terus-menerus dimanipulasi melalui kebijakan devaluasi (Syihabuddin et al., 2022).

Instabilitas nilai mata uang merupakan kontributor utama terjadinya krisis dan guncangan ekonomi, baik lokal maupun global. Inflasi yang menyertai devaluasi menyiratkan bahwa uang tidak dapat dijadikan sebagai unit penghitung yang adil dan jujur (Hasan, 2020). Dalam konteks ini, Islam menekankan pentingnya stabilitas nilai tukar sebagai prasyarat terciptanya keadilan dalam transaksi ekonomi.

Sistem moneter Islam ditandai dengan kepekaan yang sempurna terhadap instrumen moneter. Hal yang paling penting dari moneter Islam adalah stabilisasi nilai tukar dan tingkat harga yang stabil. Oleh karenanya, pemerintah dituntut untuk jujur dan adil dalam mencetak uang (Fahlefi et al., 2023). Pencetakan uang secara berlebihan yang berujung pada devaluasi merupakan bentuk ketidakjujuran yang dilarang dalam Islam.

4.4 Devaluasi dan Larangan Riba

Dalam perspektif ekonomi Islam, devaluasi memiliki keterkaitan erat dengan persoalan riba. Hasil empiris menunjukkan bahwa jika tiga akar utama penyebab krisis keuangan, yaitu fiat money, bunga, dan nilai tukar, diganti dengan alternatif Islam (persediaan just money, PLS, dan mata uang global tunggal), maka tiga penyebab krisis keuangan yang berakar dari riba akan dapat dihilangkan (Ascarya, 2010).

Suku bunga merupakan sumber krisis keuangan yang paling dominan, dan nilai tukar merupakan sumber krisis keuangan yang paling dominan kedua (Ascarya, 2010). Dalam sistem ekonomi Islam, penggantian suku bunga dengan sistem bagi hasil (profit and loss sharing/PLS) saja akan mengurangi andil terhadap krisis keuangan di Indonesia secara signifikan. Penggantian selanjutnya atas sistem mata uang berganda dengan mata uang global tunggal akan mengurangi andil terhadap krisis keuangan di Indonesia lebih lanjut (Ascarya, 2010).

5. Dampak Devaluasi terhadap Perekonomian

5.1 Dampak terhadap Perdagangan Internasional

Secara teoritis, devaluasi diharapkan dapat memperbaiki neraca perdagangan suatu negara dengan membuat ekspor lebih murah dan impor lebih mahal. Depresiasi atau devaluasi mata uang domestik menurut teori ekonomi internasional ditujukan untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan suatu negara (Arintoko & Wijaya, 2007). Apresiasi mata uang domestik akan menurunkan daya saing ekspor dan pada gilirannya akan menambah defisit transaksi berjalan, demikian pula dalam pengertian sebaliknya (Arintoko & Wijaya, 2007).

Namun, pengalaman empiris menunjukkan bahwa devaluasi tidak selalu efektif dalam memperbaiki neraca perdagangan. Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa devaluasi menjadi tidak manjur, dan studi empiris juga menunjukkan hubungan yang lemah antara nilai tukar riil, transaksi berjalan, dan GDP riil (Arintoko & Wijaya, 2007). Kegiatan ekspor yang seharusnya meningkat tajam akibat depresiasi nilai tukar riil yang sangat tajam ternyata menunjukkan kinerja yang tidak sesuai dengan harapan (Goeltom & Zulverdi, 2003).

Dalam pendekatan elastisitas, dikenal dengan istilah Marshall Lerner Condition, suatu kondisi devaluasi mata uang dapat memperbaiki neraca perdagangan jika nilai elastisitas permintaan impor dan ekspor terhadap nilai tukar riil lebih dari satu (Salamah & Wahyuni, 2021). Namun, kondisi ini tidak selalu terpenuhi dalam praktik, terutama di negara-negara berkembang.

5.2 Dampak terhadap Inflasi

Devaluasi memiliki dampak langsung terhadap tingkat inflasi. Ketika nilai mata uang domestik melemah akibat devaluasi, harga barang-barang impor akan meningkat, yang pada gilirannya mendorong kenaikan harga umum di dalam negeri (Muzakki, 2024). Bahan baku impor yang besar bisa menyebabkan produsen menaikkan harga jual produknya, yang pada akhirnya mengarah pada kenaikan harga komoditas dan inflasi (Ramadhani et al., 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam, inflasi yang disebabkan oleh devaluasi merupakan masalah serius karena mengurangi daya beli masyarakat dan menggerogoti nilai riil kekayaan mereka. Inflasi menghambat perkembangan sektor keuangan dan mengakibatkan depresi keuangan (Hasan, 2020). Determinan inflasi dalam sistem moneter konvensional berupa uang fiat, suku bunga, fractional reserve, dan exchange rate menyumbang porsi yang sangat besar terhadap inflasi di Indonesia (Ibrahim, 2012).

5.3 Dampak terhadap Utang Luar Negeri

Devaluasi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap beban utang luar negeri. Ketika nilai mata uang domestik melemah akibat devaluasi, nilai utang luar negeri yang dihitung dalam mata uang asing akan meningkat secara drastis dalam denominasi mata uang domestik (Harahap, 2014). Devaluasi juga menyebabkan membengkaknya nilai utang jangka pendek yang dihitung dengan kurs Dolar AS (Harahap, 2014).

Sementara itu, devaluasi nilai tukar adalah kebijakan pemerintah melemahkan mata uang domestik terhadap mata uang asing. Besarnya suatu nilai pinjaman dari luar negeri tergantung dari kurs terhadap mata uang asing, sehingga jumlah pelunasan dapat berbeda setiap saat jika kondisi nilai tukar melemah, yang berdampak kepada peningkatan kewajiban pelunasan utang (Abidin et al., 2022).

5.4 Dampak terhadap Investasi dan Sektor Keuangan

Devaluasi juga berdampak signifikan terhadap iklim investasi dan sektor keuangan. Risiko mata uang adalah risiko devaluasi mata uang suatu negara, yang terutamanya menyebabkan devaluasi investasi keuangan pada negara tersebut (Hudaya et al., 2022). Peristiwa negatif seperti penurunan secara tiba-tiba pada mata uang domestik atau devaluasi mata uang akan mengakibatkan peralihan modal asing dari negara tersebut, yang akan menyebabkan masa sulit bagi pebisnis dan menyebabkan gagal bayar utang dalam pembiayaan (Hakimi et al., 2020).

Dalam konteks perbankan syariah, fluktuasi nilai tukar yang dipicu oleh devaluasi juga memberikan dampak yang signifikan. Nilai tukar dan aliran kapital asing mempunyai dampak yang signifikan terhadap kebijakan moneter di Indonesia, dan kedua faktor tersebut saling memengaruhi serta berdampak pada stabilitas moneter dan kebijakan yang diambil oleh bank sentral (Putra, 2024).

5.5 Dampak terhadap Masyarakat dan Kesejahteraan

Dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah, dampak devaluasi terhadap kesejahteraan masyarakat merupakan perhatian utama. Ketidakstabilan ekonomi global mengancam keberadaan al-kulliyat al-khams yang harus dilindungi (Fathurrahman, 2019). Devaluasi yang berulang dan tidak terkendali dapat mengancam perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) yang merupakan tujuan utama syariah.

Stabilitas nilai mata uang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan perekonomian karena uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa. Stabilitas nilai mata uang adalah prioritas utama dari kegiatan manajemen moneter Islam (Abdianti et al., 2023). Devaluasi yang menyebabkan ketidakstabilan nilai mata uang secara langsung bertentangan dengan tujuan ini.

6. Penyebab Devaluasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

6.1 Sistem Uang Fiat sebagai Akar Masalah

Ekonomi Islam mengidentifikasi sistem uang fiat (fiat money) sebagai akar penyebab utama devaluasi dan ketidakstabilan moneter. Uang fiat adalah uang yang memiliki nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsiknya ("Fiat Money: Masalah Dan Solusi," 2013). Berbeda dengan uang logam mulia yang memiliki nilai nominal sama dengan nilai intrinsiknya (full bodied money), uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik yang dapat menjamin stabilitasnya ("Fiat Money: Masalah Dan Solusi," 2013).

Penggunaan uang fiat sebagai alat transaksi ekonomi telah membawa dampak yang sangat merugikan. Sejarah telah membuktikan berbagai kegagalan uang fiat, di mana krisis moneter yang berlanjut dengan krisis ekonomi secara periodik terjadi akibat penggunaan uang fiat ("Fiat Money: Masalah Dan Solusi," 2013). Hal yang berbeda jika sekiranya transaksi ekonomi menggunakan dinar atau dirham (logam mulia) yang mempunyai nilai nominal yang sama dengan nilai intrinsik, maka tidak akan terjadi devaluasi mata uang, karena nilai logam mulia ditentukan oleh pasar, bukan atas kebijakan atau intervensi pemerintah ("Fiat Money: Masalah Dan Solusi," 2013).

6.2 Fluktuasi Nilai Tukar sebagai Penyebab Krisis

Dalam perspektif ekonomi Islam, fluktuasi nilai tukar yang berujung pada devaluasi merupakan salah satu penyebab utama krisis keuangan. Penyebab fluktuasi mata uang di dalam negeri dikelompokkan menjadi dua, yaitu natural exchange rate fluctuation (fluktuasi nilai tukar akibat perubahan permintaan dan penawaran agregatif) dan human error exchange rate fluctuation yang terdiri dari korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, serta excessive seignorage (uang dicetak melebihi kebutuhan) (Rifai et al., 2017).

Sejak ditinggalkannya sistem Bretton Woods pada tahun 1971, kebijakan kurs mengambang bebas dan inflasi menjadi masalah ekonomi makro yang sulit dipecahkan (Ibrahim, 2012). Besarnya kontribusi volatilitas nilai tukar mata uang (exchange rate) juga menjadi kontributor terbesar kedua terhadap kenaikan inflasi (Ibrahim, 2012).

6.3 Spekulasi dan Ketidakpastian

Ekonomi Islam juga mengidentifikasi spekulasi (maisir) dan ketidakpastian (gharar) sebagai faktor yang memperparah ketidakstabilan nilai tukar dan mendorong devaluasi. Perdagangan instrumen hedging telah mengubah tujuan awalnya untuk berlindung dari gejolak kurs menjadi tujuan mengambil keuntungan dari gejolak kurs (Ibrahim, 2012). Praktik spekulasi di pasar valuta asing ini menciptakan tekanan artifisial terhadap nilai mata uang yang dapat memaksa pemerintah melakukan devaluasi.

Dalam sistem ekonomi Islam, spekulasi dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat merugikan pihak lain. Sistem yang ditawarkan Islam adalah transaksi berdasarkan aset, bebas bunga, menghindari transaksi-transaksi yang mengandung spekulasi dan ketidakpastian (Ibrahim, 2012).

7. Kebijakan Moneter Islam dan Alternatif terhadap Devaluasi

7.1 Tujuan Kebijakan Moneter Islam

Tujuan dari kebijakan moneter dalam Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu untuk menjaga stabilitas mata uang, penciptaan instrumen keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif sehingga pertumbuhan ekonomi di suatu negara yang diharapkan dapat tercapai (Abdianti et al., 2024). Namun, yang membedakan adalah bahwa dalam ekonomi Islam, stabilitas nilai tukar harus menjadi tujuan utama dari kerangka sistem moneter Islam, karena penekanan Islam yang begitu tegas kepada kejujuran dan keadilan dalam interaksi antara manusia (Ferry, 2021).

Stabilitas nilai tukar mata uang harus menjadi tujuan utama dari kerangka sistem moneter Islam. Secara praktis, gejolak yang ada pada nilai kurs akan menyebabkan terganggunya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya kegiatan ekonomi (jual beli) juga akan terganggu (Ferry, 2021). Jika nilai tukar terus turun, efek akhirnya adalah penurunan pendapatan nasional (Ferry, 2021).

7.2 Instrumen Kebijakan Moneter Islam

Dalam ekonomi Islam, tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan discount rate sebagaimana dalam sistem konvensional (Putria, 2022). Namun, terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Penghapusan sistem bunga tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi (Putria, 2022).

Beberapa instrumen kebijakan moneter konvensional yang masih dapat digunakan dalam sistem Islam antara lain reserve requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion, dan perubahan dalam monetary base (Putria, 2022). Instrumen-instrumen ini dapat digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar tanpa harus melakukan devaluasi.

7.3 Sistem Bagi Hasil sebagai Alternatif

Salah satu alternatif yang ditawarkan ekonomi Islam untuk menggantikan sistem bunga yang mendorong ketidakstabilan nilai tukar adalah sistem bagi hasil (profit and loss sharing/PLS). Sistem bagi hasil dipandang sebagai cara yang lebih adil dibandingkan dengan bentuk bisnis dalam ekonomi konvensional, karena keuntungan dan kerugian yang terjadi dibagi secara proporsional di antara semua pihak yang terlibat (Putria, 2022).

Kebijakan moneter menentukan keberhasilan ekonomi suatu negara, yang sejalan dengan tujuan kebijakan ekonomi Islam, yaitu memelihara dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Langkah-langkah pengambilan kebijakan yang diambil oleh pembuat kebijakan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu sistem bagi hasil, di mana prinsip syariah tidak memperbolehkan jaminan terhadap nilai nominal atau rate return (suku bunga) (Putria, 2022).

8. Dinar Emas dan Dirham Perak sebagai Solusi Stabilitas Nilai Tukar

8.1 Sejarah Penggunaan Dinar dan Dirham

Dalam sejarah perekonomian Islam, dinar emas dan dirham perak telah digunakan sebagai mata uang sejak zaman Rasulullah SAW. Uang emas dan perak yang dikenal dengan dinar dan dirham digunakan sejak awal Islam, baik kegiatan muamalah maupun ibadah seperti zakat dan diyat sampai berakhirnya kekhalifahan Turki Usmani tahun 1924 (Shifa et al., 2022). Nilai tukar emas dan perak pada masa Rasulullah SAW relatif stabil dengan nilai kurs dirham-dinar 1:10 (Ananda et al., 2024).

Namun, stabilitas nilai kurs pernah mengalami gangguan karena adanya disequilibrium antara supply dan demand. Misalnya pada masa Bani Umayyah (41/662–132/750), rasio kurs antara dinar-dirham 1:12, sedangkan pada masa Abbasiyah (132/750–656/1258) berada pada kisaran 1:15. Pada masa yang lain, nilai tukar dirham-dinar mengalami fluktuasi dengan nilai paling rendah pada level 1:35–1:50 (Ananda et al., 2024). Instabilitas dalam nilai tukar ini akan mengakibatkan terjadinya bad coins out of circulation atau kualitas buruk akan menggantikan uang kualitas baik; dalam literatur konvensional, peristiwa ini disebut Hukum Gresham (Ananda et al., 2024).

8.2 Keunggulan Dinar Emas sebagai Mata Uang Stabil

Dinar emas dipandang sebagai solusi terhadap permasalahan devaluasi dan ketidakstabilan nilai tukar dalam perspektif ekonomi Islam. Emas dan perak merupakan alat tukar paling stabil yang pernah dikenal oleh dunia (Shifa et al., 2022). Mata uang yang memiliki nilai intrinsik harusnya menjadi pilihan utama masyarakat dan negara, seperti emas dan perak, karena tidak membutuhkan redenominasi, sanering, maupun devaluasi (Fahlefi et al., 2023).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa variabel dinar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan dalam jangka panjang penerapan dinar memberikan dampak negatif terhadap peningkatan inflasi, yang membuktikan bahwa dinar emas merupakan mata uang yang stabil dan menjadikan perekonomian lebih kuat (Ghozali, 2020). Dinar emas Islam dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk lindung nilai, tidak hanya terhadap risiko nilai tukar global, tetapi juga risiko volatilitas pasar keuangan (Ghozali, 2020).

8.3 Sistem Moneter Islam Berbasis Emas

Sistem moneter Islam yang berbasis emas menawarkan stabilitas nilai tukar yang tidak dapat dicapai oleh sistem uang fiat. Sistem moneter Islam memiliki stabilitas nilai tukar karena nilai tukar tersebut independen, tidak dapat diintervensi oleh siapa pun dan kebijakan apa pun (Yuliastuti, 2023). Hal ini berbeda dengan sistem uang fiat di mana pemerintah dapat melakukan devaluasi kapan saja sesuai kepentingan politik.

Dari pengkajian terhadap berbagai literatur ekonomi Islam, dapat dipastikan bahwa terdapat mekanisme penetapan emas dan perak sebagai sistem moneter yang berdampak pada stabilnya nilai tukar. Larangan ekonomi Islam tentang penimbunan harta (kanzul mal), pada faktanya dikhususkan Islam hanya emas serta perak, sebagaimana yang terdapat dalam QS At-Taubah ayat 34, karena fungsi emas dan perak sebagai alat tukar (medium of exchange) (Yuliastuti, 2023).

Dengan cara itu, nilai nominal dan nilai intrinsik dari mata uang dinar dan dirham akan menyatu. Artinya, nilai nominal mata uang yang berlaku akan dijaga oleh nilai intrinsiknya (nilai uang itu sebagai barang, yaitu emas atau perak itu sendiri), bukan oleh daya tukar terhadap mata uang lain (Putria, 2022). Maka, seberapapun misalnya Dolar Amerika naik nilainya, mata uang dinar akan mengikuti senilai Dolar menghargai 4,25 gram emas yang terkandung dalam 1 dinar (Putria, 2022).

8.4 Digital Gold Currency sebagai Inovasi Modern

Dalam konteks ekonomi modern, konsep Digital Gold Currency (DGC) muncul sebagai inovasi yang menggabungkan keunggulan emas sebagai standar nilai dengan kemudahan teknologi digital. DGC digunakan secara online, sehingga tidak melibatkan fisik emas secara langsung, yang sama dengan sistem the gold exchange standard yang menggunakan satuan nilai yang disetarakan dengan emas (Faisal et al., 2019). Pemanfaatan DGC yang memperhatikan nilai-nilai syariat Islam juga akan memperhatikan aktivitas ekonomi yang baik (halal) dan bermanfaat (thoyib) (Faisal et al., 2019).

9. Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf) dalam Islam

9.1 Konsep Al-Sharf

Dalam fikih muamalah, transaksi pertukaran mata uang dikenal dengan istilah al-sharf. Pertukaran valas yang merupakan sebuah keniscayaan saat ini tidak luput menjadi bahasan para ekonom syariah, terlebih praktiknya dalam pasar valuta asing (Huda, 2018). Berbagai macam variannya, yaitu spot, future, swap, dan option, telah dikaji keabsahan hukumnya secara syariah dengan mengacu pada fikih sharf (Huda, 2018).

Transaksi pertukaran mata uang menurut fikih muamalah diperbolehkan jika dilakukan dengan kesepakatan antara kedua pihak dan secara tunai (spot), serta tidak boleh ada penambahan pada barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak (Suryani, 2013). Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Ash Sharf) membolehkan praktik jual beli mata uang dengan syarat-syarat tertentu (Sukamto & Aisah, 2021).

9.2 Etika Pertukaran Valas dalam Islam

Etika pertukaran valas dalam Islam di antaranya adalah hendaknya diniatkan untuk memenuhi kebutuhan, tidak menjadikan uang sebagai komoditas perdagangan yang berakibat adanya bubble economy seperti yang terjadi dalam pasar derivatif yang membahayakan perekonomian (Huda, 2018). Dalam konteks devaluasi, Islam melarang praktik spekulasi mata uang yang dapat memperparah ketidakstabilan nilai tukar dan memaksa pemerintah melakukan devaluasi.

Transaksi forex online trading yang mengandung unsur gharar dan maysir dilarang dalam hukum ekonomi Islam (Mukarromah, 2020). Praktik spekulasi semacam ini dapat menciptakan tekanan artifisial terhadap nilai mata uang yang pada akhirnya dapat memaksa pemerintah melakukan devaluasi untuk menyesuaikan nilai mata uang dengan kondisi pasar.

10. Dampak Devaluasi terhadap Perbankan Syariah

10.1 Pengaruh terhadap Pembiayaan

Devaluasi dan fluktuasi nilai tukar yang menyertainya memiliki dampak signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. Peristiwa negatif seperti penurunan secara tiba-tiba pada mata uang domestik atau devaluasi mata uang akan mengakibatkan peralihan modal asing dari negara tersebut, yang akan menyebabkan masa sulit bagi pebisnis dan menyebabkan gagal bayar utang dalam pembiayaan (Hakimi et al., 2020). Nilai tukar rupiah atas US Dollar berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah, yang berarti bahwa setiap peningkatan kurs rupiah akan mengakibatkan peningkatan pembiayaan bermasalah (Fitriansyah, 2019).

Peningkatan inflasi yang dipicu oleh devaluasi mendorong bank-bank Islam untuk mengurangi pembiayaan, karena biaya pembiayaannya tinggi, dan sangat jarang konsumen yang mampu melakukan pembiayaan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil (Hakimi et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa devaluasi secara tidak langsung dapat menghambat fungsi intermediasi perbankan syariah.

10.2 Pengaruh terhadap Profitabilitas

Devaluasi juga berdampak terhadap profitabilitas perbankan syariah. Nilai tukar rupiah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Sabrina et al., 2021). Dengan terjadinya fluktuasi akan nilai tukar mata uang asing, bank akan memperoleh pendapatan berupa fee dan selisih kurs (Sabrina et al., 2021). Namun, dalam jangka panjang, devaluasi yang berlebihan dapat merusak stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Terjadinya fluktuasi nilai tukar yang tajam menyebabkan bank-bank devisa mengalami kesulitan dalam mengelola aset dan kewajiban yang didominasi dalam mata uang asing. Implikasinya, setiap terjadi pergerakan dalam nilai rupiah, maka bank-bank mengalami kerugian valas (foreign exchange loss) (Rasiam, 2014).

10.3 Ketahanan Perbankan Syariah terhadap Devaluasi

Meskipun devaluasi memberikan dampak negatif terhadap perbankan secara umum, perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan dalam menghadapi gejolak nilai tukar. Bank Islam hanya membiayai transaksi yang didukung oleh barang-barang riil dan aset atau menginvestasikan pada proyek dengan dasar profit-sharing. Bank Islam tidak bisa membiayai semata-mata transaksi keuangan seperti membeli obligasi dan yang berhubungan dengan derivatif (Harahap, 2014). Hal ini membuat perbankan syariah lebih terhubung dengan sektor riil dan lebih tahan terhadap gejolak spekulatif yang sering memicu devaluasi.

11. Reformasi Sistem Moneter Internasional dalam Perspektif Islam

11.1 Kebutuhan akan Sistem Moneter yang Adil

Ekonomi Islam menawarkan visi reformasi sistem moneter internasional yang lebih adil dan stabil. Sistem moneter Islam merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan (Ananda et al., 2024). Sistem yang ditawarkan adalah transaksi berdasarkan aset, bebas bunga, menghindari transaksi-transaksi yang mengandung spekulasi dan ketidakpastian, serta menggunakan mata uang yang stabil, yaitu dinar dan dirham (Ibrahim, 2012).

Berbicara mengenai keadilan, sistem moneter Islami merupakan bagian dari sistem ekonomi Islami di mana dinar memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan keadilan ekonomi (Noviyanti, 2017). Di dalam kerangka menghasilkan sistem moneter yang adil, maka sistem ekonomi yang ada haruslah memenuhi beberapa persyaratan tertentu, dan salah satu persyaratannya adalah penggunaan mata uang emas di dalam segala transaksi ekonomi termasuk dalam transaksi perdagangan internasional (Noviyanti, 2017).

11.2 Sistem Bretton Woods sebagai Inspirasi

Meskipun sistem Bretton Woods akhirnya runtuh, sistem ini dapat menjadi "the inspired system" yang bisa menjadi pertimbangan untuk merumuskan arah dan strategi ekonomi politik Islam Internasional (Fathurrahman, 2019). Selain gold standard menjadi salah satu kesepakatan Bretton Woods dan stabilitas nilai tukar dengan diterapkannya fixed rate system, keteraturan perdagangan internasional dan banyaknya bantuan dana internasional untuk merekonstruksi pembangunan di negara-negara korban perang menjadi penyebab lajunya pertumbuhan ekonomi global tertinggi sepanjang sejarah (Fathurrahman, 2019).

11.3 Mata Uang Global Tunggal

Salah satu solusi yang ditawarkan ekonomi Islam untuk mengatasi permasalahan devaluasi dan ketidakstabilan nilai tukar adalah penerapan mata uang global tunggal berbasis emas. Penggantian sistem mata uang berganda dengan mata uang global tunggal akan mengurangi andil terhadap krisis keuangan di Indonesia secara signifikan (Ascarya, 2010). Dengan mata uang global tunggal berbasis emas, devaluasi kompetitif yang sering terjadi dalam sistem mata uang fiat dapat dihindari.

Beberapa alasan mengapa mesti kembali pada gold exchange standard daripada sistem nilai tukar yang lain, antara lain: pertama, jumlah uang yang beredar di masyarakat bisa terkendali dengan baik dan tidak merajalela sebagaimana sekarang; kedua, kondisi ini pada gilirannya akan mempertahankan kestabilan nilai tukar mata uang yang merupakan kondisi yang kondusif bagi perekonomian (Triyawan, 2022).

12. Implikasi Kebijakan

12.1 Rekomendasi bagi Otoritas Moneter

Berdasarkan kajian di atas, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat direkomendasikan bagi otoritas moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Pertama, otoritas moneter perlu memprioritaskan stabilitas nilai tukar sebagai tujuan utama kebijakan moneter, karena stabilitas nilai tukar merupakan prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter Islam (Siregar, 2003). Kedua, otoritas moneter perlu menghindari kebijakan devaluasi kompetitif yang dapat memicu perang mata uang dan merugikan masyarakat luas.

Ketiga, restrukturisasi mata uang hanya akan bekerja dengan memperhatikan program stabilisasi ekonomi yang melibatkan nilai tukar, tingkat harga, dan tingkat suku bunga secara keseluruhan (Hasan, 2020). Keempat, perbankan syariah komersial merupakan perpanjangan tangan dari bank sentral untuk menstabilkan nilai mata uang dengan cara-cara yang Islami (Fahlefi et al., 2023).

12.2 Peran Zakat, Infak, dan Sedekah

Dalam perspektif ekonomi Islam, instrumen zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi dampak negatif devaluasi terhadap masyarakat. Ekonomi Islam tidak mengenal inflasi; hal ini dikarenakan di dalam ekonomi Islam yang menjadi pengendali jumlah uang yang beredar di masyarakat yaitu zakat, infak, dan sedekah (Hasanah et al., 2020). Dengan demikian, pengelolaan ZIS yang baik dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mencegah devaluasi.

12.3 Pentingnya Sektor Riil

Ekonomi Islam menekankan pentingnya keterkaitan antara sektor moneter dan sektor riil. Salah satu akar penyebab krisis keuangan dari perspektif Islam adalah terpisahnya sektor riil dan sektor moneter (Ascarya, 2010). Devaluasi sering kali terjadi ketika sektor moneter berkembang jauh melampaui sektor riil, menciptakan ketidakseimbangan yang pada akhirnya memaksa penyesuaian nilai tukar. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Islam menekankan pentingnya memastikan bahwa pertumbuhan sektor moneter selalu sejalan dengan pertumbuhan sektor riil.

13. Kesimpulan

Devaluasi dalam sistem ekonomi Islam merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Dari kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting.

Pertama, devaluasi merupakan konsekuensi dari sistem uang fiat yang tidak memiliki nilai intrinsik dan rentan terhadap manipulasi kebijakan. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem uang fiat merupakan akar masalah dari berbagai krisis moneter yang berulang ("Fiat Money: Masalah Dan Solusi," 2013).

Kedua, dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, devaluasi yang menyebabkan penurunan nilai mata uang secara terus-menerus tidak dapat dibenarkan karena merugikan masyarakat dan mengancam perlindungan harta (hifz al-mal) yang merupakan salah satu tujuan utama syariah (Hasan, 2020). Masyarakat akan kehilangan harta mereka tanpa sesuatu hal yang riil dari pekerjaan mereka akibat devaluasi (Hasan, 2020).

Ketiga, ekonomi Islam menawarkan solusi komprehensif terhadap permasalahan devaluasi melalui penggunaan mata uang berbasis emas (dinar dan dirham), penerapan sistem bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga, larangan spekulasi dan transaksi yang mengandung gharar dan maisir, serta penekanan pada keterkaitan antara sektor moneter dan sektor riil (Ascarya, 2010; "Fiat Money: Masalah Dan Solusi," 2013; Ibrahim, 2012).

Keempat, stabilitas nilai tukar merupakan prioritas utama dalam sistem moneter Islam. Sistem moneter Islam memiliki stabilitas nilai tukar karena nilai tukar tersebut independen, tidak dapat diintervensi oleh siapa pun dan kebijakan apa pun (Yuliastuti, 2023). Hal ini berbeda dengan sistem uang fiat di mana pemerintah dapat melakukan devaluasi kapan saja sesuai kepentingan politik.

Kelima, meskipun implementasi penuh sistem moneter Islam berbasis dinar dan dirham menghadapi berbagai tantangan praktis dalam konteks ekonomi global modern, prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu stabilitas nilai tukar, keadilan dalam transaksi, dan keterkaitan dengan sektor riil, tetap relevan dan dapat dijadikan panduan dalam merumuskan kebijakan moneter yang lebih adil dan stabil. Inovasi seperti Digital Gold Currency (DGC) dapat menjadi jembatan antara prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan praktis ekonomi modern (Faisal et al., 2019).

Akhirnya, reformasi sistem moneter internasional menuju sistem yang lebih adil dan stabil merupakan keniscayaan. Islam sebagai nilai harus terinternalisasi di dalam setiap keputusan dan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak (Fathurrahman, 2019). Ekonomi politik internasional menjadi posisi yang sangat strategis untuk menentukan kebijakan demi tercapainya stabilitas dan kemaslahatan global, dan dalam konteks ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi yang sangat berharga.

Daftar Referensi

Abdianti, D., Restu, A., & Ayyubi, S. A. (2023). Konsep kebijakan moneter dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 263–276. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7042

Abdianti, D., Restu, A., & Ayyubi, S. A. (2024). Konsep kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kendali Economics and Social Humanities, 2(3), 191–200. https://doi.org/10.58738/kendali.v2i3.110

Abidin, R. N., Syahnur, S., & Suriani, S. (2022). Pengaruh variabel makroekonomi terhadap utang luar negeri di negara ASEAN-7. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, 13(2), 136–150. https://doi.org/10.33059/jseb.v13i2.3984

Ananda, D. P., Halimatiara, H., Hasanah, R. A., Maulana, R., & Syahputra, D. (2024). Kebijakan moneter dalam Islam. MESIR Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion, 1(2), 120–125. https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.2864

Arintoko, A., & Wijaya, F. (2007). Pengaruh perubahan nilai tukar rupiah terhadap neraca transaksi berjalan Indonesia, periode 1990.I–2004.II (kasus Indonesia–Amerika Serikat). Bulletin of Monetary Economics and Banking, 8(3), 1–21. https://doi.org/10.21098/bemp.v8i3.142

Ascarya, A. (2010). Pelajaran yang dipetik dari krisis keuangan berulang: Perspektif ekonomi Islam. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 12(1), 33–82. https://doi.org/10.21098/bemp.v12i1.349

Exero Journal of Research in Business and Economics. (2018). Fluktuasi kurs valuta asing di beberapa negara Asia Tenggara. Exero Journal of Research in Business and Economics, 1(1), 1–22. https://doi.org/10.24071/exero.2018.010101

Fahlefi, R., Alimin, A., Sari, R. A., & Nopiardo, W. (2023). Analisis konsep uang menurut ulama salaf dan khalaf serta implikasinya dalam perbankan syariah. Al-Bank Journal of Islamic Banking and Finance, 3(2), 160–172. https://doi.org/10.31958/ab.v3i2.9758

Faisal, A., Wahid, A. N., & Yuliani, I. (2019). Rekonstruksi integralistik instrumen mata uang berbasis syariah (Digital Gold Currency). El Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 7(2), 100. https://doi.org/10.18860/ed.v7i2.6701

Fathurrahman, A. (2019). Sistem Bretton Woods dalam perspektif maqasid syariah: Studi kebijakan ekonomi politik internasional (1944–1971). Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 6(2), 141–154. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2417

Fiat money: Masalah dan solusi. (2013). Jurnal Akuntansi Multiparadigma. https://doi.org/10.18202/jamal.2013.08.7196

Fitriansyah, R. (2019). Pengaruh faktor makroekonomi terhadap risiko pembiayaan bank syariah: Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015–2018. Islamic Economics Journal, 5(2), 181. https://doi.org/10.21111/iej.v5i2.3810

Fitriyani, F., Sapha, D., Rizki, C. Z., Aidar, N., Ferayanti, F., Siregar, M. I., & Irmalis, A. (2019). Perkembangan kebijakan nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen, 3(1). https://doi.org/10.35308/jbkan.v3i1.1365

Ferry, F. F. (2021). Ekonomi moneter Islam. OSF Preprints. https://doi.org/10.31219/osf.io/cfv9u

Ghozali, M. S. I. (2020). Penerapan dinar, stabilitas ekonomi dan moneter Indonesia (2003–2019). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 273. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1055

Goeltom, M. S., & Zulverdi, D. (2003). Manajemen nilai tukar di Indonesia dan permasalahannya. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 1(2), 69–91. https://doi.org/10.21098/bemp.v1i2.169

Gunariah, F., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023). Pemikiran Imam Al-Ghazali terkait uang. Rayah Al-Islam, 7(3), 886–902. https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.784

Hakimi, F., Millatina, N. A., & Herianingrum, S. (2020). Determinasi makroekonomi terhadap produk pembiayaan bank Islam di Indonesia (periode 2017–2019). Jurnal Penelitian IPTEKS, 5(1), 116–126. https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i1.3025

Harahap, D. (2014). Analisis stabilitas dinar emas dan Dolar AS dalam denominasi rupiah. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 6(2), 269–282. https://doi.org/10.15408/aiq.v6i2.1235

Hasan, A. (2020). Dampak pengurangan nol mata uang terhadap ekonomi masyarakat perspektif maqāṣid al-sharī'ah. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 54(2), 467. https://doi.org/10.14421/ajish.2020.54.2.467-492

Hasanah, M., Al-Mustofa, M. U., & Herianingrum, S. (2020). An empirical analysis macroeconomics on Islamic mutual funds in Indonesia. Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia, 6(1), 95–101. https://doi.org/10.32528/jmbi.v6i1.3539

Hasyim, H. R. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi perubahan nilai tukar di Indonesia tahun 2006–2018. Jurnal Al-Iqtishad, 15(1), 1. https://doi.org/10.24014/jiq.v15i1.6834

Huda, B. (2018). Etika pertukaran valas dalam pasar valuta asing perspektif fikih sarf. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 5(1), 1–21. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i1.1656

Hudaya, F., Setiawan, J. S., & Yusuf, M. (2022). Pengaruh nilai tukar rupiah dan inflasi terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia tahun 2015–2019. Neraca, 17(2), 96–126. https://doi.org/10.48144/neraca.v17i2.722

Ibrahim, Z. (2012). Sistem moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Al Qalam, 29(1), 141. https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.592

Istiyani, A., & Nabila, R. (2021). Pengaruh saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan nilai tukar sebagai variabel moderating tahun 2011–2020. Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, 1(1), 11–19. https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i1.22

Jamilah, J., Sinaga, B. M., Tambunan, M., & Hakim, D. B. (2018). Dampak perlambatan ekonomi China dan devaluasi yuan terhadap kinerja perdagangan pertanian Indonesia. Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 20(3), 325–345. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.61

Mahayana, N. P. A. W. P., Syaukat, Y., & Rachmina, D. (2018). Pengaruh variabel makroekonomi terhadap penyaluran transaksi ekspor dan impor dengan metode pembayaran Letter of Credit. Agraris Journal of Agribusiness and Rural Development Research, 4(1). https://doi.org/10.18196/agr.4159

Mukarromah, Z. (2020). Forex online trading (FOT) dalam perspektif hukum ekonomi Islam (telaah kasus para pengguna FOT). At-Turost Journal of Islamic Studies, 7(1), 54–72. https://doi.org/10.52491/at.v7i1.38

Muzakki, L. A. (2024). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar mata uang asing terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016–2020. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 29. https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12314

Noviyanti, R. (2017). Dinar dan dirham sebagai alternatif mata uang: Sebuah tinjauan literatur. Falah Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 177–188. https://doi.org/10.22219/jes.v2i2.5104

Putra, R. F. (2024). Konsep nilai tukar rupiah, aliran modal asing, dan kebijakan moneter dalam tinjauan perspektif Islam. Al-Ittifaq Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2), 61. https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v4i2.11311

Putria, U. (2022). Sistem bagi hasil sebagai pondasi stabilitas moneter syariah. Islamica, 6(1), 44–52. https://doi.org/10.59908/islamica.v6i1.6

Ramadhani, H., Sofian, M. Y., & Anggraini, S. D. (2022). Analisis perubahan kurs rupiah terhadap mata uang asing dalam menghadapi resesi tahun 2023. Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif, 1(1), 100–112. https://doi.org/10.59024/jumek.v1i1.34

Rasiam, R. (2014). Rasionalisasi pengharaman bunga bank. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), 145. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.145-161

Rifai, S. A., Susanti, H., & Setyaningrum, A. (2017). Analisis pengaruh kurs rupiah, laju inflasi, jumlah uang beredar, dan pertumbuhan ekspor terhadap total pembiayaan perbankan syariah dengan dana pihak ketiga sebagai variabel moderating. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(1), 13. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.13-27

Sabrina, I., Yenti, F., & Husni, A. (2021). Pengaruh variabel ekonomi makro nilai tukar rupiah dan inflasi terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Al-Ittifaq Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 52. https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v1i1.3268

Salamah, R. A., & Wahyuni, K. T. (2021). Analisis simultan neraca pembayaran Indonesia tahun 2009–2020. Seminar Nasional Official Statistics, 2021(1), 507–516. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.953

Saleh, L. (2016). Perubahan nilai tukar uang menurut perspektif ekonomi Islam. Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1), 68. https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.475

Shifa, M., Amalia, A., Majid, M. S. A., & Marliyah, M. (2022). Penggunaan mata uang dinar dan dirham sebagai solusi prediksi krisis moneter di Indonesia. Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(6), 2321–2338. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.992

Siregar, M. E. (2003). Manajemen moneter alternatif dan penerapannya di Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 2(3), 89–107. https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3.277

Suhartono, S., & Nurwahida, N. (2021). Transaksi mata uang asing (al-sharf) dalam perspektif Islam pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 5(1), 34. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.19674

Sukamto, S., & Aisah, S. (2021). Relevansi konsep moneter Islam M. Umar Chapra dengan kebijakan moneter di Indonesia. Malia (Terakreditasi), 12(2), 165–180. https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2660

Suryani, S. (2013). Transaksi valuta asing sarf dalam konsepsi fikih mu'amalah. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 13(2), 253. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i2.253-268

Suryaprabaswara, M. E., & Pujiyono, P. (2023). Problematik hukum penerapan currency board system di Indonesia. Jurnal Privat Law, 11(2), 276. https://doi.org/10.20961/privat.v11i2.49342

Syihabuddin, A., Huda, B., & Asiyah, B. N. (2022). Politik uang. Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 25(1), 98–111. https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.98-111

Triyawan, A. (2022). Ekonomi internasional sebuah pemikiran dalam perspektif Islam. OSF Preprints. https://doi.org/10.31219/osf.io/759h2

Widjajanto, T., Sutrisno, S., & Anita, T. (2020). Analisis pengaruh foreign direct investment (FDI), suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap ekspor total Indonesia. Sosio E-Kons, 12(02), 184. https://doi.org/10.30998/sosioekons.v12i02.5861

Yuliastuti, R. (2023). Akuntansi translasi dengan sistem moneter Islam sebagai solusi alternatif tren inflasi global. Journal MISSY (Management and Business Strategy), 4(1), 14–23. https://doi.org/10.24929/missy.v4i1.2440