00377 - Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS): Kajian Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA Daftar Buku Terbitan Formulir Data Penulis Buku Layanan Penerbitan ISBN Buku Layanan Konversi Hasil Penelitian, PkM, Skripsi, Tesis, & Disertasi menjadi Buku Layanan Pengurusan HaKI Karya Ilmiah Layanan Indeksasi Google Play Books Layanan Penambahan Sitasi Artikel di Google Scholar Layanan Indeksasi Artikel Bebas, Opini, Catatan Akademik di Google Scholar ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini

Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto 

Abstrak

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Islam di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Artikel ini mengkaji secara komprehensif berbagai aspek BPRS, meliputi sejarah perkembangan, landasan hukum, peran dan fungsi strategis, produk dan layanan, kinerja keuangan, tantangan yang dihadapi, serta strategi pengembangan ke depan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan menganalisis berbagai penelitian dan regulasi yang berkaitan dengan BPRS di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPRS memiliki peran yang signifikan dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal, termasuk keterbatasan modal, efisiensi operasional yang belum optimal, persaingan dari lembaga keuangan lain, dan dampak perkembangan teknologi finansial (fintech). Pengembangan BPRS ke depan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi melalui penguatan regulasi dan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, inovasi produk dan layanan, serta penguatan peran sosial.

Kata kunci: Bank Perekonomian Rakyat Syariah; BPRS; inklusi keuangan; UMKM; perbankan syariah; bagi hasil

Abstract

Islamic People's Economy Bank (Bank Perekonomian Rakyat Syariah/BPRS) is one of the important pillars in Indonesia's Islamic financial system that plays a strategic role in empowering the community's economy, particularly in the micro, small, and medium enterprise (MSME) segment. This article comprehensively examines various aspects of BPRS, including its historical development, legal framework, strategic roles and functions, products and services, financial performance, challenges faced, and future development strategies. The method used is a literature review by analyzing various studies and regulations related to BPRS in Indonesia. The results of the study show that BPRS has a significant role in promoting financial inclusion and empowering MSMEs, although it still faces various internal and external challenges, including limited capital, suboptimal operational efficiency, competition from other financial institutions, and the impact of financial technology (fintech) development. Future BPRS development requires a comprehensive and integrated approach through regulatory and institutional strengthening, human resource development, product and service innovation, and strengthening of social roles.

Keywords: Islamic People's Economy Bank; BPRS; financial inclusion; MSMEs; Islamic banking; profit sharing

1. Pendahuluan dan Latar Belakang Historis

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Islam di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kehadiran BPRS tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perbankan syariah secara keseluruhan di Indonesia, yang dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank umum syariah pertama di negeri ini (Puteri, 2015). Setelah keberhasilan pendirian Bank Muamalat Indonesia, kesadaran masyarakat untuk mengamalkan ekonomi syariah semakin meningkat, sehingga mulai didirikan lembaga keuangan syariah mikro, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal Wattamwil (BMT) (Kholis, 2013).

Secara historis, perkembangan BPRS di Indonesia tidak terlepas dari dinamika politik dan regulasi perbankan yang terus berubah. Pada era reformasi, dukungan politik terhadap pengembangan praktik ekonomi Islam semakin kuat, yang terbukti dengan pesatnya kemajuan perbankan syariah, termasuk BPRS, dalam berbagai aspek (Kholis, 2013). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan definisi bank syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Amah, 2013). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai perubahan nama BPR menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPRS sebagai Bank Perekonomian Rakyat Syariah, disahkan pada 12 Januari 2023, untuk memperkuat keyakinan masyarakat, memberikan dukungan kepada UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Putri & Wahyudi, 2024).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, termasuk BPRS, juga dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi dan krisis keuangan. Pada saat krisis moneter terjadi pada tahun 1997–1998, bank syariah menunjukkan ketangguhannya dengan keuangan yang sehat dan tetap stabil (Ernayani, 2024). Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah, termasuk BPRS, sebagai alternatif yang lebih tahan terhadap guncangan ekonomi.

2. Definisi, Konsep, dan Landasan Hukum BPRS

2.1 Pengertian dan Karakteristik BPRS

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Almas, 2018). Berbeda dengan Bank Umum Syariah, BPRS memiliki cakupan operasional yang lebih terbatas namun lebih terfokus pada pelayanan masyarakat di tingkat lokal, khususnya usaha mikro dan kecil. BPRS menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Murwani & Pujiati, 2017).

Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, BPRS menerapkan sistem bagi hasil dalam memberikan bantuan pembiayaan, tanpa menerapkan bunga atas transaksi sehingga tidak memberatkan sektor UMKM dalam hal pembiayaan usaha (Amah, 2013). Sistem yang diterapkan oleh perbankan syariah, termasuk BPRS, sangat cocok untuk pengembangan UMKM karena menerapkan sistem bagi hasil yang berkeadilan (Amah, 2013). Dalam konteks ini, BPRS berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, khususnya di segmen masyarakat yang belum terlayani oleh bank umum (Badriyah, 2009).

2.2 Landasan Hukum dan Regulasi

Kerangka hukum yang mengatur BPRS di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan utama operasional BPRS, yang mendorong pengembangan jaringan kantor secara luas serta menampilkan karakteristik khas perbankan syariah sebagai suatu sistem baru layanan keuangan (Saefuddin, 2019). Dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, yang berperan tidak hanya sebagai pembina dan pengawas, tetapi juga sebagai pemeriksa terhadap bank, termasuk Bank Syariah (Saefuddin, 2019).

Saat ini, pengawasan dan pembinaan BPRS berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut regulasi dari OJK (25/POJK.03/2021), bank syariah lokal di Indonesia memberikan layanan keuangan berdasarkan prinsip Islam kepada komunitas pedesaan yang tidak dilayani oleh lembaga keuangan lain (V. A. Putri et al., 2024). Kerangka regulasi ini memberikan landasan yang kuat bagi BPRS untuk beroperasi secara efektif dalam melayani segmen masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan perbankan formal.

Secara kelembagaan, BPRS juga tunduk pada pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), sementara pembinaan dan pengawasan operasional dilakukan oleh OJK (Prasada, 2020). Dualisme pengawasan ini memastikan bahwa BPRS tidak hanya memenuhi standar perbankan yang berlaku, tetapi juga senantiasa beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

3. Peran dan Fungsi Strategis BPRS

3.1 Fungsi Intermediasi dan Pemberdayaan UMKM

Salah satu peran paling fundamental BPRS adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang melayani kebutuhan pembiayaan UMKM. BPRS hadir dengan fungsi utamanya sebagai lembaga keuangan yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah (Puteri, 2015). Kehadiran BPRS juga turut menggerakkan perekonomian nasional sebagai lembaga penyalur kredit, dan diharapkan agar roda perekonomian berputar lebih cepat dan memberi efek positif bagi perekonomian nasional (Panjawa et al., 2017).

Dalam konteks pemberdayaan UMKM, BPRS memiliki penetrasi yang lebih baik dibandingkan dengan bank umum, khususnya untuk usaha mikro kecil dan menengah (Almas, 2018). Hal ini disebabkan oleh karakteristik BPRS yang lebih dekat dengan masyarakat lokal dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Tujuan utama dari BPRS adalah untuk memberikan stimulus khususnya kepada pelaku usaha atau UMKM yang nantinya akan mendorong peningkatan dalam perekonomian sektor informal (Saat & Harahap, 2024).

Bank Indonesia mencatat bahwa penyaluran pembiayaan syariah pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 70% dari total pembiayaan, atau sebesar Rp58 triliun hingga akhir September 2012, yang membuktikan bahwa bank syariah, termasuk BPRS, memiliki peran penting dalam pemberdayaan UMKM (Amah, 2013). Dengan prinsip syariah Islam, perbankan syariah berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM (Ernayani, 2024).

3.2 Peran dalam Inklusi Keuangan

BPRS memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung inklusi keuangan, yaitu konsep di mana setiap orang memiliki akses penuh ke layanan keuangan dengan biaya yang kompetitif, kemudahan, dan prestige (Puteri, 2015). Kehadiran BPRS di daerah pedesaan dan perkotaan yang belum terlayani oleh bank umum menjadi jembatan penting dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal.

Dalam mendukung inklusi keuangan di perdesaan, BPRS hadir dengan fungsi utamanya sebagai lembaga keuangan yang memberikan layanan untuk usaha kecil dan mikro berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam sistem operasional mereka (Puteri, 2015). Dengan memberikan dana ke sektor produktif, ekonomi akan semakin kuat dan lebih kompetitif, sehingga BPRS juga disebut sebagai "bank masyarakat" (Puteri, 2015). Keberadaan BPRS yang tersebar di berbagai daerah, termasuk di wilayah yang tidak terjangkau oleh bank umum, menjadikannya instrumen penting dalam mewujudkan inklusi keuangan yang merata.

3.3 Peran dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah

BPRS memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai lembaga keuangan yang ada di daerah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat menengah ke bawah, BPRS berkontribusi signifikan dalam menggerakkan perekonomian lokal (Murwani & Pujiati, 2017). Tugas pokok BPRS adalah mengembangkan perekonomian rakyat di daerah, terutama pedesaan, bagi golongan ekonomi lemah, dengan membantu pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Murwani & Pujiati, 2017).

Kredit yang disalurkan oleh BPRS memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap perekonomian di Indonesia, karena fungsional dari bank perkreditan rakyat tersebut masih berjalan sampai saat ini (Saat & Harahap, 2024). Dengan demikian, BPRS tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan semata, tetapi juga sebagai agen pembangunan ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal dan regional.

4. Produk dan Layanan BPRS

4.1 Produk Penghimpunan Dana

BPRS menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk penghimpunan dana BPRS meliputi tabungan dan deposito yang dikelola berdasarkan akad-akad syariah, seperti akad mudharabah (bagi hasil) dan akad wadiah (titipan). Dalam konteks ini, BPRS berperan sebagai mudharib (pengelola dana) yang menginvestasikan dana nasabah ke dalam berbagai kegiatan usaha yang produktif dan halal.

Salah satu produk penghimpunan dana yang penting adalah deposito investasi berjangka yang dikelola berdasarkan akad mudharabah. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana nasabah, sementara nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana) yang berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati (السناني, 2020). Sistem bagi hasil ini dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko dan bagi hasil usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana (Nurwijayanti & Santoso, 2018).

4.2 Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan merupakan inti dari kegiatan operasional BPRS. Berbagai akad pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS mencakup murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan berbagai akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Masing-masing akad memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah tanpa melibatkan unsur riba (bunga).

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh BPRS. Dalam akad murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan yang transparan (زاهية, 2023). Produk ini sangat populer karena memberikan kepastian harga dan kemudahan bagi nasabah dalam merencanakan pembayaran.

Selain murabahah, BPRS juga menawarkan pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah melibatkan bank sebagai penyedia modal dan nasabah sebagai pengelola usaha, dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati (Kareem et al., 2023). Sementara itu, pembiayaan musyarakah melibatkan kemitraan antara bank dan nasabah dalam suatu usaha, di mana keduanya berbagi modal, keuntungan, dan risiko (Zuoby & Saleh, 2022). Produk-produk pembiayaan berbasis bagi hasil ini mencerminkan semangat keadilan dan kemitraan yang menjadi ciri khas perbankan syariah.

Produk pembiayaan lainnya yang ditawarkan BPRS meliputi ijarah (sewa), istishna (pemesanan barang), dan salam (jual beli dengan pembayaran di muka). Masing-masing produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang spesifik, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Keberagaman produk pembiayaan ini memungkinkan BPRS untuk melayani berbagai segmen nasabah dengan kebutuhan yang berbeda-beda.

5. Kinerja Keuangan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

5.1 Profitabilitas BPRS

Profitabilitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja keuangan BPRS. Penelitian menunjukkan bahwa Bank Perekonomian Rakyat Syariah menunjukkan tingkat profitabilitas (ROA) yang memuaskan, dengan kecukupan modal yang mencerminkan Capital Adequacy Ratio (CAR) di atas persentase minimum yang ditetapkan (A. A. Putri & Wahyudi, 2024). Profitabilitas yang sehat menjadi kunci bagi keberlangsungan bisnis BPRS dan mendukung perkembangan ekonomi nasional (A. A. Putri & Wahyudi, 2024).

Beberapa faktor internal yang mempengaruhi profitabilitas BPRS antara lain Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non-Performing Financing (NPF), dan rasio efisiensi operasional (BOPO). Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara ROA dan kecukupan modal (CAR), sementara terdapat hubungan negatif antara ROA dan Non-Performing Financing (NPF) (A. A. Putri & Wahyudi, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan modal yang baik dan pengendalian pembiayaan bermasalah merupakan faktor kunci dalam menjaga profitabilitas BPRS.

Faktor eksternal seperti inflasi juga memengaruhi profitabilitas BPRS. Inflasi berpengaruh signifikan positif terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia, yang berarti semakin tinggi tingkat inflasi, semakin tinggi pula tingkat pembiayaan bermasalah dalam BPRS (Arinda et al., 2022). Kondisi makroekonomi yang tidak stabil, termasuk fluktuasi inflasi, dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja BPRS, terutama karena pendapatan primer BPRS terfokus pada laba dari pembiayaan yang bergerak di sektor riil (Tirta & Rosyidah, 2023).

5.2 Non-Performing Financing (NPF) dan Manajemen Risiko

Non-Performing Financing (NPF) merupakan salah satu indikator risiko yang paling penting dalam menilai kesehatan BPRS. Besarnya rasio NPF pada BPRS menjadi hal yang perlu diperhatikan mengingat BPRS memiliki peran yang penting dalam menggerakkan perekonomian sektor riil dalam skala mikro karena menargetkan UMKM sebagai objek pembiayaannya (Arinda et al., 2022). Tingginya nilai NPF menunjukkan indikator ketidakberhasilan bank tersebut dalam mengelola dana yang disalurkan pada masyarakat (Arinda et al., 2022).

Faktor-faktor internal BPRS seperti CAR dan FDR berpengaruh signifikan negatif terhadap NPF pada BPRS di Indonesia (Arinda et al., 2022). Ini berarti bahwa kondisi internal bank berupa kecukupan modal serta likuiditas yang dimiliki oleh BPRS dapat memengaruhi keadaan pembiayaan bermasalah dalam BPRS tersebut. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif, termasuk pengelolaan modal dan likuiditas yang baik, sangat penting dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan BPRS.

Dalam konteks manajemen risiko, BPRS juga perlu memperhatikan risiko yang terkait dengan berbagai akad pembiayaan yang ditawarkan. Setiap akad pembiayaan memiliki profil risiko yang berbeda, dan BPRS perlu memiliki sistem manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola berbagai jenis risiko tersebut. Pengelolaan risiko yang baik tidak hanya melindungi BPRS dari kerugian finansial, tetapi juga memastikan keberlangsungan operasional dan kepercayaan nasabah.

5.3 Efisiensi Operasional BPRS

Efisiensi operasional merupakan faktor penting lainnya dalam menilai kinerja BPRS. Penelitian menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) menunjukkan bahwa tidak ada BPR Syariah yang efisien dari 5 sampel BPR Syariah yang diteliti di Jawa Timur (Almas, 2018a). Hasil ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang yang signifikan untuk peningkatan efisiensi operasional BPRS.

Efisiensi BPR Syariah yang belum mencapai 100% juga ditunjukkan oleh penelitian lain yang menemukan bahwa rata-rata tingkat efisiensi BPR Syariah di Indonesia adalah sebesar 81,41%, dengan tingkat efisiensi paling tinggi dimiliki oleh BPRS Bhakti Sumekar sebesar 97,77% (Almas, 2018b). Temuan ini menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam tingkat efisiensi antarbPRS, yang mengindikasikan perlunya upaya peningkatan efisiensi yang lebih sistematis dan terstruktur.

Dalam jangka panjang, CAR, BOPO, dan kurs memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return On Asset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Panjawa et al., 2017). Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional, yang tercermin dalam rasio BOPO, merupakan faktor penting yang memengaruhi profitabilitas BPRS dalam jangka panjang. Oleh karena itu, upaya peningkatan efisiensi operasional harus menjadi prioritas utama dalam strategi pengembangan BPRS.

6. Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi BPRS

6.1 Tantangan Internal

BPRS menghadapi berbagai tantangan internal yang memengaruhi kinerja dan perkembangannya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah. Kurangnya tenaga ahli yang terlatih dalam bidang keuangan syariah menjadi hambatan signifikan dalam pengembangan produk dan layanan BPRS yang inovatif dan kompetitif (Abudirbala, 2019).

Tantangan internal lainnya adalah keterbatasan modal dan skala operasional. Sebagian besar BPRS masih tergolong dalam kategori bank kecil dengan modal yang terbatas, sehingga kemampuan mereka dalam menyalurkan pembiayaan dan mengembangkan jaringan layanan juga terbatas. Kondisi ini membuat BPRS sulit bersaing dengan bank umum yang memiliki modal dan jaringan yang jauh lebih besar.

Selain itu, BPRS juga menghadapi tantangan dalam hal tata kelola dan manajemen risiko. Pengelolaan risiko yang belum optimal, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional, dapat mengancam keberlangsungan operasional BPRS. Peningkatan nilai NPF yang terus terjadi menjadi hambatan bagi BPRS untuk dikatakan sehat, karena peningkatan yang dialami tiap tahunnya dapat menggerus profitabilitas dan modal BPRS (Alexander & Cuandra, 2023).

6.2 Tantangan Eksternal

Di sisi eksternal, BPRS menghadapi persaingan yang semakin ketat dari berbagai lembaga keuangan lainnya, termasuk bank umum, koperasi, dan lembaga keuangan mikro lainnya. Persaingan ini semakin diperparah dengan munculnya fintech lending yang menawarkan layanan pembiayaan yang lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan fintech di Indonesia menggerus efisiensi bank syariah lokal (BPRS), yang mengindikasikan bahwa kehadiran fintech signifikan dan berpotensi merugikan bank lokal (V. A. Putri et al., 2024).

Tantangan eksternal lainnya adalah kondisi makroekonomi yang tidak stabil, termasuk fluktuasi inflasi dan nilai tukar. Inflasi yang tinggi dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah dan mengurangi daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kinerja BPRS (Arinda et al., 2022). Selain itu, perubahan regulasi yang terus-menerus juga menjadi tantangan bagi BPRS dalam menyesuaikan operasional mereka dengan ketentuan yang berlaku.

Tantangan regulasi juga menjadi perhatian penting. Meskipun kerangka regulasi perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat, masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan untuk mendukung perkembangan BPRS secara optimal. Perlunya regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan industri keuangan syariah menjadi salah satu agenda penting dalam pengembangan BPRS ke depan (Saefuddin, 2019).

6.3 Tantangan Teknologi dan Digitalisasi

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi layanan keuangan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi BPRS. Di satu sisi, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan BPRS. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang terampil di bidang teknologi menjadi hambatan bagi BPRS dalam mengadopsi inovasi digital.

Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari tantangan teknologi dan regulasi terhadap kinerja perbankan syariah (العمري & غيث, 2026). Hal ini mengindikasikan bahwa BPRS perlu berinvestasi lebih banyak dalam pengembangan infrastruktur teknologi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi untuk dapat bersaing secara efektif di era digital. Layanan perbankan elektronik, seperti mobile banking dan internet banking, telah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian keunggulan kompetitif bank syariah (Attiany et al., 2022).

7. Pengawasan dan Tata Kelola BPRS

7.1 Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pengawasan BPRS dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik lembaga jasa keuangan, termasuk BPRS. Pengawasan yang efektif oleh OJK sangat penting untuk memastikan bahwa BPRS beroperasi secara sehat, prudent, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks pengawasan, OJK telah menetapkan berbagai standar dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh BPRS, termasuk ketentuan mengenai kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Penilaian tingkat kesehatan keuangan bank yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi ke depannya agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai target perbankan (Saputra & Angriani, 2023). Pengawasan yang ketat oleh OJK diharapkan dapat mendorong BPRS untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelolanya.

7.2 Pengawasan Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah

Selain pengawasan oleh OJK, BPRS juga tunduk pada pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional BPRS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pengawasan syariah ini merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap BPRS sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam.

Raqabah syariah (pengawasan syariah) dalam masyarakat perbankan merupakan alat yang tepat untuk mengarahkan kegiatan perbankan sesuai dengan manhaj (metode) syariah Islam (سادات, 2016). Keberadaan DPS yang efektif dan independen sangat penting dalam memastikan bahwa BPRS tidak hanya memenuhi standar perbankan yang berlaku, tetapi juga senantiasa beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah. Pengembangan tata kelola syariah yang baik, termasuk penguatan peran dan independensi DPS, merupakan salah satu faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap BPRS (Haq et al., 2025).

7.3 Good Corporate Governance (GCG) di BPRS

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan aspek penting dalam tata kelola BPRS. GCG mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran yang harus diterapkan dalam seluruh aspek operasional BPRS. Penerapan GCG yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kinerja dan keberlangsungan BPRS dalam jangka panjang.

Dalam konteks perbankan syariah, GCG memiliki dimensi tambahan yang berkaitan dengan kepatuhan syariah. Tata kelola syariah yang baik tidak hanya merupakan mekanisme untuk memastikan kepatuhan syariah, tetapi juga merupakan alat strategis untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan (Haq et al., 2025). Oleh karena itu, BPRS perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG dengan nilai-nilai syariah dalam seluruh aspek tata kelolanya.

8. Perkembangan dan Pertumbuhan BPRS di Indonesia

8.1 Pertumbuhan Kelembagaan

Perkembangan BPRS di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak pertama kali didirikan. Sampai akhir 2010, terdapat 151 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) yang memiliki jaringan kantor mencapai 3.073 unit (Amah, 2013). Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap BPRS sebagai lembaga keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan prinsip syariah.

Perkembangan signifikan juga terjadi di berbagai provinsi di Indonesia. Jawa Timur, misalnya, merupakan provinsi yang memiliki BPR dan BPRS terbanyak di Indonesia. Tercatat hingga Februari 2017, Jawa Timur memiliki 31 BPRS, baik milik pemerintah maupun swasta, terbanyak dibandingkan provinsi lain di Indonesia (Almas, 2018a). Konsentrasi BPRS di Jawa Timur ini mencerminkan tingginya permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah di wilayah tersebut.

Menurut OJK Syariah, sampai tahun 2018 secara nasional perbankan syariah mempunyai jaringan sebanyak 1.868 BUS (Bank Umum Syariah), 347 UUS (Unit Usaha Syariah), dan 289 BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah) (Ernayani, 2024). Meskipun mempunyai jaringan yang cukup banyak, secara spesifik jaringan kantor perbankan syariah masih sedikit tersebar di beberapa daerah, khususnya di Indonesia bagian Timur (Ernayani, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi yang besar untuk pengembangan BPRS di wilayah-wilayah yang belum terlayani secara optimal.

Lebih lanjut, OJK mencatat bahwa terdapat 167 BPRS di Indonesia yang telah terdaftar (A. A. Putri & Wahyudi, 2024). Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jumlah BPRS, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal distribusi geografis dan kualitas layanan.

8.2 Pertumbuhan Aset dan Pembiayaan

Pertumbuhan aset dan pembiayaan BPRS juga menunjukkan tren yang positif dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, pertumbuhan ini tidak selalu merata di seluruh BPRS, dan masih terdapat variasi yang signifikan dalam kinerja antarbPRS. Beberapa BPRS telah berhasil mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi, sementara yang lain masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan bisnis mereka.

Dalam konteks pertumbuhan pembiayaan, BPRS perlu memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas portofolio pembiayaan. Pertumbuhan pembiayaan yang terlalu agresif tanpa diimbangi dengan manajemen risiko yang baik dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah dan mengancam keberlangsungan BPRS. Oleh karena itu, strategi pertumbuhan yang prudent dan berkelanjutan sangat penting bagi BPRS dalam jangka panjang.

9. Hubungan BPRS dengan Ekosistem Keuangan Syariah

9.1 Hubungan dengan Bank Umum Syariah

BPRS memiliki hubungan yang erat dengan Bank Umum Syariah (BUS) dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Hampir setiap BUS mencari BPRS yang sehat dan kuat untuk membentuk aliansi strategis (Antonio, 2011). Kemitraan antara BUS dan BPRS ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, di mana BUS dapat memperluas jangkauan layanannya ke segmen yang lebih kecil melalui BPRS, sementara BPRS dapat mengakses sumber daya dan dukungan dari BUS yang lebih besar.

Dalam konteks ini, BPRS berperan sebagai mitra strategis BUS dalam melayani segmen masyarakat yang tidak terjangkau oleh BUS secara langsung. Kemitraan ini dapat mencakup berbagai bentuk kerja sama, termasuk penyaluran pembiayaan, pengembangan produk, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi. Sinergi antara BUS dan BPRS ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia secara keseluruhan.

9.2 Hubungan dengan Baitul Maal Wattamwil (BMT)

BPRS juga memiliki hubungan yang erat dengan Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai sesama lembaga keuangan mikro syariah. BMT dan BPRS sama-sama melayani segmen masyarakat yang belum terjangkau oleh bank umum, namun dengan karakteristik dan mekanisme yang berbeda. BMT beroperasi sebagai koperasi simpan pinjam syariah, sementara BPRS beroperasi sebagai bank yang diatur dan diawasi oleh OJK.

Jika BMT dengan badan hukum koperasi telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT dijadikan sebagai BPRS, dalam hal ini BMT mengubah dirinya dari lembaga keuangan bukan bank menjadi lembaga keuangan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Prasada, 2020). Jalur transformasi ini memberikan peluang bagi BMT yang telah berkembang untuk meningkatkan kapasitas dan jangkauan layanannya melalui konversi menjadi BPRS.

Gerakan sosial ekonomi Islam di pedesaan melalui BMT telah terbukti mampu menyentuh masyarakat pedesaan dan membantu pengusaha skala mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan bisnis mereka dan mengakses modal (Kusmanto, 2016). Pengalaman BMT ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi BPRS dalam mengembangkan strategi pelayanan yang lebih efektif dan inklusif bagi masyarakat pedesaan.

9.3 Hubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

Selain hubungan dengan BUS dan BMT, BPRS juga berinteraksi dengan berbagai lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk asuransi syariah (takaful), pasar modal syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya. Ekosistem keuangan syariah yang komprehensif ini memberikan berbagai pilihan layanan keuangan bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam konteks yang lebih luas, BPRS merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga keuangan yang didirikan dengan berlandaskan prinsip syariah mempunyai dua tujuan utama, yaitu tujuan komersial dan tujuan sosial (Kholis, 2013). Keseimbangan antara kedua tujuan ini menjadi ciri khas lembaga keuangan syariah, termasuk BPRS, yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional.

10. Strategi Pengembangan BPRS ke Depan

10.1 Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

Pengembangan BPRS ke depan memerlukan penguatan regulasi dan kelembagaan yang komprehensif. Beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain: penguatan dalam strategi regulasi, strategi sosialisasi, strategi persaingan, dan strategi sumber daya manusia (Puteri, 2015). Regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan industri keuangan syariah akan memberikan landasan yang lebih kuat bagi BPRS untuk berkembang secara optimal.

Dalam konteks penguatan kelembagaan, BPRS perlu meningkatkan kapasitas modal, memperkuat tata kelola, dan mengembangkan sistem manajemen risiko yang lebih komprehensif. Peningkatan modal BPRS akan memungkinkan mereka untuk menyalurkan pembiayaan yang lebih besar dan mengembangkan jaringan layanan yang lebih luas. Selain itu, penguatan tata kelola dan manajemen risiko akan meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor terhadap BPRS.

10.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kinerja dan daya saing BPRS. BPRS perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan, baik di bidang perbankan syariah maupun di bidang teknologi informasi. Peningkatan kompetensi SDM akan memungkinkan BPRS untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan kompetitif.

Dalam konteks pengembangan SDM, BPRS juga perlu memperhatikan aspek etika dan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan sumber daya manusia. Karyawan BPRS tidak hanya perlu memiliki kompetensi teknis yang memadai, tetapi juga perlu memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam yang menjadi landasan operasional BPRS. Integrasi antara kompetensi teknis dan nilai-nilai syariah ini akan menghasilkan SDM yang tidak hanya profesional, tetapi juga berintegritas dan berkomitmen terhadap misi sosial BPRS.

10.3 Inovasi Produk dan Layanan

Inovasi produk dan layanan merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing BPRS. BPRS perlu terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Inovasi ini dapat mencakup pengembangan produk pembiayaan baru, peningkatan layanan digital, dan pengembangan program-program yang mendukung pemberdayaan UMKM.

Dalam konteks inovasi layanan digital, BPRS perlu mengadopsi teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan. Layanan perbankan elektronik, seperti mobile banking dan internet banking, telah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian keunggulan kompetitif bank syariah (Attiany et al., 2022). Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan layanan digital merupakan prioritas yang tidak dapat diabaikan oleh BPRS.

10.4 Penguatan Peran Sosial dan Tanggung Jawab Sosial

BPRS juga perlu memperkuat peran sosialnya dalam masyarakat melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Program CSR yang efektif dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap BPRS, sekaligus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional BPRS. Implementasi CSR oleh bank dimaksudkan untuk mengembangkan ekonomi dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat (Disemadi, 2020).

Dalam konteks perbankan syariah, tanggung jawab sosial memiliki dimensi yang lebih luas yang mencakup aspek-aspek seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. BPRS dapat berperan sebagai lembaga yang memfasilitasi penyaluran zakat dan dana sosial lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai sosial Islam dalam seluruh aspek operasionalnya. Integrasi antara fungsi komersial dan sosial ini merupakan ciri khas perbankan syariah yang membedakannya dari perbankan konvensional.

11. Perbandingan BPRS dengan BPR Konvensional

11.1 Perbedaan Prinsip Operasional

Perbedaan mendasar antara BPRS dan BPR konvensional terletak pada prinsip operasional yang digunakan. BPR konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga, sementara BPRS beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan menerapkan sistem bagi hasil. Perbedaan prinsip ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap produk, layanan, dan mekanisme operasional kedua jenis bank tersebut.

Dalam konteks pembiayaan, BPR konvensional menggunakan akad kredit dengan bunga tetap atau mengambang, sementara BPRS menggunakan berbagai akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Perbedaan akad ini tidak hanya berdampak pada mekanisme pembayaran, tetapi juga pada distribusi risiko antara bank dan nasabah. Dalam sistem syariah, risiko dibagi secara lebih adil antara bank dan nasabah, sementara dalam sistem konvensional, risiko cenderung lebih banyak ditanggung oleh nasabah.

11.2 Perbandingan Efisiensi

Penelitian tentang perbandingan efisiensi antara BPR konvensional dan BPRS menunjukkan hasil yang menarik. Hasil analisis menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) menunjukkan bahwa ada dua BPR dari 5 sampel BPR Konvensional yang efisien, sedangkan tidak ada BPR yang efisien dari 5 sampel BPR Syariah (Almas, 2018a). Temuan ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata, BPR konvensional cenderung lebih efisien dibandingkan BPRS.

Namun demikian, perbedaan efisiensi ini tidak serta-merta berarti bahwa BPR konvensional lebih unggul dari BPRS secara keseluruhan. Efisiensi hanyalah salah satu dimensi kinerja yang perlu dipertimbangkan. BPRS memiliki keunggulan dalam hal kepatuhan syariah, orientasi sosial, dan kemampuan untuk melayani segmen masyarakat yang memiliki preferensi terhadap layanan keuangan syariah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja BPRS perlu mempertimbangkan berbagai dimensi, tidak hanya efisiensi semata.

12. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap BPRS

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja BPRS. Pertumbuhan ekonomi yang melambat, penurunan aktivitas usaha, dan meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah menjadi tantangan utama yang dihadapi BPRS selama pandemi. OJK mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat, perubahan regulasi, dan tantangan global seperti dampak pandemi COVID-19 menciptakan lingkungan yang menantang bagi sektor perbankan, terutama Bank Perekonomian Rakyat (A. A. Putri & Wahyudi, 2024).

Dalam menghadapi dampak pandemi, pemerintah dan OJK mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung keberlangsungan operasional BPRS dan membantu nasabah yang terdampak. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.03 Tahun 2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease, pemerintah memberikan berbagai relaksasi dan kemudahan bagi BPRS dalam mengelola portofolio pembiayaan mereka (Nanda & Utama, 2023).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, perbankan syariah di Indonesia, termasuk BPRS, masih mampu menjaga kestabilan pertumbuhannya di saat perekonomian Indonesia meluncur tajam di kuartal II 2020 hingga minus 5,32 persen (Budiman, 2021). Ketahanan perbankan syariah dalam menghadapi krisis ini membuktikan bahwa sistem keuangan syariah memiliki fondasi yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dibandingkan sistem keuangan konvensional.

13. Kesimpulan

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam sistem keuangan Islam di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan berfokus pada pelayanan UMKM dan masyarakat pedesaan, BPRS berkontribusi signifikan dalam mendorong inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah (Amah, 2013; Panjawa et al., 2017; Puteri, 2015).

Perkembangan BPRS di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik dari segi jumlah lembaga maupun aset dan pembiayaan yang disalurkan. Namun demikian, BPRS masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan modal, efisiensi operasional yang belum optimal, persaingan dari lembaga keuangan lain, dan dampak perkembangan teknologi fintech (Almas, 2018a; V. A. Putri et al., 2024). Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, BPRS perlu terus berinovasi dan meningkatkan kapasitas kelembagaannya.

Ke depan, pengembangan BPRS memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, yang mencakup penguatan regulasi dan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, inovasi produk dan layanan, serta penguatan peran sosial (Haq et al., 2025; Puteri, 2015). Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, BPRS memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan BPRS tidak hanya diukur dari kinerja keuangan semata, tetapi juga dari sejauh mana BPRS mampu mewujudkan misi sosialnya dalam memberdayakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam seluruh aspek operasionalnya, BPRS dapat menjadi model lembaga keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara komersial, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat luas (Ernayani, 2024; Harniati et al., 2022).

Daftar Pustaka

Abudirbala, M. M. M. A. M. (2019). Shifting from Conventional to Islamic Banking: Challenges and Barriers (a case study on Libya). Journal of Pure & Applied Sciences, 18(2). https://doi.org/10.51984/jopas.v18i2.412

Alexander, A., & Cuandra, F. (2023). Pengaruh Risiko Kredit terhadap Profitabilitas pada Bank Perkreditan Rakyat di Kepulauan Riau. Jurnal Ilmiah Poli Bisnis, 15(2), 141–153. https://doi.org/10.30630/jipb.v15i2.1200

Almas, B. (2018a). Analisis Perbandingan Efisiensi BPR Konvensional Dan BPR Syariah Di Provinsi Jawa Timur. Al-Amwal Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah, 10(2), 169. https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3264

Almas, B. (2018b). Perbandingan Efisiensi BPR Konvensional Dan BPR Syariah Provinsi Jawa Timur Dengan Pendekatan Non-Parametrik. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 5(2), 188–206. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i2.1929

Amah, N. (2013). Bank Syariah dan UMKM dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur. Assets Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 2(1), 48–54. https://doi.org/10.25273/jap.v2i1.561

Antonio, M. S. (2011). Islamic Microfinance Initiatives to Enhance Small and Medium Enterprises in Indonesia: From Historical Overview to Contemporary Situation. Journal of Indonesian Islam, 5(2), 313. https://doi.org/10.15642/jiis.2011.5.2.313-334

Arinda, N., Setiawan, I., & Tripuspitorini, F. A. (2022). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Non-Performing Financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Journal of Applied Islamic Economics and Finance, 2(3), 480–490. https://doi.org/10.35313/jaief.v2i3.3026

Attiany, M. S., Al-Kharabsheh, S. A., Noor, M. I., & Bustanji, K. A. M. A. (2022). الخدمات المصرفية الإلكترونية وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك الإسلامية الأردنية. Jordan Journal of Applied Science-Humanities Series, 31(2), 15. https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v31i2.306

Badriyah, N. (2009). Peran Intermediasi Perbankan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jurnal Ekonomi Pembangunan, 7(2), 183. https://doi.org/10.22219/jep.v7i2.3615

Budiman, I. (2021). Converting Conventional Banks to Sharia Banks in Aceh: An Effort to Maintain a Stable Economy in the COVID-19 Outbreak. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 10(1), 24–40. https://doi.org/10.22373/share.v10i1.8337

Disemadi, H. S. (2020). Nagari Law Review, 4(1), 1. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.4.i.1.p.1-12.2020

Ernayani, R. (2024). Peran Bank Syariah dan UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(3), 1311–1316. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.180

Haq, A. A., Ghalia, B., Sitiris, M., & Tahir, S. M. (2025). تطوير الحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية في أفغانستان: دراسة تحليلية في ضوء التجربة الماليزية. Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences, 8(1), 485–524. https://doi.org/10.46722/hikmah.v8i1.581

Harniati, R., Asnaini, A., & Muttaqin, F. (2022). Analisis Peran Strategis Bank Syariah Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pasca Covid-19. Jovishe Journal of Visionary Sharia Economy, 1(1), 61–74. https://doi.org/10.57255/jovishe.v1i1.78

Kareem, M. B. R. M. A., Ghalia, B., & Jiffry, A. C. M. (2023). التمويل بالمضاربة في نافذة النور الإسلامية في بنك سيلاني التقليدي وقضية مدى كفايتها لحاجة الأقلية المسلمة السريلانكية: دراسة مقاصدية. Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences, 6(1), 161–189. https://doi.org/10.46722/hikmah.v6i1.356

Kholis, N. (2013). Pengaruh Politik dalam Perkembangan Praktik Ekonomi Islam di Indonesia. Millah: Jurnal Studi Agama, 12(3), 175–199. https://doi.org/10.20885/millah.vol12.iss3.art8

Kusmanto, T. Y. (2016). Gerakan Sosial Ekonomi Islam Di Pedesaan: Studi Kasus Peran Baitul Maal Wat Tamwil Di Kabupaten Sragen. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 16(1), 223. https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.354

Murwani, J., & Pujiati, O. (2017). Pengaruh Manajemen Modal Kerja terhadap Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Madiun, Magetan, Ngawi dan Ponorogo. Assets Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 5(2), 89–100. https://doi.org/10.25273/jap.v5i2.1191

Nanda, U. N., & Utama, N. (2023). Kebijakan Kredit Melalui Bank Perkreditan Rakyat Bagi UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 101. https://doi.org/10.30652/jih.v12i1.8456

Nurwijayanti, M., & Santoso, L. (2018). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) pada BNI Syariah Tahun 2014–2017. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 1(2), 207–233. https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1451

Panjawa, J. L., Kurniawan, M. L. A., & Hasanah, L. L. N. E. (2017). Analisis Determinan Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (Pendekatan Direct Error Correction Model). Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 3(2), 65–72. https://doi.org/10.20885/jeki.vol3.iss2.art2

Prasada, E. A. (2020). Figur Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan. https://doi.org/10.31237/osf.io/7xc8e

Puteri, H. E. (2015). Kontribusi BPRS dalam Merealisasi Financial Inclusion di Pedesaan: Evaluasi Empiris dan Penguatan Strategi. Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies, 1(1), 19. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v1i1.3

Putri, A. A., & Wahyudi, I. (2024). Dampak Kecukupan Modal, Likuiditas, Rentabilitas, Pembiayaan Kreditur Bermasalah, Ukuran Bank terhadap Profitabilitas di Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(4), 2230–2249. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1844

Putri, V. A., Futri, I. N., Risfandy, T., Reniati, R., & Fazlurrahman, H. (2024). How Does Fintech Lending Affect Islamic Local Banks' Efficiency During COVID-19 Pandemic in Indonesia? International Journal of Economics and Management, 18(1), 127–143. https://doi.org/10.47836/ijeam.18.1.09

Saat, T. A., & Harahap, E. F. (2024). The Role of Inflation and The Performance of Rural Banks on Indonesia's Economic Growth. Gorontalo Development Review. https://doi.org/10.32662/golder.v0i0.3315

Saefuddin, S. (2019). Sharia Banking in State Economic Policy (Study on Politics and Sociology of Islamic Law towards the Enforcement of Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking). Millah: Journal of Religious Studies, 19(1), 1–22. https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art1

Saputra, A. J., & Angriani, R. (2023). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Loan To Deposit Ratio (LDR) Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Batam. Akuntansi Dan Manajemen, 18(1), 93–115. https://doi.org/10.30630/jam.v18i1.210

Tirta, J. P. L., & Rosyidah, N. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia. Icois: International Conference on Islamic Studies, 4(2), 153–163. https://doi.org/10.58223/icois.v4i2.252

Zuoby, S. M. A. A., & Saleh, M. A. M. (2022). مخاطر تمويل عقد المشاركة وطرق الوقاية منها تطبيق "البنك الاسلامي الأردني" نموذجا. Malaysian Journal of Syariah and Law, 10(2). https://doi.org/10.33102/mjsl.vol10no2.398

السناني, س. ب. س. ب. س. (2020). الوديعة الاستثمارية لأجل في بنك العز الإسلامي دراسة شرعية. Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences, 3(4). https://doi.org/10.46722/hkmh.3.4.20e

العمري, ن. أ. ع., & غيث, أ. د. م. (2026). أثر التحديات التكنولوجية والتنظيمية على أداء المصارف الإسلامية من وجهة نظر العاملين. Jordan Journal of Islamic Studies, 22(2), 319–345. https://doi.org/10.59759/jjis.v22i2.758

زاهية, ع. م. م. ب. (2023). بيع المرابحة للآمر بالشراء مع وجود الوعد الملزم للطرفين. Journal of the Academic Forum, 7(2), 621–607. https://doi.org/10.59743/jaf.v7i2.294

سادات, م. (2016). المسئولية المدنية للمصارف الإسلامية عن أعمال هيئات الرقابة الشرعية. University of Sharjah (UoS) Journal of Humanities and Social Sciences, 13(3), 56–89. https://doi.org/10.36394/jhss/13/spi/3