AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstract
This article comprehensively examines the concept of collateral (agunan) in Islamic banking from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. Using a normative juridical approach with descriptive-analytical methods, this study reviews the legal foundations, Sharia basis, functions and benefits, types of collateral, binding mechanisms, and contemporary issues in its implementation in Indonesia. The results show that collateral in Islamic banking is positioned as additional security (not primary), grounded in QS. Al-Baqarah verse 283 and Law Number 21 of 2008 on Islamic Banking. Its existence can be justified through the approaches of istihsan, maqasid sharia (particularly hifz al-mal), al-maslahah al-mursalah, and the prudential principle. The main challenge lies in the inconsistency between the concept of Sharia collateral and the binding practices that still adopt conventional banking instruments such as mortgage rights (hak tanggungan) and fiduciary guarantees. This article concludes that there is an urgent need to establish a comprehensive Islamic collateral institution and to synchronize muamalah contracts with collateral contracts based on Sharia principles.
Keywords: collateral, Islamic banking, rahn, maqasid sharia, prudential principle
Abstrak
Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep agunan dalam perbankan syariah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif-analitis, kajian ini menelaah landasan hukum, dasar syariah, fungsi dan manfaat, jenis-jenis agunan, mekanisme pengikatan, serta isu-isu kontemporer dalam implementasinya di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa agunan dalam perbankan syariah berkedudukan sebagai jaminan tambahan yang bersumber dari QS. Al-Baqarah ayat 283 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Keberadaannya dapat dibenarkan melalui pendekatan istihsan, maqasid syariah khususnya hifz al-mal, al-maslahah al-mursalah, dan prinsip kehati-hatian. Tantangan utama terletak pada ketidakselarasan antara konsep jaminan syariah dengan praktik pengikatan yang masih menggunakan instrumen hukum konvensional seperti hak tanggungan dan fidusia. Artikel ini menyimpulkan adanya kebutuhan mendesak untuk membentuk lembaga jaminan syariah yang komprehensif dan melakukan sinkronisasi akad muamalah dengan akad jaminan berdasarkan prinsip syariah.
Kata Kunci: agunan, perbankan syariah, rahn, maqasid syariah, prinsip kehati-hatian
1. Pendahuluan
Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan ketentuan syariah (Hafiya & Faraby, 2024). Sebagai bagian integral dari sistem ekonomi Islam, perbankan syariah secara tegas melarang praktik riba, gharar, maisir, dan unsur-unsur lain yang diharamkan dalam Islam (Putri & Subhan, 2024). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian (Syathori, 2019).
Dalam konteks operasional perbankan syariah, salah satu elemen yang memiliki peranan penting namun sekaligus menimbulkan perdebatan akademis dan praktis adalah konsep agunan atau jaminan. Agunan dalam perbankan syariah merujuk pada aset atau properti yang dijadikan jaminan oleh peminjam (debitur) kepada bank (kreditur) guna menjamin atas pembiayaan yang diajukan (Hafiya & Faraby, 2024). Keberadaan agunan ini menjadi alternatif penting apabila peminjam tidak mampu melunasi pembiayaan sesuai kesepakatan awal (Hafiya & Faraby, 2024). Meskipun demikian, terdapat ketegangan konseptual antara prinsip kepercayaan (amanah) yang menjadi fondasi akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah dengan kewajiban praktis untuk menyertakan agunan dalam pembiayaan (Astriah & Zubair, 2022).
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep agunan dalam perbankan syariah, meliputi landasan hukum, dasar syariah, fungsi dan manfaat, jenis-jenis agunan, mekanisme pengikatan, serta berbagai isu kontemporer yang berkaitan dengan implementasinya di Indonesia.
2. Landasan Hukum Agunan dalam Perbankan Syariah
2.1 Landasan Al-Qur'an dan Hadis
Konsep jaminan dalam Islam telah diperkenalkan sejak awal Islam lahir melalui praktik jaminan utang-piutang yang dilakukan Nabi Muhammad SAW (Hidayati et al., 2018). Landasan utama keberadaan agunan dalam perbankan syariah bersumber dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283, yang menganjurkan adanya jaminan yang dipegang oleh pemberi utang (Fikri et al., 2022). Ayat ini secara eksplisit membolehkan penggunaan agunan dalam transaksi utang-piutang, sehingga hukum adanya agunan di perbankan syariah diperbolehkan (Fikri et al., 2022). Nabi Muhammad SAW sendiri dalam beberapa kesempatan memberikan kepada kreditur agunan untuk utang, menjadikan agunan sebagai metode menjamin hak kreditur yang tidak dibayar dan menghindari "makan hak orang lain tanpa izin" (Kusmiyati, 2007).
Dalam konsep hukum Islam, jaminan dikenal dengan istilah al-rahn dan telah ada sejak zaman Rasulullah SAW (Hafidah, 2013). Jaminan syariah merupakan jaminan yang berdasarkan pada prinsip hukum Islam, dengan karakteristik utama bahwa dalam konsep jaminan syariah tidak dikenal adanya bunga jaminan yang merupakan biaya tambahan yang harus dibayar oleh pihak pemberi jaminan kepada pihak penerima jaminan (Hafidah, 2013).
2.2 Landasan Hukum Positif Indonesia
Secara yuridis formal, keberadaan agunan dalam perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan bahwa salah satu syarat kelayakan penyaluran dana di bank syariah adalah adanya agunan (Az, 2020). Agunan tersebut dimaksudkan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank syariah ketika nasabah penerima fasilitas pembiayaan tidak dapat melunasi kewajibannya (Az, 2020).
Pasal 1 angka (26) Undang-Undang Perbankan Syariah mendefinisikan agunan sebagai "jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas" (Nurfadillah, 2019). Definisi ini menegaskan bahwa agunan dalam perbankan syariah berkedudukan sebagai jaminan tambahan, bukan jaminan utama, yang berarti agunan tidak mutlak harus ada pada saat dibuatnya akad syariah yang berbentuk pembiayaan (Nurfadillah, 2019).
Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga menjadi penguat pemberlakuan praktik pengadaan jaminan tersebut untuk pembiayaan mudharabah (Fathorrozi, 2022). Majelis Ulama Indonesia melalui lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) juga memperbolehkan praktik jaminan dalam pembiayaan syariah (Fathorrozi, 2022). Ketentuan dalam fatwa DSN-MUI berlaku untuk semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mana boleh dijamin dengan agunan (rahn) (Nurhidayati, 2016).
3. Konsep Dasar Agunan dalam Perspektif Syariah
3.1 Definisi dan Esensi Agunan Syariah
Jaminan atau agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga (Kartika, 2016). Dalam perspektif syariah, esensi jaminan juga memberikan motivasi dan dorongan agar nasabah debitur dapat mengelola usahanya sehingga menghasilkan laba guna menebus dan menjaga hartanya yang dijadikan agunan di bank syariah (Fathorrozi, 2022). Dengan demikian, agunan bukan sekadar instrumen perlindungan bagi bank, tetapi juga berfungsi sebagai insentif bagi nasabah untuk mengelola usahanya dengan baik.
Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi utama: pertama, untuk pembayaran utang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut; kedua, sebagai instrumen psikologis yang memberikan rasa aman kepada kreditur bahwa ia tidak akan kehilangan kekayaan, artinya uang/dana yang dipinjamkan dapat diperoleh kembali dan memperkecil risiko (Hafidah, 2013; Kartika, 2016).
3.2 Kedudukan Agunan dalam Akad Syariah
Pada prinsipnya dalam akad syariah harus amanah sehingga tidak diperlukan jaminan berupa harta benda (rahn) (Nurfadillah, 2019). Berdasarkan prinsip tersebut, Undang-Undang Perbankan Syariah tidak menempatkan agunan sebagai jaminan utama, yang berarti agunan tidak mutlak harus ada pada saat dibuatnya akad syariah yang berbentuk pembiayaan (Nurfadillah, 2019). Namun dalam praktiknya, bank syariah hampir selalu mensyaratkan adanya jaminan berupa harta benda milik nasabah untuk menjamin pembayaran kembali pembiayaan yang diterima nasabah (Nurfadillah, 2019).
Ketegangan antara konsep dan praktik ini terjadi karena beberapa prinsip dasar yang tidak sama antara konsep musyarakah dan mudharabah dengan kenyataan empiris pada perkembangan perbankan syariah (Najib, 2023). Secara konsep, mudharabah dan musyarakah memiliki prinsip kepercayaan (amanah), namun dalam praktiknya bank syariah menerapkan jaminan sebagai syarat bila terjadi wanprestasi di kemudian hari, sehingga jaminan dapat menggantikan kerugian bank syariah melalui lelang (Astriah & Zubair, 2022).
3.3 Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Syariah
Berdasarkan metode deduksi dan induksi dari prinsip hukum perikatan syariah, dapat disimpulkan bahwa prinsip hukum Jaminan Syariah (Al-Rahn) meliputi: Al-Hurriyah (Prinsip Kebebasan), Al-Musawah (Prinsip Kesetaraan dan Persamaan), Al-'Adalah (Prinsip Keadilan), Al-Ridha (Prinsip Kerelaan), Al-Shidq (Prinsip Kejujuran dan Kebenaran), dan Al-Kitabah (Prinsip Tertulis) (Hafidah, 2013). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan etis dan normatif dalam pelaksanaan jaminan syariah, membedakannya secara substansial dari konsep jaminan dalam perbankan konvensional.
4. Fungsi dan Manfaat Agunan dalam Perbankan Syariah
4.1 Fungsi Manajemen Risiko
Agunan berfungsi sebagai salah satu elemen dalam manajemen risiko dan pengamanan pembiayaan (Hafiya & Faraby, 2024). Dalam konteks pembiayaan mudharabah, agunan berfungsi sebagai alat intervensi Bank Syariah untuk menciptakan manfaat bagi kreditur dan debitur dalam hal terjadi default dalam usahanya, juga untuk menghindari aktivitas moral hazard dan informasi asimetris (Lestari, 2019). Pembiayaan mudharabah dinilai sebagai usaha yang memiliki risiko paling tinggi karena dalam akad ini pihak bank menyediakan modal untuk kebutuhan usaha yang diserahkan sepenuhnya kepada mudharib (Lestari, 2019).
Untuk mengurangi risiko skema pembiayaan mudharabah, diperlukan adanya suatu jaminan bagi shahib al-mal yang diambil dari mudharib untuk keamanan modal (Lestari, 2019). Permintaan jaminan dalam transaksi mudharabah lebih didasarkan pada penerapan prinsip kehati-hatian agar tidak terjebak dalam praktik yang curang/jahat, sehingga dalam transaksi ini lebih ditekankan kemungkinan risiko-risiko yang terjadi dan kemaslahatan dapat terwujud dengan baik (Almahmudi, 2020).
4.2 Perlindungan Dana Nasabah
Agunan di satu sisi bertentangan dengan prinsip syariah dalam pembiayaan mudharabah, namun di sisi yang lain dalam praktik bank syariah agunan mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat umum, yaitu untuk melindungi dana nasabah yang dipercayakan kepada bank syariah (Az, 2020). Hal ini menjadi justifikasi penting mengapa bank syariah tetap mensyaratkan agunan meskipun secara konsep fikih hal tersebut tidak diwajibkan.
Pembebanan agunan dalam pembiayaan syariah pada dasarnya merupakan realisasi dari prinsip-prinsip pengelolaan bank syariah berupa prinsip kehati-hatian, di samping prinsip lain yang diakui seperti prinsip kepercayaan, prinsip mengenal nasabah, dan prinsip kerahasiaan (Fitriani, 2017). Dengan adanya jaminan, bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 2 yang menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian (Agustami, 2009).
4.3 Pencegahan Moral Hazard
Agunan diperlukan untuk melindungi bank-bank Islam dari risiko non-performing financing dan kehilangan keuangan lainnya yang mungkin disebabkan oleh perilaku curang (moral hazard) dari debitur (Maulana, 2014). Harus ada jaminan dalam bentuk kontrak tabi'iyah baik dalam kafalah atau bentuk rahn untuk mengamankan posisi debitur yang curang (Maulana, 2014). Kehadiran sistem keamanan dalam teori musyarakah dan mudharabah tidak berarti untuk melarang penggunaan jaminan, karena penggunaan kontrak musyarakah dan mudharabah dalam perspektif fikih muamalat masih dilakukan atas dasar kepercayaan pribadi antara para pihak (Maulana, 2014).
Adanya jaminan dalam kontrak mudharabah dan musyarakah adalah upaya yang baik untuk mempromosikan langkah-langkah pencegahan menggunakan pola sadd al-dzari'ah sehingga dana dari kreditur yang harus dilindungi sesuai dengan konsep maqasid syari'ah pada tingkat dharury (Maulana, 2014). Dengan demikian, keberadaan agunan dalam perbankan syariah dapat dibenarkan dari perspektif maqasid syariah, khususnya dalam rangka hifz al-mal (penjagaan harta) (Nopriansyah et al., 2023).
5. Jenis-Jenis Agunan dalam Perbankan Syariah
5.1 Agunan Kebendaan (Rahn)
Dalam hukum Islam, jaminan kebendaan dikenal dengan istilah rahn. Rahn dapat didefinisikan sebagai perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan (Kurniah, 2016). Jaminan kebendaan dalam perbankan syariah mencakup benda bergerak maupun benda tidak bergerak (Heriyanti et al., 2023). Penerapan jaminan kebendaan bagi lembaga keuangan Islam berdalil pada QS. Al-Baqarah ayat 283 (Hidayati et al., 2018).
Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, terdapat dua bentuk utama jaminan kebendaan yang digunakan:
a. Hak Tanggungan atas Tanah
Salah satu bentuk jaminan dalam perbankan syariah adalah jaminan atas tanah (Heriyanti et al., 2023). Hak Tanggungan merupakan salah satu konsep jaminan dalam praktik bermuamalah yang tidak dilarang oleh agama, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa segala kegiatan bermuamalah selama belum ada aturan yang melarangnya maka boleh untuk dilakukan (Fauzi et al., 2021). Namun, perbankan syariah masih menggunakan Hak Tanggungan sebagai pengikatan jaminan terhadap hak atas tanah, yang menimbulkan permasalahan karena penerapan lembaga jaminan hak tanggungan adalah berdasarkan hukum positif Indonesia sedangkan setiap kegiatan perbankan syariah harus berdasarkan ketentuan atau prinsip syariah (Nurhidayati, 2016).
Pengikatan agunan secara hak tanggungan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan (Heriyanti et al., 2023). Dalam perbankan syariah, umumnya pelaksanaan pengikatan hak tanggungan atas akad pembiayaan/kredit dilakukan melalui prosedur yang terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Heriyanti et al., 2023). Pengikatan hak tanggungan memberikan prioritas klaim terhadap objek jaminan dalam hal terjadi wanprestasi atau gagal bayar dari pihak pemohon pembiayaan (Heriyanti et al., 2023).
b. Jaminan Fidusia
Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang ditetapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur, terlebih jika debitur melakukan wanprestasi (Suryandari, 2024). Dalam Ekonomi Syariah, karena jaminan fidusia tidak ditemui dalam hukum Islam, maka dalam praktiknya dilakukan dengan konsep rahn (Suryandari, 2024). Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang disebut dengan agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas (Suryandari, 2024).
5.2 Agunan Berupa Emas (Gadai Emas Syariah)
Gadai emas syariah atau Qardh Beragun Emas merupakan salah satu produk perbankan syariah yang populer. Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pembiayaan di mana lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai syariah, emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank syariah, dan atas pemeliharaan tersebut bank syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah (Safarida, 2021).
Produk gadai emas syariah menerapkan tiga akad dalam satu transaksi: (1) akad qardh untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan bank syariah kepada nasabah, (2) akad rahn untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana, dan (3) akad ijarah untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan (Pasaribu et al., 2020). Gadai emas syariah yang dilaksanakan sesuai aturan Bank Indonesia dan fatwa DSN-MUI tergolong produk perbankan yang aman dan minim risiko (Safarida, 2021).
5.3 Agunan Berupa Jaminan Perorangan (Kafalah)
Selain jaminan kebendaan, dalam perbankan syariah juga dikenal jaminan perorangan yang disebut kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh seseorang atau lembaga kepada pihak lain untuk menanggung kewajiban debitur (Kartika, 2016). Jaminan dalam bentuk orang disebut kafalah dan jaminan dalam bentuk benda sering disebut dengan rahn (Hidayati et al., 2018). Penjaminan dalam bentuk kafalah bisa dilakukan dengan model jaminan harta (kafalah bi al-mal) dan jaminan orang/lembaga (kafalah bi al-nafs) (Hidayati et al., 2018).
Meskipun penggunaan rahn dan kontrak kafalah tidak dikenal dalam pelaksanaan kontrak musyarakah dan mudharabah, akan tetapi menggunakan teori kebebasan berkontrak di mana semua pihak masih dapat berkontrak di diktum utama karena prinsip dasar kontrak diperbolehkan dalam fikih muamalat selama kontrak atau persyaratan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariah (Kartika, 2016).
6. Agunan dalam Berbagai Akad Pembiayaan Syariah
6.1 Agunan dalam Pembiayaan Mudharabah
Dalam fikih Islam tidak dituntut untuk meminta jaminan kepada nasabah/mudharib, akan tetapi dalam praktik perbankan syariah, agunan merupakan suatu keharusan dari pihak nasabah apabila akan melakukan suatu pembiayaan (Syathori, 2019). Perbedaan konsep akad mudharabah dari teori ke praktik terlihat pada penentuan nisbah bagi hasil mudharabah, penetapan masa kontrak/jangka waktu mudharabah, mempersyaratkan agunan, serta pihak yang menanggung kerugian (Almahmudi, 2020, 2022).
Shahibul mal diperbolehkan untuk mencari jaminan dari amil yang dapat didasarkan pada prinsip fikih, yaitu "al-maslahah al-mursalah" (Rahardiansyah et al., 2023). Konsep mudharabah berkembang dalam ilmu fikih bahwa mudharib tidak diwajibkan untuk memberikan agunan kepada shahib al-mal, namun hal ini masih dilakukan oleh bank syariah hingga saat ini (Rahardiansyah et al., 2023). Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah, bank tidak diwajibkan meminta agunan dari mudharib, namun untuk menciptakan saling percaya antara shahibul maal dan mudharib, maka shahibul maal diperbolehkan meminta jaminan (Subaidi & Ihsan, 2019).
Pembebanan jaminan dari mudharib dalam pembiayaan mudharabah dapat dibenarkan dan dibolehkan berpijak kepada kaidah teori hukum Islam yaitu teori al-mashlahah yang mengacu kepada prinsip kebutuhan, kepentingan, kebaikan dan masalah umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil yang tegas dari syar'i, dan benar-benar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan pihak lain secara umum (Harahap, 2020).
Jaminan yang diterapkan oleh bank syariah kepada pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh bank dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian (Nopriansyah et al., 2023). Sementara dari perspektif maqasid syariah, penerapan jaminan yang dilakukan oleh bank syariah dalam pembiayaan modal kerja secara khusus untuk mengamankan aset shahib al-mal (hifz al-mal), dan secara umum hukum jaminan telah masuk ke dalam unsur daruriyat al-khamsah, yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal (Nopriansyah et al., 2023).
6.2 Agunan dalam Pembiayaan Musyarakah
Penggunaan ketentuan jaminan dalam akad musyarakah di perbankan syariah sudah berjalan sesuai dengan hukum positif (Najib, 2023). Sedangkan apabila dihubungkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, penggunaan jaminan atau agunan pada akad musyarakah belum sesuai (Najib, 2023). Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara hukum positif dan fatwa DSN-MUI dalam hal penggunaan agunan pada akad musyarakah.
Kewajiban adanya jaminan dalam pembiayaan pada perbankan syariah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di mana bank syariah wajib melakukan penilaian terhadap kemauan, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha calon nasabah penerima fasilitas (Dewi et al., 2023). Peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 juga mengatur bahwa bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban dalam akad pembiayaan (Dewi et al., 2023).
6.3 Agunan dalam Pembiayaan Murabahah
Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya, dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang (Syahputra et al., 2023). Dalam praktik perbankan syariah, adanya agunan merupakan suatu keharusan dari pihak nasabah apabila akan melakukan suatu pembiayaan, sehingga kedudukan agunan merupakan syarat wajib pihak bank pada nasabah (Prabowo, 2009). Setiap pemberian pembiayaan harus disertai dengan jaminan fisik yang jumlah dan nilainya harus dapat menjamin besarnya pembiayaan yang disetujui, dan jaminan pembiayaan harus benar-benar dapat dikuasai serta diyakini kebenaran status pemiliknya (Syahputra et al., 2023).
Pada setiap pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah disyaratkan adanya agunan sebagai barang jaminan (Kusmiyati, 2007). Menggunakan agunan dalam utang, menurut Al-Qur'an dan Sunnah, tidak dengan sendirinya tercela (Kusmiyati, 2007). Al-Qur'an memerintahkan Muslim menulis kewajiban mereka dan jika perlu menggunakan agunan untuk utang (Kusmiyati, 2007).
6.4 Agunan dalam Akad Rahn (Pegadaian Syariah)
Akad rahn merupakan akad yang secara khusus berkaitan dengan jaminan. Gadai sebagai salah satu kategori perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari kreditur, debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas utangnya (Lamtana & Mayditri, 2022). Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikannya, tetapi dikuasai oleh penerima gadai (Lamtana & Mayditri, 2022).
Sistem lelang yang dilakukan oleh pegadaian syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (Lamtana & Mayditri, 2022). Kelebihan uang dari lelang setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya akan dikembalikan kepada nasabah, sedangkan jika masih ada kekurangan, tetap menjadi kewajiban nasabah untuk melunasinya (Lamtana & Mayditri, 2022). Hal ini mencerminkan keindahan Islam di mana penyelesaian pinjaman atau pembayaran kembali dilakukan secara adil (Lamtana & Mayditri, 2022).
7. Mekanisme Analisis Agunan: Prinsip 5C
Dalam praktik perbankan syariah, analisis agunan merupakan bagian dari analisis pembiayaan yang lebih komprehensif yang dikenal dengan prinsip 5C, yaitu: Character (karakter), Capacity (kapasitas/kemampuan), Capital (modal), Collateral (agunan), dan Condition of Economy (kondisi ekonomi) (Fauzi et al., 2021; Putri & Subhan, 2024). Prinsip 5C ini merupakan salah satu wujud dari prinsip kehati-hatian (prudential principles) yang menjadi landasan dalam pemberian pembiayaan (Kartika, 2016).
Collateral atau agunan merupakan unsur yang diberikan kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima bank (Mardatillah & Susanto, 2021). Analisis yang harus diperhatikan dari analisis 5C adalah karakter; apabila calon penerima pembiayaan dianggap memiliki karakter yang buruk namun memiliki penghasilan yang cukup, maka permohonan pembiayaan akan ditolak (Mardatillah & Susanto, 2021). Dalam konteks agunan, berlaku prinsip bahwa semua bentuk pembiayaan dapat dimintakan agunan kecuali pembiayaan mudharabah, karena risiko pembagian keuntungan dan kerugiannya sudah jelas (Nugroho, 2021). Namun dalam praktiknya, pembiayaan mudharabah juga diminta jaminan semata-mata untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (Nugroho, 2021).
Nilai agunan/jaminan harus lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diberikan serta memiliki nilai marketability (Sari & Afriyeni, 2019). Hal ini dilakukan bank syariah sebagai bentuk kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan agar tingkat pembiayaan bermasalah tidak mengalami kenaikan (Agustami, 2009). Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman dalam arti dapat meminimalisasi risiko dana yang disalurkan tidak kembali (Agustami, 2009).
8. Pengikatan Agunan dalam Perbankan Syariah
8.1 Problematika Pengikatan Agunan
Salah satu isu krusial dalam perbankan syariah adalah bahwa pengikatan jaminan dalam akad perbankan syariah masih menggunakan konsep yang digunakan oleh perbankan konvensional (Nurwulan, 2018). Hal ini dikarenakan peraturan mengenai konsep jaminan yang dikhususkan untuk perbankan syariah belum ada (Nurwulan, 2018). Praktik perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi lembaga jaminan tidak atau belum berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah (Nurwulan, 2018).
Aturan khusus pembebanan jaminan di perbankan syariah juga masih mengadopsi sistem pembebanan jaminan pada perbankan konvensional (Astriah & Zubair, 2022). Dengan masih diadopsinya sistem tersebut, maka dinyatakan tidak ada pembeda antara praktik perbankan Islam dengan perbankan ribawi (Astriah & Zubair, 2022). Hal ini menjadi tantangan serius bagi pengembangan sistem jaminan yang benar-benar berbasis syariah di Indonesia.
Jika merujuk pada pemaknaan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai lex specialis derogat legi generalis, maka setiap peraturan lain yang belum diatur dalam undang-undang perbankan syariah juga berlaku bagi praktik perbankan di Indonesia (Fitriani, 2017). Maka, ketentuan penggolongan jaminan hingga pengikat jaminan dalam bank syariah juga menggunakan dasar hukum perundang-undangan yang berlaku di bank konvensional (Fitriani, 2017).
8.2 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam Perbankan Syariah
Hak Tanggungan merupakan salah satu lembaga jaminan yang populer dalam dunia perbankan (Sudirman, 2023). Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan perjanjian tertulis, yang dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Sudirman, 2023). Namun, dalam pelaksanaannya APHT dianggap kurang relevan dengan prinsip syariah, serta memunculkan konflik norma antara UU Perbankan Syariah dengan UU Hak Tanggungan dan berpotensi menimbulkan kelemahan dalam eksekusi bahkan gugur karena tidak memenuhi prinsip syariah (Sudirman, 2023).
Diperlukan APHT sebagai jaminan dalam akad pembiayaan pada bank syariah dan diperlukan segera membentuk suatu lembaga jaminan syariah agar kepatuhan syariah (sharia compliance) dapat terlaksana (Sudirman, 2023). Dalam formulasi pembentukan APHT yang sesuai prinsip kepatuhan syariah, ada lima hal yang harus diubah, terutama terkait redaksi pada akta tersebut (Sudirman, 2023).
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tidak dapat digunakan pada kontrak mudharabah karena hukum Islam memiliki lembaga jaminannya sendiri, yaitu rahn (Nurhidayati, 2016). Peran dan tanggung jawab PPAT terkait dengan APHT dalam akad mudharabah pada bank syariah menjadi permasalahan tersendiri yang memerlukan penyelesaian komprehensif (Nurhidayati, 2016).
8.3 Rahn Tasjily sebagai Alternatif Jaminan Syariah
Sebagai upaya untuk menyelaraskan praktik jaminan dengan prinsip syariah, DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily yang menguraikan tentang konsep jaminan dengan peralihan hak milik terhadap barang sebagai jaminan sebagai bentuk jasa lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah (Suryandari, 2024). Mekanisme rahn tasjily berbeda antara Indonesia dan Malaysia, di mana di Indonesia jaminan harus diikat dengan akta autentik (notaris) dan didaftarkan di lembaga berwenang agar bank syariah (murtahin) memperoleh perlindungan hukum yang kuat, sementara di Malaysia penggunaan agunan hanya dicantumkan dalam kontrak pembiayaan tanpa akta autentik (Hidayati et al., 2018).
9. Eksekusi Agunan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
9.1 Mekanisme Eksekusi Agunan
Apabila nasabah sudah tidak memiliki itikad baik, maka alternatif terakhir yang dilakukan oleh bank adalah eksekusi agunan atau barang jaminan (Subaidi & Ihsan, 2019). Eksekusi jaminan dengan memenuhi syarat yaitu hasil analisis menyatakan bahwa tidak ada kemampuan dan niat baik nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, dan telah melalui proses restrukturisasi (Marnita, 2017). Melalui teori Mashalihul Mursalah dengan mengambil filosofi kemanfaatan bagi orang banyak dan Teori 'Urf sesuai dengan kaidah "Al-'adatu muhakkamah" ditemukan bahwa Hak Tanggungan dalam penerapannya sudah sesuai dengan Hukum Islam (Marnita, 2017).
Pembebasan utang (ibra') di perbankan syariah pada saat ini sudah diimplementasikan, namun pembebasan tersebut diiringi oleh penyitaan agunan yang dijaminkan nasabah (Fikri et al., 2022). Walaupun pembebasan utang tersebut diiringi oleh penyitaan agunan, hal tersebut tidak melanggar syariah karena Rasulullah SAW pernah melakukan penyitaan dan penjualan atas jaminan utang sahabatnya (Fikri et al., 2022).
9.2 Lelang Agunan
Dalam perbankan syariah, transaksi penjualan agunan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan larangan unsur-unsur spekulatif (Hafiya & Faraby, 2024). Mekanisme lelang agunan di bank syariah dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) (Hafiya & Faraby, 2024). Penelitian pada KB Bukopin Syariah Bank Surabaya menunjukkan bahwa tahapan dalam menentukan harga lelang yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang didasarkan pada prinsip syariah (Hafiya & Faraby, 2024).
Bank syariah melakukan pengawasan terhadap pasar sentral, pasar regional, dan pasar lokal untuk memitigasi kemungkinan manipulasi harga yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Hafiya & Faraby, 2024). Selain itu, bank syariah juga melakukan evaluasi agar nasabah tidak mengalami kerugian terkait agunan yang akan dilelang (Hafiya & Faraby, 2024). Terdapat beberapa hal yang dilarang dalam lelang agunan dari perspektif syariah, antara lain: penyelenggara lelang terlibat dalam praktik penipuan dengan menaikkan harga secara artifisial, barang yang dilelang terdapat gharar baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya (Hafiya & Faraby, 2024).
10. Isu Kontemporer: Kesenjangan antara Konsep dan Praktik
10.1 Ketidaksesuaian dengan Prinsip Syariah
Salah satu isu paling mendasar dalam implementasi agunan di perbankan syariah adalah ketidaksesuaian antara konsep syariah dan praktik yang berlangsung. Praktik perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi lembaga jaminan tidak atau belum berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah (Nurwulan, 2018). Padahal prinsip dan teori antara utang pada sistem konvensional dengan sistem pembiayaan pada perbankan syariah adalah berbeda (Nurwulan, 2018).
Karena belum ada lembaga lain yang dapat mengatur lalu lintas akad dalam perbankan syariah, hak tanggungan digunakan sebagai lembaga jaminan (Dewi et al., 2023). Penting untuk dicatat bahwa pembebanan hak tanggungan dalam akad perbankan syariah harus dilakukan dengan prinsip yang berbeda (Dewi et al., 2023). Sinkronisasi antara akad muamalah dan akad jaminan harta benda menurut prinsip syariah menjadi kebutuhan mendesak (Nurfadillah, 2019).
10.2 Kebutuhan Lembaga Jaminan Syariah yang Komprehensif
Karena tidak ada pengaturan jaminan yang dikhususkan untuk perbankan syariah, maka prosedur pengikatan jaminan untuk akad perbankan syariah menggunakan hak tanggungan dan fidusia sebagaimana yang lazim dipraktikkan oleh perbankan konvensional (Nurwulan, 2018). Hal ini menunjukkan adanya legal vacuum (kekosongan hukum) dalam pengaturan jaminan syariah di Indonesia (Nurwulan, 2018).
Diperlukan segera membentuk suatu lembaga jaminan syariah agar kepatuhan syariah (sharia compliance) dapat terlaksana (Sudirman, 2023). Urgensi pemberian hak tanggungan yang memenuhi prinsip kepatuhan syariah menjadi agenda penting dalam pengembangan hukum perbankan syariah di Indonesia (Sudirman, 2023). Sinkronisasi antara akad muamalah dan akad jaminan harta benda menurut prinsip syariah diperlukan agar tidak terjadi ketidakselarasan norma (Nurfadillah, 2019).
10.3 Perspektif Istihsan dalam Pembenaran Agunan
Menetapkan hukum berdasarkan istihsan merupakan pembenaran dipersyaratkannya agunan dalam pembiayaan di bank syariah (Az, 2020). Agunan di satu sisi bertentangan dengan prinsip syariah dalam pembiayaan mudharabah, namun di sisi yang lain dalam praktik bank syariah agunan mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat umum, yaitu untuk melindungi dana nasabah yang dipercayakan kepada bank syariah (Az, 2020). Dengan demikian, melalui pendekatan istihsan, keberadaan agunan dalam perbankan syariah dapat dibenarkan demi kemaslahatan yang lebih besar.
Kebolehan yang kemudian dalam praktik menjadi kewajiban sebagai dasar pemberian fasilitas dalam bank syariah bukan dikarenakan Islam mengadopsi prinsip kedudukan kreditur-debitur sebagaimana dimaknai dalam hukum perikatan (Fitriani, 2017). Kebolehan dalam praktik bank syariah ini lebih pada kesadaran akan risiko munculnya moral hazard di samping melihat praktik dan tafsiran atas dalil-dalil naqli dalam konsep rahn dan kafalah (Fitriani, 2017).
11. Prinsip Kehati-Hatian sebagai Landasan Agunan
Prinsip kehati-hatian (prudential principle) merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh perbankan dalam pemberian pembiayaan atau pendanaan (Almahmudi, 2022). Prinsip ini yang mengharuskan perbankan syariah memodifikasi konsep mudharabah, sehingga dapat diaplikasikan dan dikembangkan pada dunia perbankan pada kondisi kekinian (Almahmudi, 2022). Sebagaimana bank konvensional, bank syariah juga dituntut melakukan prinsip kehati-hatian melalui pengawasan guna menjaga kepercayaan masyarakat (Hutagaol, 2023).
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ditegaskan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat (Suhaimi, 2021). Sistem perbankan syariah mewajibkan jaminan karena jaminan merupakan tanggungan atas jaminan yang diterima, dan jaring pengamanan pembiayaan tanpa jaminan dimulai dari nominal kecil sesuai dengan penerapan prinsip kehati-hatian sebagai upaya minimalisasi risiko (Suhaimi, 2021).
Prinsip kehati-hatian bank sendiri sudah diatur secara khusus di Pasal 2 UU Perbankan (Ardiansyah et al., 2021). Prinsip ini meliputi pula prinsip waspada pihak bank atas praktik ilegal yang dapat saja dijalankan nasabah (Ratnaningrum & S, 2023). Pada proses pengucuran pembiayaan terhadap nasabah, terdapat sejumlah analisis umum yang mesti dilaksanakan oleh bank saat menganalisis kelayakan suatu pengajuan pembiayaan, yakni Prinsip 5C dan 7P, yang menjadi elemen atas prinsip kehati-hatian (Ratnaningrum & S, 2023).
12. Agunan dalam Perspektif Maqasid Syariah
Dari perspektif maqasid syariah, penerapan jaminan yang dilakukan oleh bank syariah dalam pembiayaan modal kerja secara khusus bertujuan untuk mengamankan aset shahib al-mal (hifz al-mal), dan secara umum hukum jaminan telah masuk ke dalam unsur daruriyat al-khamsah, yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal (Nopriansyah et al., 2023). Oleh karena itu, penerapan hukum jaminan diperbolehkan untuk melindungi aset shahib al-mal (Nopriansyah et al., 2023).
Karena pada dasarnya tujuan ditetapkannya adanya jaminan tersebut hanyalah sebagai pengikat agar mudharib dapat beritikad baik dalam menjalankan usaha kerja sama dan amanah sesuai dengan prinsip syariat Islam (Lestari, 2019). Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fikih yang menegaskan bahwa tujuan bank syariah menetapkan adanya jaminan ialah sebagai wujud dari prinsip kehati-hatian bank (Lestari, 2019).
Hal ini sebagai bentuk usaha dalam menjaga harta kedua belah pihak, dalam tujuan syariah disebut sebagai hifdz al-mal (Fathorrozi, 2022). Selain itu, keberadaan jaminan di perbankan syariah masih terkesan konsep yang general, ini bisa dilihat dari produk-produk perbankan yang di dalamnya menyertakan jaminan, sehingga jaminan ini hanya sebatas akad pelengkap dalam sebuah produk perbankan syariah (Fathorrozi, 2022).
13. Peran Notaris dan Aspek Hukum Formal Agunan
Dalam pembuatan akad perbankan syariah, notaris memiliki peran penting dalam pengikatan agunan. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan akad antara lain Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan lain sebagainya (Nurwulan, 2018). Notaris yang mengesahkan akad syariah harus memahami dengan baik prinsip-prinsip syariah, yang didasarkan pada prinsip ketuhanan dalam akad syariah, sehingga idealnya notaris yang mengesahkan akad syariah adalah seorang Muslim (Nurwulan, 2018).
Dalam perbankan syariah, umumnya pelaksanaan pengikatan hak tanggungan atas akad pembiayaan/kredit dilakukan melalui prosedur yang terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Heriyanti et al., 2023). Pengikatan hak tanggungan yang dibuat melalui dokumen hukum yang sah memberikan keabsahan dan kepastian hukum terhadap jaminan yang diikatkan (Heriyanti et al., 2023). Sebaiknya bank syariah membuat akad pembiayaan yang didasarkan pada akta autentik untuk mengantisipasi risiko apabila ada perselisihan di kemudian hari (Heriyanti et al., 2023).
14. Kesimpulan
Konsep agunan dalam perbankan syariah merupakan topik yang kompleks dan multidimensional, mencakup aspek fikih, hukum positif, manajemen risiko, dan praktik operasional perbankan. Secara konseptual, agunan dalam perbankan syariah berkedudukan sebagai jaminan tambahan yang tidak mutlak dipersyaratkan, namun dalam praktiknya hampir selalu menjadi syarat wajib dalam setiap pembiayaan (Fitriani, 2017; Nurfadillah, 2019).
Keberadaan agunan dalam perbankan syariah dapat dibenarkan melalui beberapa pendekatan: (1) pendekatan istihsan yang mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar (Az, 2020); (2) pendekatan maqasid syariah khususnya hifz al-mal (Nopriansyah et al., 2023); (3) pendekatan al-maslahah al-mursalah yang mengacu pada kebutuhan dan kepentingan umum (Harahap, 2020); dan (4) pendekatan prinsip kehati-hatian yang diwajibkan oleh regulasi perbankan (Agustami, 2009; Almahmudi, 2022).
Tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakselarasan antara konsep jaminan syariah dengan praktik pengikatan jaminan yang masih menggunakan instrumen hukum konvensional (Astriah & Zubair, 2022; Nurwulan, 2018). Kebutuhan mendesak untuk membentuk lembaga jaminan syariah yang komprehensif dan sinkronisasi antara akad muamalah dengan akad jaminan berdasarkan prinsip syariah menjadi agenda penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia (Nurfadillah, 2019; Sudirman, 2023).
Manfaat dari konsep agunan dalam perbankan syariah adalah memberikan perlindungan kepada bank dan peminjam dalam kerangka yang selaras dengan asas-asas ekonomi Islam (Hafiya & Faraby, 2024), sekaligus menjadi instrumen pencegahan moral hazard dan perlindungan dana nasabah yang dipercayakan kepada bank syariah (Az, 2020; Maulana, 2014).
Daftar Referensi
Agustami, S. (2009). Pengaruh besaran jaminan terhadap kualitas piutang pembiayaan murabahah. Jurnal Aset (Akuntansi Riset), 1(2), 209. https://doi.org/10.17509/jaset.v1i2.9931
Almahmudi, N. M. (2020). Analisis implementasi pembiayaan mudharabah dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(2), 208–230. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3166
Almahmudi, N. M. (2022). Transformasi akad mudharabah dari konsep fikih ke akad perbankan. Jurnal Labatila, 6(01), 76–91. https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.127
Ardiansyah, R., Mulyati, E., & Harrieti, N. (2021). Tindakan fraud dalam hal rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank dalam transaksi perbankan dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 3(1), 50–68. https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.569
Astriah, & Zubair, M. (2022). Analisis penerapan jaminan pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah di perbankan syariah. Banco Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah, 3(2), 106–117. https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2654
Az, M. G. (2020). Kepatuhan bank syariah di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya terhadap ketentuan syariah compliance. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(2). https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4396
Dewi, P. R., Yuhelson, Y., & Kencanawati, E. (2023). Implementasi prinsip syariah dalam pengikatan hak tanggungan pada pembiayaan musyarakah di Bank Mega Syariah. Sentri Jurnal Riset Ilmiah, 2(7), 2678–2687. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1178
Fathorrozi, A. (2022). Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap kedudukan jaminan kebendaan dalam transaksi perbankan syariah. Cendekia Jurnal Studi Keislaman, 8(2), 161–178. https://doi.org/10.37348/cendekia.v8i2.186
Fauzi, A., Huda, M., & Syahrudin, E. (2021). Implementasi hak tanggungan pada perbankan syariah dalam mewujudkan kepastian hukum. Palar | Pakuan Law Review, 7(2), 74–88. https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3552
Fikri, Y. T. A., Irawati, I., Mulyasari, H., Fajar, I., & Gopar, I. A. (2022). Analisis penyelesaian utang melalui ibra', syuf'ah, dan taflis di perbankan syariah. Finansha: Journal of Sharia Financial Management, 3(1), 1–10. https://doi.org/10.15575/fjsfm.v3i1.17642
Fitriani, I. L. (2017). Jaminan dan agunan dalam pembiayaan bank syariah dan kredit bank konvensional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(1), 134. https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138
Hafidah, N. (2013). Kajian prinsip hukum jaminan syariah dalam kerangka sistem hukum syariah. Rechtidee, 8(2), 198–215. https://doi.org/10.21107/ri.v8i2.696
Hafiya, H., & Faraby, M. E. (2024). Analisis etika bisnis Islam terhadap mekanisme penetapan harga lelang barang agunan di Bank KB Bukopin Syariah Surabaya. Distribusi: Journal of Management and Business, 12(1), 133–146. https://doi.org/10.29303/distribusi.v12i1.507
Harahap, Mhd. Y. (2020). Pengikatan jaminan kebendaan dalam kontrak pembiayaan mudharabah sebagai upaya penyelesaian sengketa debitur wanprestasi. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 14(1), 51–67. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.2999
Heriyanti, H., Isnainul, O., & Julianda, R. (2023). Tinjauan yuridis pengikatan hak tanggungan atas akad pembiayaan/kredit di bawah tangan pada perbankan syariah. Iblam Law Review, 3(3), 375–391. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.157
Hidayati, T., Syarifuddin, S., Pelu, I. E. As., Syaikhu, S., Hussain, M. A., Nor, M. Z. M., & Azhar, A. (2018). Mekanisme penggunaan jaminan kebendaan (rahn tasjily) dalam pembiayaan bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 18(1), 163–182. https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.2458
Hutagaol, D. P. (2023). Analisis prinsip mudharabah perbankan syariah di Indonesia dalam perspektif sejarah hukum. Postulat, 1(1), 8–15. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1139
Kartika, R. F. (2016). Jaminan dalam pembiayaan syariah (kafalah dan rahn). Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 15(2), 229–252. https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6332
Kurniah, D. (2016). Analisis hybrid contract pada produk gadai iB emas dalam prinsip ekonomi Islam di PT. BRI Syariah KCP Gresik. El-Qist Journal of Islamic Economics and Business, 6(1), 1125–1134. https://doi.org/10.15642/elqist.2016.6.1.1125-1134
Kusmiyati, A. N. S. (2007). Risiko akad dalam pembiayaan murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari teori ke terapan). La_Riba, 1(1), 27–41. https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss1.art3
Lamtana, L., & Mayditri, V. (2022). Penerapan prinsip syariah pada akad rahn di lembaga pegadaian syariah. Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan, 10(2), 422–440. https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397
Lestari, D. M. (2019). Analisis jaminan pada pembiayaan mudharabah dalam perspektif maqasid al-syari'ah. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 13(2), 217–227. https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.1679
Mardatillah, V., & Susanto, R. (2021). Prosedur pembiayaan mudharabah pada PT. Bank BSI Tbk KC Padang. https://doi.org/10.31219/osf.io/y4hcs
Marnita, M. (2017). Eksekusi jaminan hak tanggungan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 10(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.791
Maulana, M. (2014). Jaminan dalam pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia (analisis jaminan pembiayaan musyarakah dan mudharabah). Jurnal Ilmiah Islam Futura, 14(1), 72. https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.80
Najib, A. (2023). Perlindungan hukum bagi kreditur akad musyarakah dengan menggunakan akta nominee. Istidlal Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 7(2), 66–80. https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i2.529
Nopriansyah, W., Mujib, A., & Sodiqin, A. (2023). Hukum jaminan dalam pembiayaan modal kerja (akad mudharabah) di bank syariah dalam pendekatan maqasid syariah. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 4(1), 54–74. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.870
Nugroho, H. B. (2021). Prinsip kehati-hatian pada akad qardh dalam perbankan syariah di Indonesia. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 5(1), 32–46. https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1555
Nurfadillah, N. (2019). Urgensi sinkronisasi akad perbankan syariah dengan akad jaminan harta benda menurut prinsip syariah. Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(2), 81–92. https://doi.org/10.52166/jkhi.v6i2.7
Nurhidayati, R. (2016). Peran dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terkait akta pemberian hak tanggungan dalam akad mudharabah pada bank syariah. Lex Renaissance, 1(2). https://doi.org/10.20885/jlr.vol1.iss2.art8
Nurwulan, P. (2018). Akad perbankan syariah dan penerapannya dalam akta notaris menurut undang-undang jabatan notaris. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(3), 623–644. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10
Pasaribu, J. A. S., Lubis, E. Z., & Syaputra, M. Y. A. (2020). Pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Mandiri Syariah Cabang Kisaran. Juncto Jurnal Ilmiah Hukum, 2(1), 51–59. https://doi.org/10.31289/juncto.v2i1.233
Prabowo, B. A. (2009). Konsep akad murabahah pada perbankan syariah (analisis kritis terhadap aplikasi konsep akad murabahah di Indonesia dan Malaysia). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16(1), 106–126. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7
Putri, S. E., & Subhan, M. (2024). Analisis penerapan prinsip bagi hasil dan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(3), 10–19. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i3.1553
Rahardiansyah, R. F., Purnamaputra, M. Z., Dhea, P. A., & Wilujeng, P. S. (2023). Indikasi moral hazard dan strategi mitigasi risiko dalam pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Al-Muhasib Journal of Islamic Accounting and Finance, 2(1). https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i1.188
Ratnaningrum, P., & S, D. D. (2023). Prinsip kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit untuk mencegah tindak pidana korupsi. Wajah Hukum, 7(1), 109. https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1171
Safarida, N. (2021). Gadai dan investasi emas: antara konsep dan implementasi. Jurnal Investasi Islam, 6(1), 78–94. https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2994
Sari, M., & Afriyeni, A. (2019). Prosedur pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, Tbk Cabang Padang. https://doi.org/10.31219/osf.io/anpux
Subaidi, S., & Ihsan, I. (2019). Penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Maslahah, Cabang Pembantu Olean Situbondo. Istidlal Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 3(2), 92–102. https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.154
Sudirman, S. (2023). Harmonisasi akad pembiayaan syariah terhadap jaminan hak tanggungan. Media Iuris, 6(1), 151–174. https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40113
Suhaimi, A. I. H. (2021). Studi manajemen risiko akad murabahah pada perbankan syariah. Jurnal Manajemen Risiko, 2(2), 75–82. https://doi.org/10.33541/mr.v2iiv.4100
Suryandari, W. D. (2024). Penerapan jaminan fidusia dalam perspektif hukum Islam. JPEHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), 4(02), 15. https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i2.505
Syahputra, H., Marzuki, M., & Affan, I. (2023). Analisis yuridis penerapan prinsip jual beli dalam akad murabahah pada bank syariah perspektif hukum Islam. Jurnal Ilmiah Metadata, 5(3), 327–354. https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.413
Syathori, A. (2019). Implementasi prinsip syariah terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu. Al-Afkar Journal for Islamic Studies, 4(1), 141–156. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.64
muhammadferdyansyahsaputra_250503110020 Assalamu’alaikum, izin bertanya. Dalam perbankan syariah, agunan digunakan sebagai bentuk jaminan untuk mengurangi risiko pembiayaan. Bagaimana jika nasabah mengalami kesulitan membayar angsuran bukan karena sengaja menghindar, melainkan karena kondisi ekonomi yang menurun? Apakah pihak bank syariah dapat langsung mengeksekusi agunan, atau ada tahapan penyelesaian lain yang harus dilakukan terlebih dahulu? Terima kasih.
BalasHapusKavita Agustia Murdaya_260503110146, izi bertanya pak, Najib (2023) menemukan bahwa agunan pada musyarakah sesuai hukum positif tetapi belum sesuai fatwa DSN. Mana yang seharusnya didahulukan ketika hukum positif dan fatwa bertentangan, dan bagaimana dampaknya terhadap kepastian hukum bank?
BalasHapusAmelia Septi Hidayatullaili_250503110061, Assalamualaikum, izin bertanya bapak, Jika agunan nasabah dilelang karena menunggak dan hasil lelangnya melebihi sisa utang, siapa yang berhak atas kelebihannya? Sebaliknya, jika hasil lelang kurang dari sisa utang, apakah nasabah tetap menanggung kekurangannya menurut prinsip syariah? Terima kasih.
BalasHapuszahara padlianti zunnurahmani_260503110169
BalasHapusassalamualaikum wr wb, izin bertanya bapak. Di materi disebutkan bahwa pada akad mudharabah bank syariah sebenarnya tidak wajib meminta agunan. Tapi kenyataannya, pedagang kecil yang mau mengajukan modal usaha tetap diminta sertifikat tanah atau BPKB. Menurut Bapak/Ibu, apakah praktik ini masih sesuai dengan prinsip syariah? Lalu bagaimana nasib pelaku usaha kecil yang tidak punya agunan, apakah mereka masih bisa mendapat pembiayaan?
safa salsabila azhar_250503110033_pbs A izin bertanya, Apa fungsi agunan dalam pembiayaan syariah, dan jenis agunan apa yang diperbolehkan menurut prinsip syariah?
BalasHapusNovitania Nikmatul Indriany Dwi Putri_260503110090. izin bertanya, Artikel ini menyebutkan bahwa agunan dalam perbankan syariah berkedudukan sebagai jaminan tambahan dan tidak mutlak harus ada, namun dalam praktiknya hampir selalu disyaratkan, bahkan pada pembiayaan mudharabah yang berbasis kepercayaan (amanah). Bagaimana bank syariah dapat menjaga konsistensi antara prinsip amanah dalam akad bagi hasil dan kewajiban agunan sebagai wujud prinsip kehati-hatian, agar praktik tersebut tidak dianggap sama dengan perbankan konvensional?
BalasHapusandini solehatus sa'ida _260503110092..izin bertanya,,Nurwulan (2018) berpendapat bahwa notaris yang mengesahkan akad syariah idealnya seorang Muslim. Apakah argumen ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum positif, mengingat jabatan notaris bersifat publik dan tidak diskriminatif? Bagaimana jalan tengahnya, misalnya melalui sertifikasi atau pelatihan kompetensi syariah?
BalasHapusRafika ulfah_260503110136 _Mengapa agunan tetap dipersyaratkan dalam pembiayaan mudharabah di bank syariah, padahal secara fikih mudharib tidak diwajibkan memberikan agunan, dan bagaimana hal itu dapat dibenarkan?
BalasHapusfatwaulayyahaniifah_250503110014 Assalamu'alaikum, izin bertanya Pak/Bu. Kalau misal nasabah ngalamin penurunan usaha yang murni karena kondisi ekonomi turun, apakah bank syariah langsung main sita agunannya, atau ada tahap keringanan kayak restrukturisasi dulu biar tetap adil? Terima kasih.
BalasHapusDwi Rahmania Putri_260503110163, izin bertanya bapak, Dalam artikel dijelaskan bahwa agunan dalam akad mudharabah dan musyarakah pada dasarnya berkaitan dengan prinsip amanah dan bagi hasil, tetapi dalam praktik perbankan syariah agunan sering menjadi persyaratan pembiayaan. Bagaimana bank syariah memastikan bahwa penerapan agunan tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengubah hakikat akad bagi hasil menjadi hubungan yang hanya berorientasi pada pengamanan modal bank?
BalasHapusAhmadah Latifatul Hakimah_250503110054, izin bertanya pak/buk, Jika harus membuat aturan khusus pembebanan jaminan syariah, apakah kita harus membuat UU Hak Tanggungan Syariah yang terpisah, atau cukup merevisi UU Hak Tanggungan yang ada dengan menambahkan klausul syariah?
BalasHapusAugie Ryan Rahman_230503110085, Bagaimanakah mengeksekusi agunan apabila nasabah mengalami gagal bayar (wanprestasi) tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah?
BalasHapusAnta Kuna Lutfi Sholiha_250503110004, assalamualaikum, Permisi pak izin bertanya, bagaimana strategi yang paling efektif bagi perbankan syariah di Indonesia untuk mengatasi ketimpangan antara konsep ideal syariah (di mana agunan seharusnya bukan kewajiban utama dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah) dengan realitas hukum positif yang masih mewajibkan penggunaan instrumen jaminan konvensional seperti hak tanggungan dan fidusia?
BalasHapusSyifaul Awwalina Hidayah_250503110064
BalasHapusIzin bertanya bpk, bagaimana bank syariah seharusnya menerapkan agunan agar tetap dapat melindungi dana nasabah tanpa bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepercayaan dalam akad syariah?
Siti Filzah Nur Sabrina_260503110096
BalasHapusmohon maaf, izin bertanya pak.
Kalau bank syariah menggunakan prinsip kepercayaan dan tolong-menolong, kenapa nasabah masih harus memberikan agunan saat mengajukan pembiayaan?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapussalsyah sandella indira gandhi_260503110010
BalasHapusizin bertanya bapak, Bagaimana penerapan agunan dalam perbankan syariah agar dapat melindungi bank tanpa memberatkan nasabah?
TASYA AULIYA 250503110015. Saya izin bertanya, Pak. Apa perbedaan konsep agunan pada perbankan syariah dengan jaminan pada bank konvensional, dan dalam akad pembiayaan apa saja agunan dapat diminta oleh bank syariah?
BalasHapus[250503110052- Difah Rimadhani] Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Dalam artikel disebutkan keberadaan agunan dibenarkan melalui istihsan dan maqasid syariah hifz al-mal. Bukankah istihsan itu mengutamakan kemaslahatan, lalu bagaimana batasannya agar pembenaran agunan ini tidak kebablasan menjadi alasan bank untuk selalu meminta agunan besar bahkan untuk pembiayaan kecil? Terima kasih.
BalasHapusKusiroh (250503110077)
BalasHapusizin bertanya bapak, mengapa bank syariah tetap meminta agunan dalam pembiayaan mudharabah, padahal akad tersebut didasarkan pada prinsip kepercayaan (amanah)?
WILDANI AFIFAH (250503110017)
BalasHapusAssalamualaikum bapak, izin bertanya. Bagaimana putusan MK tersebut dapat dibaca dari prinsip al-ridha, al-‘adalah, dan hifz al-mal? Apakah putusan itu justru mendekatkan praktik agunan fidusia di bank syariah pada nilai syariah, dibanding mekanisme eksekusi sepihak sebelumnya? Di sisi lain, apakah putusan itu melemahkan perlindungan dana nasabah penabung yang menjadi alasan agunan dibenarkan lewat maqasid syariah dan prinsip kehati-hatian?
Intan Aprilia NurFadilla(260503110111)
BalasHapusAssalamualaikum, izin bertanya bapak. Apa bedanya substansial rahn tasjily (Fatwa DSN 68/2008) dengan fidusia konvensional, selain istilah dan redaksi akta? Jika hanya redaksinya yang berbeda, apakah itu cukup disebut sharia compliance?
Salsabilla Lyrabiha (25050310048)
BalasHapusAssalamualaikum, izin bertanya bapak. Prinsip kehati-hatian sering dijadikan alasan untuk meminta agunan. Namun, apakah prinsip tersebut harus selalu diwujudkan melalui jaminan aset? Kenapa bank tidak lebih mengoptimalkan analisis kelayakan usaha, rekam jejak nasabah, dan pendampingan bisnis sebagai alternatif untuk mengurangi risiko pembiayaan?
anya amelya febriyantie (250503110074)
BalasHapusassalamualaikum,izin bertanya
Jika pengikatan agunan melalui Hak Tanggungan atau fidusia diakui dalam hukum positif Indonesia, tetapi mekanismenya dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, bagaimana penyelesaian konflik tersebut? Mana yang harus diprioritaskan oleh bank: kepastian hukum formal atau kepatuhan syariah?
nurul intan putriana dewi (260503110058)izin bertanya pak kalau prinsip syariah itu dasarnya amanah dan seharusnya gak butuh agunan ,kenapa dalam praktiknya bank syariah tetap mewajibkan adanya agunan ?bukannya ini sama kayak bank konvesional ?
BalasHapusAdwa Al Fadhilah_250503110070
BalasHapusizin bertanya pak "Bagaimana landasan fikih yang membedakan fungsi agunan pada perbankan syariah dengan perbankan konvensional, mengingat akad utama syariah umumnya berbasis bagi hasil (mudharabah/musyarakah) atau jual beli (murabahah)?"
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusM. Zumarullah Isfa Izzaty_250503110002
BalasHapusApakah penggunaan agunan dalam pembiayaan syariah sudah mampu melindungi bank tanpa memberatkan nasabah yang mengalami kesulitan ekonomi?
Velani Laily Noviana (250503110042)
BalasHapusIzin bertanya Bapak, bagaimana penerapan agunan dalam perbankan syariah dapat menjaga keamanan pembiayaan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah?
Muhammad Anggi Abdillah (260503110073)
BalasHapusassalamualaikum izin bertanya bapak, Jika agunan dalam fikih hanya jaminan tambahan, tetapi dalam praktik selalu diwajibkan, apakah dalil seperti istihsan, maqasid syariah, dan maslahah mursalah benar-benar kuat, atau hanya pembenaran atas praktik yang sebenarnya didorong oleh logika manajemen risiko perbankan konvensional?
Fatchur Rohman Rofian(260503110181)
BalasHapusIzin bertanya, Bapak. Mengapa lembaga jaminan syariah yang komprehensif masih sangat dibutuhkan di Indonesia, padahal bank syariah saat ini sudah menggunakan hak tanggungan dan fidusia sebagai jaminan pembiayaan?
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
BalasHapusPerkenalkan, saya M. Iqbal Aqilah (260503110126). Izin bertanya kepada pemateri.
Dalam artikel dijelaskan bahwa agunan dalam perbankan syariah sebenarnya merupakan jaminan tambahan dan tidak selalu wajib secara konsep, tetapi dalam praktiknya hampir selalu menjadi syarat pembiayaan.
**Pertanyaan saya:**
Jika bank syariah benar-benar menerapkan prinsip kepercayaan (*amanah*) dalam akad mudharabah, mengapa nasabah masih harus memberikan agunan? Apakah hal tersebut menunjukkan bahwa bank syariah lebih mengutamakan keamanan dan keuntungan bank daripada membantu nasabah mengembangkan usahanya sesuai prinsip syariah?
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus**Nama:** Albaid Laudzikrillah
BalasHapus**NIM:** 260503110125
Pertanyaan:
Mengapa bank syariah hampir selalu mensyaratkan agunan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, padahal dalam fikih agunan tidak diwajibkan pada kedua akad tersebut? Jelaskan dengan menggunakan pendekatan *istihsan*, *maqasid syariah* (*hifz al-mal*), dan prinsip kehati-hatian.
Nama : M. Fahril Abidin
BalasHapusNim : 260503110133
izin bertanya bapak, Jika agunan dalam perbankan syariah secara konsep hanya merupakan jaminan tambahan dan akad seperti mudharabah mengutamakan prinsip kepercayaan (amanah), mengapa bank syariah dalam praktiknya hampir selalu mewajibkan nasabah memberikan agunan? Apakah kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap syariah, atau justru lebih mengutamakan perlindungan kepentingan bank daripada membantu nasabah mengembangkan usahanya?
NIM: 250503110060 | NAMA: imelda islami arisaputri
BalasHapusassalamualaikum, izin bertanya bapak, Bagaimana mekanisme pengeksekusian agunan dalam pembiayaan syariah jika nasabah mengalami gagal bayar (default), apakah tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial?
Nama: Inayatin Najah
BalasHapusNIM: 250503110067
Izin bertanya bapak, Dalam artikel dijelaskan bahwa agunan dapat dilelang untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Jika hasil lelang agunan melebihi kewajiban nasabah, bagaimana seharusnya bank syariah memperlakukan kelebihan dana tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam?
indah putri rahmawati dengan nim 250503110043
BalasHapusjika nasabah mengalami kemacetan pembayaran (Non-Performing Financing), bagaimana tata cara eksekusi agunan dalam perbankan syariah? Apakah tata caranya berbeda dengan penyitaan pada bank konvensional?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusZAHRA NUR RAHMAWATI (250503110036)
BalasHapusizin bertanya bapak, Bagaimana dengan moral hazard dari pihak bank, misalnya ketika agunan membuat bank kurang cermat melakukan analisis kelayakan usaha karena merasa sudah terlindungi? Bagaimana mekanisme pencegahannya?
DESTIA NUR ANGGRAINI ARIFIN_260503110159.
BalasHapusIzin bertanya bapak, dalam akad mudharabah, kerugian usaha kan pada dasarnya berkaitan dengan risiko bisnis. Bagaimana bank syariah membedakan kerugian usaha yang wajar dengan kelalaian atau kecurangan nasabah ketika menentukan apakah agunan boleh dieksekusi?
SALLYKA ZAHRA_250503110066
BalasHapusizin bertanya bapak, Bagaimana cara bank syariah memastikan bahwa penggunaan agunan tetap sesuai dengan prinsip syariah, terutama ketika praktik pengikatannya masih menggunakan sistem perbankan konvensional?
Muhammad Rafid Mubarak_250503110008.
BalasHapusBagaimana konsep, fungsi, dan kriteria barang yang dapat dijadikan agunan (jaminan) dalam transaksi pembiayaan perbankan syariah?
Iqbal Zain Dzulfikar Jarkasi _260503110025
BalasHapusIzin bertanya bapak . Seorang nasabah mengalami keterlambatan pembayaran karena kehilangan pekerjaan, tetapi tetap menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Bank berencana mengeksekusi agunan milik nasabah tersebut.
Pertanyaan: Bagaimana bank syariah seharusnya menyeimbangkan haknya untuk memperoleh pembayaran dengan kewajiban menerapkan prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam Islam?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapuskarimatussaumi nur alifa atok_260503110109Secara konsep fikih, akad mudharabah dan musyarakah didasarkan pada prinsip kepercayaan (amanah) dan pembagian risiko (profit-and-loss sharing), sehingga agunan seharusnya tidak diwajibkan. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, bank syariah hampir selalu meminta agunan fisik (seperti sertifikat tanah atau BPKB) demi prinsip kehati-hatian. Bagaimana bank syariah dapat menjaga konsistensi dan integritas prinsip syariah agar praktik ini tidak kehilangan esensinya dan dianggap sama persis dengan perbankan konvensional?
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusAssalamualaikum bapak sebelumnya izin bertanya saya Najwa Afifah Mahmuzah_260503110150 bank syariah berlandaskan prinsip keadilan dan tolong-menolong, apakah kewajiban memberikan agunan tidak justru mempersulit masyarakat kecil yang membutuhkan modal usaha? Bagaimana solusi yang sesuai dengan prinsip syariah?”
Hapus"Bagaimana mekanisme penentuan nilai agunan dalam pembiayaan syariah agar tetap adil bagi nasabah dan bank tanpa unsur eksploitasi?"
BalasHapusNIM: 250503110062
NAMA: Muhammad Reyhan Firmansyah
250503110058_ULFI HIDAYAH
BalasHapusIzin bertanya bapak,
Bagaimana mekanisme penyelesaian atau eksekusi agunan apabila nasabah mengalami pembiayaan macet (non-performing financing), dan sejauh mana prinsip keadilan Islam diterapkan dalam proses pelelangannya?
250503110001_Shakinah Binti Al - Azahro
BalasHapusIzin bertanya, dalam praktik perbankan syariah, apakah kewajiban agunan tidak berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong, terutama bagi nasabah yang memiliki usaha layak tetapi tidak mempunyai aset untuk dijaminkan? Jika pembiayaan tetap ditolak karena keterbatasan agunan, bagaimana bank syariah dapat membuktikan bahwa sistem pembiayaannya benar-benar mencerminkan prinsip syariah, bukan sekadar menerapkan pola perbankan konvensional?
250503110073_Shabrina Aulia Aufa
BalasHapusizin bertanya
Apa yang membedakan agunan dalam perbankan syariah dengan jaminan dalam perbankan konvensional, jika keduanya sama-sama menggunakan sertifikat tanah atau kendaraan sebagai jaminan?
250503110041_Nuzul Fitriana
BalasHapusIzin bertanya Pak, jika agunan berfungsi melindungi dana nasabah dan mencegah moral hazard, bagaimana dengan pelaku UMKM yang tidak memiliki aset untuk dijaminkan? Apakah ada alternatif skema yang tetap sesuai prinsip syariah dan kehati-hatian, namun lebih inklusif bagi mereka?
Terima kasih Pak
250503110038_Ririt Shinta Nurjanatin
BalasHapusMohon izin bertanya bapak, pada artikel kan menyatakan bahwa nilai agunan harus lebih besar daripada jumlah pembiayaan. Apakah syarat ini sejalan dengan prinsip keadilan dan larangan memakan harta secara batil, terutama jika selisih nilai agunan tidak segera dikembalikan saat eksekusi?
Terima Kasih bapak.
Assalamu’alaikum Pak, perkenalkan nama saya Afdal Faisal Ahmadani (260503110084), izin bertanya.
BalasHapusDalam artikel dijelaskan bahwa secara konseptual fikih (terutama pada akad mudharabah atau musyarakah), agunan bukanlah kewajiban utama karena didasarkan pada prinsip kepercayaan (amanah) dan pembagian risiko (profit-and-loss sharing). Namun, dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, agunan hampir selalu disyaratkan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle).
Bagaimana perbankan syariah menjaga integritas dan konsistensi prinsip syariah agar praktik pembebanan agunan ini tidak kehilangan esensinya dan tidak disamakan sepenuhnya dengan mekanisme jaminan di perbankan konvensional?
Assalamu’alaikum Pak, perkenalkan nama saya Lintang Vergiawan Ari Kristanto (260503110114), izin bertanya.
BalasHapusDalam artikel dijelaskan bahwa secara konseptual fikih (khususnya pada akad mudharabah dan musyarakah), agunan bukanlah kewajiban utama karena didasarkan pada prinsip kepercayaan (amanah) dan pembagian risiko (profit-and-loss sharing). Namun, dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, agunan hampir selalu disyaratkan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle). Bagaimana perbankan syariah menjaga integritas dan konsistensi prinsip syariah agar praktik pembebanan agunan ini tidak kehilangan esensinya dan tidak disamakan sepenuhnya dengan mekanisme jaminan di perbankan konvensional?"
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusRayhana Annisa Karyanto (250503110069)
BalasHapusUU Perbankan Syariah menyebut agunan sebagai jaminan tambahan, tetapi dalam praktik hampir semua pembiayaan mensyaratkannya. Dalam kondisi seperti ini, apakah agunan masih bisa dikatakan “tambahan”, atau sebenarnya sudah menjadi syarat utama?
Muhammad Syafiq Syauqi_250503110019
BalasHapusBagaimana landasan utama dalam Al-Qur’an yang membolehkan agunan, dan bagaimana ayat tersebut dipakai untuk membenarkan agunan di bank syariah?
Bagaimana mekanisme eksekusi agunan dalam pembiayaan syariah jika nasabah mengalami gagal bayar (default), agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan Islam tanpa merugikan salah satu pihak? — NIM: 250503110055, NAMA: Bryan Alinzky
BalasHapusNabiilah Arum Nur Shobrina_260503110063
BalasHapusKewajiban pengikatan jaminan melalui akta otentik dan proses birokrasi yang panjang di Indonesia sering kali menambah beban biaya transaksi bagi nasabah. Apakah sistem yang berlaku saat ini tidak bertentangan dengan semangat ekonomi syariah yang menjunjung tinggi kemudahan dan keadilan?
Arin Kamal Windiyanti_250503110068
BalasHapusAssalamu’alaikum, izin bertanya, Pak. Pada bagian 5.2 dijelaskan bahwa gadai emas syariah memakai tiga akad dalam satu transaksi: qardh untuk pinjaman, rahn untuk emas sebagai agunan, dan ijarah untuk jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas. Artikel menyebut bank mengenakan biaya sewa atas dasar ijarah. Bagaimana biaya ijarah ini seharusnya dihitung agar tidak menjadi riba terselubung? Jika biayanya dihitung berdasarkan besar pinjaman dan lamanya waktu, bukan berdasarkan nilai jasa penyimpanan yang sebenarnya, apakah itu tidak menyerupai tambahan atas qardh? Dan apakah penggabungan tiga akad ini sudah memenuhi prinsip hybrid contract yang diperbolehkan? Terima kasih.
Menurut bapak mengapa keberadaan aguna di dalam perbankan syariah di anggap ketegangan konseptual dalam akad.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusAssalamu'alaikum wr. wb. Saya Adelia Putri Salsabila dengan NIM 250503110047 izin bertanya, Mengapa hak dalam tanggungan masih saja digunakan dalam perbankan syariah meskipun berasal dari sistem hukum konvensional, Terima kasih?
BalasHapusNabila Rizky Rahmadani (250503110059). Izin menanyakan, bagaimana keseimbangan antara prinsip kemudahan/kepercayaan dalam syariah dengan kewajiban penyediaan agunan (jaminan fisik) yang ketat oleh bank?
BalasHapusApakah kebijakan ini berisiko menutup akses bagi pelaku usaha mikro yang sebenarnya layak secara bisnis namun minim aset?
Terima kasih
Naila Afiya Ramadhani Nasywaa__250503110065, Assalamualaikum, izin bertanya bapak, Artikel membahas eksekusi agunan jika nasabah wanprestasi, tetapi belum membahas kondisi ketika nasabah meninggal dunia sebelum pembiayaan lunas. Dalam fikih mawaris, utang pewaris harus dilunasi lebih dahulu sebelum harta dibagikan kepada ahli waris. Bagaimana status agunan dan kewajiban ahli waris dalam kondisi ini? Apakah bank syariah wajib menunggu proses penyelesaian waris sebelum mengeksekusi agunan, dan bagaimana mekanisme takaful pembiayaan melindungi ahli waris dari kehilangan agunan?
BalasHapusAfifah Bunga Arya_250503110057
BalasHapusassalamu'alaikum bapak saya izin bertanya, apakah penerapan agunan dalam pembiayaan syariah sudah mencerminkan prinsip keadilan, terutama bagi nasabah yang memiliki usaha produktif tetapi tidak mempunyai aset untuk dijadikan jaminan?
“Bagaimana penerapan prinsip rahn dalam hukum Islam terhadap penggunaan jaminan kebendaan berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam praktik perbankan syariah di Indonesia?”
BalasHapusSITI KHUMAEROH -250503110063
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusAssalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
BalasHapusIzin bertanya kepada penulis. Dalam akad mudharabah, prinsip dasarnya adalah kepercayaan dan pembagian risiko antara pemilik modal dan pengelola usaha. Namun, dalam praktik perbankan syariah, bank tetap mensyaratkan agunan kepada nasabah. Apakah penerapan agunan dalam akad mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan pembagian risiko dalam Islam? Lalu, bagaimana seharusnya bank syariah menerapkan agunan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam perbankan?
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama: Suci Oktavia Al Irsyady
NIM: 250503110037
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusAlifia Yusnita Salsabilah_250503110009
BalasHapusassalamualaikum bapak saya izin bertanya Sejauh mana bank syariah saat ini benar-benar menerapkan pembiayaan berbasis kelayakan proyek (feasibility-based financing), atau apakah praktik di lapangan masih terjebak pada pendekatan kolateral yang kaku (collateral-based financing) seperti bank konvensional?
Agunan pada Perbankan Syariah Bagaimana ketentuan agunan dalam pembiayaan syariah, dan apakah agunan boleh langsung disita ketika nasabah wanprestasi? NIM: 250503110018 | Nama: Yuga Dwi Saputra
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
HapusJazilatur Rohmah_250503110022
BalasHapusMengapa bank syariah tetap meminta agunan kepada nasabah, padahal pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip syariah?
Achmad Chaidar Jazuli_250503110032
BalasHapusApa fungsi agunan dalam pembiayaan syariah, dan jenis agunan apa yang diperbolehkan?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusNovia Indriani _ 260503110179
HapusJika pembebanan agunan dibenarkan atas dasar kemaslahatan dan prinsip kehati-hatian, sejauh mana batasan kemaslahatan tersebut agar tidak menjadikan pembiayaan mudharabah mirip dengan pembiayaan konvensional yang berbasis jaminan?
250503110029_ Nayla Amartya Izin bertanya Bapak... Bagaimana ketentuan agunan pada pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah?
BalasHapus250503110035_Dwi aurora nayla rahmadina izin bertanya bapak ...Mengapa pengikatan agunan melalui Hak Tanggungan dan Fidusia dianggap bermasalah dari sisi kepatuhan syariah?
BalasHapus250503110025_Dwi Dita Saskia
BalasHapusAssalamu’alaikum, izin bertanya.
Dalam artikel dijelaskan bahwa agunan pada perbankan syariah merupakan jaminan tambahan untuk mengurangi risiko pembiayaan dan melindungi dana nasabah. Namun, dalam akad mudharabah, kerugian usaha yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola pada dasarnya ditanggung oleh pemilik modal. Lalu, bagaimana bank syariah membedakan kerugian usaha yang wajar dengan kerugian akibat kelalaian atau kecurangan nasabah ketika menentukan apakah agunan boleh dieksekusi?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus250503110034_Afifah nukmah
BalasHapusMengapa agunan dalam perbankan syariah disebut sebagai jaminan tambahan, tetapi dalam praktiknya hampir selalu menjadi syarat untuk mendapatkan pembiayaan?
Khulafatul Anshor_250503110021
BalasHapusIzin bertanya bapak, Dalam praktik perbankan syariah, agunan sering digunakan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Namun, kewajiban menyediakan agunan dapat menjadi hambatan bagi pelaku UMKM yang memiliki prospek usaha baik, tetapi tidak memiliki aset yang memadai. Bagaimana bank syariah menyeimbangkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan agar persyaratan agunan tidak justru membatasi akses masyarakat terhadap pembiayaan syariah?
Agung Kasya Naipospos_250503110026.
BalasHapusDalam praktiknya, sebagian besar produk pembiayaan di perbankan syariah (seperti Murabahah atau Mudharabah) tetap mewajibkan agunan fisik yang nilainya sering kali lebih besar dari pembiayaan yang diberikan. Secara filosofis, tidakkah hal ini membuat bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional dalam hal mitigasi risiko, sehingga esensi keadilan (fairness) dan risk-sharing (bagi hasil/bagi risiko) yang menjadi ruh ekonomi syariah tereduksi menjadi sekadar jaminan kepastian pelunasan semata?
Assalamualaikum pak saya Ahmad Dimas Arviansyah Nim 250503110006
BalasHapusizin bertanya pak
Izin bertanya, Pak. Di bagian 9.1, Marnita (2017) menyimpulkan bahwa Hak Tanggungan sudah sesuai hukum Islam lewat maslahah mursalah dan 'urf. Namun di bagian 8.2, Sudirman (2023) menilai APHT kurang relevan dengan prinsip syariah dan perlu lembaga jaminan syariah. Dua pandangan ini tampak bertentangan. Menurut Bapak, pandangan mana yang lebih kuat, dan apakah keduanya bisa dikompromikan?
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Bagaimana kedudukan agunan dalam pembiayaan murabahah dibandingkan mudharabah, dan mengapa pada mudharabah agunan hanya boleh diminta untuk mengantisipasi penyimpangan mudharib, bukan untuk menjamin kerugian usaha?
BalasHapusNilna Rohmatal Maula, NIM 250503110013.
Yasin Rahadatul Syiham_250503110076
BalasHapusSeorang mahasiswa ingin mengajukan pembiayaan untuk memulai usaha, tetapi tidak mempunyai aset untuk dijadikan agunan. Apakah bank syariah dapat memberikan pembiayaan kepadanya? Apa saja pertimbangan yang perlu diperhatikan?
Bagaimana kedudukan agunan pada pembiayaan bagi hasil (mudharabah/musyarakah) di bank syariah, dan mengapa agunan tidak boleh dipakai untuk menutup kerugian usaha yang bukan akibat kelalaian nasabah?
BalasHapusTabina Afra Liyudhza Chafidh_250503110012
Dian Rosita Hadiningsih (250503110030)
BalasHapusBagaimana bank syariah menyelesaikan inkonsistensi filosofis antara prinsip bagi hasil yang berbasis kepercayaan dengan praktik wajib agunan yang justru diadopsi dari kultur manajemen risiko perbankan konvensional?
Febby Indah Rahmawati_250503110027
BalasHapusMateri ini menyinggung bahwa rahn tasjily di Indonesia wajib menggunakan akta autentik notaris demi kepastian hukum, sedangkan di Malaysia cukup dicantumkan dalam kontrak pembiayaan biasa. Jika ditinjau dari asas kemudahan bermuamalah dan efisiensi biaya (transaction cost), apakah formalitas birokrasi di Indonesia ini tidak justru menghambat inklusivitas perbankan syariah dibandingkan Malaysia? Mana yang lebih mendekati spirit sosiologi hukum Islam?
(Tisyah Novea Awaliyah 098)
BalasHapusApa perbedaan antara agunan (rahn/jaminan) dan akad pembiayaan itu sendiri menurut prinsip syariah?
Bagaimana bank syariah menilai dan mengeksekusi agunan saat nasabah mengalami gagal bayar tanpa melanggar prinsip keadilan?
Nahdya Dina Fauzia_260503110089
BalasHapusAkad murabahah dan mudharabah pada dasarnya berbasis kepercayaan dan bagi hasil. Apakah mewajibkan agunan bertentangan dengan prinsip ini?
Nafisah munawwaroh_093
BalasHapusDalam akad mudharabah, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola. Bagaimana jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, tetapi kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola? Siapa yang harus menanggung kerugian tersebut?
Nama: Nikmatun Sholikhah
BalasHapusNIM: 260503110082
Pertanyaan:
Jika kerugian dalam akad mudharabah bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola, apakah bank syariah tetap diperbolehkan mengeksekusi agunan milik nasabah? Jelaskan alasannya.
BalasHapusBayu Prasetyo_26050310106, Assalamualaikum, izin bertanya bapak, Jika tujuan agunan adalah mengurangi risiko bank, apakah penerapan agunan dalam perbankan syariah tidak berpotensi membuat nasabah kecil yang sebenarnya layak mendapatkan pembiayaan justru kesulitan mengakses modal karena tidak memiliki aset untuk dijaminkan?
Bernessa Eka Emilia_260503110164
BalasHapusDalam KPR syariah murabahah, bank "membeli" rumah lalu menjualnya ke nasabah, kemudian tetap meminta Hak Tanggungan atas rumah itu. Prinsip al-kharaj bi al-daman menyatakan bahwa keuntungan mengikuti tanggungan risiko. Jika bank menggeser seluruh risiko ke nasabah lewat agunan, apakah risiko kepemilikan barang oleh bank hanya formalitas?
IBNU UGO RANDANEZ DEWANTARA_250503110031
BalasHapusApakah semua pembiayaan (pembiayaan konsumtif, modal kerja, maupun investasi) di bank syariah wajib menggunakan agunan? Kondisi seperti apa yang membuat suatu pembiayaan tidak memerlukan agunan fisik?
SHILA AZRA ABDILLAH_260503110059
BalasHapusBagaimana agunan dapat mencegah moral hazard dan informasi asimetris dalam pembiayaan mudharabah?
Naysilla Ika Y.S.T_250503110046 izin bertanya Dalam materi dijelaskan bahwa agunan dalam akad mudharabah pada dasarnya tidak diwajibkan karena berlandaskan prinsip kepercayaan (amanah). Namun, dalam praktiknya bank syariah tetap meminta agunan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian. Bagaimana cara bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut tanpa menghilangkan prinsip kepercayaan dan bagi hasil dalam akad mudharabah?
BalasHapusMalikha Zaskiya_250503110044. Izin bertanya, Apakah bank syariah dapat menyita atau melelang agunan nasabah yang mengalami kerugian usaha dalam pembiayaan mudharabah? Bagaimana jika kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah?
BalasHapusAshdaq Rijal Bhari (260503110119) — Dalam artikel dibahas bahwa agunan dalam perbankan syariah pada prinsipnya adalah jaminan tambahan, tetapi dalam praktiknya hampir selalu diwajibkan, termasuk pada akad mudharabah yang berbasis kepercayaan. Mengapa bank syariah tetap membebankan agunan fisik yang kaku, dan bagaimana memastikan kebijakan tersebut tidak menghilangkan esensi prinsip syariah serta mengarah pada praktik perbankan konvensional?
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusIhda Hana Qolbiyah_260503110151
BalasHapusMohon izin bertanya, Pak. Dalam fikih, akad mudharabah dan musyarakah dibangun atas dasar kepercayaan (amanah), sehingga mudharib tidak wajib memberikan agunan. Namun, dalam praktiknya bank syariah hampir selalu mensyaratkan agunan, bahkan pengikatannya masih memakai instrumen hukum konvensional seperti hak tanggungan dan fidusia. Menurut Bapak, apakah persyaratan agunan ini cukup dibenarkan melalui pendekatan istihsan, maqasid syariah (hifz al-mal), dan prinsip kehati-hatian? Atau justru praktik ini membuat bank syariah tidak berbeda dari bank konvensional, sehingga lembaga jaminan syariah yang khusus memang mendesak untuk dibentuk? Terima kasih.
Dini Fatimatuzzahro_260503110074
BalasHapusMohon izin bertanya bapak, Sebuah bank syariah menolak pengajuan pembiayaan mudharabah semata-mata karena calon nasabah tidak memiliki agunan. Jika dikaji dari teks artikel, bagaimana penilaian yang paling tepat?
Assalamualaikum saya Muhammad Aditya Rohmanul Aziz 260503110167 Mohon izin bertanya bapak , Jika agunan dalam akad mudharabah dan musyarakah pada dasarnya bertentangan dengan prinsip amanah dan pembagian risiko (risk sharing), apakah penerapan agunan oleh bank syariah justru telah mengubah substansi akad syariah menjadi akad yang secara karakteristik menyerupai kredit konvensional? Bagaimana batasan agar praktik tersebut tidak menyimpang dari prinsip syariah?
BalasHapusAssalamualaikum , bapak saya Olivia Dinie Carolina dengan nim 260503110075, mohon izin untuk bertanya bapak yang pertama,
BalasHapusJika akad mudharabah dan musyarakah pada dasarnya berbasis amanah dan tidak mewajibkan agunan, bukankah mewajibkan agunan justru mengubah karakter akad tersebut menjadi mirip utang-piutang konvensional?
yang kedua,
Artikel di atas menyebutkan bahwa lelang agunan harus bebas gharar dan manipulasi harga. Bagaimana praktiknya menjamin itu, jika harga limit lelang ditentukan bank sendiri dan nasabah tidak punya posisi tawar?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusSaya lathifatuz zulfa an najiyah_260503110070 izin bertanya Apa perbedaan konsep agunan (rahn/jaminan) di perbankan syariah dengan agunan di bank konvensional?
BalasHapusApakah semua jenis pembiayaan syariah (murabahah, mudharabah, musyarakah) wajib disertai agunan? Mengapa?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusPutri sabella dwi martha_260503110085..izin bertanya,,Nurwulan (2018) berpendapat bahwa notaris yang mengesahkan akad syariah idealnya seorang Muslim. Apakah argumen ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum positif, mengingat jabatan notaris bersifat publik dan tidak diskriminatif? Bagaimana jalan tengahnya, misalnya melalui sertifikasi atau pelatihan kompetensi syariah?
BalasHapusMohammad Syamsuddin_260503110046
BalasHapusApa tantangan utama agunan di perbankan syariah saat ini?
Muhamad Fathir Gibran _260503110057
BalasHapus"Secara konseptual, agunan tidak mutlak dipersyaratkan, namun dalam praktiknya hampir selalu menjadi syarat wajib." Pertanyaan: Bagaimana bank syariah dapat menjembatani jurang antara prinsip ideal syariah (yang fleksibel/tidak mewajibkan agunan) dengan realitas manajemen risiko dan regulasi perbankan modern yang menuntut adanya jaminan kepastian pengembalian dana?
Farid Fadlurahman_260503110062
BalasHapusIzin bertanya pak, Sejauh mana pewajiban agunan dalam pembiayaan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah?
Mohammad Naufal Mubarok_260503110123, izin bertanya pak🙏
BalasHapusJika bank syariah mensyaratkan agunan pada mudharabah, apakah itu bertentangan dengan prinsip amanah mudharib? Bagaimana batas antara jaminan yang sah dan penghilangan risiko usaha?
Desi Putri Aulia Rohmah-260503110176 Mengapa bank syariah tetap mensyaratkan agunan dalam pembiayaan mudharabah, padahal secara konsep fikih akad ini berlandaskan amanah dan tidak mewajibkan jaminan? dan bagaimana pembenarannya melalui pendekatan maqasid syariah (hifz al-mal) dan prinsip kehati-hatian.
BalasHapusMoch. Rifqi hilman_260503110115 Izin bertanya pak, Dalam artikel dijelaskan bahwa secara konseptual fikih (terutama pada akad mudharabah dan musyarakah), agunan bukanlah kewajiban utama karena didasarkan pada prinsip kepercayaan (amanah). Namun, dalam praktiknya, bank syariah di Indonesia hampir selalu mewajibkan agunan fisik yang kaku. Bagaimana bank syariah dapat menjaga integritas prinsip syariah agar praktik ini tidak kehilangan esensinya dan tidak disamakan sepenuhnya dengan mekanisme jaminan di perbankan konvensional?
BalasHapusMelinda putri dwi ulyani_260503110094
BalasHapusSeorang nasabah murabahah mengajukan pembiayaan rumah dengan jaminan sertifikat tanah. Jelaskan jenis pengikatan agunan yang lazim digunakan dan risiko hukumnya jika terjadi wanprestasi.
Zahra Revalina Labibah_260503110149
BalasHapusAssalamualaikum Bapak, izin bertanya. Apa fungsi agunan dalam pembiayaan syariah? Terima kasih, Bapak.
Mengapa agunan masih diperlukan dalam praktik perbankan syariah, padahal prinsip dasar akad mudharabah dan musyarakah mengutamakan kepercayaan (amanah)?
BalasHapusiqbal nur raafid ferdiyansyah_260503110012 Apakah kewajiban agunan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah masih sejalan dengan prinsip amanah yang menjadi dasar akadnya, atau justru membuat akad bagi hasil tidak berbeda dari utang-piutang berjaminan di bank konvensional? Jawab dengan menimbang alasan yang dipakai untuk membenarkan agunan (kehati-hatian, moral hazard, maqasid syariah) dan kelemahannya, lalu tentukan posisimu berdasarkan isi teks.
BalasHapusNajwa Safira_260503110083
BalasHapusApa saja jenis agunan yang boleh diterima bank syariah, dan apakah agunan wajib ada di semua pembiayaan?
Amelia Fauziah Anwar_260503110055
BalasHapusAssalamu’alaikum Pak, izin bertanya. Artikel ini menyebut agunan dalam UU No. 21 Tahun 2008 hanya berkedudukan sebagai jaminan tambahan, tetapi dalam praktik hampir selalu menjadi syarat wajib. Apa yang menyebabkan kesenjangan antara konsep dan praktik ini, dan apakah bisa dipersempit? Terima kasih, Pak.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Apa konsep utama dalam Agunan pada Perbankan Syariah, bagaimana penerapannya dalam praktik ekonomi atau perbankan syariah, serta apa tantangan dan solusi yang relevan?
BalasHapusNama: Sri Vidiya Ningsih
NIM: 250503110016
pak izin bertanya, . Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah, Hubungan Antara Bank Dan Nasabah Didasarkan Pada Kepercayaan (Amanah). Jika Bank Tetap Mewajibkan Agunan, Apakah Itu Masih Sejalan Dengan Semangat Akad Tersebut, Atau Justru Mengubahnya Menjadi Mirip Utang-Piutang Biasa?
BalasHapusNama : Elsa Lathifatul Husna
NIM : 260503110185
Nama: Firda Aminatus Sholihah
BalasHapusNIM: 260503110032
izin bertanya bapak,,
Apa fungsi agunan dalam pembiayaan perbankan syariah, dan bagaimana bank menentukan jenis agunan yang layak diterima dari nasabah?
baik terima kasih bapak
Mengapa bank syariah hampir selalu mensyaratkan agunan pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah, padahal akad tersebut berbasis amanah?
BalasHapusalfi nurdina safitri_260503110154
HapusNama: Nadiyah Zulfa
BalasHapusNIM: 260503110014
Assalamualaikum wr wb, izin bertanya bapak
bagaimana cara ideal perbankan syariah dalam menyeimbangkan antara prinsip kepercayaan (amanah) dalam akad bagi hasil dengan tuntutan regulasi serta manajemen risiko yang mewajibkan adanya agunan, agar esensi keadilan ekonomi syariah tetap terjaga tanpa mencederai kepatuhan syariah (sharia compliance)?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusnama: risalatuz zahro
BalasHapusNIM: 260503110161
assalamualaikum wr wb. izin bertanya bapak....
Berikut versi yang lebih ringkas:
Secara konsep, agunan tidak wajib dalam pembiayaan syariah karena akadnya berdasarkan kepercayaan, tetapi dalam praktiknya bank syariah hampir selalu memintanya. Jelaskan mengapa agunan tetap dibolehkan, dan apa masalahnya jika pengikatannya masih memakai hak tanggungan dan fidusia seperti bank konvensional? Menurut kamu, apa yang perlu dilakukan agar praktik agunan di bank syariah lebih sesuai dengan prinsip syariah?
Nama: Ahmad Rafi Rafiuddin
BalasHapusNIM: 250503110028
Pertanyaan: Bagaimanakah legalitas dan mekanisme penilaian agunan dalam bentuk aset digital (seperti aset kripto atau hak cipta digital) menurut regulasi dan prinsip syariah pada bank syariah saat ini?
nayla ijabah_260503110028 assalamualaikum izin bertanya bapak Menurut Anda, apakah praktik agunan di bank syariah saat ini membedakannya dari bank konvensional? Jelaskan dengan argumen dari teks.trimakasih bapak
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusNisa Nuril Aini (250503110040)
BalasHapusAssalamualaikum bapak izin bertanya
Mengapa bank syariah tetap meminta agunan kepada nasabah sebelum memberikan pembiayaan, padahal dalam Islam kegiatan pembiayaan seharusnya didasarkan pada prinsip saling percaya dan tolong-menolong? Bagaimana jika nasabah mengalami kesulitan membayar kewajibannya?
Zaidatun Ni'mah (260503110081)
BalasHapusPertanyaan: Mengapa argumen tetap diperlukan dalam pembiayaan syariah yang berbasis kepercayaan, dan argumen jenis apa yang diperbolehkan?
Nunuk Nur Azizah (260503110029)
BalasHapusmaaf bapak izin bertanya, pada 6.3 disebutkan agunan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Apa bedanya fungsi agunan dengan uang muka (urbun) untuk tujuan yang sama, dan mana yang lebih sesuai syariah?
Mohammad Raihan Akbar | NIM: 250503110007
BalasHapusMengapa penerapan agunan (rahn) dalam pembiayaan syariah tetap diperlukan meskipun bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan jual beli?
Syifaul Muayanah | 260503110045
BalasHapusMaaf bapak izin bertanya, Bagaimana nasib pelaku UMKM yang tidak punya agunan, dan skema pembiayaan syariah apa yang bisa menjadi alternatif?
Mahira Tsaniya (260503110102)
BalasHapusDalam fikih, rahn mensyaratkan barang gadai dikuasai pemberi pinjaman (qabdh), sedangkan pada Hak Tanggungan dan fidusia objek agunan tetap dikuasai nasabah. Artikel ini menyamakan fidusia dengan rahn (Suryandari, 2024) dan menyatakan Hak Tanggungan sesuai hukum Islam (Marnita, 2017). Jika unsur penguasaan barang saja sudah berbeda, apakah keduanya masih dapat disebut rahn, atau hanya jaminan konvensional yang diberi label syariah?
Irsaduddin tsakif fitroh (250503110011)
BalasHapusIzin bertanya Apakah penerapan agunan dalam pembiayaan syariah benar-benar bertujuan menjaga keamanan bank, atau justru dapat memberatkan masyarakat kecil yang membutuhkan pembiayaan?
Nadya Auliya Azzahra_250503110053
BalasHapusAssalamu’alaikum. Izin bertanya, Bapak. Dalam praktik pembiayaan perbankan syariah, nilai agunan dapat mengalami penurunan akibat perubahan harga pasar atau kondisi aset. Bagaimana bank syariah menentukan penilaian ulang terhadap agunan selama masa pembiayaan, dan bagaimana memastikan bahwa penetapan nilai tersebut tetap adil bagi nasabah serta tidak merugikan salah satu pihak?
Terimakasih.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusziyana walida_260503110023
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya
apa saja jenis agunan yang diterima di bank syariah dan bagaimana penilaianya agar sesuai prinsip syariah?
Muhammad Arif Dhiaurrahman_260503110120
BalasHapusIzin bertanya bapak terkait artikel ini
Bagaimana ketentuan agunan dalam pembiayaan syariah, dan apakah agunan wajib ada pada
semua jenis akad?
Muhammad Abid Ghaisan Alchirom_260503110005
BalasHapusApa definisi agunan atau jaminan (Rahn) dalam konteks perbankan syariah, dan apa perbedaan filosofis utamanya dibandingkan dengan perbankan konvensional?
Dinda Maizaroh_260503110064
BalasHapusJika seorang nasabah memiliki usaha yang potensial dan kemampuan mengelola bisnis yang baik, tetapi tidak mempunyai aset untuk dijadikan agunan, apakah bank syariah seharusnya tetap memberikan pembiayaan? Mengapa?
Ilyas Nawwar Zahir_260503110135
BalasHapusAssalamualaikum pak wahyu, Saya izin bertanya pak, Mengapa bank syariah tetap meminta agunan padahal akad bagi hasil berbasis kepercayaan, dan agunan apa saja yang sah menurut prinsip syariah?
ZAKIYAH NUR RAHMA_260503110001
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya
Apa yang terjadi pada agunan jika nasabah gagal bayar, dan bagaimana bank syariah menjual agunan secara adil tanpa merugikan nasabah?
Shabrina Arinza Salsabila_250503110003
BalasHapusBagaimana batasan penerapan pembebasan utang (ibra') yang diiringi penyitaan agunan di bank syariah agar tetap mencerminkan keadilan Islam dan tidak sekadar menjadi prosedur formal sebelum menyita aset nasabah?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusNIM 260503110116_Muh. Amrullah Ni’amudin
BalasHapusMengapa bank syariah tetap meminta agunan pada pembiayaan mudharabah padahal akadnya berbasis kepercayaan?
Zeiza Anandhita Ramadhani Ariyanto_ NIM 260503110140, izin bertanya bapak. Artikel menyimpulkan perlunya lembaga jaminan syariah yang komprehensif karena adanya legal vacuum. Menurut Bapak, apakah rahn tasjily yang sudah ada belum cukup mengisi kekosongan itu? Jika belum, bagian mana yang masih kurang dibanding hak tanggungan dan fidusia?
BalasHapusMuh Angga fahreza ( 260503110132)
BalasHapusMengapa pengikatan jaminan di bank syariah masih memakai instrumen hukum konvensional (hak tanggungan, fidusia)? Apa akar masalahnya: regulasi, kesiapan SDM, atau belum adanya alternatif?
dika novazun saputra
BalasHapusnim 260503110086
Apa perbedaan mendasar antara utang pada sistem konvensional dan pembiayaan pada perbankan syariah?
Jika nasabah mengalami kerugian bukan karena kelalaian atau kesengajaannya, apakah bank syariah tetap berhak mengeksekusi agunan yang diberikan?
BalasHapusAnandafp (145) PBS D
BalasHapusBagaimana agunan dapat dibenarkan melalui pendekatan istihsan, maqasid syariah (hifz al-mal), al-maslahah al-mursalah, dan prinsip kehati-hatian?
Muhammad Syauqi Mubarrok ( 260503110079 ) PBS C Apa dasar hukum agunan dalam syariah (Al-Qur’an, hadis, fatwa DSN-MUI) dan dalam hukum positif Indonesia (UU Perbankan Syariah, peraturan OJK/BI)?
BalasHapustsania fitri anwar h (260503110048)
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya Mengapa agunan di bank syariah berkedudukan sebagai jaminan tambahan, tetapi dalam praktik hampir selalu diwajibkan? Jelaskan pembenarannya lewat istihsan, maqashid syariah (hifz al-mal), dan prinsip kehati-hatian.
ahmad nur alfi zuhri 260503110180
BalasHapusJika dalam akad mudharabah prinsip utamanya adalah kepercayaan (amanah) dan pembagian risiko antara bank dengan nasabah, mengapa dalam praktiknya bank syariah hampir selalu mewajibkan adanya agunan? Apakah hal tersebut tidak menunjukkan bahwa perbankan syariah lebih mengutamakan keamanan keuntungan bank daripada menerapkan prinsip keadilan dan kepercayaan yang menjadi dasar ekonomi Islam?”
Abdullah Yazid Al Hakiki_260503110166
BalasHapusJika dalam konsep perbankan syariah agunan hanya berkedudukan sebagai jaminan tambahan dan akad mudharabah didasarkan pada prinsip kepercayaan (amanah), apakah penerapan agunan yang hampir selalu diwajibkan oleh bank syariah justru menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam? Bagaimana solusi hukumnya agar perlindungan dana bank tetap terjamin tanpa menghilangkan nilai keadilan dan kepercayaan dalam akad syariah?
Amelia Nur Fadhila_260503110009
BalasHapusApa fungsi agunan dalam pembiayaan perbankan syariah, dan apa saja jenis barang yang dapat dijadikan agunan?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusizin bertanya apakah kewajiban agunan dalam pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah/musyarakah) bertentangan dengan prinsip berbagi risiko, dan kapan agunan boleh diminta secara syar’i?
BalasHapusAgunan dalam pembiayaan syariah sering diperlakukan mirip dengan jaminan di bank konvensional. Sejauh mana praktik ini sejalan dengan prinsip syariah, dan apakah penekanan pada agunan justru mengurangi semangat bagi hasil yang berbasis kepercayaan dan kinerja usaha
BalasHapusMuh. Amrullah Ni'amudin_260503110116
BalasHapusDalam konteks pembiayaan pada perbankan syariah, apa fungsi utama dari agunan (collateral)?
Maura Falsa Febriandini_260503110006
BalasHapusBagaimana ketentuan syariah mengenai jenis agunan yang boleh diterima bank syariah, dan bagaimana mekanisme eksekusinya jika nasabah wanprestasi?
NAMA: NAYLATUL NUR RAHMANIA
BalasHapusNIM: 260503110066
1. [Kode: 00112] Agunan pada Perbankan Syariah
Jelaskan pengertian agunan (rahn) dan urgensinya dalam mitigasi risiko pembiayaan pada perbankan syariah!
jihan rihadatul aisy_260503110035
BalasHapusJika konsep dasar perbankan syariah adalah risk sharing (berbagi risiko), mengapa dalam praktiknya bank syariah masih sangat bergantung pada agunan? Apakah hal ini menunjukkan bahwa sistem syariah belum sepenuhnya berbeda dari bank konvensional?
Nafila nasywa izzati ( 260503110099)
BalasHapusMengapa praktik eksekusi agunan di bank syariah sering kali menyerupai bank konvensional, padahal secara akad rahn seharusnya berfungsi sebagai tatsits (kepercayaan) dan bukan sumber utama pelunasan pembiayaan?
Faulahtul Fajri_260503110065
BalasHapusBagaimana tinjauan yuridis dan filosofis terhadap ketidakselarasan antara konsep agunan berbasis syariah, seperti prinsip rhn dan maqasid syariah dengan instrumen pengikatan jaminan konvensional, seperti Hak Tanggungan dan Fidusia yang masih mendominasi praktik operasional perbankan syariah di Indonesia, serta bagaimana solusi strategis untuk mengatasi tantangan sinkronisasi tersebut?
Muhammad Zuhril Ulum_260503110041
BalasHapusApakah kewajiban memberikan agunan dalam pembiayaan syariah tidak justru menyulitkan masyarakat kecil yang sebenarnya memiliki usaha potensial, tetapi tidak mempunyai aset untuk dijadikan jaminan?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusNawal Citra Ardina_260503110067
BalasHapusMengenai Kekosongan Hukum Mengapa penggunaan instrumen pengikatan jaminan konvensional seperti Hak Tanggungan (APHT) dan Fidusia dalam perbankan syariah dianggap berisiko menimbulkan konflik norma dan masalah kepatuhan syariah?
muhammad arasy (260503110088)pada Perbankan Syariah: Mengapa bank syariah masih membutuhkan agunan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah?
BalasHapusADINDA EKA PUTRI_260503110152
BalasHapusIzin bertanya, Jika agunan disebut “jaminan tambahan” tetapi hampir selalu menjadi syarat wajib, apakah kata “tambahan” masih punya bobot hukum?
Nama; Nauval Thoriqul Aslam
BalasHapusNim: 260503110039
Secara prinsip fikih, akad mudharabah bersifat amanah di mana risiko kerugian finansial (selain akibat kelalaian) seharusnya ditanggung oleh pemilik modal (shahib al-mal). Jika bank tetap mewajibkan agunan untuk mengamankan modal, bukankah hal ini mengaburkan esensi bagi hasil (profit and loss sharing) dan menjadikannya mirip dengan pinjaman berbunga konvensional yang bebas risiko bagi bank?
NAMA:MOHAMMAD IBNU HISBULLAH
BalasHapusNIM:260503110076
pak izin bertanya, . Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah, Hubungan Antara Bank Dan Nasabah Didasarkan Pada Kepercayaan (Amanah). Jika Bank Tetap Mewajibkan Agunan, Apakah Itu Masih Sejalan Dengan Semangat Akad Tersebut, Atau Justru Mengubahnya Menjadi Mirip Utang-Piutang?
MUTIARA LAILATUL PUTRI_260503110043
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya Jika akad berbasis bagi hasil tidak boleh meminta jaminan, mengapa bank syariah tetap mensyaratkan agunan? Apakah itu bertentangan dengan prinsip akadnya?
MUTIARA LAILATUL PUTRI_260503110043
BalasHapusassalamualaikum bapak izin bertanya Jika akad berbasis bagi hasil tidak boleh meminta jaminan, mengapa bank syariah tetap mensyaratkan agunan? Apakah itu bertentangan dengan prinsip akadnya?
Nama: Khusnul Khotimah
BalasHapusNIM: 260503110131
Apa pengertian agunan dalam perbankan syariah, dan apa bedanya dengan jaminan dalam perbankan konvensional
Nama: M. Kaysma Alhafish
BalasHapusNim: 260503110027
izin bertanya bapak, Jika esensi pembiayaan syariah adalah kepercayaan (amanah), mengapa praktik agunannya justru bergantung pada instrumen hukum konvensional?
terimakasih🙏🏻🙏🏻
Nama: Claresta Galatea Qatrunada
BalasHapusNim: 260503110128
Izin bertanya bapak, Secara konsep, agunan dalam perbankan syariah hanyalah jaminan tambahan yang tidak wajib, terutama pada akad mudharabah dan musyarakah yang berdasarkan kepercayaan. Namun dalam praktiknya, bank syariah hampir selalu mensyaratkan agunan, dan pengikatannya masih memakai hak tanggungan dan fidusia dari sistem konvensional. Bagaimana kesenjangan antara konsep dan praktik ini dapat dibenarkan melalui pendekatan istihsan, maqasid syariah (hifz al-mal), dan prinsip kehati-hatian? Mengapa lembaga jaminan syariah yang khusus tetap diperlukan agar kepatuhan syariah benar-benar terwujud?
Terimakasih
zahrotulmahya (260503110060)
BalasHapusbapak izin bertanya Apa temuan utama penulis sendiri, bukan hanya rangkuman pendapat para peneliti sebelumnya?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusMohammad Naufal Mubarok_260503110123
BalasHapusIzin bertanya pak.
Dalam praktik pembiayaan, agunan (rahn maupun jaminan lain) berfungsi sebagai mitigasi risiko bagi bank syariah. Bagaimana bank syariah menjaga agar agunan tidak berubah menjadi instrumen yang memberatkan nasabah atau memunculkan unsur kezaliman, terutama ketika nasabah gagal bayar karena kondisi di luar kendalinya (force majeure)? Apakah penyitaan dan pelelangan agunan masih sejalan dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam muamalah? Bagaimana pula mekanisme pengembalian selisih hasil lelang agar tidak merugikan nasabah?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusDalam praktik pembiayaan di bank syariah, apa perbedaan antara agunan (jaminan) dan akad utama pembiayaan, dan apakah agunan boleh diambil bank jika nasabah gagal bayar?
BalasHapus– Kamilatul Badriyah(260503110036)
Mohammad Naufal Mubarok_260503110123
BalasHapusIzin bertanya pak.
Dalam praktik pembiayaan, agunan (rahn maupun jaminan lain) berfungsi sebagai mitigasi risiko bagi bank syariah. Bagaimana bank syariah menjaga agar agunan tidak berubah menjadi instrumen yang memberatkan nasabah atau memunculkan unsur kezaliman, terutama ketika nasabah gagal bayar karena kondisi di luar kendalinya (force majeure)? Apakah penyitaan dan pelelangan agunan masih sejalan dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam muamalah? Bagaimana pula mekanisme pengembalian selisih hasil lelang agar tidak merugikan nasabah?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusSenja Kafka Nisa'ul Wardah_260503110127
BalasHapusMengapa bank syariah tetap mensyaratkan agunan fisik pada akad mudharabah, padahal secara konsep fikih akad tersebut didasarkan pada prinsip kepercayaan dan tanpa agunan?
Elfanda Hafidza Azzahra Hasan (260503110)
BalasHapusDalam akad mudharabah, kerugian usaha pada dasarnya ditanggung oleh pemilik modal selama bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. Lalu, bagaimana jika bank tetap meminta agunan dan kemudian melelangnya ketika usaha nasabah mengalami kerugian, padahal kerugian tersebut bukan karena kesalahan nasabah? Apakah hal tersebut masih bisa dikatakan adil?