00110 - Akuntansi Syariah: Komponen Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas dalam akuntansi syariah merupakan konsep yang memiliki dimensi lebih luas dibandingkan dengan ekuitas dalam akuntansi konvensional, karena tidak hanya mencerminkan kepentingan finansial pemilik, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang bersumber dari ajaran Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep, regulasi, dan penerapan praktis ekuitas dalam akuntansi syariah, meliputi komponen-komponen ekuitas seperti modal disetor, tambahan modal disetor, selisih penilaian kembali aktiva tetap, pendapatan komprehensif lain, saldo laba, dan dana investasi terikat. Kajian dilakukan dengan pendekatan studi literatur yang bersumber dari berbagai jurnal ilmiah, standar akuntansi (PSAK Syariah, AAOIFI, IFRS), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Hasil kajian menunjukkan bahwa ekuitas syariah dilandasi oleh prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (adl), amanah, larangan riba, gharar, dan maysir, serta keharusan sumber modal yang halal. Setiap komponen ekuitas memiliki karakteristik dan perlakuan akuntansi yang khas sesuai dengan ketentuan syariah. Laporan perubahan ekuitas pada entitas syariah juga memiliki keunikan tersendiri, terutama dengan adanya komponen dana investasi terikat yang tidak terdapat dalam akuntansi konvensional. Perkembangan isu-isu kontemporer seperti sukuk ekuitas, instrumen hibrid, fintech syariah, pelaporan keberlanjutan, serta upaya harmonisasi standar akuntansi syariah di tingkat internasional menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan akuntansi syariah ke depan. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah atas seluruh aspek pengelolaan ekuitas merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Ekuitas, Modal Disetor, Dana Investasi Terikat, Saldo Laba, Prinsip Syariah, Laporan Keuangan

Abstract

Equity in Islamic accounting is a concept with broader dimensions than its conventional counterpart, as it not only reflects the financial interests of owners but also embodies moral, ethical, and spiritual values derived from Islamic teachings. This article aims to comprehensively examine the concepts, regulations, and practical applications of equity in Islamic accounting, covering equity components such as paid-up capital, additional paid-up capital, fixed asset revaluation surplus, other comprehensive income, retained earnings, and restricted investment funds. The study employs a literature review approach drawing from various scientific journals, accounting standards (PSAK Syariah, AAOIFI, IFRS), Financial Services Authority (OJK) regulations, and fatwas from the National Sharia Council (DSN-MUI). The findings indicate that Islamic equity is grounded in Islamic principles such as justice (adl), trustworthiness (amanah), prohibition of riba, gharar, and maysir, as well as the requirement for lawful sources of capital. Each equity component possesses distinctive characteristics and accounting treatment in accordance with sharia provisions. The statement of changes in equity for Islamic entities also has its own uniqueness, particularly with the presence of restricted investment fund components that do not exist in conventional accounting. Contemporary issues such as equity sukuk, hybrid instruments, Islamic fintech, sustainability reporting, and efforts to harmonize Islamic accounting standards at the international level present both challenges and opportunities for the future development of Islamic accounting. The role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in ensuring sharia compliance across all aspects of equity management constitutes a key element in maintaining the integrity of the Islamic financial system.

Keywords: Islamic Accounting, Equity, Paid-Up Capital, Restricted Investment Funds, Retained Earnings, Sharia Principles, Financial Statements

1. Pendahuluan

Akuntansi syariah merupakan disiplin ilmu yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu topik sentral dalam akuntansi syariah adalah ekuitas, yang merupakan hak residual pemilik atas aset entitas setelah dikurangi seluruh kewajiban. Pemahaman yang mendalam tentang ekuitas syariah sangat penting bagi praktisi akuntansi, regulator, investor, dan seluruh pemangku kepentingan entitas syariah.

Ekuitas dalam akuntansi syariah tidak sekadar merepresentasikan kepentingan finansial pemilik, melainkan juga mencerminkan komitmen entitas terhadap nilai-nilai Islam. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang lebih berorientasi pada aspek kuantitatif, akuntansi syariah memadukan dimensi kuantitatif dengan dimensi kualitatif berupa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini menjadikan ekuitas syariah sebagai konsep yang lebih kaya dan multidimensional.

Artikel ini disusun untuk memberikan kajian komprehensif tentang berbagai aspek ekuitas dalam akuntansi syariah, mulai dari konsep dasar, komponen-komponen ekuitas, laporan perubahan ekuitas, hingga isu-isu kontemporer yang relevan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi akuntansi syariah.

2. Konsep Dasar Ekuitas Dalam Perspektif Syariah

2.1 Pengertian Ekuitas dalam Akuntansi Konvensional dan Syariah

Ekuitas merupakan salah satu konsep fundamental dalam akuntansi yang mencerminkan hak residual pemilik atas aset suatu entitas setelah dikurangi seluruh kewajiban. Dalam konteks akuntansi konvensional, ekuitas didefinisikan sebagai selisih bersih antara total aset dan total liabilitas perusahaan. Namun, dalam kerangka akuntansi syariah, konsep ekuitas memiliki dimensi yang lebih luas dan kaya, karena tidak hanya mencerminkan kepentingan finansial semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang bersumber dari ajaran Islam.

Dalam perspektif syariah, ekuitas atau modal merupakan hak residual dari aset entitas syariah setelah dikurangi semua dana kewajiban dan Dana Syirkah Temporer. Ekuitas ini dapat berbentuk setoran modal dari para penanam saham, saldo keuntungan, maupun penyisihan saldo dari keuntungan (Putri et al., 2021). Pemahaman ini berbeda secara substansial dari akuntansi konvensional karena dalam Islam, modal bukan sekadar instrumen finansial, melainkan juga merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

Modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, di mana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan (Noviantoro & Purwoko, 2017). Dengan demikian, ekuitas dalam akuntansi syariah tidak hanya mencakup dimensi kuantitatif berupa angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga dimensi kualitatif berupa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek pengelolaan modal.

Perbedaan mendasar antara ekuitas konvensional dan syariah terletak pada sumber modal, cara pengelolaan, dan tujuan penggunaannya. Dalam akuntansi syariah, sumber modal harus berasal dari sumber yang halal dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir (Amirullah, 2020). Sementara itu, dalam akuntansi konvensional, tidak ada pembatasan serupa selama memenuhi ketentuan hukum positif yang berlaku.

2.2 Landasan Hukum Ekuitas Syariah

Landasan hukum ekuitas syariah bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, ijtihad ulama kontemporer, dan berbagai regulasi yang diterbitkan oleh otoritas keuangan syariah. Bank syariah menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam dengan senantiasa mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada kitab Allah SWT (Qur'an) maupun Hadits Nabi SAW (Diharto, 2020). Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan syariah, termasuk dalam hal pengelolaan ekuitas.

Dalam sistem ekonomi berlandaskan pada hukum Islam, setiap transaksi keuangan harus terbebas dari unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan terbebas dari riba (Amirullah, 2020). Ketentuan ini secara langsung memengaruhi struktur ekuitas entitas syariah, karena setiap komponen modal harus memenuhi persyaratan kehalalan baik dari sisi dzat maupun cara perolehannya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) memainkan peran penting dalam memberikan landasan hukum bagi praktik akuntansi syariah di Indonesia. Sebagai contoh, dalam konteks pembiayaan mudharabah, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang mengatur mekanisme bagi hasil dan pengelolaan modal (Muslimin & Jafar, 2019). Fatwa-fatwa ini menjadi rujukan utama bagi entitas syariah dalam menyusun kebijakan akuntansi terkait ekuitas.

Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia juga memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi pengelolaan ekuitas lembaga keuangan syariah. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang merupakan organisasi internasional yang berwenang dalam penetapan standar akuntansi, audit, tata kelola, dan etika syariah untuk institusi keuangan syariah di dunia telah menetapkan berbagai standar yang relevan (Retnaningsih et al., 2019).

2.3 Prinsip-Prinsip Syariah yang Mempengaruhi Ekuitas

Beberapa prinsip syariah fundamental secara langsung memengaruhi struktur dan pengelolaan ekuitas dalam entitas syariah. Prinsip keadilan (adl) menghendaki bahwa setiap distribusi hasil usaha dilakukan secara proporsional dan tidak merugikan pihak mana pun. Dengan menerapkan Value Added Statement (VAS), keselarasan dengan prinsip syariah, yaitu keadilan, kejujuran, full disclosure, dan pertanggungjawaban dapat terwujud (Wahyuni & Pujiharto, 2018).

Prinsip amanah mengharuskan pengelola modal untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari dana titipan pihak ketiga atau titipan lainnya perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah, dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank Islam (Suhadi & Inaroh, 2018).

Prinsip larangan gharar dan maysir dalam struktur modal mengharuskan bahwa setiap instrumen ekuitas yang diterbitkan harus bebas dari unsur ketidakpastian yang berlebihan dan spekulasi. Dalam sistem ekonomi berlandaskan pada hukum Islam, setiap transaksi keuangan harus terbebas dari unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan terbebas dari riba (Amirullah, 2020). Hal ini berdampak langsung pada jenis instrumen ekuitas yang dapat diterbitkan oleh entitas syariah.

Prinsip halal dalam sumber modal merupakan salah satu pembeda utama antara ekuitas syariah dan konvensional. Bank syariah diwajibkan untuk patuh pada prinsip-prinsip syariah, sejak dari pendirian sampai pada operasionalnya, dalam hal ini termasuk dalam permodalannya (Maharani, 2021). Sumber dana modal disetor untuk bank baru tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan menurut ketentuan syariah, termasuk dari dan tujuan pencucian uang (Nurbaiti et al., 2022).

2.4 Kerangka Regulasi dan Standar Akuntansi yang Berlaku

Kerangka regulasi akuntansi syariah di Indonesia mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), standar AAOIFI di tingkat internasional, serta berbagai peraturan OJK dan Bank Indonesia. Standar-standar ini memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana ekuitas harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan entitas syariah.

Komponen ekuitas untuk bank terdiri dari modal disetor, tambahan modal disetor, saldo laba, cadangan umum, dan cadangan tujuan yang disajikan dalam pos-pos yang terpisah (Jufendri et al., 2023). Klasifikasi ekuitas dapat menjadi relevan dalam pengambilan keputusan guna pemakai laporan keuangan bila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum dan pembatasan lainnya terhadap kemampuan perseroan untuk membagikan ataupun menggunakan ekuitas (Jufendri et al., 2023).

2.5 Komponen Ekuitas dalam Akuntansi Syariah

Ekuitas dalam akuntansi syariah terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Sisi ekuitas terdapat tiga pos utama, yaitu modal disetor, tambahan modal disetor, dan saldo laba/rugi (Putri et al., 2021). Selain itu, terdapat komponen-komponen lain seperti selisih penilaian kembali aktiva tetap, laba atau rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar, pendapatan komprehensif lain, dan dana investasi terikat.

Modal inti (core capital) terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Sedangkan ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (mudharabah) (Ilyas, 2018). Pemahaman tentang hubungan antar-komponen ekuitas ini sangat penting untuk memastikan penyajian laporan keuangan yang akurat dan informatif.

3. Modal Disetor

3.1 Pengertian dan Konsep Modal Disetor

Modal disetor merupakan komponen ekuitas yang paling fundamental dalam struktur permodalan suatu entitas. Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya (pemegang saham) bagi bank yang berbadan hukum (Maughfiroh, 2020). Dalam konteks perbankan syariah, modal disetor memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari modal disetor pada entitas konvensional.

Modal dasar merupakan seluruh nilai nominal saham yang sesuai dengan anggaran dasar. Modal disetor merupakan modal yang telah efektif diterima bank sebesar nilai nominal bank. Modal disetor adalah bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham (Jufendri et al., 2023). Dalam penyajiannya, modal dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar bank dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada.

Penambahan modal disetor lazimnya dicatat berdasarkan: (a) jumlah uang yang diterima; (b) besarnya utang yang dikonversi menjadi modal; dan (c) nilai wajar aset non-kas yang diserahkan sebagai setoran modal (Jufendri et al., 2023). Apabila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar daripada nilai nominalnya, maka selisihnya dibukukan pada akun agio saham.

3.2 Jenis-Jenis Saham dalam Perspektif Syariah

Dalam perspektif syariah, saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain (S. D. Putri et al., 2023).

Saham biasa (common stock) memberikan hak kepada pemegangnya untuk berpartisipasi dalam keuntungan perusahaan melalui dividen dan capital gain. Pemegang saham memperoleh pendapatan dari dividen dan capital gain (selisih antara harga jual dan harga beli) (S. D. Putri et al., 2023). Dalam perspektif syariah, saham biasa pada umumnya lebih dapat diterima dibandingkan saham preferen karena tidak mengandung unsur jaminan imbal hasil tetap yang dapat menyerupai riba.

Saham preferen memberikan hak istimewa kepada pemegangnya, termasuk prioritas dalam pembagian dividen dan pelunasan modal saat likuidasi. Nilai buku dari modal pemegang saham terdiri dari saham biasa, modal disetor atau surplus modal, dan akumulasi laba ditahan. Bila perusahaan memiliki saham preferen, maka saham tersebut akan ditambahkan pada modal pemegang saham (Noviantoro & Purwoko, 2017). Namun, saham preferen kumulatif yang menjamin dividen tetap dapat menimbulkan permasalahan dari sudut pandang syariah karena menyerupai instrumen utang berbunga.

Saham syariah memiliki ketentuan khusus, yaitu setiap unit saham syariah memiliki nilai kepemilikan yang sama (mutasawiyah al-qimah); modal dasar dalam bentuk modal ditempatkan dapat disetor secara bertahap; saham portepel (modal portepel) dan modal ditempatkan yang belum disetor merupakan bagian dari struktur modal dasar perusahaan, tetapi belum boleh diakui sebagai saham syariah dan tidak memiliki hak yang melekat pada saham syariah (Andika & Astini, 2022).

3.3 Hak dan Keistimewaan Pemegang Saham

Pemegang saham memiliki berbagai hak yang melekat pada kepemilikan saham mereka. Hak-hak ini mencakup hak atas dividen, hak pelunasan modal saat likuidasi, hak suara dalam pengambilan keputusan, dan hak untuk mendapatkan informasi tentang kondisi perusahaan. Dalam perspektif syariah, hak-hak ini harus dilaksanakan secara adil dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: modal disetor, kontribusi modal para pemilik selama periode, pendapatan (kerugian) neto selama periode, distribusi kepada para pemilik selama periode, kenaikan/penurunan pada cadangan legal dan pilihan selama periode, dan laba ditahan pada awal periode dengan pengungkapan terpisah mengenai jumlah laba ditahan (Suhadi & Inaroh, 2018).

3.4 Pembatasan yang Melekat pada Setiap Jenis Saham

Berbagai pembatasan dapat melekat pada saham yang diterbitkan oleh entitas syariah. Pembatasan ini dapat bersifat hukum (legal restrictions), kontraktual (contractual restrictions), berdasarkan anggaran dasar perusahaan, maupun berdasarkan prinsip syariah. Pembatasan berbasis syariah merupakan keunikan yang membedakan saham syariah dari saham konvensional.

Dalam konteks perbankan syariah, sumber dana modal disetor untuk pendirian bank umum baru tidak boleh berasal dari dana pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank atau pihak lain di Indonesia. Sumber dana modal disetor untuk bank baru tersebut tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan menurut ketentuan syariah, termasuk dari dan tujuan pencucian uang (money laundering) (Wahyuni & Pujiharto, 2018).

3.5 Dividen Tunggakan pada Saham Preferen Kumulatif

Dividen tunggakan pada saham preferen kumulatif merupakan isu akuntansi yang perlu mendapat perhatian khusus dalam konteks syariah. Saham preferen kumulatif memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen yang belum dibayarkan pada periode-periode sebelumnya sebelum pemegang saham biasa menerima dividen apa pun.

Dari perspektif syariah, mekanisme dividen kumulatif ini perlu dikaji secara cermat karena dapat menimbulkan kewajiban yang menyerupai bunga. Dividen saham dibagikan dalam bentuk saham, berasal dari reklasifikasi laba ditahan menjadi modal disetor (Yustati, 2017). Perlakuan akuntansi atas tunggakan dividen harus mempertimbangkan apakah tunggakan tersebut telah memenuhi kriteria pengakuan sebagai liabilitas atau hanya perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

3.6 Perubahan Modal Disetor dalam Tahun Berjalan

Modal disetor dapat mengalami perubahan sepanjang tahun berjalan melalui berbagai mekanisme, termasuk penerbitan saham baru, pembelian kembali saham (buyback), konversi instrumen keuangan menjadi saham, dan penggabungan usaha. Setiap perubahan ini memerlukan pencatatan akuntansi yang tepat dan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan.

Penambahan modal disetor diakui pada saat: (a) dilakukan penambahan setoran kas oleh pemilik yang sebesar kas yang diterima oleh pemilik; (b) dilakukan penambahan setoran aset non-kas oleh pemilik sebesar nilai wajar aset non-kas yang diserahkan (Jufendri et al., 2023). Dalam konteks penggabungan usaha, selisih antara biaya perolehan dan bagian proporsional dari nilai tercatat aset neto secara keseluruhan diakui sebagai "Selisih Nilai Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai "Tambahan Modal Disetor" dalam bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Ardiansyah et al., 2023).

3.7 Saham Beredar yang Diperoleh Kembali (Treasury Stock)

Treasury stock atau saham yang diperoleh kembali merupakan saham yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan penerbit. Dalam perspektif syariah, pembelian kembali saham perlu dikaji dari sudut pandang kepatuhan syariah, terutama terkait dengan tujuan dan mekanisme pelaksanaannya.

Perlakuan akuntansi treasury stock dapat menggunakan metode biaya (cost method) atau metode nilai nominal (par value method). Dalam metode biaya, treasury stock dicatat sebesar harga perolehannya dan disajikan sebagai pengurang ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Pengungkapan yang memadai tentang treasury stock sangat penting untuk memberikan gambaran yang akurat tentang struktur ekuitas perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan.

3.8 Saham yang Dikuasai oleh Anak Perusahaan atau Perusahaan Asosiasi

Kepemilikan saham induk perusahaan oleh anak perusahaan atau perusahaan asosiasi menimbulkan kompleksitas akuntansi yang perlu ditangani dengan cermat. Dalam proses konsolidasi, saham-saham tersebut harus dieliminasi untuk menghindari penghitungan ganda dalam laporan keuangan konsolidasian.

3.9 Saham yang Dicadangkan untuk Hak Opsi dan Kontrak Penjualan

Hak opsi saham (stock option) merupakan instrumen yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dari perspektif syariah, opsi saham perlu dikaji secara cermat karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar) yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah tidak memperbolehkan penggunaan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maysir, riswah, maksiyat, dan kezaliman (Oktrivina et al., 2022).

3.10 Pengungkapan Modal Disetor

Pengungkapan modal disetor yang komprehensif merupakan persyaratan penting dalam pelaporan keuangan syariah. Modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, nilai nominal, dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca (Jufendri et al., 2023). Saham yang dikeluarkan dapat berupa saham utama dan saham biasa.

Prinsip kelengkapan pengungkapan mengharuskan entitas syariah untuk menyajikan semua informasi yang relevan dan material tentang modal disetor, termasuk jenis saham, hak dan pembatasan yang melekat, serta perubahan yang terjadi selama periode pelaporan. Return on Equity (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasio ini akan menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar (Retnaningsih et al., 2019).

4. Tambahan Modal Disetor

4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor, yang juga dikenal sebagai agio saham, merupakan selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham (Mulyani & Jamilah, 2022). Komponen ini mencerminkan premi yang dibayarkan oleh investor atas nilai nominal saham ketika harga penerbitan melebihi nilai nominalnya. Tambahan modal disetor (agio saham) yang merupakan selisih lebih dari setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya (Jufendri et al., 2023).

Sumber-sumber tambahan modal disetor dapat berasal dari berbagai transaksi, termasuk penerbitan saham di atas nilai nominal (agio), donasi dan hibah dari pemegang saham, keuntungan dari penjualan treasury stock, dan konversi utang menjadi modal. Modal inti (core capital) terdiri dari: modal setor, yaitu modal yang disetor oleh pemilik bank; agio/tambahan saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham; modal sumbangan, yaitu modal dari bantuan saham (Mulyani & Jamilah, 2022).

4.2 Agio dan Disagio Saham

Agio saham terjadi ketika harga penerbitan saham melebihi nilai nominalnya, sementara disagio terjadi ketika harga penerbitan lebih rendah dari nilai nominal. Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya (Maughfiroh, 2020). Dalam perspektif syariah, agio saham pada umumnya dapat diterima karena mencerminkan nilai pasar yang wajar atas kepemilikan saham.

Pos tambahan modal disetor tidak boleh didebit ataupun dikredit dengan pos laba ataupun rugi. Tambahan modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga, baik berupa dana kas ataupun aset non-kas (Jufendri et al., 2023). Dalam penyajiannya, tambahan modal disetor disajikan dalam bentuk kelompok pos ekuitas.

4.3 Sumber Lain Tambahan Modal Disetor

Selain agio saham, tambahan modal disetor dapat bersumber dari donasi dan hibah dari pemegang saham, sumbangan modal dari pihak ketiga, keuntungan dari penjualan treasury stock, dan konversi utang menjadi modal. Modal sumbangan, yaitu modal dari bantuan saham, merupakan salah satu komponen modal inti yang diakui dalam sistem perbankan syariah (Maharani, 2022).

Dalam konteks penggabungan usaha, selisih antara nilai tercatat transaksi kombinasi bisnis dan jumlah imbalan yang dialihkan diakui dalam akun "Tambahan Modal Disetor" (Ardiansyah et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tambahan modal disetor dapat timbul dari berbagai jenis transaksi korporasi yang kompleks.

5. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap

5.1 Konsep Revaluasi Aktiva Tetap dalam Akuntansi Syariah

Revaluasi aktiva tetap merupakan proses penilaian kembali aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya pada tanggal pelaporan. Dalam akuntansi syariah, revaluasi aktiva tetap dapat dilakukan berdasarkan model revaluasi yang diperbolehkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Selisih penilaian kembali aktiva tetap merupakan salah satu komponen modal pelengkap dalam struktur permodalan bank syariah.

Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasa, dan pinjaman subordinasi (Yulihapsari et al., 2017). Cadangan revaluasi aktiva tetap ini mencerminkan kenaikan nilai aset tetap yang belum direalisasi dan disajikan sebagai komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

5.2 Metode Revaluasi yang Diperbolehkan

Berdasarkan PSAK 16, entitas dapat memilih antara model biaya dan model revaluasi dalam mengukur aset tetap setelah pengakuan awal. Model revaluasi mengharuskan aset tetap diukur pada nilai wajarnya pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.

Penggunaan nilai wajar dalam revaluasi memerlukan pertimbangan yang cermat tentang hierarki nilai wajar, yang terdiri dari tiga level: Level 1 (harga kuotasian di pasar aktif), Level 2 (input yang dapat diobservasi selain harga kuotasian), dan Level 3 (input yang tidak dapat diobservasi). Dalam perspektif syariah, penggunaan nilai wajar yang mencerminkan harga pasar yang adil dan transparan sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

5.3 Pengakuan Selisih Penilaian Kembali

Selisih positif (surplus revaluasi) dari penilaian kembali aktiva tetap diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam ekuitas sebagai surplus revaluasi. Selisih negatif (defisit revaluasi) diakui dalam laba rugi, kecuali jika terdapat saldo kredit dalam surplus revaluasi untuk aset yang sama, maka defisit tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Modal tier 2, yaitu modal tambahan, yang terdiri atas cadangan yang tidak diungkapkan, revaluasi, provisi umum, dan utang subordinasi yang jatuh tempo lebih dari lima tahun (Maughfiroh, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa surplus revaluasi aktiva tetap memiliki peran penting dalam struktur permodalan bank syariah sebagai bagian dari modal pelengkap.

6. Laba Atau Rugi Yang Belum Direalisasi Atas Perubahan Nilai Wajar

6.1 Konsep Nilai Wajar dalam Akuntansi Syariah

Nilai wajar merupakan harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dalam perspektif syariah, penggunaan nilai wajar sebagai dasar pengukuran dapat diterima sepanjang mencerminkan harga yang adil dan tidak mengandung unsur manipulasi atau spekulasi.

Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal (Yustati, 2017). Dalam konteks ini, pengukuran nilai wajar instrumen keuangan syariah harus mempertimbangkan karakteristik khusus instrumen tersebut, termasuk struktur bagi hasil dan ketentuan syariah yang melekat.

6.2 Instrumen Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar

Berbagai instrumen keuangan dapat diukur pada nilai wajar, termasuk investasi pada instrumen ekuitas, aset keuangan yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain, dan sukuk. Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang memiliki karakteristik unik karena mewakili kepemilikan atas aset atau manfaat aset, bukan utang piutang berbasis bunga.

Dalam kurun waktu 2010 hingga akhir 2018, produk syariah, khususnya sukuk di pasar modal Indonesia, telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik (Satria & Suandi, 2020). Perkembangan ini menunjukkan semakin besarnya peran instrumen keuangan syariah dalam ekosistem pasar modal Indonesia.

6.3 Pengakuan Laba atau Rugi yang Belum Direalisasi

Laba atau rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar instrumen keuangan diakui sesuai dengan klasifikasi instrumen tersebut. Untuk instrumen yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI), perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam ekuitas.

Perbedaan perlakuan antara pengakuan melalui laba rugi dan melalui OCI memiliki implikasi signifikan terhadap struktur ekuitas dan kinerja keuangan yang dilaporkan. Entitas syariah perlu mempertimbangkan implikasi syariah dari setiap pilihan kebijakan akuntansi yang diambil, termasuk dalam hal klasifikasi instrumen keuangan.

7. Pendapatan Komprehensif Lain (Other Comprehensive Income)

7.1 Konsep dan Pengertian Pendapatan Komprehensif Lain

Pendapatan komprehensif lain (Other Comprehensive Income/OCI) merupakan komponen penghasilan komprehensif yang tidak diakui dalam laba rugi periodik, tetapi langsung diakui dalam ekuitas. OCI mencakup berbagai item seperti selisih revaluasi aktiva tetap, keuntungan/kerugian aktuarial program imbalan pasti, selisih kurs penjabaran laporan keuangan entitas asing, dan perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai.

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menggambarkan dan menjelaskan perubahan modal, laba ditahan, agio atau disagio (Fatmawatie, 2022). Dalam konteks akuntansi syariah, OCI memiliki relevansi khusus karena beberapa komponen OCI, seperti surplus revaluasi aktiva tetap, memiliki implikasi langsung terhadap struktur permodalan entitas syariah.

7.2 Komponen-Komponen Pendapatan Komprehensif Lain

Komponen-komponen OCI yang umum dijumpai dalam laporan keuangan entitas syariah meliputi selisih revaluasi aktiva tetap, keuntungan/kerugian aktuarial program imbalan pasti, selisih kurs penjabaran laporan keuangan entitas asing, perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai, dan bagian OCI dari entitas asosiasi.

Dalam konteks perbankan syariah, modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasa, dan pinjaman subordinasi (Yulihapsari et al., 2017). Cadangan revaluasi aktiva tetap yang merupakan bagian dari OCI ini memiliki peran penting dalam memperkuat struktur permodalan bank syariah.

7.3 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam satu laporan (format satu laporan) atau dua laporan terpisah (format dua laporan). Pemilihan format penyajian ini harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna laporan keuangan dan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

Bagi entitas syariah, penyajian yang transparan dan informatif tentang seluruh komponen penghasilan komprehensif sangat penting untuk memenuhi prinsip full disclosure yang merupakan bagian dari nilai-nilai Islam. Dengan menerapkan VAS, keselarasan dengan prinsip syariah, yaitu keadilan, kejujuran, full disclosure, dan pertanggungjawaban dapat terwujud (Wahyuni & Pujiharto, 2018).

8. Saldo Laba (Retained Earnings)

8.1 Pengertian dan Hakikat Saldo Laba

Saldo laba atau laba ditahan merupakan akumulasi laba bersih yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba ditahan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, merupakan salah satu komponen modal inti bank syariah (Mulyani & Jamilah, 2022). Saldo laba mencerminkan kemampuan entitas untuk menghasilkan laba dan mengelola distribusinya secara bijaksana.

Dalam perspektif syariah, saldo laba memiliki dimensi konsep tanmiyah (pertumbuhan) yang mengharuskan modal dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat yang optimal. Laba ditahan, yaitu saldo laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, merupakan sumber pendanaan internal yang penting bagi pertumbuhan entitas syariah (Maharani, 2022).

8.2 Penjatahan dan Pemisahan Saldo Laba

Penjatahan (appropriation) saldo laba merupakan proses pemisahan sebagian saldo laba untuk tujuan tertentu. Penjatahan dapat bersifat wajib (statutory appropriation), kontraktual (contractual appropriation), atau sukarela (voluntary appropriation). Cadangan tujuan, yaitu bagian dari laba bersih yang digunakan untuk tujuan tertentu dengan persetujuan RUPS, merupakan contoh penjatahan sukarela (Mulyani & Jamilah, 2022).

Dalam lembaga keuangan syariah, terdapat kewajiban untuk membentuk cadangan wajib sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Selain itu, entitas syariah juga perlu mempertimbangkan penjatahan saldo laba untuk dana cadangan zakat, yang merupakan kewajiban keagamaan yang harus dipenuhi. Zakat yang harus dibayar dapat dihitung berdasarkan metode tertentu yang mempertimbangkan modal disetor, tambahan modal, tabungan, laba ditahan, dan komponen lainnya (Rangkuti & Rokan, 2022).

8.3 Peraturan Perikatan dan Pembatasan Saldo Laba

Saldo laba dapat mengalami berbagai pembatasan yang membatasi kemampuan entitas untuk mendistribusikannya kepada pemegang saham. Pembatasan ini dapat bersumber dari perjanjian kredit/pembiayaan, undang-undang (cadangan legal), perjanjian obligasi atau sukuk, maupun anggaran dasar perusahaan.

Pengungkapan yang memadai tentang pembatasan saldo laba sangat penting untuk memberikan gambaran yang akurat kepada pengguna laporan keuangan tentang kemampuan entitas dalam mendistribusikan dividen. Klasifikasi ekuitas dapat menjadi relevan dalam pengambilan keputusan guna pemakai laporan keuangan bila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum dan pembatasan lainnya terhadap kemampuan perseroan untuk membagikan ataupun menggunakan ekuitas (Jufendri et al., 2023).

8.4 Koreksi Masa Lalu (Prior Period Adjustments)

Koreksi masa lalu merupakan penyesuaian terhadap saldo awal ekuitas yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan material dalam laporan keuangan periode sebelumnya. Koreksi ini berbeda dari perubahan estimasi akuntansi yang diakui secara prospektif dalam laba rugi periode berjalan.

Metode retrospektif dalam koreksi kesalahan mengharuskan entitas untuk menyajikan ulang laporan keuangan komparatif seolah-olah kesalahan tersebut tidak pernah terjadi. Penyajian bruto dan neto koreksi (sebelum dan sesudah pajak) harus diungkapkan secara terpisah untuk memberikan informasi yang lengkap kepada pengguna laporan keuangan.

8.5 Dividen

Dividen merupakan distribusi laba kepada pemegang saham sebagai imbalan atas investasi mereka. Dalam perspektif syariah, dividen merupakan bentuk distribusi hasil usaha yang diperbolehkan sepanjang berasal dari laba yang halal dan didistribusikan secara adil. Dividen saham dibagikan dalam bentuk saham, berasal dari reklasifikasi laba ditahan menjadi modal disetor (Yustati, 2017).

Jenis-jenis dividen meliputi dividen tunai (cash dividend), dividen saham (stock dividend), dividen properti (property dividend), dan dividen likuidasi. Dividen properti dibagikan dalam bentuk aset perusahaan selain tunai atau saham, misalnya aktiva tetap, dan jarang dilakukan perusahaan publik (Yustati, 2017). Proses pengumuman dan pembayaran dividen melibatkan tiga tanggal penting: tanggal deklarasi, tanggal pencatatan (record date), dan tanggal pembayaran.

Dalam konteks Good Corporate Governance (GCG) perbankan syariah, kemampuan membagikan dividen dengan baik merupakan salah satu indikator kinerja yang penting. Penerapan GCG pada bank syariah diharapkan semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada bank syariah, pertumbuhan industri jasa keuangan Islam, dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara (Dewi, 2020).

8.6 Tunggakan Dividen

Tunggakan dividen terjadi ketika perusahaan tidak mampu membayar dividen yang telah dideklarasikan atau yang seharusnya dibayarkan kepada pemegang saham preferen kumulatif. Kondisi ini dapat timbul karena berbagai faktor, termasuk keterbatasan likuiditas, kerugian operasional, atau pembatasan regulasi.

Perlakuan akuntansi atas tunggakan dividen perlu mempertimbangkan apakah tunggakan tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai liabilitas. Pada umumnya, tunggakan dividen pada saham preferen kumulatif tidak diakui sebagai liabilitas sampai dividen tersebut secara resmi dideklarasikan oleh dewan direksi, tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

8.7 Deklarasi Dividen Setelah Tanggal Neraca

Deklarasi dividen setelah tanggal neraca merupakan peristiwa setelah tanggal pelaporan yang perlu mendapat perhatian khusus dalam penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, deklarasi dividen setelah tanggal neraca umumnya diklasifikasikan sebagai non-adjusting event yang tidak memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan, tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

8.8 Dividen Saham dan Pemecahan Saham (Stock Split)

Dividen saham merupakan distribusi saham tambahan kepada pemegang saham yang ada, yang dibiayai melalui kapitalisasi saldo laba. Jumlah yang dikapitalisasi dari saldo laba bergantung pada apakah dividen saham tersebut termasuk dividen saham kecil (small stock dividend) atau dividen saham besar (large stock dividend).

Pemecahan saham (stock split) merupakan tindakan korporasi yang meningkatkan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal per saham secara proporsional. Berbeda dengan dividen saham, stock split tidak mengubah total ekuitas perusahaan karena hanya mengubah nilai nominal dan jumlah saham tanpa memengaruhi saldo laba. Saji ulang laba per saham untuk daya banding laporan keuangan diperlukan ketika terjadi dividen saham atau stock split.

9. Dana Investasi Terikat (Restricted Investment Funds)

9.1 Konsep Dasar Dana Investasi Terikat dalam Syariah

Dana investasi terikat merupakan konsep yang unik dalam akuntansi syariah yang tidak memiliki padanan langsung dalam akuntansi konvensional. Dana investasi terikat didasarkan pada konsep fikih mudharabah muqayyadah, yaitu akad mudharabah di mana pemilik dana (shahibul maal) memberikan batasan atau syarat tertentu kepada pengelola dana (mudharib) dalam menginvestasikan dananya.

Perbedaan antara dana investasi terikat dan dana investasi tidak terikat terletak pada tingkat kebebasan yang diberikan kepada pengelola dana dalam menginvestasikan modal. Dalam mudharabah muqayyadah, pemilik dana dapat menentukan jenis investasi, sektor usaha, atau wilayah geografis tertentu yang boleh dimasuki oleh pengelola dana.

9.2 Pihak-Pihak dalam Dana Investasi Terikat

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam dana investasi terikat, yaitu pemilik dana (shahibul maal), pengelola dana (mudharib), dan dalam beberapa kasus, entitas sebagai agen investasi. Dalam konteks deposito, giro, atau tabungan syariah, yang disebut sebagai pemilik modal atau penanam modal adalah nasabah/deposan, dan bank bertindak selaku pengelola modal (shahibul maal) (Idayanti & Hasni, 2022).

Hubungan hukum dan kontraktual antar-pihak dalam dana investasi terikat harus didokumentasikan secara jelas dalam akad yang memenuhi persyaratan syariah. Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus ditetapkan secara transparan untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

9.3 Sifat Hubungan antara Perusahaan dan Pemilik Dana

Perusahaan dapat berperan sebagai pengelola dana (mudharib) atau sebagai agen investasi dalam konteks dana investasi terikat. Kedua peran ini memiliki implikasi yang berbeda terhadap penyajian laporan keuangan. Ketika perusahaan bertindak sebagai mudharib, dana investasi terikat disajikan sebagai komponen ekuitas. Namun, ketika perusahaan bertindak sebagai agen investasi, dana tersebut tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan perusahaan.

9.4 Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Laporan perubahan dana investasi terikat merupakan laporan keuangan khusus yang menyajikan informasi tentang perubahan dana investasi terikat selama periode pelaporan. Laporan ini mencakup saldo awal, keuntungan atau kerugian selama periode berjalan, perubahan dari revaluasi, dan saldo akhir dana investasi terikat.

9.5 Rincian Investasi Terikat berdasarkan Kategori

Rincian investasi terikat perlu disajikan berdasarkan berbagai kategori untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada pengguna laporan keuangan. Kategori-kategori ini meliputi jenis mata uang (rupiah dan valuta asing), tempat (lokasi investasi), jangka waktu (jangka pendek, menengah, panjang), sektor usaha, serta komposisi dan besarnya kepemilikan dana.

10. Laporan Perubahan Ekuitas

10.1 Pengertian dan Tujuan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan yang terjadi pada setiap komponen ekuitas selama periode pelaporan. Menurut PSAK No. 1 Tahun 2004, perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan (Fatmawatie, 2022). Laporan ini memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami sumber dan penggunaan ekuitas perusahaan.

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menggambarkan dan menjelaskan perubahan modal, laba ditahan, agio atau disagio (Fatmawatie, 2022). Informasi ini sangat penting bagi investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas.

10.2 Komponen-Komponen Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas mencakup beberapa komponen utama, yaitu saldo awal setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi, koreksi kesalahan, total penghasilan komprehensif, transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan saldo akhir setiap komponen ekuitas.

Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik mencakup penerbitan saham baru, pembelian kembali saham, pembayaran dividen, dan transaksi lainnya yang memengaruhi ekuitas. Setiap transaksi ini harus disajikan secara terpisah dalam laporan perubahan ekuitas untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perubahan yang terjadi.

10.3 Format Laporan Perubahan Ekuitas

Format matriks (kolom per komponen) merupakan format yang paling umum digunakan dalam penyajian laporan perubahan ekuitas. Dalam format ini, setiap komponen ekuitas disajikan dalam kolom terpisah, sehingga pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah melihat perubahan yang terjadi pada setiap komponen.

11. Penyajian Dan Pengungkapan Ekuitas Dalam Laporan Keuangan Syariah

11.1 Prinsip Umum Penyajian Ekuitas

Penyajian ekuitas dalam laporan keuangan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip umum akuntansi, termasuk prinsip keutuhan dan kelengkapan, prinsip materialitas, dan prinsip konsistensi penyajian. Selain itu, penyajian ekuitas dalam konteks syariah juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, transparansi, dan pertanggungjawaban.

Dengan menerapkan VAS, keselarasan dengan prinsip syariah, yaitu keadilan, kejujuran, full disclosure, dan pertanggungjawaban dapat terwujud (Wahyuni & Pujiharto, 2018). Prinsip full disclosure ini mengharuskan entitas syariah untuk mengungkapkan semua informasi yang relevan dan material tentang ekuitas, termasuk informasi yang mungkin tidak diwajibkan oleh standar akuntansi konvensional.

11.2 Penyajian dalam Laporan Posisi Keuangan

Urutan penyajian komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan harus mengikuti ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Komponen-komponen ekuitas yang harus disajikan secara terpisah meliputi modal disetor, tambahan modal disetor, saldo laba, dan komponen ekuitas lainnya.

Modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, nilai nominal, dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca (Jufendri et al., 2023). Pengelompokan komponen ekuitas yang serupa dapat dilakukan untuk menyederhanakan penyajian, sepanjang tidak mengurangi informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan.

11.3 Catatan Atas Laporan Keuangan terkait Ekuitas

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan dan penjelasan tentang pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama. Dalam konteks ekuitas, catatan atas laporan keuangan harus mencakup pengungkapan kebijakan akuntansi ekuitas, pengungkapan kuantitatif dan kualitatif tentang setiap komponen ekuitas, serta informasi tentang pembatasan dan persyaratan yang melekat pada ekuitas.

11.4 Pengungkapan Manajemen Modal

Pengungkapan manajemen modal merupakan persyaratan penting dalam pelaporan keuangan entitas syariah, terutama bagi lembaga keuangan syariah yang tunduk pada ketentuan kecukupan modal. Tujuan, kebijakan, dan proses manajemen modal harus diungkapkan secara komprehensif untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pengguna laporan keuangan tentang bagaimana entitas mengelola modalnya.

Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) merupakan indikator utama kecukupan modal bagi lembaga keuangan syariah. CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko yang ikut dibiayai dari modal sendiri di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank (Suhadi & Inaroh, 2018).

11.5 Pengungkapan Khusus Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah memiliki kewajiban pengungkapan khusus yang tidak dimiliki oleh entitas konvensional. Pengungkapan ini mencakup zakat perusahaan, dana sosial dari saldo laba, dan kepatuhan syariah atas struktur ekuitas. Secara spesifik, rasio pelaksanaan fungsi sosial (RPFS) membandingkan jumlah dana qardh dan zakat yang disalurkan oleh bank syariah dengan modal inti (Sulasti & Bakhtiar, 2020).

12. Analisis Ekuitas Dan Rasio Keuangan

12.1 Analisis Struktur Ekuitas

Analisis struktur ekuitas memberikan gambaran tentang komposisi dan kualitas modal suatu entitas. Komposisi ekuitas yang sehat mencerminkan kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Tren perubahan ekuitas dari waktu ke waktu memberikan informasi tentang kemampuan entitas dalam menghasilkan laba dan mengelola distribusinya.

Perbandingan struktur ekuitas antarindustri dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam pengelolaan modal. Dalam konteks perbankan syariah, perbandingan ini perlu mempertimbangkan perbedaan regulasi dan karakteristik bisnis yang unik.

12.2 Rasio Berbasis Ekuitas

Return on Equity (ROE) merupakan rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasio ini akan menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar (Retnaningsih et al., 2019).

ROE mampu memperlihatkan kemampuan labaan bank dengan memanfaatkan modal yang telah disetor oleh investor. ROE merupakan alat ukur dari keadaan pemegang saham atas investasi yang telah dilakukan (Firdaus et al., 2023). Rumus perhitungan ROE didasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia yang menggunakan laba setelah pajak dibagi dengan modal disetor, di mana modal disetor menggunakan rata-rata modal disetor beserta tambahan modal disetor (Cahyani & Falah, 2018).

Debt-to-Equity Ratio (DER) mengukur proporsi utang terhadap ekuitas dalam struktur permodalan perusahaan. Rasio ini memberikan informasi tentang tingkat leverage keuangan perusahaan dan risiko yang terkait. Dalam perspektif syariah, penggunaan utang yang berlebihan perlu dihindari karena dapat menimbulkan risiko yang tidak proporsional.

Return on Equity sering disebut juga rate of return on Net Worth, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri, sehingga ROE ini ada yang menyebut rentabilitas modal sendiri (Retnaningsih et al., 2019). Rasio ini mengukur berapa banyak keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham (Oktrivina et al., 2022).

12.3 Laba Per Saham (Earnings Per Share)

Laba per saham (EPS) merupakan indikator kinerja keuangan yang penting bagi investor. EPS dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar selama periode pelaporan. EPS dilusian memperhitungkan dampak potensial dari instrumen yang dapat dikonversi menjadi saham biasa.

Dampak dividen saham dan stock split terhadap EPS perlu dipertimbangkan dalam penyajian laporan keuangan komparatif. Saji ulang EPS untuk daya banding laporan keuangan diperlukan ketika terjadi dividen saham atau stock split untuk memastikan konsistensi dan komparabilitas informasi yang disajikan.

12.4 Analisis Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen merupakan keputusan strategis yang memengaruhi nilai perusahaan dan kepuasan pemegang saham. Dalam perspektif syariah, kebijakan dividen harus mempertimbangkan prinsip keadilan dalam distribusi hasil usaha dan kebutuhan entitas untuk mempertahankan modal yang cukup untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

Dividend Payout Ratio mengukur proporsi laba yang dibagikan sebagai dividen, sementara Dividend Yield mengukur imbal hasil dividen relatif terhadap harga saham. Kebijakan dividen yang berkelanjutan dalam perspektif syariah harus mempertimbangkan kemampuan jangka panjang entitas untuk menghasilkan laba yang halal dan mendistribusikannya secara adil.

13. Ekuitas Pada Berbagai Jenis Entitas Syariah

13.1 Ekuitas pada Bank Umum Syariah

Ekuitas pada Bank Umum Syariah (BUS) diatur oleh kerangka regulasi yang komprehensif, termasuk ketentuan Basel III yang diadaptasi untuk perbankan syariah dan peraturan OJK. Modal bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah terdiri dari modal inti (tier 1), modal pelengkap (tier 2), dan modal pelengkap tambahan (tier 3) (Fauzi et al., 2020).

Modal inti (Tier 1) merupakan jenis modal yang terdapat dalam komponen modal dan merupakan bagian terpenting dalam bank. Modal inti terdiri atas modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan (Andriyanto & Prastika, 2018). Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan (Yusuf, 2018).

Modal pelengkap (Tier 2) terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasa, dan pinjaman subordinasi (Yulihapsari et al., 2017). Modal tier 1, yaitu modal inti, yang terdiri atas modal disetor, premi saham, laba ditahan, cadangan minimum. Modal tier 2, yaitu modal tambahan, yang terdiri atas cadangan yang tidak diungkapkan, revaluasi, provisi umum, dan utang subordinasi yang jatuh tempo lebih dari lima tahun (Maughfiroh, 2020).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang mengukur kemampuan bank dalam menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko yang ikut dibiayai dari modal sendiri di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank (Suhadi & Inaroh, 2018). Bank Indonesia menetapkan standar minimum CAR sebesar 8% (Habibi et al., 2022).

Pendirian bank umum syariah baru wajib memenuhi persyaratan permodalan, termasuk jumlah modal disetor minimal sebesar Rp1 triliun (Wahyuni & Pujiharto, 2018). Sumber dana modal disetor untuk pendirian bank umum baru tidak boleh berasal dari dana pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank atau pihak lain di Indonesia, dan tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan menurut ketentuan syariah (Nurbaiti et al., 2022).

13.2 Ekuitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki ketentuan permodalan yang berbeda dari Bank Umum Syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 11/23/PBI/2009, modal yang harus disetor untuk mendirikan BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya berdasarkan zonasi wilayah (Meriyati & Hermanto, 2021). Modal yang disetor tersebut, yang digunakan untuk modal kerja bagi BPRS, wajib sekurang-kurangnya berjumlah 50% (Meriyati & Hermanto, 2021).

Penelitian terhadap 167 BPRS secara nasional membuktikan bahwa dana pihak ketiga, modal disetor, simpanan mudharabah, dan jumlah rekening nasabah berpengaruh baik terhadap PDB UMKM, sementara laba saat ini, total biaya, biaya promosi, dan biaya penelitian berpengaruh terhadap ROE (Mastur & Dsh, 2020). Hal ini menunjukkan pentingnya modal disetor dalam mendukung kinerja BPRS dan kontribusinya terhadap perekonomian.

Tantangan permodalan BPRS mencakup keterbatasan kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, terutama bagi BPRS yang baru berdiri. Apabila dilihat dari kelas aset, sumber dana BPRS kelas A masih mengalami kesulitan menghimpun dana dari masyarakat karena masih relatif baru, sehingga hampir seluruh sumber dananya berasal dari modal disetor (Sutrisno et al., 2003).

13.3 Ekuitas pada Perusahaan Asuransi Syariah (Takaful)

Ekuitas pada perusahaan asuransi syariah memiliki karakteristik unik karena adanya pemisahan antara dana pemegang saham dan dana peserta. Dana pemegang saham merupakan ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan, sementara dana peserta merupakan dana yang dikumpulkan dari premi peserta asuransi.

Dalam menghitung Rasio Tingkat Kecukupan Dana, modal sendiri terdiri dari modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan khusus, serta laba (laba ditahan) (Almira et al., 2022). Surplus underwriting merupakan kelebihan dana tabarru' setelah dikurangi klaim dan beban lainnya, yang perlakuan akuntansinya perlu mempertimbangkan ketentuan syariah tentang distribusi surplus.

13.4 Ekuitas pada Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah merupakan wadah yang di dalamnya merupakan kumpulan para manajer investasi yang bertugas dalam mengelola dana investasi yang disetor para investor (Anita, 2019). Struktur modal reksa dana syariah berbeda dari entitas korporasi biasa karena tidak memiliki modal disetor dalam pengertian konvensional.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) merupakan representasi ekuitas dalam reksa dana syariah. NAB mencerminkan nilai total aset reksa dana dikurangi liabilitas, yang kemudian dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar untuk mendapatkan NAB per unit. Semakin banyak modal yang disetor oleh investor ke dalam reksa dana, semakin besar dana yang dikelola (Rinjani & Siregar, 2024).

13.5 Ekuitas pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki struktur modal yang unik. Struktur modal BMT terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah. Modal awal koperasi bersumber dari dana usaha, yang dapat bersumber dari modal sendiri, modal penyertaan, dan dana amanah (Santoso, 2018).

Modal sendiri BMT didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, hibah, dan donasi, sedangkan modal penyertaan didapat dari anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang, serta sumber lainnya yang sah (Santoso, 2018). Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan padanan saldo laba dalam konteks BMT, yang didistribusikan kepada anggota berdasarkan kontribusi mereka.

Permodalan BMT diperoleh antara lain dari modal yang disetor pada awal pendirian KJKS yang dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan dapat ditambah dengan hibah modal penyertaan dan simpanan pokok khusus (Arifin, 2023). Modal disetor pada awal pendirian KJKS dan UJKS Koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya (Arifin, 2023).

13.6 Ekuitas pada Entitas Wakaf Produktif

Entitas wakaf produktif memiliki konsep ekuitas yang berbeda dari entitas korporasi biasa karena aset wakaf pada dasarnya bukan milik entitas pengelola (nazhir), melainkan milik Allah SWT yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Objek wakaf juga dapat berupa keuntungan investasi dari saham syariah, baik capital gain ataupun dividen (Raharjo & Mugiyati, 2022).

Laporan keuangan nazhir wakaf harus menyajikan informasi yang akurat tentang pengelolaan aset wakaf dan distribusi manfaatnya kepada penerima manfaat (mauquf alaih). Aset wakaf, baik saham atau keuntungan investasi, akan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Wakaf (Nazhir) (Raharjo & Mugiyati, 2022).

14. Isu-Isu Kontemporer Dalam Ekuitas Syariah

14.1 Sukuk Ekuitas (Equity Sukuk)

Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang mewakili kepemilikan atas aset atau manfaat aset. Sukuk musyarakah dan mudharabah merupakan jenis sukuk yang paling dekat dengan instrumen ekuitas karena mewakili kepemilikan bersama atas aset atau usaha. Penerbitan sukuk oleh perbankan syariah dapat meningkatkan kinerja bank berdasarkan rasio kecukupan modal (Atika, 2018).

Klasifikasi sukuk sebagai ekuitas atau liabilitas merupakan isu akuntansi yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam tentang karakteristik instrumen tersebut. Sukuk perpetual, yang tidak memiliki tanggal jatuh tempo, umumnya diklasifikasikan sebagai ekuitas karena tidak menimbulkan kewajiban untuk membayar kembali pokok pada tanggal tertentu.

14.2 Instrumen Keuangan Hibrid dalam Syariah

Instrumen keuangan hibrid merupakan instrumen yang memiliki karakteristik gabungan antara ekuitas dan utang. Sukuk konversi, yang dapat dikonversi menjadi saham pada kondisi tertentu, merupakan contoh instrumen hibrid dalam konteks syariah. Tantangan klasifikasi instrumen hibrid terletak pada penentuan apakah instrumen tersebut harus diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas berdasarkan substansi ekonominya.

14.3 Pengaruh Teknologi Keuangan (Fintech) terhadap Ekuitas Syariah

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) membawa dampak signifikan terhadap ekuitas syariah. Crowdfunding syariah memungkinkan penghimpunan modal dari banyak investor kecil melalui platform digital, yang memiliki implikasi terhadap struktur ekuitas entitas penerima modal. Efektivitas pemanfaatan sistem online trading syariah dalam meningkatkan investor saham di pasar modal syariah telah terbukti, di mana jumlah investor syariah meningkat signifikan sejak diluncurkannya Sharia Online Trading System (SOTS) (Yustati, 2017).

Token saham syariah (Security Token Offering Syariah) merupakan inovasi terbaru yang memungkinkan penerbitan saham syariah dalam bentuk token digital berbasis teknologi blockchain. Inovasi ini berpotensi meningkatkan aksesibilitas investasi syariah bagi investor ritel, namun juga menimbulkan tantangan regulasi dan akuntansi yang perlu diatasi.

14.4 Pelaporan Keberlanjutan (Sustainability Reporting) dan Ekuitas Syariah

ESG (Environment, Social, Governance) dalam perspektif maqashid syariah memiliki relevansi yang tinggi karena tujuan-tujuan ESG sejalan dengan tujuan-tujuan syariah dalam menjaga lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang baik. Dampak ESG terhadap nilai ekuitas semakin diakui oleh pasar, di mana perusahaan dengan kinerja ESG yang baik cenderung memiliki nilai ekuitas yang lebih tinggi.

Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Return on Equity (ROE) (Retnaningsih et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan berbasis syariah tidak hanya memenuhi kewajiban moral, tetapi juga berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan entitas syariah.

14.5 Harmonisasi Standar Akuntansi: PSAK vs. AAOIFI vs. IFRS

Perbedaan perlakuan ekuitas dalam ketiga standar akuntansi (PSAK, AAOIFI, dan IFRS) menimbulkan tantangan bagi entitas syariah yang beroperasi di lingkungan internasional. AAOIFI yang merupakan organisasi internasional yang berwenang dalam penetapan standar akuntansi, audit, tata kelola, dan etika syariah untuk institusi keuangan syariah di dunia telah menetapkan berbagai standar yang relevan (Retnaningsih et al., 2019).

Upaya konvergensi dan harmonisasi antara ketiga standar ini terus dilakukan untuk mengurangi perbedaan dan meningkatkan komparabilitas laporan keuangan entitas syariah di tingkat internasional. Implikasi bagi entitas syariah multinasional mencakup kebutuhan untuk memahami dan menerapkan berbagai standar secara bersamaan, yang dapat meningkatkan kompleksitas pelaporan keuangan.

15. Audit Dan Pengawasan Syariah Atas Ekuitas

15.1 Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Ekuitas

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan praktik pengelolaan ekuitas entitas syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. DPS bertugas untuk memastikan produk yang dihasilkan dan sistem operasional yang diterapkan sudah sesuai dengan syariah Islam (Sutrisno et al., 2003).

Kewenangan DPS atas kebijakan modal mencakup pengawasan terhadap sumber modal, struktur ekuitas, dan distribusi hasil usaha. Pengawasan DPS terhadap distribusi hasil usaha memastikan bahwa dividen dan distribusi lainnya dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariah. Opini syariah atas laporan ekuitas merupakan salah satu output penting dari fungsi pengawasan DPS.

15.2 Prosedur Audit atas Komponen Ekuitas

Audit atas komponen ekuitas mencakup berbagai prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap komponen ekuitas telah diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan secara akurat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Prosedur audit meliputi pengujian substantif atas saldo modal disetor, tambahan modal disetor, saldo laba, dan komponen ekuitas lainnya.

Audit dana investasi terikat memerlukan pemahaman mendalam tentang struktur akad mudharabah muqayyadah dan implikasinya terhadap penyajian laporan keuangan. Auditor perlu memverifikasi bahwa dana investasi terikat telah disajikan sesuai dengan sifat hubungan antara entitas dan pemilik dana.

15.3 Risiko Audit Terkait Ekuitas Syariah

Risiko audit terkait ekuitas syariah mencakup risiko salah saji material dalam ekuitas dan risiko kepatuhan syariah. Risiko kepatuhan syariah merupakan risiko yang unik bagi entitas syariah, yaitu risiko bahwa praktik pengelolaan ekuitas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Penanganan risiko dalam perencanaan audit harus mempertimbangkan karakteristik khusus entitas syariah, termasuk kompleksitas akad-akad syariah yang digunakan dan ketentuan regulasi yang berlaku. Auditor perlu memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah untuk dapat mengidentifikasi dan menilai risiko kepatuhan syariah secara efektif.

16. Studi Kasus Dan Penerapan Praktis

16.1 Studi Kasus: Penyusunan Laporan Ekuitas Bank Syariah

Dalam penyusunan laporan ekuitas bank syariah, terdapat beberapa komponen yang harus diidentifikasi dan disajikan secara akurat. Komponen-komponen ini mencakup modal disetor, tambahan modal disetor (agio saham), cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, dan komponen ekuitas lainnya.

Sebagai ilustrasi, Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu bank syariah yang berkembang dengan baik, hal ini dibuktikan dengan semakin eksisnya lembaga keuangan ini serta laporan keuangan yang dirilisnya menjadikan masyarakat semakin percaya dengan adanya lembaga keuangan ini (Diharto, 2020). Dari aspek profitabilitas yang dikaji menggunakan rasio ROE, menunjukkan rata-rata ROE sebesar 5%, yang berarti kemampuan Bank Syariah Mandiri menghasilkan laba dari jumlah modal yang disetor berada di peringkat cukup baik (Santosa et al., 2020).

16.2 Studi Kasus: Koreksi Kesalahan Laporan Keuangan Terdahulu

Koreksi kesalahan laporan keuangan terdahulu merupakan proses yang kompleks yang memerlukan identifikasi dan klasifikasi kesalahan, perhitungan dampak bruto dan neto, penyusunan jurnal koreksi, dan saji ulang laporan keuangan komparatif. Dalam konteks syariah, koreksi kesalahan harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan transparansi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

16.3 Studi Kasus: Dana Investasi Terikat pada Lembaga Keuangan Syariah

Pengelolaan dana investasi terikat pada lembaga keuangan syariah memerlukan pemahaman mendalam tentang akad mudharabah muqayyadah dan implikasinya terhadap penyajian laporan keuangan. Identifikasi pihak-pihak yang terlibat dan hubungan hukum di antara mereka merupakan langkah pertama yang penting dalam penyusunan laporan perubahan dana investasi terikat.

16.4 Studi Kasus: Dividen Saham dan Stock Split

Dividen saham dan stock split merupakan tindakan korporasi yang memengaruhi struktur ekuitas tanpa mengubah total nilai ekuitas. Dalam kasus dividen saham, saldo laba dikurangi dan modal disetor ditambah sebesar nilai wajar saham yang diterbitkan (untuk dividen saham kecil) atau nilai nominal saham (untuk dividen saham besar). Saji ulang EPS untuk daya banding laporan keuangan diperlukan untuk memastikan konsistensi informasi yang disajikan.

16.5 Studi Kasus Komparatif: Ekuitas Entitas Syariah vs. Konvensional

Perbandingan struktur ekuitas antara entitas syariah dan konvensional menunjukkan beberapa perbedaan yang signifikan. Entitas syariah memiliki komponen ekuitas tambahan seperti dana investasi terikat dan cadangan zakat yang tidak ditemukan pada entitas konvensional. Selain itu, kebijakan distribusi hasil usaha pada entitas syariah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang tidak berlaku pada entitas konvensional.

Perbandingan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional menunjukkan bahwa kinerja bank yang diukur dengan CAR dan NPL tidak berbeda secara signifikan di antara perbankan syariah dan konvensional (Toin, 2014). Namun, terdapat perbedaan dalam hal efisiensi dan profitabilitas, di mana bank konvensional cenderung lebih efisien dalam hal BOPO, sementara bank syariah lebih baik dalam hal likuiditas (LDR) (Toin, 2014).

17. Simpulan

Akuntansi syariah ekuitas merupakan bidang yang kaya dan kompleks yang memadukan prinsip-prinsip akuntansi modern dengan nilai-nilai dan ketentuan Islam. Pemahaman yang komprehensif tentang berbagai komponen ekuitas, mulai dari modal disetor hingga dana investasi terikat, sangat penting bagi praktisi akuntansi syariah, regulator, dan pengguna laporan keuangan.

Ekuitas dalam akuntansi syariah tidak hanya mencerminkan kepentingan finansial pemilik, tetapi juga mencerminkan komitmen entitas terhadap prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan larangan riba, gharar, dan maysir. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, entitas syariah dapat menghasilkan laporan keuangan yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga bermakna secara moral dan spiritual.

Perkembangan standar akuntansi syariah, baik di tingkat nasional (PSAK Syariah) maupun internasional (AAOIFI), terus berlangsung untuk mengakomodasi inovasi-inovasi baru dalam keuangan syariah. Harmonisasi antara berbagai standar ini merupakan tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan komparabilitas dan transparansi laporan keuangan entitas syariah di tingkat global.

Akhirnya, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah atas seluruh aspek pengelolaan ekuitas, termasuk sumber modal, struktur ekuitas, dan distribusi hasil usaha, merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah. Dengan pengawasan yang efektif dan pelaporan yang transparan, ekuitas syariah dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan maqashid syariah.

Daftar Pustaka

Almira, D., Jhoansyah, D., & Komariah, K. (2022). Analisis tingkat kecukupan dana, likuiditas, dan beban klaim terhadap kesehatan perusahaan asuransi syariah. Journal of Economic Business and Accounting (Costing), 5(2), 875–885. https://doi.org/10.31539/costing.v5i2.2477

Amirullah, M. (2020). Hubungan kinerja internal dan guncangan makroekonomi terhadap profitabilitas lembaga pembiayaan syariah di Indonesia periode 2015-2019. Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi, 1(2), 111–117. https://doi.org/10.37058/wlfr.v1i2.2092

Andika, S., & Astini, D. (2022). Pengaruh intellectual capital terhadap profitabilitas dalam perspektif syariah. Jas (Jurnal Akuntansi Syariah), 6(2), 228–244. https://doi.org/10.46367/jas.v6i2.849

Andriyanto, I., & Prastika, A. I. (2018). Pengaruh rasio kesehatan bank terhadap volume pembiayaan bank umum syariah di Indonesia. Malia Journal of Islamic Banking and Finance, 2(1), 1. https://doi.org/10.21043/malia.v2i1.4812

Anita, A. (2019). Kinerja manajer investasi reksadana saham syariah di Indonesia. Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 4(1), 1. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i1.224

Ardiansyah, A., Handayani, A., JL, A. H. R., & Ryketeng, M. (2023). Analisis penerapan PSAK 22 pada penyajian laporan keuangan Bank Syariah Indonesia setelah merger (Studi pada BSI KCP Panakkukang). Nusantara Journal of Multidisciplinary Science, 1(5), 1132–1140. https://doi.org/10.60076/njms.v1i5.189

Arifin, Z. (2023). Analisis faktor penyebab runtuhnya BMT LRisma dan BMT SSB Lampung Timur: Studi UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 125–142. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.7058

Atika, A. (2018). Analisis pengaruh penerbitan dana sukuk terhadap kinerja perbankan syariah. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Jurnal Program Studi Akuntansi, 4(2), 49. https://doi.org/10.31289/jab.v4i2.1817

Cahyani, W. N., & Falah, S. (2018). Analisis pengaruh ROA, ROE, BOPO, dan suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada perbankan syariah. Malia Journal of Islamic Banking and Finance, 1(1). https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3986

Dewi, P. I. (2020). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di lembaga perbankan syariah. Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 3(2), 1–15. https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v3i2.1150

Diharto, A. K. (2020). Analisis kesehatan keuangan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari faktor permodalan (CAR), pembiayaan (FDR), profitabilitas (ROA & ROE), serta risiko kredit (NPF). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 396. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1403

Fatmawatie, N. (2022). Pengaruh laba akuntansi dan aliran kas operasional terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Al-Muhasib Journal of Islamic Accounting and Finance, 1(2), 76–97. https://doi.org/10.30762/almuhasib.v1i2.72

Fauzi, A., Marundha, A., Setyawan, I., Syarief, F., Harianto, R. A., & Pramukty, R. (2020). Analisis Capital Adequacy Ratio (CAR) dan penilaian tingkat kesehatan bank pada PT Bank Syariah XXX. JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi), 7(1). https://doi.org/10.35794/jmbi.v7i1.28392

Firdaus, F., Hambali, R., & Ziani, A. (2023). Analisis komparatif kinerja keuangan bank syariah di kawasan Asia Tenggara. Inspirasi Ekonomi Jurnal Ekonomi Manajemen, 5(3), 175–192. https://doi.org/10.32938/ie.v5i3.5184

Habibi, A., Fahrudin, A., & Marhamah, A. (2022). Faktor yang mempengaruhi Return on Asset (ROA) perbankan syariah di Indonesia. Margin Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah, 61–70. https://doi.org/10.58561/margin.v1i1.23

Idayanti, R., & Hasni, H. (2022). Analisis pengakuan biaya break deposito ditinjau dari ekonomi Islam. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah), 2(1), 25–38. https://doi.org/10.30863/akunsyah.v2i1.3056

Ilyas, R. (2018). Manajemen permodalan bank syariah. Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 5(2), 323. https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3017

Jufendri, J., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Manajemen ekuitas dan likuiditas pada bank syariah di Indonesia. Money Journal of Financial and Islamic Banking, 1(1), 44–52. https://doi.org/10.31004/money.v1i1.10588

Maharani, W. A. (2021). Hukum permodalan dalam Islam dengan menerapkan ekonomi pasar syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/xc3hz

Maharani, G. P. (2022). Ruang lingkup manajemen sumber dana bank syariah (Perhitungan dana bank). https://doi.org/10.31219/osf.io/73bqg

Mastur, A. A., & Dsh, E. (2020). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ekonomi nasabah dan pemodal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Taraadin Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1), 16. https://doi.org/10.24853/trd.1.1.16-42

Maughfiroh, S. (2020). Rasio kecukupan pemenuhan modal minimum (KPPM) terhadap eksposur aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) bank syariah. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 7(2), 188–200. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i2.3567

Meriyati, M., & Hermanto, A. (2021). Sosialisasi sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) kepada alumni Pondok Al-Iman yang berada di Palembang. AKM Aksi Kepada Masyarakat, 1(2), 43–52. https://doi.org/10.36908/akm.v1i2.187

Mulyani, S., & Jamilah, S. (2022). Implementasi manajemen dana pada bank syariah. An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah, 3(1), 41–51. https://doi.org/10.51339/nisbah.v3i1.387

Muslimin, S., & Jafar, W. (2019). Implementasi pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah serta kontribusinya meningkatkan perekonomian anggota BMT. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 1(1), 49–65. https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.13

Noviantoro, R., & Purwoko, U. (2017). Pengaruh murabahah dan struktur modal sendiri terhadap imbal hasil studi pada BPR Syariah di Pulau Jawa. Ekombis Review Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 5(2). https://doi.org/10.37676/ekombis.v5i2.385

Nurbaiti, N., Haykal, M., Iswadi, I., & Wahyuddin, W. (2022). Analisis kinerja keuangan sesudah dan sebelum konversi unit usaha syariah ke bank umum syariah pada PT Bank Aceh Syariah. Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM), 1(1), 110. https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.7446

Oktrivina, A., Andamari, B. G., & Erwandi, F. (2022). Pengaruh price earning ratio, debt equity ratio, dan return on equity terhadap harga saham syariah periode 2017-2019. Serambi Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, 4(1), 99–108. https://doi.org/10.36407/serambi.v4i1.484

Putri, D. M., Nurhidayati, M., & Khasanah, N. (2021). Determinan Return on Assets Bank BNI Syariah: Pendekatan Error Correction Model. Niqosiya Journal of Economics and Business Research, 1(2), 152–165. https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i2.117

Putri, S. D., Mursalin, S., Indar, Y. A., & Hartini, K. (2023). Sharia Online Trading System sebagai sistem transaksi saham di pasar modal syariah (Studi PT. FAC Sekuritas Bengkulu). Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance, 6(1), 35–44. https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).11484

Raharjo, D. P., & Mugiyati, M. M. Dr. (2022). Penerapan wakaf saham di Indonesia dalam perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 402. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4302

Rangkuti, S. M., & Rokan, M. K. (2022). Management of corporate zakat on sharia banking. Journal of Indonesian Management, 2(1). https://doi.org/10.53697/jim.v2i1.454

Retnaningsih, S., Hariyanti, W., & Astuti, T. P. (2019). Pengaruh pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2012-2016. Aktsar Jurnal Akuntansi Syariah, 2(2), 169. https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.5850

Rinjani, B. P., & Siregar, A. R. R. (2024). Perbandingan kinerja portofolio reksadana konvensional dan reksadana syariah di Indonesia: Studi pada reksadana saham dan reksadana pasar uang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021-2023. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(8). https://doi.org/10.47467/elmal.v5i8.2342

Santosa, S., Tho'in, M., & Sumadi, S. (2020). Analisis tingkat kesehatan bank syariah menggunakan rasio permodalan, profitabilitas, pembiayaan, dan risiko kredit. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 367. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1169

Santoso, A. B. (2018). Peran dan strategi lembaga keuangan syariah (Studi kasus) BMT Syariah Attaqwa & BMT Ikhtiar. Keberlanjutan Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi, 3(1), 802. https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v3i1.y2018.p802-824

Satria, C., & Suandi, S. (2020). Faktor minat dan peran perkembangan sukuk terhadap pembangunan. Ekonomica Sharia Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 6(1), 77–96. https://doi.org/10.36908/esha.v6i1.142

Suhadi, S., & Inaroh, D. (2018). Pengaruh kecukupan modal (CAR), efisiensi operasional (BOPO), dan kualitas pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) pada bank syariah di Indonesia. Malia Journal of Islamic Banking and Finance, 1(1). https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3988

Sulasti, F., & Bakhtiar, S. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility dengan causing branding dan venture philanthropy terhadap profitability. Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi, 18(2). https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i2.7696

Sutrisno, D., Amin, T. M., & Marsius, J. (2003). Baseline survey mengenai kondisi internal, persaingan, dan sistem pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Timur. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 3(2), 76–152. https://doi.org/10.21098/bemp.v3i2.292

Toin, D. R. Y. (2014). Analisis kinerja perbankan (Studi komparasi antara perbankan syariah dan konvensional). Jurnal Siasat Bisnis, 18(2), 202–209. https://doi.org/10.20885/jsb.vol18.iss2.art6

Wahyuni, S., & Pujiharto, P. (2018). Kinerja keuangan berbasis shari'ate value added approach: Komparasi antara bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia. Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi, 15(2). https://doi.org/10.30595/kompartemen.v15i2.1972

Yulihapsari, W. D., Rahmatika, D. N., & Waskito, J. (2017). Analisis pengaruh Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan BOPO terhadap profitabilitas (Studi kasus pada PT. Bank Victoria Syariah periode 2011-2016). Multiplier Jurnal Magister Manajemen, 1(2). https://doi.org/10.24905/mlt.v1i2.779

Yustati, H. (2017). Efektivitas pemanfaatan sistem online trading syariah dalam meningkatkan investor saham di pasar modal syariah. Syi'ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 1(2). https://doi.org/10.35448/jiec.v1i2.2558

Yusuf, R. (2018). Analisis kesehatan finansial dan kinerja sosial (Studi kasus Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri). Ad Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(01), 49. https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.238