00102 - Sistem Ekonomi Sosialis menurut Islam

AFANIN MEDIA UTAMA Daftar Buku Terbitan Formulir Data Penulis Buku Layanan Penerbitan ISBN Buku Layanan Konversi Hasil Penelitian, PkM, Skripsi, Tesis, & Disertasi menjadi Buku Layanan Pengurusan HaKI Karya Ilmiah Layanan Indeksasi Google Play Books Layanan Penambahan Sitasi Artikel di Google Scholar Layanan Indeksasi Artikel Bebas, Opini, Catatan Akademik di Google Scholar ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini

Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto 

Abstract

This article comprehensively examines Islamic criticism of the socialist economic system from philosophical, theological, economic, and socio-political dimensions. Using a qualitative approach with literature study methods, this research traces the ideological roots of socialism, its main characteristics, and the fundamental points of difference between the socialist economic system and the Islamic economic system. The findings show that Islam's criticism of socialism covers five main dimensions: first, the materialistic and atheistic philosophical foundation of socialism that separates religion from economic life; second, the concept of ownership that abolishes individual property rights and monopolizes all means of production in the hands of the state; third, the distribution mechanism that is considered unjust and creates a new monopoly worse than capitalism; fourth, the elimination of individual freedom that shackles human creativity and motivation; and fifth, the historical failure of socialism in realizing the promised welfare, as evidenced by the collapse of the Soviet Union. Although Islam acknowledges some similarities with socialism in terms of the goal of realizing justice and collective welfare, the methods and instruments used are fundamentally different. The Islamic economic system is not merely a middle ground between capitalism and socialism, but a system built on a comprehensive divine revelation capable of answering human economic problems more thoroughly and justly through instruments such as zakat, infaq, shadaqah, and waqf.

Keywords: Islamic Economic Criticism, Socialist Economy, Islamic Economic System, Property Ownership, Economic Distribution

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara komprehensif kritik Islam terhadap sistem ekonomi sosialis dari dimensi filosofis, teologis, ekonomis, dan sosial-politik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan, penelitian ini menelusuri akar ideologis sosialisme, karakteristik utamanya, serta titik-titik perbedaan fundamental antara sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa kritik Islam terhadap sosialisme mencakup lima dimensi utama: pertama, landasan filosofis sosialisme yang bersifat materialistik dan ateistik, yang memisahkan agama dari kehidupan ekonomi; kedua, konsep kepemilikan yang menghapus hak milik individu dan memonopoli seluruh alat produksi di tangan negara; ketiga, mekanisme distribusi yang dianggap tidak berkeadilan dan justru menciptakan monopoli baru yang lebih buruk dari kapitalisme; keempat, penghapusan kebebasan individu yang membelenggu kreativitas dan motivasi manusia; dan kelima, kegagalan historis sosialisme dalam mewujudkan kesejahteraan yang dijanjikan, sebagaimana terbukti dengan runtuhnya Uni Soviet. Meskipun Islam mengakui adanya beberapa titik persamaan dengan sosialisme dalam hal tujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama, cara dan instrumen yang digunakan sangat berbeda secara fundamental. Sistem ekonomi Islam bukan sekadar jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme, melainkan sebuah sistem yang berdiri di atas landasan wahyu ilahi yang komprehensif, yang mampu menjawab permasalahan ekonomi manusia secara lebih menyeluruh dan berkeadilan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Kata Kunci: Kritik Ekonomi Islam, Ekonomi Sosialis, Sistem Ekonomi Islam, Kepemilikan Harta, Distribusi Ekonomi

1. Pendahuluan

Dalam lanskap pemikiran ekonomi global, terdapat tiga sistem ekonomi utama yang dikenal secara luas, yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam (Anisa, 2021; Fahrurrozi, 2019). Ketiga sistem ini masing-masing memiliki ciri khas, landasan filosofis, dan orientasi nilai yang berbeda satu sama lain. Sistem ekonomi sosialis, yang lahir sebagai respons terhadap kegagalan kapitalisme dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata (Aprilya, 2021; Fahrurrozi, 2019), telah menjadi salah satu arus besar pemikiran ekonomi dunia selama lebih dari satu abad. Namun demikian, Islam sebagai sistem kehidupan yang komprehensif memiliki pandangan kritis yang mendalam terhadap sistem ekonomi sosialis ini, baik dari sisi landasan filosofisnya, konsep kepemilikan, mekanisme distribusi, maupun implikasi sosial-politiknya.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam kritik Islam terhadap sistem ekonomi sosialis, dengan menelusuri berbagai dimensi permasalahan yang ada, mulai dari akar ideologis sosialisme, karakteristik utamanya, hingga titik-titik perbedaan fundamental antara sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Kajian ini penting mengingat bahwa sistem ekonomi sosialis, meskipun telah mengalami kegagalan besar yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet (Anggraeni et al., 2022), masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam wacana ekonomi global dan bahkan dalam kebijakan ekonomi berbagai negara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder, meliputi buku-buku ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, dan karya-karya para pemikir ekonomi Islam kontemporer. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan konsep-konsep dalam sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam secara sistematis dan kritis.

3. Latar Belakang Kemunculan Sistem Ekonomi Sosialis

3.1 Akar Historis dan Ideologis Sosialisme

Kemunculan sosialisme pada abad ke-19 tidak dapat dipisahkan dari peran Karl Marx, yang menulis buku The Communist Manifesto dan Das Kapital sebagai kritik tajam terhadap sistem ekonomi kapitalis yang sedang tumbuh dan berkembang pada masanya (Aprilya, 2021; Fahrurrozi, 2019). Marx menilai bahwa sistem ekonomi kapitalisme telah melakukan eksploitasi terhadap kaum buruh, di mana nilai suatu barang dihasilkan melalui proses produksi atas kerja buruh, sementara kapitalisme mencuri nilai lebih tersebut (DEWI, 2021). Dalam pandangan Marx, kapitalisme adalah sistem yang tidak adil dan "busuk dari dalam" (Fahriansah, 2017), karena kaum kapitalis dan kaum borjuis mendapat legitimasi untuk mengeksploitasi buruh.

Secara etimologi, istilah sosialisme atau dalam bahasa Inggris disebut socialism berasal dari bahasa Perancis, yaitu social yang berarti "kemasyarakatan" (DEWI, 2021). Secara historis, istilah sosialisme pertama kali muncul di Perancis sekitar tahun 1830 (DEWI, 2021). Sistem ekonomi sosialis mulai diutarakan secara sistematis oleh Karl Marx dalam bukunya Das Kapital, yang merupakan satu kritikan kepada sistem ekonomi kapitalis yang dikatakan telah gagal mewujudkan sebuah sistem ekonomi yang stabil (Aprilya, 2021). Menurut Karl Marx, manusia merupakan makhluk sosial, maka dari itu aktivitas ekonomi tidak boleh dikuasai oleh individu tetapi harus dikelola bersama-sama yang diatur oleh negara (Aprilya, 2021).

Kritik Marx terhadap kapitalisme diimplementasikan oleh Lenin dalam bentuk institusi negara (Fahriansah, 2017). Sistem sosialis adalah hasil dari kritik terhadap sistem kapitalis, di mana kapitalis dianggap sebagai kaum borjuis yang mendapat legitimasi untuk mengeksploitasi buruh, sehingga lahirlah sebuah sistem yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bersama (Fahriansah, 2017). Dalam pandangan sosialis, semua tujuan tersebut dapat dicapai jika alat-alat produksi dikuasai oleh negara (Fahriansah, 2017).

3.2 Karakteristik Utama Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis (Aprilya, 2021). Sosialisme merupakan sistem ekonomi di mana segala kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah dan perencanaan terpusat dari pemerintah (Aprilya, 2021). Sistem ekonomi sosialis bukan berarti tidak memberikan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, melainkan tiap individu itu masih tetap diberikan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi tetapi sangat terbatas sekali, karena adanya campur tangan pemerintah yang sangat besar (Aprilya, 2021).

Dalam sistem ekonomi sosialis, sumber daya ekonomi atau faktor produksi diklaim sebagai milik negara (Sucipto, 2018). Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Imbalan yang diterima berdasarkan pada kebutuhannya, bukan berdasarkan apa yang dicurahkan (Sucipto, 2018). Prinsip "keadilan" yang dianut oleh sistem ekonomi sosialis ialah "setiap orang menerima imbalan yang sama" (Sucipto, 2018). Dalam sistem ekonomi sosialis, campur tangan pemerintah sangat tinggi; justru pemerintahlah yang menentukan dan merencanakan tiga persoalan pokok ekonomi (what, how, for whom) (Sucipto, 2018).

Peran yang dilakukan oleh pemerintah pada sistem ekonomi sosialis mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat (Anggraeni et al., 2022). Salah satu bentuk yang paling ekstrim dari sosialisme adalah komunisme, di mana keputusan-keputusan ekonomi disusun, direncanakan, dan sekaligus dikontrol oleh negara (Fahriansah, 2017). Sistem ekonomi sosialis dapat dibagi dalam dua subsistem, yakni sistem ekonomi sosialis dari Marxis, dan sistem ekonomi sosialis demokrat (Amirudin & Kusairi, 2019).

Sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama; filosofi ekonomi sosialis adalah bagaimana mendapatkan kesejahteraan (Fahriansah, 2017). Tujuan dari konsep ekonomi sosialis adalah: pertama, ingin menciptakan keadilan sama rata bagi seluruh warga negara; kedua, perlawanan terhadap kaum borjois sebagai simbol penindasan; ketiga, stabilitas sosial agar bersih dari kecongkakan "qarun" dan tuan tanah demi kemandirian ekonomi bersama (Iskandar, 2017).

4. Landasan Filosofis Kritik Islam terhadap Sosialisme

4.1 Perbedaan Paradigma Dasar

Kritik Islam terhadap sistem ekonomi sosialis berakar pada perbedaan paradigma yang sangat fundamental. Sistem Ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sebuah ethical economy, sedangkan sistem ekonomi lain, baik kapitalisme maupun sosialisme, berangkat dari kepentingan (interest) (Fadllan, 2013). Kapitalisme berangkat dari kepentingan perorangan (selfishness) dan sosialisme berangkat dari kepentingan kolektif (collectivism) (Fadllan, 2013; Nur, 2011). Ekonomi Islam meletakkan hak individu dan masyarakat dalam neraca keseimbangan yang adil (Fadllan, 2013).

Dalam pandangan Islam, sistem ekonomi sosialis dan kapitalis pada prinsip dasarnya berorientasi pada materialisme semata, sedangkan dalam pandangan Islam terdapat dua orientasi dalam kegiatan ekonomi, yakni material dan ibadah (Munif, 2015). Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis tidak memperbolehkan dicampurnya antara ekonomi dengan urusan agama, karena hal itu dapat menyebabkan terhambatnya kemajuan ekonomi menurut pandangan mereka (Syahputra, 2020). Pandangan kapitalis dan sosialis tentang ekonomi tentu tidak sejalan dengan Islam (Syahputra, 2020).

Karena didasarkan pada nilai-nilai ilahiah, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme (Salfitra, 2021). Sistem ekonomi Islam dibangun untuk tujuan yang suci, dengan dituntun oleh ajaran agama Islam yang mana nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya (Gunawan, 2023; Waasi, 2023). Tujuannya adalah untuk mencapai falah yang hanya bisa diwujudkan dengan menguatkan pilar ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar (Islamic values), dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi (Islamic principles) (Gunawan, 2023).

4.2 Sosialisme sebagai Sistem Sekuler

Salah satu kritik mendasar Islam terhadap sosialisme adalah bahwa sosialisme merupakan sistem yang sekuler, yang memisahkan agama dari kehidupan ekonomi. Dominasi Barat selama lebih dari 300 tahun telah membuat dunia merasakan empat ideologi utama, yaitu kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, dan negara kesejahteraan, yang semuanya telah gagal dalam ekonomi karena sistem ekonomi cenderung ke arah sekularisme (Fatoni et al., 2022). Semua sistem ini didasarkan pada premis Barat bahwa agama dan moralitas tidak relevan untuk memecahkan masalah ekonomi (Fatoni et al., 2022).

Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi yang ditawarkan oleh Islam; menurut kedua jenis pandangan ekonomi baik kapitalis maupun sosialis, Islam adalah sebuah sistem kepercayaan yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga mereka tidak dapat menerima Islam sebagai pandangan terhadap ekonomi (Syahputra, 2020). Sistem ini mengibaratkan antara ekonomi dan agama seperti minyak dan air, suatu hal yang tidak mungkin dapat bersatu (Syahputra, 2020).

Dalam perspektif Islam, kolaborasi paradigma kapitalisme dan sosialisme tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengkonstruksi aksiologi ekonomi Islam karena paradigma sosialis dan kapitalis adalah materialis, sementara ekonomi Islam dibangun di atas nilai transendental dan persaudaraan (Iskandar, 2017). Keunggulan sistem ekonomi Islam adalah menyatunya nilai moral dan spiritual dalam sistem tersebut; nilai inilah yang tidak ada dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis (Ghozali, 2019).

5. Kritik Islam terhadap Konsep Kepemilikan dalam Sosialisme

5.1 Penghapusan Hak Milik Individu

Salah satu kritik paling fundamental Islam terhadap sistem ekonomi sosialis adalah terkait dengan konsep kepemilikan. Dalam sistem ekonomi sosialis, kepemilikan harta individu dibatasi, dan cara untuk memperolehnya pun tidak bebas (Athoillah, 2013). Konsep kepemilikan sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa penguasaan hak milik harus pada pemimpin dan hak milik tersebut diutamakan untuk perusahaan milik negara (Salim et al., 2023). Dalam ekonomi sosialis, sumber daya ekonomi adalah kepemilikan kolektif masyarakat atau negara, sehingga individu-individu tidak berhak untuk memilikinya (Fatoni et al., 2022).

Islam mengkritik keras penghapusan hak milik individu ini. Bila ditinjau lebih dalam lagi, ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah juga dapat dicapai karakteristik kepemilikan dalam Islam, antara lain: hak milik umum dan individu pada saat yang sama berkedudukan sebagai dasar paling utama yang berbeda dengan sistem kapitalis yang menjadikan hak milik individu sebagai dasar utama dan hak milik umum dikesampingkan, berbeda pula dengan sistem sosialis yang menjadikan milik umum sebagai dasar utama dan hak milik individu dikesampingkan (Isfihany, 2022).

Dalam sistem ekonomi Islam, diakui bermacam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, maupun campuran (Fahriansah, 2017). Tiga elemen dasar yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan doktrin ekonomi kapitalis dan sosialis, yaitu: prinsip pemilikan, prinsip kebebasan dengan batasan yang jelas, dan prinsip keadilan (Zainuddin et al., 2020). Pemikiran Taqiyyuddin An-Nabhani mengenai status kepemilikan sistem ekonomi dalam pandangan Islam dilaksanakan atas dasar kepemilikan, cara memanfaatkan hak milik, dan bagaimana kepemilikan didistribusikan (Salim et al., 2023). Hal tersebut dianggap sangat bertentangan jika disandingkan dengan sistem ekonomi sosialis yang menyatakan bahwa negara yang menyusun dan mengelola sumber daya ekonomi, sehingga kepemilikan individu tidak berlaku dalam sistem ini (Salim et al., 2023).

5.2 Monopoli Negara atas Alat Produksi

Islam juga mengkritik monopoli negara atas seluruh alat produksi dalam sistem sosialis. Negara sosialis menguasai semua sarana produksi seperti tanah, pabrik, ladang pertambangan, dan sebagainya (Madnasir, 2011). Pada dasarnya, kritik kaum sosialis terhadap kapitalis tidak dapat disalahkan, akan tetapi mereka memerangi kebatilan dengan hal yang lebih batil; kaum sosialis melakukan kegiatan monopoli yang lebih buruk dan lebih parah daripada monopoli kapitalisme (Madnasir, 2011).

Sistem ekonomi sosialis yang mensentralkan kepemilikan menyebabkan manusia dilarang untuk berkreasi dalam kepemilikan (Mashudi, 2013). Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang mensentralkan kepemilikan, sehingga manusia dilarang untuk berkreasi dalam kepemilikan (Mashudi, 2013). Dalam pandangan Islam, kebebasan ekonomi yang terikat dimaksudkan sebagai perwujudan aturan syariat dalam hal menggali dan menggunakan kekayaan (Mashudi, 2013).

Konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi sosialis inilah yang tidak sejalan dengan ekonomi Islam (Wartoyo, 2018). Karena semua faktor ekonomi dikuasai oleh negara, dengan tujuan agar dapat menjamin ketersediaan kebutuhan ekonomi rakyatnya secara merata, namun dalam praktiknya, sistem ekonomi sosialis ini menyebabkan terabaikannya hak-hak asasi manusia secara individu, dan membelenggu kebebasan serta kreativitas manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi (Wartoyo, 2018).

6. Kritik Islam terhadap Konsep Distribusi dalam Sosialisme

6.1 Distribusi yang Tidak Berkeadilan

Meskipun sosialisme mengklaim memperjuangkan keadilan distribusi, Islam memiliki kritik mendalam terhadap mekanisme distribusi sosialis. Kaum sosialis melakukan kegiatan monopoli yang lebih buruk dan lebih parah daripada monopoli kapitalisme (Madnasir, 2011). Negara sosialis menguasai semua sarana produksi seperti tanah, pabrik, ladang pertambangan, dan sebagainya, yang pada akhirnya justru menciptakan ketidakadilan baru (Madnasir, 2011).

Dalam melihat konsep distribusi harta kekayaan, terdapat perbedaan antara sistem kapitalis dan sosialis dengan sistem ekonomi Islam (Athoillah, 2013). Dalam sistem sosialis, distribusi dikendalikan sepenuhnya oleh negara, yang dalam praktiknya sering kali tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Sistem ekonomi sosialis pun sama dengan sistem ekonomi kapitalis, yaitu gagal dalam menciptakan keseimbangan dan kemanusiaan dalam kehidupan masyarakatnya (Wartoyo, 2018).

Islam menawarkan konsep distribusi yang berbeda secara fundamental. Dalam pandangan al-Sadr, distribusi menduduki posisi lebih awal daripada produksi; ia melihat permasalahan ekonomi itu muncul pada ketidakmerataan distribusi, bukan pada produksi (Furqani & Hamid, 2020). Untuk mewujudkan keadilan distribusi, menurut al-Sadr sangat penting memperhatikan hak kepemilikan dan kompensasi, serta negara berperan penting sebagai pilar utama dalam pengaturan ekonomi dan penegakan keadilan distribusi (Furqani & Hamid, 2020).

6.2 Instrumen Distribusi Islam yang Lebih Komprehensif

Islam memiliki instrumen distribusi yang jauh lebih komprehensif dibandingkan sosialisme. Perbedaan yang menonjol dalam ekonomi sosialis jika ditinjau menurut ekonomi Islam adalah terletak pada cara-cara atau instrumen yang digunakannya seperti: zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya (Zuwardi, 2018). Instrumen-instrumen ini merupakan mekanisme distribusi yang bersifat sukarela namun diwajibkan oleh syariat, berbeda dengan mekanisme distribusi paksa dalam sosialisme.

Zakat merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam sistem distribusi Islam. Jika dilakukan penelaahan secara mendalam, makna yang ditemukan dalam realisasi zakat merupakan sistem Islam yang sangat kompleks dari sistem kapitalis maupun sosialis, di mana pelaksanaannya sebagai sebuah instrumen yang menjalankan proses distribusi kekayaan yang adil dalam kehidupan (Zayl et al., 2024). Berbeda dengan sistem yang tidak menganut konteks keislaman, seperti sistem kapitalis dan sosialis saat ini, instrumen pelaksanaan perekonomiannya cenderung individualis dan pragmatis dalam membangun sosio-ekonomi masyarakat (Zayl et al., 2024).

7. Kritik Islam terhadap Penghapusan Kebebasan Individu dalam Sosialisme

7.1 Belenggu terhadap Kebebasan Ekonomi

Islam mengkritik keras penghapusan kebebasan individu dalam sistem sosialis. Islam mengkritik praktik ekonomi sosialis karena dipandang setiap individu tidak diberi kesempatan untuk melakukan ekspresi ekonomi secara independen (Salfitra, 2021). Kebebasan ekonomi serta hak pemilikan harta dihapus dalam sistem sosialis; aturan yang dipergunakan sangat ketat untuk lebih mengefektifkan praktik sosialisme, dan hal ini juga mengatur kehidupan rakyat (Ngasifudin, 2018).

Islam tidak pula merampas kebebasan individu untuk meraih keuntungan dan tidak menjadikannya semata-mata sebagai budak ekonomi yang dikendalikan negara, sebagaimana kaum sosialis (Ghozali, 2019). Akan tetapi Islam memberikan perhatian pada naluri manusia tanpa membiarkannya menjadi liar dan berbahaya bagi masyarakatnya (Ghozali, 2019). Dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas ekonomi diatur dengan cara proporsional sehingga individu memiliki kebebasan bertindak, namun tetap diikat oleh batasan tertentu, sedangkan pemerintah mengatur kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat (Khairina, 2024).

Islam juga tidak mendzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis (Fadllan, 2013). Sistem ekonomi Islam mengakui hak seseorang untuk memiliki apa saja yang dia inginkan dari barang-barang produksi ataupun barang-barang konsumsi, dan dalam waktu bersamaan mengakui juga kepemilikan umum; dalam hal ini Ekonomi Islam memadukan antara maslahat individu dan maslahat umum (Sucipto, 2018).

7.2 Dampak terhadap Motivasi dan Produktivitas

Sistem sosialis yang menghapus kebebasan individu juga berdampak negatif terhadap motivasi dan produktivitas. Kompetisi di dalam sistem sosialis adalah hal yang tidak diperkenankan, sehingga tentu saja dorongan untuk berprestasi dan meningkatkan produktivitas kerja menjadi menurun; akibatnya sistem sosialis tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan baik (Amalia, 2016). Semua akan berjalan stabil, monoton, dan tidak dinamis, sebab semua faktor produksi dan jalur distribusinya dikuasai oleh negara secara terpusat, tidak ada lagi kreativitas, kompetisi, persaingan, dan pengakuan terhadap prestasi bagi individu di dalamnya (Wartoyo, 2018).

Sistem ekonomi sosialis yang menurunkan semangat bekerja karyawan merupakan salah satu kelemahan mendasar yang dikritik (Azhar, 2017). Ideologi Marxis nampaknya hanya memberikan prediksi bahwa pada suatu saat masyarakat akan menjadi seperti ini dan tidak seperti itu, namun Karl Marx belum sampai kepada pembicaraan yang lebih tuntas tentang faktor dominan dalam membentuk sistem ekonomi sosialis di muka bumi (Azhar, 2017).

8. Kritik Islam terhadap Landasan Ateistik Sosialisme

8.1 Penolakan terhadap Agama dalam Sosialisme

Salah satu kritik paling mendasar Islam terhadap sosialisme adalah landasan ateistiknya. Komunisme, sebagai bentuk paling ekstrim dari sosialisme, memiliki masalah serius terkait dengan persoalan teologis karena dapat membuat orang menjadi ateis (Mubaro, 2017). Marx mengekspresikan kebenciannya terhadap agama dengan kata-kata: "Religion is the opium of the masses" (Mubaro, 2017). Lenin, tokoh komunisme lainnya, melakukan diskriminasi terhadap orang-orang beragama, sebagaimana juga Joseph Stalin dan Mao Zedong yang melarang semua jenis kegiatan keagamaan selama masa hidup mereka (Mubaro, 2017).

Dalam pandangan Islam, pemisahan antara agama dan ekonomi adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Ekonomi adalah bagian dari ajaran Islam, penerapannya pun harus sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah (Syahputra, 2020). Segala aktivitas perekonomian, baik sumber, pengelolaan, distribusi, bahkan manajemen dan etika pengelola adalah suatu kesatuan dari ekonomi Islam (Syahputra, 2020). Ekonomi bukanlah suatu hal yang terpisah dari Islam, sebagaimana sistem perekonomian kapitalis dan sosialis yang memisahkan antara agama dan sistem perekonomian (Syahputra, 2020).

8.2 Materialisme sebagai Landasan Sosialisme

Sosialisme, seperti halnya kapitalisme, dibangun di atas landasan materialisme yang bertentangan dengan pandangan Islam. Pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, orientasinya adalah materialis semata, sedangkan dalam pandangan Islam terdapat dua orientasi dalam kegiatan ekonomi, yakni material dan ibadah (Munif, 2015). Kedua sistem ekonomi ini, baik kapitalis maupun sosialis, memiliki watak materialisme murni (Gozali, 2001).

Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi sosialis karena didasarkan pada nilai-nilai ilahiah (Salfitra, 2021). Sistem ekonomi syariah mempunyai keunggulan sebagai sebuah sistem ekonomi yang dijamin dengan hukum-hukum agama yang diwujudkan dalam aturan halal dan haram (Mashudi, 2013). Sementara sistem ekonomi lainnya, seperti kapitalis dan sosialis, tidak memiliki hukum dan landasan yang dapat mengarahkan individu dan masyarakat, sehingga dalam sistem ini terminologi halal-haram tidak ditemukan (Mashudi, 2013). Oleh karena itu, sistem ini akan mengeksploitasi kegunaan, sumber daya, dan kekayaan tanpa aturan dan batasan (Mashudi, 2013).

9. Kritik Islam terhadap Kegagalan Sosialisme dalam Praktik

9.1 Kegagalan Historis Sistem Sosialis

Islam juga mengkritik sosialisme berdasarkan kegagalan historisnya dalam praktik. Sistem ekonomi sosialis mengalami kegagalan dalam penerapannya, yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet sebagai negara yang memakai sistem ekonomi ini, dengan faktor yang mendasari runtuhnya adalah karena kegagalan ekonomi akibat pengimplementasian sistem ekonomi yang kurang tepat dan maksimal (Anggraeni et al., 2022). Dengan runtuhnya Uni Soviet, maka sistem ekonomi ini dianggap pula berakhir dan mengalami kegagalan (Anggraeni et al., 2022).

Salah satu faktor runtuhnya Uni Soviet ialah munculnya ketidakpuasan kelas biasa dan kelas atas terhadap penerapan sistem ekonomi sosialis (Anggraeni et al., 2022). Dua ekonomi terbesar hancur, dan mereka mulai mencari sistem ekonomi baru agar dunia makmur, dan muncul ide-ide baru yang menggabungkan ekonomi kapitalis dan sosialis yang dikenal sebagai ekonomi campuran (Anggraeni et al., 2022). Sistem ekonomi sosialis pun tidak jauh berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis; sistem ini justru lebih menyengsarakan rakyat di atas slogan "demi kesejahteraan rakyat bersama" yang menjadi kedok penganut sistem ini (Gunawan, 2023; Waasi, 2023).

Negara yang menganut sistem ekonomi sosialis memaksa rakyatnya untuk hidup di bawah kekuasaan diktator para petinggi partai komunis yang nantinya tidak memiliki kebebasan dalam berbicara dan berpendapat (Anggraeni et al., 2022). Jika berani melawan, maka mereka yang memberikan kritik terhadap pemerintah akan ditangkap dan dieksekusi (Anggraeni et al., 2022). Kebebasan ekonomi serta hak pemilikan harta dihapus, dan aturan yang dipergunakan sangat ketat untuk lebih mengefektifkan praktik sosialisme (Ngasifudin, 2018).

9.2 Ketidakmampuan Sosialisme Mewujudkan Kesejahteraan

Sistem ekonomi sosialis, meskipun belum pernah diwujudkan secara murni, belum bisa benar-benar memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat (Trialdi et al., 2003). Sistem ekonomi sosialis pun sama dengan sistem ekonomi kapitalis, yaitu gagal dalam menciptakan keseimbangan dan kemanusiaan dalam kehidupan masyarakatnya (Wartoyo, 2018). Tiga sistem ekonomi di dunia (kapitalis, sosialis, dan mix economic) dianggap tidak berhasil karena mempunyai kelemahan dan kekurangan masing-masing yang lebih besar daripada kelebihannya (Fatoni et al., 2022).

Sistem ekonomi yang dianut banyak negara didominasi oleh sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis; sistem ekonomi kapitalis memiliki prinsip bahwa kepemilikan properti dan semua kegiatan ekonomi hanya dimiliki oleh sektor swasta atau segelintir individu, sementara itu, ekonomi sosialis menekankan bahwa semua kegiatan ekonomi hanya dilakukan oleh pemerintah, sehingga rakyat tidak berhak atas alat-alat produksi, kegiatan distribusi, atau kegiatan ekonomi lainnya (Putra et al., 2022). Melalui penerapan sistem ini ternyata telah menimbulkan banyak masalah di banyak negara; kedua sistem ini bukan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi justru menciptakan kekacauan di banyak negara (Putra et al., 2022).

10. Kritik Spesifik Para Pemikir Islam terhadap Sosialisme

10.1 Kritik Muhammad Baqir al-Sadr

Muhammad Baqir al-Sadr (1935-1980) merupakan ekonom Islam kontemporer paling awal yang menolak paham Kapitalis dan Sosialis (Furqani & Hamid, 2020). Dalam karya agungnya Iqtisaduna, ia melakukan kritikan tajam terhadap sistem distribusi dua ekonomi raksasa tersebut (Furqani & Hamid, 2020). Al-Sadr melihat bahwa sistem ekonomi konvensional, termasuk sosialisme, telah gagal dalam mewujudkan kemakmuran ekonomi (Furqani & Hamid, 2020).

Baqir al-Shadr melihat Sistem Ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem Islam secara keseluruhan dan bersiteguh bahwa ia haruslah dipelajari sebagai suatu keseluruhan interdisipliner bersama dengan seluruh anggota masyarakat yang merupakan agen-agen sistem Islam itu (Sulaiman, 2019). Ia menyarankan agar orang memahami dan mempelajari pandangan dunia (worldview) Islam lebih dulu jika ingin mendapatkan hasil yang memuaskan dalam menganalisis sistem ekonomi Islam (Sulaiman, 2019). Dalam pandangan al-Sadr, semua sistem ekonomi, baik kapitalis, sosialis maupun Islam, lahir dari doktrin-doktrin yang mengajarkan ekonomi (Nurrohman, 2013).

Ilmu ekonomi sosialis ditelorkan dari doktrin tentang kebersamaan dan pembelaan terhadap kaum buruh (Nurrohman, 2013). Namun menurut al-Sadr, doktrin sosialisme ini tidak dapat menyelesaikan masalah ekonomi secara fundamental karena tidak berlandaskan pada nilai-nilai ilahiah. Pada tahap tersebut, al-Sadr mencoba menawarkan paradigma baru ekonomi Islam dengan mendekonstruksi ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme menuju sistem ekonomi yang berkeadilan dan berketuhanan demi merealisasikan kesejahteraan manusia (Nur, 2011).

10.2 Kritik Taqiyuddin al-Nabhani

Taqiyuddin al-Nabhani juga memberikan kritik yang tajam terhadap sistem ekonomi sosialis. Kritik terhadap sistem sosialisme dikemukakan oleh Taqiyuddin al-Nabhani, yang menyatakan bahwa dalam melihat konsep kepemilikan harta, terdapat perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam (Athoillah, 2013). Dalam sistem ekonomi sosialis, kepemilikan harta individu dibatasi, tetapi cara untuk memperolehnya tidak dibatasi; demikian juga untuk menggunakan dan mengembangkan harta itu (Athoillah, 2013).

Al-Nabhani menyatakan tentang perlunya membedakan antara ilmu ekonomi yang sebagian besarnya adalah bebas nilai, dengan sistem ekonomi (Sajadi, 2019). Sistem ekonomi sudah melibatkan tata nilai tertentu, misalnya ideologi, pandangan hidup, norma, dan etika (Sajadi, 2019). Hal-hal yang berhubungan dengan sistem distribusi barang dan jasa merupakan bagian dari sistem ekonomi (Sajadi, 2019). Islam melarang menimbun barang dan beredarnya riba di tengah-tengah aktivitas ekonomi; pandangan semacam ini berbeda dengan pandangan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme (Sajadi, 2019).

10.3 Kritik Umer Chapra

Umer Chapra, salah satu ekonom Islam terkemuka, juga melakukan kritik mendalam terhadap sistem ekonomi sosialis. Ia melakukan kritik-kritik terhadap sistem ekonomi yang kini sedang mendominasi dunia dengan berpijak kepada kegagalan-kegagalannya dalam menciptakan tatanan sosioekonomi yang berkeadilan (Fadllan, 2018). Pada saat yang sama ia juga mengetengahkan suatu solusi yang diambil dari nilai-nilai Islam, sehingga kritikannya bukan sekadar sikap apatis yang tidak berdasar dan berlebihan, namun suatu analisis untuk mencari formulasi baru yang lebih menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh manusia (Fadllan, 2018).

Chapra menawarkan rekonstruksi terhadap elemen-elemen strategis, yaitu mekanisme filter yang titik tekannya pada filter moral, motivasi manusia untuk mengedepankan kepentingan sosial, restrukturisasi sosioekonomi, dan peran komplementer negara yang aktif dalam ekonomi (Fadllan, 2018). Inti dari seluruh tawarannya tentang pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang seimbang antara dua lini, ekonomi dan moral; tanpa adanya pembangunan moral mustahil untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan (Fadllan, 2018).

10.4 Kritik Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan juga memberikan kritik terhadap sosialisme dari perspektif Islam. Mannan mencoba mengomparasikan antara sistem aturan dan pengawasan di negara Islam dengan sistem di negara kapitalis dan sosialis (Cahyadi, 2016). Menurutnya, di negara Islam, di mana suatu masyarakat yang sudah dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, pengawasan dan pengaturan datangnya dari "dalam" masyarakat itu sendiri, oleh karenanya pengaruhnya lama dan menentukan (Cahyadi, 2016).

Mannan yakin bahwa dinamisme hukum Islam dapat melahirkan berbagai sistem yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai problematika sosio-ekonomi yang dihadapi negara-negara muslim hari ini, serta memecahkan berbagai persoalan dengan sistem yang dibenarkan oleh Islam; dan sebaliknya, menghapuskannya adalah sasaran pokok ajaran sosialis (R. Syahputra, 2019). Akibat pengaruh paham kapitalis dan sosialis, beberapa cendekiawan muslim ikut meragukan bahwa Islam tidak mempunyai sistem ekonomi tersendiri; keraguan ini timbul akibat kurang pengetahuan mereka tentang nilai-nilai Islam sebagai falsafah hidupnya (R. Syahputra, 2019).

11. Perbandingan Komprehensif antara Sistem Ekonomi Islam dan Sosialis

11.1 Perbedaan dalam Konsep Keadilan

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam (Salfitra, 2021), namun konsep keadilan dalam Islam berbeda secara fundamental dengan konsep keadilan dalam sosialisme. Penerapan konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam adalah tidak diinginkannya ketimpangan ekonomi atau ketidakmerataan ekonomi antara satu orang dengan orang lainnya (Husni, 2020). Sistem ekonomi Islam juga melarang atau tidak membenarkan segala macam bentuk ketidakadilan ekonomi seperti monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu saja (Husni, 2020).

Sementara itu, prinsip "keadilan" yang dianut oleh sistem ekonomi sosialis ialah "setiap orang menerima imbalan yang sama" (Sucipto, 2018), yang dalam praktiknya justru menciptakan ketidakadilan baru karena mengabaikan perbedaan kontribusi dan kemampuan individu. Sistem ekonomi sosialis yang menyamaratakan semua dan menghapus kepemilikan pribadi justru bertentangan dengan prinsip keadilan Islam yang proporsional (Nasfi et al., 2021).

11.2 Perbedaan dalam Peran Negara

Terdapat perbedaan yang signifikan antara peran negara dalam sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah memiliki peran yang sangat signifikan dan dominan (Khairina, 2024). Sementara dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas ekonomi diatur dengan cara proporsional sehingga individu memiliki kebebasan bertindak, namun tetap diikat oleh batasan tertentu, sedangkan pemerintah mengatur kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat (Khairina, 2024).

Dalam pandangan Islam, negara dianggap memiliki kapasitas untuk mengintervensi kegiatan ekonomi masyarakat jika dirasa perlu untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan bersama (Khairina, 2024). Namun intervensi ini berbeda dengan intervensi total dalam sosialisme; dalam Islam, intervensi negara dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat dan tidak boleh menghapus hak-hak individu yang telah dijamin oleh Islam.

Politik ekonomi Islam didasarkan pada paradigma bahwa negara wajib menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer (basic needs) tiap warga, serta kemungkinan setiap orang memenuhi kebutuhan pelengkapnya (Sajadi, 2018). Konteks hubungan antara negara dan rakyat dalam pandangan Islam adalah pelayanan dan pengaturan, bukan hubungan bisnis antara bawahan dan atasan (Sajadi, 2018). Karena itu, dalam konteks pelayanan dan pengaturan terhadap urusan rakyat, negara wajib memenuhi kepentingan rakyat banyak (Sajadi, 2018).

11.3 Perbedaan dalam Konsep Manusia

Terdapat perbedaan mendasar antara ekonomi sosialis dan ekonomi Islam dalam memandang manusia. Secara konseptual, ekonomi sosialis yang juga merupakan bagian dari ekonomi konvensional mengasumsikan manusia sebagai rational economic man, sedangkan ekonomi Islam hendak membentuk manusia yang berkarakter Islamic man (Zuwardi, 2018). Islamic man dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang (Zuwardi, 2018).

Tolong-menolong dan peduli terhadap sesama merupakan di antara karakteristik Islamic man yang berkecimpung di dalam aktivitas perekonomian (Zuwardi, 2018). Berbeda dengan kapitalisme yang mempunyai karakter materialistik sehingga kurang mengindahkan nilai-nilai etika, dan berbeda pula dengan sosialisme yang menghapus inisiatif individu demi kepentingan kolektif yang dipaksakan oleh negara (Zuwardi, 2018).

12. Titik Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Sosialisme

12.1 Titik Persamaan yang Terbatas

Meskipun Islam memiliki banyak kritik terhadap sosialisme, terdapat beberapa titik persamaan yang terbatas antara keduanya. Di sisi lain, prinsip ekonomi Islam juga memiliki keselarasan dengan prinsip ekonomi sosialis, yaitu sumber-sumber dan faktor-faktor ekonomi harus didistribusikan secara adil kepada semua lapisan masyarakat (Wartoyo, 2018). Pemerataan ekonomi adalah prinsip utama yang dipegang oleh sistem ekonomi sosialis (Wartoyo, 2018).

Dalam pemikiran ekonomi sosialis Tan Malaka, terdapat persamaan dengan ekonomi Islam dalam hal tujuan dan sasaran, yaitu persamaan konsep keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang merupakan tujuan dari sistem ekonomi (Zuwardi, 2018). Persamaan ini juga terlihat dalam bentuk penghapusan perbudakan dan penindasan, serta semangat persaudaraan dan tolong-menolong (Zuwardi, 2018). Adanya peranan negara dalam kebijakan ekonomi sosialis Tan Malaka juga dimiliki oleh ekonomi Islam (Zuwardi, 2018).

Beberapa pemikir Muslim bahkan mencoba mengintegrasikan nilai-nilai sosialisme dengan Islam. Menurut Tjokroaminoto, ia melihat sosialisme dan Islam sebagai penggabungan antara dua pemikiran, yaitu ajaran sosialisme yang berasal dari Barat dan ajaran Islam, karena menurutnya bahwa sosialisme adalah cita-cita Islam yang sudah dilakukan sejak lama (Fathurrahman, 2021). Namun pandangan ini tidak diterima secara luas dalam pemikiran ekonomi Islam mainstream.

12.2 Perbedaan yang Fundamental

Meskipun ada beberapa titik persamaan, perbedaan antara Islam dan sosialisme jauh lebih fundamental. Perbedaan yang menonjol dalam ekonomi sosialis jika ditinjau menurut ekonomi Islam adalah terletak pada cara-cara atau instrumen yang digunakannya seperti: zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya (Zuwardi, 2018). Selain itu, perbedaan juga terlihat dalam hal kepemilikan dan landasan filosofis yang menopang sistem ekonomi tersebut (Zuwardi, 2018).

Sementara itu secara konseptual, sistem ekonomi Islam juga sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis (Munif, 2015). Pada prinsip dasarnya antara sistem ekonomi Islam dan dua sistem ekonomi lainnya sangatlah berbeda (Munif, 2015). Pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, orientasinya adalah materialis semata, sedangkan dalam pandangan Islam terdapat dua orientasi dalam kegiatan ekonomi, yakni material dan ibadah (Munif, 2015).

13. Sistem Ekonomi Islam sebagai Alternatif terhadap Sosialisme

13.1 Posisi Islam sebagai Jalan Tengah

Islam menawarkan dirinya sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme, namun bukan sekadar kompromi antara keduanya. Sistem ekonomi Islam berada di tengah antara dua ekstrimitas sistem kapitalis dan sosialis (Murtadho, 2016). Sebagaimana dikemukakan Afzalur Rahman, di dalam sistem ekonomi Islam ada sisi kebaikan dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, namun menghindari sisi ekstrimitas kedua sistem tersebut (Murtadho, 2016).

Dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya (Salfitra, 2021). Sistem ekonomi Islam adalah jalan tengah bagi kemanusiaan yang berangkat dari kesadaran tentang arti penting etika (Nur, 2011). Sistem ekonomi etik Islam berbeda dengan semua sistem ekonomi yang pernah ada; baik ekonomi Kapitalis maupun Sosialis, semuanya berangkat dari adanya kepentingan (interest) (Nur, 2011).

Namun yang harus ditekankan adalah, ilmu ekonomi Islam bukanlah hasil dari aksi dari sebuah reaksi terhadap gagalnya kapitalis dan sosialis, tetapi ekonomi Islam lahir dari nilai-nilai Islam yang sudah berlangsung semenjak Islam itu ada, dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah (Sulaiman, 2019). Pengembangan sistem ekonomi Islam bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan (Anisa, 2021).

13.2 Keunggulan Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan ekonomi sosialis ataupun sistem ekonomi liberal, bukan hanya dari aspek hukumnya tetapi sistem ini juga dapat menjadi pilihan lain yang bisa menyokong pembangunan ekonomi (Haris, 2024). Ekonomi Islam memiliki pondasi yang kokoh apabila dibandingkan dengan dua sistem lainnya, yaitu sistem liberal dan sosialis yang saat ini masih menguasai sistem perekonomian dunia (Haris, 2024).

Kelebihan prinsip ekonomi Islam di antaranya: kebebasan individu dijunjung tinggi, pengakuan hak individu terhadap harta, jaminan sosial (keadilan sosial), distribusi kekayaan merata, pembatasan penumpukan kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat dan individu (Luayyin et al., 2024). Sistem ekonomi Islam bukan hanya dijadikan sebagai sistem ekonomi alternatif tetapi menjadi solusi dari berbagai permasalahan ekonomi saat ini (Fahrurrozi, 2019).

Ide sentral yang membatasi sistem ekonomi Islam, dan yang menempatkannya berbeda dengan sistem-sistem lainnya adalah desakannya untuk memasukkan secara eksplisit nilai-nilai etika yang didasarkan pada agama dalam suatu framework analisis yang terpadu (Irkhami, 2015). Tidak seperti sistem lain, impuls-impuls etik yang didasarkan pada worldview Islam tersebut sepenuhnya terintegrasi dengan motif-motif ekonomi Islam (Irkhami, 2015).

14. Implikasi Kritik Islam terhadap Sosialisme bagi Kebijakan Ekonomi

14.1 Pentingnya Islamisasi Sistem Ekonomi

Kritik Islam terhadap sosialisme memiliki implikasi penting bagi kebijakan ekonomi, terutama di negara-negara Muslim. Upaya yang harus dilakukan adalah melakukan islamisasi, baik pada ilmu dan sistem ekonominya (Sajadi, 2019). Islamisasi ilmu harus diarahkan pula kepada reformasi sistem ekonomi yang tidak bebas nilai, diganti dengan sistem dan nilai-nilai yang Islami (Sajadi, 2019).

Umat atau negara muslim harus dapat mengimplementasikan norma-norma Islam dalam perilaku dan kegiatan ekonomi, karena selama negara-negara muslim masih tetap menggunakan strategi kapitalis dan sosialis, maka tidak dapat melindungi resources yang dimiliki (AWALIA et al., 2021). Kurangnya kajian-kajian pemikiran Islam telah menjadikan umat Islam merasa inferior terhadap kemampuan Islam untuk menghadirkan solusi problematika kehidupan, terutama masalah sosial ekonomi yang senantiasa silih berganti (Ghozali, 2019).

14.2 Solusi Islam untuk Permasalahan Ekonomi

Islam menawarkan solusi yang komprehensif untuk permasalahan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan oleh sosialisme. Ekonomi Islam hadir sebagai solusi akan hal tersebut yang mampu memberikan nilai positif, dengan menambahkan nilai-nilai perilaku dan akhlak yang bisa diterapkan ke dalam kehidupan (Haris, 2024). Tujuan pemberlakuan ekonomi Islam adalah untuk perlindungan hidup, iman, akal, generasi mendatang, dan kekayaan (Haris, 2024).

Konsep ekonomi yang diajukan Islam adalah ekonomi yang bertujuan sesuai maqāṣid syarī'ah, yaitu memenuhi kelima maslahat pokok (al-ḍarūriyat al-khams) agar segala kebutuhan dasar terpenuhi, demi terpeliharanya keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia (Muala, 2020). Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh dalam menggerakkan ekonomi berbasis Islam, yaitu: menghidupkan faktor kemanusiaan, mengurangi konsentrasi kekayaan, restrukturisasi ekonomi, dan restrukturisasi keuangan (Muala, 2020).

15. Kesimpulan

Kritik Islam terhadap sistem ekonomi sosialis bersifat komprehensif dan multidimensional, mencakup aspek filosofis, teologis, ekonomis, dan sosial-politik. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa poin kritis utama.

Pertama, Islam mengkritik landasan filosofis sosialisme yang bersifat materialistik dan ateistik, yang memisahkan agama dari kehidupan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis dan kapitalis pada prinsip dasarnya berorientasi pada materialisme semata, sedangkan dalam pandangan Islam terdapat dua orientasi dalam kegiatan ekonomi, yakni material dan ibadah (Munif, 2015).

Kedua, Islam mengkritik konsep kepemilikan dalam sosialisme yang menghapus hak milik individu dan memonopoli seluruh alat produksi di tangan negara. Sistem ekonomi Islam mengakui bermacam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, maupun campuran, yang berbeda secara fundamental dengan sosialisme (Fahriansah, 2017).

Ketiga, Islam mengkritik mekanisme distribusi sosialis yang tidak berkeadilan dan justru menciptakan monopoli baru yang lebih buruk dari kapitalisme. Islam menawarkan instrumen distribusi yang lebih komprehensif melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Zuwardi, 2018).

Keempat, Islam mengkritik penghapusan kebebasan individu dalam sosialisme yang membelenggu kreativitas dan motivasi manusia. Islam memberikan kebebasan ekonomi yang terikat oleh nilai-nilai syariat, bukan kebebasan mutlak seperti kapitalisme maupun penghapusan kebebasan seperti sosialisme (Ghozali, 2019).

Kelima, Islam mengkritik kegagalan historis sosialisme dalam mewujudkan kesejahteraan yang dijanjikan, yang terbukti dengan runtuhnya Uni Soviet dan berbagai negara sosialis lainnya (Anggraeni et al., 2022).

Meskipun demikian, Islam mengakui adanya beberapa titik persamaan dengan sosialisme dalam hal tujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama, namun cara dan instrumen yang digunakan sangat berbeda. Sistem ekonomi Islam bukan sekadar jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme, melainkan sebuah sistem yang berdiri di atas landasan wahyu ilahi yang komprehensif dan universal, yang mampu menjawab permasalahan ekonomi manusia secara lebih menyeluruh dan berkeadilan (Anisa, 2021; Sulaiman, 2019).

Daftar Pustaka

AWALIA, R., WINDAYANI, M., & WARDIANA, I. (2021). Peran, Fungsi, dan Urgensi Akidah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/uypt3

Amalia, E. (2016). Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Keadilan Distributif bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro di Indonesia. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 3(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2497

Amirudin, A., & Kusairi, Ah. (2019). Macam-Macam Sistem Ekonomi dan Kemerosotan Sistem Ekonomi Syariah (Ekonomi Syariah di dalam Dunia Global). Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 1(1), 65. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i1.2648

Anggraeni, R. D., Rahmaddina, R., & Aisyah, R. (2022). Kegagalan Sistem Ekonomi Sosialis. Equilibrium Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 10(2), 172. https://doi.org/10.25273/equilibrium.v10i2.11632

Anisa, N. (2021). Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis. https://doi.org/10.31219/osf.io/5atcu

Aprilya, N. W. (2021). Ekonomi Sosialisme. https://doi.org/10.31219/osf.io/xcspz

Athoillah, M. A. (2013). Ekonomi Islam: Transaksi dan Problematikanya. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 13(2), 269. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i2.269-289

Azhar, A. (2017). Antara Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 17(2), 1–16. https://doi.org/10.32939/islamika.v17i2.204

Cahyadi, T. N. (2016). Teori Harga Islami Pandangan Kritis terhadap Konsep Harga Kapitalis. Literasi Jurnal Ilmu Pendidikan, 2(1), 51. https://doi.org/10.21927/literasi.2009.2(1).51-59

DEWI. (2021). Kritik Karl Marx terhadap Kapitalisme dan Pengertian Ekonomi Sosialisme. https://doi.org/10.31219/osf.io/7hrxd

Fadllan, F. (2018). Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam: Telaah Pemikiran M. Umer Chapra. Nuansa Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, 15(2), 393. https://doi.org/10.19105/nuansa.v15i2.2064

Fadllan. (2013). Paradigma Mazhab-Mazhab Ekonomi Islam dalam Merespon Sistem Ekonomi Konvensional. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 7(1), 156–177. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i1.322

Fahriansah, F. (2017). Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh (Analisis Kelayakan Taqnin Hukum Ekonomi Syariah). Ihtiyath Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, 1(2). https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v1i2.679

Fahrurrozi, F. (2019). Urgensi Penerapan Sistem Ekonomi Islam. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 2(2), 191–221. https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i2.1745

Fathurrahman, R. A. (2021). Kritik Karl Marx terhadap Kapitalisme dan Pengertian Sosialisme. https://doi.org/10.31219/osf.io/tjqba

Fatoni, A., Ghozali, M., Jamal, M., & Wibowo, H. S. (2022). Realita Penerapan Sistem Ekonomi Syariah di Negara Minoritas Muslim. Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 15(2), 283. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.5535

Furqani, H., & Hamid, A. (2020). Konsep Distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan Perbandingannya dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(2), 107–123. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i2.107-123

Ghozali, M. (2019). Ekonomi Syariah dalam Hegemoni Faham Kapitalisme dan Sosialisme; Sebuah Solusi Pola Hidup Muslim. Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 13(1), 107. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v13i1.3234

Gozali, M. J. (2001). Tinjauan Umum tentang Ekonomi. Al Qalam, 18(88–89), 79. https://doi.org/10.32678/alqalam.v18i88-89.1456

Gunawan, S. (2023). Stabilitas Ekonomi dalam Berbagai Sistem. https://doi.org/10.31219/osf.io/d7bnq

Haris, M. (2024). Peran Ekonomi Islam dalam Mengatasi Krisis Global: Studi Kasus Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia. Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(11), 4517–4525. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1244

Husni, I. S. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional. Islamic Economics Journal, 6(1), 57. https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522

Irkhami, N. (2015). Aspek Insentif, Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Koordinasi (Analisis Komparasi Sistem-Sistem Ekonomi). Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(2), 65. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.65-87

Isfihany, S. (2022). Nilai dan Moral Islam dalam Kepemilikan. Aksyana Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 1(2), 147. https://doi.org/10.35194/ajaki.v1i2.2493

Iskandar, I. (2017). Dialektika Paradigmatik Ekonomi. J-Ebis (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 1(2). https://doi.org/10.32505/jebis.v1i2.25

Khairina, T. (2024). Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Perspektif Islam. Journal of International Multidisciplinary Research, 2(8), 198–205. https://doi.org/10.62504/jimr849

Luayyin, R. H., Arifin, M., & Ardli, M. N. (2024). Makna "Al-Iqtiṣâd" dan Korelasinya dengan Ekonomi Kontemporer (Tela'ah Ayat-Ayat Ekonomi). Jse Jurnal Sharia Economica, 3(1), 31–49. https://doi.org/10.46773/jse.v3i1.1086

Madnasir, M. (2011). Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(1), 57. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.57-71

Mashudi, M. (2013). Kapitalisme Runtuh Ekonomi Syariah Berkah (Napaktilas Constitutum Menuju Constituendum). Economica Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 83–102. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.687

Muala, A. (2020). Reposisi Ekonomi Islam di Era Globalisasi Perspektif Maqashid Syari'ah. Journal of Islamic Law, 1(1), 45–63. https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.17

Mubaro, M. Y. (2017). Problem Teologis Ideologi Komunisme. Tsaqafah, 13(1), 45. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.976

Munif, N. A. (2015). Sistem Ekonomi Islam: Dialektika antara Thesis, Antitesis dan Plagiatis. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 319–348. https://doi.org/10.21274/an.2015.2.1.319-348

Murtadho, A. (2016). Demokrasi Ekonomi dan Kontribusi Ekonomi Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945. Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 24(1), 137. https://doi.org/10.21580/ws.24.1.1003

Nasfi, N., Syafi'i, M., Purnamawati, A. M., & Affandy, F. F. (2021). Ekonomi Mikro Islam. https://doi.org/10.31237/osf.io/x5cp4

Ngasifudin, M. (2018). Rasionalitas dalam Ekonomi Islam. Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 7(2), 111. https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).111-119

Nur, A. W. (2011). Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(1), 1. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.1-21

Nurrohman, D. (2013). Hakikat dan Konstruksi Keilmuwan Ekonomi Islam. Epistemé Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 7(2). https://doi.org/10.21274/epis.2012.7.2.245-266

Putra, H. M., Ahyani, H., Abdurohman, D., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2022). Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5(1), 196–211. https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9404

Sajadi, D. (2018). Berhijrah dari Sistem Ekonomi Sekuler Menuju Sistem Ekonomi Syari'ah. El-Arbah Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan Syariah, 1(01), 58–81. https://doi.org/10.34005/elarbah.v1i01.530

Sajadi, D. (2019). Agama, Etika dan Sistem Ekonomi. El-Arbah Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan Syariah, 3(02), 1–17. https://doi.org/10.34005/elarbah.v3i02.1049

Salfitra, A. (2021). Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/zrby2

Salim, A., Purnamasari, A., & Nugraha, W. (2023). Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani tentang Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam, Kapitalis dan Sosialis. Ekonomica Sharia Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 8(2), 337–346. https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.627

Sucipto, Moch. C. (2018). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam. Eksisbank Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 2(1). https://doi.org/10.37726/ee.v2i1.12

Sulaiman, S. (2019). Mazhab Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 13(1), 163–200. https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.460

Syahputra, A. (2020). Integrasi Ekonomi dalam Islam. Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan (Jeskape), 4(1), 67–80. https://doi.org/10.52490/jeskape.v4i1.673

Syahputra, R. (2019). Studi Pemikiran Ekonomi Islam Modern Prof. Muhammad Abdul Mannan, M.A., Ph.D: Telaah Terhadap Buku "Islamic Economics; Theory and Practice." Ecobisma (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen), 2(2), 93–111. https://doi.org/10.36987/ecobi.v2i2.712

Trialdi, L., A, I. K. D. S., & Arif, J. (2003). Transformasi Sistem Ekonomi Indonesia Menuju Sistem Ekonomi Sosialisme Pasar. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 2(1), 83–97. https://doi.org/10.21098/bemp.v2i1.192

Waasi, N. (2023). Stabilitas Ekonomi dalam Berbagai Sistem. https://doi.org/10.31219/osf.io/zqrk4

Wartoyo, W. (2018). Etika Bisnis Islam: Konstruksi Nilai Keseimbangan dan Kemanusiaan. Al-Amwal Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 10(2), 229. https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3369

Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Aulia, S. M. (2020). Peran Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam. Fitua Jurnal Studi Islam, 202–234. https://doi.org/10.47625/fitua.v1i2.270

Zayl, L. A., Maruapey, M. W., & Hamizar, A. (2024). Zakat sebagai Instrumen Sosioekonomi pada Masa Rasulullah SAW. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 2(2), 660–668. https://doi.org/10.61722/jiem.v2i2.1026

Zuwardi, Z. (2018). Pemikiran Ekonomi Sosialis Tan Malaka dalam Perspektif Ekonomi Islam. Imara Jurnal Riset Ekonomi Islam, 1(1), 17. https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.987