00062 - Akad Wakalah dalam Fikih Muamalah: Kajian Komprehensif

Abstrak

Akad wakalah merupakan salah satu instrumen hukum paling fundamental dalam fikih muamalah yang mengalami transformasi signifikan dari akad tabarru' (nirlaba) menjadi akad komersial dalam ekosistem keuangan Islam modern. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif konsep, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis, serta penerapan akad wakalah dalam berbagai produk keuangan Islam kontemporer, mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), pasar modal syariah, hingga layanan keuangan berbasis teknologi (fintech). Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan analisis deskriptif terhadap sumber-sumber fikih klasik, fatwa DSN-MUI, regulasi perbankan syariah Indonesia dan Malaysia, serta literatur akademis terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad wakalah telah berkembang menjadi instrumen yang sangat fleksibel dan hampir menjadi akad pokok dalam setiap produk perbankan syariah. Namun, berbagai isu kontemporer seperti dual-agency dalam tawarruq, penandatanganan akad wakalah dan murabahah secara bersamaan, serta persoalan ujrah dalam akad tabarru', memerlukan perhatian serius dari regulator, praktisi, dan akademisi. Penerapan akad wakalah harus senantiasa mempertimbangkan perspektif maqasid syariah demi memastikan terwujudnya manfaat nyata bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Wakalah; Fikih Muamalah; Perbankan Syariah; Wakalah bil Ujrah; Maqasid Syariah; Hybrid Contract

Abstract

The wakalah contract is one of the most fundamental legal instruments in fiqh muamalah that has undergone significant transformation from a tabarru' (non-profit) contract into a commercial instrument within the modern Islamic financial ecosystem. This article aims to comprehensively examine the concept, legal basis, pillars and conditions, types, and applications of the wakalah contract across various contemporary Islamic financial products, including Islamic banking, Islamic insurance (takaful), Islamic capital markets, and financial technology (fintech) services. The method employed is library research with a descriptive analytical approach to classical fiqh sources, DSN-MUI fatwas, Islamic banking regulations in Indonesia and Malaysia, and recent academic literature. The findings indicate that the wakalah contract has evolved into a highly flexible instrument and has become the primary contract in nearly every Islamic banking product. However, various contemporary issues such as dual-agency in tawarruq, the simultaneous signing of wakalah and murabahah contracts, and the question of ujrah within tabarru' contracts require serious attention from regulators, practitioners, and academics. The application of wakalah contracts must always consider the maqasid syariah perspective to ensure the realization of genuine benefit for all parties involved.

Keywords: Wakalah; Fiqh Muamalah; Islamic Banking; Wakalah bil Ujrah; Maqasid Syariah; Hybrid Contract

1. Pendahuluan: Pengertian dan Kedudukan Akad Wakalah dalam Fikih Muamalah

Fikih muamalah merupakan cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi dan transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam kerangka fikih muamalah, akad (kontrak) memegang peranan yang sangat sentral sebagai instrumen hukum yang mengikat para pihak dalam suatu transaksi (Maksum et al., 2021). Salah satu akad yang paling fundamental dan paling banyak digunakan dalam praktik keuangan Islam kontemporer adalah akad wakalah, yakni akad perwakilan atau pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu tindakan hukum tertentu atas namanya (Arifin, 2021).

Secara etimologis, kata wakalah berasal dari bahasa Arab yang bermakna perlindungan, jaminan, ketergantungan, atau pemberian kuasa (Khasanudin & Santoso, 2022). Dalam terminologi fikih, wakalah didefinisikan sebagai akad yang memberikan kuasa kepada penerima wakil untuk menjalankan suatu tugas atau pekerjaan bagi pihak yang mewakilkan (Razimi et al., 2017). Dengan kata lain, wakalah adalah suatu perjanjian di mana pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada seorang penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan tertentu (Yazid, 2023). Akad ini pada dasarnya merupakan akad tabarru' (sosial/nirlaba) dalam klasifikasi fikih klasik, karena secara tradisional tidak mensyaratkan adanya imbalan (Cipta, 2016).

Kedudukan akad wakalah dalam fikih muamalah sangat penting karena ia menjadi jembatan bagi berbagai transaksi yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh pihak yang berkepentingan. Para ulama telah sepakat bahwa wakalah adalah akad yang diperbolehkan (mubah) dalam Islam, mengingat ia mengandung unsur ta'awun (tolong-menolong) berdasarkan ketakwaan dan kebaikan (Praja et al., 2023). Dalam konteks perbankan dan keuangan Islam modern, akad wakalah telah bertransformasi menjadi salah satu akad yang paling sering digunakan, bahkan menjadi akad pokok dalam hampir setiap produk perbankan (Ghozali et al., 2021).

2. Dasar Hukum Akad Wakalah

2.1 Landasan Al-Qur'an dan Hadis

Dasar hukum akad wakalah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' para ulama. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakalah, yakni Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah (Arifin, 2021). Fatwa ini menetapkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, dan wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak (Arifin, 2021).

Salah satu hadis yang menjadi landasan kebolehan wakalah adalah hadis yang diriwayatkan dari Urwah, bahwa Nabi Muhammad SAW memberikannya satu dinar untuk membeli seekor kambing (Zarkasi & Hariyanto, 2021). Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan pembelian atas namanya, yang menjadi dasar kebolehan akad wakalah dalam Islam.

2.2 Ijma' Ulama

Para ulama telah bersepakat (ijma') bahwa akad wakalah adalah akad yang diperbolehkan dalam Islam. Kesepakatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wakalah merupakan bentuk perbuatan saling membantu (ta'awun) yang dianjurkan dalam Islam (Praja et al., 2023). Dalam perspektif fikih, wakalah termasuk dalam kategori akad yang bersifat jaiz (boleh), di mana salah satu pihak memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian setelah kesimpulannya meskipun tidak ada kesepakatan bersama (Yusoff et al., 2021).

3. Rukun dan Syarat Akad Wakalah

a. Rukun Wakalah. Menurut para ulama, terdapat empat rukun wakalah yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah, yaitu: muwakkil (orang yang mewakilkan), wakil (penerima kuasa), muwakkal fih (objek yang diwakilkan), dan lafadz penyerahan (shigat) (Praja et al., 2023). Jumhur ulama menetapkan keempat rukun ini sebagai syarat sahnya akad wakalah (Bachtiar et al., 2023). Dalam konteks perbankan syariah, rukun-rukun ini harus dipenuhi secara ketat. Muwakkil harus merupakan pemilik sah yang diizinkan untuk bertindak sesuai kehendaknya atas kepemilikannya (Huda, 2019). Wakil harus memiliki kecakapan hukum (legal competence) dan mampu melaksanakan tugas yang diwakilkan kepadanya (Azis, 2017). Objek yang diwakilkan harus jelas dan dapat dikuasakan menurut syariat Islam, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam (Khasanudin & Santoso, 2022).

b. Syarat-Syarat Wakalah. Beberapa ketentuan penting dalam akad wakalah antara lain: pelaku akad harus mengetahui jenis perbuatan hukum yang dikuasakan beserta cara pelaksanaannya sesuai perspektif syariah; tidak adanya pertentangan dengan syariat Islam; dan objek yang diwakilkan dapat dikuasakan menurut syariat Islam (Yazid, 2023). Selain itu, pemberian kuasa tidak boleh untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam, misalnya untuk melaksanakan transaksi yang batil (Khasanudin & Santoso, 2022).

4. Jenis-Jenis Akad Wakalah

a. Wakalah Muthlaqah. Wakalah muthlaqah adalah akad perwakilan yang bersifat mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk semua urusan. Dalam hukum positif, jenis ini sering dikenal sebagai surat kuasa umum (broad power of attorney), yang biasanya digunakan untuk mewakili semua kebutuhan pemberi kuasa dan umumnya hanya untuk tindakan administratif (Khasanudin & Santoso, 2022).

b. Wakalah Muqayyadah. Wakalah muqayyadah adalah akad perwakilan yang dibatasi oleh waktu tertentu dan hanya untuk urusan-urusan tertentu. Dalam konteks perbankan syariah, akad yang digunakan dalam transaksi kliring adalah akad wakalah muqayyadah, karena pemberian kuasa di sini dibatasi waktu dan hanya untuk urusan tertentu (Arifin, 2021). Jenis wakalah ini paling banyak digunakan dalam produk-produk perbankan syariah karena memberikan batasan yang jelas tentang lingkup kewenangan wakil.

c. Wakalah al-Khassah dan Wakalah al-Ammah. Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya membagi wakalah menjadi tiga jenis: (1) Wakalah al-Khassah, yaitu akad yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk suatu barang yang spesifik; (2) Wakalah al-Mutlaqah, yaitu perjanjian antara pemberi kuasa dan wakil tanpa dibatasi oleh rukun atau syarat tertentu; dan (3) Wakalah al-Ammah (Praja et al., 2023). Pembagian ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan akad wakalah sesuai dengan kebutuhan transaksi.

d. Wakalah Bersyarat (Contingent Wakalah). Terdapat pula variasi akad wakalah yang disebut contingent wakalah (wakalah bersyarat), di mana pemberian jasa melakukan suatu perbuatan yang mengatasnamakan orang lain dilakukan jika terpenuhi kondisinya atau jika sesuatu terjadi. Wakalah bersyarat ini dalam terminologi fikih disebut akad kafalah (Cipta, 2016). Dalam konteks akad wakalah, sebagian ulama menerima adanya keizinan secara mu'allaq (bergantung dengan perkara lain) dalam pelaksanaan arahan suatu kontrak wakalah (Shaarani et al., 2023).

5. Pergeseran Akad Wakalah: Dari Tabarru' ke Tijarah

5.1 Wakalah sebagai Akad Tabarru'

Dalam klasifikasi fikih klasik, akad wakalah termasuk dalam kategori akad tabarru' (nirlaba/sosial), bersama dengan akad-akad seperti qard, rahn, hiwalah, kafalah, wadi'ah, hibah, wakaf, shadaqah, dan hadiah (Cipta, 2016). Akad tabarru' adalah bentuk perjanjian atau transaksi kontrak yang bersifat nirlaba (non-for-profit transaction) sehingga tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis, melainkan untuk saling membantu dalam kebaikan (Herindar & Perdana, 2023). Dalam perspektif ini, wakalah secara tradisional tidak mensyaratkan adanya imbalan (ujrah) bagi wakil.

Dalam konteks hukum kewajiban Islam, akad tabarru' adalah akad yang memberikan manfaat hanya kepada satu pihak atas dasar pemberian atau bantuan dari satu pihak kepada pihak lain, seperti hibah, 'ariyah, wasiat, shadaqah, waqf, kafâlah, wadî'ah, wakâlah, ibrâ', dan qarḍ (Aziz & Uswatusolihah, 2022). Sifat tabarru' dari wakalah ini mencerminkan nilai-nilai altruistik dan solidaritas dalam Islam.

5.2 Pergeseran ke Wakalah bil Ujrah

Perkembangan lembaga keuangan Islam yang berorientasi komersial telah mendorong terjadinya pergeseran signifikan dalam penerapan akad wakalah. Akad wakalah, yang semula termasuk dalam kategori akad nirlaba, kini telah bergeser menjadi akad bisnis dengan diterapkannya ujrah (imbalan/fee) (Maksum et al., 2021). Pergeseran ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara tujuan akad sosial berbasis tabarru' dengan tujuan lembaga keuangan Islam yang berorientasi komersial (tijarah) (Husaeni, 2018).

DSN-MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa yang memperbolehkan penerapan ujrah dalam akad wakalah, termasuk Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al-Ujrah (Hasanudin & Yaqin, 2019). Menurut Wahbah Zuhaili, wakalah dengan kompensasi berlaku hukum ijarah. Dengan demikian, ketika wakalah disertai dengan ujrah, maka secara substansi ia berubah menjadi akad ijarah (sewa/jasa), yang merupakan akad mu'awadhah (pertukaran) bukan lagi akad tabarru'.

DSN-MUI menggunakan tiga metode dalam mengeluarkan fatwa mengenai fee dalam akad tabarru': naṣ qaṭ'ī, qawlī, dan manhājī. DSN-MUI menggunakan istinbāṭ qawlī dengan merujuk pada pendapat-pendapat ulama, baik yang memperbolehkan maupun yang melarang pengambilan fee dalam akad tabarru'. Setelah melihat 'illah (sebab hukum) dan kebutuhan masyarakat (maslahat), DSN-MUI memilih pendapat yang memperbolehkan pengambilan fee dalam akad tabarru' (Husaeni, 2018).

5.3 Implikasi Pergeseran Akad

Pergeseran dari akad nirlaba ke akad bisnis ini memiliki implikasi penting terhadap perubahan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, dan dapat menimbulkan sengketa akibat kesalahpahaman tentang status akad sebagai akad sukarela (tabarru') atau akad bisnis (tijari) (Maksum et al., 2021). Dalam konstruksi perjanjian yang sesungguhnya, pergeseran ini mengubah klasifikasi akad yang semula termasuk dalam akad nirlaba menjadi akad berbasis jasa/sewa (ijarah) (Maksum et al., 2021).

6. Penerapan Akad Wakalah dalam Produk Perbankan Syariah

6.1 Wakalah dalam Produk Jasa Perbankan

Akad wakalah hampir menjadi akad pokok dalam setiap produk perbankan (Ghozali et al., 2021). Dalam konteks perbankan syariah Indonesia, akad wakalah digunakan dalam 18 produk keuangan Islam, termasuk produk layanan wakalah, investasi dalam Reksa Dana Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Letter of Credit (LC) impor dan ekspor syariah, murabahah, Asuransi Syariah, Penyelesaian Piutang Ekspor, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), anjak piutang syariah, program pensiun syariah, layanan perantara (wasathah), Surat Berharga Negara Syariah dengan wakalah, produk pembiayaan sindikasi, program anuitas, penjualan langsung syariah, wakalah bilistismar (Agen Investasi), dan sukuk dengan kontrak wakalah bilistismar (Maksum et al., 2021).

Dalam layanan perbankan, wakalah digunakan untuk berbagai jasa seperti transfer uang, pencairan cek (collection), valuta asing (forex), dan letter of credit (LC). Dalam pelaksanaan LC impor, tidak hanya menggunakan satu akad tetapi banyak akad seperti wakalah bil ujrah dengan qard, wakalah dengan mudharabah, wakalah dengan hiwalah. Sedangkan LC ekspor menggunakan akad wakalah dengan qard dan akad wakalah dengan mudharabah (Ghozali et al., 2021).

6.2 Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah (Murabahah bil Wakalah)

Salah satu penerapan akad wakalah yang paling umum dalam perbankan syariah adalah dalam pembiayaan murabahah, yang dikenal sebagai murabahah bil wakalah. Dalam skema ini, bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah (Hanifah & Novita, 2022). Hal ini dilakukan karena dalam praktiknya, bank syariah sulit untuk membeli barang secara langsung dari penjual, sehingga bank mewakilkan pembelian tersebut kepada nasabah (Syahru & Bahri, 2023).

Dalam konsep bay' al-murabahah li al-amr bi al-shira', akad wakalah memang dibutuhkan dalam menerapkan pemberian kuasa pihak bank kepada nasabah dalam mencari barang yang akan dibeli (Syahru & Bahri, 2023). Beberapa ahli fikih mengomentari bahwa kedudukan bank tidak lagi merupakan yang menjual barang, akan tetapi hanya berperan memberikan kuasa serta mewakilkan kepada nasabah melalui akad wakalah, sehingga bank hanya berperan sebagai pemberi dana, bukan melakukan jual beli dengan akad murabahah (Syahru & Bahri, 2023).

Skema akad murabahah bil wakalah yang terjadi di berbagai lembaga keuangan syariah adalah: wakalah → pembelian → murabahah (Hanifah & Novita, 2022). Dalam skema ini, akad wakalah harus dilakukan terlebih dahulu sebelum akad murabahah, karena pihak bank harus memiliki barang secara prinsip terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah (AF, 2020). Peraturan Bank Indonesia Pasal 9 huruf d, No. 7/46/PBI/2005 menyebutkan bahwa "Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, dan Perjanjian Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank" (Jannah, 2017).

Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai permasalahan dalam penerapan murabahah bil wakalah. Penelitian menunjukkan bahwa di beberapa lembaga keuangan syariah, penandatanganan akad wakalah dan akad murabahah dilakukan secara bersamaan, padahal seharusnya dilakukan secara terpisah (AF, 2020). Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah karena pada saat akad murabahah dilakukan, barang yang diperlukan nasabah belum tersedia, karena akad wakalah yang disepakati bersamaan dengan akad murabahah belum terpenuhi (Hamsin et al., 2022).

6.3 Wakalah dalam Kliring Perbankan

Dalam konteks kliring perbankan, akad wakalah digunakan karena dalam kliring, nasabah mengotorisasi bank untuk mewakili dirinya dalam melakukan pekerjaan layanan tertentu dengan berbagai mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (Arifin, 2021). Jenis wakalah yang digunakan dalam transaksi kliring adalah akad wakalah muqayyadah, karena pemberian kuasa di sini dibatasi waktu dan hanya untuk urusan tertentu (Arifin, 2021).

Pemikiran Al-Ghazali tentang konsep maslahah (kesejahteraan) yang merupakan inti dari lima tujuan dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) mendukung penggunaan mekanisme kliring dalam perbankan syariah dengan menggunakan akad wakalah (Arifin, 2021). Sementara itu, pendekatan neoklasikal Muhammad Najetullah As-Shiddiqy yang menggabungkan model baru dan model klasik juga relevan dengan mekanisme kliring dalam perbankan syariah (Arifin, 2021).

6.4 Wakalah dalam Deposito Tawarruq

Dalam produk deposito berbasis tawarruq, akad wakalah memainkan peran penting. Perbankan Islam Malaysia mempraktikkan dual-agency, yaitu mewakili pihak pelanggan dalam urusan transaksi pembelian dan penjualan kembali komoditi (Zulkepli & Mohamad, 2020). Praktik ini diduga mengandung unsur konflik kepentingan oleh sebagian cendekiawan syariah, meskipun Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (MPS BNM) memperbolehkannya dengan syarat-syarat khusus (Zulkepli & Mohamad, 2020).

Isu bay' al-wakil li nafsihi (wakil yang menjual kepada dirinya sendiri) dalam deposito tawarruq menjadi perhatian penting. Namun, argumen bahwa konsep bay' al-wakil li nafsihi tidak akan mempengaruhi keabsahan wakalah telah dikemukakan dalam literatur akademis (Ismail et al., 2016). Meneliti keperluan amalan wakalah dilaksanakan secara teratur pada era yang lebih menantang ini, maka ia dibenarkan diamalkan oleh mayoritas cendekiawan syariah yang terlibat dengan keuangan Islam bagi melindungi maslahah institusi perbankan Islam dan pelanggannya (Zulkepli & Mohamad, 2020).

7. Wakalah bil Ujrah dalam Asuransi Syariah (Takaful)

7.1 Konsep Wakalah bil Ujrah dalam Takaful

Dalam industri asuransi syariah (takaful), akad wakalah bil ujrah merupakan salah satu model yang paling banyak digunakan. Dalam model ini, peserta asuransi memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola dana mereka, dan perusahaan berhak mendapatkan ujrah (fee) atas jasa pengelolaan tersebut (Hudayberdiyev, 2024). Menurut DSN-MUI, akad wakalah bil ujrah adalah akad yang digunakan antara peserta asuransi dan lembaga (Ghozali et al., 2021).

Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 mengatur bahwa ujrah diberikan di awal kontrak, dan dalam mengelola dana investasi (termasuk dana tabarru' dan dana tabungan), akad wakalah bil ujrah dapat digunakan dengan mengikuti ketentuan fatwa yang berkaitan dengan akad tersebut (Hudayberdiyev, 2024). Implementasi akad wakalah bil ujrah di perusahaan asuransi syariah melibatkan elemen-elemen kunci seperti Formulir Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ), ringkasan polis, syarat dan ketentuan umum dan khusus, serta ilustrasi polis (Hudayberdiyev, 2024).

7.2 Model-Model Takaful Berbasis Wakalah

Dalam asuransi syariah, terdapat beberapa model yang menggunakan akad wakalah, antara lain: wakalah murni, wakalah yang telah dimodifikasi atau wakalah dengan kompensasi insentif, dan wakalah-mudharabah (Farhana, 2024). Dalam model wakalah, wakalah fee dikenakan dua kali: pertama di awal dan kedua jika terdapat surplus dalam dana tabarru' (underwriting surplus) (Devi, 2024).

Dalam konteks takaful, akad wakalah digunakan antara operator takaful dan peserta, sementara akad tabarru' digunakan di antara sesama peserta (Rahman et al., 2024). Berdasarkan resolusi Majlis Penasihat Syariah BNM, dalam akad wakalah, surplus akan dianggap sebagai performance fee dengan persentase yang disepakati (Rahman et al., 2024).

7.3 Larangan dalam Wakalah bil Ujrah pada Asuransi

Dalam akad wakalah bil ujrah yang digunakan oleh perusahaan asuransi syariah, terdapat larangan-larangan berdasarkan hukum Islam. Misalnya, wakil tidak berhak mendapatkan bagian dari hasil investasi muwakkil karena akad yang digunakan adalah akad wakalah (Hudayberdiyev, 2024). Hal ini penting untuk menjaga integritas akad dan mencegah terjadinya percampuran antara hak wakil dan hak muwakkil.

8. Wakalah dalam Sukuk dan Pasar Modal Syariah

8.1 Sukuk al-Wakalah

Dalam pasar sukuk internasional, struktur sukuk al-wakalah telah menjadi yang paling banyak digunakan sejak tahun 2015 (Khalilurrahman & Mubarrak, 2022). Sukuk wakalah adalah struktur yang paling populer karena memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam proses strukturisasinya dan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah kurangnya aset yang sesuai untuk digunakan sebagai underlying assets (Sharif et al., 2023).

Al-Wakalah adalah perjanjian antara pemegang sukuk dan wakil (agen) di mana wakil akan bertindak atas nama pemegang sukuk. Konsep ini menyerupai perjanjian keagenan (Khalilurrahman & Mubarrak, 2022). Dalam sukuk al-wakalah, hasil dari penerbitan sukuk digunakan oleh wakil untuk berinvestasi atas nama pemegang sukuk.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Sukuk Tabungan (ST) yang dirancang untuk membiayai proyek hijau (green project) menggunakan struktur sukuk al-wakalah (Khalilurrahman & Mubarrak, 2022). Fatwa DSN-MUI No. 95/2014 tentang Surat Berharga Negara Syariah dengan wakalah, serta fatwa No. 126/2019 dan 127/2019 tentang wakalah bil istismar dan sukuk dengan wakalah bil istismar, menjadi landasan hukum bagi penerbitan sukuk berbasis wakalah di Indonesia (Maksum et al., 2021).

8.2 Wakalah dalam Reksa Dana Syariah

Dalam reksa dana syariah, mekanisme operasional terdiri dari: antara investor dan manajer investasi dilakukan dengan wakalah; antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Akad wakalah dalam reksa dana syariah merupakan akad antara pemodal sebagai pemilik aset (shahib al-mal/rab al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal (Ghozali et al., 2021).

Akad wakalah dalam reksa dana syariah memiliki beberapa ketentuan penting: pelaku akad harus mengetahui jenis perbuatan hukum yang dikuasakan; tidak adanya pertentangan dengan syariat Islam; dan dapat dikuasakan menurut syariat Islam (Yazid, 2023). Dalam praktiknya, nasabah memberikan wakalah kepada bank untuk mengelola dana investasi, dan bank bertindak sebagai mudharib untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian didistribusikan kepada nasabah sesuai kesepakatan dalam akad mudharabah (Rohmadi et al., 2024).

9. Wakalah dalam Transaksi Digital dan Fintech

9.1 Wakalah dalam E-Wallet

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) telah membawa akad wakalah ke ranah digital. Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (SAC BNM) pada tahun 2020 telah menetapkan bahwa sistem e-wallet harus beroperasi berdasarkan konsep wakalah (Noor & Yusoff, 2022). Resolusi SAC menyatakan bahwa wakalah tampaknya menjadi salah satu kontrak syariah yang tepat untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak yang berkontrak dalam transaksi e-money (Noor & Yusoff, 2022).

Kontrak wakalah dalam e-wallet terjadi ketika pengguna e-wallet melakukan perintah pembelian atau penjualan, yaitu mewakili penerbit e-wallet dalam suatu transaksi. Dalam konteks distribusi zakat melalui aplikasi e-wallet, penggunaan konsep wakalah (wakil) diaplikasikan agar berjalan selaras dengan kehendak fikih Islami (M. M. B. M. Noor et al., 2020).

Namun, penelitian menunjukkan bahwa beberapa e-wallet yang banyak digunakan di Malaysia belum sepenuhnya memenuhi standar kontrak wakalah yang ditetapkan oleh BNM (K. A. M. Noor & Yusoff, 2022). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

9.2 Wakalah dalam Aplikasi Transfer Dana

Dalam aplikasi transfer dana seperti Flip, kontrak yang digunakan antara pengguna dan Flip adalah kontrak wakalah. Akad wakalah untuk transaksi transfer dana antar bank tanpa biaya administrasi yang dilaksanakan melalui aplikasi Flip adalah sah karena memenuhi rukun wakalah (Bachtiar et al., 2023). Kontrak untuk transaksi transfer antar bank Flip adalah kontrak wakalah tanpa ujrah jika pengiriman di bawah batas harian dan kontrak wakalah bil ujrah jika di atas batas harian (Bachtiar et al., 2023).

9.3 Wakalah dalam Fintech P2P Lending Syariah

Dalam platform fintech P2P lending syariah seperti Ammana.id, akad wakalah bil ujrah digunakan dalam transaksi antara platform dan pemberi pinjaman. Dengan demikian, Ammana.id dianggap telah menerima perwakilan dari peminjam, sehingga mereka berhak mendapatkan keuntungan (ujrah) (Khasanudin & Santoso, 2022). Hukum wakalah dengan ada dan tidaknya upah adalah sah, karena Nabi Muhammad SAW pernah mengirim karyawannya untuk mengumpulkan zakat dan memberikan mereka upah (Khasanudin & Santoso, 2022).

9.4 Wakalah dalam Dropshipping Online

Dalam transaksi dropshipping online, akad wakalah dapat digunakan sebagai landasan hukum yang sah. Dengan menggunakan akad wakalah, dropshipper menjadi perwakilan dari supplier yang harus menjual produk, atau dropshipper dapat menjadi perwakilan konsumen sebelum membeli produk dari supplier (Khairuddin & Jafar, 2021). Selain itu, konsumen akan memberikan sejumlah fee kepada dropshipper sebagai biaya layanan (Khairuddin & Jafar, 2021). Dalam konteks e-commerce yang lebih luas, praktik dropshipping dan pre-order (PO) dapat dibenarkan melalui restrukturisasi kontrak menjadi wakālah bil ujrah, salam, atau istishna' (Uriawan et al., 2026).

10. Wakalah dalam Hybrid Contract (Multi Akad)

a. Konsep Hybrid Contract yang Melibatkan Wakalah. Perkembangan produk keuangan Islam modern telah mendorong lahirnya hybrid contract (al-'uqud al-murakkabah), yaitu penggabungan dua akad atau lebih dalam satu transaksi (Hasan, 2017). Akad wakalah sering menjadi komponen penting dalam berbagai hybrid contract yang digunakan dalam produk perbankan syariah. Misalnya, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, dan kafalah; obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) dan wakalah; Islamic Swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay', wakalah, sharf, dan terkadang disertai wa'd (Yunus, 2019). Penggabungan akad wakalah dengan akad-akad lain didasarkan pada argumen bahwa tidak ada larangan penggabungan akad selama tidak menimbulkan ribā (Hasanudin et al., 2022). Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum hybrid contract adalah sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam (Handayati & Prasetyo, 2020).

b. Wakalah-Mudharabah. Kombinasi akad wakalah dan mudharabah banyak digunakan dalam produk investasi perbankan syariah. Nasabah memberikan wakalah kepada bank untuk mengelola dana investasi, dan bank bertindak sebagai mudharib untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian didistribusikan kepada nasabah sesuai kesepakatan dalam akad mudharabah (Rohmadi et al., 2024). Kombinasi ini memungkinkan bank untuk bertindak sebagai agen investasi sekaligus pengelola dana.

c. Wakalah-Ijarah. Kombinasi akad wakalah dan ijarah juga umum digunakan dalam produk perbankan syariah. Nasabah memberikan wakalah kepada bank untuk mengelola aset investasi, dan bank menyewakan aset tersebut kepada pihak ketiga (Rohmadi et al., 2024). Perkembangan akad ijarah dalam perbankan syariah terletak pada penggabungan kontrak ijarah dengan beberapa kontrak lain seperti wakalah (Hasanudin & Yaqin, 2019).

d. Wakalah bil Ujrah dan Qard dalam LC. Dalam transaksi Letter of Credit (LC) impor syariah, terdapat skema wakalah bil ujrah dan qard, dengan ketentuan: importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor; importir dan bank melakukan akad wakalah bil ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor; besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase; dan bank memberikan dana talangan (qard) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor (Tutik, 2016). Namun, dalam akad wakalah bil ujrah dan akad qard, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta'alluq) (Tutik, 2016).

11. Berakhirnya Akad Wakalah

Akad wakalah dapat berakhir dengan beberapa hal, antara lain: salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, berakhirnya kegiatan yang dimaksud, pembatalan oleh pemberi kuasa, pengunduran diri wakil, dan hilangnya kepemilikan barang dari pemberi kuasa (Arifin, 2021). Pemahaman tentang kondisi-kondisi berakhirnya akad wakalah ini penting untuk memastikan kepastian hukum dalam transaksi yang menggunakan akad wakalah.

12. Isu-Isu Kontemporer dalam Penerapan Akad Wakalah

12.1 Isu Dual-Agency dalam Tawarruq

Salah satu isu kontemporer yang paling banyak diperdebatkan adalah praktik dual-agency dalam produk deposito berbasis tawarruq. Perbankan Islam Malaysia mengamalkan dual-agency, yaitu mewakili pihak pelanggan dalam urusan transaksi pembelian dan penjualan kembali komoditi (Zulkepli & Mohamad, 2020). Praktik ini diduga mengandung unsur konflik kepentingan oleh sebagian cendekiawan syariah, karena bank bertindak sebagai agen untuk dua pihak yang berbeda dalam transaksi yang sama.

Meskipun praktik ini diterima oleh MPS BNM, terdapat kontrol khusus yang diaplikasikan oleh pihak perbankan Islam sebagai upaya menghindari kritikan yang dilontarkan (Zulkepli & Mohamad, 2020). Dokumen Polisi Tawarruq BNM menyatakan bahwa dual-agency dalam tawarruq dapat melibatkan tindakan salah satu pihak yang berkontrak yang bertindak sebagai agen untuk membeli aset (Zulkepli & Mohamad, 2020).

12.2 Isu Wakalah dalam Murabahah: Penandatanganan Bersamaan

Isu lain yang sering muncul adalah penandatanganan akad wakalah dan akad murabahah secara bersamaan, padahal seharusnya dilakukan secara terpisah. Penelitian di berbagai lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa praktik pembiayaan murabahah di beberapa LKS terdapat yang belum memenuhi rukun dan syarat murabahah sebagaimana telah ditetapkan dalam hukum Islam (Waris & Sari, 2023). Penandatanganan akad wakalah dan akad murabahah secara bersamaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip syariah yang paling sering terjadi (AF, 2020).

AAOIFI lebih menekankan adanya interval waktu antara akad wakalah dan akad murabahah, untuk memastikan bahwa bank benar-benar telah memiliki barang secara prinsip sebelum menjualnya kepada nasabah (AF, 2020). Hal ini penting untuk menjaga substansi akad murabahah sebagai akad jual beli yang sesungguhnya, bukan sekadar akad pembiayaan yang menyerupai pinjaman berbunga.

12.3 Isu Ujrah dalam Akad Wakalah

Isu tentang kebolehan ujrah dalam akad wakalah masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum fee (ujrah) dalam akad tabarru' (Husaeni, 2018). Sebagian ulama melarang pengambilan ujrah dalam akad wakalah karena hal tersebut akan mengubah sifat akad dari tabarru' menjadi mu'awadhah. Namun, DSN-MUI memilih pendapat yang memperbolehkan pengambilan fee dalam akad tabarru' setelah melihat 'illah dan kebutuhan masyarakat (Husaeni, 2018).

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, fee (ujrah) sebagian besar diterapkan di lembaga keuangan Islam, namun sayangnya nasabah yang terlibat dalam kontrak mendapatkan lebih sedikit informasi tentang hal ini (Maksum et al., 2021). Hal ini menunjukkan perlunya transparansi yang lebih baik dalam penerapan ujrah dalam akad wakalah.

12.4 Isu Wakalah dalam Kontrak Pintar (Smart Contract)

Perkembangan teknologi blockchain dan smart contract membawa dimensi baru dalam penerapan akad wakalah. Dalam konteks akad wakalah, sebagian ulama menerima adanya keizinan secara mu'allaq (bergantung dengan perkara lain) dalam pelaksanaan arahan suatu kontrak wakalah (Shaarani et al., 2023). Bagi ulama Syafi'i, walaupun mereka tidak menerima transaksi yang berbentuk mu'allaq, tetapi dalam kontrak wakalah, transaksi mu'allaq adalah sah dengan melihat adanya persetujuan secara asasnya dari pihak-pihak yang berkontrak (Shaarani et al., 2023).

Namun, akad wakalah mungkin sesuai bagi pelaksanaan arahan-arahan yang bersifat ringkas, straightforward, dan bukan transaksi-transaksi yang memerlukan analisa, kajian, dan pertimbangan dalam membuat keputusan yang mendalam dan algoritma yang kompleks (Shaarani et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akad wakalah dalam smart contract memerlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

13. Regulasi Akad Wakalah di Indonesia dan Malaysia

13.1 Regulasi di Indonesia

Di Indonesia, akad wakalah diatur dalam berbagai fatwa DSN-MUI, antara lain Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah dalam Asuransi Syariah, dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al-Ujrah (Hasanudin & Yaqin, 2019). Selain itu, terdapat pula Fatwa DSN-MUI No. 95/2014 tentang Surat Berharga Negara Syariah dengan wakalah, serta fatwa No. 126/2019 dan 127/2019 tentang wakalah bil istismar dan sukuk dengan wakalah bil istismar (Maksum et al., 2021).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mengatur tentang akad wakalah, termasuk ketentuan bahwa antara investor dan manajer investasi dilakukan dengan wakalah dalam mekanisme operasional reksa dana syariah. Namun, posisi KHES sebagai referensi bagi hakim Pengadilan Agama masih perlu diperkuat karena statusnya hanya sebagai PERMA, bukan undang-undang.

13.2 Regulasi di Malaysia

Di Malaysia, akad wakalah diatur dalam kerangka Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA) dan berbagai resolusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (MPS BNM). MPS BNM telah mengeluarkan berbagai resolusi terkait penerapan akad wakalah dalam produk-produk perbankan Islam, termasuk dalam produk deposito berbasis tawarruq dan e-wallet (K. A. M. Noor & Yusoff, 2022; Zulkepli & Mohamad, 2020).

Dalam konteks asuransi syariah, Malaysia mengatur asuransi jiwa syariah di bawah Islamic Financial Services Act 2013, yang menggunakan konsep wakalah (keagenan) dan mudharabah (bagi hasil) (Hudayberdiyev, 2024). Menurut Majlis Penasihat Syariah SAC Malaysia, akad wakalah bil ujrah harus mencakup jumlah, metode, dan waktu pengambilan ujrah (fee) untuk kontribusi (Hudayberdiyev, 2024).

14. Perspektif Maqasid Syariah dalam Akad Wakalah

Penerapan akad wakalah dalam berbagai produk keuangan Islam harus selalu mempertimbangkan perspektif maqasid syariah. Tujuan utama dari semua kontrak dalam syariah adalah pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan manusia, dengan prinsip "realisasi manfaat dan pencegahan bahaya" (jalb al-masalih wa dar' al-mafasid) sebagai prinsip yang mengatur transaksi dan kontrak keuangan dalam syariah (Kamali, 2017).

Dalam konteks akad wakalah, penerapan maqasid syariah berarti bahwa akad tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat, tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan syariah yang lebih luas (Arifin, 2021). Konsep maslahah Al-Ghazali yang merupakan inti dari lima tujuan dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) menjadi landasan penting dalam mengevaluasi penerapan akad wakalah dalam berbagai konteks (Arifin, 2021).

Dari aspek maqasid syariah, penyertaan akad wakalah dalam proses akad murabahah dipandang sebagai perkara yang memberikan kemudahan bagi pihak bank, sementara manfaat bagi pihak calon nasabah adalah nasabah dapat secara langsung melakukan identifikasi barang yang akan dibeli (AF, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa akad wakalah, ketika diterapkan dengan benar, dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

15. Kesimpulan

Akad wakalah merupakan salah satu akad yang paling fundamental dan paling banyak digunakan dalam fikih muamalah kontemporer. Dari akad yang semula bersifat tabarru' (nirlaba) dalam fikih klasik, wakalah telah bertransformasi menjadi instrumen yang sangat fleksibel dan dapat dikombinasikan dengan berbagai akad lain untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan modern (Husaeni, 2018; Maksum et al., 2021).

Penerapan akad wakalah dalam berbagai produk keuangan Islam, mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, hingga fintech, menunjukkan betapa pentingnya akad ini dalam ekosistem keuangan Islam (Ghozali et al., 2021). Namun, berbagai isu dan tantangan dalam penerapannya, seperti isu dual-agency, penandatanganan bersamaan dengan akad murabahah, dan isu ujrah, memerlukan perhatian serius dari para regulator, praktisi, dan akademisi (AF, 2020; Husaeni, 2018; Zulkepli & Mohamad, 2020).

Ke depan, pengembangan akad wakalah dalam konteks keuangan Islam harus selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip maqasid syariah, memastikan bahwa penerapannya memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat, dan tidak sekadar menjadi instrumen formal untuk memenuhi persyaratan syariah secara lahiriah tanpa memperhatikan substansi dan tujuan yang sesungguhnya (Arifin, 2021; Kamali, 2017). Inovasi dalam pengembangan produk berbasis wakalah harus tetap berada dalam koridor syariah yang benar, dengan mengutamakan transparansi, keadilan, dan kesejahteraan bersama sebagai nilai-nilai utama yang harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi keuangan Islam.

Daftar Pustaka

AF, M. S. F. (2020). Penerapan Shariah Compliance dalam Alur Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. Jurnal Iqtisaduna, 6(1), 25. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i1.14061

Arifin, B. (2021). Clearing Mechanism in Sharia Banking According to Al-Ghozali and Muhammad Nejatullah Siddiqi Thoughts. Jurnal Mahkamah Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 6(1), 1–16. https://doi.org/10.25217/jm.v6i1.1364

Azis, M. N. (2017). Murabahah Transaction in Sharia Bank with Work Potentially Infringe the Syariah Economic Law. Jurnal Pembaharuan Hukum, 4(3), 281. https://doi.org/10.26532/jph.v4i3.2318

Aziz, J. A., & Uswatusolihah, U. (2022). The Dichotomy Between Tabarru' and Mu'âwaḍah Contracts: Perspective of Indonesian Law of Obligation. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 16(1), 103–114. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6426

Bachtiar, M. H., Hamzah, N., Siradjuddin, S., & Kadir, A. (2023). Use of the Flip Application in Fintech Transactions from an Islamic Economic Perspective: Wahdah Islamiyah Cadre Flip User Study. Journal of Modern Islamic Studies and Civilization, 2(01), 10–34. https://doi.org/10.59653/jmisc.v2i01.328

Cipta, H. (2016). Diskursus Konsep dan Prinsip Akad dalam Hukum Islam. Asy Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 1(1), 63–90. https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.666

Devi, A. (2024). Study on Shariah Issues of Tabarru' and Underwriting Surplus in Takaful. Maqasid Al-Shariah Review, 2(2). https://doi.org/10.58968/msr.v2i2.383

Farhana, N. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 58. https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12305

Ghozali, M., Jamilah, A. M. N., Jamal, M., & Hidayat, I. N. (2021). Application for Wakalah bi al-Ujrah Contract in Various Banks, Insurance, and Syariah Mutual Funds Indonesia According to Wahbah Zuhaili. Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 5(1), 50. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v5i1.6204

Hamsin, M. K., Halim, A., & Anggriawan, R. (2022). The Consistency of Sharia Principles Application in Murabaha Contracts During the Covid-19 Pandemic (hlm. 104–119). https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7_11

Handayati, P., & Prasetyo, A. (2020). Hermeneutica Hybrid Contract in Syaria Accounting Perspective. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v4i9.7330

Hanifah, H., & Novita, E. (2022). Perspektif Ekonomi Islam Dalam Pembiayaan Akad Murabahah di Koperasi Syariah Annajah Solution Indonesia. Economic Reviews Journal, 2(1), 113–123. https://doi.org/10.56709/mrj.v2i1.51

Hasan, N. F. (2017). Konsep dan Implementasi Etika Islam dalam Dunia Bisnis. Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 1(2). https://doi.org/10.30762/itr.v1i2.945

Hasanudin, H., & Yaqin, A. (2019). The Transformation of Ijârah: from Fiqh to Syariah Banking Products. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 14(1), 72–98. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i1.1893

Hasanudin, H., Dewi, N. M., Pertiwi, G. P., & Wijayanti, F. (2022). Hybrid Contract in Islamic Financial Services. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 14(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25692

Herindar, E., & Perdana, M. N. (2023). Maqasid Sharia in Tabarru' Contract Laws. Jurnal Al-Dustur, 6(1), 28–49. https://doi.org/10.30863/aldustur.v6i1.4194

Huda, I. (2019). The Islamic Law Perspective of Universitas Muhammadiyah Surakarta Pension Fund Management. Journal of Islamic Economic Laws, 2(1), 60–87. https://doi.org/10.23917/jisel.v2i1.7664

Hudayberdiyev, M. (2024). Implementation of the Wakalah bil Ujrah Agreement in Sharia Life Insurance Indonesia and Malaysia. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 1027–1041. https://doi.org/10.30651/justeko.v8i1.22264

Husaeni, U. A. (2018). Law on Fee (Ujrah) in Gratuitous Contract: Study on National Sharia Board-Indonesian Council of 'Ulamā Fatwā. Journal of Shariah Law Research, 3(1), 125–138. https://doi.org/10.22452/jslr.vol3no1.6

Ismail, A. G., Ghani, N. A. R. N. A., & Zain, M. N. M. (2016). Tawarruq time deposit with wakalah principle: an option that triggers new issues. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 9(3), 388–396. https://doi.org/10.1108/imefm-05-2014-0048

Jannah, N. W. (2017). The Implementation of Murabahah bil Wakalah Financing in BRI Syariah Unit Genteng Banyuwangi. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 6(1), 78. https://doi.org/10.18860/j.v6i1.4091

Kamali, M. H. (2017). The Shari'ah Purpose of Wealth Preservation in Contracts and Transactions. ICR Journal, 8(2), 153–175. https://doi.org/10.52282/icr.v8i2.193

Khairuddin, K., & Jafar, W. A. (2021). Dropshipping on Sale Transactions of Sharia Economic Perspective. Madania Jurnal Kajian Keislaman, 25(2), 223. https://doi.org/10.29300/madania.v25i2.5457

Khalilurrahman, K., & Mubarrak, H. (2022). Retail Green Sukuk in Indonesia: Toward A Maqashid Approach. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 11(1), 208–228. https://doi.org/10.22373/share.v11i1.12460

Khasanudin, K., & Santoso, B. (2022). Analysis of Financial Technology Product Contracts Peer to Peer Lending Syariah Platform Ammana.id. Journal of Law and Legal Reform, 3(2), 185–214. https://doi.org/10.15294/jllr.v3i2.54623

Maksum, M., Sholeh, M., & Afiyanah, Y. (2021). The Shift of Non-Profit Contract to Business Contract in the Islamic Financial Institution Business Activities. Istinbath, 19(2). https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i2.269

Noor, K. A. M., & Yusoff, A. F. J. (2022). Issues in the Application of Wakalah (Agency) in E-wallet. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(11). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i11/15119

Noor, M. M. B. M., Rahim, A. K. B. A., & Hussain, M. N. B. Md. (2020). Bantuan Zakat Kepada Asnaf Pelajar Menerusi Aplikasi E-Wallet (Kiplepay): Analisis Di Universiti Utara Malaysia. Azka International Journal of Zakat & Social Finance, 102–115. https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no01.13

Praja, A. W., Bahrudin, E., & Harun, I. (2023). Maslahah Mursalah Review of Online Zakat Practices in BAZNAS Malang City. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 8(2), 166. https://doi.org/10.24235/jm.v8i2.10371

Rahman, Md. H., Osmani, N. M., & Aziz, N. S. Z. B. (2024). Application of ta'awun (mutual assistance) in cross-subsidisation of surplus among different takaful operators: an exploratory study in Malaysia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(6), 1136–1154. https://doi.org/10.1108/imefm-12-2023-0479

Razimi, M. S. A., Rahim, A. K. A., & Noor, M. M. M. (2017). Pengurusan Pembiayaan Perdagangan Antarabangsa Islam dalam Sistem Perbankan Islam di Malaysia. International Journal of Islamic Business, 2(1), 1–14. https://doi.org/10.32890/ijib2017.2.1.1

Rohmadi, R., Bagaskara, D. Y., & Wulandari, I. (2024). Mapping Multi Akad Research in Sharia Banks: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 6(3), 250–268. https://doi.org/10.21111/jiep.v6i3.11523

Shaarani, A. Z. M., Muhammad, F., Noor, A. M., & Osman, M. F. (2023). Kontrak Pintar; Analisis Syariah dan Parameter (Smart Contract; Shariah Analysis and Parameter). Umran – Journal of Islamic and Civilizational Studies, 10(2), 1–14. https://doi.org/10.11113/umran2023.10n2.638

Sharif, D., Redzuan, M. A., Meerangani, K. A., & Mustafar, M. Z. (2023). An Overview of Sukuk Liquidity Market Issues in the Shariah Perspective (Vol. 1, hlm. 224–240). https://doi.org/10.15405/epfe.23081.19

Syahru, M. P., & Bahri, A. (2023). Elaborasi Operasional Akad Murabahah Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dalam Perbankan Syariah. Islamika, 5(3), 1043–1058. https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3553

Tutik, T. T. (2016). Penyelesaian sengketa letter of credit ekspor-impor syariah pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 16(1), 43. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i1.43-66

Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (2026). E-commerce Transactions in Islam: Fiqh Muamalah on The Validity of Buying and Selling on Digital Platforms. https://doi.org/10.48550/arxiv.2601.02384

Waris, Moh. W. A., & Sari, N. K. (2023). The Analysis of Murabahah bil Wakalah Agreements Implementation Consistency toward Sharia Financial Institutions in Indonesia. Rechtenstudent, 4(3), 202–213. https://doi.org/10.35719/rch.v4i3.295

Yazid, M. (2023). Implementasi Serta Manfaat Penerapan Akad pada Reksa Dana Syariah. Qulubana Jurnal Manajemen Dakwah, 4(1), 147–157. https://doi.org/10.54396/qlb.v4i1.976

Yunus, M. (2019). Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah. Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam), 2(1). https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4473

Yusoff, M., Urus, N. S. T., Yusoff, U., Thahir, M. F. M., Othman, S. N. H., Zainon, M. M., & Samsudin, M. S. (2021). Sustainability of ijtihad and fatwa to respond the issue of indirect contributions in matrimonial property claim. Linguistics and Culture Review, 5(S4), 2232–2250. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns4.1934

Zarkasi, Moh., & Hariyanto, E. (2021). Cash on Delivery Payment System in Online Buying and Selling Perspective of Sharia Economic Law. Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan, 8(1), 121. https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4642

Zulkepli, M. I. S., & Mohamad, M. T. (2020). Mekanisme Kawalan Risiko Syariah Terhadap Isu Dual-Agency dalam Produk Deposit Berasaskan Tawarruq dalam Perbankan Islam Malaysia. Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS), 14, 1–10. https://doi.org/10.51200/ljms.v14i.2862