00061 - Akad Wakalah pada Perbankan Syariah: Kajian Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA Daftar Buku Terbitan Formulir Data Penulis Buku Layanan Penerbitan ISBN Buku Layanan Konversi Hasil Penelitian, PkM, Skripsi, Tesis, & Disertasi menjadi Buku Layanan Pengurusan HaKI Karya Ilmiah Layanan Indeksasi Google Play Books Layanan Penambahan Sitasi Artikel di Google Scholar Layanan Indeksasi Artikel Bebas, Opini, Catatan Akademik di Google Scholar ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini

Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto 

Abstract

Islamic banking operates on the foundation of Shariah principles that prohibit riba, gharar, and maysir. Among the various contracts employed in Islamic banking operations, the wakalah contract holds a particularly central and multifunctional role. This article aims to comprehensively examine the wakalah contract within the context of Islamic banking, encompassing its definition and legal basis, pillars and conditions, various forms and applications in Islamic banking products, Shariah issues arising in practice, as well as the challenges and prospects for its future development. Through a systematic literature review of academic sources, this study finds that wakalah has been applied across a wide spectrum of Islamic financial products, including murabahah financing, investment management, letters of credit, takaful, sukuk, tawarruq, and fee-based services. However, its implementation is fraught with Shariah compliance challenges, including issues of capital guarantees in wakalah bi al-istithmar, wakalah fee determination, contract sequencing in murabahah bil wakalah, and the combination of wakalah with other contracts. To address these challenges, comprehensive efforts are required from regulators, Islamic financial institutions, Shariah supervisory boards, and academics, including harmonization of global standards and integration with modern financial technology.

Keywords: wakalah, Islamic banking, Shariah compliance, murabahah, takaful, sukuk, Islamic finance

Abstrak

Perbankan syariah beroperasi di atas landasan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir. Di antara berbagai akad yang digunakan dalam operasional perbankan syariah, akad wakalah memegang peran yang paling sentral dan multifungsi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif akad wakalah dalam konteks perbankan syariah, meliputi definisi dan landasan hukumnya, rukun dan syarat-syaratnya, berbagai bentuk dan aplikasinya dalam produk perbankan syariah, isu-isu syariah yang muncul dalam praktiknya, serta tantangan dan prospek pengembangannya ke depan. Melalui kajian literatur sistematis terhadap berbagai sumber akademik, studi ini menemukan bahwa wakalah telah diaplikasikan pada spektrum yang luas dalam produk keuangan Islam, termasuk pembiayaan murabahah, manajemen investasi, letter of credit, takaful, sukuk, tawarruq, dan layanan berbasis biaya. Akan tetapi, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan kepatuhan syariah, mencakup isu jaminan modal dalam wakalah bi al-istithmar, penetapan biaya wakalah, urutan kontrak dalam murabahah bil wakalah, dan penggabungan wakalah dengan akad lain. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, lembaga keuangan syariah, dewan pengawas syariah, dan akademisi, mencakup harmonisasi standar global dan integrasi dengan teknologi keuangan modern.

Kata Kunci: wakalah, perbankan syariah, kepatuhan syariah, murabahah, takaful, sukuk, keuangan Islam

1. Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar utama sistem keuangan Islam yang telah berkembang pesat di berbagai belahan dunia sejak beberapa dekade terakhir. Sistem ini dibangun di atas fondasi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir, serta mendorong transaksi yang adil dan transparan (محمود, 2015). Dalam kerangka operasional perbankan syariah, terdapat berbagai akad atau kontrak yang digunakan untuk memfasilitasi berbagai jenis transaksi keuangan, mulai dari pembiayaan, investasi, hingga layanan jasa. Salah satu akad yang memiliki peran sangat sentral dan multifungsi dalam ekosistem perbankan syariah adalah akad wakalah.

Akad wakalah, yang secara harfiah berarti perwakilan atau pendelegasian wewenang, merupakan salah satu instrumen kontrak Islam yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah modern (Bakar & Nasir, 2021). Wakalah memungkinkan satu pihak (muwakkil atau prinsipal) untuk menunjuk pihak lain (wakil atau agen) guna melaksanakan suatu tugas atau transaksi tertentu atas namanya. Fleksibilitas dan adaptabilitas akad ini menjadikannya sangat relevan dalam berbagai konteks perbankan, mulai dari pembiayaan murabahah, manajemen investasi, letter of credit, hingga produk takaful (Cahyani, 2018).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif akad wakalah dalam konteks perbankan syariah, meliputi definisi dan landasan hukumnya, rukun dan syarat-syaratnya, berbagai bentuk dan aplikasinya dalam produk perbankan syariah, isu-isu syariah yang muncul dalam praktiknya, serta tantangan dan prospek pengembangannya ke depan.

2. Definisi dan Konsep Dasar Akad Wakalah

2.1 Pengertian Wakalah

Wakalah secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa makna, antara lain: menjaga (al-hifzh), mewakilkan (al-tafwidh), dan memberikan kepercayaan (al-tawakkul). Dalam terminologi fikih, wakalah didefinisikan sebagai penyerahan wewenang oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu yang diperbolehkan oleh syariah (Muayyad et al., 2023).

Para ulama dari berbagai mazhab memberikan definisi yang sedikit berbeda, namun memiliki esensi yang sama. Menurut mazhab Hanafi, wakalah adalah "menempatkan orang lain sebagai pengganti dirinya (wakil) untuk menyelesaikan suatu urusan dan pekerjaan yang diperbolehkan dalam syariah." Sementara itu, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, wakalah adalah "proses pendelegasian kepada orang lain sebagai pengganti untuk menyelesaikan suatu tugas yang perlu dilakukan selama masa hidup orang tersebut" (Muayyad et al., 2023). Dalam konteks keuangan Islam modern, wakalah diartikan sebagai kontrak di mana seseorang menunjuk lembaga keuangan sebagai agennya untuk melakukan transaksi mu'amalah tertentu, dan sebagai imbalannya, lembaga keuangan tersebut akan menerima biaya (ujrah) atas layanan yang diberikan (Bakar & Nasir, 2021).

2.2 Landasan Hukum Wakalah

Kebolehan akad wakalah dalam Islam didasarkan pada tiga sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' (konsensus) para ulama. Para ulama Muslim secara bulat sepakat bahwa praktik wakalah adalah sah dan diperbolehkan (Bakar & Nasir, 2021).

Dari Al-Qur'an, meskipun tidak ada satu ayat pun yang secara langsung menyebutkan kebolehan wakalah, terdapat beberapa ayat yang dijadikan rujukan oleh para ulama sebagai dasar kebolehannya. Salah satunya adalah ayat yang menceritakan kisah Ashabul Kahfi, di mana mereka mengutus salah seorang di antara mereka untuk membeli makanan di kota, yang merupakan bentuk perwakilan atau wakalah (Bakar & Nasir, 2021). Selain itu, prinsip umum Al-Qur'an tentang tolong-menolong dalam kebaikan (ta'awun) juga menjadi landasan bagi kebolehan wakalah.

Dari Sunnah, terdapat banyak hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mewakilkan berbagai urusan kepada para sahabatnya, baik dalam urusan jual beli, pembayaran utang, maupun urusan lainnya. Praktik ini menunjukkan bahwa wakalah telah ada dan dipraktikkan sejak masa awal Islam (Bakar & Nasir, 2021). Adapun dari sisi ijma', para ulama dari seluruh mazhab fikih sepakat tentang kebolehan wakalah, menjadikannya salah satu akad yang paling kuat landasan hukumnya dalam fikih muamalah (Muayyad et al., 2023).

3. Rukun dan Syarat Akad Wakalah

3.1 Rukun Wakalah

Akad wakalah memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah secara syariah. Rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, Muwakkil (Prinsipal/Pemberi Kuasa). Muwakkil adalah pihak yang memberikan kuasa atau wewenang kepada pihak lain. Syarat utama muwakkil adalah ia harus memiliki kapasitas hukum (ahliyyah) untuk melakukan tindakan yang diwakilkan tersebut. Mayoritas ulama berpandangan bahwa pihak yang terlibat dalam akad wakalah harus merupakan orang yang berakal sehat dan telah mencapai usia dewasa (Ahmad et al., 2023).

Kedua, Wakil (Agen/Penerima Kuasa). Wakil adalah pihak yang menerima kuasa dan bertindak atas nama muwakkil. Wakil juga harus memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk melaksanakan tugas yang diwakilkan kepadanya (Bakar & Nasir, 2021).

Ketiga, Muwakkal Bihi (Objek Wakalah). Objek wakalah adalah tindakan atau transaksi yang diwakilkan. Objek ini harus merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh syariah, diketahui dengan jelas, dan dapat dilaksanakan oleh wakil (Muayyad et al., 2023).

Keempat, Shighat (Ijab dan Qabul). Shighat adalah pernyataan penawaran dan penerimaan yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan akad wakalah (Muayyad et al., 2023).

3.2 Syarat-Syarat Wakalah

Selain rukun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad wakalah. Objek wakalah harus berupa sesuatu yang bernilai dalam hukum Islam dan dapat dimiliki secara fisik (Ahmad et al., 2023). Selain itu, tindakan yang diwakilkan harus merupakan tindakan yang diperbolehkan oleh syariah dan bukan merupakan tindakan yang bersifat personal yang tidak dapat diwakilkan, seperti ibadah mahdhah tertentu (Muayyad et al., 2023).

Dalam konteks perbankan syariah modern, syarat-syarat ini diterjemahkan ke dalam berbagai ketentuan operasional yang harus dipenuhi oleh bank syariah dan nasabahnya. Misalnya, dalam akad wakalah untuk pembelian barang dalam pembiayaan murabahah, bank harus memastikan bahwa nasabah yang ditunjuk sebagai wakil benar-benar melaksanakan pembelian barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati (Abdillah et al., 2022).

4. Jenis-Jenis Akad Wakalah

4.1 Klasifikasi Berdasarkan Cakupan

Akad wakalah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan cakupan dan sifatnya. Menurut para ulama, wakalah dapat dibagi menjadi empat jenis utama (Muayyad et al., 2023).

Al-Wakalah al-'Ammah adalah akad wakalah dengan proses pendelegasian yang bersifat umum dan tidak ada spesifikasi tertentu, mencakup semua bentuk transaksi yang berkaitan dengan muwakkil. Jenis wakalah ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada wakil untuk bertindak atas nama muwakkil dalam berbagai urusan.

Al-Wakalah al-Khassah adalah akad wakalah yang bersifat khusus, di mana wakil hanya diberi wewenang untuk melakukan satu jenis tindakan tertentu saja. Dalam konteks perbankan syariah, jenis wakalah ini paling banyak digunakan, misalnya dalam penunjukan nasabah sebagai wakil bank untuk membeli barang tertentu dalam pembiayaan murabahah (Abdillah et al., 2022).

Al-Wakalah al-Muqayyadah adalah akad wakalah di mana kewenangan dan tindakan wakil dibatasi oleh syarat-syarat tertentu. Wakil tidak boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain dalam akad ini (Muayyad et al., 2023).

Al-Wakalah al-Muthlaqah adalah akad wakalah di mana kewenangan dan tindakan wakil tidak dibatasi oleh syarat atau kondisi khusus dari muwakkil (Muayyad et al., 2023).

4.2 Klasifikasi Berdasarkan Kompensasi

Berdasarkan ada tidaknya kompensasi, wakalah dapat dibagi menjadi dua jenis.

Wakalah bi al-Ujrah adalah wakalah dengan kompensasi atau biaya, di mana wakil berhak mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikannya. Jenis wakalah ini paling banyak digunakan dalam perbankan syariah modern, karena bank sebagai wakil berhak mendapatkan fee atas layanan yang diberikannya kepada nasabah (Cahyani, 2018).

Wakalah bi Ghayri Ujrah adalah wakalah tanpa kompensasi, di mana wakil melaksanakan tugasnya secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Jenis wakalah ini lebih bersifat sosial dan jarang digunakan dalam konteks perbankan komersial (Muayyad et al., 2023).

4.3 Wakalah bi al-Istithmar (Wakalah untuk Investasi)

Salah satu jenis wakalah yang sangat penting dalam perbankan syariah modern adalah wakalah bi al-istithmar atau wakalah untuk tujuan investasi. Dalam jenis wakalah ini, nasabah menunjuk bank syariah sebagai agennya untuk mengelola dana investasi atas namanya (Bakar & Nasir, 2021). Wakalah bi al-istithmar telah menjadi salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam berbagai produk keuangan Islam, termasuk rekening investasi, sukuk wakalah, dan produk takaful (Et.al, 2021).

Dalam konteks wakalah bi al-istithmar, terdapat dua isu syariah utama yang perlu diperhatikan, yaitu jaminan modal (guaranteed capital) dan biaya wakalah (wakalah fee). Para penasihat syariah harus memantau dan meninjau secara ketat struktur rekening investasi untuk memastikan bahwa tidak ada larangan syariah yang membuat akad menjadi batal (Bakar & Nasir, 2021).

5. Aplikasi Akad Wakalah dalam Produk Perbankan Syariah

5.1 Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah

Salah satu aplikasi akad wakalah yang paling umum dan paling banyak dipraktikkan dalam perbankan syariah adalah penggunaannya dalam pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang diinginkan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati (حملة, 2013).

Dalam praktik perbankan syariah modern, bank seringkali tidak dapat membeli barang secara langsung dari pemasok karena berbagai keterbatasan operasional. Oleh karena itu, bank menunjuk nasabah sebagai wakilnya untuk membeli barang tersebut dari pemasok. Mekanisme ini dikenal sebagai murabahah bil wakalah (Abdillah et al., 2022). Karakteristik wakalah dalam murabahah syariah adalah al-Wakalah al-Muqayyadah, yaitu wakalah atau surat kuasa untuk hal-hal tertentu yang diberikan oleh bank kepada nasabah, di mana nasabah sebagai wakil termasuk sebagai wakil bil-shira, yaitu wakil yang diberi tugas untuk membeli barang atas nama bank (Abdillah et al., 2022).

Penting untuk dicatat bahwa dalam mekanisme murabahah bil wakalah, akad wakalah harus dibuat secara terpisah dari akad murabahah, dan akad murabahah baru dapat dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank (Abdillah et al., 2022). Hal ini merupakan syarat penting untuk memastikan keabsahan akad murabahah dari perspektif syariah, karena bank harus terlebih dahulu memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah.

Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat berbagai permasalahan yang muncul terkait penerapan wakalah dalam murabahah. Penelitian di perbankan syariah di Aceh, Indonesia, misalnya, menemukan bahwa praktik murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak sepenuhnya sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI, termasuk dalam hal penggunaan wakalah yang tidak tepat (Ibrahim & Salam, 2021). Selain itu, anggota seringkali menyalahgunakan akad wakalah, menyebabkan uang yang dimaksudkan untuk membeli barang malah digunakan untuk tujuan lain (Regita & Iswandi, 2022).

Dalam konteks Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah di perbankan syariah hampir 100% menggunakan wakalah (murabahah bi al-wakalah), yaitu bank yang mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri objek murabahah (Asyiqin & Alfurqon, 2024). Praktik murabahah bi al-wakalah sebenarnya tidak bermasalah jika diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah.

5.2 Wakalah dalam Letter of Credit (L/C) Syariah

Akad wakalah juga memiliki peran penting dalam transaksi perdagangan internasional melalui instrumen letter of credit (L/C) syariah. Dalam konteks ini, bank syariah bertindak sebagai wakil nasabah importir untuk melakukan pembayaran kepada eksportir atas nama nasabah (الكندي, 2023). Penggunaan wakalah dalam L/C syariah memungkinkan bank untuk memfasilitasi transaksi perdagangan internasional tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Namun, terdapat tantangan hukum yang signifikan dalam penerapan wakalah pada L/C syariah, terutama terkait dengan kerangka hukum yang ada. Penelitian di Oman, misalnya, menemukan bahwa ketentuan dalam Pasal 377 Undang-Undang Perdagangan Oman yang mengatur L/C bertentangan dengan sifat operasional perbankan syariah dalam L/C yang tidak sepenuhnya dijamin, karena pernyataan bahwa "bank tetap asing terhadap kontrak yang menjadi dasar pembukaan L/C" bertentangan dengan prinsip wakalah dalam perbankan syariah (Kindi, 2023; الكندي, 2023).

5.3 Wakalah dalam Manajemen Investasi

Dalam bidang manajemen investasi, akad wakalah digunakan secara luas untuk memfasilitasi pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah. Dalam konteks ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi (wakil) yang mengelola dana nasabah (muwakkil) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank biasanya mendirikan reksa dana syariah di mana nasabah membeli unit penyertaan, dan bank sebagai wakil mengelola portofolio investasi tersebut.

Dalam konteks Malaysia, produk rekening investasi berbasis wakalah telah menjadi salah satu produk utama perbankan syariah. Transisi pemisahan produk deposito dengan rekening investasi di bank syariah Malaysia memengaruhi para deposan dan investor yang memegang produk deposito dan investasi berbasis mudharabah dan wakalah (Ahmad et al., 2023). Wakalah bi al-istithmar juga digunakan secara luas dalam berbagai instrumen keuangan Islam lainnya, seperti Tabung Haji, EPF-i, dan SSPN-i di Malaysia (Et.al, 2021).

5.4 Wakalah dalam Produk Takaful

Akad wakalah memiliki peran yang sangat penting dalam industri takaful (asuransi syariah). Model wakalah dalam takaful adalah salah satu model yang paling banyak digunakan saat ini di berbagai negara (Alhabshi & Razak, 2009). Dalam model wakalah takaful, operator takaful bertindak sebagai wakil (agen) dari para peserta untuk mengelola dana takaful, dan sebagai imbalannya, operator takaful menerima biaya wakalah (wakalah fee) (Hassan, 2019).

Dalam model wakalah murni, operator takaful berhak mendapatkan biaya wakalah atas tanggung jawab manajemen yang diembannya. Dana risiko/retakaful digunakan untuk membayar klaim dan kontribusi retakaful. Setiap kelebihan dana di atas yang diperlukan untuk pembayaran klaim disimpan sebagai cadangan untuk menyediakan bantalan bagi pembayaran klaim yang tidak normal akibat bencana (Ali, 2016).

Biaya wakalah biasanya merupakan persentase dari kontribusi yang dibayarkan, dan harus disepakati terlebih dahulu serta dinyatakan dengan jelas dalam kontrak takaful (Faqih & Nurhayati, 2023). Operator takaful dapat menetapkan biaya wakalah yang tinggi di awal atau dapat menurunkan biaya wakalah seiring bertambahnya keanggotaan dari waktu ke waktu (Faqih & Nurhayati, 2023).

Selain model wakalah murni, terdapat juga model hybrid yang menggabungkan wakalah dengan mudharabah atau wakalah dengan waqf. Dalam model hybrid wakalah-mudharabah, akad mudharabah diterapkan untuk menunjukkan posisi operator takaful sebagai pengelola dana investasi peserta, sementara akad wakalah digunakan untuk membenarkan posisi operator takaful sebagai penjamin risiko dana peserta (Ali et al., 2015).

5.5 Wakalah dalam Produk Tawarruq

Dalam produk tawarruq perbankan, akad wakalah juga memainkan peran penting. Dalam tawarruq terstruktur (tawarruq munazzam), terdapat akad wakalah di mana bank ditunjuk sebagai wakil untuk menjual komoditas, memastikan bank mendapatkan imbal hasil tetap dari instrumen tersebut (Asni & Sulong, 2018). Keberadaan wakalah dalam kontrak ini dimaksudkan untuk mencapai efisiensi biaya dan kelancaran likuiditas uang (Asni & Sulong, 2018).

Namun, penggunaan wakalah dalam tawarruq terstruktur telah menimbulkan berbagai kontroversi syariah. Beberapa ulama berpendapat bahwa wakalah dalam konteks ini merupakan suatu hilah (trik hukum) yang digunakan untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan semangat syariah (Asni & Sulong, 2018). Penelitian tentang tawarruq di Kuwait menemukan bahwa sebagian besar bank syariah tidak mematuhi standar AAOIFI dalam pelaksanaan tawarruq, yang menyebabkan operasi tawarruq keluar dari kerangka syariah dan menimbulkan dampak ekonomi negatif bagi masyarakat (حطاب, 2019).

5.6 Wakalah dalam Sukuk

Akad wakalah juga digunakan secara luas dalam penerbitan sukuk (obligasi syariah). Sukuk wakalah adalah salah satu struktur sukuk yang paling populer, yang menyumbang 51% dari total penerbitan sukuk dari tahun 2010 hingga 2018 (Sharif et al., 2023). Sukuk wakalah diminati karena memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam proses strukturisasinya dan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah kurangnya aset yang cocok untuk digunakan sebagai aset dasar (Sharif et al., 2023).

Dalam struktur sukuk wakalah, manajer sukuk bertindak sebagai wakil (agen) dari pemegang sukuk untuk mengelola aset yang mendasari sukuk tersebut. Resolusi Akademi Fikih Islam menyatakan bahwa "manajer sukuk adalah pemegang amanah dan tidak bertanggung jawab atas nilai sukuk kecuali jika ia melakukan pelanggaran, kelalaian, atau melanggar ketentuan mudharabah, musyarakah, atau wakalah (akad keagenan) dalam proses investasi" (Aidi, 2019).

5.7 Wakalah dalam Layanan Perbankan Berbasis Biaya (Fee-Based Services)

Dalam konteks layanan perbankan berbasis biaya (fee-based services), akad wakalah merupakan salah satu akad utama yang digunakan oleh bank syariah. Layanan-layanan yang menggunakan akad wakalah antara lain meliputi transfer dana, inkaso, kliring, bank garansi, letter of credit, dan berbagai layanan pembayaran lainnya (Cahyani, 2018). Dalam semua layanan ini, bank bertindak sebagai wakil nasabah untuk melaksanakan transaksi tertentu, dan sebagai imbalannya bank mendapatkan biaya (ujrah) atas layanan yang diberikan.

6. Isu-Isu Syariah dalam Penerapan Akad Wakalah

6.1 Isu Jaminan Modal dalam Wakalah bi al-Istithmar

Salah satu isu syariah yang paling kontroversial dalam penerapan wakalah bi al-istithmar adalah masalah jaminan modal. Dalam praktik perbankan syariah, seringkali terdapat tekanan dari nasabah untuk mendapatkan jaminan atas modal yang diinvestasikan melalui akad wakalah. Namun, pemberian jaminan modal oleh wakil (bank) kepada muwakkil (nasabah) dalam akad wakalah bi al-istithmar dianggap bermasalah dari perspektif syariah, karena hal ini dapat mengubah sifat akad dari wakalah menjadi akad yang menyerupai pinjaman berbunga (Bakar & Nasir, 2021).

Penelitian tentang produk Wafiyah Investment Account Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) menemukan bahwa terdapat dua isu syariah utama terkait wakalah bi al-istithmar, yaitu jaminan modal dan biaya wakalah (Bakar & Nasir, 2021). Para penasihat syariah harus memantau dan meninjau secara ketat struktur rekening investasi untuk memastikan bahwa tidak ada larangan syariah yang membuat akad menjadi batal (Bakar & Nasir, 2021).

6.2 Isu Biaya Wakalah (Wakalah Fee)

Penetapan biaya wakalah (wakalah fee) juga merupakan isu yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam konteks takaful, misalnya, beberapa peneliti berpendapat bahwa dalam model wakalah takaful, biaya wakalah dibayarkan dua kali: pertama di muka dan kedua jika terdapat surplus dalam dana tabarru' (surplus underwriting). Menurut mereka, model ini menyimpang dari prinsip wakalah dan telah mengencerkan prinsip Islam dalam model wakalah (Devi, 2024).

Selain itu, terdapat potensi masalah principal-agent dalam model wakalah, di mana operator takaful mungkin termotivasi untuk mendapatkan lebih banyak biaya wakalah daripada bekerja demi kepentingan terbaik prinsipal (Faqih & Nurhayati, 2023). Hal ini karena operator takaful tidak secara langsung menanggung risiko yang ditanggung oleh dana takaful dan tidak bertanggung jawab atas investasi (Faqih & Nurhayati, 2023).

6.3 Isu Penggabungan Wakalah dengan Akad Lain

Penggabungan akad wakalah dengan akad-akad lain dalam satu produk perbankan syariah juga menimbulkan berbagai isu syariah. Salah satu isu yang paling sering dibahas adalah larangan penggabungan akad wakalah (keagenan) dengan akad kafalah (jaminan pribadi) dalam satu kontrak. Para ulama umumnya sepakat bahwa menggabungkan keagenan investasi (wakalah) dan penjamin (kafālah) dalam satu kontrak tidak diperbolehkan, karena pihak yang sama tidak dapat bertindak sebagai agen investasi sekaligus penjamin pada saat yang bersamaan, karena kombinasi tersebut dianggap bertentangan dengan sifat dasar dari kedua akad tersebut (Yunus et al., 2023).

Dalam konteks tawarruq terstruktur, penggunaan wakalah juga telah menimbulkan kontroversi. Beberapa ulama berpendapat bahwa wakalah dalam tawarruq terstruktur merupakan suatu hilah (trik hukum) yang digunakan untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan semangat syariah (Asni & Sulong, 2018). Penelitian tentang elemen-elemen tidak etis dalam produk tawarruq munazzam menemukan bahwa terdapat empat elemen tidak etis dalam kontrak tawarruq munazzam, termasuk kezaliman (zulm), penipuan (ghubn), tidak berusaha memastikan kepatuhan syariah dalam produk, serta keberadaan elemen ilegal (hilah), ambiguitas, dan ketidakpastian (gharar) (Asni & Sulong, 2018).

6.4 Isu Urutan Kontrak (Sequencing of Contracts)

Dalam pembiayaan murabahah bil wakalah, salah satu isu syariah yang paling kritis adalah masalah urutan kontrak. Akad wakalah harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum akad murabahah, dan akad murabahah baru dapat dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank (Abdillah et al., 2022). Pelanggaran terhadap urutan kontrak ini dapat mengakibatkan akad murabahah menjadi tidak sah dari perspektif syariah.

Penelitian tentang isu-isu ketidakpatuhan syariah (Sharīʿah non-compliant/SNC) dalam praktik tawarruq di Malaysia menemukan bahwa beberapa praktik tawarruq mungkin tidak mematuhi syariah, terutama karena urutan kontrak yang tidak tepat (Ali & Hassan, 2020). Penelitian ini juga menemukan bahwa bank-bank syariah mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam menangani kejadian SNC dan pendapatan yang diperoleh darinya (Ali & Hassan, 2020).

6.5 Isu Kepemilikan Barang dalam Wakalah Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah bil wakalah, terdapat isu penting terkait kepemilikan barang. Secara syariah, bank harus terlebih dahulu memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi bahwa akad murabahah dilaksanakan sebelum bank benar-benar memiliki barang tersebut, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah (Ibrahim & Salam, 2021).

Penelitian di perbankan syariah di Aceh menemukan bahwa ketidaksesuaian antara fatwa DSN-MUI dan praktik murabahah di lapangan terletak pada beberapa hal, termasuk kepemilikan barang dan penggunaan wakalah yang tidak tepat (Ibrahim & Salam, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akad wakalah telah digunakan secara luas dalam pembiayaan murabahah, masih terdapat berbagai tantangan dalam memastikan kepatuhan syariah dalam praktiknya.

7. Standar dan Regulasi Akad Wakalah

7.1 Standar AAOIFI tentang Wakalah

Himpunan Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) telah menerbitkan berbagai standar syariah yang mengatur penggunaan akad wakalah dalam perbankan syariah. Standar-standar ini telah mendapatkan penerimaan yang luas dan menjadi referensi utama bagi operasi pembiayaan Islam dan bidang pengawasan syariah (هلال, 2022). Lebih dari dua puluh negara Islam mengikuti standar syariah AAOIFI secara penuh atau sebagian sebagai panduan (هلال, 2022).

Dalam konteks wakalah bi al-istithmar, AAOIFI telah menerbitkan Standar Syariah No. 46 yang mengatur berbagai aspek wakalah untuk tujuan investasi, termasuk ketentuan tentang hibah muallaqah (hibah bersyarat) yang dapat distrukturkan bersama dengan akad wakalah (Ali et al., 2020). Standar AAOIFI juga mengatur tentang penggunaan wakalah dalam berbagai produk keuangan Islam lainnya, termasuk takaful dan sukuk.

7.2 Regulasi Wakalah di Berbagai Negara

Berbagai negara telah mengembangkan kerangka regulasi yang mengatur penggunaan akad wakalah dalam perbankan syariah. Di Malaysia, Bank Negara Malaysia (BNM) telah menerbitkan berbagai standar syariah yang mengatur penggunaan wakalah dalam berbagai produk perbankan syariah, termasuk standar tentang hibah dan wakalah bi al-istithmar (Ali et al., 2020). Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan berbagai fatwa yang mengatur penggunaan wakalah dalam berbagai produk keuangan syariah (Ibrahim & Salam, 2021).

Di Uni Emirat Arab, Keputusan Federal No. 50 Tahun 2022 yang dikenal sebagai "Undang-Undang Transaksi Komersial" telah mengatur berbagai aspek perbankan syariah, termasuk konsep akad dan formula pembiayaan Islam. Undang-undang ini mencakup ketentuan tentang berbagai akad pembiayaan syariah, termasuk wakalah (DERSHWI, 2024). Sebelum undang-undang ini, Badan Syariah Tertinggi yang berafiliasi dengan Bank Sentral UEA telah menetapkan bahwa standar syariah AAOIFI bersifat mengikat bagi komite pengawasan syariah internal di lembaga keuangan Islam (DERSHWI, 2024).

Di Oman, meskipun sektor perbankan syariah baru mulai beroperasi pada tahun 2013 setelah dikeluarkannya Keputusan Sultan No. 62/2012, kerangka regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kekhususan operasional perbankan syariah, termasuk dalam hal penggunaan wakalah dalam L/C syariah (Kindi, 2023; الكندي, 2023).

8. Wakalah dalam Konteks Produk Keuangan Hybrid

a. Wakalah-Mudharabah. Kombinasi akad wakalah dengan mudharabah merupakan salah satu struktur hybrid yang paling umum digunakan dalam perbankan syariah. Dalam produk investasi yang menggunakan kombinasi wakalah-mudharabah, nasabah memberikan wakalah kepada bank untuk mengelola dana investasi, dan bank bertindak sebagai mudharib untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian dibagikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan dalam akad mudharabah (Rohmadi et al., 2024).

b. Wakalah-Ijarah. Kombinasi akad wakalah dengan ijarah juga digunakan dalam berbagai produk perbankan syariah. Dalam produk investasi yang menggunakan kombinasi wakalah-ijarah, nasabah memberikan wakalah kepada bank untuk mengelola aset investasi, dan bank menyewakan aset tersebut kepada pihak ketiga. Keuntungan dari sewa kemudian dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan (Rohmadi et al., 2024).

c. Wakalah dalam Pembiayaan Perumahan. Dalam pembiayaan perumahan syariah, akad wakalah juga digunakan dalam berbagai struktur pembiayaan. Di Malaysia, misalnya, berbagai produk pembiayaan perumahan syariah menggunakan kombinasi akad yang mencakup wakalah, termasuk komoditas murabahah, wakalah, istishna, ijarah maushufa fi al-dhimmah, dan kombinasi ijarah maushufa fi al-dhimmah dengan istishna ('Ilmi, 2023).

9. Tantangan dan Permasalahan dalam Penerapan Akad Wakalah

9.1 Tantangan Kepatuhan Syariah

Salah satu tantangan utama dalam penerapan akad wakalah dalam perbankan syariah adalah memastikan kepatuhan syariah dalam setiap aspek pelaksanaannya. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai pelanggaran syariah dalam praktik penggunaan wakalah di perbankan syariah, baik dalam hal urutan kontrak, kepemilikan barang, maupun penetapan biaya wakalah (Ali & Hassan, 2020; Ibrahim & Salam, 2021).

Perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan perundang-undangan antarnegara, perbedaan ijtihad fikih dan mazhab keuangan, lemahnya kualifikasi dan pelatihan sumber daya manusia, perbedaan tingkat teknis antarlembaga keuangan Islam, tidak adanya standar yang seragam dan mengikat, serta lemahnya kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah (عظيمي, 2026).

9.2 Tantangan Pengawasan Syariah

Pengawasan syariah yang efektif merupakan kunci untuk memastikan kepatuhan syariah dalam penerapan akad wakalah. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kelemahan dalam sistem pengawasan syariah di perbankan syariah. Penelitian tentang kelemahan Dewan Pengawas Syariah di perbankan syariah menemukan bahwa dewan pengawas syariah seringkali hanya memiliki peran teoritis dan tidak memiliki keputusan praktis dan lapangan dalam pengambilan semua keputusan investasi di bank syariah (IBRAHIM, 2022).

Penelitian lain tentang pengawasan syariah di bank-bank syariah Yaman menemukan perlunya mengaktifkan pengawasan syariah dan mengembangkannya, termasuk dalam hal independensi dewan fatwa syariah, pengembangan mekanisme penerbitan fatwa syariah, dan pengaktifan mekanisme audit syariah internal (السرحي, 2020).

9.3 Tantangan Perbedaan Fatwa

Perbedaan fatwa di antara berbagai dewan pengawas syariah juga merupakan tantangan yang signifikan dalam penerapan akad wakalah. Perbedaan pandangan di antara para mufti dalam berbagai masalah cabang (furu'iyyah) dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan akad wakalah di berbagai lembaga keuangan syariah (Edris, 2018). Hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan nasabah dan mengurangi kepercayaan mereka terhadap produk-produk perbankan syariah.

9.4 Tantangan Digitalisasi

Perkembangan teknologi digital juga membawa tantangan baru dalam penerapan akad wakalah. Digitalisasi departemen syariah di bank-bank syariah merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam era modern ini (İsa & DERSHWI, 2025). Transformasi digital dianggap sebagai salah satu jenis kemaslahatan hajiyah dan termasuk dalam kategori kebutuhan umum, dan kemaslahatan yang dihasilkan dari digitalisasi melebihi mafsadatnya (İsa & DERSHWI, 2025).

Namun, digitalisasi juga membawa berbagai tantangan terkait kepatuhan syariah, terutama dalam hal memastikan bahwa proses digital yang digunakan dalam pelaksanaan akad wakalah tetap memenuhi persyaratan syariah, termasuk dalam hal ijab dan qabul, serta dokumentasi yang diperlukan (Kirom & Hilyatin, 2023).

10. Peran Akad Wakalah dalam Mendukung Efisiensi Perbankan Syariah

a. Kontribusi terhadap Efisiensi Operasional. Akad wakalah berkontribusi signifikan terhadap efisiensi operasional perbankan syariah. Dengan menggunakan akad wakalah, bank syariah dapat mendelegasikan berbagai tugas kepada pihak lain yang lebih kompeten atau lebih dekat dengan objek transaksi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional (العلاونة & عبيدات, 2026). Penelitian tentang pengaruh ketentuan syariah untuk akad mu'awadhat terhadap efisiensi perbankan di bank-bank syariah Yordania menemukan adanya pengaruh positif yang kuat dan signifikan secara statistik dari ketentuan syariah terhadap efisiensi perbankan (العلاونة & عبيدات, 2026).

b. Kontribusi terhadap Diversifikasi Produk. Akad wakalah juga berkontribusi terhadap diversifikasi produk perbankan syariah. Dengan menggunakan akad wakalah dalam berbagai kombinasi dengan akad-akad lain, bank syariah dapat mengembangkan berbagai produk keuangan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah (Rohmadi et al., 2024). Hal ini memungkinkan bank syariah untuk bersaing lebih efektif dengan bank konvensional dalam menawarkan berbagai layanan keuangan kepada nasabah.

c. Kontribusi terhadap Inklusi Keuangan. Akad wakalah juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan dalam masyarakat Muslim. Dengan menggunakan akad wakalah dalam berbagai produk perbankan syariah, bank syariah dapat menjangkau lebih banyak segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional karena alasan keagamaan (سلمان & عسكري, 2023).

11. Prospek Pengembangan Akad Wakalah

a. Inovasi Produk Berbasis Wakalah. Ke depan, akad wakalah memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam berbagai produk keuangan syariah yang inovatif. Salah satu area yang menjanjikan adalah pengembangan produk investasi berbasis wakalah yang dapat memberikan imbal hasil yang kompetitif bagi nasabah sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah (Bakar & Nasir, 2021). Selain itu, pengembangan produk sukuk wakalah yang lebih inovatif juga merupakan area yang menjanjikan, mengingat popularitas sukuk wakalah yang terus meningkat dalam pasar keuangan Islam global (Sharif et al., 2023).

b. Integrasi dengan Teknologi Keuangan (Fintech). Integrasi akad wakalah dengan teknologi keuangan (fintech) juga merupakan area yang menjanjikan untuk pengembangan ke depan. Penggunaan teknologi blockchain dan kontrak pintar (smart contract) dalam pelaksanaan akad wakalah dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan syariah dalam berbagai transaksi perbankan syariah (İsa & DERSHWI, 2025). Digitalisasi departemen syariah di bank-bank syariah, termasuk dalam hal pelaksanaan dan pengawasan akad wakalah, merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam era modern ini (İsa & DERSHWI, 2025).

c. Harmonisasi Standar Global. Harmonisasi standar global untuk akad wakalah juga merupakan agenda penting untuk pengembangan perbankan syariah ke depan. Perbedaan standar dan regulasi di berbagai negara mengenai penggunaan akad wakalah dapat menghambat perkembangan perbankan syariah secara global (عظيمي, 2026). Upaya harmonisasi standar melalui lembaga-lembaga internasional seperti AAOIFI dan IFSB perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih terintegrasi dan efisien secara global (هلال, 2022).

12. Kesimpulan

Akad wakalah merupakan salah satu instrumen kontrak yang paling fundamental dan multifungsi dalam perbankan syariah. Dari pembiayaan murabahah hingga manajemen investasi, dari letter of credit hingga produk takaful, akad wakalah memainkan peran yang sangat penting dalam memfasilitasi berbagai jenis transaksi keuangan syariah (Bakar & Nasir, 2021; Cahyani, 2018). Fleksibilitas dan adaptabilitas akad ini menjadikannya sangat relevan dalam berbagai konteks perbankan syariah modern.

Namun, penerapan akad wakalah dalam perbankan syariah juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk tantangan kepatuhan syariah, tantangan pengawasan syariah, tantangan perbedaan fatwa, dan tantangan digitalisasi (Edris, 2018; السرحي, 2020; عظيمي, 2026). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, lembaga keuangan syariah, dewan pengawas syariah, dan akademisi.

Ke depan, akad wakalah memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan dalam berbagai produk keuangan syariah yang inovatif, terutama melalui integrasi dengan teknologi keuangan modern dan harmonisasi standar global (İsa & DERSHWI, 2025; Sharif et al., 2023). Dengan pengelolaan yang tepat dan pengawasan syariah yang efektif, akad wakalah dapat terus berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan perbankan syariah yang berkelanjutan dan inklusif, sesuai dengan maqasid al-syariah (tujuan-tujuan syariah) yang mencakup perlindungan harta, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat (العلاونة & عبيدات, 2026; عظيمي, 2026).

Daftar Pustaka

Abdillah, A. J., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2022). Characteristics of wakalah contract in financing with murabahah contract. Notariil Jurnal Kenotariatan, 7(2), 65–75. https://doi.org/10.22225/jn.7.2.2022.65-75

Ahmad, Z., Rahman, M. M., & Khan, I. (2023). An insight into investment and deposit products offered by Islamic banks in Malaysia. Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences, 6(1), 1–28. https://doi.org/10.46722/hikmah.v6i1.351

Aidi, A. bin H. (2019). Guarantees in ṣukūk between Sharīʿah objectives and contract conditions. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 32(1), 127–144. https://doi.org/10.4197/islec.32-1.10

Alhabshi, S. O., & Razak, S. H. S. A. (2009). Takaful: Concept, history, development, and future challenges of its industry. ICR Journal, 1(2), 276–291. https://doi.org/10.52282/icr.v1i2.747

Ali, M. M. (2016). Takaful models: Their evolution and future direction. ICR Journal, 7(4), 457–473. https://doi.org/10.52282/icr.v7i4.229

Ali, M. M., & Hassan, R. (2020). Survey on Sharīʿah non-compliant events in Islamic banks in the practice of tawarruq financing in Malaysia. ISRA International Journal of Islamic Finance, 12(2), 151–169. https://doi.org/10.1108/ijif-07-2018-0075

Ali, M. M., Hassan, R., & Hasan, S. M. (2015). An exploratory study of Shari'ah issues in the application of tabarru' for takaful. Global Review of Islamic Economics and Business, 1(3), 164. https://doi.org/10.14421/grieb.2014.013-01

Ali, M. M., Hussain, L., & Zai, F. H. (2020). Takaful retirement annuity plan in Malaysia: A proposed model. ICR Journal, 9(1), 27–47. https://doi.org/10.52282/icr.v9i1.136

Asni, F., & Sulong, J. (2018). Non-ethical elements in tawarruq munazzam product for Islamic housing financing in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(12). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i12/5149

Asyiqin, I. Z., & Alfurqon, F. F. (2024). Musyarakah mutanaqisah: Strengthening Islamic financing in Indonesia and addressing murabahah vulnerabilities. Jurnal Media Hukum, 31(1), 1–18. https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20897

Bakar, M. A., & Nasir, N. F. H. M. (2021). Wakalah bi al-istithmar: A case study of Wafiyah Investment Account Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(7). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i7/10598

Cahyani, Y. T. (2018). Konsep fee based services dalam perbankan syariah. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 1(2), 235–250. https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1397

DERSHWI, K. (2024). أحكام المصرفية الإسلامية في قانون المعاملات التجارية الإماراتي 2022 في ضوء المعايير الشرعية للأيوفي AAOIFI. مجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية, 4(01), 235–266. https://doi.org/10.52747/aqujssis.4.01.272

Devi, A. (2024). Study on Shariah issues of tabarru' and underwriting surplus in takaful. Maqasid Al-Shariah Review, 2(2). https://doi.org/10.58968/msr.v2i2.383

Edris, M. M. A. M. (2018). أثر مستقبل اختلاف الفتوى على تطبيق المنتجات المالية في المصارف الإسلاميّة. Malaysian Journal of Syariah and Law, 6(1), 259–292. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol6no1.98

Et.al, A. Z. M. S. (2021). Fudhuli transactions: Potential applications and parameters. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (Turcomat), 12(3), 2801–2811. https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.1311

Faqih, R., & Nurhayati, N. (2023). Opportunities and challenges of using FinTech in takaful financial services. El-Buhuth Borneo Journal of Islamic Studies, 5(2), 231–243. https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v5i2.5875

Hassan, H. A. (2019). Takaful models: Origin, progression and future. Journal of Islamic Marketing, 11(6), 1801–1819. https://doi.org/10.1108/jima-04-2018-0078

IBRAHIM, Y. M. (2022). ضعف دور هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية. Journal of Tikrit University for Humanities, 29(4), 73–84. https://doi.org/10.25130/jtuh.29.4.2022.04

Ibrahim, A., & Salam, A. J. (2021). A comparative analysis of DSN-MUI fatwas regarding murabahah contract and the real context application (A study at Islamic banking in Aceh). Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 5(1), 372. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.8845

Kindi, M. M. S. A. (2023). The relationship of the documentary credit issuer with the goods in Article (377) of the Islamic Banking and Commerce Law. Sultan Qaboos University Legal Studies Journal, 2(1). https://doi.org/10.61191/squlsj.v2i1.5420

Kirom, S., & Hilyatin, D. L. (2023). تحليل المعاملات المالية الشرعية في إندونيسيا منظور في تفسير سورة البقرة الآية٢٨٢. Proceeding of International Conference on Islamic Economics Islamic Banking Zakah and Waqf, 1, 403–420. https://doi.org/10.24090/ieibzawa.v1i.839

Muayyad, D. M., Chan, N., Firdayetti, F., Entaresmen, R. A., & Damayanti, S. (2023). Samsarah in an Islamic perspective. 132, 591–600. https://doi.org/10.15405/epsbs.2023.11.02.46

Regita, V., & Iswandi, I. (2022). The role of the Sharia supervisory board in protecting member rights on murabahah financing products. Journal of Legal Research, 4(5), 1173–1182. https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28247

Rohmadi, R., Bagaskara, D. Y., & Wulandari, I. (2024). Mapping multi akad research in Sharia banks: VOSviewer bibliometric study and literature review. Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 6(3), 250–268. https://doi.org/10.21111/jiep.v6i3.11523

Sharif, D., Redzuan, M. A., Meerangani, K. A., & Mustafar, M. Z. (2023). An overview of sukuk liquidity market issues in the Shariah perspective. 1, 224–240. https://doi.org/10.15405/epfe.23081.19

Yunus, S. M., Mahadi, N. F., Robbi, A. A. M., & Embong, R. (2023). Shariah issues on selected hybrid products practiced by Islamic banks. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 12(3). https://doi.org/10.6007/ijarped/v12-i3/19387

İsa, N. S., & DERSHWI, K. (2025). رقمنة الأقسام الشرعية للبنوك الإسلامية في ضوء مقاصد الشريعة. İlahiyat, (14), 109–136. https://doi.org/10.62188/ilahiyat.1540643

السرحي, ل. م. (2020). تقييم واقع الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية وتطويرها في اليمن. مجلة الآداب, 1(15), 132–176. https://doi.org/10.35696/.v1i15.656

العلاونة, ع. م. خ., & عبيدات, ز. م. م. (2026). أثر الضوابط الشرعية لعقود المعاوضات في الكفاءة المصرفية في البنوك الإسلامية الأردنية: الدور الوسيط للرقابة الشرعية. Journal of Islamic and Religious Studies, 11(1), 201–224. https://doi.org/10.36476/jirs.11:1.06.2026.09

الكندي, م. ب. م. (2023). علاقة مُصْدِر الاعتماد المستندي بالبضاعة في المادة (377) من قانون التجارة والعمل المصرفي الإسلامي. Sultan Qaboos University Legal Studies Journal, 2(1), 107–140. https://doi.org/10.61191/vol2iss1pp107-140

حطاب, ك. ت. (2019). عمليات التورق في البنوك الإسلامية العاملة في الكويت. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 34(116). https://doi.org/10.34120/jsis.v34i116.2617

حملة, س. ب. (2013). صيغ التمويل المصرفي لدى البنوك الإسلامية. مجلة الشريعة والاقتصاد, 2(1), 189–210. https://doi.org/10.37138/jceco.v2i1.769

سلمان, م. ه., & عسكري, ق. ا. ك. (2023). دور النظام المصرفي اللاربوي في الحد من الاقتصاد الخفي في الدول الإسلامية. مجلة واسط للعلوم الانسانية, 19(55). https://doi.org/10.31185/.vol19.iss55.427

عظيمي, س. ا. (2026). أهم المشكلات التي تواجه المصارف الإسلامية وسبل علاجها. مجلة الدراسات الإسلامية - جامعة كابل, 2(4), 1–19. https://doi.org/10.62810/jis.v2i4.297

محمود, م. ش. (2015). إستراتيجية تميز بنك الجزيرة السعودي في مجال الصيرفية الإسلامية. Emirj, 29(2), 285–318. https://doi.org/10.37138/emirj.v29i2.1858

هلال, ع. ا. (2022). المقاصَّة (شرح المعيار الشرعي رقم "4" من المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي). International Journal of Research and Studies Publishing, 3(33), 121–133. https://doi.org/10.52133/ijrsp.v3.33.4

'Ilmi, Z. (2023). The application of fiqh principles in contemporary Sharia transactions in the development of innovative products of Islamic financial institutions in Indonesia. Oeconomicus Journal of Economics, 7(2), 142–156. https://doi.org/10.15642/oje.2023.7.2.142-156