• 00024 - Akad Ijarah pada Perbankan Syariah: Kajian Komprehensif


    This article comprehensively examines the ijarah contract (akad ijarah) in Islamic banking, covering its fiqh foundations, operational mechanisms, types, and implementation in various countries. Ijarah, defined as a transfer of usufruct over goods or services for a specified period in exchange for rent or wages without transfer of ownership, occupies a central position in Islamic financial instruments. This study discusses several variants of ijarah, including pure ijarah (operating lease), Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT), Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah, and ijarah for service financing. The analysis demonstrates that ijarah offers several advantages over conventional sale contracts, particularly in terms of risk management and financing flexibility. The implementation of ijarah in Islamic banking faces challenges related to sharia compliance, administrative complexity, and limitations in human resources with expertise in Islamic jurisprudence. Nevertheless, the prospects for ijarah development remain promising, supported by evolving international sharia standards, enabling regulatory frameworks, and financial technology advancements. This article also evaluates ijarah from the perspective of maqashid sharia, showing that this contract contributes to property protection (hifz al-mal), life protection (hifz al-nafs), and intellect protection (hifz al-aql). In conclusion, ijarah is an important and flexible financing instrument that can continue to evolve to meet the needs of Islamic banking customers in a sharia-compliant framework.

    Keywords: ijarah, Islamic banking, Ijarah Muntahia Bittamlik, sharia contract, Islamic finance

    Abstrak

    Artikel ini mengkaji secara komprehensif akad ijarah dalam perbankan syariah, mencakup landasan fikih, mekanisme operasional, jenis-jenisnya, serta implementasinya di berbagai negara. Ijarah, yang didefinisikan sebagai pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa pemindahan kepemilikan, menempati posisi sentral dalam instrumen keuangan syariah. Kajian ini membahas beberapa varian ijarah, meliputi ijarah murni (operating lease), Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT), Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah, serta ijarah untuk pembiayaan jasa. Analisis menunjukkan bahwa ijarah menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan akad jual beli konvensional, terutama dalam hal manajemen risiko dan fleksibilitas pembiayaan. Implementasi ijarah dalam perbankan syariah menghadapi tantangan terkait kepatuhan syariah, kompleksitas administrasi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian fikih muamalat. Meskipun demikian, prospek pengembangan ijarah tetap cerah, didukung oleh perkembangan standar syariah internasional, kerangka regulasi yang semakin mendukung, dan kemajuan teknologi keuangan. Artikel ini juga mengevaluasi ijarah dari perspektif maqashid syariah, menunjukkan bahwa akad ini berkontribusi pada perlindungan harta (hifz al-mal), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), dan perlindungan akal (hifz al-aql). Disimpulkan bahwa ijarah merupakan instrumen pembiayaan yang penting dan fleksibel yang dapat terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan nasabah perbankan syariah dalam kerangka yang sesuai syariah.

    Kata Kunci: ijarah, perbankan syariah, Ijarah Muntahia Bittamlik, akad syariah, keuangan Islam

    1. Pendahuluan: Perbankan Syariah dan Landasan Operasionalnya

    Perbankan syariah telah berkembang menjadi sistem keuangan alternatif yang signifikan dalam lanskap ekonomi global, dengan prinsip utama menolak riba dan praktik keuangan yang diharamkan (حسن & حجازي, 2024). Sistem ini berlandaskan pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam dalam seluruh transaksi pembiayaan, layanan perbankan, investasi, dan produk yang ditawarkan kepada nasabah (سادات, 2016). Dalam konteks ini, perbankan syariah tidak sekadar menawarkan alternatif bagi umat Muslim yang menolak sistem bunga, melainkan juga menyediakan kerangka keuangan yang lebih adil dan beretika (محمود, 2015).

    Salah satu pilar utama yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional adalah keberadaan berbagai akad atau kontrak syariah yang menjadi landasan setiap transaksi. Di antara akad-akad tersebut, akad ijarah menempati posisi yang sangat penting sebagai instrumen pembiayaan yang telah mendapatkan penerimaan luas di kalangan lembaga keuangan syariah (الطبطبائي, 2003). Akad ijarah, bersama dengan akad murabahah dan musyarakah, merupakan salah satu produk utama yang ditawarkan oleh bank syariah kepada nasabahnya (سادات, 2016). Keberadaan akad-akad ini mencerminkan upaya perbankan syariah untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaan masyarakat dalam kerangka yang sesuai dengan ketentuan syariah (العلي, 2016).

    Perkembangan perbankan syariah yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong inovasi dalam produk dan instrumen keuangan syariah (Al-Salahen, 2026). Lembaga keuangan syariah terus berupaya mengembangkan produk perbankan yang selaras dengan hukum Islam, dengan memanfaatkan berbagai mekanisme akad, termasuk akad ijarah dalam berbagai variasinya (Al-Salahen, 2026). Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang akad ijarah menjadi sangat penting, baik dari perspektif fikih maupun aplikasi praktisnya dalam perbankan syariah modern.

    2. Definisi dan Konsep Dasar Akad Ijarah

    2.1 Pengertian Ijarah dalam Perspektif Fikih

    Ijarah secara etimologis berasal dari kata "al-ajr" yang berarti imbalan atau upah. Dalam terminologi fikih, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (الطبطبائي, 2003). Dengan demikian, objek ijarah adalah manfaat dari suatu benda atau jasa, bukan benda itu sendiri.

    Ruang lingkup ijarah lebih luas dibandingkan dengan akad jual beli, karena ijarah mencakup manfaat benda maupun jasa, sementara jual beli hanya mencakup benda (الطبطبائي, 2003). Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang produk pembiayaan yang beragam. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah digunakan sebagai instrumen pembiayaan untuk berbagai kebutuhan nasabah, mulai dari pembiayaan aset tetap hingga pembiayaan layanan dan jasa (الجمالي & الختالي, 2018).

    2.2 Dasar Hukum Ijarah

    Akad ijarah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama. Keabsahan ijarah telah disepakati oleh para ulama fikih dari berbagai mazhab, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa detail teknis pelaksanaannya. Prinsip dasar yang mendasari ijarah adalah bahwa Islam membolehkan jual beli dan transaksi keuangan yang didasarkan pada keadilan dan kesetaraan, sebagai alternatif dari sistem ribawi (محمود, 2015).

    Dalam konteks perbankan syariah modern, akad ijarah telah mendapatkan legitimasi dari berbagai lembaga fatwa dan standar syariah internasional, termasuk Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) di berbagai negara (المنصوري, 2019). Standar-standar ini memberikan panduan teknis yang komprehensif tentang bagaimana ijarah harus diimplementasikan dalam praktik perbankan syariah.

    2.3 Rukun dan Syarat Ijarah

    Akad ijarah memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah secara syariah. Rukun-rukun tersebut meliputi: (1) pihak yang berakad, yaitu mu'jir (pemberi sewa) dan musta'jir (penyewa); (2) objek ijarah, yaitu manfaat barang atau jasa; (3) ujrah (upah atau sewa); dan (4) sighat (ijab dan qabul). Masing-masing rukun ini memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan akad.

    Dalam praktik perbankan syariah, bank bertindak sebagai mu'jir yang menyewakan aset kepada nasabah sebagai musta'jir. Bank terlebih dahulu membeli aset yang dibutuhkan nasabah, kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan ujrah yang telah disepakati (الطبطبائي, 2003). Mekanisme ini memungkinkan bank untuk memperoleh keuntungan dari selisih antara biaya perolehan aset dan total ujrah yang diterima dari nasabah, tanpa melibatkan unsur bunga yang diharamkan.

    3. Jenis-Jenis Akad Ijarah dalam Perbankan Syariah

    3.1 Ijarah Murni (Operating Lease)

    Ijarah murni atau ijarah operasional adalah bentuk ijarah yang paling sederhana, di mana bank menyewakan aset kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan ujrah yang telah disepakati, tanpa ada opsi pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa. Dalam ijarah murni, aset tetap menjadi milik bank (mu'jir) selama masa sewa, dan bank bertanggung jawab atas pemeliharaan aset tersebut (الطبطبائي, 2003).

    Salah satu keunggulan ijarah murni dibandingkan dengan akad jual beli adalah bahwa dalam ijarah, utang tidak langsung timbul secara penuh dalam tanggungan nasabah. Utang hanya timbul sebesar manfaat yang telah dinikmati oleh nasabah selama periode sewa yang telah berlalu (الطبطبائي, 2003). Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi nasabah dalam mengelola kewajiban keuangannya.

    Dalam ijarah murni, bank juga dapat menjual aset yang sedang disewakan kepada pihak ketiga, karena kepemilikan aset tetap berada pada bank (الطبطبائي, 2003). Selain itu, ijarah murni memungkinkan bank untuk memodifikasi kontrak sewa, termasuk mengakhiri kontrak dan membuat kontrak baru dengan jangka waktu dan ujrah yang berbeda (الطبطبائي, 2003). Fleksibilitas ini menjadikan ijarah murni sebagai instrumen yang sangat adaptif dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan yang beragam.

    3.2 Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)

    Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) atau ijarah yang berakhir dengan kepemilikan merupakan variasi ijarah yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah modern (الشيخ, 2023). IMBT menggabungkan unsur sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa, sehingga nasabah pada akhirnya dapat memiliki aset yang disewanya.

    Dalam IMBT, pemindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain: (1) hibah (pemberian cuma-cuma) di akhir masa sewa; (2) penjualan dengan harga yang disepakati di akhir masa sewa; atau (3) penjualan secara bertahap selama masa sewa berlangsung (الشيخ, 2023). Pilihan mekanisme pemindahan kepemilikan ini harus ditetapkan dalam akad yang terpisah dari akad ijarah utama, untuk menghindari penggabungan dua akad dalam satu transaksi yang dapat menimbulkan masalah syariah.

    IMBT telah mendapatkan penerimaan luas di kalangan lembaga keuangan syariah karena kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka panjang nasabah, terutama untuk pembiayaan properti dan kendaraan (الشيخ, 2023). Akad ini juga memberikan keuntungan bagi bank karena aset tetap terdaftar atas nama bank selama masa sewa, sehingga bank memiliki jaminan yang kuat atas pembiayaan yang diberikan (الطبطبائي, 2003).

    Penelitian tentang IMBT di Palestina menunjukkan bahwa akad ini diterapkan melalui Bank Islam Palestina sesuai dengan standar syariah yang diakui oleh para ulama, dan bahwa akad yang paling mirip dengan IMBT adalah akad ijarah dan jual beli secara cicilan (الشيخ, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa IMBT merupakan akad yang inovatif namun tetap berakar pada prinsip-prinsip fikih klasik.

    3.3 Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah (Ijarah atas Manfaat yang Dideskripsikan)

    Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah adalah bentuk ijarah di mana objek sewa belum ada pada saat akad dibuat, tetapi dideskripsikan secara detail dalam akad. Jenis ijarah ini digunakan untuk pembiayaan aset yang belum selesai dibangun atau diproduksi, seperti pembiayaan properti dalam tahap konstruksi (المنصوري, 2019).

    Dalam praktik perbankan syariah di Uni Emirat Arab, IMBT dan ijarah maushufah fi al-dzimmah telah digunakan secara luas untuk pembiayaan jangka panjang, terutama karena kemampuannya untuk mengakomodasi perubahan ujrah yang bersifat variabel sesuai dengan kondisi ekonomi yang berubah (المنصوري, 2019). Hal ini berbeda dengan akad murabahah, di mana cicilan bulanan tidak dapat diubah karena telah menjadi utang yang tetap (المنصوري, 2019).

    3.4 Ijarah untuk Pembiayaan Jasa dan Manfaat

    Selain pembiayaan aset fisik, ijarah juga dapat digunakan untuk pembiayaan jasa dan manfaat, seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya perjalanan (الجمالي & الختالي, 2018). Dalam konteks ini, bank syariah bertindak sebagai perantara yang memperoleh manfaat atau jasa dari penyedia layanan dengan harga tunai, kemudian menyalurkannya kepada nasabah dengan harga yang ditangguhkan atau dicicil (الجمالي & الختالي, 2018).

    Pembiayaan jasa melalui ijarah ini memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, karena memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan tanpa harus membayar secara tunai (الجمالي & الختالي, 2018). Namun, akad ini masih menjadi subjek perdebatan di kalangan ulama dan peneliti, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah (الجمالي & الختالي, 2018).

    4. Keunggulan Ijarah dibandingkan Akad Lainnya

    4.1 Keunggulan Ijarah atas Akad Jual Beli

    Akad ijarah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan akad jual beli dalam konteks pembiayaan perbankan syariah (الطبطبائي, 2003). Pertama, dalam ijarah, utang tidak langsung timbul secara penuh dalam tanggungan nasabah, melainkan hanya sebesar manfaat yang telah dinikmati. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah dalam situasi di mana aset tidak dapat digunakan sesuai dengan yang diharapkan.

    Kedua, ijarah memungkinkan bank untuk mempertahankan kepemilikan aset selama masa sewa, sehingga bank dapat mengambil kembali aset jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya (الطبطبائي, 2003). Ketiga, ijarah memungkinkan bank untuk berpartisipasi bersama lembaga keuangan konvensional dalam pembiayaan proyek-proyek vital, yang tidak dapat dilakukan melalui akad jual beli (الطبطبائي, 2003). Keempat, tidak ada kewajiban zakat atas aset tetap yang dipersiapkan untuk disewakan (الطبطبائي, 2003).

    Kelima, dalam ijarah, bank dapat membeli aset dari nasabah dan kemudian menyewakannya kembali kepada nasabah tersebut melalui akad yang terpisah dari akad pembelian (الطبطبائي, 2003). Mekanisme ini, yang dikenal sebagai sale and leaseback, memberikan fleksibilitas tambahan dalam merancang solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

    4.2 Keunggulan Ijarah dalam Manajemen Risiko

    Dari perspektif manajemen risiko, ijarah memberikan keunggulan tertentu bagi bank syariah. Karena kepemilikan aset tetap berada pada bank selama masa sewa, bank memiliki jaminan yang lebih kuat dibandingkan dengan akad murabahah di mana kepemilikan langsung berpindah kepada nasabah (الطبطبائي, 2003). Hal ini mengurangi risiko kredit yang dihadapi oleh bank.

    Selain itu, dalam IMBT, bank dapat menyesuaikan ujrah sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi, tidak seperti murabahah di mana harga jual sudah ditetapkan di awal dan tidak dapat diubah (المنصوري, 2019). Fleksibilitas ini memungkinkan bank untuk mengelola risiko suku bunga dan risiko pasar dengan lebih efektif.

    Namun demikian, ijarah juga memiliki risiko tersendiri, terutama risiko yang terkait dengan kepemilikan aset. Bank sebagai pemilik aset bertanggung jawab atas kerusakan aset yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah, sehingga bank harus menanggung biaya pemeliharaan dan asuransi aset. Risiko ini harus dikelola dengan baik oleh bank syariah untuk memastikan profitabilitas operasional.

    5. Implementasi Akad Ijarah dalam Perbankan Syariah

    5.1 Mekanisme Operasional Ijarah di Bank Syariah

    Dalam praktik perbankan syariah, implementasi akad ijarah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga pengawas syariah dan standar internasional. Secara umum, mekanisme ijarah di bank syariah melibatkan beberapa tahapan: (1) nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk aset tertentu; (2) bank melakukan analisis kelayakan dan persetujuan pembiayaan; (3) bank membeli aset yang dibutuhkan nasabah dari pemasok; (4) bank menyewakan aset tersebut kepada nasabah melalui akad ijarah; dan (5) nasabah membayar ujrah secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah disepakati (العلي, 2016).

    Dalam IMBT, terdapat tahapan tambahan di akhir masa sewa, yaitu pemindahan kepemilikan aset kepada nasabah melalui mekanisme yang telah disepakati sebelumnya (الشيخ, 2023). Penting untuk dicatat bahwa akad pemindahan kepemilikan harus dibuat secara terpisah dari akad ijarah utama, untuk memastikan keabsahan syariah dari keseluruhan transaksi.

    5.2 Penerapan Ijarah di Berbagai Negara

    Penerapan akad ijarah dalam perbankan syariah telah dilakukan di berbagai negara dengan karakteristik dan regulasi yang berbeda-beda. Di Uni Emirat Arab, IMBT dan ijarah maushufah fi al-dzimmah telah digunakan secara luas oleh bank-bank syariah, dengan mengacu pada standar syariah yang ditetapkan oleh AAOIFI dan Bank Sentral UAE (المنصوري, 2019). Penelitian tentang penerapan ijarah di Masyarakat Syariah Sharjah menunjukkan bahwa terdapat beberapa isu fikih yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi praktisnya (المنصوري, 2019).

    Di Indonesia, akad ijarah telah diatur dalam berbagai regulasi perbankan syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penerapan ijarah di Indonesia mencakup berbagai produk pembiayaan, mulai dari pembiayaan properti hingga pembiayaan kendaraan bermotor. Regulasi yang mengatur ijarah di Indonesia mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan kerangka hukum positif yang berlaku (Hasanudin & Rahmawati, 2021).

    Di Palestina, IMBT diterapkan melalui Bank Islam Palestina sesuai dengan standar syariah yang berlaku, dan akad ini telah menjadi salah satu instrumen pembiayaan utama bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang (الشيخ, 2023). Pengalaman Palestina menunjukkan bahwa IMBT dapat diterapkan secara efektif bahkan dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

    5.3 Ijarah dalam Konteks Pembiayaan Rekonstruksi

    Akad ijarah, khususnya IMBT, juga telah diidentifikasi sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang paling sesuai untuk mendukung kegiatan pembangunan dan rekonstruksi (العلي, 2016). Dalam konteks ini, ijarah memberikan solusi pembiayaan yang fleksibel dan sesuai syariah untuk berbagai proyek infrastruktur dan pembangunan. Lembaga keuangan syariah dapat menggunakan ijarah untuk membiayai pembangunan gedung, infrastruktur, dan fasilitas publik lainnya, dengan mekanisme yang memungkinkan pemindahan kepemilikan kepada pihak yang membutuhkan setelah masa sewa berakhir (العلي, 2016).

    6. Aspek Fikih dan Pengawasan Syariah dalam Akad Ijarah

    6.1 Isu-Isu Fikih dalam Implementasi Ijarah

    Meskipun akad ijarah telah mendapatkan penerimaan luas di kalangan ulama, terdapat beberapa isu fikih yang masih menjadi perdebatan dalam konteks implementasinya di perbankan syariah modern. Salah satu isu utama adalah terkait dengan penggabungan akad ijarah dengan akad lainnya dalam satu transaksi, yang dikenal sebagai "al-uqud al-murakkabah" atau akad majemuk (Al-Salahen, 2026).

    Penggunaan akad majemuk dalam perbankan syariah telah menjadi salah satu strategi utama lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk perbankan yang inovatif (Al-Salahen, 2026). Namun, penggabungan akad ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tidak ada unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti penggabungan akad jual beli dan pinjaman dalam satu transaksi yang dapat mengarah pada riba (Al-Salahen, 2026).

    Isu lain yang sering muncul dalam implementasi ijarah adalah terkait dengan penentuan ujrah yang bersifat variabel. Dalam beberapa kasus, bank syariah menggunakan benchmark suku bunga konvensional sebagai referensi dalam menentukan ujrah, yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan syariah dari praktik tersebut (المنصوري, 2019). Para ulama dan pengawas syariah perlu memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana ujrah yang adil dan sesuai syariah dapat ditentukan.

    6.2 Peran Dewan Pengawas Syariah

    Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan akad ijarah terhadap prinsip-prinsip syariah (سادات, 2016). DPS bertanggung jawab untuk mengkaji dan menyetujui produk-produk ijarah yang ditawarkan oleh bank syariah, serta memantau implementasinya secara berkelanjutan (Alhajaj & الحوراني, 2023).

    Tata kelola syariah yang efektif dalam perbankan syariah, termasuk dalam konteks akad ijarah, memerlukan integrasi yang kuat antara DPS dan manajemen bank (العلاونة & عبيدات, 2026). Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan syariah yang efektif berkontribusi positif terhadap efisiensi perbankan syariah, termasuk dalam dimensi administratif, etis, pasar, dan keuangan (العلاونة & عبيدات, 2026). Oleh karena itu, penguatan peran DPS merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas implementasi akad ijarah di perbankan syariah.

    Dalam konteks pengawasan syariah, penting juga untuk memastikan bahwa seluruh aspek akad ijarah, mulai dari dokumentasi hingga pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku (المرزوقي, 2024). Penggunaan metode sampling dalam audit syariah, misalnya, telah mendapatkan legitimasi dari perspektif fikih, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan yang efektif (المرزوقي, 2024).

    6.3 Standar Syariah Internasional untuk Ijarah

    Berbagai lembaga standar syariah internasional telah menerbitkan panduan dan standar yang mengatur implementasi akad ijarah dalam perbankan syariah. AAOIFI, misalnya, telah menerbitkan standar syariah yang komprehensif tentang ijarah dan IMBT, yang menjadi referensi utama bagi bank-bank syariah di seluruh dunia (المنصوري, 2019). Standar-standar ini mencakup berbagai aspek teknis dari akad ijarah, mulai dari persyaratan akad hingga perlakuan akuntansi.

    Selain AAOIFI, lembaga-lembaga seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan berbagai dewan syariah nasional juga telah menerbitkan panduan tentang ijarah yang disesuaikan dengan konteks regulasi masing-masing negara. Harmonisasi standar-standar ini merupakan tantangan yang masih perlu diatasi untuk memastikan konsistensi implementasi ijarah di berbagai yurisdiksi (عظيمي, 2026).

    7. Ijarah Muntahia Bittamlik: Kajian Mendalam

    7.1 Konsep dan Mekanisme IMBT

    IMBT merupakan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah, terutama untuk pembiayaan properti dan kendaraan bermotor (العلاونة & عبيدات, 2026). Dalam IMBT, bank membeli aset yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menyewakannya kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu. Di akhir masa sewa, kepemilikan aset dipindahkan kepada nasabah melalui mekanisme yang telah disepakati sebelumnya.

    Salah satu keunggulan IMBT dibandingkan dengan murabahah adalah kemampuannya untuk mengakomodasi perubahan ujrah selama masa sewa (المنصوري, 2019). Dalam murabahah, harga jual sudah ditetapkan di awal dan tidak dapat diubah, sehingga bank tidak dapat menyesuaikan cicilan nasabah jika terjadi perubahan kondisi ekonomi. Sebaliknya, dalam IMBT, ujrah dapat disesuaikan secara berkala sesuai dengan kondisi pasar, memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

    Penelitian tentang IMBT di Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa akad ini telah diterapkan secara luas oleh bank-bank syariah di negara tersebut, dengan mengacu pada standar syariah AAOIFI dan regulasi Bank Sentral UAE (المنصوري, 2019). Namun, penelitian tersebut juga mengidentifikasi beberapa isu fikih yang perlu mendapat perhatian, termasuk terkait dengan mekanisme pemindahan kepemilikan dan penentuan ujrah yang bersifat variabel.

    7.2 Isu Hukum dalam IMBT

    Dari perspektif hukum, IMBT menimbulkan beberapa pertanyaan yang perlu dijawab secara komprehensif. Salah satu pertanyaan utama adalah tentang status hukum janji (wa'd) untuk memindahkan kepemilikan di akhir masa sewa. Apakah janji tersebut bersifat mengikat secara hukum, dan apa konsekuensinya jika salah satu pihak tidak memenuhi janjinya?

    Dalam konteks hukum positif, IMBT sering kali disamakan dengan leasing atau sewa guna usaha konvensional, meskipun terdapat perbedaan mendasar antara keduanya dari perspektif syariah (طنطور, 2022). Perbedaan ini dapat menimbulkan masalah hukum dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari akad IMBT, terutama di negara-negara yang belum memiliki regulasi khusus untuk perbankan syariah.

    Penelitian tentang arbitrase dalam kontrak leasing di Palestina menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat menjadi pilihan yang efektif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari akad ijarah (طنطور, 2022). Namun, perlu ada kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa proses arbitrase tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

    7.3 Penyelesaian Sengketa dalam Akad Ijarah

    Penyelesaian sengketa yang timbul dari akad ijarah merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam perbankan syariah. Penelitian tentang penyelesaian sengketa dalam akad ijarah kendaraan di Indonesia menunjukkan bahwa metode musyawarah dan mediasi merupakan cara yang paling umum digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari wanprestasi dalam akad ijarah (Lahuri et al., 2022). Kedua metode ini dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena mencerminkan semangat musyawarah dan perdamaian yang diajarkan dalam Islam (Lahuri et al., 2022).

    Dalam konteks perbankan syariah yang lebih luas, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk negosiasi langsung, mediasi, arbitrase, dan litigasi (Hasanudin & Rahmawati, 2021). Pemilihan mekanisme yang tepat harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kompleksitas sengketa, nilai transaksi, dan preferensi para pihak.

    8. Ijarah dan Pembiayaan Jasa dalam Perbankan Syariah

    8.1 Konsep Pembiayaan Jasa melalui Ijarah

    Salah satu perkembangan menarik dalam perbankan syariah adalah penggunaan akad ijarah untuk pembiayaan jasa dan manfaat, bukan hanya aset fisik (الجمالي & الختالي, 2018). Dalam konteks ini, bank syariah bertindak sebagai perantara yang memperoleh hak atas jasa atau manfaat tertentu dari penyedia layanan, kemudian menyalurkannya kepada nasabah dengan harga yang ditangguhkan atau dicicil.

    Pembiayaan jasa melalui ijarah mencakup berbagai jenis layanan, seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya perjalanan haji dan umrah, serta berbagai layanan profesional lainnya (الجمالي & الختالي, 2018). Produk ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan-layanan penting yang sebelumnya mungkin tidak terjangkau karena keterbatasan finansial.

    8.2 Tantangan dalam Pembiayaan Jasa

    Meskipun memiliki potensi yang besar, pembiayaan jasa melalui ijarah juga menghadapi beberapa tantangan, baik dari perspektif fikih maupun praktis (الجمالي & الختالي, 2018). Dari perspektif fikih, terdapat perdebatan tentang apakah manfaat atau jasa dapat menjadi objek akad ijarah, mengingat sifatnya yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang hal ini, sehingga diperlukan kajian fikih yang lebih mendalam untuk memberikan panduan yang jelas.

    Dari perspektif praktis, pembiayaan jasa melalui ijarah menghadapi tantangan dalam hal verifikasi dan pengawasan. Bank perlu memastikan bahwa jasa yang dibiayai benar-benar diterima oleh nasabah dan sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyedia layanan. Hal ini memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif dan sistem dokumentasi yang baik.

    9. Regulasi dan Kerangka Hukum Akad Ijarah

    9.1 Regulasi Perbankan Syariah dan Ijarah

    Regulasi yang mengatur akad ijarah dalam perbankan syariah bervariasi dari satu negara ke negara lain, mencerminkan perbedaan dalam sistem hukum dan tingkat perkembangan perbankan syariah di masing-masing negara (حسن & حجازي, 2024). Di beberapa negara, seperti Malaysia dan Indonesia, terdapat regulasi yang komprehensif dan khusus untuk perbankan syariah, termasuk ketentuan tentang akad ijarah. Di negara-negara lain, perbankan syariah masih beroperasi dalam kerangka regulasi perbankan konvensional yang tidak selalu mengakomodasi kekhususan akad syariah.

    Tantangan regulasi ini dapat menimbulkan masalah hukum dalam implementasi akad ijarah, terutama ketika terjadi sengketa yang harus diselesaikan melalui sistem peradilan yang tidak familiar dengan prinsip-prinsip syariah (Kindi, 2023). Oleh karena itu, pengembangan kerangka regulasi yang komprehensif dan sesuai dengan kekhususan perbankan syariah merupakan kebutuhan yang mendesak.

    9.2 Fatwa DSN-MUI tentang Ijarah

    Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan berbagai fatwa yang mengatur implementasi akad ijarah dalam perbankan syariah. Fatwa-fatwa ini memberikan panduan yang komprehensif tentang berbagai aspek akad ijarah, mulai dari persyaratan akad hingga mekanisme penyelesaian sengketa.

    Dalam konteks yang lebih luas, fatwa DSN-MUI tentang berbagai akad syariah, termasuk ijarah, mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih klasik dengan kebutuhan perbankan modern (Hasanudin & Rahmawati, 2021). Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara pendekatan DSN-MUI dan pandangan fukaha klasik dalam beberapa isu tertentu, secara umum fatwa-fatwa tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fikih yang telah mapan (Hasanudin & Rahmawati, 2021).

    9.3 Standar Bank Sentral dalam Pengaturan Ijarah

    Bank sentral di berbagai negara memainkan peran penting dalam mengatur implementasi akad ijarah dalam perbankan syariah. Di Oman, misalnya, Bank Sentral Oman telah menerbitkan kerangka regulasi dan pengawasan untuk perbankan syariah yang mencakup berbagai aspek akad syariah, termasuk ijarah (Soleh et al., 2021). Namun, penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi semua aspek yang relevan dari akad ijarah dalam konteks perbankan syariah (Soleh et al., 2021).

    Pengawasan bank sentral terhadap perbankan syariah, termasuk dalam konteks akad ijarah, harus mempertimbangkan kekhususan operasional perbankan syariah yang berbeda dari perbankan konvensional. Mekanisme pengawasan yang dirancang untuk perbankan konvensional mungkin tidak selalu sesuai untuk diterapkan pada perbankan syariah, sehingga diperlukan adaptasi dan pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih sesuai.

    10. Perbandingan Ijarah dengan Akad Pembiayaan Lainnya

    10.1 Ijarah vs. Murabahah

    Murabahah merupakan akad pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah, jauh melebihi ijarah. Dalam murabahah, bank membeli aset yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup keuntungan (margin) yang telah disepakati. Berbeda dengan ijarah, dalam murabahah kepemilikan aset langsung berpindah kepada nasabah setelah akad ditandatangani.

    Perbandingan antara ijarah dan murabahah menunjukkan bahwa masing-masing akad memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri (الطبطبائي, 2003). Murabahah lebih sederhana dan mudah dipahami oleh nasabah, sehingga lebih mudah untuk dipasarkan. Namun, murabahah memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas, karena harga jual sudah ditetapkan di awal dan tidak dapat diubah. Sebaliknya, ijarah lebih fleksibel tetapi lebih kompleks dalam implementasinya.

    Dari perspektif risiko, ijarah memberikan perlindungan yang lebih baik bagi bank karena kepemilikan aset tetap berada pada bank selama masa sewa (الطبطبائي, 2003). Namun, ijarah juga membawa risiko kepemilikan yang tidak ada dalam murabahah, seperti risiko kerusakan aset dan biaya pemeliharaan.

    10.2 Ijarah vs. Musyarakah dan Mudharabah

    Dibandingkan dengan akad musyarakah (kemitraan) dan mudharabah (bagi hasil), ijarah memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal pembagian risiko dan keuntungan. Dalam musyarakah dan mudharabah, bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan dari usaha yang dibiayai. Sebaliknya, dalam ijarah, bank memperoleh ujrah yang tetap (atau variabel sesuai kesepakatan) tanpa berbagi risiko usaha nasabah.

    Dari perspektif maqashid syariah, musyarakah dan mudharabah dianggap lebih ideal karena mencerminkan prinsip bagi hasil yang menjadi landasan teoritis perbankan syariah (غيث, 2010). Namun, dalam praktiknya, bank syariah lebih banyak menggunakan akad murabahah dan ijarah karena risiko yang lebih terukur dan lebih mudah dikelola. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealisme teoritis dan realitas praktis dalam perbankan syariah.

    10.3 Ijarah vs. Istishna'

    Istishna' merupakan akad pembiayaan untuk barang yang belum ada dan perlu diproduksi atau dibangun terlebih dahulu. Dibandingkan dengan ijarah, istishna' lebih cocok untuk pembiayaan proyek konstruksi dan manufaktur (العلي, 2016). Namun, dalam beberapa kasus, ijarah maushufah fi al-dzimmah dapat digunakan sebagai alternatif istishna' untuk pembiayaan aset yang belum selesai dibangun (المنصوري, 2019).

    Pemilihan antara ijarah dan istishna' dalam konteks pembiayaan konstruksi harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk karakteristik proyek, kebutuhan nasabah, dan ketentuan syariah yang berlaku. Dalam beberapa kasus, kombinasi antara kedua akad ini dapat memberikan solusi pembiayaan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

    11. Tantangan dan Prospek Akad Ijarah

    11.1 Tantangan dalam Implementasi Ijarah

    Implementasi akad ijarah dalam perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan, baik dari perspektif syariah maupun operasional (عظيمي, 2026). Dari perspektif syariah, tantangan utama adalah memastikan bahwa seluruh aspek akad ijarah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku, termasuk dalam hal penentuan ujrah, mekanisme pemindahan kepemilikan, dan penanganan risiko.

    Dari perspektif operasional, tantangan utama adalah kompleksitas administrasi yang terkait dengan kepemilikan aset oleh bank (الطبطبائي, 2003). Bank harus mengelola portofolio aset yang disewakan, termasuk pemeliharaan, asuransi, dan penanganan aset yang dikembalikan oleh nasabah. Hal ini memerlukan kapasitas operasional yang lebih besar dibandingkan dengan akad murabahah.

    Tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi ijarah adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam fikih muamalat dan perbankan syariah (Abudirbala, 2019). Banyak bank syariah yang masih kekurangan tenaga ahli yang mampu merancang dan mengimplementasikan produk ijarah yang sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini menghambat pengembangan produk ijarah yang inovatif dan kompetitif.

    11.2 Prospek Pengembangan Ijarah

    Meskipun menghadapi berbagai tantangan, akad ijarah memiliki prospek yang cerah dalam pengembangan perbankan syariah ke depan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah dan berkembangnya regulasi yang mendukung, permintaan terhadap produk ijarah diperkirakan akan terus meningkat.

    Perkembangan teknologi keuangan (fintech) juga membuka peluang baru untuk pengembangan produk ijarah yang lebih inovatif dan efisien. Digitalisasi proses akad ijarah, misalnya, dapat mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan aksesibilitas produk ijarah bagi masyarakat yang lebih luas. Namun, pengembangan ijarah berbasis teknologi harus tetap memperhatikan ketentuan syariah yang berlaku.

    Selain itu, pengembangan pasar modal syariah, termasuk sukuk berbasis ijarah, membuka peluang baru untuk mobilisasi dana yang lebih besar melalui instrumen ijarah. Sukuk ijarah, yang merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah, telah menjadi salah satu instrumen keuangan syariah yang paling populer di pasar modal global.

    11.3 Ijarah dalam Konteks Keuangan Syariah Global

    Dalam konteks keuangan syariah global, akad ijarah memainkan peran yang semakin penting sebagai instrumen pembiayaan yang fleksibel dan sesuai syariah (Hassan et al., 2025). Berbagai lembaga keuangan syariah di seluruh dunia, dari Malaysia hingga negara-negara Teluk, telah mengadopsi ijarah sebagai salah satu produk utama mereka.

    Perkembangan standar syariah internasional untuk ijarah, yang dipimpin oleh lembaga-lembaga seperti AAOIFI dan IFSB, telah membantu meningkatkan konsistensi dan kualitas implementasi ijarah di berbagai yurisdiksi (المنصوري, 2019). Namun, masih terdapat perbedaan dalam interpretasi dan implementasi ijarah di berbagai negara, yang mencerminkan keragaman mazhab fikih dan konteks regulasi yang berbeda.

    12. Ijarah dan Maqashid Syariah

    12.1 Relevansi Maqashid Syariah dalam Akad Ijarah

    Evaluasi akad ijarah dari perspektif maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) memberikan dimensi yang lebih dalam dalam memahami relevansi dan signifikansi akad ini dalam perbankan syariah. Maqashid syariah mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akad ijarah, sebagai instrumen pembiayaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses aset dan layanan yang dibutuhkan tanpa melibatkan riba, berkontribusi langsung pada perlindungan harta (hifz al-mal).

    Selain itu, ijarah juga berkontribusi pada perlindungan jiwa (hifz al-nafs) melalui pembiayaan layanan kesehatan, dan perlindungan akal (hifz al-aql) melalui pembiayaan pendidikan (الجمالي & الختالي, 2018). Dengan demikian, akad ijarah memiliki relevansi yang luas dalam konteks maqashid syariah, tidak hanya sebatas instrumen keuangan semata.

    12.2 Ijarah sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi

    Dari perspektif keadilan ekonomi, akad ijarah menawarkan alternatif yang lebih adil dibandingkan dengan sistem pembiayaan berbasis bunga. Dalam ijarah, keuntungan bank didasarkan pada manfaat nyata yang diberikan kepada nasabah, bukan pada bunga yang dikenakan atas pinjaman uang (الطبطبائي, 2003). Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan bahwa keuntungan harus didasarkan pada kontribusi nyata terhadap kegiatan ekonomi.

    Selain itu, ijarah juga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah dalam situasi di mana aset tidak dapat digunakan sesuai dengan yang diharapkan. Karena utang hanya timbul sebesar manfaat yang telah dinikmati, nasabah tidak harus menanggung beban utang penuh jika aset mengalami kerusakan atau tidak dapat digunakan (الطبطبائي, 2003). Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam.

    13. Kesimpulan

    Akad ijarah merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang paling penting dan fleksibel dalam perbankan syariah. Dengan berbagai variasinya, mulai dari ijarah murni hingga IMBT dan ijarah maushufah fi al-dzimmah, akad ini mampu memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaan nasabah dalam kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (الشيخ, 2023; الطبطبائي, 2003; المنصوري, 2019).

    Implementasi akad ijarah dalam perbankan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, didukung oleh perkembangan standar syariah internasional dan regulasi perbankan syariah di berbagai negara (المنصوري, 2019; عظيمي, 2026). Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, termasuk isu-isu fikih yang belum terselesaikan, keterbatasan sumber daya manusia, dan kompleksitas administrasi (Abudirbala, 2019; عظيمي, 2026).

    Ke depan, pengembangan akad ijarah dalam perbankan syariah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk inovasi produk yang sesuai syariah, pemanfaatan teknologi keuangan, dan penguatan kerangka regulasi (Al-Salahen, 2026). Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis maqashid syariah, akad ijarah dapat terus berkembang sebagai instrumen pembiayaan yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan (الجمالي & الختالي, 2018).

    Penting juga untuk terus memperkuat pengawasan syariah dalam implementasi akad ijarah, untuk memastikan bahwa praktik perbankan syariah benar-benar mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang menjadi landasannya (Alhajaj & الحوراني, 2023; العلاونة & عبيدات, 2026). Dengan demikian, perbankan syariah dapat memenuhi perannya sebagai sistem keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

    Daftar Pustaka

    Abudirbala, M. M. M. A. M. (2019). Shifting from Conventional to Islamic Banking: Challenges and Barriers (a case study on Libya). Journal of Pure & Applied Sciences, 18(2). https://doi.org/10.51984/jopas.v18i2.412

    Al-Salahen, A. A. (2026). العقود المركبة وأثرها في تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية. Dirassat Journal Economic Issue, 17(1), 49–61. https://doi.org/10.34118/djei.v17i1.4487

    Alhajaj, Z., & الحوراني, ي. (2023). الحاكمية المؤسسية المصرفية الإسلامية وعلاقتها بالامتثال. مجلة جدارا للدراسات والبحوث, 9(1), 155–180. https://doi.org/10.54161/jrs.v9i1.191

    Hasanudin, H., & Rahmawati, V. (2021). Restructuring of Finance Problem in Islamic Banks between Fiqh and the Fatwa of DSN MUI. International Journal of Social Science and Religion (Ijssr), 251–270. https://doi.org/10.53639/ijssr.v2i3.50

    Hassan, M. K., Hoque, Md. E., & Rabbani, M. R. (2025). Islamic Finance in the USA - Concepts, Institutions, and Ethical Complexities. Al Qasimia University Journal of Islamic Economics, 5(2), 01–18. https://doi.org/10.52747/aqujie.5.2.430

    Kindi, M. M. S. A. (2023). The relationship of the documentary credit issuer with the goods in Article (377) of the Islamic Banking and Commerce Law. Sultan Qaboos University Legal Studies Journal, 2(1). https://doi.org/10.61191/squlsj.v2i1.5420

    Lahuri, S. B., Putra, O. M. I., & Zuhroh, A. A. (2022). حلّ المنازعات الناشئة عن التقصير في عقد الإجارة: دراسة في شركة Bowriz لإجارة السيارات بماجيلانج في منظور الشريعة الإسلامية. Al-Insyiroh Jurnal Studi Keislaman, 8(1), 45–68. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v8i1.5073

    Soleh, Naemah, N., & Fahimah, N. (2021). تنظيم البنك المركزي العماني لتركيب العقود المالية في التمويل بالمرابحة. Al-Basirah Journal, 11(1), 87–122. https://doi.org/10.22452/basirah.vol11no1.7

    الجمالي, م., & الختالي, س. (2018). تمويل المنافع والخدمات في المؤسسات المصرفية الاسلامية. مجلة الرفاق للمعرفة, (1), 1–32. https://doi.org/10.64489/r9179270

    الشيخ, ا. إ. ف. (2023). الإجارة المنتهية بالتمليك: دراسة تحليلية. مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث, 2(10). https://doi.org/10.56989/benkj.v2i10.150

    الطبطبائي, م. ع. ا. (2003). مميزات عقود الإجارة على عقود البيع للمؤسسات المالية الإسلامية والعملاء دراسة فقهية تطبيقية. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 18(54). https://doi.org/10.34120/jsis.v18i54.1503

    العلاونة, ع. م. خ., & عبيدات, ز. م. م. (2026). أثر الضوابط الشرعية لعقود المعاوضات في الكفاءة المصرفية في البنوك الإسلامية الأردنية: الدور الوسيط للرقابة الشرعية. Journal of Islamic and Religious Studies, 11(1), 201–224. https://doi.org/10.36476/jirs.11:1.06.2026.09

    العلي, ص. ا. ح. (2016). صيغ التمويل والاستثمار الملائمة لعملية إعادة الإعمار في المؤسسات المالية الإسلامية. Emirj, 30(4), 387–410. https://doi.org/10.37138/emirj.v30i4.1754

    المرزوقي, ع. ح. (2024). حكم العمل بأسلوب العينات غير الإحصائية في الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية: دراسة تأصيلية. مجلة الآداب, 12(3), 515–556. https://doi.org/10.35696/arts.v12i3.2110

    المنصوري, إ. (2019). تطبيقات الإجارة المنتهية بالتمليك والموصوفة في الذمة في المصارف الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة - دراسة فقهية نقدية. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية, 16(2), 747–779. https://doi.org/10.36394/jsis.v16.i2.26

    حسن, ب. م., & حجازي, د. ي. (2024). المصرفية الإسلامية بين الشريعة والقانون العراقي. المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية, (25). https://doi.org/10.59735/arabjhs.vi25.1363

    سادات, م. (2016). المسئولية المدنية للمصارف الإسلامية عن أعمال هيئات الرقابة الشرعية. University of Sharjah (Uos) Journal of Humanities and Social Sciences, 13(3), 56–89. https://doi.org/10.36394/jhss/13/spi/3

    طنطور, ب. م. أ. (2022). خصوصية التحكيم في عقود الإيجار التمويلي في فلسطين دراسة مقارنة. Uaeu Law Journal, 36(4), 307–362. https://doi.org/10.65088/2022.36.4.5

    عظيمي, س. ا. (2026). أهم المشكلات التي تواجه المصارف الإسلامية وسبل علاجها. مجلة الدراسات الإسلامية - جامعة كابل, 2(4), 1–19. https://doi.org/10.62810/jis.v2i4.297

    غيث, م. ع. (2010). حكمة العمل المصرفي الإسلامي المبنيّ على نظام المشاركة. Al-Fikr Al-Islāmī Al-Muʿāṣir (Previously Islamiyat Al-Ma Rifah), 16(62), 108–71. https://doi.org/10.35632/citj.v16i62.995

    محمود, م. ش. (2015). إستراتيجية تميز بنك الجزيرة السعودي في مجال الصيرفية الإسلامية. Emirj, 29(2), 285–318. https://doi.org/10.37138/emirj.v29i2.1858
  • 200 komentar:

    1. muhammadgferdyansyahsaputra_250503110020 Assalamu’alaikum, izin bertanya. Jika barang yang disewakan melalui akad ijarah mengalami kerusakan saat masa sewa, siapa yang bertanggung jawab atas biaya perbaikannya menurut prinsip perbankan syariah?

      BalasHapus
    2. Kavita Agustina Murdaya_260503110146_ Artikel menyatakan pemindahan kepemilikan dalam IMBT harus dibuat dalam akad terpisah. Jika dua akad ditandatangani bersamaan pada hari yang sama, apakah itu masih terpisah secara hakiki atau tetap termasuk larangan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqah)?

      BalasHapus
    3. Kanaya Aulia Faizura_260503110134, assalamualaikum maaf izin bertanya, Sebutkan empat rukun ijarah beserta penjelasan singkatnya (mu'jir, musta'jir, objek ijarah, ujrah, sighat) ?.

      BalasHapus
    4. zahara padlianti zunnurahmani_260503110169
      assalamualaikum wr wb, izin bertanya bapak, di materi disebutkan bahwa pada akad IMBT, ujrah bisa disesuaikan selama masa sewa mengikuti kondisi ekonomi, berbeda dengan murabahah yang cicilannya tetap. Tapi di sisi lain, ada juga bank syariah yang memakai acuan suku bunga konvensional untuk menentukan ujrah itu. Menurut Bapak, apakah praktik tersebut masih sesuai syariah? Lalu, bagaimana seharusnya bank menentukan ujrah yang adil supaya tidak menyerupai bunga?

      BalasHapus
    5. safa salsabila azhar_250503110033_pbs A izin bertanya, Apa perbedaan ijarah dengan ijarah muntahiyah bittamlik, serta apa rukun dan syaratnya?

      BalasHapus
    6. royhan bagus fatoni atmaja_260503110144, mohon izin bertanya bapak, Kalau seseorang menyewa barang melalui bank syariah, lalu barang tersebut rusak, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan itu?

      BalasHapus
    7. Novitania Nikmatul Indriany Dwi Putri_260503110090. izin bertanya, Artikel ini menjelaskan bahwa Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) lebih fleksibel dibandingkan murabahah karena ujrah dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga menyebut adanya isu fikih ketika bank memakai benchmark suku bunga konvensional untuk menentukan ujrah variabel. Bagaimana bank syariah dapat menentukan ujrah variabel yang adil dan benar-benar sesuai syariah, sehingga tidak dianggap sekadar meniru mekanisme bunga pada leasing konvensional?

      BalasHapus
    8. andini solehatus sa'ida_26050311092 izin bertanya bapak,,,Pada tahap analisis kelayakan, aspek apa saja yang perlu dinilai bank dalam pembiayaan ijarah, dan apakah penilaiannya berbeda dari pembiayaan berbasis jual beli?

      BalasHapus
    9. Rafika ulfah_260503110136_ Artikel menyebutkan bahwa Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) merupakan varian ijarah yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah modern. Jelaskan mekanisme pemindahan kepemilikan dalam IMBT, keunggulannya dibandingkan murabahah, serta isu fikih dan hukum yang perlu diperhatikan dalam penerapannya!

      BalasHapus
    10. fatwaulayyahaniifah_250503110014
      izin bertanya Pak/Bu. Terkait produk Ijarah, bagaimana strategi bank dalam menetapkan besarannya agar tetap kompetitif dengan sewa konvensional namun senantiasa berada dalam koridor syariah? Terima kasih.

      BalasHapus
    11. Dwi Rahmania Putri_260503110163_ Izin bertanya bapak, Dalam artikel dijelaskan bahwa pada akad ijarah, bank tetap memiliki aset selama masa sewa dan bertanggung jawab atas pemeliharaan aset tersebut. Jika aset mengalami kerusakan bukan karena kelalaian nasabah, bagaimana bank memastikan bahwa tanggung jawab tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak justru dibebankan kepada nasabah?

      BalasHapus
    12. Ahmadah Latifatul Hakimah_250503110054, izin bertanya pak/buk, Jika ijarah diklaim relevan dengan maqashid syariah secara luas, apakah ada data empiris berapa persen pembiayaan ijarah di bank syariah Indonesia yang benar-benar disalurkan untuk kesehatan dan pendidikan? Atau jangan-jangan 90% masih untuk KPR, sewa kendaraan, dan alat berat yang orientasinya tetap profit?

      BalasHapus
    13. Augie Ryan Rahman_230503110085, Apa perbedaan mendasar antara Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dengan akad sewa menyewa konvensional (leasing)?

      BalasHapus
    14. Anta Kuna lutfi Sholiha_250503110004, assalamualaikum, Permisi pak izin bertanya, bagaimana mitigasi risiko hukum dan kepatuhan syariah yang paling efektif dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam menangani tantangan operasional dan perbedaan pendapat fikih terkait penerapan akad Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang?

      BalasHapus
    15. Amelia Septi Hidayatullaili_250503110061, Assalamu’alaikum, izin bertanya. Dalam ijarah, bank menyewakan manfaat suatu barang kepada nasabah. Jika mesin yang disewa rusak bukan karena kelalaian nasabah, siapa yang menanggung biaya perbaikan? Apakah nasabah tetap wajib membayar sewa selama mesin tidak dapat digunakan? Terima kasih.

      BalasHapus
    16. Syifaul Awwalina Hidayah_250503110064
      Izin bertanya bpk, dalam akad ijarah, bank tetap memiliki aset selama masa sewa sehingga juga menanggung risiko kerusakan dan pemeliharaan. Bagaimana bank syariah dapat membagi tanggung jawab antara bank dan nasabah secara adil, terutama ketika aset mengalami kerusakan selama masa sewa?

      BalasHapus
    17. Siti Filzah Nur Sabrina_260503110096.
      mohon maaf, izin bertanya pak.
      Kalau barang yang disewa rusak bukan karena kesalahan nasabah, siapa yang harus bertanggung jawab, bank atau nasabah?

      BalasHapus
    18. permisi bapak, izin bertanya, Apa perbedaan utama antara akad ijarah dan transaksi sewa-menyewa konvensional?

      salsyah sandellla indira gandhi
      (260503110010)

      BalasHapus
    19. TASYA AULIYA 250503110015. Saya izin bertanya, Pak. Apa perbedaan antara akad ijarah dan ijarah muntahiyah bi at-tamlik (IMBT), serta bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan di bank syariah?

      BalasHapus
    20. [250503110052-Difah Rimadhani] Izin bertanya Pak, di materi ada Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah untuk aset yang belum ada, seperti rumah masih proses bangun. Jika developer gagal bangun tepat waktu, siapa yang menanggung risiko? Apakah nasabah tetap wajib bayar ujrah padahal manfaat rumah belum bisa dinikmati? Terima kasih.

      BalasHapus
    21. Nadya Auliya Azzahra_250503110053

      Assalamualaikum, izin bertanya, Pak.
      Dalam artikel dijelaskan bahwa pada akad Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT), pemindahan kepemilikan aset dilakukan melalui akad terpisah dari akad sewa. Namun, bagaimana jika nasabah telah menyelesaikan seluruh pembayaran sewa sesuai kesepakatan, tetapi bank tidak melaksanakan pemindahan kepemilikan sebagaimana yang dijanjikan? Apa bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh nasabah, dan bagaimana seharusnya akad IMBT dirancang sejak awal untuk mencegah terjadinya sengketa tersebut?

      BalasHapus
    22. WILDANI AFIFAH_250503110017_PBS A

      Assalamualaikum, izin bertanya bapak. Berdasarkan konsep ijarah untuk jasa dan risiko akad majemuk dalam artikel, apakah skema qardh + ijarah pada dana talangan haji masih dapat dibenarkan secara syariah ketika ujrah ternyata berubah mengikuti besar pinjaman dan lamanya cicilan? Di titik mana ijarah jasa berhenti menjadi imbalan atas jasa nyata dan berubah menjadi “bunga terselubung” atas pinjaman? Bagaimana DPS dan standar syariah seharusnya mengawasi agar akad ijarah tidak sekadar dipakai sebagai kemasan?

      BalasHapus
    23. Intan Aprilia NurFadilla (260503110111)
      Assalamualaikum, izin bertanya bapak. Maqasid dan akadnya. Bab 12.1 mengaitkan ijarah dengan hifz al-nafs dan hifz al-aql lewat pembiayaan kesehatan dan pendidikan. Itu adalah klaim tentang penggunaan dana, bukan tentang akad ijarah. Murabahah atau qardh juga bisa membiayai rumah sakit atau sekolah. Apa kontribusi maqasid yang khas dari ijarah? Dan jika pembiayaan jasa sendiri masih diperdebatkan (Bab 3.4), bagaimana ia dijadikan dasar maqasid?

      BalasHapus
    24. Kusiroh (250503110077)
      Izin bertanya bapak, bagaimana bank syariah memastikan bahwa penentuan ujrah dalam akad ijarah tetap adil dan sesuai dengan prinsip syariah ketika kondisi ekonomi berubah, terutama jika biaya sewa perlu disesuaikan selama masa akad?

      BalasHapus
    25. Salsabilla Lyrabiha (250503110048)
      Assalamualaikum, izin bertanya bapak. Artikel menyimpulkan bahwa ijarah sesuai dengan maqashid syariah. Namun, apakah kepatuhan terhadap aturan akad saja sudah cukup untuk mencapai tujuan syariah, atau harus dibuktikan juga melalui dampak nyata terhadap kesejahteraan nasabah?

      BalasHapus
    26. Anya amelya febriyantie (250503110074)
      Assalamualaikum, izin bertanya bapak
      Jika nasabah telah membayar sewa selama bertahun-tahun dalam akad IMBT, tetapi gagal memenuhi kewajiban menjelang akhir masa sewa, apakah bank boleh mengambil kembali aset tanpa memperhitungkan seluruh manfaat ekonomi yang telah dibayar nasabah? Bagaimana penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak?

      BalasHapus
    27. nurul intan putriana dewi(260503110058)izin bertanya pak,kalau barangnya tiba2 rusak atau hilang,siapa yang harus menanggungkerugiannya?apakah pemilik bank atau penyewa nasabah?

      BalasHapus
    28. Adwa Al Fadhilah_250503110070
      izin bertanya, Dalam produk Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), bagaimana perlakuan akuntansi dan hukum syariah jika di tengah masa sewa penyewa berniat untuk mempercepat pelunasan kepemilikan aset tersebut?

      BalasHapus
    29. M. Zumarullah Isfa Izzaty_250503110002
      Apa perbedaan utama antara ijarah di bank syariah dan sistem sewa yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional?

      BalasHapus
    30. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

      BalasHapus
    31. Velani Laily Noviana (250503110042)

      Izin bertanya Bapak, dalam akad ijarah bagaimana seharusnya pembagian tanggung jawab atas kerusakan objek sewa ditentukan agar tidak merugikan salah satu pihak?

      BalasHapus
    32. Fatchur Rohman Rofian(260503110181)
      Izin bertanya, Bapak. Mengapa objek dalam akad ijarah adalah manfaat dari barang atau jasa, bukan barang itu sendiri, dan bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi penerapan ijarah dalam produk pembiayaan bank syariah?

      BalasHapus
    33. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

      Perkenalkan, saya **M. Iqbal Aqilah (260503110126)**. Izin bertanya kepada pemateri.

      Dalam artikel dijelaskan bahwa pada akad ijarah, bank tetap memiliki aset selama masa sewa dan nasabah membayar ujrah sesuai kesepakatan. Artikel juga menjelaskan bahwa bank dapat menggunakan acuan suku bunga konvensional sebagai referensi untuk menentukan ujrah.

      **Pertanyaan saya, jika penentuan biaya sewa di bank syariah masih mengacu pada suku bunga konvensional, apa yang membedakan praktik ijarah tersebut dari sistem pembiayaan konvensional? Bagaimana cara memastikan bahwa akad ijarah benar-benar menerapkan prinsip syariah, bukan hanya berbeda istilah?**

      Terima kasih.

      Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

      BalasHapus
    34. Syahrina Rafa Maula (250503110071)
      izin bertanya, Dalam pembiayaan berbasis ijarah, nasabah membayar untuk menggunakan suatu barang atau aset selama jangka waktu tertentu. Namun, bagaimana jika manfaat barang tersebut berkurang sebelum masa sewa berakhir, misalnya kendaraan yang disewa sering mengalami kerusakan sehingga tidak bisa digunakan untuk bekerja? Apakah nasabah tetap harus membayar sesuai kesepakatan, atau perlu ada penyesuaian karena manfaat yang diterima tidak lagi sama seperti sebelumnya?

      BalasHapus
    35. Nama: Albaid Laudzikrillah
      NIM: 260503110125

      Pertanyaan:
      Mengapa akad ijarah, khususnya Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT), dinilai memiliki keunggulan dibandingkan akad jual beli seperti murabahah dalam pembiayaan perbankan syariah? Jelaskan dari sisi manajemen risiko dan fleksibilitas penentuan ujrah, serta tantangan fikih yang masih menyertainya.

      BalasHapus
    36. Nama : M fahril abidin
      Nim : 260503110133
      izin bertanya bapak, Jika akad ijarah bertujuan memberikan pembiayaan yang adil dan sesuai prinsip syariah, apakah penggunaan acuan suku bunga konvensional dalam menentukan biaya sewa (ujrah) oleh bank syariah masih dapat dianggap benar-benar sesuai dengan prinsip syariah?

      BalasHapus
    37. izin bertanya bapak, Bagaimana penentuan batasan risiko pemeliharaan objek sewa antara pemberi sewa (mu'ajir) dan penyewa (musta'jir) dalam penerapan akad ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT)? —
      NIM: 250503110060 | NAMA: imelda islami arisaputri

      BalasHapus
    38. indah putri rahmawati 250503110043
      Mengenai aset yang disewakan dalam akad Ijarah, bagaimana pembagian tanggung jawab antara bank (pemilik barang) dan nasabah (penyewa) jika terjadi kerusakan aset saat masa sewa berlangsung? Apakah biaya perawatan mendasar selalu menjadi kewajiban bank?

      BalasHapus
    39. Nama: Inayatin Najah
      NIM: 250503110067
      izin bertanya bapak, Jika nasabah mengalami kesulitan membayar ujrah karena kehilangan pekerjaan, apakah bank syariah sebaiknya memberikan keringanan atau tetap menuntut pembayaran sesuai akad?

      BalasHapus
    40. ZAHRA NUR RAHMAWATI (250503110036)
      izin bertanya, Karena bank memiliki aset yang disewakan, bagaimana implikasi pajak (misalnya PPN dan pajak atas sewa) dibandingkan murabahah? Apakah perlakuan pajak yang berbeda memengaruhi pilihan bank antara ijarah dan jual beli, dan apakah adil bagi nasabah?

      BalasHapus
    41. DESTIA NUR ANGGRAINI ARIFIN_260503110159.
      Izin bertanya bapak, bagaimana prinsip keadilan dalam akad ijarah diterapkan apabila manfaat barang yang disewakan tidak dapat digunakan sesuai kesepakatan, sementara penyewa sudah membayar biaya sewa?

      BalasHapus
    42. SALLYKA ZAHRA_250503110066
      izin bertanya bapak, Bagaimana bank syariah mengelola risiko kepemilikan aset dalam akad ijarah agar tetap menguntungkan sekaligus sesuai prinsip syariah?

      BalasHapus
    43. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

      BalasHapus
    44. Muhammad Rafid Mubarak_250503110008.
      Bagaimana skema penyewaan manfaat barang/jasa melalui akad ijarah serta ketentuannya dalam perbankan syariah?

      BalasHapus
    45. Karimatussaumi Nur Alifa Atok_260503110109 beban perawatan mendasar dan risiko kerusakan aset berada di tangan pemberi sewa. Namun, dalam realitas operasional perbankan modern, apakah bank benar-benar menanggung biaya perbaikan tersebut secara mandiri, ataukah risiko dan biaya pemeliharaan/asuransi tersebut pada praktiknya telah dibebankan secara tersembunyi ke dalam komponen perhitungan ujrah yang harus dibayar oleh nasabah?

      BalasHapus
    46. Nama : Iqbal Zain Dzulfikar Jarkasi
      NIM : 260503110025
      Bagaimana hukum pembayaran uang muka atau ujrah yang telah dibayarkan nasabah apabila objek ijarah mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dimanfaatkan? Apakah bank wajib mengembalikan seluruh atau sebagian pembayaran tersebut?

      BalasHapus
    47. Najwa afifah mahmuzah_260503110150
      Jika bank syariah menggunakan suku bunga konvensional sebagai acuan untuk menentukan biaya sewa (ujrah), apakah hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah? Jelaskan alasannya.

      BalasHapus
    48. "Bagaimana perlakuan akuntansi dan manajemen risiko jika terjadi kerusakan pada objek sewa dalam akad ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT)?"

      NIM: 250503110062

      NAMA: Muhammad Reyhan Firmansyah

      BalasHapus
    49. 250503110058_ULFI HIDAYAH
      Izin bertanya,
      Bagaimana perlakuan akuntansi dan manajemen risiko terhadap pemeliharaan objek sewa (Ijarah) apabila terjadi kerusakan di tengah jalan yang bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa?

      BalasHapus
    50. 250503110073_Shabrina Aulia Aufa
      izin bertanya

      Bagaimana cara memastikan bahwa akad ijarah untuk pembiayaan pendidikan atau kesehatan benar-benar memberikan manfaat bagi nasabah dan tidak sekadar menjadi cara untuk memperoleh keuntungan?

      BalasHapus
    51. 250503110041_Nuzul Fitriana
      Izin bertanya Pak, agunan disebut melindungi dana nasabah penyimpan, tetapi di sisi lain bisa menyulitkan pelaku usaha kecil yang asetnya terbatas. Jadi bagaimana cara untuk menyeimbangkan keduanya?
      Terima kasih Pak

      BalasHapus
    52. Assalamu’alaikum Pak, perkenalkan nama saya Afdal Faisal Ahmadani (260503110084), izin bertanya.

      Dalam artikel dijelaskan bahwa pada akad Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT), bank tetap bertindak sebagai pemilik aset selama masa sewa sehingga memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan dan risiko kerusakan aset yang bukan karena kelalaian nasabah. Namun, dalam praktik operasional perbankan syariah modern, bagaimana cara bank memastikan pembagian tanggung jawab dan biaya pemeliharaan tersebut berjalan adil tanpa membebani nasabah secara berlebihan, serta bagaimana mitigasinya jika menggunakan acuan suku bunga konvensional dalam menentukan besaran ujrah?

      BalasHapus
    53. 250503110001_shakinah binti al azahro
      Izin bertanya, dalam akad ijarah, bank syariah tetap memperoleh keuntungan dari pembayaran sewa, tetapi sebagai pemilik aset bank juga memiliki tanggung jawab atas kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah. Namun, dalam praktiknya, bagaimana jika bank membebankan biaya perawatan atau risiko kerusakan kepada nasabah melalui isi perjanjian? Apakah akad tersebut masih dapat dikatakan sesuai prinsip syariah, dan bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan bahwa pembagian risiko tidak hanya menguntungkan pihak bank?

      BalasHapus
    54. Lintang Vergiawan Ari Kristanto (260503110114) izin bertanya bapak, bagaimana bank syariah memastikan bahwa penetapan besaran ujrah (biaya sewa) pada produk Ijarah maupun IMBT tetap adil dan kompetitif, serta bagaimana cara memitigasi risiko agar mekanisme penyesuaian ujrah tersebut tidak menyerupai perhitungan bunga pada pembiayaan konvensional?

      BalasHapus
    55. Rayhana Annisa Karyanto (250503110069)
      Terkait wa’d (janji) pemindahan kepemilikan di akhir sewa, apakah janji itu mengikat secara hukum? Apa konsekuensinya bila bank atau nasabah ingkar?

      BalasHapus
    56. 250503110038_Ririt Shinta Nurjanatin
      Mohon izin bertanya bapak. Pada artikel bagian 6.2 itu menyebut bahwa penggunaan sampling dalam audit syariah itu sudah mendapat legitimasi fikih. Pertanyaan saya, Apa risikonya jika produk ijarah dalam jumlah besar hanya diaudit dengan sampel? Bagaimana menjamin penyimpangan tidak lolos karena tidak masuk sampel?

      BalasHapus
    57. Bagaimana implementasi dan batasan objek sewa pada akad Ijarah di Perbankan Syariah? (MOHAMMAD RAFI ALGHOZALI_260503110061)

      BalasHapus
    58. Muhammad Syafiq Syauqi_250503110019
      Selain sukuk ijarah, instrumen investasi syariah apa yang bisa dibuat dari konsep ijarah agar masyarakat kecil ikut berpartisipasi?

      BalasHapus
    59. Bagaimana solusi syariah apabila terjadi kerusakan objek sewa di tengah jalan pada akad Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT)? Siapa yang harus menanggung risiko depresiasi tersebut? — NIM: 250503110055, NAMA: Bryan Alinzky

      BalasHapus
    60. Lintang Vergiawan Ari Kristanto ( 260503110114) izin bertanya, bagaimana bank syariah memastikan bahwa penetapan besaran ujrah (biaya sewa) pada produk Ijarah maupun IMBT tetap adil dan kompetitif, serta bagaimana cara memitigasi risiko agar mekanisme penyesuaian ujrah tersebut tidak menyerupai perhitungan bunga pada pembiayaan konvensional?

      BalasHapus
    61. Nabiilah Arum Nur Shobrina_260503110063
      Mengingat kompleksitas administrasi dan perlunya keahlian fikih muamalat yang mendalam, apakah kualitas SDM di perbankan syariah saat ini sudah memadai untuk mengaudit dan mengeksekusi struktur akad ijarah yang kompleks secara tepat?

      BalasHapus
    62. Arin Kamal Windiyanti_250503110068

      Assalamu’alaikum, izin bertanya, Pak. Pada bagian 4.1 disebutkan bahwa dalam ijarah, bank dapat membeli aset dari nasabah lalu menyewakannya kembali kepada nasabah yang sama melalui akad terpisah (sale and leaseback). Dalam praktiknya, nasabah sering menjual asetnya kepada bank justru karena butuh dana tunai, lalu tetap memakai aset itu dan membayar sewa. Bagaimana cara membedakan skema ini dari praktik bay’ al-‘inah, yaitu jual beli yang dipakai sebagai kedok pinjaman berbunga? Syarat apa saja yang harus dipenuhi agar sale and leaseback sah secara syariah, misalnya soal harga beli yang wajar, perpindahan kepemilikan yang nyata, dan tidak adanya kewajiban bagi nasabah untuk membeli kembali aset tersebut? Terima kasih.

      BalasHapus
    63. Apa yang di maksud akad ijarah di kehidupan dan perjalanan proses perbankan

      BalasHapus
    64. Nabila Rizky Rahmadani (250503110059), izin bertanya. Faktor apa saja yang membuat bank syariah enggan menyalurkan pembiayaan bagi hasil, misalnya risiko moral hazard, sulitnya memantau usaha nasabah, atau tingginya risiko kerugian? Bagaimana cara mengatasinya?

      BalasHapus
    65. Naila Afiya Ramadhani Nasywaa__250503110065, Assalamualaikum, izin bertanya bapak, Pada bagian 4.1, ijarah disebut memungkinkan bank syariah berpartisipasi bersama lembaga keuangan konvensional dalam membiayai proyek vital, yang tidak bisa dilakukan lewat jual beli. Skema ini tidak dijelaskan lebih lanjut. Bagaimana bentuknya, misalnya pembiayaan sindikasi? Bagaimana dana syariah dijaga agar tidak tercampur (ikhtilath) dengan dana ribawi, dan siapa yang mengawasinya?

      BalasHapus
    66. Assalamu'alaikum wr. wb. Saya Adelia Putri Salsabila dengan NIM 250503110047 ingin bertanya bagaimana bisa fintech syariah dan sukuk ijarah itu bisa memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan berbasis ijarah? Terima kasih

      BalasHapus
    67. Arya Wijaya_250503110005, Izin bertanya pak, dalam akad ijarah, kan bank tetap menjadi pemilik barang yang disewakan. Nah, kalau barang tersebut rusak bukan karena kesalahan nasabah sehingga tidak bisa digunakan, apakah nasabah masih wajib membayar sewa? Kalau tetap wajib, bagaimana hal itu bisa dianggap adil bagi nasabah?

      BalasHapus
    68. Afifah Bunga Arya_250503110057
      assalamu'alaikum bapak saya izin bertanya, jika akad ijarah merupakan transaksi sewa, bagaimana bank syariah memastikan bahwa pembagian tanggung jawab antara pemilik aset dan penyewa sudah sesuai dengan prinsip keadilan?

      BalasHapus
    69. “Bagaimana harmonisasi standar AAOIFI, IFSB, dan regulasi dewan syariah nasional dapat diwujudkan untuk menjamin konsistensi penerapan akad ijarah dan IMBT di berbagai negara tanpa mengabaikan perbedaan sistem hukum dan regulasi masing-masing negara?”
      SITI KHUMAEROH -250503110063

      BalasHapus
    70. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

      Izin bertanya kepada penulis. Dalam artikel dijelaskan bahwa penentuan ujrah pada akad ijarah terkadang menggunakan acuan suku bunga konvensional. Apakah penggunaan acuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan bagaimana Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa penetapan ujrah tetap terbebas dari unsur riba?

      Terima kasih.

      Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

      Nama: Suci Oktavia Al Irsyady
      NIM: 250503110037

      BalasHapus
    71. Alifia Yusnita Salsabilah_250503110009
      Assalamualaikum bapak saya izin bertanya, Bagaimana mitigasi risiko yang dilakukan bank syariah jika objek sewa mengalami kerusakan total (force majeure) sebelum masa kontrak ijarah berakhir, dan bagaimana penyelesaian hak serta kewajiban finansial antara bank dan nasabah?

      BalasHapus
    72. Akad Ijarah pada Perbankan Syariah Apa perbedaan ijarah dengan ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), dan siapa yang menanggung biaya pemeliharaan objek sewa? NIM: 250503110018 | Nama: Yuga Dwi Saputra

      BalasHapus
    73. Jazilatur Rohmah_250503110022
      Bagaimana cara bank syariah menerapkan akad ijarah agar transaksi sewa-menyewa tidak mengandung unsur riba?

      BalasHapus
    74. Achmad Chaidar Jazuli_250503110032
      Bagaimana penerapan akad ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik dalam produk pembiayaan bank syariah?

      BalasHapus
    75. Nayla Amartya_250503110029 Izin bertanya Bapak Dalam akad ijarah, siapa yang menanggung biaya pemeliharaan dan kerusakan barang yang disewakan, bank atau nasabah? Bagaimana perbedaan ketentuannya antara ijarah biasa dan ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), dan apa risiko yang harus diperhatikan bank?

      BalasHapus
    76. 250503110035_Dwi aurora nayla rahmadina izin bertanya bapak...Bagaimana penerapan hawalah dalam fintech syariah (P2P lending), dan invoice dari industri apa yang tidak dapat dijadikan objek hawalah?

      BalasHapus
    77. 250503110025_Dwi Dita Saskia
      Assalamu’alaikum, izin bertanya.
      Dalam artikel dijelaskan bahwa akad ijarah memberikan fleksibilitas dalam pembiayaan, tetapi bank syariah juga harus menanggung risiko kepemilikan aset, seperti biaya pemeliharaan dan kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah. Lalu, bagaimana cara bank syariah membedakan tanggung jawab bank sebagai pemilik aset dengan tanggung jawab nasabah sebagai penyewa, terutama jika terjadi kerusakan selama masa sewa, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan akad tetap sesuai dengan prinsip syariah?

      BalasHapus
    78. Khulafatul Anshor_250503110021
      Dalam akad ijarah, bank syariah memperoleh pendapatan dari pembayaran sewa atas manfaat suatu aset. Namun, dalam praktiknya, pembayaran sewa secara berkala terkadang terlihat menyerupai cicilan kredit konvensional. Bagaimana cara membedakan akad ijarah yang benar-benar sesuai prinsip syariah dengan transaksi yang hanya mengganti istilah bunga menjadi biaya sewa? Selain itu, bagaimana pembagian tanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan kerusakan aset dapat menjadi indikator kepatuhan terhadap prinsip syariah?

      BalasHapus
    79. 250503110034_Afifah nukmah
      saya mau tanya bapak
      Dalam artikel dijelaskan bahwa biaya sewa atau ujrah dapat berubah pada kondisi tertentu. Bagaimana bank syariah memastikan perubahan biaya sewa tersebut tetap adil dan tidak menyerupai bunga dalam bank konvensional?

      BalasHapus
    80. Agung Kasya Naipospos_250503110026.
      Dalam praktik pembiayaan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT) di perbankan syariah, bank sering kali membebankan seluruh biaya pemeliharaan (maintenance) dan risiko kerusakan aset yang disewakan kepada nasabah (penyewa), padahal dalam hukum fikih klasik kepemilikan aset secara substansial masih berada di tangan mu'jir (pemberi sewa/bank). Tidakkah pembebanan risiko penuh ini menjadikan akad IMBT murni sebagai instrumen pembiayaan berbunga terselubung (finansial) yang mengalihkan seluruh risiko bisnis ke pundak nasabah, alih-alih kemitraan sewa-menyewa yang adil?

      BalasHapus
    81. Ahmad Dimas Arviansyah_250503110006
      Assalamu'alaikum, izin bertanya Bapak. Pada bagian 3.2 dan 4.1 disebutkan bahwa dalam IMBT aset tetap terdaftar atas nama bank, sehingga bank punya jaminan kuat dan dapat mengambil kembali aset jika nasabah gagal memenuhi kewajiban. Jika nasabah menunggak ujrah, apakah bank boleh mengenakan denda keterlambatan? Ke mana dana denda itu harus disalurkan agar tidak menjadi keuntungan bank (ta'zir atau ta'widh)? Lalu bagaimana pembagian hasil penjualan aset yang ditarik, mengingat nasabah sudah membayar ujrah bertahun-tahun?

      BalasHapus
    82. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Apa perbedaan mendasar antara ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik (IMBT), serta siapa yang menanggung biaya pemeliharaan dan risiko kerusakan objek sewa menurut ketentuan DSN-MUI?
      Nilna Rohmatal Maula_ 250503110013.

      BalasHapus
    83. Yasin Rahadatul Syiham_250503110076
      Dalam praktiknya, pembayaran sewa pada akad ijarah terkadang terlihat mirip dengan cicilan leasing konvensional. Lalu, bagaimana cara membedakan keduanya secara substantif agar akad ijarah tidak hanya berbeda nama, tetapi juga benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan pembagian risiko dalam Islam?

      BalasHapus
    84. Apa perbedaan ijarah dengan ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) pada pembiayaan, dan siapa yang menanggung biaya pemeliharaan objek sewa?

      Tabina Afra Liyudhza Chafidh_250503110012

      BalasHapus
    85. Tisyah Novea Awaliyah 098

      Jelaskan rukun dan syarat akad hawalah serta perbedaan hawalah muqayyadah dan mutlaqah.
      Berikan contoh penerapan hawalah dalam produk bank syariah dan risiko yang menyertainya.

      BalasHapus
    86. Dian Rosita Hadiningsih (250503110030)
      Bagaimana cara memastikan agar perjanjian Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) di perbankan syariah tidak bergeser menjadi praktik ba'i al-takjiri (leasing keuangan konvensional) yang bermasalah secara syariah, khususnya dalam memisahkan pasal sewa dan ketentuan pemindahan kepemilikan agar tidak terjadi ketidakpastian (gharar) terkait harga dan waktu eksekusi?

      BalasHapus
    87. Nahdya Dina Fauzia
      260503110089
      Jika dalam akad ijarah kepemilikan aset masih berada di tangan bank, maka mengapa dalam praktiknya nasabah terkadang harus menanggung biaya perawatan dan risiko kerusakan? Apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam perbankan syariah?"

      BalasHapus
    88. Febby Indah Rahmawati_250503110027

      Dalam proyek konstruksi, Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah sering digunakan sebagai alternatif dari akad Istishna'. Namun, dari aspek manajemen risiko intermediasi, bagaimana pembagian beban jika terjadi kegagalan konstruksi oleh pihak ketiga (kontraktor) sebelum manfaat aset berwujud fisik? Akad mana yang secara struktural memberikan posisi hukum yang lebih adil bagi bank syariah ketika harus menanggung biaya dana (cost of fund) selama masa tunggu tersebut?

      BalasHapus
    89. Nafisah munawwaroh_093
      Bagaimana bank syariah memastikan bahwa biaya sewa dalam akad ijarah tetap adil bagi nasabah dan tidak memberatkan, terutama jika terjadi perubahan kondisi ekonomi?

      BalasHapus
    90. Nama:Bayu Prasetyo
      Nim:260503110106
      Apa yang di maksud akad ijarah di kehidupan dan perjalanan proses perbankan

      BalasHapus
    91. Bernessa Eka Emilia_260503110164

      Jika terjadi pembiayaan rumah IMBT 15–20 tahun, dan penyewa meninggal di tahun ke-8. Menurut Hanafiyah, ijarah berakhir saat salah satu pihak meninggal. Menurut jumhur, akad berlanjut dan diwarisi. Mazhab mana yang dipakai bank, dan apakah ahli waris berhak atas cicilan yang sudah dibayar jika akad dianggap berakhir? Apakah asuransi jiwa (takaful) menutup celah ini atau justru menghindari pertanyaan fikihnya?

      BalasHapus
    92. IBNU UGO RANDANEZ_250503110031

      Apa garis batas yang tegas antara Ijarah Murni (Operating Lease) dengan Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT) dari sudut pandang alokasi risiko pemeliharaan aset? Mengapa sering kali beban pemeliharaan (maintenance) aset tetap dilimpahkan kepada penyewa (mustajir), padahal secara normatif syariah beban tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik barang (muajjir / bank)?

      BalasHapus
    93. Nama : Lavivatul Masluha
      Nim : 260503110184
      Pernyataan: Artikel ini menyimpulkan bahwa ijarah adalah instrumen pembiayaan yang penting dan fleksibel, dengan keunggulan dalam manajemen risiko dan kesesuaian dengan maqashid syariah. Namun, artikel yang sama juga mengakui bahwa sebagian bank menggunakan suku bunga konvensional sebagai patokan penentuan ujrah variabel, bahwa IMBT dalam hukum positif sering disamakan dengan leasing konvensional, dan bahwa praktik bank syariah lebih banyak bergantung pada akad yang risikonya terukur dibanding akad bagi hasil yang lebih ideal secara teori.
      Pertanyaan: Jika dalam praktiknya ujrah masih mengacu pada bunga konvensional, perlakuan hukumnya masih disamakan dengan leasing, dan cicilan yang dibayar nasabah terlihat mirip dengan kredit biasa, lalu apa yang sebenarnya membuat ijarah benar-benar berbeda dan lebih adil dibanding pembiayaan konvensional, dan bagaimana kita bisa membuktikan bahwa klaim keunggulan serta pencapaian maqashid syariah tersebut memang dirasakan nyata oleh nasabah, bukan hanya berhenti pada nama akad dan penjelasan teoritis di atas kertas?

      BalasHapus
    94. SHILA AZRA ABDILLAH_260503110059
      Mengapa ruang lingkup ijarah dikatakan lebih luas dari pada akad jual beli?

      BalasHapus
    95. Naysilla Ika Y S T_250503110046 izin bertanya Dalam materi dijelaskan bahwa pada akad ijarah, bank tetap menjadi pemilik aset selama masa sewa sehingga bank juga bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kerusakan aset yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah. Jika terjadi kerusakan pada aset yang disewakan, bagaimana cara bank syariah menentukan pihak yang bertanggung jawab agar tidak merugikan salah satu pihak dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam?

      BalasHapus
    96. Malikha Zaskiya_250503110044. Izin bertanya, jika dalam akad IMBT aset IMBT masih menjadi milik bank selama masa sewa, apakah adil jika nasabah harus menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan kerusakan aset, padahal secara hukum aset tersebut belum menjadi miliknya?

      BalasHapus
    97. Ashdaq Rijal Bhari (260503110119) , izin bertanya. Artikel menyebutkan bahwa salah satu keunggulan ijarah adalah bank tetap menjadi pemilik aset sehingga menanggung risiko kerusakan, namun dalam praktik IMBT biaya perawatan sering kali dibebankan kepada nasabah. Jika demikian, apa batas pembeda yang tegas antara ijarah dengan leasing konvensional, dan bagaimana cara bank memastikan bahwa penentuan ujrah variabel yang mengacu pada suku bunga konvensional tidak sekadar menjadi kedok riba terselubung?

      BalasHapus
    98. Ihda Hana Qolbiyah_260503110151
      Mohon izin bertanya, pak. Di materi disebutkan kalau IMBT itu mirip dengan leasing, tapi katanya ada perbedaan mendasar dari sisi syariah. Sebenarnya apa sih Pak yang membuat IMBT dianggap sesuai syariah sementara leasing konvensional tidak? Soalnya kalau saya lihat, sama-sama sewa dulu lalu akhirnya barangnya jadi milik penyewa.

      BalasHapus
    99. Dini Fatimatuzzahro_260503110074
      Nohon izin bertanya, pak. Dalam ijarah murni, bank dapat menjual aset yang sedang disewakan kepada pihak ketiga. Apa implikasinya bagi nasabah sebagai penyewa? Hak apa yang seharusnya tetap dilindungi?

      BalasHapus
    100. Assalamualaikum saya Muhammad Aditya Rohmanul Aziz 260503110167
      Mohon izin bertanya bapak , Dalam akad Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT), bank tetap menjadi pemilik aset selama masa sewa, sehingga secara syariah bank juga harus menanggung risiko kepemilikan, seperti kerusakan barang yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah. Namun, dalam praktiknya nasabah sering kali dibebani biaya perawatan, asuransi, bahkan risiko kerusakan aset. Lantas, bagaimana cara membedakan pembebanan biaya yang memang menjadi tanggung jawab nasabah dengan biaya yang seharusnya ditanggung oleh bank sebagai pemilik aset, agar akad IMBT tidak hanya terlihat sesuai syariah secara kontrak, tetapi juga benar-benar menerapkan prinsip keadilan dan pembagian risiko dalam Islam?

      BalasHapus
    101. aAssalamualaikum saya Olivia Dinie Carolina dengan nim 260503110075, mohon izin untuk bertanya bapak
      Artikel diatas menyebutkan bahwa IMBT harus memisahkan akad ijarah dan akad pemindahan kepemilikan (hibah/jual) agar tidak jadi 2 akad dalam 1 transaksi. Tapi dalam praktik, nasabah sudah dari awal dijanjikan (_wa'd_) pasti akan memiliki asetnya di akhir, dan total ujrah yang dibayar sudah dihitung sampai lunas harga aset + margin. Bukankah ini secara substansi sama persis dengan jual-beli cicilan / kredit konvensional, hanya saja dipisah di atas kertas?

      BalasHapus
    102. Saya lathifatuz zulfa an najiyah_260503110070 izin bertanya Bagaimana penerapan ijarah di produk perbankan, misalnya pembiayaan kendaraan, rumah, atau multijasa (pendidikan, kesehatan)?

      BalasHapus
    103. Novia Indriani_260503110178
      Dalam teks disebutkan bahwa dalam Ijarah Murni, bank (mu'jir) bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan aset karena kepemilikan tetap berada di tangan bank. Bagaimana bank syariah memitigasi risiko kerugian jika nasabah (musta'jir) melakukan kelalaian (ta'addi) atau kecerobohan (tafrith) yang mengakibatkan kerusakan pada aset tersebut?

      BalasHapus
    104. Nama: Nikmatun Sholikhah
      NIM: 260503110082

      Pertanyaan:

      Dalam akad Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT), bank tetap memiliki aset selama masa sewa dan bertanggung jawab atas risiko kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah. Bagaimana penyelesaian yang seharusnya dilakukan apabila aset mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan oleh nasabah, sementara nasabah masih memiliki kewajiban membayar uang sewa?

      BalasHapus
    105. putri sabella dwi marrha _260503110085_Bagaimana skema penyewaan manfaat barang/jasa melalui akad ijarah serta ketentuannya dalam perbankan syariah?

      BalasHapus
    106. nama:muhammad anggi abdillah
      nim:260503110073

      Bagaimana cara bank syariah memperkuat pengawasan dan inovasi teknologi agar akad ijarah bisa memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat, sekaligus mengatasi berbagai tantangan administrasi dan fikih yang ada?

      BalasHapus
    107. Muhamad Fathir Gibran _260503110057
      Bagaimana bank syariah memastikan bahwa akad IMBT (Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik) tidak tergelincir menjadi praktik leasing konvensional terselubung, terutama dalam penentuan harga pengalihan kepemilikan di akhir masa sewa?

      BalasHapus
    108. Haeva Lila Nurma Sada_260503110178
      assalamualaikum,izin bertanya bapak, dalam akad ijarah, kepemilikan aset tetap berada pada bank dan bank menanggung risiko kepemilikan seperti kerusakan dan biaya pemeliharaan. Namun dalam praktiknya, ada bank syariah yang menentukan ujrah variabel dengan mengacu pada benchmark suku bunga konvensional. Menurut Bapak, apakah praktik ini masih sesuai prinsip syariah, atau justru membuat ijarah tidak berbeda dari leasing konvensional?

      BalasHapus
    109. desiputriauliarohmah-260503110176 3. Apa perbedaan utama antara akad ijarah dan akad murabahah dalam pembiayaan perbankan syariah, dan mengapa ijarah dinilai lebih fleksibel bagi bank maupun nasabah?

      BalasHapus
    110. Moch. Rifqi hilman_260503110115 izin bertanya pak, Dalam materi disebutkan bahwa pada akad Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT), ujrah (biaya sewa) bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi, berbeda dengan murabahah yang cicilannya tetap. Namun, di sisi lain, banyak bank syariah yang masih menggunakan acuan suku bunga konvensional (seperti BI Rate atau SIBOR) sebagai patokan untuk menentukan besar ujrah variabel tersebut.

      Bagaimana cara bank memastikan bahwa penentuan ujrah yang mengacu pada suku bunga konvensional ini benar-benar terbebas dari unsur riba? Di titik mana batas pembeda yang tegas antara ijarah syariah dan leasing konvensional agar tidak sekadar berganti label?

      BalasHapus
    111. FASHA SHANDA _260503110162
      Izin bertanya pak, pada bagian 3.4 dijelaskan bahwa ijarah dapat dipakai untuk pembiayaan jasa seperti pendidikan dan kesehatan, di mana bank membeli jasa secara tunai lalu menyalurkannya kepada nasabah dengan harga yang ditangguhkan atau dicicil. Mohon dijelaskan bagaimana mekanisme skema ini secara rinci, mengapa para ulama masih memperdebatkannya, dan bagaimana bank menjaga agar selisih antara harga tunai dan harga cicilan tidak dianggap sebagai riba?

      BalasHapus
    112. Mohammad Naufal Mubarok_260503110123, izin bertanya pak🙏
      Pada IMBT, bagaimana bank mengatasi risiko ganda sebagai pemilik aset sekaligus pihak yang menjanjikan pengalihan kepemilikan, tanpa jatuh ke dua akad dalam satu transaksi?

      BalasHapus
    113. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

      BalasHapus
    114. Zahra Revalina Labibah_260503110149
      Bapak, izin bertanya. Apa beda ijarah dengan IMBT? Terima Kasih Bapak.

      BalasHapus
    115. Jika bank syariah menggunakan suku bunga konvensional sebagai acuan dalam menentukan ujrah, apakah hal tersebut dapat memengaruhi kepatuhan syariah dari akad ijarah?

      BalasHapus
    116. Melinda putri dwi ulyani_260503110094
      Siapa yang menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah menurut prinsip syariah, dan bagaimana pengaruhnya terhadap penetapan ujrah?

      BalasHapus
    117. iqbal nur raafid ferdiyansyah_260503110012 Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) disebut sebagai produk yang paling banyak dipakai di bank syariah, tetapi teks juga mencatat beberapa hal yang janggal: IMBT sering disamakan dengan leasing konvensional, ujrah variabelnya kadang mengacu pada benchmark suku bunga konvensional, dan status janji (wa’d) pemindahan kepemilikan di akhir sewa belum jelas mengikat atau tidak. Apakah IMBT dengan ujrah yang bisa berubah-ubah masih dapat dikatakan berbeda secara hakiki dari leasing berbunga, atau hanya berbeda nama? Jawab dengan menimbang keunggulan yang diklaim (kepemilikan aset tetap pada bank, fleksibilitas ujrah dibanding murabahah) beserta kelemahannya, lalu tentukan posisimu berdasarkan isi teks.

      BalasHapus
    118. Najwa Safira_260503110083
      Bagaimana cara menentukan besaran ujrah pada akad ijarah, dan siapa yang menanggung biaya pemeliharaan objek sewa?

      BalasHapus
    119. Amelia Fauziah Anwar_260503110055

      Assalamu’alaikum Pak, izin bertanya. Artikel ini menyebut IMBT adalah varian ijarah yang paling banyak dipakai, dan pemindahan kepemilikannya harus dibuat dalam akad terpisah dari akad sewa. Mengapa akad harus dipisah, dan apa risikonya bagi kepatuhan syariah kalau digabung dalam satu transaksi? Terima kasih, Pak.

      BalasHapus
    120. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Bagaimana mekanisme penerapan Akad Ijarah dalam perbankan syariah, serta apa perbedaan karakteristik dan ketentuan syariahnya dibandingkan dengan akad lain?
      Nama: Sri Vidiya Ningsih
      NIM: 250503110016

      BalasHapus
    121. Elsa Lathifatul Husna_260503110185
      Ijarah Dianggap Lebih Adil Karena Bank Menanggung Risiko Kepemilikan Aset, Tetapi Dalam Praktik Biaya Pemeliharaan Dan Asuransi Sering Dibebankan Ke Nasabah. Apakah Keadilan Itu Benar-Benar Terwujud?

      BalasHapus
    122. nama : ahmad hadi fidzikri azhari NIM : 260503110117

      assalamualkum pak izin bertanya Bagaimana bank memperoleh keuntungan dalam akad ijarah tanpa melibatkan unsur bunga?

      BalasHapus
    123. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

      BalasHapus
    124. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

      BalasHapus
    125. Nama: Firda Aminatus Sholihah
      NIM: 260503110032
      Bagaimana cara menentukan biaya sewa dalam akad Ijarah agar tidak merugikan pihak penyewa maupun pemberi sewa?

      BalasHapus
    126. Nama: Nadiyah Zulfa
      NIM: 260503110014
      Assalamualaikum wr wb, izin bertanya bapak
      Pertanyaan saya, bagaimana mitigasi risiko hukum dan kepatuhan syariah bagi perbankan syariah ketika menerapkan ujrah variabel (mengikuti fluktuasi pasar) agar tidak terjebak dalam unsur ketidakpastian (gharar) atau menyerupai mekanisme suku bunga mengambang (floating rate) pada perbankan konvensional?

      BalasHapus
    127. nama: risalatuz zahro
      NIM: 260503110161
      izin bertanya bapak...
      Secara konsep, ijarah adalah akad sewa di mana bank menyewakan aset kepada nasabah dengan imbalan ujrah, tanpa memindahkan kepemilikan di awal. Dalam praktiknya, bank syariah banyak memakai variasinya seperti IMBT (sewa yang berakhir dengan kepemilikan), tetapi penentuan ujrah yang masih mengacu pada suku bunga konvensional sering dipertanyakan. Jelaskan apa itu ijarah beserta contohnya, mengapa ijarah dianggap lebih fleksibel dibanding murabahah, dan apa yang perlu dilakukan agar praktiknya tetap sesuai prinsip syariah?

      BalasHapus
    128. Yulicha Putri_260503110124_
      izin bertanya bapak, Apa risiko dan kendala penerapan ijarah di bank syariah (risiko aset, wanprestasi, keterbatasan objek)?

      BalasHapus
    129. Nama: Ahmad Rafi Rafiuddin
      NIM: 250503110028
      Pertanyaan: Sejauh mana skema Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adaptif terhadap pasar penyewaan perangkat teknologi dan kendaraan listrik (EV) pada bisnis modern?

      BalasHapus
    130. nayla ijabah _260503110028
      assalamualaikum bapak mau bertanya Apa yang dimaksud ijarah maushufah fi al-dzimmah, dan untuk pembiayaan apa jenis ini digunakan?

      BalasHapus
    131. Alfi Nurdina Safitri_260503110154
      izin bertanya bapak, Mengapa IMBT sering disamakan dengan leasing konvensional? Apa perbedaan substansial yang membuatnya sah secara syariah, dan apakah perbedaan itu benar-benar terwujud dalam praktik?

      BalasHapus
    132. Nisa Nuril Aini (250503110040)
      Assalamualaikum Bapak, izin bertanya.

      Akad ijarah merupakan salah satu akad yang digunakan dalam perbankan syariah untuk transaksi sewa-menyewa suatu barang atau jasa. Bagaimana bank syariah menerapkan akad ijarah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, dan bagaimana cara menentukan besarnya biaya sewa atau ujrah agar tidak merugikan salah satu pihak? Selain itu, bagaimana penyelesaian akad apabila barang yang disewakan mengalami kerusakan selama masa sewa?

      BalasHapus
    133. Nunuk Nur Azizah (260503110029)
      Maaf bapak izin bertanya, jika utang nasabah hanya sebesar manfaat yang sudah dinikmati, mengapa cicilan ijarah di praktik tetap sama setiap bulan seperti kredit? Apakah ini masih selaras dengan konsep ijarah?

      BalasHapus
    134. Mohammad Raihan Akbar | NIM: 250503110007
      Apa perbedaan mendasar antara akad Ijarah Muntahiyah bi Tamlik (IMBT) dengan sewa-menyewa konvensional?

      BalasHapus
    135. Syifaul Muayanah | 260503110045
      Maaf bapak izin bertanya, Mengapa pemindahan kepemilikan dalam IMBT harus dibuat dalam akad terpisah? Apa risikonya jika digabung dalam satu akad?

      BalasHapus
    136. Mahira Tsaniya (260503110102)
      Bagian 4.1 menyebut ijarah unggul karena tidak ada kewajiban zakat atas aset yang disewakan dan karena bank bisa berpartisipasi dengan bank konvensional dalam proyek vital. Kedua poin ini keunggulan bagi bank, bukan keunggulan syariah atau nasabah. Apakah klaim ini justru menunjukkan ijarah dipilih karena efisiensi bagi bank, bukan karena nilai syariahnya? Dan mengapa artikel tidak mengkritisinya? (Terkait: bukankah pada aset ijarah tetap ada zakat atas pendapatan sewa?)

      BalasHapus
    137. Irsaduddin tsakif fitroh (250503110011)

      Izin bertanya Jika objek sewa mengalami kerusakan bukan karena kelalaian penyewa, siapa yang bertanggung jawab atas biaya perbaikannya menurut prinsip ijarah?

      BalasHapus
    138. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

      BalasHapus
    139. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

      BalasHapus
    140. ziyana walida_260503110023
      assalamualaikum bapak izin bertanya
      apa perbedaan dan ijarah muntahiya bittamlik dalam praktik perbankan syariah?

      BalasHapus
    141. Muhammad Arif Dhiaurrahman_260503110120
      Izin bertanya bapak terkait artikel ini
      Apa perbedaan mendasar antara ijarah dan ijarah muntahiyah bi at-tamlik (IMBT) dalam praktik
      perbankan syariah?

      BalasHapus
    142. Muhammad Abid Ghaisan Alchirom_260503110005
      Akad Ijarah pada Perbankan Syariah: Bagaimana mekanisme akad Ijarah dalam transaksi sewa-menyewa di perbankan syariah?

      BalasHapus
    143. Ilyas Nawwar Zahir_260503110135
      Izin bertanya pak, Jika objek sewa rusak bukan karena kelalaian penyewa, siapa yang menanggung kerugian dalam ijarah, dan mengapa?

      BalasHapus
    144. ZAKIYAH NUR RAHMA_260503110001
      Apa beda ijarah biasa dengan ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT), dan kapan nasabah menjadi pemilik barang?

      BalasHapus
    145. Dinda Maizaroh_260503110064
      Jika tujuan utama perbankan syariah adalah mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, apakah praktik akad ijarah yang lebih mengutamakan keuntungan bank daripada kemudahan nasabah masih sejalan dengan maqashid syariah?

      BalasHapus
    146. Shabrina Arinza Salsabila_250503110003
      Dalam skema ijarah untuk pembiayaan jasa seperti pendidikan atau kesehatan, bagaimana bank syariah memverifikasi bahwa jasa tidak berwujud tersebut benar-benar telah diterima nasabah sehingga transaksi terhindar dari unsur gharar?

      BalasHapus
    147. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

      BalasHapus
    148. Mohammad Syamsuddin_260503110046
      Mengapa pengembangan ijarah perlu mempertimbangkan inovasi produk, teknologi keuangan, dan penguatan regulasi?

      BalasHapus
    149. Anandafp (145) PBS D
      mengapa ijarah dinilai lebih unggul daripada
      akad jual beli (murabahah) dari segi manajemen risiko bagi bank maupun perlindungan bagi nasabah, dan bagaimana keunggulan tersebut sekaligus memunculkan risiko kepemilikan yang harus ditanggung bank syariah!

      BalasHapus
    150. Jika bank dapat menjual aset yang sedang disewakan kepada pihak ketiga, bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah agar haknya untuk menggunakan aset tersebut tidak terganggu?

      BalasHapus
    151. Zeiza Anandhita Ramadhani Ariyanto_260503110140, izin bertanya bapak. Di bagian 3.2 dan 7.1, IMBT disebut sebagai produk pembiayaan yang paling banyak digunakan di perbankan syariah, sedangkan di bagian 10.1 murabahah disebut jauh melebihi ijarah dalam penggunaan. Mana pernyataan yang lebih tepat untuk konteks Indonesia?

      BalasHapus
    152. Muh. Amrullah Ni'amudin_260503110116

      Bagaimanakah mekanisme operasional utama yang mendasari pelaksanaan akad ljarah dalam aktivitas pembiayaan di perbankan syariah?

      BalasHapus
    153. Muhammad Syauqi Mubarrok (079) PBS C
      Dalam produk apa saja akad ijarah diterapkan di bank syariah (pembiayaan multijasa, sewa kendaraan atau alat berat, pembiayaan pendidikan, pembiayaan umrah, sale and lease back)?

      BalasHapus
    154. dika novazun saputra
      Nim 260503110086
      Jelaskan apa yang dimaksud dengan al-uqud al-murakkabah (akad majemuk) dalam implementasi ijarah di perbankan syariah, dan mengapa konsep ini disebut sebagai salah satu strategi utama lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk?

      BalasHapus
    155. tsania fitri anwar h (260503110048) izin bertanya bapak, Apa keunggulan ijarah dibanding murabahah dari sisi manajemen risiko dan fleksibilitas ujrah? Apa isu fikih saat ujrah mengacu pada suku bunga konvensional?

      BalasHapus
    156. ahmad nur alfi zuhri 260503110180
      Bagaimana bank syariah memastikan bahwa penentuan biaya sewa (ujrah) dalam akad ijarah tetap sesuai prinsip syariah dan tidak menyerupai bunga?

      BalasHapus
    157. Abdullah Yazid Al Hakiki_260503110166
      Jika dalam akad Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) bank tetap memiliki aset selama masa sewa, tetapi nasabah yang menggunakan dan membayar biaya sewanya, bagaimana seharusnya pembagian tanggung jawab apabila aset mengalami kerusakan atau kehilangan? Apakah adil jika nasabah tetap diwajibkan membayar sewa meskipun aset tidak dapat digunakan, dan bagaimana penerapannya agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam?

      BalasHapus
    158. Siapa yang menanggung risiko kerusakan objek sewa, dan bagaimana praktik ijarah muntahiyah bittamlik agar tidak menyerupai kredit konvensional berkedok sewa?

      BalasHapus
    159. Assalamualaikum pak, perkenalkan nama saya Bayu Prasetyo_260503110106, izin bertanya mengenai topik Akad Ijarah pada Perbankan Syariah: siapa yang menanggung biaya pemeliharaan aset objek sewa selama masa akad ijarah berlangsung?

      BalasHapus
    160. Pada ijarah muntahiya bittamlik (IMBT), perpindahan kepemilikan sering diatur dalam akad terpisah. Mengapa pemisahan ini penting, dan apa risiko hukumnya jika klausul sewa dan klausul pemindahan kepemilikan dicampur dalam satu akad?

      BalasHapus
    161. Amelia Nur Fadhila_260503110009
      Jelaskan perbedaan antara Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) !

      BalasHapus
    162. Maura Falsa Febriandini_260503110006
      Jelaskan konsep akad ijarah dan perbedaannya dengan ijarah muntahiya bittamlik (IMBT), serta bagaimana skema penerapannya dalam pembiayaan multijasa dan sewa aset di bank syariah, termasuk hak dan kewajiban para pihak.

      BalasHapus
    163. Jihan rihadatul aisy_260503110035
      Banyak orang menilai akad ijarah hanya mengganti istilah "sewa" dalam sistem konvensional. Bagaimana cara membuktikan bahwa keduanya memiliki perbedaan yang mendasar?

      BalasHapus
    164. Nafila nasywa izzati (260503110099)
      Mengapa akad Ijarah Muntahiya bittamlik (IMBT) kerap dikritik oleh sebagian ulama kontemporer sebagai bentuk rekayasa kontrak (hiyal) yang substansinya mirip dengan financial lease konvensional berbalut bunga?

      BalasHapus
    165. NAMA: NAYLATUL NUR RAHMANIA
      NIM: 260503110066
      3. [Kode: 00024] Akad Ijarah pada Perbankan Syariah
      Uraikan perbedaan mendasar antara akad Ijarah (sewa biasa) dengan Ijarah Muntahiya bittamlik (IMBT) dalam praktiknya di bank syariah!

      BalasHapus
    166. FAULAHTUL FAJRI 260503110065
      Sejauh mana efektivitas penerapan akad Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT) dalam pembiayaan sektor riil dibandingkan dengan pembiayaan konvensional (leasing), serta bagaimana penyelesaian aspek akuntansi dan kepatuhan syariah ketika terjadi perpindahan kepemilikan di akhir masa akad?

      BalasHapus
    167. Muhammad Zuhril Ulum_260503110041
      Jika dalam praktiknya nasabah harus membayar biaya sewa yang hampir sama dengan cicilan kredit konvensional, apa yang menjadi pembeda utama dan keunggulan akad ijarah?

      BalasHapus
    168. Ahmad Habil Marati_260503110104
      Apa rukun dan syarat ijarah, serta apa perbedaan ijarah dengan ijarah muntahiya bittamlik (IMBT)?

      BalasHapus
    169. Farid Fadlurahman_260503110062
      izin bertanya, Mengapa pengawasan syariah yang kuat sangat penting dalam penerapan akad ijarah, dan bagaimana hal tersebut dapat memastikan tercapainya nilai-nilai keadilan serta kesejahteraan masyarakat?

      BalasHapus
    170. Nawal Citra Ardina_260503110067
      Apa saja hambatan struktural, operasional, dan keterbatasan SDM fikih muamalat yang membuat porsi pembiayaan ijarah masih kalah dominan dibandingkan murabahah , serta bagaimana strategi pengembangan ijarah melalui fintech dan sukuk ijarah yang ditawarkan

      BalasHapus
    171. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

      BalasHapus
    172. Apa yang membedakan akad ijarah dengan sistem sewa-menyewa pada umumnya?

      BalasHapus
    173. ADINDA EKA PUTRI_260503110152
      Pada ijarah muntahiyah bittamlik, siapa sebenarnya yang menanggung biaya pemeliharaan dan risiko kerusakan, dan apakah klausul kontrak memindahkan semuanya ke nasabah?

      BalasHapus
    174. MUTIARA LAILATUL PUTRI_260503110043
      assalamualaikum bapak izin bertanya
      Siapa yang menanggung risiko kerusakan aset dalam praktik, dan apakah pembebanannya ke nasabah sudah sesuai prinsip syariah?

      BalasHapus
    175. Nama: Khusnul Khotimah
      Nim: 260503110131
      Apa pengertian ijarah, dan apa bedanya dengan jual beli?

      BalasHapus
    176. Nama: M. Kaysma Alhafish
      Nim: 260503110027
      izin bertanya bapak, Apakah IMBT hanyalah leasing konvensional yang dibungkus istilah syariah?
      terimakasih🙏🏻🙏🏻

      BalasHapus
    177. Nama: Claresta Galatea Qatrunada
      Nim: 260503110128
      Izin bertanya, Ijarah, khususnya Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT), disebut sebagai instrumen pembiayaan yang fleksibel dan memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan akad jual beli seperti murabahah. Namun dalam praktik, bank syariah lebih banyak menggunakan murabahah, dan IMBT sering disamakan dengan leasing konvensional. Bagaimana keunggulan ijarah dibandingkan akad jual beli dari sisi manajemen risiko dan kepemilikan aset, dan mengapa penentuan ujrah yang merujuk pada suku bunga konvensional serta pemindahan kepemilikan dalam IMBT menjadi isu kepatuhan syariah? Bagaimana pula ijarah dapat dinilai dari perspektif maqashid syariah?
      terimakasih

      BalasHapus
    178. nama : zahrotulmahya
      Nim : 260503110060
      Apa prinsip utama yang mendasari perbankan syariah?

      BalasHapus
    179. Zaidatun Ni'mah (260503110081)
      pertanyaan: Pada bagian 4.1 disebutkan bahwa tidak ada kewajiban zakat atas aset tetap yang dipersiapkan untuk disewakan. Bagaimana dengan pendapatan sewa (ujrah) yang diterima bank dari aset tersebut, apakah tetap dikenai zakat? Lalu, apakah ketentuan ini dapat dianggap sebagai keunggulan ijarah dibandingkan akad jual beli seperti murabahah?

      BalasHapus
    180. Muhammad Ahsin Khuluqi_260503110052
      Izin bapak untuk saya bertanya, Jika kesimpulan artikel menyatakan bahwa akad ijarah (termasuk IMBT) adalah instrumen pembiayaan yang fleksibel dan sesuai dengan maqashid syariah dalam melindungi harta, bagaimana bank syariah dapat secara konsisten mempertahankan prinsip keadilan tersebut ketika dalam praktiknya beban pemeliharaan aset, risiko kerusakan, hingga penentuan besaran ujrah variabel masih sering kali disamakan dengan mekanisme leasing dan mengacu pada standar suku bunga konvensional?

      BalasHapus
    181. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

      BalasHapus
    182. NAUVAL THORIQUL ASLAM_260503110039
      Ijarah sering dianggap lebih fleksibel dibandingkan pembiayaan jual beli. Namun, apakah fleksibilitas tersebut selalu menguntungkan nasabah, atau justru dapat menimbulkan risiko tertentu?

      BalasHapus
    183. Mohammad Naufal Mubarok_260503110123
      Izin bertanya pak.
      Ijarah, termasuk IMBT (Ijarah Muntahiya Bittamlik), banyak digunakan dalam pembiayaan multijasa dan pembiayaan kendaraan. Apa perbedaan mendasar antara ijarah dengan sewa-menyewa konvensional (leasing) dari sisi kepemilikan objek, pemeliharaan, dan risiko kerusakan? Bagaimana jika objek sewa rusak bukan karena kelalaian penyewa: siapa yang menanggung kerugian, dan apakah praktik di bank syariah sudah konsisten dengan ketentuan fatwa DSN-MUI?

      BalasHapus
    184. Izin bertanya bapak,
      Apa perbedaan Ijarah biasa dengan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), dan siapa yang menanggung biaya pemeliharaan objek sewa?
      - Kamilatul Badriyah (260503110036)

      BalasHapus
    185. Senja Kafka Nisa’ul Wardah_260503110127
      Mengapa Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) menjadi varian ijarah yang paling banyak digunakan, dan bagaimana analisis Anda terhadap isu fikih yang menyertainya, yaitu status janji (wa’d) pemindahan kepemilikan, penentuan ujrah variabel yang mengacu pada benchmark suku bunga konvensional, serta penggabungan akad dalam satu transaksi?

      BalasHapus
    186. Elfanda Hafidza Azzahra Hasan (260503110186)
      Materi menjelaskan bahwa musyarakah dan mudharabah dianggap lebih ideal dari sisi prinsip bagi hasil, tetapi bank justru lebih banyak menggunakan murabahah dan ijarah karena risikonya lebih mudah dikelola. Apakah kondisi ini menunjukkan bahwa bank syariah lebih mengutamakan keamanan keuntungan daripada tujuan pemerataan ekonomi?

      BalasHapus
    187. Muhammad Farkhan Danil Ramadhan_260503110034
      Mengapa akad Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah lebih cocok digunakan untuk pembiayaan properti yang masih dalam tahap konstruksi?

      BalasHapus
    188. Annisa humairo_260503110044
      Mengapa akad ijarah masih menghadapi isu-isu fikih yang belum terselesaikan, padahal penggunaannya sudah berkembang pesat dalam perbankan syariah?

      BalasHapus
    189. Launa Zahrotur Rumman_260503110130
      assalamualaikum bapak izin bertanya,
      Mengapa ruang lingkup ijarah dikatakan lebih luas daripada akad jual beli?

      BalasHapus
    190. Muhammad Cinta Fauzan Akbar_260503110148
      Apa yang membedakan akad ijarah dengan transaksi sewa-menyewa konvensional dari perspektif prinsip syariah?

      BalasHapus
    191. Sasvia Aurentina W.R (260503110087)

      [00024] Apa saja rukun dan syarat akad ijarah, dan bagaimana perbedaan ijarah dengan ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT)?

      BalasHapus
    192. Nama: Khusnul khotimah
      NIM: 260503110131
      Apa perbedaan utama antara skema Ijarah murni dengan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam pembiayaan sewa-menyewa aset di bank syariah?

      BalasHapus
    193. Ahmad Habil Marati_260503110104
      Apa rukun dan syarat ijarah, serta apa perbedaan ijarah dengan ijarah muntahiya bittamlik (IMBT)?

      BalasHapus
    194. Zaskia Khoirun Nisa'_260503110033
      Bagaimana Akad Ijarah selaras dengan nilai Ketuhanan (Sila 1) dan keadilan dalam transaksi sewa-menyewa?

      BalasHapus
    195. salsyah sandella (260503110010)
      Mengapa dalam akad Ijarah objek yang disewakan tidak berpindah kepemilikannya di awal akad, dan apa perbedaan mendasarnya dengan akad jual beli (Murabahah)?
      terimakasih bapak

      BalasHapus
    196. M. Wafiyul Himam (250503110049)
      Assalamualaikum, izin bertanya Bapak, jika barang yang disewakan mengalami kerusakan bukan karena kelalaian penyewa, siapa yang bertanggung jawab atas biaya perbaikannya? Apakah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik barang? Terima kasih.

      BalasHapus
    197. Mahmudiyah Java Al Kayis_260503110080_Di artikel disebut aset yang disewakan itu tidak kena zakat. Kalau bank punya banyak aset ijarah dan untungnya besar, apa itu tidak malah jadi celah buat menghindari zakat? Atau ada aturan lain yang menutupnya?

      BalasHapus
    198. Muhamad Khoirul Izam (260503110054)
      izin bertanya bapak : Pada ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT), bank tetap harus menanggung risiko kepemilikan aset, padahal praktiknya risiko pemeliharaan dan kerusakan sering dialihkan ke nasabah. Sejauh mana pengalihan itu sah, dan apa implikasinya terhadap prinsip al-kharaj bi al-dhaman?

      BalasHapus
    199. nadhiya kamilah eka putri 260503110069
      Izin bertanya Bapak, Disebutkan bahwa keabsahan ijarah telah disepakati oleh para ulama mazhab, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa detail teknis pelaksanaannya. Kira-kira, di bagian detail teknis manakah perbedaan pendapat antarmazhab tersebut paling sering muncul, dan bagaimana Dewan Syariah Nasional (DSN) menyikapinya dalam memformulasi fatwa untuk perbankan syariah modern?

      BalasHapus
    200. Chandra Alan Pratama_260503110138
      Jelaskan konsep ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), skema transaksinya, dan penerapannya pada pembiayaan multijasa atau kepemilikan aset. Analisis kelebihan dan risikonya bagi bank?
      Terimakasih pak

      BalasHapus