00018 - Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif

Tax is one of the most fundamental fiscal instruments in the modern state financial system. In the context of Islamic economics, the discourse on taxation becomes complex and multidimensional, as Islam has established its own fiscal instruments derived from divine revelation, namely zakat, kharaj, jizyah, and 'ushr, in addition to allowing supplementary taxes (dharibah) under certain conditions. This article comprehensively examines various dimensions of taxation in the perspective of Islamic economics, ranging from conceptual foundations, historical development, comparison between zakat and modern taxes, to contemporary implementation in various Muslim countries. The study employs a qualitative literature review approach by analyzing primary and secondary sources from classical and contemporary Islamic jurisprudence. The results show that Islamic fiscal instruments are rooted in principles of justice, wealth redistribution, and public welfare derived from the Quran and Sunnah. The majority of contemporary scholars permit taxation beyond zakat, provided that such taxes are used for public benefit, do not burden taxpayers, and do not contradict sharia principles. The harmonious integration between Islamic fiscal instruments and modern taxation systems has the potential to produce a more just, efficient, and sustainable fiscal system for Muslim countries in the 21st century.

Keywords: Islamic economics, taxation, zakat, fiscal policy, Islamic fiscal instruments

Abstrak

Pajak merupakan salah satu instrumen fiskal yang paling fundamental dalam sistem keuangan negara modern. Dalam konteks ekonomi Islam, diskursus mengenai pajak menjadi sangat kompleks dan multidimensional, karena Islam telah menetapkan instrumen fiskal tersendiri yang bersumber dari wahyu ilahi, yakni zakat, kharaj, jizyah, dan 'ushr, di samping memungkinkan adanya pajak tambahan (dharibah) dalam kondisi tertentu. Artikel ini mengkaji secara komprehensif berbagai dimensi pajak dalam perspektif ekonomi Islam, mulai dari landasan konseptual, sejarah perkembangan, perbandingan antara zakat dan pajak modern, hingga implementasi kontemporer di berbagai negara Muslim. Kajian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur kualitatif dengan menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder dari fikih Islam klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa instrumen fiskal Islam berakar pada prinsip-prinsip keadilan, redistribusi kekayaan, dan kemaslahatan umum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Mayoritas ulama kontemporer membolehkan pemungutan pajak di luar zakat, dengan syarat pajak tersebut digunakan untuk kemaslahatan umum, tidak memberatkan wajib pajak, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Integrasi yang harmonis antara instrumen fiskal Islam dan sistem perpajakan modern berpotensi menghasilkan sistem fiskal yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan bagi negara-negara Muslim di abad ke-21.

Kata Kunci: ekonomi Islam, perpajakan, zakat, kebijakan fiskal, instrumen fiskal Islam

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen fiskal yang paling fundamental dalam sistem keuangan negara modern. Hampir seluruh negara di dunia, tanpa memandang ideologi atau sistem ekonomi yang dianut, mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran publik, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan sosial (Saqib & Faizy, 2021). Dalam konteks ekonomi Islam, diskursus mengenai pajak menjadi sangat kompleks dan multidimensional, karena Islam sebagai sistem hidup yang komprehensif (ad-din al-kamil) telah menetapkan instrumen fiskal tersendiri yang bersumber dari wahyu ilahi, yakni zakat, kharaj, jizyah, dan 'ushr, di samping memungkinkan adanya pajak tambahan (dharibah) dalam kondisi tertentu (Arifin, 2024).

Perdebatan mengenai kedudukan pajak dalam perspektif ekonomi Islam telah berlangsung sejak lama di kalangan ulama dan ekonom Muslim. Di satu sisi, terdapat pandangan yang menegaskan bahwa zakat sebagai kewajiban ilahi sudah mencukupi kebutuhan fiskal negara Islam, sehingga pajak tambahan di luar zakat tidak diperlukan. Di sisi lain, mayoritas ulama kontemporer membolehkan pemungutan pajak oleh pemerintah Muslim selama memenuhi syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan maqashid syariah (Farhang et al., 2009). Artikel ini berupaya mengkaji secara komprehensif berbagai dimensi pajak dalam perspektif ekonomi Islam, mulai dari landasan konseptual, sejarah perkembangan, perbandingan antara zakat dan pajak, hingga implementasi kontemporer di berbagai negara Muslim.

2. Konsep Dasar Pajak dalam Ekonomi Islam

2.1 Definisi dan Terminologi

Dalam literatur Islam klasik, pajak dikenal dengan berbagai istilah yang mencerminkan jenis dan sifatnya masing-masing. Menurut kajian yang dilakukan oleh Arifin, pajak atau pungutan kepada masyarakat dalam Islam ditulis dengan lima istilah utama, yaitu: jizyah, kharaj, 'usyr, dharibah, dan al-maks (Arifin, 2024). Istilah dharibah (jamak: dharaaib) merupakan padanan paling umum untuk kata "pajak" dalam bahasa Arab kontemporer, di mana jawatan perpajakan di negara-negara Arab disebut Maslahat Adh-Dharaaib (Arifin, 2024). Berbeda dengan jizyah yang mengandung konotasi kehinaan bagi non-Muslim, istilah dharibah lebih netral dan bermakna "beban" yang dikenakan kepada wajib pajak Muslim (Arifin, 2024).

Dari perspektif ekonomi Islam, pajak dipahami sebagai kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah dari warganya untuk membiayai kebutuhan negara dan kesejahteraan masyarakat. Farhang et al. menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam, sistem perpajakan didasarkan pada tulisan-tulisan Al-Qur'an dan prinsip-prinsip syariah, yang membedakannya secara fundamental dari sistem perpajakan dalam ekonomi pasar yang berkembang melalui evolusi historis untuk merespons perubahan masyarakat berbasis pasar (Farhang et al., 2009). Perbedaan mendasar ini menciptakan tantangan tersendiri bagi pemerintah di negara-negara Islam yang berupaya mengikuti hukum Islam sambil memenuhi kebutuhan fiskal modern (Farhang et al., 2009).

2.2 Landasan Filosofis Pajak dalam Islam

Landasan filosofis pajak dalam Islam bertumpu pada prinsip bahwa kekayaan pada hakikatnya adalah amanah dari Allah SWT, dan pemiliknya berkewajiban untuk mendistribusikannya secara adil demi kemaslahatan bersama. Akan, dalam kajiannya tentang keberlanjutan ekonomi Islam, menegaskan bahwa aspek redistributif perpajakan Islam terletak pada prinsip-prinsip Qur'ani bahwa "orang miskin memiliki hak atas kekayaan orang kaya ... agar kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja" (QS. 70:25; 59:7) (Akan, 2020). Prinsip ini menjadi fondasi bagi legitimasi pemungutan pajak dalam Islam, di mana pajak bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga kewajiban moral dan spiritual.

Nafiu menegaskan bahwa konsep ekonomi Islam menekankan pandangan bahwa Islam sebagai agama menentukan cara hidup yang total, dan sistem perpajakan dalam Islam, yang merupakan bagian penting dari ekonominya, dirancang secara ilahi untuk mengatasi kemiskinan dalam komunitas Muslim (Nafiu, 2013). Zakat sering dikutip sebagai contoh terbaik dari sistem perpajakan ini, yang secara umum diterima sebagai tindakan yang diperintahkan oleh Allah untuk memastikan redistribusi sumber daya ekonomi yang adil di antara pengikut Islam (Nafiu, 2013).

Zawawi dan Akbar, dalam kajian mereka tentang maksim hukum keuangan publik Islam, menjelaskan bahwa Abu Yusuf mengusulkan prinsip unik yang memandu pengenaan pajak tambahan di luar yang dipraktikkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Al-Ghazali berpendapat bahwa pengenaan skema perpajakan tambahan di luar yang diwajibkan syariah hanya boleh diizinkan jika tidak ada dana yang cukup untuk pertahanan dan keamanan negara (Zawawi & Akbar, 2021). Ini menunjukkan bahwa dalam tradisi intelektual Islam, pajak tambahan memiliki legitimasi yang bersyarat dan terbatas.

3. Sejarah Perkembangan Sistem Pajak dalam Peradaban Islam

3.1 Masa Nabi Muhammad SAW

Pada masa Nabi Muhammad SAW, sumber pendapatan negara Islam di Madinah terdiri dari beberapa instrumen fiskal yang berbeda. Arifin mencatat bahwa pajak telah ada sejak masa pemerintahan Nabi SAW dalam bentuk jizyah, kharaj, dan 'usyr, di samping sumber pendapatan utama berupa ghanimah, fa'i, dan zakat (Arifin, 2024). Hamdi dan Widiastuti, dalam kajian mereka tentang sumber pendapatan keuangan publik Islam berdasarkan pemikiran Abu Ubaid dan Ad-Dawudi, menjelaskan bahwa pada masa awal negara Islam yang dipimpin oleh Nabi, pendapatan keuangan publik Islam berasal dari sedekah, zakat, wakaf, dan ghanimah (rampasan perang) (Hamdi & Widiastuti, 2022).

Kadir et al. menambahkan bahwa Nabi Muhammad SAW menerapkan kebijakan perpajakan seperti kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak bagi warga non-Muslim), khums (pajak seperlima dari rampasan perang), dan zakat, yang membantu menstabilkan harga dan mengurangi inflasi (Kadir et al., 2024). Pengelolaan anggaran negara dilakukan secara cermat, efisien, dan efektif oleh Nabi SAW melalui institusi Baitul Mal (Kadir et al., 2024).

Irkhami, dalam kajiannya tentang zakat, kharaj, 'ushr, dan jizyah sebagai instrumen keuangan publik Islam, menjelaskan bahwa sumber pendapatan negara dapat dikategorikan menjadi pendapatan rutin (dawriyyah) dan pendapatan insidental (ghayr dawriyyah). Pendapatan negara yang rutin terdiri dari zakat, kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak jaminan perlindungan bagi non-Muslim), dan 'ushur (pajak ekspor dan impor) (Irkhami, 2019).

3.2 Masa Khulafaur Rasyidin dan Dinasti-Dinasti Islam

Setelah wafatnya Nabi SAW, sistem perpajakan Islam terus berkembang seiring dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Ganiyev dan Zinatullayev, dalam kajian mereka tentang sistem pengumpulan pajak dan zakat di Emirat Bukhara pada abad ke-19, mencatat bahwa setelah penaklukan Asia Tengah oleh bangsa Arab, sistem pemerintahan berdasarkan syariah Islam didirikan di kawasan tersebut, termasuk sistem perpajakan seperti jizyah, kharaj, ushur, dan zakat yang berlaku di semua negara Islam pada Abad Pertengahan (Ganiyev & Zinatullayev, 2020). Sistem ini telah dipraktikkan selama ribuan tahun di Movarounnahr (Asia Tengah) (Ganiyev & Zinatullayev, 2020).

Saqib dan Faizy, dalam kajian mereka tentang hukum pendapatan di Negara Yusufzai Swat, menjelaskan bahwa Islam menekankan kepada para pengikutnya untuk mendukung negara Islam mereka secara finansial dalam dua cara: membayar sesuatu seperti pajak sebagai kewajiban, yaitu zakat dan 'ushr, dan dukungan finansial sukarela bagi yang membutuhkan, yaitu sedekah. Sistem ini secara historis tidak hanya memberikan fondasi bagi negara Islam yang baru lahir pada awal Islam, tetapi juga menjadi fondasi negara kesejahteraan (Saqib & Faizy, 2021).

Shahruddin et al. mencatat bahwa menurut M.A. Manan (1970), praktik perpajakan di negara-negara Islam menunjukkan bahwa konsep perpajakan telah ada lebih awal dalam Islam, dan beberapa ulama fiqh menyatakan bahwa pemerintah dapat memungut pajak, yang oleh sebagian dari mereka disebut dharaib (jamak dari dharibah) (Shahruddin et al., 2022).

3.3 Sistem Pajak dalam Sejarah Islam Kontemporer

Dalam konteks sejarah yang lebih kontemporer, Hosen et al. mencatat bahwa pada abad ke-18, di Kesultanan Banjar, pajak dan zakat dianggap sama. Hal ini dimungkinkan karena Sultan ingin mengarahkan orang-orang yang telah menjadi wajib zakat untuk membayar kepada negara melalui pajak guna meningkatkan pendapatan kerajaan (Hosen et al., 2022). Ini menunjukkan bagaimana dalam praktik historis, batas antara zakat dan pajak seringkali menjadi kabur dalam konteks administrasi negara Islam.

4. Instrumen Fiskal Utama dalam Ekonomi Islam

4.1 Zakat: Pilar Utama Fiskal Islam

Zakat merupakan instrumen fiskal paling fundamental dalam ekonomi Islam. Secara etimologis, kata zakat berasal dari akar kata zaka yang menunjukkan makna pertumbuhan dan penambahan (نجمي, 2022). Zakat adalah kewajiban keagamaan yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi setiap Muslim yang memiliki kekayaan melebihi nisab (batas minimum) tertentu (Bakar, 2015). Bakar menjelaskan bahwa secara ekonomis, zakat dalam teori akan menghasilkan kemakmuran ekonomi karena zakat dibayarkan dari mereka yang memiliki surplus kepada orang miskin (Bakar, 2015).

Zakat memiliki dua jenis utama: zakat fitr dan zakat mal. Zakat mal mencakup berbagai jenis kekayaan termasuk emas, perak, uang tunai, barang dagangan, hasil pertanian, ternak, dan lain-lain (Muhammad, 2019). Muhammad, dalam kajiannya tentang sistem zakat di negara-negara Islam berpenghasilan tinggi, menjelaskan bahwa Allah SWT menyebutkan kewajiban seorang Muslim untuk membayar zakat sebanyak 30 kali dalam Al-Qur'an, di mana 28 ayat digabungkan dengan kewajiban melaksanakan shalat, yang menegaskan pentingnya zakat dalam syariah Islam (Muhammad, 2019).

Roslan dan Akbar, dalam tinjauan mereka tentang kontribusi zakat dan perpajakan terhadap pembangunan ekonomi, menjelaskan bahwa zakat memiliki kemiripan dengan pajak penghasilan atau pajak kekayaan dalam hal tarif yang dikenakan, sistem pengumpulan, dan mekanisme redistributifnya (Roslan & Akbar, 2020). Namun, prinsip Islam dari zakat tidak sepenuhnya bertujuan untuk menciptakan sistem yang mendistribusikan kekayaan secara sempurna dan mengurangi ketimpangan, karena bahkan pada masa Nabi SAW ketika zakat diterapkan, kemiskinan masih tetap ada (Roslan & Akbar, 2020).

4.2 Kharaj: Pajak Tanah

Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan oleh kaum Muslim dan dikelola oleh non-Muslim atau Muslim tertentu. Irkhami menjelaskan bahwa kharaj merupakan salah satu sumber pendapatan rutin negara Islam, bersama dengan jizyah dan 'ushur (Irkhami, 2019). Hamdi dan Widiastuti menambahkan bahwa menurut Abu Ubaid, fa'i mencakup pendapatan negara secara umum seperti kharaj atau pajak, kecuali zakat (Hamdi & Widiastuti, 2022).

Dalam konteks sejarah Emirat Bukhara, Ganiyev dan Zinatullayev mencatat bahwa kharaj dan tanab ditetapkan berdasarkan asal-usul tanah tersebut, yaitu tanah yang ditaklukkan dan penggunaannya oleh Muslim dan non-Muslim (Ganiyev & Zinatullayev, 2020). Kharaj dikumpulkan dari tanah mulki maupun amlaki dengan tarif yang sama (Ganiyev & Zinatullayev, 2020).

4.3 Jizyah: Pajak Perlindungan bagi Non-Muslim

Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-Muslim (ahl al-dzimmah) yang hidup di bawah perlindungan negara Islam sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan negara kepada mereka. Arifin menjelaskan bahwa jizyah merupakan pajak kepala bagi non-Muslim, yang berbeda dari 'usyr yang dibayar oleh kaum Muslim sebagai zakat (Arifin, 2024). Irkhami menegaskan bahwa jizyah merupakan pajak jaminan perlindungan bagi non-Muslim dan termasuk dalam kategori pendapatan rutin negara Islam (Irkhami, 2019).

Dalam konteks modern, beberapa sarjana berpendapat bahwa jizyah dapat dianalogikan dengan pajak visa atau pajak bagi warga negara asing. Hamdi dan Widiastuti menyatakan bahwa jizyah dalam konteks Indonesia dapat dianalogikan dengan visa (Hamdi & Widiastuti, 2022). Namun, penerapan jizyah dalam konteks negara-bangsa modern tetap menjadi perdebatan di kalangan ulama dan ekonom Muslim.

4.4 'Ushr: Pajak Perdagangan dan Pertanian

'Ushr secara harfiah berarti "sepersepuluh" dan merujuk pada pajak yang dikenakan atas hasil pertanian dan perdagangan. Saqib dan Faizy menjelaskan bahwa 'ushr dan zakat diadopsi dengan konsep intinya dari hukum Islam, di mana pajak zakat dikenakan atas kambing, domba, dan sapi; atas emas, perak, dan uang sebagai pendapatan orang kaya; atas barang dagangan dan komoditas pedagang (Saqib & Faizy, 2021). Arifin menambahkan bahwa 'ushr yang dibayar oleh kaum Muslim tetap tergolong sebagai zakat (Arifin, 2024).

Dalam konteks perdagangan internasional, 'ushr berfungsi sebagai pajak ekspor-impor. Irkhami menjelaskan bahwa 'ushur adalah pajak ekspor dan impor yang merupakan bagian dari pendapatan rutin negara Islam (Irkhami, 2019). Hamdi dan Widiastuti menyatakan bahwa dalam konteks Indonesia, 'ushr dapat dianalogikan dengan pajak pertambangan dan bea cukai (Hamdi & Widiastuti, 2022).

4.5 Khums: Pajak Seperlima

Khums adalah kewajiban membayar seperlima (20%) dari berbagai jenis pendapatan tertentu kepada negara. Shahruddin et al. menjelaskan bahwa dalam yurisprudensi Islam, al-khums adalah pendapatan nasional selain zakat, pajak yang adil yang ditetapkan oleh para ahli hukum dari berbagai mazhab (Shahruddin et al., 2022). Para ulama Hanafi menyatakan bahwa warga negara mengakui pajak yang adil dan menetapkan pelaksanaannya (Shahruddin et al., 2022).

Kadir et al. menjelaskan bahwa khums adalah pajak seperlima dari rampasan perang yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu instrumen kebijakan perpajakan yang membantu menstabilkan harga dan mengurangi inflasi (Kadir et al., 2024). Dalam konteks modern, khums dapat dianalogikan dengan pajak atas pendapatan dari sumber daya alam dan keuntungan tak terduga.

5. Perbandingan Zakat dan Pajak Modern

5.1 Persamaan antara Zakat dan Pajak

Meskipun zakat dan pajak memiliki perbedaan mendasar, keduanya juga memiliki sejumlah persamaan yang signifikan. Bakar menjelaskan bahwa zakat dan sistem perpajakan adalah dua elemen penting dalam sistem fiskal Islam, dan meskipun keduanya mengandung unsur kewajiban dan paksaan, keduanya merupakan dua konsep yang berbeda yang perlu dipahami secara komprehensif (Bakar, 2015). Mustofa dan Fata menegaskan bahwa sebagai "pungutan", zakat dan perpajakan memiliki kesamaan: keduanya sama-sama bersifat memaksa, melibatkan pengelola, dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan publik (Mustofa & Fata, 2015).

Jahan menjelaskan bahwa ketika membandingkan zakat dan pajak, terdapat banyak perbedaan signifikan antara dua institusi kebijakan fiskal ini. Misalnya, sementara zakat adalah kewajiban agama, pajak adalah kewajiban hukum terhadap negara (Jahan, 2021). Djatmiko menambahkan bahwa zakat dan pajak sama-sama mengandung unsur paksaan yang dikelola oleh institusi tertentu; keduanya tidak memberikan imbalan langsung kepada penerima dalam pengertian nyata; dan keduanya memiliki semangat membangun ekonomi rakyat (Djatmiko, 2019).

5.2 Perbedaan Fundamental antara Zakat dan Pajak

Meskipun terdapat persamaan, perbedaan antara zakat dan pajak jauh lebih fundamental. Dogarawa menjelaskan bahwa zakat berbeda dari sistem perpajakan yang ada karena zakat terbukti menjadi instrumen yang kuat tidak hanya untuk mode distribusi pendapatan yang adil, tetapi juga mode alokasi sumber daya yang efisien (Dogarawa, 2010). Beberapa perbedaan utama antara zakat dan pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut.

Pertama, dari segi dasar hukum: Zakat diwajibkan oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga bersifat permanen dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Sebaliknya, pajak ditetapkan oleh undang-undang yang dapat diubah atau bahkan dihapuskan oleh pemerintah (Dogarawa, 2010). Dogarawa mengutip Zaim (1989) yang menegaskan bahwa tarif dan cara pembayaran zakat yang jelas dan pasti tidak dapat diubah, tetapi pajak relatif dapat berubah; dan metode distribusi dan pengeluaran zakat sudah pasti, sementara pajak tidak (Dogarawa, 2010).

Kedua, dari segi subjek kewajiban: Zakat hanya diwajibkan bagi Muslim yang memiliki kekayaan melebihi nisab, sementara pajak dikenakan kepada semua warga negara berdasarkan tingkat penghasilan mereka (Jahan, 2021). Jahan menjelaskan bahwa hanya Muslim yang diwajibkan membayar zakat, tetapi pajak dibayar oleh semua warga negara yang bekerja berdasarkan tingkat penghasilan mereka (Jahan, 2021).

Ketiga, dari segi objek kewajiban: Zakat dikenakan atas tabungan dan kekayaan, bukan pendapatan, di samping barang dagangan, hasil pertanian, emas, perak, dan mineral. Sebaliknya, pajak hanya dikenakan atas pendapatan dari berbagai sumber dan tidak mempertimbangkan tabungan (Jahan, 2021). Nafiu menegaskan bahwa sistem perpajakan Islam hampir tidak mengenakan pajak atas pendapatan seperti halnya mengenakan pajak atas kekayaan, yang berarti rata-rata orang akan memiliki lebih banyak pendapatan yang dapat dibelanjakan (Nafiu, 2013).

Keempat, dari segi tarif: Tarif zakat telah ditetapkan secara pasti oleh syariah (misalnya 2,5% untuk zakat mal), sementara tarif pajak dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah (Bakar, 2015). Gallien et al. mencatat bahwa zakat biasanya setara dengan 2,5% dari kekayaan produktif individu (Gallien et al., 2023).

Kelima, dari segi distribusi: Distribusi zakat telah ditentukan secara spesifik oleh Al-Qur'an kepada delapan golongan penerima (asnaf), sementara distribusi pajak sepenuhnya berada di tangan pemerintah (Muhammad, 2019). Muhammad menjelaskan bahwa zakat yang dikumpulkan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain dan para asnaf berhak menerima zakat untuk meningkatkan posisi ekonomi dan sosial mereka (Muhammad, 2019).

Keenam, dari segi motivasi: Pembayaran zakat didorong oleh motivasi spiritual dan keimanan, sementara pembayaran pajak didorong oleh kewajiban hukum dan sanksi (Gallien et al., 2023a). Gallien et al. menemukan bahwa meskipun terdapat heterogenitas dalam praktik negara di tiga negara yang diteliti (Maroko, Pakistan, dan Mesir), warga negara memahami zakat sebagai sesuatu yang berada di luar negara, bahkan di mana negara terlibat dalam administrasi dan penegakan zakat (Gallien et al., 2023a).

5.3 Zakat sebagai Pajak Progresif

Beberapa sarjana kontemporer berpendapat bahwa zakat memiliki karakteristik pajak progresif. Akan menjelaskan bahwa dalam Islam, parameter kebijakan lain untuk distribusi pendapatan yang lebih adil adalah perpajakan progresif, yang prinsip utamanya, sebagaimana disarankan oleh Abu Yusuf, adalah memungut dari orang kaya dan membelanjakan untuk orang miskin, di mana pajak harus dikenakan secara proporsional terhadap pendapatan wajib pajak (Akan, 2020). Irkhami menambahkan bahwa prinsip ini juga diterapkan pada zakat, di mana zakat atas hasil panen lahan pertanian yang diairi adalah 5%, sementara zakat untuk panen dari lahan yang tidak diairi, di mana air secara alami tersedia, adalah 10% (Irkhami, 2019).

Azwar et al. mencatat bahwa karena zakat yang dikumpulkan dari mereka yang berpenghasilan menengah dan atas yang memiliki aset dan pendapatan melebihi ambang batas tertentu (2,5%) didefinisikan sebagai pajak oleh beberapa ulama Islam dalam redefinisi zakat di era kontemporer, hasil penelitian mereka sejalan dengan proposal perpajakan progresif yang diperkenalkan oleh Thomas Piketty dan Emmanuel Saez (Azwar et al., 2021).

6. Legitimasi Pajak Tambahan dalam Islam

6.1 Pandangan Ulama tentang Pajak di Luar Zakat

Salah satu perdebatan paling mendasar dalam ekonomi Islam adalah apakah pemerintah Muslim diperbolehkan memungut pajak di luar zakat. Farhang et al. mencatat bahwa beberapa ulama Islam baru-baru ini menegaskan bahwa pemerintah Islam dapat melampaui instruksi eksplisit Al-Qur'an dan mengenakan pajak sesuai kebutuhan, dengan membenarkan argumen mereka berdasarkan interpretasi ayat-ayat Qur'ani (Farhang et al., 2009).

Shahruddin et al. mengutip Al-Qaradawi (1988) yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mewajibkan zakat dan memungut pajak dari warga negara yang mampu, di mana pengenaan pajak merupakan cara mendistribusikan pendapatan yang berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah dan untuk pengumpulan zakat (Shahruddin et al., 2022). Al-Qaradawi juga menyatakan bahwa semua bentuk pajak yang dikenakan oleh pemerintah hanya memiliki satu tujuan: kesejahteraan rakyat, baik Muslim maupun non-Muslim (Shahruddin et al., 2022).

Kadir et al. menegaskan bahwa meskipun mungkin ada ketidaksepakatan dan perselisihan tentang pajak selain zakat, syariah mengizinkan dan tidak melarang pengenaan pajak selain zakat selama diperlukan dalam konteks administrasi modern, sehingga sebagian besar ekonom Islam memperbolehkan pemerintah memungut pajak di samping zakat (Kadir et al., 2024).

Dogarawa menjelaskan bahwa berkenaan dengan pendapatan yang membantu negara untuk mensponsori dan merawat orang miskin dan membutuhkan, termasuk zakat, pajak (ketika zakat dan pendapatan lain dari sumber yang tersedia bagi negara tidak mencukupi), dan lain-lain seperti khums, ghanimah, al-fay', al-'ushoor, al-khiraj (Dogarawa, 2010).

6.2 Syarat-Syarat Pajak yang Sah dalam Islam

Para ulama yang membolehkan pajak tambahan dalam Islam menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar pajak tersebut sah secara syariah. Djatmiko menjelaskan bahwa ulama yang membolehkan pajak bagi Muslim mengikuti prinsip maslahah, dan mereka menekankan sistem perpajakan yang adil yang selaras dengan semangat Islam, di mana sistem perpajakan yang adil harus memenuhi tiga kriteria: pertama, pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk mewujudkan maqashid syariah; kedua, beban pajak harus didistribusikan secara adil; dan ketiga, dana pajak harus digunakan secara transparan dan akuntabel (Djatmiko, 2019).

Shahruddin et al. menegaskan bahwa meskipun semua empat mazhab memperbolehkan perpajakan dalam Islam, perpajakan tersebut harus adil. Namun, beberapa ulama tidak mengeluarkan fatwa tentang kemungkinan perpajakan karena mereka khawatir bahwa penguasa akan berlebihan dalam perpajakan dan berbuat tidak adil kepada rakyat (Shahruddin et al., 2022).

Shaikh menjelaskan bahwa Maududi (1970) berpendapat bahwa zakat adalah kewajiban agama dan bukan pengganti pajak. Pajak selain zakat dapat dikenakan dalam ekonomi Islam jika pajak tersebut ditetapkan oleh dewan legislatif dan digunakan untuk kesejahteraan publik. Ia berpendapat bahwa pajak yang tidak dianjurkan dalam hadis adalah pajak yang dikenakan oleh raja-raja otoriter untuk konsumsi mewah mereka sendiri, dan jenis perampasan harta publik ini tidak dianjurkan dalam Islam (Shaikh, 2017).

6.3 Prinsip-Prinsip Perpajakan Islam

Zawawi dan Akbar mengidentifikasi beberapa prinsip perpajakan Islam yang bersumber dari pemikiran Abu Yusuf dan Abu Ubaid. Pertama, negara dapat mengenakan pajak kepada rakyat berdasarkan sistem maslahah perpajakan progresif. Kedua, pemerintah dapat memperluas aliran pendapatannya melalui pajak tanah, bea masuk, dan bentuk-bentuk tertentu dari cukai. Ketiga, semua pajak tersebut tidak boleh dikenakan sedemikian rupa sehingga menyulitkan wajib pajak. Keempat, sistem pembayaran pajak juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan wajib pajak (Zawawi & Akbar, 2021).

Irkhami menambahkan bahwa Abu Yusuf menggunakan istilah muqasamah untuk prinsip pengumpulan pajak yang didasarkan pada nilai yang tidak tetap, di mana sistem perpajakan yang ditetapkan (waẓīfah) dianggap tidak adil karena tarif pajak harus mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase pendapatan (Irkhami, 2019). Sistem pajak proporsional ini menekankan perbedaan tarif pajak berdasarkan pendapatan, yang merupakan cikal bakal konsep pajak progresif modern.

7. Dampak Ekonomi Zakat dan Pajak

7.1 Dampak Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Zakat memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme. Anggadini dan Surtikanti, dalam penelitian mereka tentang pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, menemukan bahwa distribusi dana zakat dan pajak atas modal usaha secara simultan memberikan pengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 76% (Anggadini & Surtikanti, 2020). Nurlaili dan Fauzi menegaskan bahwa zakat dan wakaf dalam makroekonomi suatu negara sangat signifikan sebagai instrumen kebijakan fiskal, dengan dampak positif di berbagai bidang, terutama ekonomi dan sosial, khususnya dalam meningkatkan konsumsi agregat untuk meningkatkan tingkat pendapatan negara (Nurlaili & Fauzi, 2024).

Mohsin menjelaskan bahwa efek zakat akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk memenuhi permintaan di pasar sehingga menghasilkan stabilisasi harga dan dengan demikian mengurangi inflasi (Mohsin, 2023). Yasni dan Erlanda menambahkan bahwa Kahf (1992) menyimpulkan bahwa zakat akan mendukung perpajakan melalui peningkatan produktivitas masyarakat, lapangan kerja, dan output yang dihasilkan (Yasni & Erlanda, 2020).

7.2 Dampak Pajak terhadap Perekonomian

Dampak pajak terhadap perekonomian bersifat ganda: di satu sisi pajak dapat mendorong pertumbuhan melalui pembiayaan pengeluaran publik, namun di sisi lain pajak yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan. Artikel tentang dampak zakat terhadap resesi ekonomi menjelaskan bahwa berdasarkan teori ekonomi, pajak yang tinggi menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi karena hasil negatif yang berasal dari pajak tinggi atas pendapatan pribadi yang dapat dibelanjakan dan keuntungan perusahaan ("Impact of Zakat Tax on Economic Recession Compared to Regular (State) Taxes," 2019). Pajak yang tinggi atas pendapatan perusahaan berarti keuntungan yang lebih kecil, yang mengarah pada berkurangnya investasi yang biasanya dibiayai dari keuntungan yang diperoleh ("Impact of Zakat Tax on Economic Recession Compared to Regular (State) Taxes," 2019).

Sebaliknya, Shaikh menjelaskan bahwa tarif pajak yang lebih rendah mendorong kewirausahaan dan dengan demikian meningkatkan ukuran sektor produksi dan produksi. Dengan peningkatan produksi, pendapatan pajak dalam jumlah meningkat karena basis yang lebih besar. Oleh karena itu, tarif pajak yang lebih rendah masih dapat memastikan rasio pajak terhadap PDB yang tinggi (Shaikh, 2017).

7.3 Zakat sebagai Instrumen Stabilisasi Ekonomi

Zakat memiliki peran penting sebagai instrumen stabilisasi ekonomi, terutama dalam kondisi resesi. Artikel tentang dampak zakat terhadap resesi ekonomi menjelaskan bahwa kewajiban Islam berupa zakat memainkan peran penting dalam pembiayaan pembangunan, karena zakat memiliki peran investasi karena berorientasi untuk menghasilkan dan menciptakan kapasitas produktif manusia baru dalam masyarakat, di samping peran pembiayaannya melalui sarana pengeluaran ("Impact of Zakat Tax on Economic Recession Compared to Regular (State) Taxes," 2019). Selain itu, zakat mengatasi alasan psikologis dan objektif yang mendorong individu untuk menimbun dan menahan diri dari berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi ("Impact of Zakat Tax on Economic Recession Compared to Regular (State) Taxes," 2019).

Shariff menjelaskan bahwa kebijakan makroekonomi dapat membantu meningkatkan tingkat pendapatan dan memberantas kemiskinan, tetapi agar lebih efektif dalam mencapai hal tersebut, suatu negara perlu mengadopsi kebijakan zakat (Shariff, 2023). Penelitian oleh Swandaru dan Abdel Mohsin (2022) menunjukkan betapa andalnya zakat sebagai instrumen bantuan selama pandemi di negara-negara Muslim, dan juga menunjukkan bahwa zakat berkontribusi pada pemulihan ekonomi (Shariff, 2023).

8. Hubungan antara Zakat dan Pajak dalam Sistem Fiskal Modern

8.1 Masalah Pajak Ganda

Salah satu isu paling kontroversial dalam sistem fiskal negara-negara Muslim adalah masalah pajak ganda (double taxation), di mana Muslim diwajibkan membayar baik zakat maupun pajak negara atas sumber yang sama. Athief et al. menjelaskan bahwa salah satu dari banyak jenis sistem manajemen yang dapat menghambat kemajuan instrumen fiskal tersebut adalah pajak ganda yang terdiri dari pajak nasional dan kewajiban zakat (Athief et al., 2022). Mustofa dan Fata menegaskan bahwa meskipun pendapat jumhur (mayoritas) ulama Muslim, termasuk Imam Syafi'i, menyatakan bahwa keduanya harus dikeluarkan, yang berarti membayar pajak tidak menghapus kewajiban membayar zakat, dalam praktiknya hal ini memberatkan Muslim di Indonesia (Mustofa & Fata, 2015).

Djatmiko mencatat bahwa beberapa negara, termasuk Sudan dan Malaysia, mengizinkan zakat dikurangkan dari penilaian pajak penghasilan atau dikaitkan dengan insentif pajak, sementara di Arab Saudi dan Kuwait, zakat sepenuhnya diintegrasikan dengan pajak penghasilan (Djatmiko, 2019). Arifin menambahkan bahwa untuk menghindari dualisme pemungutan dengan zakat, maka zakat harus dijadikan sebagai kredit pajak secara penuh, seperti halnya di Malaysia, di mana kaum Muslim tidak boleh dibebani dengan dua pajak yang sama atas satu sumber (Arifin, 2024).

8.2 Model Integrasi Zakat dan Pajak

Berbagai model integrasi zakat dan pajak telah dikembangkan dan diterapkan di berbagai negara Muslim. Jahan menjelaskan bahwa Malaysia adalah contoh yang sangat baik dalam membawa zakat dengan pengurangan pajak, di mana karyawan dapat memilih untuk membayar zakat dan mengurangi pajak penghasilan individu (Jahan, 2021). Praktik ini dapat membantu orang untuk beralih secara perlahan untuk membayar zakat sebagai pengganti pajak (Jahan, 2021).

Athief et al. mengidentifikasi dua jenis utama model integrasi zakat-pajak: pertama, jenis pengurangan pajak (tax rebate) yang memungkinkan pajak terutang dikurangi dengan jumlah zakat yang dibayarkan; dan kedua, jenis pengurangan penghasilan kena pajak (tax deductible) di mana zakat yang dibayarkan dianggap sebagai biaya atau pengeluaran yang harus dikecualikan dari penghasilan kena pajak (Athief et al., 2022).

Syahbandir et al., dalam kajian mereka tentang zakat sebagai pengurang pajak di Aceh, menjelaskan bahwa dalam Peraturan No. 36/2008 tentang Amandemen Keempat UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan, para legislator telah memasukkan pasal yang mengatur jaminan pengurangan penghasilan kena pajak bagi setiap Muslim yang membayar zakat kepada lembaga atau institusi zakat resmi (Syahbandir et al., 2022). Namun, aturan ini belum sepenuhnya diterapkan karena belum ada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya (Syahbandir et al., 2022).

8.3 Praktik di Berbagai Negara Muslim

Praktik integrasi zakat dan pajak bervariasi secara signifikan di berbagai negara Muslim. Athief et al. menemukan bahwa Sudan, Brunei Darussalam, Singapura, dan Pakistan mengikuti pendekatan wajib sementara Malaysia, Kuwait, Indonesia, Yordania, dan Arab Saudi mengikuti pendekatan sukarela (Athief et al., 2022). Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan wajib menarik lebih banyak pengumpulan zakat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio pengumpulan zakat (Athief et al., 2022).

Muhammad menjelaskan bahwa Arab Saudi adalah satu-satunya negara yang mengatur zakat dan pajak di bawah satu badan pemerintahan, yaitu Otoritas Umum Zakat dan Pajak (GAZT) di bawah Kementerian Keuangan (Muhammad, 2019). Di bawah sistem zakat-pajak Arab Saudi, zakat dianggap sebagai bentuk perpajakan, dan Arab Saudi telah menandatangani 30 perjanjian pajak bilateral dengan negara-negara lain yang mengkonfirmasi bahwa zakat adalah pajak (Muhammad, 2019).

Dahlawi et al. menjelaskan bahwa di Arab Saudi, pengelolaan zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan negara, dan penggunaannya juga untuk urusan negara, seperti konsep pajak pada umumnya. Pihak-pihak yang telah membayar zakat tidak akan dikenakan pajak untuk menghindari pajak ganda (Dahlawi et al., 2021).

9. Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Redistribusi Kekayaan

9.1 Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Zakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan redistribusi kekayaan. Ali dan Hatta menjelaskan bahwa komunitas Muslim global memiliki peran penting dalam mengatasi ketidakadilan kemiskinan global melalui zakat, yang merupakan institusi berbasis keimanan Islam dan sedang dimanfaatkan secara kurang optimal untuk pengentasan kemiskinan di banyak negara Muslim yang miskin (Ali & Hatta, 2014). Gundogdu menegaskan bahwa zakat harus memainkan peran pendukung dalam mengurangi kelaparan bagi orang-orang dalam masa transisi sambil menyeimbangkan ketimpangan yang diciptakan oleh ketidaksempurnaan pasar (Gündoğdu, 2019).

Raimi et al., dalam kajian mereka tentang model berbasis keimanan untuk pengentasan kemiskinan di Nigeria, menunjukkan bahwa zakat dan sedekah merupakan mekanisme fiskal yang layak untuk pengentasan kemiskinan di mana diadopsi (Raimi et al., 2010). Azwar et al. menemukan bahwa filantropi Islam dapat menurunkan tingkat kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan ketika filantropi dan komersial dalam kerangka ekonomi Islam diintegrasikan, tingkat kemiskinan dapat diturunkan lebih efektif (Azwar et al., 2021).

9.2 Redistribusi Kekayaan melalui Zakat

Kato, dalam kajian komparatif antara ekonomi Islam dan kapitalis menggunakan model econophysics, menemukan bahwa dalam ekonomi Islam, disparitas kekayaan dikekang dengan melarang riba dan mendorong pertukaran timbal balik dalam mudarabah serta redistribusi melalui wakaf (Kato, 2022). Penelitian ini secara kuantitatif mengungkapkan bahwa ekonomi Islam menawarkan mekanisme redistribusi yang lebih efektif dibandingkan ekonomi kapitalis (Kato, 2022).

Dogarawa menegaskan bahwa metode zakat, mengambil dari orang kaya dan memberikan kepada orang miskin, pasti akan mengarah pada distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil, dan terbukti menjadi instrumen yang kuat tidak hanya untuk mode distribusi pendapatan yang adil, tetapi juga mode alokasi sumber daya yang efisien, yang bertentangan dengan sistem perpajakan yang ada (Dogarawa, 2010).

9.3 Zakat dan Jaring Pengaman Sosial

Zakat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang penting dalam masyarakat Muslim. Gallien et al., dalam penelitian mereka tentang zakat dan penyediaan kesejahteraan non-negara selama pandemi Covid-19, menemukan bahwa sebagian besar populasi umum dan kontributor zakat menganggap zakat sangat penting dalam konteks Covid, dan juga lebih cenderung memberikan kontribusi amal lainnya (Gallien et al., 2023b). Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dapat memainkan peran penting dalam melengkapi perlindungan sosial negara dan redistribusi di masa krisis (Gallien et al., 2023b).

Shariff menjelaskan bahwa sistem zakat dapat membantu meredakan penderitaan ekonomi selama pandemi, dan berbeda dari transfer pajak, zakat adalah alat yang efektif untuk redistribusi kekayaan (Shariff, 2023). Orang-orang tanpa tabungan bersih tahunan tidak diwajibkan membayar zakat, karena ada ambang batas minimum kekayaan yang harus dipenuhi oleh pembayar zakat (nisab) (Shariff, 2023).

10. Kebijakan Fiskal Islam Kontemporer

10.1 Kebijakan Fiskal Islam di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menawarkan contoh yang menarik tentang bagaimana kebijakan fiskal Islam diterapkan dalam konteks negara-bangsa modern. Arifin menjelaskan bahwa 82% dari sumber pendapatan negara Republik Indonesia berasal dari pajak, dan dalam kondisi ketergantungan yang tinggi pada pajak tersebut, di tengah masyarakat masih terdapat pro dan kontra tentang keberadaan hukum pajak (Arifin, 2024).

Kadir et al. menjelaskan bahwa dalam kebijakan fiskal ekonomi Islam, selain instrumen ekonomi konvensional yang ada, terdapat juga instrumen kebijakan fiskal baru, tetapi implementasi dan efek pembangunan yang dihasilkan berbeda (Kadir et al., 2024). Jika zakat, jizyah, khums, dan kharaj adalah instrumen kebijakan fiskal, redistribusi pendapatan dan kekayaan akan terjadi, kemudian masalah kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dapat dikurangi dan akan berdampak baik pada stabilitas ekonomi dan politik (Kadir et al., 2024).

Djatmiko, dalam kajiannya tentang reformulasi sistem zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia, menyarankan bahwa zakat sebagai pengurang pajak penghasilan memiliki dampak yang lebih besar daripada jika zakat hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak, karena zakat sebagai pengurang pajak penghasilan akan meningkatkan dampak zakat dalam perekonomian yang lebih besar (Djatmiko, 2019).

10.2 Kebijakan Fiskal Islam di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang paling maju dalam mengintegrasikan zakat ke dalam sistem fiskal modern. Al-Mamun et al. menjelaskan bahwa berdasarkan praktik sistem fiskal Malaysia, perpajakan telah menjadi bagian integral dari sistem, dibandingkan dengan zakat, di mana yang pertama telah ditegakkan dan aturan pajak telah diterapkan secara ketat di negara tersebut (Al-Mamun et al., 2019). Hamat menjelaskan bahwa di Malaysia, terdapat dua metode akuntansi zakat bisnis, yaitu metode modal kerja yang disesuaikan dan metode modal pertumbuhan yang disesuaikan (Hamat, 2016).

Mohsin menjelaskan bahwa Malaysia telah menerapkan berbagai langkah untuk mengurangi inflasi dengan mengadopsi kerangka kebijakan fiskal Islam, termasuk perpajakan progresif yang bertujuan untuk mendorong redistribusi kekayaan yang adil (Mohsin, 2023). Dengan mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi pada kelompok pendapatan yang lebih tinggi, pemerintah berhasil menghasilkan lebih banyak pendapatan untuk mendanai layanan penting sambil mengurangi disparitas pendapatan (Mohsin, 2023).

10.3 Kebijakan Fiskal Islam di Pakistan

Pakistan memiliki sejarah panjang dalam penerapan sistem zakat dan ushr secara formal melalui undang-undang negara. Samra dan Siddiqui menjelaskan bahwa Zakat dan Ushr Ordinance 1980 diimplementasikan di Pakistan sebagai instrumen penting dari sistem fiskal Islam yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan memberikan kehidupan dan kesempatan yang lebih baik bagi mereka yang kurang beruntung (Samra & Siddiqui, 2021). Amandemen Konstitusi ke-18 yang diumumkan pada 20 April 2010 telah mendefinisikan ulang kontur struktural negara melalui pergeseran paradigma dari federasi yang sangat tersentralisasi ke federasi yang sebagian besar terdesentralisasi (Samra & Siddiqui, 2021).

Shaikh menjelaskan bahwa sistem perpajakan berbasis zakat yang diusulkan sangat sesuai dengan kanon perpajakan Adam Smith, karena memiliki pajak proporsional dan tidak mengenakan pajak produksi secara berat, serta sederhana dan pasti (Shaikh, 2017). Tarif pajak yang lebih rendah mendorong kewirausahaan dan dengan demikian meningkatkan ukuran sektor produksi (Shaikh, 2017).

11. Isu-Isu Kontemporer dalam Pajak Perspektif Ekonomi Islam

11.1 Kepatuhan Pajak dan Religiusitas

Hubungan antara religiusitas dan kepatuhan pajak merupakan isu yang menarik dalam konteks ekonomi Islam. Mohdali dan Pope, dalam penelitian mereka tentang pengaruh religiusitas terhadap sikap kepatuhan wajib pajak di Malaysia, menemukan bahwa religiusitas memiliki dampak positif yang minimal namun signifikan secara statistik terhadap kepatuhan pajak sukarela (Mohdali & Pope, 2014). Hal ini kemungkinan dapat dijelaskan oleh nilai-nilai keagamaan yang kuat yang dipegang oleh banyak orang Malaysia, serta konsep memberi yang telah ditekankan dalam hampir semua agama (Mohdali & Pope, 2014).

Siddiqui dan Cheema, dalam penelitian mereka tentang niat pengajuan klaim pajak untuk donasi keagamaan di kalangan Muslim Amerika, menemukan bahwa responden yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim non-Sunni, berpenghasilan menengah atau tinggi, dan mereka yang percaya bahwa Covid-19 adalah penyebab yang memenuhi syarat zakat memiliki peluang lebih tinggi untuk mengklaim pengecualian atas donasi zakat mereka (Siddiqui & Cheema, 2024).

11.2 Penghindaran Pajak dan Zakat

Penghindaran pajak (tax evasion) merupakan masalah serius yang dihadapi oleh sistem fiskal di negara-negara Muslim. Dogarawa menjelaskan bahwa dalam menghadapi perpajakan modern dari sudut pandang pembayar, penghindaran pajak dan penggelapan pajak sangat umum terjadi (Dogarawa, 2010). Sebaliknya, zakat memiliki mekanisme internal yang lebih kuat untuk mendorong kepatuhan karena didasarkan pada keyakinan agama dan sanksi akhirat (Gallien et al., 2023a).

Gallien et al. menemukan bahwa meskipun terdapat heterogenitas dalam praktik negara di tiga negara yang diteliti, warga negara memahami zakat sebagai sesuatu yang berada di luar negara, bahkan di mana negara terlibat dalam administrasi dan penegakan zakat. Daripada memandangnya sebagai kewajiban hukum yang mirip dengan perpajakan atau sekadar pembayaran amal, Muslim di berbagai konteks agama dan institusional secara dominan memahami zakat sebagai bentuk pajak informal, yang berakar pada tekanan sosial dan sanksi di akhirat, tetapi berada di luar batas otoritas negara (Gallien et al., 2023a).

11.3 Digitalisasi dan Modernisasi Sistem Zakat-Pajak

Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi zakat dan pajak. Saad et al., dalam kajian mereka tentang reformasi administrasi zakat, mengidentifikasi tiga komponen input yang diperlukan dalam transformasi zakat: lingkungan, sumber daya, dan sejarah (Saad et al., 2023). Komponen lingkungan mencakup lima sub-komponen: perusahaan, bank, penerima zakat, pembayar zakat individu, dan legislatif (Saad et al., 2023).

Latif, dalam kajiannya tentang keadilan pajak berbasis FinTech menggunakan zakat, menjelaskan bahwa FinTech dapat menjembatani kesenjangan ketidaksetaraan dalam akses keuangan, dan redistribusi menggunakan sistem pajak Islam sebagai bagian dari kesadaran kolektif komunitas Muslim harus dianalisis sebagai bagian dari kerangka konseptual yang menjelaskan apa arti keadilan pajak (Latif, 2021).

12. Kritik dan Tantangan dalam Penerapan Sistem Pajak Islam

12.1 Tantangan Implementasi

Penerapan sistem pajak Islam dalam konteks modern menghadapi berbagai tantangan. Farhang et al. menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam, sistem perpajakan didasarkan pada tulisan-tulisan Al-Qur'an dan prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat Islam. Oleh karena itu, pemerintah di negara-negara Islam yang berupaya mengikuti hukum Islam menghadapi tantangan ekonomi yang besar (Farhang et al., 2009).

Jahan menjelaskan bahwa ada tantangan untuk menetapkan zakat sebagaimana yang ditentukan dalam teks yang diwahyukan, yang dapat diminimalkan melalui berbagai tindakan. Diproyeksikan bahwa rencana yang dieksekusi dengan baik untuk mengelola zakat dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal sekaligus instrumen pembiayaan yang bertanggung jawab secara sosial Islam (Jahan, 2021).

12.2 Kritik terhadap Sistem Pajak Islam

Beberapa kritik telah dilontarkan terhadap sistem pajak Islam. Nafiu mengakui bahwa meskipun ada ambiguitas seputar perpajakan Islam terutama pada isu-isu basis pajak, perlakuan, prosedur, interpretasi hukum, dan beberapa lainnya, kebijakan pajak Islam dimaksudkan untuk mendorong rencana pembangunan secara keseluruhan dan memastikan keamanan sosial dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dalam komunitas Muslim (Nafiu, 2013).

Mahmud dan Haneef, dalam kajian mereka tentang isu-isu yang diperdebatkan dalam fiqh zakat, mencatat bahwa beberapa perubahan dalam sistem zakat mengubah fitur zakat dan mereduksinya menjadi sekadar pajak sipil, seperti pajak lainnya yang dikenakan oleh pemerintah (Mahmud & Haneef, 2008). Ini menunjukkan kekhawatiran bahwa modernisasi sistem zakat yang berlebihan dapat menghilangkan dimensi spiritual dan keagamaannya yang esensial.

12.3 Peluang Reformasi

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat peluang yang signifikan untuk reformasi sistem pajak Islam. Zawawi dan Akbar mengusulkan pendekatan terintegrasi antara sistem keuangan publik Islam dan Barat melalui kontras maksim keduanya dan mengidentifikasi elemen-elemen yang menyelaraskan keduanya (Zawawi & Akbar, 2021). Penelitian ini menyimpulkan dengan proposal sistem terintegrasi yang bersandar pada maksim yang tumpang tindih yang dipegang oleh dua sistem keuangan publik tersebut (Zawawi & Akbar, 2021).

Setyaningrum, dalam kajiannya tentang penerapan pola kebijakan pendapatan negara Islam untuk meningkatkan kemampuan fiskal Indonesia, menemukan bahwa beberapa instrumen pendapatan Islam masih relevan untuk diterapkan di Indonesia, kecuali ghanimah dan jizyah, tetapi perlu penyesuaian nomenklatur dan konektivitas dengan peraturan keuangan negara (Setyaningrum, 2015).

13. Kesimpulan

Kajian komprehensif tentang pajak dalam perspektif ekonomi Islam menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem fiskal yang kaya dan beragam, yang mencakup instrumen-instrumen seperti zakat, kharaj, jizyah, 'ushr, dan khums, di samping memungkinkan adanya pajak tambahan (dharibah) dalam kondisi tertentu yang memenuhi syarat-syarat syariah. Sistem fiskal Islam ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, redistribusi kekayaan, dan kemaslahatan umum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Arifin, 2024; Farhang et al., 2009; Zawawi & Akbar, 2021).

Perbandingan antara zakat dan pajak modern menunjukkan bahwa keduanya memiliki persamaan dalam hal sifat memaksa dan tujuan kesejahteraan publik, namun berbeda secara fundamental dalam hal dasar hukum, subjek dan objek kewajiban, tarif, distribusi, dan motivasi pembayaran (Bakar, 2015; Dogarawa, 2010; Jahan, 2021). Zakat, sebagai instrumen fiskal utama Islam, memiliki keunggulan dalam hal kepastian hukum, keadilan distribusi, dan motivasi spiritual yang mendorong kepatuhan (Gallien et al., 2023a; Muhammad, 2019).

Dalam konteks modern, mayoritas ulama dan ekonom Islam membolehkan pemungutan pajak di luar zakat oleh pemerintah Muslim, dengan syarat pajak tersebut digunakan untuk kemaslahatan umum, tidak memberatkan wajib pajak, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Kadir et al., 2024; Shahruddin et al., 2022; Shaikh, 2017). Berbagai model integrasi zakat dan pajak telah dikembangkan dan diterapkan di berbagai negara Muslim, dengan Malaysia, Arab Saudi, dan Pakistan sebagai contoh-contoh yang paling menonjol (Athief et al., 2022; Jahan, 2021; Muhammad, 2019).

Tantangan utama dalam penerapan sistem pajak Islam kontemporer meliputi masalah pajak ganda, kurangnya harmonisasi antara sistem zakat dan pajak, serta kebutuhan untuk mengadaptasi instrumen fiskal Islam klasik dengan realitas ekonomi modern (Athief et al., 2022; Djatmiko, 2019; Farhang et al., 2009). Namun, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, ulama, dan masyarakat, sistem fiskal Islam memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan pengentasan kemiskinan di negara-negara Muslim (Azwar et al., 2021; Kadir et al., 2024; Shariff, 2023).

Akhirnya, perspektif ekonomi Islam tentang pajak menawarkan alternatif yang berharga bagi sistem fiskal konvensional, dengan menekankan dimensi moral, spiritual, dan sosial dari kewajiban fiskal yang seringkali diabaikan dalam pendekatan ekonomi sekuler. Integrasi yang harmonis antara instrumen fiskal Islam dan sistem perpajakan modern dapat menghasilkan sistem fiskal yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan bagi negara-negara Muslim di abad ke-21 (Akan, 2020; Setyaningrum, 2015; Zawawi & Akbar, 2021).

Daftar Pustaka

Akan, T. (2020). Understanding the Sustainability of Islamic Economics Versus Neo-Classical and Keynesian Models. 23–52. https://doi.org/10.26650/b/ss10.2020.017.02

Al-Mamun, A., Haque, A., & Jan, M. T. (2019). Measuring perceptions of Muslim consumers toward income tax rebate over zakat on income in Malaysia. Journal of Islamic Marketing, 11(2), 368–383. https://doi.org/10.1108/jima-12-2016-0104

Ali, I., & Hatta, Z. A. (2014). Zakat as a Poverty Reduction Mechanism Among the Muslim Community: Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia. Asian Social Work and Policy Review, 8(1), 59–70. https://doi.org/10.1111/aswp.12025

Anggadini, S. D., & Surtikanti, S. (2020). Economic Growth: The Impact of Zakat Funds and Tax on Business Capital. Ikonomika, 5(2), 141–156. https://doi.org/10.24042/febi.v5i2.7112

Arifin, G. (2024). Pajak Menurut Syari'ah. Advances in Social Humanities Research, 2(1), 63–82. https://doi.org/10.46799/adv.v2i1.142

Athief, F. H. N., Rachman, M. A., Rizki, D., Hakim, L., & Noh, M. S. B. M. (2022). Taxation policy and regulation efficiency on increasing zakat collection: countries comparison analysis. Journal of Islamic Accounting and Finance Research, 4(2), 301–326. https://doi.org/10.21580/jiafr.2022.4.2.14168

Azwar, A., Possumah, B. T., Aqbar, K., & Yunta, A. H. D. (2021). Islamic Philanthropy and Poverty Reduction in Indonesia: The Role of Integrated Islamic Social and Commercial Finance Institutions. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(2), 274–301. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5026

Bakar, N. B. A. (2015). Zakat and Taxation: A Conceptual Comparison. Tafhim Ikim Journal of Islam and the Contemporary World, 2(3), 91–103. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol2no3.5

Dahlawi, D., Rassanjani, S., & Herizal, H. (2021). Zakat as a Local Revenue in Aceh: A Dynamics of Policy Implementation in the Local Realm. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 19(2), 200. https://doi.org/10.30984/jis.v19i2.1659

Djatmiko, H. (2019). Re-formulation zakat system as tax reduction in Indonesia. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 9(1), 135. https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162

Dogarawa, A. B. (2010). Social Welfare and the Role of Zakah in the Family System. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1622140

Farhang, Mossavar-Rahmani, Hamid, & Maleki. (2009). Islamic economics versus market economics: The concept of taxations. Chinese Business Review, 8(12). https://doi.org/10.17265/1537-1506/2009.12.003

Gallien, M., Javed, U., & Boogaard, V. van den. (2023a). Between God, the People, and the State: Citizen Conceptions of Zakat. https://doi.org/10.19088/ictd.2023.027

Gallien, M., Javed, U., & Boogaard, V. van den. (2023b). Zakat, Non-State Welfare Provision and Redistribution in Times of Crisis: Evidence from the Covid-19 Pandemic. https://doi.org/10.19088/ictd.2023.021

Ganiyev, A., & Zinatullayev, Z. (2020). Tax and Zakat Collection System of the Bukhara Emirate During the 19th Century. Theoretical & Applied Science, 90(10), 313–317. https://doi.org/10.15863/tas.2020.10.90.53

Gündoğdu, A. Ş. (2019). Poverty, Hunger and Inequality in the Context of Zakat and Waqf. Darulfunun Ilahiyat, 30(1), 49–64. https://doi.org/10.26650/di.2019.30.1.0005

Hamat, Z. (2016). Harmonization of Business Zakat and Taxation in Malaysia. https://doi.org/10.18515/dbem.m2016.n01.ch16

Hamdi, B., & Widiastuti, T. (2022). An Islamic Economic Perspective About Sources of Public Finance Revenue in Indonesia Based on Abu Ubaid's and Ad-Dawudi's Thought. Afebi Islamic Finance and Economic Review, 6(02), 134. https://doi.org/10.47312/aifer.v6i02.351

Hosen, M. N., Wahab, A., Larasati, D. A., Hidayah, N. A., & Mutiara, T. (2022). Strengthening the Function of BAZNAS as Zakat Regulator: Legal Draft Proposal and Its Public Perceptions. Jurnal Cita Hukum, 10(1), 117–138. https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.24448

Impact of Zakat Tax on Economic Recession Compared to Regular (State) Taxes. (2019). EJBM. https://doi.org/10.7176/ejbm/11-9-04

Irkhami, N. (2019). Zakat, Kharāj, 'Ushr, and Jizya as the Instruments of Islamic Public Finance: A Contemporary Study. Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 8(1), 90. https://doi.org/10.22373/share.v8i1.3804

Jahan, S. N. (2021). Zakat versus Taxation as Islamic Fiscal Policy Tool. International Journal of Islamic Economics, 3(01), 37–46. https://doi.org/10.32332/ijie.v3i1.3129

Kadir, S., Fahrika, A. I., & Misbach, I. (2024). Conventional Fiscal Policy System and Islamic Economics in The Indonesian Economy. Widya Cipta - Jurnal Sekretari dan Manajemen, 8(1), 72–79. https://doi.org/10.31294/widyacipta.v8i1.17149

Kato, T. (2022). Islamic and capitalist economies: Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution. PLOS ONE, 17(9), e0275113. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275113

Latif, L. A. (2021). FinTech led Tax Justice: Redistribution Using Zakat for the Socio-Economic Improvement of Women. Kardan Journal of Social Sciences and Humanities. https://doi.org/10.31841/kjssh.2022.44

Mahmud, M. W., & Haneef, S. S. S. (2008). Debatable Issues in Fiqh Al-Zakat: A Jurisprudential Appraisal. Jurnal Fiqh, 5, 117–141. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol5no1.6

Mohdali, R., & Pope, J. (2014). The influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes. Accounting Research Journal, 27(1), 71–91. https://doi.org/10.1108/arj-08-2013-0061

Mohsin, M. I. A. (2023). Mitigating Inflation via Islamic Finance & Islamic Social Finance. I-IECONS E-Proceedings, 765–777. https://doi.org/10.33102/iiecons.v10i1.91

Muhammad, I. (2019). Analysis of Zakat System in High-Income Islamic Countries. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 1–11. https://doi.org/10.33102/jmifr.v16i2.219

Mustofa, M., & Fata, K. (2015). Zakat and Tax; From the Synergy to Optimization. Al-Ulum, 15(1), 43. https://doi.org/10.30603/au.v15i1.171

Nafiu, O. S. (2013). A Framework of Islamic Economics with Reference to Islamic Taxation and Allowable Expenditures. IIUM Law Journal, 20(2). https://doi.org/10.31436/iiumlj.v20i2.92

Nurlaili & Fauzi, A. (2024). The Role of Waqaf and Zakat as Fiscal Policy Instruments in Indonesia. KnE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16245

Raimi, L., Bello, M. A., & Mobolaji, H. I. (2010). Faith‐based model as a policy response to the actualisation of the millennium development goals in Nigeria. Humanomics, 26(2), 124–138. https://doi.org/10.1108/08288661011074927

Roslan, M. A. A., & Akbar, M. A. (2020). A Review on the Contribution of Zakat and Taxation towards Economic Development Postulated by Two Contemporary Research Scholars. International Conference of Zakat, 218–230. https://doi.org/10.37706/iconz.2020.228

Saad, R. A. J., Ahmi, A., Sawandi, N., & Aziz, N. M. A. (2023). Zakat administration reformation towards an effective and efficient zakat revenue generation. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(8), 1232–1260. https://doi.org/10.1108/jiabr-05-2021-0151

Samra, U., & Siddiqui, M. S. (2021). System of Zakat and Ushr – A Paradigm Shift after Eighteenth Amendment to the Constitution of Pakistan. Journal of Islamic Thought and Civilization, 11(1), 411–420. https://doi.org/10.32350/jitc.111.22

Saqib, L., & Faizy, R. A. (2021). Revenue Laws in the Yūsufzai State of Swat, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan (An Analysis from Islamic Law's Perspective). Al-Aijaz Research Journal of Islamic Studies & Humanities, 5(4), 1–15. https://doi.org/10.53575/e1.v5.04.(21)1-15

Setyaningrum, A. (2015). Application of Pattern of Islamic State Revenue Policy to Improve the Ability of Indonesia's Fiscal. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 7(2). https://doi.org/10.15408/ijies.v7i2.1702

Shahruddin, M. S., Ismail, A. Z., Asbullah, S., & Nawawi, A. H. (2022). Strengthening Al-Khums towards National Economic Sustainability: A descriptive study. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 7(20), 335–341. https://doi.org/10.21834/ebpj.v7i20.3626

Shaikh, S. A. (2017). Welfare Potential of Zakat: An Attempt to Estimate Economy Wide Zakat Collection in Pakistan. Journal of Islamic Economics Banking and Finance, 13(1), 52–70. https://doi.org/10.12816/0051155

Shariff, M. N. (2023). The Islamic Economic System: A Remedy Model for Economic Downturns (The Covid-19 Pandemic as Case Study). International Journal of Research Publication and Reviews, 4(6), 1667–1675. https://doi.org/10.55248/gengpi.4.623.45219

Siddiqui, S., & Cheema, J. (2024). Intention of filing tax claims for religious donations: Results from a Muslim American survey. Journal of Philanthropy and Marketing, 29(2). https://doi.org/10.1002/nvsm.1852

Syahbandir, M., Alqarni, W., Abbas, S., Ali, B., & Samad, F. (2022). State and Islamic Law: A Study of Legal Politics on Zakat as a Tax Deduction in Aceh. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 22(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26200

Yasni, R., & Erlanda, A. R. R. (2020). Challenges of Zakat Integration as Source of State Revenue. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 3(3). https://doi.org/10.18196/ijief.3238

Zawawi, N. H. I. A., & Akbar, M. A. (2021). Legal Maxims of Public Finance: A Historical and Comparative Perspective. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 4(2), 50–59. https://doi.org/10.53840/ijiefer54

نجمي, ص. (2022). مدى تأثير الهيئة العامة للزكاة والدخل على كفاية إفصاح الشركات السعودية عن الزكاة في القوائم المالية (دراسة تحليلية على الهيئة العامة للزكاة والدخل). Academic Journal of Research and Scientific Publishing, 4(44), 32–77. https://doi.org/10.52132/ajrsp/v4.44.2