00013 - Womenpreneurship Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif

Women's entrepreneurship (womenpreneurship) has become an increasingly significant topic in global economic discourse and Islamic economic studies. This comprehensive review examines womenpreneurship from the perspective of Islamic economics, analyzing its conceptual foundations, normative legitimacy, empirical realities across Muslim-majority countries, and strategic frameworks for development. Drawing on studies from Oman, the United Arab Emirates, Qatar, Algeria, Saudi Arabia, Iraq, Indonesia, Malaysia, and Pakistan, this article identifies both opportunities and challenges facing Muslim women entrepreneurs. The findings reveal that Islam provides strong historical and normative legitimacy for women's entrepreneurship through the principles of maqasid al-syariah, istikhlaf, and gender justice. However, significant challenges persist, including conservative cultural norms, limited access to financing, work-family balance demands, and inadequate regulatory frameworks. The study recommends a holistic approach encompassing gender-responsive policies, innovative Islamic financial instruments, entrepreneurship education integrating Islamic values, digital technology utilization, and the development of inclusive entrepreneurial ecosystems to advance womenpreneurship as a vehicle for inclusive and sustainable economic development in the Muslim world.

Keywords: Womenpreneurship, Islamic Economics, Maqasid al-Syariah, Islamic Finance, Women Empowerment, Halal Entrepreneurship

Abstrak

Kewirausahaan perempuan (womenpreneurship) telah menjadi topik yang semakin mendapat perhatian luas dalam diskursus ekonomi global maupun dalam kajian ekonomi Islam. Kajian komprehensif ini menelaah womenpreneurship dari perspektif ekonomi Islam dengan menganalisis landasan konseptual, legitimasi normatif, realitas empiris di berbagai negara Muslim, serta kerangka strategis pengembangannya. Dengan merujuk pada studi-studi dari Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Aljazair, Arab Saudi, Irak, Indonesia, Malaysia, dan Pakistan, artikel ini mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi wirausaha perempuan Muslim. Temuan menunjukkan bahwa Islam memberikan legitimasi historis dan normatif yang kuat bagi kewirausahaan perempuan melalui prinsip-prinsip maqasid al-syariah, istikhlaf, dan keadilan gender. Meskipun demikian, tantangan signifikan masih ada, mencakup norma budaya yang konservatif, keterbatasan akses pembiayaan, tuntutan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, serta kerangka regulasi yang belum memadai. Studi ini merekomendasikan pendekatan holistik yang mencakup kebijakan responsif gender, instrumen keuangan syariah yang inovatif, pendidikan kewirausahaan berbasis nilai Islam, pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan ekosistem kewirausahaan yang inklusif guna memajukan womenpreneurship sebagai wahana pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di dunia Islam.

Kata Kunci: Womenpreneurship, Ekonomi Islam, Maqasid al-Syariah, Keuangan Syariah, Pemberdayaan Perempuan, Kewirausahaan Halal

1. Pendahuluan

Womenpreneurship atau kewirausahaan perempuan telah menjadi salah satu topik yang semakin mendapat perhatian luas dalam diskursus ekonomi global maupun dalam kajian ekonomi Islam. Fenomena ini mencerminkan pergeseran paradigma yang signifikan dalam memandang peran perempuan dalam kehidupan ekonomi, dari sekadar konsumen pasif menjadi pelaku aktif yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja (الكتبي & يعيش, 2023). Dalam konteks ekonomi Islam, kewirausahaan perempuan tidak hanya dipandang sebagai fenomena sosial-ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan etis yang mendalam, berkaitan erat dengan prinsip-prinsip maqasid al-syariah, keadilan distributif, dan pemberdayaan umat (Devabe, 2025).

Pertumbuhan jumlah perempuan yang mendirikan perusahaan rintisan, memiliki usaha komersial, dan berinvestasi di sektor informal terus meningkat secara global (الكتبي & يعيش, 2023). Pemerintah di berbagai belahan dunia semakin menyadari bahwa kewirausahaan perempuan merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja (الكتبي & يعيش, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, hal ini sejalan dengan maqasid al-syariah yang mencakup pemeliharaan dan pengembangan harta (hifz al-mal), pembangunan ekonomi (al-tanmiyah al-iqtisadiyah), dan keadilan sosial (al-'adl) (Devabe, 2025). Dengan demikian, kajian tentang womenpreneurship dari perspektif ekonomi Islam menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan secara komprehensif.

2. Konsep Dan Definisi Womenpreneurship

2.1 Pengertian Womenpreneurship

Womenpreneurship secara umum merujuk pada aktivitas kewirausahaan yang dilakukan oleh perempuan, mencakup pendirian, pengelolaan, dan pengembangan usaha oleh kaum perempuan. Dalam literatur akademik, konsep ini tidak hanya terbatas pada kepemilikan usaha secara formal, tetapi juga mencakup partisipasi perempuan dalam sektor informal, investasi, dan inovasi sosial (الكتبي & يعيش, 2023). Studi tentang kewirausahaan perempuan di berbagai negara menunjukkan bahwa raidat al-a'mal (perempuan wirausaha) memiliki karakteristik personal, sosial, dan profesional yang beragam, termasuk keteguhan, fleksibilitas, dan kemampuan persuasi (الكتبي & يعيش, 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kewirausahaan perempuan dipahami sebagai bagian dari hak dan kewajiban ekonomi yang diberikan Islam kepada perempuan. Islam tidak melarang perempuan untuk berusaha dan berdagang; sebaliknya, sejarah Islam mencatat bahwa Siti Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW, adalah seorang pengusaha sukses yang menjalankan bisnis perdagangan lintas wilayah. Dengan demikian, womenpreneurship dalam perspektif Islam memiliki legitimasi historis dan normatif yang kuat (Hassan, 2021; Sukmana et al., 2026).

2.2 Tipologi dan Motivasi Wirausaha Perempuan

Motivasi perempuan untuk memasuki dunia kewirausahaan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama: faktor pendorong (push factors) dan faktor penarik (pull factors). Faktor pendorong umumnya muncul dari kondisi keterpaksaan, seperti keterbatasan lapangan kerja, kebutuhan ekonomi keluarga, atau perceraian. Sementara itu, faktor penarik berkaitan dengan aspirasi pribadi, seperti keinginan untuk mandiri secara finansial, meraih kesuksesan, dan meningkatkan status sosial (الكتبي & يعيش, 2023, 2024). Penelitian di Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa wirausaha perempuan termotivasi oleh berbagai faktor, termasuk kesuksesan pribadi, kekayaan, dan status, sementara keterbatasan peluang kerja dan perceraian juga muncul sebagai faktor pendorong yang signifikan (الكتبي & يعيش, 2024).

Studi komparatif di Mesir menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam hal motivasi kewirausahaan, kemungkinan mendirikan usaha baru setelah lulus, dan kesiapan untuk memulai usaha segera setelah kelulusan (زيدان, 2010). Temuan ini mengindikasikan bahwa konteks budaya dan sosial memainkan peran penting dalam membentuk orientasi kewirausahaan perempuan, dan bahwa asumsi-asumsi dari studi kewirausahaan perempuan di negara-negara Barat tidak selalu dapat diterapkan secara langsung pada masyarakat berkembang (زيدان, 2010).

3. Landasan Ekonomi Islam Bagi Womenpreneurship

3.1 Maqasid al-Syariah dan Kewirausahaan Perempuan

Ekonomi Islam dibangun di atas fondasi maqasid al-syariah yang mencakup lima tujuan utama: pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Devabe, 2025). Dalam konteks womenpreneurship, maqasid al-syariah memberikan kerangka normatif yang komprehensif. Pemeliharaan dan pengembangan harta tidak hanya berarti melindungi aset yang ada, tetapi juga mengembangkannya melalui aktivitas produktif yang halal, termasuk kewirausahaan (Devabe, 2025). Prinsip ini secara langsung mendukung partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif.

Maqasid al-syariah juga menekankan pentingnya keadilan (al-'adl) dalam semua aspek kehidupan ekonomi, termasuk dalam hubungan antara pengusaha dan karyawan, antara mitra bisnis, serta dalam distribusi pendapatan dan kekayaan (Devabe, 2025). Dalam konteks womenpreneurship, keadilan ini berarti bahwa perempuan harus memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, pelatihan, dan peluang pasar. Prinsip pembangunan ekonomi (al-tanmiyah al-iqtisadiyah) dalam maqasid al-syariah juga mendukung kewirausahaan perempuan sebagai salah satu mekanisme untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Devabe, 2025).

3.2 Prinsip Istikhlaf dan Tanggung Jawab Ekonomi Perempuan

Salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam adalah konsep istikhlaf, yaitu bahwa manusia adalah khalifah (wakil) Allah di muka bumi yang diberi amanah untuk memakmurkan bumi dan memanfaatkan sumber dayanya demi kemaslahatan umat (Devabe, 2025). Prinsip ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Dalam konteks kewirausahaan, istikhlaf berarti bahwa perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dengan laki-laki untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kemakmuran masyarakat melalui aktivitas produktif yang halal.

Konsep ini juga berimplikasi bahwa harta yang dimiliki dan dikelola oleh wirausaha perempuan pada hakikatnya adalah amanah dari Allah SWT, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan (Devabe, 2025). Dalam praktik bisnis, hal ini tercermin dalam komitmen terhadap kepatuhan syariah (syariah compliance), yang mencakup penghindaran riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta kewajiban untuk menjalankan bisnis yang halal dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Sukmana et al., 2026; Yasin et al., 2020).

3.3 Keadilan Gender dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam secara prinsipil mendukung kesetaraan hak ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Islam memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki, mengelola, dan mengembangkan harta secara mandiri, tanpa harus bergantung pada izin suami atau wali dalam urusan bisnis. Sejarah Islam mencatat banyak perempuan yang aktif dalam perdagangan dan kewirausahaan, yang menunjukkan bahwa partisipasi ekonomi perempuan memiliki legitimasi yang kuat dalam tradisi Islam (Sukmana et al., 2026).

Dalam kerangka kewirausahaan Islam yang inklusif, pemberdayaan perempuan dipandang bukan hanya sebagai isu kesetaraan gender, tetapi juga sebagai pendorong kemajuan sosial-ekonomi dan lingkungan yang lebih luas (Sukmana et al., 2026). Ketika wirausaha perempuan diberikan akses terhadap pembiayaan syariah, platform digital, dan program peningkatan kapasitas, mereka dapat memainkan peran sentral dalam mendorong konsumsi yang bertanggung jawab dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Sukmana et al., 2026).

4. Realitas Womenpreneurship Di Dunia Islam

4.1 Gambaran Global dan Regional

Secara global, dunia menyaksikan pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah perempuan yang mendirikan perusahaan rintisan, memiliki usaha komersial, dan berinvestasi di sektor informal (الكتبي & يعيش, 2023). Namun, terdapat variasi yang besar dalam tingkat dan karakteristik kewirausahaan perempuan di berbagai wilayah, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pembangunan ekonomi, budaya, regulasi, dan kebijakan pemerintah (الكتبي & يعيش, 2023). Di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi rendah, faktor pendorong (push factors) cenderung lebih dominan, sementara di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, faktor penarik (pull factors) lebih menonjol (الكتبي & يعيش, 2023).

Di kawasan Arab dan dunia Islam, kewirausahaan perempuan menghadapi tantangan yang unik yang berkaitan dengan norma budaya, interpretasi agama, dan struktur sosial yang patriarkal. Meskipun demikian, terdapat tren positif yang menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan kewirausahaan di berbagai negara Muslim (الكتبي & يعيش, 2023; رية, 2022). Penelitian di Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa meskipun lembaga formal dan informal dalam masyarakat Emirat memberikan dukungan dan dorongan kepada wirausaha perempuan melalui penciptaan iklim ekonomi yang kondusif, perempuan wirausaha masih menghadapi beberapa tantangan budaya, sosial, dan personal (رية, 2022).

4.2 Kewirausahaan Perempuan di Oman

Studi tentang realitas kewirausahaan perempuan di Kesultanan Oman dengan sampel 96 wirausaha perempuan menunjukkan bahwa mayoritas wirausaha perempuan Oman menilai keberhasilan proyek mereka pada tingkat "baik" (AlBarashidia et al., 2022). Faktor-faktor yang paling berpengaruh positif terhadap keberhasilan kewirausahaan perempuan adalah "partisipasi dalam pameran dan acara", diikuti oleh "studi kelayakan ekonomi untuk proyek", dan "memiliki email untuk berkomunikasi dengan pelanggan atau lembaga terkait" (AlBarashidia et al., 2022). Sementara itu, faktor-faktor yang berpengaruh negatif mencakup "lemahnya dukungan logistik untuk pelaksanaan proyek", "kesulitan mendapatkan pembiayaan saat ingin memperluas proyek", dan "terpengaruh oleh peristiwa ekonomi dan politik internasional" (AlBarashidia et al., 2022).

Studi ini juga menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dalam tingkat pengaruh faktor-faktor yang dihadapi wirausaha perempuan Oman berdasarkan status sosial, kualifikasi akademik, jenis sektor, dan provinsi (AlBarashidia et al., 2022). Temuan ini mengindikasikan bahwa tantangan yang dihadapi wirausaha perempuan di Oman bersifat sistemik dan tidak terbatas pada kelompok demografis tertentu. Studi ini merekomendasikan pembentukan pusat nasional yang khusus menangani pelatihan wirausaha sebagai salah satu langkah penting untuk mendorong kewirausahaan perempuan di Kesultanan (AlBarashidia et al., 2022).

4.3 Kewirausahaan Perempuan di Uni Emirat Arab

Penelitian dengan sampel 210 wirausaha perempuan di Uni Emirat Arab mengungkapkan bahwa wirausaha perempuan di UAE memiliki beragam karakteristik personal, sosial, dan profesional, termasuk keteguhan, fleksibilitas, dan kemampuan persuasi (الكتبي & يعيش, 2024). Studi ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi wirausaha perempuan di UAE, termasuk tantangan personal seperti kurangnya keterampilan pemasaran, serta tantangan lingkungan seperti ketidakcukupan modal pada tahap awal dan prosedur pemerintah yang rumit (الكتبي & يعيش, 2024).

Sementara itu, penelitian lain di UAE dengan sampel 250 wirausaha perempuan menemukan bahwa meskipun lembaga formal dan informal memberikan dukungan kepada wirausaha perempuan, mereka masih menghadapi beberapa tantangan budaya dan sosial (رية, 2022). Kewirausahaan perempuan terbukti mencapai indikator pemberdayaan ekonomi perempuan, di mana sebagian besar perempuan dalam sampel memulai usaha mereka dengan pembiayaan mandiri, yang berarti perempuan mampu memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan proyek dan mencapai kemandirian ekonomi yang meningkatkan kepercayaan diri mereka (رية, 2022).

4.4 Kewirausahaan Perempuan di Qatar

Qatar telah berhasil mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial, di mana perempuan Qatar memainkan peran penting berkat dukungan pemerintah yang tercermin dalam peningkatan tingkat pendidikan dan partisipasi mereka dalam ekonomi nasional, pasar kerja, dan kewirausahaan (Muftah, 2018). Pemerintah Qatar telah mengambil sejumlah reformasi politik, pendidikan, dan sosial untuk menutup kesenjangan gender dan memungkinkan perempuan Qatar memainkan peran yang diharapkan dalam pembangunan di semua bidang (Muftah, 2018).

Meskipun demikian, studi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan lebih banyak upaya dan pengembangan beberapa peraturan dan regulasi yang dapat mengaktifkan partisipasi perempuan Qatar dalam diversifikasi ekonomi (Muftah, 2018). Studi ini menyimpulkan bahwa semakin spesifik kerangka dan layanan pendukung yang ditujukan untuk mengembangkan bisnis perempuan, semakin efektif layanan tersebut dalam meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar dalam memulai, melanjutkan, dan mengembangkan bisnis mereka (Muftah, 2018).

4.5 Kewirausahaan Perempuan di Aljazair

Penelitian tentang realitas kewirausahaan perempuan di Aljazair menunjukkan bahwa meskipun negara Aljazair cenderung mendorong kewirausahaan secara umum dan kewirausahaan perempuan secara khusus karena keragaman aktivitas yang ditawarkannya, aktivitas kewirausahaan perempuan masih terbatas atau mengalami pertumbuhan yang lambat (رايس, 2024). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor sosial dan finansial. Studi ini juga menyoroti mekanisme dukungan kewirausahaan perempuan di Aljazair yang diwakili oleh berbagai lembaga pemerintah seperti Badan Nasional Pengelolaan Kredit Mikro dan Badan Nasional Dukungan Ketenagakerjaan Pemuda (رايس, 2024).

5. Tantangan Womenpreneurship Dalam Perspektif Ekonomi Islam

5.1 Tantangan Budaya dan Sosial

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi wirausaha perempuan di dunia Islam adalah norma budaya dan tradisi konservatif yang seringkali membatasi ruang gerak perempuan dalam kehidupan publik dan ekonomi (الكتبي & يعيش, 2023). Adat istiadat dan tradisi yang konservatif, pembatasan hukum dan kerumitan prosedur pemerintah, rendahnya tingkat pendidikan dan peluang pelatihan, keterbatasan akses terhadap pembiayaan, serta kesulitan dalam mencapai keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan keluarga merupakan tantangan utama yang dihadapi kewirausahaan perempuan (الكتبي & يعيش, 2023).

Penelitian di kawasan Qassim, Arab Saudi, menemukan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kewirausahaan sosial perempuan mencakup faktor personal, budaya, ekonomi, dan sosial, dengan faktor personal menempati urutan pertama dalam tingkat kepentingannya (الفريح, 2023). Sementara itu, studi di Aljazair menunjukkan bahwa perempuan seringkali tunduk pada otoritas laki-laki dalam keputusan yang berkaitan dengan pendidikan dan pekerjaan mereka, yang secara signifikan membatasi kemampuan mereka untuk memulai dan mengembangkan usaha (رايس, 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, tantangan budaya ini perlu diatasi melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam yang sesungguhnya mengenai hak-hak ekonomi perempuan. Islam tidak melarang perempuan untuk berusaha dan berdagang; sebaliknya, Islam memberikan hak penuh kepada perempuan untuk memiliki dan mengelola harta secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang intensif untuk meluruskan pemahaman yang keliru tentang peran perempuan dalam ekonomi Islam (Sukmana et al., 2026).

5.2 Tantangan Akses Pembiayaan

Akses terhadap pembiayaan merupakan salah satu tantangan paling kritis yang dihadapi wirausaha perempuan di seluruh dunia, termasuk di negara-negara Muslim (AlBarashidia et al., 2022; الكتبي & يعيش, 2023, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa perempuan wirausaha seringkali menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan laki-laki dalam mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal, terutama karena kurangnya jaminan (collateral) dan persyaratan yang ketat (Yasin et al., 2020). Di negara-negara berpenghasilan rendah, sebagian besar wirausaha perempuan menjalankan bisnis karena kebutuhan (necessity-driven) akibat kurangnya peluang kerja, sementara di negara-negara maju, bisnis yang dimiliki perempuan lebih didorong oleh peluang pasar (Yasin et al., 2020).

Dalam konteks ekonomi Islam, tantangan pembiayaan ini dapat diatasi melalui berbagai instrumen keuangan syariah yang dirancang untuk mendukung usaha kecil dan menengah, termasuk usaha yang dijalankan oleh perempuan. Pembiayaan syariah berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), pembiayaan murabahah, serta instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Sukmana et al., 2026; Trimulato et al., 2021). Bank BTPN Syariah di Indonesia, misalnya, telah mengembangkan program pembiayaan khusus untuk perempuan pra-sejahtera yang menjalankan usaha mikro, di mana nasabah tidak dikenakan jaminan dan secara rutin mendapatkan bimbingan kewirausahaan (Trimulato et al., 2021).

5.3 Tantangan Keseimbangan Peran Ganda

Salah satu tantangan unik yang dihadapi wirausaha perempuan adalah keharusan untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab bisnis dan tanggung jawab keluarga (الكتبي & يعيش, 2023). Dalam konteks budaya Islam yang menekankan peran perempuan sebagai ibu dan istri, tekanan untuk memenuhi kedua peran ini seringkali menjadi hambatan signifikan bagi perempuan yang ingin mengembangkan usahanya (الكتبي & يعيش, 2024). Penelitian di UAE merekomendasikan agar wirausaha perempuan memprioritaskan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan melalui pendelegasian tugas kepada anggota keluarga yang dipercaya (الكتبي & يعيش, 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, keseimbangan antara peran domestik dan ekonomi perempuan bukanlah hal yang bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi. Islam mengakui hak perempuan untuk bekerja dan berusaha, sekaligus menekankan pentingnya keluarga sebagai institusi sosial yang fundamental. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan program yang mendukung wirausaha perempuan dalam mengelola kedua peran ini secara efektif, seperti penyediaan fasilitas penitipan anak, jam kerja yang fleksibel, dan dukungan keluarga (الكتبي & يعيش, 2023; رية, 2022).

5.4 Tantangan Regulasi dan Kelembagaan

Kerumitan prosedur pemerintah dan keterbatasan kerangka hukum yang mendukung kewirausahaan perempuan juga merupakan tantangan yang signifikan (الكتبي & يعيش, 2023, 2024). Penelitian di Arab Saudi menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi reformasi legislatif yang signifikan untuk mendorong kewirausahaan, masih terdapat tantangan yang menghambat kebijakan yang diterapkan negara untuk mencapai tujuan yang diinginkan (الشيتي et al., 2023). Studi di Oman merekomendasikan pembentukan pusat nasional yang khusus menangani pelatihan wirausaha sebagai salah satu langkah penting untuk mendorong kewirausahaan perempuan (AlBarashidia et al., 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kerangka regulasi yang mendukung kewirausahaan perempuan harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemudahan berusaha yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kewirausahaan perempuan, termasuk melalui penyederhanaan prosedur perizinan, penyediaan insentif fiskal, dan pengembangan infrastruktur pendukung (الشيتي et al., 2023; الكتبي & يعيش, 2023).

6. Faktor Pendukung Womenpreneurship Dalam Perspektif Ekonomi Islam

6.1 Pendidikan dan Pengembangan Kapasitas

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci yang mendukung keberhasilan kewirausahaan perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam mengembangkan keterampilan manusia yang terkait dengan semangat kewirausahaan dan inovasi (حمودة, 2023). Studi di Libya menemukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara lembaga pendidikan tinggi dan keterampilan manusia, serta antara keterampilan manusia dan peran kewirausahaan dan inovasi (حمودة, 2023).

Dalam konteks kewirausahaan perempuan, pendidikan tidak hanya mencakup pendidikan formal, tetapi juga pelatihan kewirausahaan, pengembangan keterampilan manajerial, dan literasi keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang literasi keuangan di antara wirausaha perempuan memiliki dampak positif pada kinerja bisnis yang sukses (Yasin et al., 2020). Dalam perspektif ekonomi Islam, pengembangan kapasitas wirausaha perempuan juga harus mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, produk-produk perbankan Islam, dan etika bisnis Islam (Raja et al., 2020).

Studi di Arab Saudi menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh negatif terhadap tingkat penghentian usaha, yang berarti semakin tinggi tingkat pelatihan kewirausahaan di suatu negara, semakin rendah tingkat penghentian usaha (دويكات, 2023). Temuan ini menegaskan pentingnya investasi dalam program pelatihan kewirausahaan yang berkualitas sebagai strategi untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh perempuan.

6.2 Dukungan Pemerintah dan Kebijakan Publik

Dukungan pemerintah melalui kebijakan, program, dan lembaga yang tepat merupakan faktor kritis dalam mendorong kewirausahaan perempuan (الكتبي & يعيش, 2023). Terdapat variasi yang signifikan dalam upaya pemerintah yang diarahkan untuk mendukung kewirausahaan perempuan, tidak hanya pada tingkat regional dan internasional, tetapi bahkan pada tingkat lokal (الكتبي & يعيش, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kewirausahaan perempuan bersifat beragam, mencakup faktor personal dan lingkungan.

Berbagai negara telah mengembangkan kebijakan dan program yang inovatif untuk mendukung kewirausahaan perempuan. Di Arab Saudi, dalam kerangka Visi 2030, pemerintah telah melakukan reformasi legislatif yang signifikan untuk mendorong kewirausahaan, termasuk kewirausahaan perempuan (الشيتي et al., 2023). Kontribusi kewirausahaan terhadap Produk Domestik Bruto Arab Saudi meningkat dari 6,5% pada tahun 2018 menjadi 10% pada tahun 2023, yang menunjukkan dampak positif kewirausahaan terhadap ekonomi Saudi (الحاج, 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, dukungan pemerintah terhadap kewirausahaan perempuan merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

6.3 Jaringan dan Komunitas Bisnis

Jaringan sosial dan komunitas bisnis merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi wirausaha perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa "partisipasi dalam pameran dan acara" merupakan faktor yang paling berpengaruh positif terhadap keberhasilan kewirausahaan perempuan di Oman (AlBarashidia et al., 2022). Jaringan ini tidak hanya memberikan akses terhadap informasi pasar dan peluang bisnis, tetapi juga dukungan emosional dan mentoring yang sangat dibutuhkan oleh wirausaha perempuan, terutama pada tahap awal pengembangan usaha.

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep ukhuwah (persaudaraan) dan ta'awun (tolong-menolong) memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan jaringan bisnis yang saling mendukung di antara wirausaha perempuan Muslim. Inkubator bisnis dan program akselerasi yang dirancang khusus untuk wirausaha perempuan dapat memainkan peran yang sangat penting dalam menyediakan akses terhadap sumber daya, pelatihan, mentoring, dan jaringan yang diperlukan untuk keberhasilan usaha (كحيط & الكبيسي, 2025). Studi di Irak menunjukkan bahwa intervensi yang ditargetkan, seperti inkubator bisnis, dapat memainkan peran yang krusial dalam mendorong kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (كحيط & الكبيسي, 2025).

6.4 Teknologi Digital dan Kewirausahaan Perempuan

Revolusi digital telah membuka peluang baru yang signifikan bagi kewirausahaan perempuan. Platform digital memungkinkan wirausaha perempuan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, mengurangi biaya operasional, dan mengakses sumber daya yang sebelumnya tidak terjangkau (البراشدية, 2021). Pandemi COVID-19 telah mempercepat tren digitalisasi usaha, dengan banyak wirausaha perempuan yang beralih ke platform digital untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis mereka (البراشدية, 2021).

Dalam perspektif ekonomi Islam, teknologi digital juga membuka peluang bagi pengembangan instrumen keuangan syariah yang inovatif, seperti fintech syariah dan crowdfunding syariah, yang dapat memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi wirausaha perempuan (Sukmana et al., 2026). Ketika wirausaha perempuan diberikan akses terhadap pembiayaan syariah dan platform digital, mereka dapat memainkan peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Sukmana et al., 2026).

7. Kewirausahaan Sosial Perempuan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

7.1 Konsep Kewirausahaan Sosial Islam

Kewirausahaan sosial merupakan upaya untuk mencapai perubahan sosial yang nyata melalui penciptaan solusi inovatif dan berkelanjutan bagi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, kewirausahaan sosial memiliki resonansi yang kuat dengan nilai-nilai Islam tentang keadilan sosial, kepedulian terhadap sesama, dan tanggung jawab kolektif. Kewirausahaan sosial Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kewirausahaan sosial perempuan dalam konteks Islam dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari usaha mikro yang memberikan lapangan kerja bagi perempuan marginal, hingga perusahaan sosial yang mengatasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Penelitian di kawasan Qassim, Arab Saudi, menemukan bahwa keinginan untuk kemandirian finansial merupakan motivasi utama dalam memilih bidang kewirausahaan sosial (الفريح, 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial perempuan tidak hanya didorong oleh altruisme, tetapi juga oleh kebutuhan ekonomi yang nyata.

7.2 Pemberdayaan Perempuan melalui Kewirausahaan Sosial di Pesantren

Studi tentang pemberdayaan perempuan melalui pendekatan kewirausahaan sosial di Koperasi Pemberdayaan Pesantren Daarut Tauhiid (Kopmu-DT) di Indonesia menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial dan dukungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian kewirausahaan perempuan (Sukmawati et al., 2025). Kemandirian kewirausahaan pada gilirannya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan para penerima manfaat (Sukmawati et al., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial dan dukungan sosial bertindak sebagai faktor pendukung eksternal yang krusial dalam mendorong kemandirian kewirausahaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan material dan nonmaterial mereka (Sukmawati et al., 2025).

Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan perempuan dalam koperasi berbasis pesantren sangat bergantung pada penguatan kewirausahaan sosial dan pembangunan jaringan dukungan sosial yang berkelanjutan (Sukmawati et al., 2025). Rekomendasi studi ini mencakup penguatan peran pesantren sebagai perusahaan sosial dan kolaborasi dengan perusahaan swasta untuk meningkatkan dukungan sosial, yang dapat mempercepat proses pencapaian kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi wirausaha perempuan yang kurang mampu (Sukmawati et al., 2025).

7.3 Peran Inkubator Bisnis dalam Pemberdayaan Wirausaha Perempuan

Inkubator bisnis merupakan salah satu instrumen yang paling efektif dalam mendukung pengembangan kewirausahaan perempuan. Studi di Irak tentang peran inkubator bisnis sentral di Babil dalam memberdayakan perempuan menunjukkan bahwa penyediaan akses terhadap sumber daya, pelatihan, mentoring, dan peluang jaringan bagi perempuan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam terlibat dalam praktik bisnis yang berkelanjutan (كحيط & الكبيسي, 2025). Studi ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memungkinkan atau menghambat keberhasilan wirausaha perempuan, termasuk norma budaya, dukungan kelembagaan, dan akses terhadap pembiayaan (كحيط & الكبيسي, 2025).

Temuan studi ini menunjukkan bahwa intervensi yang ditargetkan, seperti inkubator bisnis, dapat memainkan peran yang krusial dalam mendorong kesetaraan gender (SDG 5) dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (SDG 8) di Irak (كحيط & الكبيسي, 2025). Dalam perspektif ekonomi Islam, inkubator bisnis yang berbasis nilai-nilai Islam dapat menjadi model yang efektif untuk memberdayakan wirausaha perempuan Muslim, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam program pelatihan, mentoring, dan pembiayaan yang ditawarkan.

8. Pembiayaan Syariah Untuk Wirausaha Perempuan

8.1 Instrumen Pembiayaan Syariah

Ekonomi Islam menawarkan berbagai instrumen pembiayaan yang dapat digunakan untuk mendukung kewirausahaan perempuan. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), sekaligus mendorong keadilan dan berbagi risiko antara pemberi dan penerima pembiayaan (Sukmana et al., 2026). Beberapa instrumen pembiayaan syariah yang relevan untuk kewirausahaan perempuan antara lain mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), dan ijarah (sewa) (Trimulato et al., 2021).

Selain instrumen pembiayaan komersial, ekonomi Islam juga memiliki instrumen keuangan sosial yang dapat digunakan untuk mendukung wirausaha perempuan yang kurang mampu, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini dapat digunakan untuk memberikan modal awal, pelatihan, dan dukungan lainnya kepada wirausaha perempuan yang tidak memiliki akses terhadap pembiayaan komersial (Sukmana et al., 2026). Integrasi antara instrumen pembiayaan komersial dan sosial Islam dapat menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi kewirausahaan perempuan.

8.2 Perbankan Syariah dan Wirausaha Perempuan

Perbankan syariah memiliki potensi yang besar untuk mendukung kewirausahaan perempuan melalui produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wirausaha perempuan tentang perbankan Islam dan produk-produknya masih relatif rendah di banyak negara Muslim (Raja et al., 2020). Studi di Quetta, Pakistan, menemukan bahwa meskipun mayoritas wirausaha perempuan (60%) mengetahui istilah perbankan Islam, hanya sebagian kecil yang benar-benar memahami prinsip-prinsip Islam, dewan syariah, produk perbankan Islam, dan mode pembiayaan Islam (Raja et al., 2020).

Temuan ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dari bank-bank Islam, ulama, dan akademisi untuk meningkatkan kesadaran wirausaha perempuan tentang perbankan Islam dan produk-produknya melalui kampanye kesadaran, lokakarya, seminar, dan sesi pelatihan (Raja et al., 2020). Dalam perspektif ekonomi Islam, peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan wirausaha perempuan merupakan investasi penting yang dapat meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan (غربـي, 2020).

8.3 Fintech Syariah dan Crowdfunding untuk Wirausaha Perempuan

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) syariah membuka peluang baru yang signifikan bagi wirausaha perempuan untuk mengakses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Platform crowdfunding syariah, misalnya, dapat menjadi alternatif pembiayaan yang efektif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dijalankan oleh perempuan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap pembiayaan perbankan konvensional (Sukmana et al., 2026). Crowdfunding syariah berinvestasi dalam proyek/produk halal, berbagi risiko investasi, dan memiliki karakter bebas bunga (Sukmana et al., 2026).

Dalam kerangka kewirausahaan Islam yang inklusif, fintech syariah dan crowdfunding syariah dipandang sebagai instrumen yang dapat memperluas akses wirausaha perempuan terhadap pembiayaan, sekaligus mendorong inklusi keuangan yang lebih luas di kalangan masyarakat Muslim (Sukmana et al., 2026). Ketika wirausaha perempuan diberikan akses terhadap pembiayaan syariah melalui platform digital, mereka dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Sukmana et al., 2026).

9. Kewirausahaan Perempuan Dan Pembangunan Berkelanjutan

9.1 Kontribusi Wirausaha Perempuan terhadap SDGs

Kewirausahaan perempuan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 10 (Berkurangnya Ketimpangan) (رية, 2022; كحيط & الكبيسي, 2025). Penelitian di UAE menunjukkan bahwa kewirausahaan perempuan mencapai indikator pemberdayaan ekonomi perempuan, di mana perempuan mampu memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan proyek dan mencapai kemandirian ekonomi yang meningkatkan kepercayaan diri mereka dan nilai mereka dalam keluarga dan masyarakat (رية, 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kontribusi kewirausahaan perempuan terhadap pembangunan berkelanjutan sejalan dengan maqasid al-syariah yang menekankan pentingnya pembangunan ekonomi dan sosial yang berkeadilan (Devabe, 2025). Kewirausahaan perempuan tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kohesi sosial (رية, 2022).

9.2 Kewirausahaan Perempuan dan Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kewirausahaan merupakan salah satu strategi yang paling efektif untuk mencapai kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif. Penelitian menunjukkan bahwa kewirausahaan perempuan tidak hanya meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi perempuan, tetapi juga meningkatkan status sosial mereka dalam keluarga dan masyarakat (رية, 2022). Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan bagian integral dari upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam (Devabe, 2025).

Studi tentang peran kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di masyarakat Emirat menemukan bahwa meskipun lembaga formal dan informal memberikan dukungan kepada wirausaha perempuan, mereka masih menghadapi beberapa tantangan budaya, sosial, dan personal (رية, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan memerlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya mencakup dukungan finansial dan teknis, tetapi juga perubahan norma budaya dan sosial yang menghambat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi.

10. Strategi Pengembangan Womenpreneurship Dalam Perspektif Ekonomi Islam

10.1 Membangun Ekosistem Kewirausahaan yang Inklusif

Pengembangan womenpreneurship yang efektif memerlukan pembangunan ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan mendukung, yang mencakup berbagai komponen seperti kebijakan pemerintah yang kondusif, akses terhadap pembiayaan, program pendidikan dan pelatihan, jaringan bisnis, dan infrastruktur teknologi (Sukmana et al., 2026; الكتبي & يعيش, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, ekosistem kewirausahaan yang inklusif harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Rekomendasi untuk mengatasi tantangan kewirausahaan perempuan mencakup pembentukan sistem legislasi, inisiatif, dan program yang terintegrasi yang bertujuan untuk mendukung proyek-proyek kewirausahaan perempuan dan mempercepat pertumbuhannya, serta pemanfaatan industri media untuk mengedukasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai partisipasi ekonomi perempuan (الكتبي & يعيش, 2023). Dalam konteks ekonomi Islam, hal ini juga mencakup pengembangan instrumen keuangan syariah yang inovatif dan aksesibel bagi wirausaha perempuan, serta penguatan lembaga-lembaga pendukung kewirausahaan yang berbasis nilai-nilai Islam.

10.2 Penguatan Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Nilai Islam

Pendidikan kewirausahaan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam merupakan salah satu strategi kunci untuk mengembangkan wirausaha perempuan yang kompeten dan berintegritas. Lembaga pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan inovasi di kalangan mahasiswi (حمودة, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, pendidikan kewirausahaan tidak hanya mencakup aspek teknis dan manajerial, tetapi juga aspek etis dan spiritual yang berkaitan dengan tanggung jawab wirausaha Muslim terhadap Allah SWT, sesama manusia, dan lingkungan.

Studi di Arab Saudi menunjukkan bahwa terdapat kesadaran yang tinggi tentang budaya kewirausahaan di kalangan mahasiswa pascasarjana, yang mencerminkan pemahaman yang maju tentang pentingnya budaya ini dalam mendukung ekonomi nasional, mendiversifikasi sumber pendapatan, dan menciptakan peluang kerja baru yang berkelanjutan (العنزي, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan kewirausahaan dapat menghasilkan generasi wirausaha perempuan yang lebih siap dan termotivasi untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi.

10.3 Pengembangan Kebijakan yang Responsif Gender

Pengembangan kebijakan yang responsif gender merupakan prasyarat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kewirausahaan perempuan. Kebijakan ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari penyederhanaan prosedur perizinan usaha, penyediaan insentif fiskal bagi wirausaha perempuan, pengembangan program pembiayaan khusus, hingga perlindungan hukum yang memadai (الشيتي et al., 2023; الكتبي & يعيش, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan yang responsif gender harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan Islam, yang mengakui hak perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi.

Studi di Arab Saudi dalam kerangka Visi 2030 menunjukkan bahwa reformasi legislatif yang signifikan telah dilakukan untuk mendorong kewirausahaan, termasuk kewirausahaan perempuan (الشيتي et al., 2023). Reformasi ini telah berdampak positif pada ekonomi dan berkontribusi pada pencapaian pembangunan ekonomi yang komprehensif (الشيتي et al., 2023). Pengalaman Arab Saudi ini dapat menjadi model bagi negara-negara Muslim lainnya dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung kewirausahaan perempuan dalam kerangka nilai-nilai Islam.

10.4 Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pemberdayaan Wirausaha Perempuan

Teknologi digital menawarkan peluang yang luar biasa untuk memberdayakan wirausaha perempuan, terutama di negara-negara berkembang di mana akses terhadap sumber daya fisik seringkali terbatas. Platform e-commerce, media sosial, dan aplikasi mobile dapat membantu wirausaha perempuan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, mengurangi biaya transaksi, dan mengakses informasi bisnis yang relevan (البراشدية, 2021). Dalam perspektif ekonomi Islam, pemanfaatan teknologi digital untuk kewirausahaan perempuan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, termasuk penghindaran konten yang haram dan transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, atau maysir.

Kewirausahaan digital telah terbukti meningkatkan ketahanan bisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks pandemi COVID-19 yang telah mempercepat tren digitalisasi usaha (البراشدية, 2021). Bagi wirausaha perempuan, kewirausahaan digital menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola bisnis sambil memenuhi tanggung jawab keluarga, yang merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi wirausaha perempuan di banyak negara Muslim.

11. Studi Kasus: Model Kewirausahaan Perempuan Islami Yang Sukses

11.1 Kewirausahaan Perempuan dalam Industri Fashion Muslim

Industri fashion Muslim merupakan salah satu sektor yang paling dinamis dalam ekonomi Islam global, dan perempuan memainkan peran yang sangat penting dalam sektor ini, baik sebagai produsen maupun konsumen. Studi tentang kreativitas, inovasi, dan kepatuhan syariah di kalangan wirausaha perempuan Melayu kelas menengah dalam industri fashion Muslimah di Selangor, Malaysia, menunjukkan bahwa semua informan memahami konsep kreativitas, inovasi, dan mempersepsikan kepatuhan syariah dalam desain dan koleksi mereka (Sulaiman, 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa wirausaha perempuan Muslim dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis mereka tanpa mengorbankan kreativitas dan inovasi.

Dalam konteks Indonesia, industri fashion Muslim juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat, dengan banyak wirausaha perempuan yang berhasil membangun merek fashion Muslim yang sukses di pasar domestik maupun internasional. Pengembangan strategi yang tepat untuk industri fashion Muslim harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada, serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek operasional bisnis (Azwar & Nasir, 2024).

11.2 Kewirausahaan Perempuan dalam Sektor Halal

Sektor halal merupakan salah satu sektor yang paling menjanjikan bagi kewirausahaan perempuan Muslim. Wirausaha perempuan mikro dalam sektor makanan halal menghadapi berbagai tantangan dalam mendapatkan sertifikasi halal, termasuk kurangnya karyawan untuk mengelola sertifikasi halal, akses pasar yang terbatas, keterampilan IT yang tidak memadai, dan kurangnya kepedulian tentang sertifikasi halal di kalangan pengusaha (Syakirah et al., 2024). Namun, faktor-faktor yang memungkinkan wirausaha perempuan untuk mendapatkan dan mempertahankan sertifikasi halal mencakup pemahaman yang kuat tentang konsep dan persyaratan halal, komitmen dan motivasi wirausaha perempuan dalam implementasi, serta inisiatif dan dukungan dari otoritas pemerintah (Syakirah et al., 2024).

Kewirausahaan halal bagi perempuan menawarkan manfaat dalam pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Mempromosikan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan status keuangan perempuan, dan memberikan bantuan dari kesulitan merupakan tujuan dari bisnis yang sesuai syariah ini (Syakirah et al., 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, kewirausahaan halal perempuan merupakan manifestasi nyata dari prinsip-prinsip maqasid al-syariah yang menekankan pentingnya pemeliharaan harta, keadilan, dan kesejahteraan umat.

12. Kesimpulan Dan Rekomendasi

12.1 Kesimpulan

Womenpreneurship dalam perspektif ekonomi Islam merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual. Kajian komprehensif ini menunjukkan bahwa kewirausahaan perempuan memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam, yang mengakui hak perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi dan memberikan kerangka normatif yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan melalui prinsip-prinsip maqasid al-syariah, keadilan, dan keberlanjutan (Devabe, 2025; Sukmana et al., 2026).

Meskipun terdapat pertumbuhan yang signifikan dalam kewirausahaan perempuan di berbagai negara Muslim, masih terdapat banyak tantangan yang perlu diatasi, termasuk norma budaya yang konservatif, keterbatasan akses terhadap pembiayaan, kesulitan dalam menyeimbangkan peran ganda, dan kerangka regulasi yang belum sepenuhnya mendukung (AlBarashidia et al., 2022; الكتبي & يعيش, 2023, 2024). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang mencakup reformasi kebijakan, pengembangan instrumen keuangan syariah yang inovatif, penguatan pendidikan kewirausahaan berbasis nilai Islam, dan perubahan norma budaya yang menghambat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi.

12.2 Rekomendasi

Berdasarkan kajian komprehensif ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk pengembangan womenpreneurship dalam perspektif ekonomi Islam.

Pertama, pemerintah di negara-negara Muslim perlu mengembangkan kebijakan yang responsif gender dan mendukung kewirausahaan perempuan, termasuk penyederhanaan prosedur perizinan, penyediaan insentif fiskal, dan pengembangan program pembiayaan khusus yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (الشيتي et al., 2023; الكتبي & يعيش, 2023).

Kedua, lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan produk dan layanan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan wirausaha perempuan, termasuk pembiayaan tanpa jaminan, program mentoring kewirausahaan, dan layanan keuangan digital yang aksesibel (Sukmana et al., 2026; Trimulato et al., 2021).

Ketiga, lembaga pendidikan tinggi perlu mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan berbasis nilai Islam dalam kurikulum mereka, dengan fokus pada pengembangan keterampilan manajerial, literasi keuangan syariah, dan etika bisnis Islam (Yasin et al., 2020; حمودة, 2023).

Keempat, perlu dilakukan upaya yang intensif untuk mengubah norma budaya yang menghambat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, melalui kampanye kesadaran publik, program edukasi masyarakat, dan pemanfaatan media untuk mempromosikan peran positif wirausaha perempuan dalam pembangunan ekonomi (الكتبي & يعيش, 2023).

Kelima, pengembangan ekosistem kewirausahaan yang inklusif, termasuk inkubator bisnis, akselerator, dan jaringan wirausaha perempuan yang berbasis nilai-nilai Islam, perlu diprioritaskan sebagai strategi untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh perempuan (Sukmawati et al., 2025; كحيط & الكبيسي, 2025).

Keenam, pemanfaatan teknologi digital dan fintech syariah perlu didorong sebagai sarana untuk memperluas akses wirausaha perempuan terhadap pembiayaan, pasar, dan sumber daya lainnya, sekaligus memastikan bahwa penggunaan teknologi ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Sukmana et al., 2026; البراشدية, 2021).

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini secara konsisten dan terintegrasi, diharapkan womenpreneurship dalam perspektif ekonomi Islam dapat berkembang secara optimal, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam (Devabe, 2025; Sukmana et al., 2026).

Daftar Pustaka

AlBarashidia, H., AlBalooshi, B., AlFuriah, F., & AlFarisi, N. (2022). The reality of women's entrepreneurship in the sultanate of Oman, the factors affecting it and its relationship to some variables. An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), 36(8), 1639–1668. https://doi.org/10.35552/0247-036-008-004

Azwar, A., & Nasir, M. N. (2024). Muslim fashion development strategy in the Ḥalāl industry in Indonesia: Some notes from the Quran and Hadith. Al-Irsyad Journal of Islamic and Contemporary Issues, 1272–1291. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v9i1.444

Devabe, E. (2025). مقاصد علم الاقتصاد الإسلامي. Marifetname, 12(2), 633–668. https://doi.org/10.47425/marifetname.vi.1638846

Hassan, Y. (2021). A decade of research on Muslim entrepreneurship. Journal of Islamic Marketing, 13(6), 1288–1311. https://doi.org/10.1108/jima-12-2019-0269

Muftah, H. A. A. (2018). هل نجحت المرأة القطرية في ريادة الأعمال؟ https://doi.org/10.5339/qfarc.2018.ssahpp608

Raja, S., Ahmed, J., & Fatima, K. (2020). Awareness on Islamic banking: An investigation on women entrepreneurs in Quetta. Journal of Business and Social Review in Emerging Economies, 6(4), 1595–1609. https://doi.org/10.26710/jbsee.v6i4.1513

Sukmana, R., Sukmaningrum, P. S., & Khaliq, R. (2026). A new framework of Islamic entrepreneurship: Fostering inclusivity, sustainability—Policy implications. Sage Open, 16(1). https://doi.org/10.1177/21582440261417027

Sukmawati, E., Sumardjo, Amanah, S., & Maman, U. (2025). Empowering women through social entrepreneurship in pesantren: Enhancing entrepreneurial independence and improving welfare for beneficiaries. An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), 9999(9999). https://doi.org/10.35552/0247.a2675

Sulaiman, M. (2023). Creativity, innovation and shariah compliance by the Malay middle class women entrepreneurs in Muslimah fashion industry in Selangor, Malaysia. https://doi.org/10.5772/intechopen.109655

Syakirah, A., Jamaludin, M. A., Fadzillah, N. A., & Rosli, N. L. I. (2024). A study on micro-industry women entrepreneurs in the obtainment of halal certification: Challenges and success factors. Journal of Halal Industry & Services, 7(1). https://doi.org/10.36877/jhis.a0000527

Trimulato, Darussalam, A. Z., Syarifuddin, S., & Wahyuni, S. (2021). The empowerment for women's economic with productive financing at Bank BTPN Syariah. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(1), 79–96. https://doi.org/10.24239/jiebi.v3i1.36.79-96

Yasin, R. F. F., Mahmud, M. W., & Diniyya, A. A. (2020). Significance of financial literacy among women entrepreneur on halal business. Journal of Halal Industry & Services, 3. https://doi.org/10.36877/jhis.a0000076

البراشدية، ح. س. (2021). ريادة الأعمال الرقمية ظل جائحة كورونا (كوفيد19): الفرص والتحديات. Journal of Information Studies & Technology (JIS&T), 2021(1). https://doi.org/10.5339/jist.2021.5

الحاج، د. أ. ح. ا. (2024). فعالية ريادة الاعمال في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية دراسة تطبيقية خلال الفترة (2018-2023). Arab Journal for Scientific Publishing, 7(73), 412–424. https://doi.org/10.36571/ajsp7322

الشيتي، إ. م. إ.، محمد، ر. م. ع.، أحمد، ر. م. س.، & سليم، ن. و. م. (2023). الأطر القانونية لمشروعات ريادة الأعمال بالمملكة العربية السعودية. مجلة العلوم الإقتصادية والإدارية والقانونية، 7(9)، 81–97. https://doi.org/10.26389/ajsrp.r160123

العنزي، أ. س. ب. ل. ب. ع. (2025). الوعي بثقافة ريادة الأعمال لدى طلاب الدراسات العُليا بجامعة الملك سعود، واتجاهاتهم نحوها. Journal of Arts Literature Humanities and Social Sciences، (127)، 319–348. https://doi.org/10.33193/jalhss.127.2025.1600

الفريح، م. ف. ع. (2023). العوامل المؤثرة على ريادة الأعمال الاجتماعية النسائية في منطقة القصيم. مجلة البحوث التربوية والنوعية، 16(16)، 153–193. https://doi.org/10.21608/jeor.2023.279681

الكتبي، ر.، & يعيش، و. (2023). ريادة الأعمال النسائية بين الواقع والمأمول. Al-Adab Journal، (145)، 365–406. https://doi.org/10.31973/aj.v1i145.3970

الكتبي، ر.، & يعيش، و. (2024). ريادة الأعمال النسائية بدولة الإمارات العربية المتحدة. Al-Adab Journal، (148)، 427–480. https://doi.org/10.31973/aj.v1i148.4220

حمودة، أ. ا. أ. (2023). دور مؤسسات التعليم العالي في تنمية المهارات البشرية لتعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار. مجلة دراسات الاقتصاد والأعمال، 10(2)، 122–150. https://doi.org/10.36602/jebs.2023.v10.02.07

دويكات، ن. (2023). تأثير التدريب والبيئة الاقتصادية الكلية على معدل توقف الأعمال للشركات الناشئة. مجلة جامعة فلسطين التقنية للأبحاث، 11(1)، 120–138. https://doi.org/10.53671/pturj.v11i1.376

رايس، و. (2024). واقع ومحددات ريادة الأعمال النسائية في الجزائر. مجلة العلوم التجارية والبيئية، 3(1)، 28–41. https://doi.org/10.21608/jcese.2023.247662.1041

رية، م. ع. أ. (2022). دور ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة في تحقيق التنمية المستدامة: دراسة تحليلية في المجتمع الإماراتي. مجلة العلوم الاجتماعية، 50(4). https://doi.org/10.34120/jss.v50i4.2715

زيدان، ع. ع. ا. (2010). دراسة ميدانية مقارنة للتوجهات والدوافع الريادية بين الطلاب والطالبات في الجامعات المصرية. المجلة العربية للعلوم الإدارية، 17(3)، 447–485. https://doi.org/10.34120/ajas.v17i3.767

غربـي، ع. ا. ع. (2020). فجوة المعرفة المالية الإسلامية في الاقتصادات العربية. مجلة إسرا الدولية للمالية الإسلامية، 11(2)، 3–48. https://doi.org/10.55188/ijifarabic.v11i2.246

كحيط، ا. ع. ا.، & الكبيسي، ر. م. (2025). تمكين المرأة في العراق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: دراسة ميدانية في حاضنة الأعمال المركزية في بابل. Journal Port Science Research، 8(special issue)، 97–106. https://doi.org/10.36371/port.2025.special.8