• 00009 - Mompreneurship dalam Perspektif Ekonomi Islam

    Abstract
    Mompreneurship — entrepreneurship carried out by housewives — has emerged as an increasingly relevant phenomenon in contemporary economic discourse, particularly within the framework of Islamic economics. This article aims to examine mompreneurship from the perspective of Islamic economics, covering conceptual foundations, normative frameworks, practical aspects, and challenges and opportunities faced by Muslim mompreneurs. Using a qualitative approach through library research, this study analyzes various sources related to Islamic economics, fiqh muamalah, and women's economic empowerment. The results show that Islam not only permits but actively encourages mothers to engage in entrepreneurship as part of efforts to realize family and community welfare. Fiqh muamalah provides a comprehensive normative framework for mompreneurs, emphasizing principles of justice, honesty, transparency, and prohibition of riba, gharar, and maysir. The maqashid shariah framework — covering the protection of religion, life, reason, lineage, and property — serves as a holistic evaluation tool for assessing the compliance of mompreneur business activities with Islamic objectives. Various Islamic economic instruments, including mudharabah, musyarakah, productive zakat, cash waqf, and sharia fintech, offer viable solutions to the financing challenges faced by mompreneurs. The development of the halal industry and digital technology opens vast opportunities for Muslim mompreneurs to develop businesses that are not only financially profitable but also blessed and beneficial to society.

    Keywords: mompreneurship, Islamic economics, fiqh muamalah, women's empowerment, maqashid shariah

    Abstrak
    Mompreneurship—yakni kewirausahaan yang dijalankan oleh para ibu rumah tangga—telah berkembang menjadi fenomena yang semakin relevan dalam diskursus ekonomi kontemporer, khususnya dalam kerangka ekonomi Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mompreneurship dari perspektif ekonomi Islam, mencakup landasan konseptual, kerangka normatif, aspek-aspek praktis, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh para mompreneur Muslim. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian pustaka (library research), penelitian ini menganalisis berbagai sumber yang berkaitan dengan ekonomi Islam, fiqh muamalah, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam tidak hanya membolehkan, tetapi bahkan mendorong para ibu untuk berwirausaha sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Fiqh muamalah memberikan kerangka normatif yang komprehensif bagi para mompreneur dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Kerangka maqashid syariah—yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—menjadi alat evaluasi holistik untuk menilai kesesuaian aktivitas bisnis mompreneur dengan tujuan-tujuan syariah. Berbagai instrumen ekonomi Islam, seperti mudharabah, musyarakah, zakat produktif, wakaf tunai, dan fintech syariah, menawarkan solusi atas tantangan permodalan yang dihadapi para mompreneur. Perkembangan industri halal dan teknologi digital membuka peluang besar bagi mompreneur Muslim untuk mengembangkan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkah dan bermanfaat bagi masyarakat.

    Kata Kunci: mompreneurship, ekonomi Islam, fiqh muamalah, pemberdayaan perempuan, maqashid syariah

    A. Pendahuluan
    Fenomena mompreneurship—yakni kewirausahaan yang dijalankan oleh para ibu rumah tangga—telah berkembang menjadi salah satu topik yang semakin relevan dalam diskursus ekonomi kontemporer, termasuk dalam kerangka ekonomi Islam. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana ditegaskan oleh berbagai sarjana ekonomi Islam, Islam adalah sistem yang komprehensif dan universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dimensi ekonomi (Hidayatullah, 2020). Oleh karena itu, memahami mompreneurship dalam bingkai ekonomi Islam berarti memahaminya sebagai bagian integral dari sistem muamalah yang diatur oleh syariat.
    Ekonomi Islam, sebagaimana didefinisikan oleh M. Abdul Mannan, adalah "ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam" (Suryani, 2014). Sementara itu, M. Akram Khan menyatakan bahwa "Islamic economics aims at the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on basis of cooperation and participation" (Suryani, 2014). Dalam konteks ini, mompreneurship yang dijalankan oleh para ibu tidak sekadar aktivitas mencari nafkah tambahan, melainkan merupakan bagian dari upaya mewujudkan falah—kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat—yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam.
    Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mompreneurship dalam perspektif ekonomi Islam, mulai dari landasan konseptual, kerangka fiqh muamalah sebagai norma bisnis, aspek-aspek praktis yang dihadapi mompreneur, hingga tantangan dan peluang yang tersedia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan literatur ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan.

    B. Metode Penelitian
    Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Data dikumpulkan dari berbagai sumber ilmiah, meliputi jurnal akademik bereputasi, buku teks ekonomi Islam, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan mompreneurship, fiqh muamalah, dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam perspektif Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah, mengklasifikasikan, dan mensintesiskan berbagai sumber yang relevan guna membangun argumentasi yang sistematis dan komprehensif.

    C. Hasil dan Pembahasan
    1. Landasan Konseptual Ekonomi Islam dan Kewirausahaan
    a. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam
    Ekonomi Islam dibangun di atas fondasi nilai-nilai universal yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni Tauhid (keimanan), 'Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khalifah (pemerintah), dan Ma'ad (hasil) (Jamaludin & Syafrizal, 2020). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam yang kemudian diterapkan dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk kewirausahaan.
    Selain itu, ekonomi Islam dibangun di atas empat karakteristik utama: (1) dialektika nilai-nilai spiritualisme dan materialisme; (2) kebebasan berekonomi; (3) dualisme kepemilikan; dan (4) menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat (Jamaludin & Syafrizal, 2020). Karakteristik ini sangat relevan bagi para mompreneur Muslim, karena mereka dituntut untuk menyeimbangkan antara tuntutan duniawi—mencari nafkah dan mengembangkan usaha—dengan tuntutan ukhrawi, yakni beribadah dan menjaga keluarga.
    Dalam operasionalnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam mencakup: (a) hukum semua kegiatan ekonomi adalah boleh sampai ada argumen yang melarang atau mengharamkannya; (b) keadilan dalam berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak; (c) kemitraan yang menempatkan semua pihak sebagai mitra usaha yang saling bersinergi; dan (d) transparansi dalam pelaporan keuangan (Jamaludin & Syafrizal, 2020). Prinsip-prinsip ini menjadi panduan bagi para mompreneur dalam menjalankan usaha mereka.

    b. Kewirausahaan dalam Islam
    Islam memandang kewirausahaan sebagai semua aktivitas bisnis yang dilakukan secara komersial dalam konteks menghasilkan barang atau jasa dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariah (Buchori et al., 2022). Kewirausahaan dalam Islam bahkan merupakan bagian integral dari agama itu sendiri, karena Islam mengatur segala sesuatu dalam aktivitas manusia, termasuk melakukan muamalah dengan memberikan batasan pada apa yang boleh dilakukan dan tidak diperbolehkan (Kasim et al., 2024).
    Imam Syafi'i menyatakan bahwa sebaik-baik mata pencaharian adalah kewirausahaan (Effendi et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya membolehkan, tetapi bahkan mendorong umatnya untuk berwirausaha. Kewirausahaan akan lebih bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan wirausahawan yang dapat beroperasi secara fleksibel, mengembangkan ide-ide mereka, dan bersifat kreatif, inovatif, produktif, dan sangat kompetitif (Effendi et al., 2024).
    Dalam perspektif Islam, seorang wirausahawan Muslim harus memiliki karakter yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis, di antaranya: iman, takwa, moralitas, shiddiq (jujur), amanah (dipercaya), tabligh (memiliki sifat komunikatif), fathanah (memiliki kecerdasan), disiplin, visioner, dan empati atau peduli (Nurhayani et al., 2021). Karakter-karakter ini tidak hanya relevan bagi wirausahawan laki-laki, tetapi juga bagi para ibu yang menjalankan usaha (mompreneur).

    2. Mompreneurship: Definisi dan Konteks
    a. Pengertian Mompreneurship
    Mompreneurship merujuk pada fenomena di mana para ibu rumah tangga menjalankan aktivitas kewirausahaan, baik secara penuh waktu maupun paruh waktu, sambil tetap menjalankan peran mereka sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Fenomena ini telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital yang memungkinkan para ibu untuk menjalankan bisnis dari rumah. Dalam konteks ekonomi Islam, mompreneurship dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi perempuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
    Perempuan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional melalui peran mereka dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, dalam praktik ekonomi, perempuan masih menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan laki-laki dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. Dalam kewirausahaan, misalnya, perempuan sering kali kesulitan mengakses bantuan dari pemerintah (Saadah et al., 2024). Kondisi ini mendorong perlunya kajian mendalam tentang bagaimana ekonomi Islam dapat memberikan solusi bagi para mompreneur.

    b. Peran Perempuan dalam Ekonomi Islam
    Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dan berwirausaha, selama aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan syariah dan tidak mengabaikan kewajiban utama mereka sebagai istri dan ibu. Penelitian menunjukkan bahwa jumlah wirausahawan perempuan di Indonesia mencapai 14% dari total populasi, dan dibandingkan dengan negara-negara lain, jumlah perempuan yang menjadi wirausahawan relatif tinggi (Saadah et al., 2024). Perempuan wirausahawan merupakan kekuatan signifikan dalam memajukan perekonomian lokal (Saadah et al., 2024).
    Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan bagian dari pencapaian pemberdayaan ekonomi nasional. Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan kini membuka pintu peluang bagi mereka di berbagai sektor ekonomi dan secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran perempuan dalam kegiatan pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi dampak fluktuasi ekonomi, membantu mengurangi kemiskinan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Saadah et al., 2024).

    3. Fiqh Muamalah sebagai Landasan Mompreneurship
    a. Konsep Fiqh Muamalah
    Fiqh muamalah merupakan landasan normatif bagi seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam, termasuk mompreneurship. Fiqh muamalah mencakup berbagai topik yang cukup luas, termasuk aturan-aturan yang berkaitan dengan kontrak, denda, kejahatan, ikatan, dan hukum-hukum lain yang dirancang untuk mengendalikan interaksi interpersonal antara manusia (Sugesti et al., 2024). Dalam terminologi fiqh, muamalah adalah hubungan antara sesama manusia yang mencakup kumpulan hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan interaksi duniawi seperti jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan lainnya (Nurhayani et al., 2021).
    Prinsip dasar dalam fiqh muamalah adalah bahwa semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada bukti yang melarangnya (Asari & Zaidah, 2022). Kaidah ini memberikan fleksibilitas yang sangat besar bagi para mompreneur untuk berinovasi dan mengembangkan model bisnis baru, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Hukum asal dari muamalah adalah boleh (mubah), berbeda dengan fiqh ibadah yang hukum asalnya adalah terlarang (Munthe & Winario, 2022).
    Paradigma ekonomi Islam dan cara pandangnya (worldview) telah menghasilkan industri keuangan syariah yang kompetitif dalam keuangan global. Dalam menghadapi persaingan sengit industri keuangan global, keuangan syariah membutuhkan akad atau produk yang inovatif berbasis syariah melalui fiqh muamalah (Hadi, 2022). Hal ini juga berlaku bagi para mompreneur yang perlu mengembangkan model bisnis yang inovatif namun tetap sesuai dengan prinsip syariah.

    b. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah dalam Mompreneurship
    Terdapat lima prinsip dalam qawaid fiqhiyyah yang menjadi landasan aktivitas muamalah, termasuk mompreneurship (Jayusman et al., 2022; Suhada et al., 2020):
    Pertama, prinsip taba'dul al-mana'fi (tabādul al-manāfi'), yaitu semua bentuk aktivitas muamalah harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Bagi para mompreneur, prinsip ini berarti bahwa bisnis yang mereka jalankan harus memberikan manfaat tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi konsumen dan masyarakat luas.
    Kedua, prinsip kesetaraan atau keadilan (al-musawah), yaitu prinsip keadilan dalam muamalah agar kekayaan didistribusikan secara merata antara yang kaya dan yang miskin. Para mompreneur Muslim dituntut untuk menjalankan bisnis dengan prinsip keadilan, tidak mengeksploitasi konsumen atau pekerja.
    Ketiga, prinsip kerelaan (al-ridha), yang menekankan bahwa muamalah Muslim didasarkan pada kerelaan mereka. Setiap transaksi yang dilakukan oleh mompreneur harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, tanpa paksaan atau penipuan.
    Keempat, prinsip tidak merugikan diri sendiri dan orang lain (la dharara wa la dhirara). Para mompreneur harus memastikan bahwa bisnis mereka tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun.
    Kelima, prinsip keadilan (al-'adalah). Keadilan harus menjadi landasan dalam setiap aspek bisnis yang dijalankan oleh mompreneur, mulai dari penetapan harga hingga pembagian keuntungan.

    c. Larangan dalam Muamalah
    Dalam menjalankan bisnis, para mompreneur Muslim harus menghindari beberapa hal yang dilarang dalam fiqh muamalah. Larangan-larangan utama dalam muamalah meliputi: riba (bunga/tambahan yang tidak sah), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), tadlis (penipuan), dan dharar (bahaya) (Zarkasi & Hariyanto, 2021). Bisnis yang mengandung unsur-unsur ini dinyatakan haram dalam Islam.
    Larangan gharar, misalnya, ditemukan dalam hadis-hadis yang melarang perdagangan 'burung di langit atau ikan di air', 'tangkapan penyelam', 'anak sapi yang belum lahir di rahim ibunya' (Hadi, 2022). Semua ini adalah kasus di mana objek transaksi dilaksanakan secara tidak pasti. Bagi para mompreneur yang menjalankan bisnis daring (online), prinsip ini sangat relevan karena mereka harus memastikan bahwa produk yang dijual jelas spesifikasinya dan tidak mengandung unsur ketidakpastian yang merugikan konsumen.

    4. Model Bisnis Islam untuk Mompreneur
    a. Karakteristik Model Bisnis Islam
    Model bisnis Islam adalah kerangka yang menunjukkan bagaimana sebuah organisasi mengubah sumber dayanya menjadi sesuatu yang lebih bernilai sesuai dengan perspektif Islam (Nordin et al., 2022). Sejarah telah menunjukkan bahwa model bisnis Islam yang diadvokasi oleh Nabi SAW dan para sahabatnya telah membawa komunitas Islam untuk menikmati ekonomi yang progresif (Nordin et al., 2022).
    Terdapat kesenjangan antara formula bisnis dan perspektif Islam dalam praktik bisnis kontemporer aktual. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan tentang konsep bisnis dari perspektif Islam, kurangnya kepatuhan syariah, dan munculnya berbagai persepsi yang disebabkan oleh definisi konsep bisnis yang berbeda (Nordin et al., 2022). Bagi para mompreneur, memahami model bisnis Islam yang komprehensif menjadi sangat penting agar bisnis yang mereka jalankan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkah dan sesuai dengan syariah.
    Pada dasarnya, wajib bagi umat Islam untuk menjalankan praktik bisnis berdasarkan syariah. Namun, keterbatasan dalam memahami praktik bisnis Islam telah membatasi banyak orang untuk hanya mempelajari bisnis Islam yang berfokus pada perbankan dan keuangan, sementara beberapa area serupa dengan fiqh al-muamalah (Nordin et al., 2022). Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih luas tentang bisnis Islam yang mencakup berbagai sektor, termasuk bisnis yang dijalankan oleh para mompreneur.

    b. Perilaku Produsen Muslim
    Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa terdapat empat pilar yang harus dilaksanakan oleh seorang produsen Muslim (Aisyah et al., 2021):
    • Robbaniyyah (Ketuhanan): Semua aktivitas produksi harus dilandasi oleh kesadaran bahwa Allah SWT adalah pemilik sejati semua sumber daya. Para mompreneur harus menyadari bahwa bisnis mereka adalah amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
    • Akhlaqiyyah (Etika): Moralitas harus menjadi dasar bagi semua aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas produksi. Para mompreneur Muslim harus menjalankan bisnis dengan akhlak yang mulia, jujur, dan amanah.
    • Insaniyyah (Kemanusiaan): Dimensi kemanusiaan harus selalu dipertimbangkan dalam setiap keputusan bisnis. Para mompreneur harus memperhatikan dampak bisnis mereka terhadap kesejahteraan masyarakat.
    • Washaty (Keseimbangan): Keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi harus selalu dijaga. Para mompreneur harus menyeimbangkan antara tuntutan bisnis dan kewajiban agama serta keluarga.

    c. Spiritualitas Islam dalam Kewirausahaan
    Spiritualitas Islam merujuk pada paradigma kesatuan dalam mewujudkan keseimbangan yang harmonis antara aspek dunia dan akhirat. Ini merupakan aspek penting dalam menumbuhkan kekuatan yang disertai iman kepada Allah SWT, kekuatan atas semua aspek kehidupan, termasuk untuk aktivitas kewirausahaan (Hijriah, 2016). Kecerdasan spiritual Islam mampu diimplementasikan dalam aktivitas bisnis untuk mencapai keberlangsungan usaha, yaitu pada tahap manajemen produksi, pemasaran, modal, dan sumber daya manusia (Hijriah, 2016).
    Terdapat tujuh elemen kecerdasan spiritual menurut perspektif Islam yang relevan bagi para mompreneur: iman, takwa, moralitas, shiddiq, amanah, tabligh, fathanah, disiplin, visioner, dan empati (Hijriah, 2016). Elemen-elemen ini tidak hanya menjadi panduan etis, tetapi juga menjadi kekuatan kompetitif bagi para mompreneur Muslim dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat.

    5. Aspek-Aspek Praktis Mompreneurship dalam Perspektif Ekonomi Islam
    a. Transaksi Jual Beli
    Salah satu aktivitas utama dalam mompreneurship adalah jual beli. Dalam Islam, jual beli yang diperbolehkan adalah yang tidak mengandung unsur riba, maysir, dan gharar (Hidayat et al., 2019). Setiap transaksi dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.
    Dalam konteks modern, para mompreneur sering kali menjalankan bisnis melalui platform digital dan e-commerce. Dari perspektif fiqh muamalah, jual beli online pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Fiqh muamalah tidak melarang penggunaan teknologi tersebut bahkan memudahkan penggunanya selama prinsip-prinsip kepercayaan tercapai (Hamka et al., 2024). Hal ini memberikan landasan yang kuat bagi para mompreneur untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan bisnis mereka.
    Sistem dropshipping dan reselling yang sering digunakan oleh para mompreneur juga telah dikaji dalam perspektif fiqh muamalah. Jual beli dengan sistem dropship dan reseller tidak melanggar ketentuan syariah, meskipun para pihak belum memiliki barangnya dan modal hanya berupa spesifikasinya saja (Asari & Zaidah, 2022). Syariat Islam membolehkan akad seperti ini, baik dalam skema simsarah (broker) maupun akad salam (pesanan), dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

    b. Penetapan Harga dan Keuntungan
    Dalam Islam, tidak ada batasan yang pasti tentang tingkat keuntungan yang boleh diambil oleh seorang pengusaha. Namun, Islam melarang pengambilan keuntungan yang berlebihan yang dapat merugikan konsumen. Standar tingkat pengambilan keuntungan didasarkan pada adat setempat, seperti dua kali lipat modal (Sulong & Asni, 2018). Pemerintah dapat mengontrol harga barang dan tingkat profitabilitas yang diambil oleh pengusaha agar harga barang dapat distabilkan di pasar dan setiap tindakan manipulasi dapat dihindari (Sulong & Asni, 2018).
    Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah dan ekonomi Islam menjadi terhambat dengan keuntungan yang ekstrem yang bersifat tirani dan menindas (Sulong & Asni, 2018). Bagi para mompreneur, prinsip ini berarti bahwa mereka harus menetapkan harga yang adil dan wajar, tidak mengeksploitasi konsumen demi keuntungan yang sebesar-besarnya.

    c. Pemasaran Digital dalam Perspektif Islam
    Pemasaran digital atau digital marketing telah mendapat tempat tersendiri dalam paradigma ekonomi Islam. Namun, dalam paradigma ekonomi Islam, pemasaran digital harus memenuhi persyaratan syariah mutlak seperti pemasaran yang dilakukan di dunia maya yang tidak mengandung gharar atau perjudian (Kurniawan et al., 2023). Para mompreneur yang memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memasarkan produk mereka harus memastikan bahwa konten pemasaran mereka jujur, tidak menyesatkan, dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.
    Dalam kaidah fiqh dinyatakan bahwa "umat Islam terikat oleh perjanjian bisnis yang dibuat, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal" (Kurniawan et al., 2023). Prinsip ini memberikan panduan bagi para mompreneur dalam membuat perjanjian bisnis dengan mitra, pemasok, dan konsumen mereka.

    d. Pembiayaan Usaha
    Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh para mompreneur adalah akses terhadap modal usaha. Dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat berbagai instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan, antara lain:
    Mudharabah, yakni akad kerja sama di mana satu pihak menyediakan seluruh modal (shahibul maal) sementara pihak lain menyediakan keahlian dan tenaga (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Rahmati et al., 2018). Akad ini sangat relevan bagi para mompreneur yang memiliki keahlian dan ide bisnis tetapi kekurangan modal.
    Musyarakah/Syirkah, yakni akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha atau kegiatan yang dimotivasi oleh keuntungan (Junaidy et al., 2023). Para mompreneur dapat memanfaatkan akad ini untuk bermitra dengan pihak lain dalam mengembangkan bisnis mereka.
    Zakat Produktif, yang merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk para mompreneur. Zakat produktif dapat memitigasi ketidaksetaraan gender dan mendorong inklusi ekonomi bagi perempuan (Saadah et al., 2024). Program pemberdayaan perempuan melalui zakat produktif telah terbukti berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan.
    Fintech Syariah dan Crowdfunding, yang merupakan alternatif pembiayaan yang semakin populer bagi UMKM, termasuk bisnis yang dijalankan oleh para mompreneur. Sistem ini memiliki potensi untuk menjadi solusi modal bagi UMKM secara lebih sederhana dan etis (Ummah et al., 2024). Crowdfunding syariah konsisten dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, mematuhi prinsip-prinsip syariah, dan melibatkan transaksi nyata yang tidak dilarang oleh syariah (Ummah et al., 2024).

    6. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Mompreneurship
    a. Kontribusi Perempuan terhadap Perekonomian
    Perempuan secara signifikan berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui peran mereka dalam UMKM. Namun, mereka menghadapi dukungan yang tidak memadai dari pemerintah dan sektor swasta dalam mengakses layanan keuangan formal (Saadah et al., 2024). Mompreneurship menjadi salah satu solusi bagi perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka tanpa harus meninggalkan peran utama mereka sebagai ibu dan pengurus rumah tangga.
    Dalam konteks ekonomi Islam, pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial-ekonomi yang menjadi salah satu tujuan utama sistem ekonomi Islam. Pemberdayaan ekonomi yang seimbang adalah upaya yang dilakukan secara optimal untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup secara mandiri, terutama di bidang ekonomi (Saadah et al., 2024).

    b. Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan Mompreneur
    Zakat produktif merupakan salah satu instrumen yang paling potensial untuk memberdayakan para mompreneur Muslim. Sebagai produk hukum, fiqh berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Realitas sosial, seperti diskriminasi yang dihadapi perempuan dalam mengakses sumber daya keuangan, mengharuskan alokasi zakat yang adaptif (Saadah et al., 2024). Dengan mendedikasikan zakat untuk perempuan, hal ini mencerminkan tantangan ekonomi unik yang mereka hadapi dan menyoroti perlunya struktur manajemen khusus untuk mendistribusikan zakat produktif secara efektif.
    Program pemberdayaan perempuan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga zakat merupakan salah satu contoh keberhasilan manajemen zakat yang inklusif (Saadah et al., 2024). Program-program serupa diharapkan dapat diimplementasikan di lembaga-lembaga zakat lainnya di seluruh Indonesia untuk mencapai inklusi ekonomi bagi perempuan, termasuk para mompreneur.

    7. Etika Bisnis Islam dalam Mompreneurship
    a. Nilai-Nilai Etika dalam Bisnis Islam
    Etika bisnis Islam merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari mompreneurship dalam perspektif ekonomi Islam. Moralitas akan menjadi dasar bagi semua aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas produksi ekonomi (Aisyah et al., 2021). Dalam perspektif Islam, akhlak mulia merupakan hasil dari penerapan syariah (ibadah dan muamalah) yang dilandasi oleh pondasi akidah yang kokoh (Nurhayani et al., 2021).
    Aspek akhlak atau moral selalu menjadi penegasan awal dalam setiap Al-Qur'an dan Hadis yang menyangkut pembahasan ekonomi dalam Islam (Nurhayani et al., 2021). Bagi para mompreneur, nilai-nilai etika ini mencakup kejujuran dalam bertransaksi, transparansi dalam pemasaran, keadilan dalam penetapan harga, dan tanggung jawab terhadap konsumen dan masyarakat.

    b. Konsep Falah dan Maslahah
    Tujuan utama dari kewirausahaan berbasis syariah adalah untuk mencapai falah dan maslahah. Seorang wirausahawan berpikir tentang keberuntungan jangka panjang baik di dunia maupun di akhirat dan tidak hanya melihat materi tetapi juga melihat spiritual (Buchori et al., 2022). Para mompreneur Muslim harus memahami bahwa kesuksesan bisnis mereka tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari keberkahan dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
    Konsep maslahah (kemaslahatan) menjadi salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam yang harus menjadi orientasi para mompreneur. Setiap aktivitas bisnis harus memberikan kemaslahatan, bukan hanya bagi pelaku bisnis itu sendiri, tetapi juga bagi konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan konsep rahmatan lil 'alamin yang menjadi misi utama Islam (Ahyani et al., 2021).

    c. Tanggung Jawab Sosial Mompreneur
    Dalam Islam, seorang wirausahawan tidak hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi juga kepada masyarakat dan Allah SWT. Dalam konteks perusahaan, baik sebagai pengusaha maupun sebagai karyawan, bentuk tanggung jawab atas bidang yang digelutinya adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sebaik mungkin (Aziz & Salsabila, 2023). Seorang pekerja/pengusaha tidak hanya terbatas pada mendapatkan kekayaan, tetapi Islam mengajarkan penganutnya untuk berpegang teguh pada sikap ketakwaan kepada Allah.
    Para mompreneur Muslim juga dituntut untuk memperhatikan aspek sosial dalam bisnis mereka. Mereka dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, misalnya dengan membuka lapangan kerja, memberikan pelatihan, atau berbagi pengetahuan bisnis dengan sesama ibu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) yang menjadi salah satu nilai utama dalam ekonomi Islam (Yakin, 2022).

    8. Tantangan dan Peluang Mompreneurship dalam Ekonomi Islam
    a. Tantangan yang Dihadapi
    Para mompreneur Muslim menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pertama, tantangan dalam mengakses pembiayaan syariah. Meskipun perbankan syariah telah berkembang pesat, akses bagi usaha mikro dan kecil yang dijalankan oleh para mompreneur masih terbatas. Akad mudharabah, misalnya, hanya digunakan untuk korporasi saja, tidak untuk pedagang kecil dan UMKM (Yusmalinda et al., 2022). Hal ini menjadi hambatan bagi para mompreneur yang membutuhkan modal untuk mengembangkan bisnis mereka.
    Kedua, tantangan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam bisnis modern. Banyak mompreneur yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum-hukum muamalah yang relevan dengan bisnis mereka. Pada tataran teoritis dan konseptual, masih dirasakan sangat kurangnya SDM yang mendalami ilmu ushul fiqh, fiqh muamalah, qawa'id fiqh sekaligus ekonomi keuangan modern (Awaluddin et al., 2020).
    Ketiga, tantangan dalam menghadapi persaingan dengan bisnis konvensional yang tidak terikat oleh prinsip-prinsip syariah. Para mompreneur Muslim harus mampu bersaing sambil tetap mempertahankan integritas syariah dalam bisnis mereka. Terdapat kesenjangan antara formula bisnis dan perspektif Islam dalam praktik bisnis kontemporer aktual (Nordin et al., 2022).
    Keempat, tantangan dalam menyeimbangkan peran sebagai ibu rumah tangga dan wirausahawan. Para mompreneur harus mampu mengelola waktu dan energi mereka dengan bijak agar tidak mengabaikan kewajiban utama mereka sebagai ibu dan istri.

    b. Peluang yang Tersedia
    Di sisi lain, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para mompreneur Muslim. Pertama, perkembangan industri halal yang pesat membuka peluang besar bagi para mompreneur untuk mengembangkan produk dan layanan halal. Industri halal memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia sebagai implikasi dari besarnya populasi Muslim Indonesia (Zahro, 2023). Potensi industri halal Indonesia dapat dilihat dari beberapa sektor, yaitu sektor makanan halal, sektor keuangan Islam, sektor pariwisata halal, dan sektor fashion Muslim (Zahro, 2023).
    Kedua, perkembangan teknologi digital dan e-commerce memberikan peluang bagi para mompreneur untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus meninggalkan rumah. Transformasi pemasaran digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara berbisnis, dan UMKM yang mampu menerapkan strategi pemasaran digital secara efektif dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, dan meningkatkan kinerja bisnis mereka secara keseluruhan (Kurniawan et al., 2023).
    Ketiga, perkembangan fintech syariah dan crowdfunding memberikan alternatif pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh para mompreneur. Fintech equity crowdfunding berbasis syariah dapat menjadi sarana yang efektif bagi UMKM untuk mendapatkan modal melalui platform daring (Ummah et al., 2024).
    Keempat, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang produk dan layanan halal menciptakan permintaan yang semakin besar terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh para mompreneur Muslim. Meningkatnya kesadaran gaya hidup halal, baik dalam hal riil maupun keuangan, telah sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia (Ghozali et al., 2022).

    9. Maqashid Syariah sebagai Kerangka Evaluasi Mompreneurship
    a. Konsep Maqashid Syariah
    Maqashid syariah merupakan kerangka evaluasi yang komprehensif untuk menilai kesesuaian suatu aktivitas ekonomi dengan tujuan-tujuan syariah. Maqashid syariah mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Iftihor, 2021). Kelima hal ini juga dikenal sebagai al-daruriyyah al-khamsah.
    Dalam konteks mompreneurship, maqashid syariah dapat digunakan sebagai kerangka untuk mengevaluasi apakah bisnis yang dijalankan oleh para mompreneur telah sesuai dengan tujuan-tujuan syariah. Misalnya, dalam konteks perlindungan harta (hifz al-mal), implementasi bisnis yang tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, dan mudarat akan menjaga harta tetap aman dan halal (Azwar & Jamaluddin, 2024).

    b. Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bisnis Mompreneur
    Pertama, dalam konteks perlindungan agama (hifz al-din), para mompreneur harus memastikan bahwa bisnis mereka tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam. Produk yang dijual harus halal, proses produksi harus sesuai dengan syariah, dan transaksi harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang.
    Kedua, dalam konteks perlindungan jiwa (hifz al-nafs), bisnis yang dijalankan oleh para mompreneur harus memberikan ketenangan pikiran bagi semua pihak yang terlibat karena telah menghindari praktik-praktik yang menyimpang (Azwar & Jamaluddin, 2024).
    Ketiga, dalam konteks perlindungan akal (hifz al-'aql), para mompreneur harus memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai dalam menjalankan bisnis mereka, baik dalam aspek keuangan maupun aspek syariah (Azwar & Jamaluddin, 2024).
    Keempat, dalam konteks perlindungan keturunan (hifz al-nasl), kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip syariah akan menentukan kehalalannya aset yang diperoleh sehingga berdampak positif bagi keluarga dan keturunan yang ditopang oleh hasil bisnis (Azwar & Jamaluddin, 2024).
    Kelima, dalam konteks perlindungan harta (hifz al-mal), para mompreneur harus mengelola keuangan bisnis mereka dengan baik, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh berasal dari sumber yang halal.

    10. Ketahanan Usaha Mompreneur Berbasis Kewirausahaan Islam
    a. Ketahanan UMKM dalam Perspektif Islam
    UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia. Namun, masalah yang sering terjadi adalah kerentanannya terhadap perubahan yang mengakibatkan kerugian (Kasim et al., 2024). Ketahanan UMKM dalam menghadapi kondisi krisis yang tidak pasti harus didukung oleh penerapan kewirausahaan Islam, karena ketahanan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor-faktor internal ini tidak dapat dihilangkan oleh manusia dalam menjalankan kehidupan, yaitu spiritualitas, iman, dan optimisme (Kasim et al., 2024).
    Bagi para mompreneur, ketahanan bisnis sangat penting mengingat mereka harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi bisnis maupun dari sisi keluarga. Penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan Islam dapat menjadi fondasi yang kuat bagi ketahanan bisnis para mompreneur. Karakteristik kewirausahaan Islam yang harus dimiliki oleh para mompreneur mencakup: kejujuran, amanah, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama (Kasim et al., 2024).

    b. Konsep SAMARA Finance untuk Mompreneur
    Konsep SAMARA Finance—yang merupakan akronim dari Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Barrakah, dan Rahmatan Lil Alaamiin—merupakan konsep keuangan yang dapat diterapkan oleh para wirausahawan Muslim muda, termasuk para mompreneur (Effendi et al., 2024). Konsep ini menempatkan keberkahan sebagai tujuan inti, karena merupakan bentuk penerimaan atas semua aktivitas manusia (Effendi et al., 2024).
    Dalam konteks mompreneurship, konsep SAMARA Finance mengajarkan bahwa bisnis yang dijalankan oleh para ibu harus membawa ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), rahmat (warahmah), keberkahan (barrakah), dan menjadi rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alaamiin). Konsep ini sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keberkahan dan manfaat bagi masyarakat luas.

    11. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Mompreneurship
    a. Perbankan Syariah
    Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan mompreneurship di Indonesia. Sistem perbankan syariah akan menjadi solusi alternatif untuk peningkatan ekonomi dan akan dikagumi di seluruh dunia jika diterapkan sesuai dengan hukum Islam (Yakin, 2022). Perbankan syariah harus terus diperkuat oleh lembaga-lembaga agama dengan sistem ta'awun dengan manajemen yang baik, profesional, dan jujur.
    Namun, dalam kenyataannya, akses para mompreneur terhadap pembiayaan perbankan syariah masih terbatas. Akad mudharabah, misalnya, hanya digunakan untuk korporasi saja, tidak untuk pedagang kecil dan UMKM (Yusmalinda et al., 2022). Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pembiayaan perbankan syariah agar lebih inklusif dan dapat menjangkau para mompreneur.

    b. BMT (Baitul Maal wa Tamwil)
    BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang lebih dekat dengan masyarakat dan lebih mudah diakses oleh para mompreneur. BMT adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal (harta) dan tamwil (pengembangan) dalam satu lembaga (Thalib et al., 2020). BMT didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh bank syariah.
    Salah satu aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh BMT adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, baik dengan akad mudharabah maupun musyarakah (Thalib et al., 2020). Para mompreneur dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan BMT untuk mendapatkan modal usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

    c. Zakat dan Wakaf Produktif
    Selain perbankan syariah dan BMT, zakat dan wakaf produktif juga merupakan instrumen penting dalam mendukung mompreneurship. Manajemen zakat produktif yang baik dapat digunakan sebagai strategi baru untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat jika dikelola dengan baik dan benar (Nurjanah & Hasanah, 2021). Zakat produktif dapat memberikan modal awal bagi para mompreneur yang tidak memiliki akses terhadap pembiayaan formal.
    Wakaf tunai juga membuka peluang unik untuk menciptakan investasi yang memberikan layanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial (Nurjanah & Hasanah, 2021). Dalam konteks mompreneurship, wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk mendirikan pusat pelatihan kewirausahaan bagi para ibu rumah tangga, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan bisnis yang diperlukan untuk menjalankan usaha yang sukses.

    D. Kesimpulan
    Mompreneurship dalam perspektif ekonomi Islam merupakan fenomena yang sangat relevan dan memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Islam tidak hanya membolehkan, tetapi bahkan mendorong para ibu untuk berwirausaha sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Namun, kewirausahaan yang dijalankan oleh para mompreneur Muslim harus senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.
    Fiqh muamalah memberikan kerangka normatif yang komprehensif bagi para mompreneur dalam menjalankan bisnis mereka. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar, dan maysir harus menjadi panduan dalam setiap aspek bisnis yang dijalankan oleh para mompreneur. Selain itu, maqashid syariah memberikan kerangka evaluasi yang holistik untuk menilai apakah bisnis yang dijalankan telah sesuai dengan tujuan-tujuan syariah.
    Berbagai instrumen ekonomi Islam, seperti mudharabah, musyarakah, zakat produktif, wakaf tunai, dan fintech syariah, dapat dimanfaatkan oleh para mompreneur untuk mendapatkan modal usaha dan mengembangkan bisnis mereka. Perkembangan industri halal dan teknologi digital juga membuka peluang yang sangat besar bagi para mompreneur Muslim untuk mengembangkan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkah dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
    Pada akhirnya, mompreneurship dalam perspektif ekonomi Islam bukan sekadar tentang mencari keuntungan finansial, tetapi tentang mewujudkan falah—kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat—yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam. Para mompreneur Muslim yang menjalankan bisnis dengan penuh integritas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap syariah tidak hanya akan meraih kesuksesan duniawi, tetapi juga keberkahan dan rida Allah SWT.

    Daftar Pustaka
    Ahyani, H., Slamet, M., & Tobroni. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(1), 121–151. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550
    Aisyah, L., Asnawi, H. F., & Aisya, G. (2021). The Concept of Behavior of Producers Perspective Yusuf Qardhawi: Study on the Five Feet Vendors at Tanjung Jaya Market, Central Lampung. Journal of Management and Islamic Finance, 1(2), 154–165. https://doi.org/10.22515/jmif.v1i2.4140
    Asari, A., & Zaidah, N. (2022). Dropshipping and Reselling Studies in Muamalat Fiqh. Az Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 14(1), 131. https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2582
    Awaluddin, M., Suyuti, M., & Awaluddin, S. P. (2020). Optimization of Islamic Institute Role in Promoting Sharia Banking in Indonesia. Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi, 7(2), 79. https://doi.org/10.24252/minds.v7i2.16538
    Aziz, R. M., & Salsabila, F. L. (2023). Good Corporate Governance with Religiosity Approach in Realizing Accountability at Sharia Financial Institution. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 111–125. https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.8226
    Azwar, A., & Jamaluddin, J. (2024). Securities Crowdfunding as a Source of Capital and Alternative Investment in the Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective: Indonesian Case. Journal of Management and Muamalah, 14(2), 99–118. https://doi.org/10.53840/jmm.v14i2.198
    Buchori, N. S., Budiman, J., Setiawan, D., Saipulloh, S., Qomaruzzaman, A., & Adiyanto, A. (2022). Building Entrepreneurship Values Based on Shariah Economic Perspective. International Journal of Management Science and Application, 1(1), 40–52. https://doi.org/10.58291/ijmsa.v1i1.15
    Effendi, K. A., Nugrahani, W. P., Omar, I., & Radiamoda, A. M. (2024). Strengthening Competitive Advantage for Prospective Young Muslim Entrepreneurship with the SAMARA Finance Concept. Journal of Economics Finance and Management Studies, 07(06). https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i6-08
    Ghozali, M., Kamri, N. B., & Khafid, M. A. Z. (2022). The Merger of Indonesian Islamic Banks: Impact on the Islamic Economy Development. Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, 6(1), 23. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7551
    Hadi, M. Q. A. (2022). Fiqh Mu'āmalah in Theory and Practice: An Overview of Islamic Economics. Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 6(2), 16. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.5010
    Hamka, H., Satriani, I., Arman, I. R., & Harmilawati, H. (2024). Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam Belanja Online Perspektif Fiqh Muamalah. Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(1), 109–122. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2653
    Hidayat, A. W., Baharuddin, A. Z., & Fasa, M. I. (2019). Credit in the Islamic Economic Perspective. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 3(2), 211–234. https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.491
    Hidayatullah, M. S. (2020). Islamic Economics and Partial–Total Religiosity: A Case Study of Majlis Taklim in Banjarmasin. Islamuna: Jurnal Studi Islam, 7(1), 36–55. https://doi.org/10.19105/islamuna.v7i1.3308
    Hijriah, H. Y. (2016). Spiritualitas Islam dalam Kewirausahaan. Tsaqafah, 12(1), 187. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.374
    Iftihor, I. (2021). Operations of the Institution of Baitul Mal Wa At-Tamwil under the Perspective of al-Kulliyat al-Khamsah of the al-Shatibi's Maqasid al-Shari'ah. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 11(2), 182–207. https://doi.org/10.15642/maliyah.2021.11.2.26-51
    Jamaludin, J., & Syafrizal, R. (2020). Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam. Muamalatuna, 12(1), 38. https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.2859
    Jayusman, J., Hidayat, R., & Febriyansyah, R. Z. (2022). Qawaid Fiqhiyah's Review of Buying Shoes with A Paid Lots System At Toidiholic Store Bandar Lampung. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 9(2), 131. https://doi.org/10.29300/mzn.v9i1.6952
    Junaidy, A., Ikbal, M., & Zulhamdi, Z. (2023). The Concept of Profit in Syirkah Al-'Inān Islamic Economic Perspective. Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law, 2(2), 167–190. https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i2.1948
    Kasim, S., Hamzah, Muh. N., Kadir, A., & Abdullah, M. W. (2024). Resilience of Micro, Small, and Medium Enterprises Based on Islamic Entrepreneurship. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 13(1), 211–232. https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i1.2333
    Kurniawan, M., Normasyhuri, K., & Pujianti, E. (2023). Transformation of Digital Marketing the Coffee Production in COVID-19 Pandemic: Islamic Economic Paradigm. Al-Falah: Journal of Islamic Economics, 8(1), 31. https://doi.org/10.29240/alfalah.v8i1.5618
    Munthe, M., & Winario, M. (2022). Perception of Riau Muslim Entrepreneurs on the Merger of Islamic Commercial Banking into Indonesian Islamic Bank. Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies, 5(2). https://doi.org/10.30983/es.v5i2.4724
    Nordin, N., Ahmad, A. A., Razif, N. F. M., Haron, M. S. bin, & Samsuddin, N. A. A. (2022). Towards an Islamic Business Model in Malaysia: Why and How? International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(10). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i10/15292
    Nurhayani, N., Akbar, M., Damayanti, D., Rahmatullah, & Syarigawir. (2021). Kewirausahaan di Tengah Revolusi Industri 4.0: Teori dan Konsep Tinjauan Ekonomi Islam. Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 6(1), 13–24. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.586
    Nurjanah, S., & Hasanah, U. (2021). Cash Waqf As Source of Funding For Financial Technology Startups. International Journal of Islamic Economics, 3(1), 47. https://doi.org/10.32332/ijie.v3i1.3467
    Rahmati, A., Mulyadi, D., & Januddin, J. (2018). Analysis of Low Realization For Mudharabah Financing at Muamalat Indonesia Bank, Banda Aceh. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 1(4), 215–223. https://doi.org/10.33258/birci.v1i4.111
    Saadah, C., Salsabila, A. Z. A., & Khalimah, D. (2024). Productive Zakat and Women's Empowerment for Inclusive Economy: Sharia Economic Law and Social Fiqh in Indonesia. Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 77–92. https://doi.org/10.32332/muamalah.v3i1.9248
    Sugesti, F. R., Mursalin, S., & Setiawa, R. A. (2024). Contribution of Tailoring Business in Meeting Family Economic Needs from an Islamic Economic Perspective (Study on Tailors in Sukakarya District, Musi Rawas Regency). Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 12(1). https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.4593
    Suhada, B., Alimuddin, A., & Aisyah, L. (2020). COVID-19 and The Implementation of Qawā'id Fiqhiyyah in E-Commerce. Justicia Islamica, 17(2), 365–382. https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.2154
    Sulong, J., & Asni, F. (2018). Profit-Taking Rate Guideline Based on Fiqh Muamalat Perspective. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(7). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i7/4345
    Suryani, S. (2014). Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 5(1), 93–134. https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.766
    Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2020). 5C Principles in Profit and Loss Sharing Financing on Baitul Maal Wattamwil as Islamic Micro Finance in Indonesia. Substantive Justice: International Journal of Law, 3(2), 196. https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v3i2.76
    Ummah, H. R., Sonjaya, A., & Jamaludin, J. (2024). Sharia Fintech: Crowdfunding as MSMEs Financing. Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, 11(1), 115–136. https://doi.org/10.15575/am.v11i1.28808
    Yakin, I. A. (2022). Islamic Banking in the Development of Creative Economy in Banten. Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam, 13(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v13i1.379
    Yusmalinda, Y., Asmuni, A., & Tanjung, D. (2022). Problems of Mudharabah Financing in Islamic Banking After the Implementation of Qanun of Islamic Financial Institutions in Aceh. Justicia Islamica, 19(1), 1–20. https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3009
    Zahro, N. R. (2023). The Role of Advocates in Law Enforcement of the Halal Industry in Indonesia. Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law, 2(1), 121–135. https://doi.org/10.21107/aciel.v2i1.137
    Zarkasi, Moh., & Hariyanto, E. (2021). Cash on Delivery Payment System in Online Buying and Selling Perspective of Sharia Economic Law. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 8(1), 121. https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4642
  • 0 Comments:

    Posting Komentar