00006 - Manajemen Risiko Kepatuhan pada Sistem Ekonomi Islam

AFANIN MEDIA UTAMA Daftar Buku Terbitan Formulir Data Penulis Buku Layanan Penerbitan ISBN Buku Layanan Konversi Hasil Penelitian, PkM, Skripsi, Tesis, & Disertasi menjadi Buku Layanan Pengurusan HaKI Karya Ilmiah Layanan Indeksasi Google Play Books Layanan Penambahan Sitasi Artikel di Google Scholar Layanan Indeksasi Artikel Bebas, Opini, Catatan Akademik di Google Scholar ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini

 

Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto

 

Abstrak

Manajemen risiko kepatuhan dalam sistem ekonomi Islam merupakan bidang yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan pendekatan komprehensif berbasis Maqasid al-Shariah. Artikel ini bertujuan mengkaji berbagai aspek manajemen risiko kepatuhan dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari landasan konseptual Maqasid al-Shariah sebagai kerangka normatif, mekanisme tata kelola syariah (Shariah governance), identifikasi dan pengelolaan berbagai jenis risiko kepatuhan, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi industri keuangan Islam. Dengan menggunakan metode kajian literatur yang sistematis terhadap berbagai sumber akademik bereputasi, artikel ini menemukan bahwa: (1) tata kelola syariah yang efektif merupakan mekanisme kelembagaan paling fundamental dalam manajemen risiko kepatuhan; (2) terdapat kesenjangan signifikan antara teori dan praktik keuangan Islam, di mana banyak institusi lebih mengutamakan kepatuhan formal daripada pencapaian tujuan substantif Maqasid al-Shariah; dan (3) integrasi antara Maqasid al-Shariah dan Sustainable Development Goals (SDGs) membuka peluang strategis bagi industri keuangan Islam. Artikel ini merekomendasikan adopsi pendekatan berbasis Maqasid al-Shariah yang komprehensif, penguatan kerangka regulasi tata kelola syariah secara internasional, serta mendorong inovasi produk keuangan Islam yang autentik dan berorientasi pada prinsip berbagi risiko.

Kata kunci: Manajemen Risiko Kepatuhan, Maqasid al-Shariah, Tata Kelola Syariah, Keuangan Islam, Risiko Ketidakpatuhan Syariah

Abstract

Compliance risk management in the Islamic economic system is a complex and multidimensional field requiring a comprehensive approach grounded in Maqasid al-Shariah. This article aims to examine various aspects of compliance risk management in the Islamic economic system, encompassing the conceptual foundation of Maqasid al-Shariah as a normative framework, Shariah governance mechanisms, identification and management of various types of compliance risks, as well as challenges and opportunities faced by the Islamic finance industry. Through a systematic literature review of reputable academic sources, this article finds that: (1) effective Shariah governance constitutes the most fundamental institutional mechanism in compliance risk management; (2) a significant gap exists between Islamic finance theory and practice, whereby many institutions prioritize formal compliance over substantive achievement of Maqasid al-Shariah objectives; and (3) the integration of Maqasid al-Shariah with the Sustainable Development Goals (SDGs) opens strategic opportunities for the Islamic finance industry. This article recommends the adoption of a comprehensive Maqasid al-Shariah-based approach, strengthening international Shariah governance regulatory frameworks, and encouraging authentic Islamic financial product innovation oriented toward risk-sharing principles.

Keywords: Compliance Risk Management, Maqasid al-Shariah, Shariah Governance, Islamic Finance, Shariah Non-Compliance Risk

1. Pendahuluan

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu tatanan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang semata-mata berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, sistem ekonomi Islam memiliki dimensi yang jauh lebih luas, yakni mencakup aspek keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan pencapaian tujuan-tujuan syariah yang dikenal sebagai Maqasid al-Shariah (Jaafar & Brightman, 2022). Dalam konteks ini, manajemen risiko kepatuhan (compliance risk management) menjadi salah satu pilar fundamental yang menentukan keberhasilan institusi keuangan Islam dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan kehendak syariah.

Manajemen risiko kepatuhan dalam sistem ekonomi Islam tidak sekadar berkaitan dengan pemenuhan persyaratan hukum formal, melainkan juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan dan ekonomi benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam yang substantif (Ahmad, 2020). Risiko ketidakpatuhan syariah (Shariah non-compliance risk) merupakan ancaman nyata yang dapat merusak reputasi institusi keuangan Islam, mengurangi kepercayaan nasabah, dan bahkan menyebabkan produk-produk keuangan dinyatakan tidak sah secara hukum (Ahmad, 2020). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang manajemen risiko kepatuhan dalam sistem ekonomi Islam menjadi sangat penting bagi para praktisi, akademisi, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai aspek manajemen risiko kepatuhan dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari landasan konseptual Maqasid al-Shariah sebagai kerangka normatif, mekanisme tata kelola syariah (Shariah governance), identifikasi dan pengelolaan berbagai jenis risiko kepatuhan, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi oleh industri keuangan Islam dalam mewujudkan kepatuhan syariah yang autentik dan substantif.

2. Landasan Konseptual: Maqasid Al-Shariah Sebagai Kerangka Normatif

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Maqasid al-Shariah

Maqasid al-Shariah merupakan konsep sentral dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi tolok ukur utama dalam menilai kepatuhan suatu aktivitas ekonomi terhadap nilai-nilai Islam. Secara etimologis, maqasid merupakan bentuk jamak dari maqsad yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran, sementara al-Shariah berarti jalan atau cara (Thaidi et al., 2022). Secara terminologis, Maqasid al-Shariah dapat didefinisikan sebagai tujuan-tujuan, semangat, dan rasionalitas di balik hukum syariah yang bertujuan untuk menjaga kepentingan manusia dan mencegah kemudaratan (Nahar et al., 2018).

Imam Al-Ghazali, sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam pengembangan konsep Maqasid al-Shariah, merumuskan lima tujuan utama syariah yang harus dijaga dan dipelihara, yaitu: perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-aql), perlindungan keturunan (hifz al-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal) (Jaafar & Brightman, 2022). Kelima tujuan ini menjadi fondasi bagi seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan Islam, termasuk dalam konteks manajemen risiko kepatuhan. Definisi Maqasid al-Shariah yang diadopsi oleh Securities Commission Malaysia menyebutnya sebagai "tujuan, sasaran, niat, atau rahasia yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan legislasi hukum syariah tertentu" (Jaafar & Brightman, 2022).

Dalam konteks ekonomi Islam, Maqasid al-Shariah berfungsi sebagai panduan komprehensif yang memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya memenuhi persyaratan formal hukum Islam, tetapi juga mencapai tujuan-tujuan substantif yang lebih luas (Harahap et al., 2023). Maqasid al-Shariah mencakup tujuan-tujuan yang bersifat universal dan komprehensif, yang meliputi pencapaian kesejahteraan (maslahah), pencegahan kemudaratan (mafsadah), dan perlindungan terhadap bencana bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat (Tumanggor, 2024). Dengan demikian, manajemen risiko kepatuhan dalam sistem ekonomi Islam harus selalu merujuk pada kerangka Maqasid al-Shariah ini sebagai standar normatif tertinggi.

2.2 Maqasid al-Shariah dalam Konteks Ekonomi dan Keuangan Islam

Penerapan Maqasid al-Shariah dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam memiliki implikasi yang sangat luas. Tujuan-tujuan syariah ini mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi, mulai dari kebijakan moneter, keuangan sosial Islam, perbankan Islam, hingga pasar modal Islam (Arsyi, 2024). Dalam konteks perbankan Islam, Maqasid al-Shariah menjadi landasan bagi pengembangan produk dan layanan keuangan yang tidak hanya memenuhi persyaratan formal syariah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Ahmad, 2020).

Tujuan ekonomi Islam, sebagaimana dirumuskan dalam kerangka Maqasid al-Shariah, mencakup pencapaian Al-Falah (kesejahteraan holistik), promosi keimanan, kesejahteraan publik, distribusi kekayaan yang adil, dan penghindaran aktivitas yang merugikan (Arsyi, 2024). Dalam konteks ini, institusi keuangan Islam tidak hanya dituntut untuk memaksimalkan kinerja keuangan, tetapi juga untuk memenuhi nilai-nilai syariah dan Maqasid al-Shariah secara menyeluruh (Effendi et al., 2023). Hal ini menciptakan dimensi tambahan dalam manajemen risiko kepatuhan, di mana risiko tidak hanya diukur dari perspektif finansial semata, tetapi juga dari perspektif pencapaian tujuan-tujuan syariah.

Lebih jauh lagi, Maqasid al-Shariah menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlindungan kepentingan publik (maslahah) sebagai bagian integral dari sistem ekonomi Islam (Badeeu & Muneeza, 2023). Prinsip-prinsip ini menuntut institusi keuangan Islam untuk tidak hanya menghindari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian), tetapi juga untuk secara aktif berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan sosial yang lebih luas (Azwar & Jamaluddin, 2024). Dengan demikian, manajemen risiko kepatuhan dalam sistem ekonomi Islam harus mencakup dimensi sosial dan etis yang melampaui sekadar pemenuhan persyaratan hukum formal.

2.3 Tantangan dalam Penerapan Maqasid al-Shariah

Meskipun Maqasid al-Shariah telah diakui sebagai kerangka normatif yang komprehensif, penerapannya dalam praktik keuangan Islam menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pemahaman yang akurat tentang Maqasid al-Shariah dalam konteks ekonomi Islam, metode penerapannya dalam sektor perbankan dan keuangan Islam, potensi konflik antara Maqasid makro dan Maqasid mikro, serta risiko penyalahgunaan Maqasid al-Shariah untuk membenarkan kontrak-kontrak keuangan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Arsyi, 2024).

Kritik yang sering dilontarkan terhadap industri keuangan Islam adalah bahwa banyak institusi keuangan Islam yang lebih mengutamakan kepatuhan formal terhadap aturan hukum Islam daripada pencapaian tujuan-tujuan substantif Maqasid al-Shariah (Jumaa, 2016). Sebagaimana diungkapkan oleh Jumaa, sebagian besar bank Islam menyalahgunakan standar Maqasid al-Shariah dengan hanya berpegang pada interpretasi dangkal dari pernyataan-pernyataan umum hukum Islam, sambil menghindari tujuan-tujuan sejati hukum Islam dan nilai-nilai sosio-ekonomi Islam yang mencakup keadilan sosial, kesetaraan, empati, dan ekuitas (Jumaa, 2016). Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara teori dan praktik dalam keuangan Islam yang menjadi salah satu tantangan utama dalam manajemen risiko kepatuhan.

3. Tata Kelola Syariah (Shariah Governance) Sebagai Mekanisme Manajemen Risiko Kepatuhan

3.1 Konsep dan Fungsi Tata Kelola Syariah

Tata kelola syariah (Shariah governance) merupakan mekanisme kelembagaan yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas institusi keuangan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tata kelola syariah memainkan peran vital dalam memastikan bahwa semua aktivitas keuangan mematuhi ketentuan syariah dan tujuan-tujuannya (Ahmad, 2020). Dalam konteks manajemen risiko kepatuhan, tata kelola syariah berfungsi sebagai sistem pengendalian internal yang mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan melaporkan risiko ketidakpatuhan syariah dalam operasi dan bisnis institusi keuangan Islam (Ahmad, 2020).

Tata kelola syariah yang efektif mencakup beberapa fungsi utama yang saling berkaitan. Pertama, manajemen risiko syariah (Shariah risk management) yang secara sistematis mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan melaporkan risiko ketidakpatuhan syariah dalam operasi dan bisnis institusi keuangan Islam. Kedua, tinjauan syariah (Shariah review) yang melakukan penilaian berkala terhadap kepatuhan operasi, bisnis, urusan, dan aktivitas institusi keuangan Islam terhadap persyaratan syariah. Ketiga, audit syariah yang memastikan bahwa seluruh proses dan prosedur telah sesuai dengan standar syariah yang berlaku (Ahmad, 2020).

Tata kelola syariah menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya eksposur institusi keuangan Islam terhadap berbagai risiko tambahan, seperti risiko ketidakpatuhan syariah dan risiko yang dihadapi oleh deposan karena berbagi risiko, yang mengindikasikan bahwa institusi keuangan Islam sangat membutuhkan struktur tata kelola yang komprehensif (Hasan et al., 2020). Tanpa tata kelola syariah yang memadai, institusi keuangan Islam akan rentan terhadap berbagai bentuk kegagalan, termasuk kegagalan dalam memenuhi persyaratan syariah yang dapat mengakibatkan produk-produk keuangan dinyatakan tidak sah secara hukum (Ahmad, 2020).

3.2 Kerangka Regulasi Tata Kelola Syariah

Berbagai yurisdiksi telah mengembangkan kerangka regulasi tata kelola syariah yang komprehensif untuk memastikan kepatuhan institusi keuangan Islam terhadap prinsip-prinsip syariah. Malaysia, sebagai salah satu pusat keuangan Islam global, telah menjadi pelopor dalam pengembangan kerangka tata kelola syariah yang komprehensif. Malaysia telah memperkenalkan beberapa pedoman tata kelola syariah, termasuk Shariah Governance Framework (SGF) 2010, Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013, dan yang terbaru adalah Shariah Governance Policy Document (SGPD) 2019 (Kamaruddin et al., 2020).

Berdasarkan analisis komparatif terhadap ketiga pedoman tersebut, SGPD 2019 merupakan pedoman yang paling komprehensif dalam hal cakupan tata kelola syariah dibandingkan dengan IFSA 2013 dan SGF 2010 (Kamaruddin et al., 2020). SGPD 2019 mensyaratkan bahwa Dewan, Komite Syariah, dan Manajemen Senior harus menetapkan pengaturan organisasi internal yang efektif untuk mendukung budaya kepatuhan risiko syariah dalam institusi keuangan Islam (Ahmad, 2020). Selain itu, fungsi manajemen risiko syariah juga harus mengidentifikasi eksposur risiko ketidakpatuhan syariah, menilai risiko tersebut, dan mengukur dampak potensialnya terhadap institusi keuangan Islam (Ahmad, 2020).

Di tingkat internasional, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) telah mengembangkan standar-standar tata kelola syariah yang menjadi acuan bagi institusi keuangan Islam di berbagai negara. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap standar tata kelola syariah AAOIFI masih bervariasi di antara berbagai institusi keuangan Islam. Sebagai contoh, studi terhadap bank-bank Islam di Bangladesh menunjukkan bahwa tidak ada satu pun bank Islam yang sepenuhnya mematuhi sistem tata kelola syariah AAOIFI, karena tidak ada yang memiliki komite audit dan tata kelola di tingkat dewan (Ahmed & Khatun, 2013).

3.3 Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Manajemen Risiko Kepatuhan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Shariah Supervisory Board merupakan organ kunci dalam tata kelola syariah yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan institusi keuangan Islam terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS memiliki peran yang sangat penting dalam siklus hidup produk-produk keuangan Islam, termasuk dalam proses pengembangan produk, pengawasan operasional, dan pelaporan kepatuhan syariah (Saied et al., 2024). Intervensi penasihat syariah sangat penting dalam siklus hidup sukuk, menjaga kekayaan dan mendorong keadilan sosial dan ekonomi dengan menegakkan berbagi risiko dan mencegah eksploitasi (Saied et al., 2024).

Komposisi DPS juga memiliki dampak signifikan terhadap kinerja dan kepatuhan institusi keuangan Islam. Penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan anggota dewan syariah mempengaruhi kinerja indeks Islam dalam hal Jensen's alpha, sementara kesamaan anggota dewan di antara berbagai penyedia layanan keuangan Islam mengarah pada standardisasi kriteria penyaringan dan kinerja indeks Islam yang serupa (Hassan et al., 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas dan komposisi DPS merupakan faktor penting dalam manajemen risiko kepatuhan syariah.

Selain itu, DPS juga berperan dalam mencegah terjadinya penipuan dan kecurangan dalam institusi keuangan Islam. Penelitian menunjukkan bahwa kerangka tata kelola syariah yang terpusat dan berstandar tinggi lebih efektif dalam mencegah penipuan dengan menyediakan pengawasan syariah yang lebih baik dan langkah-langkah manajemen risiko yang lebih komprehensif (Swandaru & Muneeza, 2022). Modus operandi penipuan dalam institusi keuangan Islam mencakup berbagai bentuk, mulai dari penyuapan, pemalsuan dokumen, pengambilan keuntungan yang tidak sah, hingga skema Ponzi, yang semuanya dapat dicegah melalui tata kelola syariah yang efektif (Swandaru & Muneeza, 2022).

4. Jenis-Jenis Risiko Kepatuhan Dalam Sistem Ekonomi Islam

4.1 Risiko Ketidakpatuhan Syariah (Shariah Non-Compliance Risk)

Risiko ketidakpatuhan syariah merupakan risiko yang paling fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Risiko ini merujuk pada kemungkinan bahwa produk, layanan, atau aktivitas institusi keuangan Islam tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial, reputasional, dan hukum bagi institusi tersebut (Ahmad, 2020). Dalam konteks ini, risiko ketidakpatuhan syariah dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk kesalahan dalam interpretasi hukum syariah, ketidaksesuaian antara struktur kontrak dan substansi ekonomi, serta kegagalan dalam mengimplementasikan persyaratan syariah dalam operasi sehari-hari.

Salah satu manifestasi paling nyata dari risiko ketidakpatuhan syariah adalah dalam konteks sukuk (obligasi Islam). Kritik yang dilontarkan oleh Shaykh Taqi pada akhir tahun 2007 bahwa 85 persen penerbitan sukuk tidak sesuai dengan ajaran syariah menjadi peringatan keras bagi industri keuangan Islam tentang pentingnya manajemen risiko kepatuhan yang efektif (Naim et al., 2013). Temuan ini mengungkapkan bahwa banyak sukuk yang secara formal memenuhi persyaratan syariah, tetapi secara substansial tidak mencerminkan nilai-nilai dan tujuan-tujuan syariah yang sesungguhnya.

Risiko ketidakpatuhan syariah juga dapat muncul dari penggunaan kontrak-kontrak yang kontroversial dalam keuangan Islam, seperti Bay' al-Inah dan Bay' al-Tawarruq, yang meskipun secara formal diperbolehkan oleh sebagian ulama, namun dianggap oleh banyak pihak sebagai upaya untuk mereplikasi pembiayaan berbasis bunga dalam kemasan syariah (Badeeu & Muneeza, 2023). Praktik-praktik semacam ini, yang kadang-kadang dibenarkan menggunakan Maqasid al-Shariah, telah menyebabkan industri keuangan Islam sangat bergantung pada kontrak-kontrak pembiayaan berbasis utang daripada pembiayaan berbasis ekuitas, yang diyakini oleh banyak pihak lebih mencerminkan semangat sejati Maqasid al-Shariah melalui aktivitas ekonomi riil dan berbagi risiko di antara para pihak yang terlibat (Badeeu & Muneeza, 2023).

4.2 Risiko Hukum (Legal Risk)

Risiko hukum dalam sistem ekonomi Islam berkaitan dengan kemungkinan bahwa produk atau kontrak keuangan Islam dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan karena kegagalan dalam memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Risiko ini dapat muncul di beberapa negara, di mana produk-produk Islam dapat dinyatakan batal oleh pengadilan jika gagal memenuhi persyaratan Islam, seperti kasus Bay' Bithaman Ajil di Malaysia (Ahmad, 2020).

Dalam konteks sukuk, risiko hukum menjadi sangat signifikan karena kompleksitas struktur hukum yang terlibat dalam penerbitan sukuk. Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada pernyataan syariah yang singkat dapat menyebabkan ketidakpastian status hukum sukuk (Yaacob et al., 2022). Kasus-kasus yang diputuskan di Pengadilan Tinggi Inggris menunjukkan sinyal mengkhawatirkan tentang nasib dokumentasi syariah, di mana beberapa yurisdiksi menolak untuk mengakui kontrak-kontrak syariah karena tidak adanya lingkungan hukum yang memungkinkan (Yaacob et al., 2022).

Risiko hukum juga dapat muncul dari ketidaksesuaian antara hukum syariah dan hukum positif yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks Nigeria, misalnya, pengadilan sipil memiliki yurisdiksi untuk mendengar perkara perbankan Islam, yang dapat menyebabkan risiko hukum dan kepatuhan syariah (Hassan et al., 2022). Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan kerangka hukum yang komprehensif dan mendukung bagi industri keuangan Islam di berbagai yurisdiksi.

4.3 Risiko Reputasi (Reputational Risk)

Risiko reputasi dalam sistem ekonomi Islam berkaitan dengan kemungkinan bahwa persepsi negatif dari para pemangku kepentingan terhadap kepatuhan syariah suatu institusi keuangan Islam dapat merusak reputasi dan kepercayaan terhadap institusi tersebut. Risiko ini sangat relevan dalam konteks industri keuangan Islam, di mana kepercayaan nasabah terhadap kepatuhan syariah merupakan faktor kunci dalam keberhasilan bisnis (Ahmad, 2020).

Risiko reputasi dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk kegagalan dalam memenuhi persyaratan syariah, kontroversi seputar produk-produk keuangan Islam, dan ketidaksesuaian antara klaim kepatuhan syariah dan praktik aktual institusi keuangan Islam. Dalam konteks ini, manajemen risiko reputasi yang efektif memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pelaporan kepatuhan syariah, serta komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan tentang komitmen institusi terhadap nilai-nilai syariah (Hanisfy & Afgani, 2023).

4.4 Risiko Operasional (Operational Risk)

Risiko operasional dalam sistem ekonomi Islam mencakup risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal yang mempengaruhi kepatuhan syariah institusi keuangan Islam. Dalam konteks sukuk, misalnya, risiko operasional mencakup risiko hukum dari dokumen hukum yang tidak efektif, tidak valid, atau tidak lengkap, serta risiko ketidakpatuhan syariah dari dokumentasi hukum yang tidak tepat dan pelaksanaan setiap langkah dalam siklus hidup sukuk (Septiana & Sanjayawati, 2021).

Risiko operasional juga dapat muncul dari keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keuangan Islam dan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya keterampilan, pengetahuan, identifikasi pasar sasaran dengan mode pembiayaan yang tepat, dan meyakinkan masyarakat merupakan beberapa hambatan utama dalam formulasi dan implementasi produk perbankan hijau Islam (Qureshi & Hussain, 2020). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan Islam merupakan komponen penting dalam manajemen risiko operasional.

4.5 Risiko Berbagi Risiko (Risk-Sharing Risk)

Salah satu karakteristik unik dari sistem ekonomi Islam adalah penekanan pada prinsip berbagi risiko (risk-sharing) sebagai alternatif dari transfer risiko (risk-shifting) yang umum dalam sistem keuangan konvensional. Prinsip berbagi risiko ini merupakan inti dari berbagai instrumen keuangan Islam, seperti mudharabah (bagi hasil) dan musharakah (kemitraan), yang dirancang untuk memastikan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi secara adil di antara para pihak yang terlibat (Khalidin et al., 2024).

Namun, dalam praktiknya, banyak institusi keuangan Islam yang cenderung menghindari instrumen berbagi risiko yang sejati dan lebih memilih instrumen berbasis utang yang memberikan kepastian pengembalian yang lebih tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa alih-alih mendorong pembiayaan ekuitas melalui perjanjian berbagi risiko, institusi keuangan Islam menggunakan pembiayaan berbasis utang untuk menginvestasikan likuiditas mereka dan berkontribusi pada pelebaran kesenjangan antara kaya dan miskin (Anwer, 2020). Kondisi ini menciptakan risiko kepatuhan yang signifikan, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental Maqasid al-Shariah yang menekankan keadilan dan pemerataan ekonomi.

5. Instrumen Keuangan Islam Dan Manajemen Risiko Kepatuhan

5.1 Sukuk dan Risiko Kepatuhan Syariah

Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang paling penting dan paling banyak diperdebatkan dari perspektif kepatuhan syariah. Sukuk didefinisikan sebagai obligasi berbasis aset yang dirancang atau distrukturisasi sesuai dengan syariah dan mampu diperdagangkan di pasar (Rahim & Othman, 2021). Namun, berbagai isu kepatuhan syariah telah muncul seputar struktur sukuk, termasuk masalah kepemilikan aset, sifat utang dari sukuk berbasis penjualan, kurangnya pertimbangan berbagi keuntungan dan kerugian (PLS), dan hilangnya kontak dengan ekonomi riil (Benaicha et al., 2019).

Isu-isu kepatuhan syariah dalam sukuk dapat dikategorikan ke dalam empat masalah utama yang berkaitan dengan kategori tertentu dari sukuk atau sebagian besar sukuk, terlepas dari kategorinya. Pendekatan literalis tidak memasukkan tujuan-tujuan syariah sebagai standar ideal untuk strukturisasi sukuk, sementara pendekatan alternatif menampilkan kecenderungan reduksionis terhadap prinsip-prinsip tertentu (Benaicha et al., 2019). Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam manajemen risiko kepatuhan sukuk yang mempertimbangkan baik aspek formal maupun substantif dari kepatuhan syariah.

Dalam konteks manajemen risiko kepatuhan sukuk, penting untuk memastikan bahwa struktur sukuk tidak hanya memenuhi persyaratan formal syariah, tetapi juga mencerminkan tujuan-tujuan substantif Maqasid al-Shariah. Penelitian menunjukkan bahwa sukuk yang mendukung proyek-proyek energi terbarukan dan infrastruktur kesehatan mencerminkan nilai-nilai Maqasid al-Shariah, yang menekankan distribusi pendapatan yang adil, berbagi risiko, dan pencegahan praktik-praktik eksploitatif (Saied et al., 2024). Dengan demikian, manajemen risiko kepatuhan sukuk harus mencakup penilaian terhadap dampak sosial dan lingkungan dari proyek-proyek yang dibiayai oleh sukuk, tidak hanya penilaian terhadap struktur hukum sukuk itu sendiri.

5.2 Perbankan Islam dan Manajemen Risiko Kepatuhan

Perbankan Islam merupakan sektor terbesar dalam industri keuangan Islam dan menghadapi berbagai tantangan dalam manajemen risiko kepatuhan. Tujuan utama perbankan Islam adalah untuk mewujudkan Maqasid al-Shariah, yang mencakup perlindungan dan pemeliharaan kepentingan publik (maslahah) dalam semua aspek kehidupan (Effendi et al., 2023). Namun, dalam praktiknya, banyak bank Islam yang lebih mengutamakan kinerja keuangan daripada pencapaian tujuan-tujuan sosial yang diamanatkan oleh Maqasid al-Shariah.

Salah satu tantangan utama dalam manajemen risiko kepatuhan perbankan Islam adalah persaingan dengan bank-bank konvensional dalam pasar yang sama. Penelitian menunjukkan bahwa dalam lingkungan perbankan ganda (dual banking), sangat sulit untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dari intermediasi keuangan Islam, karena tingginya persaingan dengan bank-bank konvensional, kurangnya produk yang sesuai, ketidakmampuan sistem untuk mendukung transaksi keuangan Islam, dan kurangnya keahlian staf institusi keuangan Islam dalam melaksanakan transaksi berbasis berbagi risiko (Anwer, 2020). Kondisi ini menciptakan tekanan bagi bank-bank Islam untuk mengadopsi praktik-praktik yang lebih mirip dengan bank-bank konvensional, yang pada gilirannya meningkatkan risiko ketidakpatuhan syariah.

Dalam konteks Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa investasi teknologi informasi (IT) memiliki dampak signifikan terhadap kinerja perbankan Islam, namun penggunaan sukuk (sebagai sumber pembiayaan syariah) memiliki dampak negatif terhadap kinerja perbankan dalam kaitannya dengan investasi IT, sementara tata kelola syariah (dewan direksi dan dewan pengawas syariah) memiliki dampak positif (Effendi et al., 2023). Temuan ini mengindikasikan bahwa tata kelola syariah yang efektif merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja perbankan Islam dan mengelola risiko kepatuhan secara efektif.

5.3 Sukuk Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab (SRI Sukuk) dan Manajemen Risiko Kepatuhan

SRI Sukuk (Sustainable and Responsible Investment Sukuk) merupakan inovasi terbaru dalam industri keuangan Islam yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. SRI Sukuk dirancang untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, selaras dengan tujuan-tujuan Maqasid al-Shariah (Jaafar & Brightman, 2022). Namun, SRI Sukuk juga menghadapi berbagai tantangan dalam manajemen risiko kepatuhan, termasuk kurangnya standardisasi karena perbedaan interpretasi syariah dan prinsip-prinsip hijau, kurangnya investor ritel yang mengakibatkan kurangnya likuiditas di pasar sekunder, serta kemiripan alokasi dana dengan pembiayaan hijau konvensional (Foglie & Keshminder, 2022).

Dalam konteks Malaysia, Sukuk Ihsan yang diterbitkan oleh Khazanah merupakan contoh pionir dari SRI Sukuk yang menggabungkan struktur pay-for-success dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian menunjukkan bahwa Sukuk Ihsan berhasil memenuhi persyaratan penerbitan SRI Sukuk yang ditetapkan oleh Securities Commission Malaysia, termasuk dalam hal kelayakan penerbit, proyek SRI yang memenuhi syarat, penggunaan hasil, pelaporan dan pengungkapan, serta penilaian independen terhadap program SRI (Noordin et al., 2018). Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa area yang perlu diperbaiki, termasuk strukturisasi penerbitan sukuk sosial di masa depan dengan diskon yang lebih besar untuk mengkompensasi risiko tambahan yang ditanggung oleh investor (Mahomed & Mahbot, 2024).

Manajemen risiko kepatuhan SRI Sukuk juga mencakup penilaian terhadap dampak lingkungan dan sosial dari proyek-proyek yang dibiayai. Penelitian menunjukkan bahwa Green Sukuk, sebagai salah satu jenis SRI Sukuk, digunakan untuk mendanai proyek-proyek di bidang energi bersih, transportasi massal, konservasi air, kehutanan, dan teknologi rendah karbon (Faizi et al., 2024). Dalam konteks ini, manajemen risiko kepatuhan harus memastikan bahwa proyek-proyek yang dibiayai oleh Green Sukuk benar-benar memberikan dampak lingkungan yang positif dan sesuai dengan tujuan-tujuan Maqasid al-Shariah.

6. Kerangka Manajemen Risiko Kepatuhan Dalam Sistem Ekonomi Islam

6.1 Identifikasi Risiko Kepatuhan

Identifikasi risiko kepatuhan merupakan langkah pertama dan paling fundamental dalam manajemen risiko kepatuhan sistem ekonomi Islam. Proses identifikasi risiko harus mencakup seluruh aspek operasi institusi keuangan Islam, mulai dari pengembangan produk, proses persetujuan, pelaksanaan transaksi, hingga pelaporan dan pengungkapan (Ahmad, 2020). Dalam konteks ini, fungsi manajemen risiko syariah harus mengidentifikasi eksposur risiko ketidakpatuhan syariah, menilai risiko tersebut, dan mengukur dampak potensialnya terhadap institusi keuangan Islam (Ahmad, 2020).

Identifikasi risiko kepatuhan juga harus mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan syariah institusi keuangan Islam, termasuk perubahan regulasi, perkembangan fatwa dan standar syariah, serta perubahan dalam praktik pasar. Dalam konteks ini, penting untuk memiliki sistem pemantauan yang efektif yang dapat mendeteksi perubahan-perubahan ini secara tepat waktu dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan (Kamaruddin et al., 2020).

6.2 Pengukuran dan Penilaian Risiko Kepatuhan

Pengukuran dan penilaian risiko kepatuhan dalam sistem ekonomi Islam memerlukan pendekatan yang komprehensif yang mempertimbangkan baik aspek kuantitatif maupun kualitatif dari risiko kepatuhan. Dalam konteks ini, berbagai indeks dan kerangka pengukuran telah dikembangkan untuk menilai kinerja institusi keuangan Islam dari perspektif Maqasid al-Shariah (Mešković et al., 2023).

Salah satu pendekatan yang telah dikembangkan adalah Maqasid al-Shariah Index (MSI), yang pertama kali diciptakan oleh Mohammed, Razak, dan Taib untuk menilai kinerja bank-bank Islam sesuai dengan Maqasid al-Shariah (Osman et al., 2023). Indeks ini mencakup berbagai dimensi kinerja yang mencerminkan tujuan-tujuan syariah, termasuk pendidikan individu, keadilan, dan kesejahteraan publik. Penggunaan indeks semacam ini dalam manajemen risiko kepatuhan dapat membantu institusi keuangan Islam untuk mengidentifikasi area-area di mana kepatuhan syariah perlu ditingkatkan.

Selain itu, parameter-parameter syariah yang diusulkan oleh Rosly mencakup empat pendekatan yang harus diterapkan secara bersamaan dalam menentukan status kepatuhan syariah produk-produk keuangan Islam: pendekatan kontrak ('aqd), pendekatan Maqasid al-Shariah, pendekatan pelaporan keuangan, dan pendekatan dokumentasi hukum kontrak (Rosly, 2010). Penerapan keempat pendekatan ini secara bersamaan dapat membantu institusi keuangan Islam untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mahal yang dapat menyebabkan litigasi dan hilangnya daya saing dalam bisnis pembiayaan Islam (Rosly, 2010).

6.3 Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan

Pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan merupakan komponen kritis dalam manajemen risiko kepatuhan sistem ekonomi Islam. Dalam konteks ini, fungsi manajemen risiko syariah harus secara menyeluruh memantau risiko ketidakpatuhan syariah yang tertanam dalam bisnis dan operasi institusi keuangan Islam (Ahmad, 2020). Pemantauan yang efektif memerlukan sistem informasi yang canggih yang dapat mengidentifikasi dan melaporkan potensi pelanggaran kepatuhan syariah secara tepat waktu.

Pengendalian risiko kepatuhan juga mencakup pengembangan dan implementasi kebijakan, prosedur, dan kontrol internal yang dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa seluruh staf institusi keuangan Islam memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah dan persyaratan kepatuhan yang berlaku (Kamaruddin et al., 2020). Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan merupakan komponen penting dalam pengendalian risiko kepatuhan.

6.4 Pelaporan Risiko Kepatuhan

Pelaporan risiko kepatuhan merupakan komponen terakhir namun tidak kalah penting dalam manajemen risiko kepatuhan sistem ekonomi Islam. Fungsi manajemen risiko syariah harus menyampaikan laporan lengkap mengenai eksposur risiko ketidakpatuhan syariah dan potensinya kepada dewan, manajemen senior, dan komite syariah (Ahmad, 2020). Pelaporan yang transparan dan akurat tentang risiko kepatuhan syariah merupakan prasyarat bagi tata kelola syariah yang efektif dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, penelitian menunjukkan bahwa pengembangan model dan kerangka pengukuran untuk pelaporan praktik keberlanjutan dalam bank-bank Islam di Indonesia harus mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dan menyelaraskannya dengan Maqasid al-Shariah (Hanisfy & Afgani, 2023). Kerangka pelaporan yang komprehensif ini dapat membantu bank-bank Islam untuk mengevaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan mereka, serta memastikan bahwa praktik-praktik keberlanjutan mereka sesuai dengan tujuan-tujuan Maqasid al-Shariah.

7. Tantangan Dan Peluang Dalam Manajemen Risiko Kepatuhan Sistem Ekonomi Islam

7.1 Tantangan Kesenjangan antara Teori dan Praktik

Salah satu tantangan paling mendasar dalam manajemen risiko kepatuhan sistem ekonomi Islam adalah kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktik keuangan Islam. Praktik keuangan Islam secara signifikan menyimpang dari teorinya, di mana perhatian utama dalam menciptakan atau mengadaptasi instrumen keuangan baru adalah memenuhi persyaratan syariah secara legalistis, sementara Maqasid al-Shariah (tujuan-tujuan hukum Islam) tidak mendapat perhatian yang semestinya (Soemitra, 2016). Kesenjangan ini menciptakan risiko kepatuhan yang signifikan, karena produk-produk keuangan Islam yang secara formal memenuhi persyaratan syariah mungkin tidak mencerminkan nilai-nilai dan tujuan-tujuan syariah yang sesungguhnya.

Kesenjangan antara teori dan praktik ini juga tercermin dalam kecenderungan institusi keuangan Islam untuk mengadopsi instrumen-instrumen berbasis utang daripada instrumen berbasis ekuitas yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah. Penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan ini merupakan hasil dari penyalahgunaan peran dan norma Maqasid al-Shariah bersama dengan penyimpangan dalam alokasi relatif metode pembiayaan antara instrumen utang dan ekuitas (Jumaa, 2016). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi mendasar dalam pendekatan terhadap pengembangan produk keuangan Islam yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan substantif Maqasid al-Shariah.

7.2 Tantangan Standardisasi dan Harmonisasi

Kurangnya standardisasi dan harmonisasi dalam interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip syariah di berbagai yurisdiksi merupakan tantangan signifikan dalam manajemen risiko kepatuhan sistem ekonomi Islam. Perbedaan interpretasi syariah di antara berbagai ulama dan lembaga syariah dapat menciptakan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam penerapan standar kepatuhan syariah (Foglie & Keshminder, 2022). Kondisi ini dapat meningkatkan risiko kepatuhan bagi institusi keuangan Islam yang beroperasi di berbagai yurisdiksi.

Dalam konteks ini, upaya untuk mengembangkan standar-standar syariah yang lebih seragam dan diterima secara luas di tingkat internasional menjadi sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kriteria investasi syariah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab (i-SRI) dapat berfungsi sebagai titik referensi utama bagi para pelaku industri, termasuk investor, pembuat kebijakan, dan pihak-pihak lainnya (Wahab & Naim, 2022). Standardisasi semacam ini dapat membantu mengurangi risiko kepatuhan yang timbul dari perbedaan interpretasi syariah.

7.3 Tantangan Inovasi Keuangan dan Teknologi

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) dan inovasi produk keuangan Islam menciptakan tantangan baru dalam manajemen risiko kepatuhan. Di satu sisi, teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen risiko kepatuhan melalui otomatisasi proses pemantauan dan pelaporan kepatuhan. Di sisi lain, inovasi produk keuangan yang kompleks dapat menciptakan risiko kepatuhan baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya (Laldin & Djafri, 2019).

Dalam konteks sukuk berbasis blockchain, misalnya, penelitian menunjukkan bahwa meskipun inovasi blockchain dalam sukuk memiliki banyak manfaat, masih ada risiko yang harus diatasi dalam menjalankan sukuk blockchain, termasuk risiko hukum, regulasi, syariah, dan risiko lainnya (Harahap et al., 2023). Penggunaan kontrak pintar (smart contracts) yang dirancang untuk melindungi dari penipuan juga konsisten dengan Maqasid al-Shariah (tujuan-tujuan syariah), khususnya perlindungan al-mal (harta) (Septiana & Sanjayawati, 2021). Namun, diperlukan kerangka regulasi dan tata kelola syariah yang memadai untuk memastikan bahwa inovasi teknologi dalam keuangan Islam tidak mengorbankan kepatuhan syariah.

Dalam konteks aset kripto Islam (Islamic Crypto Assets/ICA), penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang diperlukan untuk mendukung ICA mencakup Islamic Financial Services Act, dewan pengawas syariah, standar tata kelola syariah, dan bursa ICA (Wiwoho et al., 2023). Pengembangan kerangka regulasi yang komprehensif ini merupakan prasyarat bagi manajemen risiko kepatuhan yang efektif dalam konteks keuangan digital Islam.

7.4 Peluang: Integrasi Maqasid al-Shariah dengan SDGs

Salah satu peluang terbesar dalam manajemen risiko kepatuhan sistem ekonomi Islam adalah integrasi antara Maqasid al-Shariah dan Sustainable Development Goals (SDGs) yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada dasarnya, hukum Islam (Maqasid al-Shariah) dan SDGs memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kesempurnaan kehidupan manusia yang berkelanjutan (Harahap et al., 2023). Integrasi ini membuka peluang bagi institusi keuangan Islam untuk mengembangkan produk dan layanan yang tidak hanya memenuhi persyaratan syariah, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian menunjukkan bahwa keuangan Islam mendukung SDGs dengan kontribusi paling signifikan terhadap kemanusiaan, dan dukungan pemerintah, regulator, dan lembaga-lembaga terkait sangat diperlukan untuk meningkatkan keuangan Islam bagi pencapaian SDGs (Harahap et al., 2023). Dalam konteks ini, manajemen risiko kepatuhan yang efektif harus mencakup penilaian terhadap kontribusi institusi keuangan Islam terhadap pencapaian SDGs, sebagai bagian dari evaluasi kepatuhan terhadap Maqasid al-Shariah.

7.5 Peluang: Pengembangan Perbankan Digital Islam

Perkembangan perbankan digital Islam membuka peluang baru untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas jangkauan layanan keuangan Islam kepada masyarakat yang belum terlayani. Dalam konteks ini, pengembangan perbankan digital Islam harus selaras dengan Maqasid al-Shariah sebagai tujuan dan prinsip menyeluruh yang mendasari hukum Islam (Aziz et al., 2023). Kerangka perbankan digital Islam berbasis Maqasid al-Shariah dapat membantu memastikan bahwa inovasi digital dalam keuangan Islam tidak mengorbankan nilai-nilai dan tujuan-tujuan syariah.

Penelitian menunjukkan bahwa kerangka perbankan digital Islam berbasis Maqasid al-Shariah menekankan penyediaan layanan keuangan kepada semua anggota masyarakat, terlepas dari status sosial ekonomi mereka, dan mendorong bank-bank Islam untuk mengembangkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan beragam individu, termasuk mereka yang kurang terlayani secara finansial atau terpinggirkan (Aziz et al., 2023). Dalam konteks manajemen risiko kepatuhan, pengembangan perbankan digital Islam yang inklusif dan berbasis Maqasid al-Shariah dapat membantu institusi keuangan Islam untuk memenuhi tujuan-tujuan sosial yang diamanatkan oleh syariah.

8. Praktik Terbaik Dalam Manajemen Risiko Kepatuhan Sistem Ekonomi Islam

8.1 Pendekatan Berbasis Maqasid al-Shariah

Pendekatan berbasis Maqasid al-Shariah dalam manajemen risiko kepatuhan menekankan pentingnya mempertimbangkan tujuan-tujuan substantif syariah, bukan hanya persyaratan formalnya. Pendekatan ini memerlukan perluasan makna kepatuhan syariah untuk mencakup semangat yang dibawa oleh hukum Islam dan tujuan-tujuannya (Maqasid al-Shariah), bukan hanya pemenuhan persyaratan formal hukum Islam (Laldin & Furqani, 2016). Dalam praktiknya, pendekatan ini berarti bahwa institusi keuangan Islam harus mengevaluasi produk dan layanan mereka tidak hanya dari perspektif kepatuhan formal, tetapi juga dari perspektif dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan.

Pendekatan berbasis Maqasid al-Shariah juga memerlukan pengembangan indeks dan kerangka pengukuran yang komprehensif untuk menilai kinerja institusi keuangan Islam dari perspektif Maqasid al-Shariah. Penelitian menunjukkan bahwa indeks berbasis Maqasid (Tujuan Syariah) dalam mengevaluasi struktur sukuk diperlukan untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan melalui sukuk tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga mencapai tujuan-tujuan syariah yang melindungi dan melestarikan agama, kehidupan, keturunan, akal, dan kekayaan (R. Hassan & Zain, 2019).

8.2 Penguatan Tata Kelola Syariah

Penguatan tata kelola syariah merupakan salah satu praktik terbaik yang paling penting dalam manajemen risiko kepatuhan sistem ekonomi Islam. Tata kelola syariah yang efektif memerlukan pengembangan struktur kelembagaan yang komprehensif yang mencakup dewan pengawas syariah yang independen dan kompeten, fungsi manajemen risiko syariah yang efektif, proses tinjauan dan audit syariah yang berkala, serta sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel (Ahmad, 2020).

Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa dewan pengawas syariah memiliki kompetensi yang memadai tidak hanya di bidang hukum Islam, tetapi juga di bidang keuangan, ekonomi, dan bisnis. Penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan ekonomi anggota dewan syariah mempengaruhi kinerja dalam hal Jensen's alpha (M. K. Hassan et al., 2018), yang mengindikasikan bahwa komposisi dewan syariah yang beragam dan komprehensif dapat meningkatkan efektivitas tata kelola syariah.

8.3 Pengembangan Produk yang Autentik

Pengembangan produk keuangan Islam yang autentik dan benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariah merupakan salah satu praktik terbaik yang paling penting dalam manajemen risiko kepatuhan. Penelitian menunjukkan bahwa industri keuangan Islam perlu bergerak menjauh dari ketergantungan berlebihan pada kontrak-kontrak Tawarruq dan mengembangkan produk-produk yang lebih autentik dan sesuai dengan semangat sejati Maqasid al-Shariah (Badeeu & Muneeza, 2023). Dalam konteks ini, penting untuk mendorong pengembangan produk-produk berbasis ekuitas yang lebih mencerminkan prinsip berbagi risiko yang merupakan inti dari sistem ekonomi Islam.

Pengembangan produk yang autentik juga memerlukan inovasi yang kreatif dan bertanggung jawab dalam merancang instrumen keuangan Islam yang dapat memenuhi kebutuhan pasar modern sambil tetap setia pada nilai-nilai dan tujuan-tujuan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa alat keuangan sosial yang inovatif seperti Social Impact Bond (SIB) mencontohkan semangat sejati berbagi risiko dan tanggung jawab sosial, yang bisa dibilang masih kurang dalam praktik keuangan Islam saat ini (Azman & Haneef, 2019). Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif dan berorientasi pada dampak sosial, institusi keuangan Islam dapat meningkatkan kepatuhan syariah mereka secara substantif.

8.4 Peningkatan Literasi dan Edukasi Syariah

Peningkatan literasi dan edukasi syariah merupakan komponen penting dalam manajemen risiko kepatuhan sistem ekonomi Islam. Tanpa pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah dan persyaratan kepatuhan yang berlaku, staf institusi keuangan Islam tidak dapat mengelola risiko kepatuhan secara efektif. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah, melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pembuat kebijakan, harus membangun infrastruktur untuk memperkuat literasi keuangan Islam di Indonesia dan mendorong investor untuk melakukan aktivitas transaksi hedging Islam (Syaichoni & Hidayati, 2024).

Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan literasi syariah juga mencakup edukasi kepada masyarakat umum tentang produk dan layanan keuangan Islam, serta manfaat dan risiko yang terkait dengan investasi dalam instrumen keuangan Islam. Penelitian menunjukkan bahwa regulator pasar modal syariah di Indonesia masih membutuhkan upaya sosialisasi yang lebih luas untuk meningkatkan tingkat literasi dan inklusi pasar modal syariah yang masih rendah di Indonesia (Soemitra, 2021). Peningkatan literasi syariah yang komprehensif dapat membantu mengurangi risiko kepatuhan yang timbul dari kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah.

9. Studi Kasus: Manajemen Risiko Kepatuhan Di Berbagai Konteks

9.1 Malaysia: Pusat Keuangan Islam Global

Malaysia merupakan salah satu pusat keuangan Islam global yang paling maju dan telah mengembangkan kerangka manajemen risiko kepatuhan yang komprehensif. Malaysia menempati posisi pertama dalam Islamic Finance Country Index (IFCI) berdasarkan Global Islamic Finance Report 2016 (Kamaruddin et al., 2020), yang mencerminkan komitmen Malaysia terhadap pengembangan industri keuangan Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks manajemen risiko kepatuhan, Malaysia telah mengembangkan berbagai regulasi dan pedoman yang komprehensif, termasuk SGPD 2019 yang merupakan pedoman tata kelola syariah paling komprehensif yang pernah diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia (Kamaruddin et al., 2020). Selain itu, Malaysia juga telah menjadi pelopor dalam pengembangan SRI Sukuk dan Green Sukuk, yang mencerminkan komitmen Malaysia terhadap integrasi antara keuangan Islam dan pembangunan berkelanjutan (Jaafar & Brightman, 2022).

Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam manajemen risiko kepatuhan di Malaysia, termasuk ketergantungan berlebihan pada kontrak-kontrak Tawarruq dalam produk pembiayaan rumah Islam (Badeeu & Muneeza, 2023), serta perlunya pengembangan kriteria i-SRI yang lebih komprehensif untuk memastikan kepatuhan syariah produk-produk investasi berkelanjutan (Wahab & Naim, 2022). Tantangan-tantangan ini mengindikasikan bahwa meskipun Malaysia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam manajemen risiko kepatuhan, masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

9.2 Indonesia: Pasar Keuangan Islam yang Berkembang Pesat

Indonesia merupakan salah satu pasar keuangan Islam yang berkembang paling pesat di dunia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia sebagai basis nasabah potensial. Dalam konteks manajemen risiko kepatuhan, Indonesia telah mengembangkan berbagai regulasi dan lembaga yang mendukung pengembangan industri keuangan Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu inovasi penting dalam manajemen risiko kepatuhan di Indonesia adalah pengembangan Securities Crowdfunding (SSC) berbasis syariah, yang telah diatur oleh fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi SSC di Indonesia selaras dengan nilai-nilai konsep Maqasid al-Shariah, khususnya dalam konteks perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Azwar & Jamaluddin, 2024). Dalam konteks manajemen risiko kepatuhan, penyelenggara dan penerbit SSC diwajibkan untuk mengambil tindakan untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul dari aktivitas pembiayaan melalui sukuk (Azwar & Jamaluddin, 2024).

Indonesia juga telah menjadi pelopor dalam penerbitan Green Sukuk pemerintah pertama di dunia, yang mencerminkan komitmen Indonesia terhadap integrasi antara keuangan Islam dan pembangunan berkelanjutan (Fitria & Arsyi, 2022). Dalam konteks manajemen risiko kepatuhan, penting untuk memastikan bahwa kinerja Green Sukuk selaras dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah, tidak hanya dari perspektif kepatuhan formal syariah, tetapi juga dari perspektif dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan (Fitria & Arsyi, 2022).

9.3 Afrika: Tantangan dan Peluang

Di Afrika, industri keuangan Islam masih dalam tahap perkembangan awal, namun memiliki potensi yang sangat besar. Penelitian menunjukkan bahwa di Nigeria, pengadilan sipil memiliki yurisdiksi untuk mendengar perkara perbankan Islam, yang dapat menyebabkan risiko hukum dan kepatuhan syariah (M. K. Hassan et al., 2022). Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan kerangka hukum yang mendukung bagi industri keuangan Islam di Afrika.

Dalam konteks manajemen risiko kepatuhan, Afrika dapat belajar dari pengalaman Malaysia dan Indonesia dalam mengembangkan Green Sukuk dan instrumen keuangan Islam lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah (M. K. Hassan et al., 2022). Pengembangan intermediasi berbasis nilai (value-based intermediation) juga perlu dipromosikan dalam hal strukturisasi produk dan layanan keuangan Islam untuk memastikan bahwa pendekatan Maqasid al-Shariah atau pendekatan berbasis syariah dipilih dalam pengembangannya (M. K. Hassan et al., 2022).

10. Kesimpulan Dan Rekomendasi

10.1 Kesimpulan

Manajemen risiko kepatuhan dalam sistem ekonomi Islam merupakan bidang yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko kepatuhan yang efektif dalam sistem ekonomi Islam harus didasarkan pada kerangka Maqasid al-Shariah yang komprehensif, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Jaafar & Brightman, 2022). Kerangka ini harus menjadi landasan bagi seluruh aspek manajemen risiko kepatuhan, mulai dari identifikasi risiko, pengukuran dan penilaian risiko, pemantauan dan pengendalian risiko, hingga pelaporan risiko.

Tata kelola syariah yang efektif merupakan mekanisme kelembagaan yang paling penting dalam manajemen risiko kepatuhan sistem ekonomi Islam. Tata kelola syariah yang komprehensif mencakup dewan pengawas syariah yang independen dan kompeten, fungsi manajemen risiko syariah yang efektif, proses tinjauan dan audit syariah yang berkala, serta sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel (Ahmad, 2020). Tanpa tata kelola syariah yang efektif, institusi keuangan Islam akan rentan terhadap berbagai bentuk risiko kepatuhan yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Kesenjangan antara teori dan praktik dalam keuangan Islam merupakan tantangan utama yang harus diatasi dalam manajemen risiko kepatuhan. Banyak institusi keuangan Islam yang lebih mengutamakan kepatuhan formal terhadap aturan hukum Islam daripada pencapaian tujuan-tujuan substantif Maqasid al-Shariah (Jumaa, 2016). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi mendasar dalam pendekatan terhadap pengembangan produk keuangan Islam yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan substantif Maqasid al-Shariah.

10.2 Rekomendasi

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko kepatuhan dalam sistem ekonomi Islam:

Pertama, institusi keuangan Islam perlu mengadopsi pendekatan berbasis Maqasid al-Shariah yang komprehensif dalam manajemen risiko kepatuhan, yang mencakup penilaian terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari produk dan layanan keuangan Islam, tidak hanya penilaian terhadap kepatuhan formal syariah (Laldin & Furqani, 2016).

Kedua, regulator dan pembuat kebijakan perlu mengembangkan kerangka regulasi tata kelola syariah yang lebih komprehensif dan harmonis di tingkat internasional, untuk mengurangi risiko kepatuhan yang timbul dari perbedaan interpretasi syariah di berbagai yurisdiksi (Kamaruddin et al., 2020).

Ketiga, institusi keuangan Islam perlu meningkatkan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan Islam dan syariah, untuk memastikan bahwa seluruh staf memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah dan persyaratan kepatuhan yang berlaku (Qureshi & Hussain, 2020).

Keempat, industri keuangan Islam perlu mendorong inovasi produk yang autentik dan benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariah, dengan bergerak menjauh dari ketergantungan berlebihan pada instrumen berbasis utang dan mengembangkan lebih banyak instrumen berbasis ekuitas yang mencerminkan prinsip berbagi risiko (Badeeu & Muneeza, 2023).

Kelima, institusi keuangan Islam perlu mengintegrasikan tujuan-tujuan Maqasid al-Shariah dengan SDGs dalam strategi bisnis dan manajemen risiko mereka, untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan Islam berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas (Harahap et al., 2023).

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, industri keuangan Islam dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko kepatuhan dan mewujudkan potensi penuhnya sebagai sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia sesuai dengan tujuan-tujuan Maqasid al-Shariah.

Daftar Referensi

Ahmad, A. (2020). Realizing Maqasid al-Shari'ah in Shari'ah governance: A case study of Islamic banking institutions Malaysia. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 3(2), 39–52. https://doi.org/10.53840/ijiefer36

Ahmed, M., & Khatun, M. (2013). The compliance with Shariah governance system of AAOIFI: A study on Islamic banks Bangladesh. Journal of Islamic Economics Banking and Finance, 9(3), 177–191. https://doi.org/10.12816/0001617

Anwer, Z. (2020). Shariah compliant financial intermediation in dual banking system. Turkish Journal of Islamic Economics, 7(1), 67–80. https://doi.org/10.26414/a073

Arsyi, M. (2024). Maqasid Shariah implementation on Sukuk analysis. Journal of Islamic Economic Literatures, 4(2). https://doi.org/10.58968/jiel.v4i2.338

Aziz, M. R. Ab., Jali, M. Z., Noor, M. N. M., Sulaiman, S., Harun, M. S., & Mustafar, M. Z. I. (2023). Islamic digital banking based on Maqasid al-Shariah for financial inclusion. I-iECONS, 289–306. https://doi.org/10.33102/iiecons.v10i1.84

Azman, S. M. M. S., & Haneef, M. A. (2019). Does doing good pay off? Islamic Economic Studies, 27(1), 23–37. https://doi.org/10.1108/ies-05-2019-0001

Azwar, A., & Jamaluddin, J. (2024). Securities crowdfunding as a source of capital and alternative investment in the Maqāṣid al-Sharī'ah perspective: Indonesian case. Journal of Management and Muamalah, 14(2), 99–118. https://doi.org/10.53840/jmm.v14i2.198

Badeeu, F. N., & Muneeza, A. (2023). Striving for authenticity: Enhancing Shariah-compliance in home financing products within Malaysia's Islamic finance industry. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, (1), 48–62. https://doi.org/10.53840/ijiefer112

Benaicha, M., Qasem, B. M. S., & Kassim, A. A. A. (2019). Selected Shariah issues in Sukuk structures: A comparative approach. International Journal of Management and Applied Research, 6(4), 328–343. https://doi.org/10.18646/2056.64.19-025

Effendi, J., Qoyum, A., Wardhana, L. I., & Thaker, H. M. T. (2023). IT investment and Islamic banking performance in Indonesia: Do Sukuk issuance and Shariah governance matter? Banks and Bank Systems, 18(2), 75–87. https://doi.org/10.21511/bbs.18(2).2023.07

Faizi, F., Kusuma, A. S., & Widodo, P. (2024). Islamic green finance: Mapping the climate funding landscape in Indonesia. International Journal of Ethics and Systems, 40(4), 711–733. https://doi.org/10.1108/ijoes-08-2023-0189

Fitria, L., & Arsyi, M. (2022). A bibliometric mapping on Maqasid Shariah in Islamic perspective. Maqasid al-Shariah Review, 1(1). https://doi.org/10.58968/msr.v1i1.257

Foglie, A. D., & Keshminder, J. S. (2022). Challenges and opportunities of SRI sukuk toward financial system sustainability: A bibliometric and systematic literature review. International Journal of Emerging Markets, 19(10), 3202–3225. https://doi.org/10.1108/ijoem-04-2022-0601

Hanisfy, G. R., & Afgani, K. F. (2023). Developing sustainability practices reporting measurement framework for Islamic banks in Indonesia: A literature synthesis. Journal Integration of Management Studies, 1(1), 93–101. https://doi.org/10.58229/jims.v1i1.33

Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic law, Islamic finance, and sustainable development goals: A systematic literature review. Sustainability, 15(8), 6626. https://doi.org/10.3390/su15086626

Hasan, A. N., Abdul-Rahman, A., & Yazid, Z. (2020). Shariah governance practices at Islamic fund management companies. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(2), 309–325. https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2017-0045

Hassan, M. K., Miglietta, F., Paltrinieri, A., & Floreani, J. (2018). The effects of Shariah board composition on Islamic equity indices' performance. Business Ethics: A European Review, 27(3), 248–259. https://doi.org/10.1111/beer.12185

Hassan, M. K., Muneeza, A., & Sonko, K. N. M. (2022). Islamic finance in Africa (pp. 2–13). https://doi.org/10.4337/9781802209907.00011

Hassan, R., & Zain, N. R. M. (2019). Guest editors. International Journal of Management and Applied Research, 6(4), 154–157. https://doi.org/10.18646/2056.64.19-011

Jaafar, A. Z., & Brightman, M. (2022). From structure to purpose: Green and social narratives, and the shifting morality of Islamic finance in Kuala Lumpur. Sustainability, 14(9), 5433. https://doi.org/10.3390/su14095433

Jumaa, M. A. A. M. S. (2016). Islamic finance in theory and practice. Chinese Business Review, 15(7). https://doi.org/10.17265/1537-1506/2016.07.003

Kamaruddin, M. I. H., Hanefah, M. M., Shafii, Z., Salleh, S., & Zakaria, N. (2020). Comparative analysis on Shariah governance in Malaysia: SGF 2010, IFSA 2013 and SGPD 2019. Journal of Public Administration and Governance, 10(1), 110. https://doi.org/10.5296/jpag.v10i1.16157

Khalidin, B., Musa, A., Fardesi, M., & Ulfia, N. (2024). Islamic economics towards the sustainability of economic development. International Journal of Social Science Humanity & Management Research, 3(11). https://doi.org/10.58806/ijsshmr.2024.v3i11n16

Khir, M. F. A., & Mohamed, I. (2023). Applying risk-taking in Islamic banking and finance from the perspective of Islamic jurisprudence. International Journal of Management and Applied Research, 10(1), 63–80. https://doi.org/10.18646/2056.101.23-005

Laldin, M. A., & Djafri, F. (2019). Islamic finance in the digital world: Opportunities and challenges. Journal of Islam in Asia, 16(3), 283–299. https://doi.org/10.31436/jia.v16i3.853

Laldin, M. A., & Furqani, H. (2016). Innovation versus replication: Some notes on the approaches in defining Shariah compliance in Islamic finance. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 54(2), 249–272. https://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.249-272

Mahomed, Z., & Mahbot, A. (2024). Sustainable and responsible investment (SRI) Sukuk: Lessons from Khazanah's Sukuk Ihsan. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(6), 1065–1081. https://doi.org/10.1108/imefm-05-2024-0219

Mešković, A., Avdukić, A., & Kozarević, E. (2023). Assessing the impact of external determinants on the social performance of Islamic banks. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(1), 124–145. https://doi.org/10.1108/imefm-08-2022-0335

Nahar, F. H., Adha, M. A., & Wardani, D. T. K. (2018). Issues of Sukuk Ijarah. Ihtifaz Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 1(1), 21. https://doi.org/10.12928/ijiefb.v1i1.257

Naim, A. M., Isa, M. Y., & Hamid, M. L. (2013). The effects of new AAOIFI standards on Sukuk in choosing the most authentic Islamic principles. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 4(1), 77–93. https://doi.org/10.1108/17590811311314302

Noordin, N. H., Haron, S. N., Hasan, A., & Hassan, R. (2018). Complying with the requirements for issuance of SRI sukuk: The case of Khazanah's Sukuk Ihsan. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 9(3), 415–433. https://doi.org/10.1108/jiabr-02-2016-0024

Osman, A. A., Abdullah, A., Rahman, S. M. A., Safian, S. S. S., Ibrahim, N. Z. M., Masdek, N. R. N. M., & Shaharuddin, N. (2023). The exalted Islamic ethics towards conquest of fintech. Information Management and Business Review, 15(4(SI)I), 173–180. https://doi.org/10.22610/imbr.v15i4(si)i.3590

Qureshi, M. H., & Hussain, T. (2020). Green banking products: Challenges and issues in Islamic and traditional banks of Pakistan. Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies, 6(3), 703–712. https://doi.org/10.26710/jafee.v6i3.1177

Rahim, S. A., & Othman, N. H. (2021). Sukuk investors' confidence following the 2008-crisis: A perspective from Maqasid Shariah for the Covid-19 pandemic. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(8). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i8/10737

Rosly, S. A. (2010). Shariah parameters reconsidered. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 3(2), 132–146. https://doi.org/10.1108/17538391011054372

Saied, G. M. A. A., Awang, M. D., & Ahmad, S. B. (2024). Hybrid Sukuk and wealth preservation: Aligning with Maqasid al-Shariah principles in modern Islamic finance. International Journal of Religion, 5(12), 1487–1495. https://doi.org/10.61707/m3fpb331

Septiana, N. I., & Sanjayawati, H. (2021). Sukuk on blockchain: Application, advantages, and challenges. Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 5(2), 120–133. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.855

Soemitra, A. (2016). Higher objectives of Islamic investment products: Islamizing Indonesian capital market. Studia Islamika, 23(2), 237–269. https://doi.org/10.15408/sdi.v23i2.2408

Soemitra, A. (2021). The policy responses towards contemporary Islamic capital market in Indonesia: The dynamics and challenges. Ekonomika Syariah Journal of Economic Studies, 5(1), 31. https://doi.org/10.30983/es.v5i1.4298

Swandaru, R., & Muneeza, A. (2022). Can fraud in Islamic financial institutions be prevented using high standards of Shariah governance? International Journal of Law and Management, 64(6), 469–485. https://doi.org/10.1108/ijlma-07-2022-0162

Syaichoni, A., & Hidayati, A. N. (2024). Islamic hedging in the perspective of Maqasid Shariah 'Abd al-Majid al-Najjar. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 150–161. https://doi.org/10.33102/jmifr.573

Thaidi, H. A. bin A., Rahman, M. F. A., Rahman, A. A., & Shamsuri, M. A. F. bin. (2022). Prospects of Islamic microfinance: Maqasid Shariah perspective. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 16(1). https://doi.org/10.30993/tifbr.v16i1.268

Tumanggor, D. V. (2024). Integrated Maqasid al-Shariah in cash waqf linked deposit: A study approach to sustainable. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(4), 91–105. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1724

Wahab, M. Z. H., & Naim, A. M. (2022). Developing Islamic sustainable and responsible investment criteria: An overview. International Journal of Ethics and Systems, 39(3), 648–658. https://doi.org/10.1108/ijoes-06-2021-0120

Wiwoho, J., Trinugroho, I., Kharisma, D. B., & Pujiyono, P. (2023). Islamic crypto assets and regulatory framework: Evidence from Indonesia and global approaches. International Journal of Law and Management, 66(2), 155–171. https://doi.org/10.1108/ijlma-03-2023-0051

Yaacob, H., Ishaq, S. D. E., Yusof, D. K. S., & Satar, A. (2022). Incorporating fatwa validation clause in Sukuk legal documentations: A tool for Shariah risk? IJUS: International Journal of Umranic Studies, 3(2), 39–46. https://doi.org/10.59202/ijus.v3i2.526