00005 - Manajemen Risiko Pembiayaan pada Sistem Ekonomi Islam

AFANIN MEDIA UTAMA Daftar Buku Terbitan Formulir Data Penulis Buku Layanan Penerbitan ISBN Buku Layanan Konversi Hasil Penelitian, PkM, Skripsi, Tesis, & Disertasi menjadi Buku Layanan Pengurusan HaKI Karya Ilmiah Layanan Indeksasi Google Play Books Layanan Penambahan Sitasi Artikel di Google Scholar Layanan Indeksasi Artikel Bebas, Opini, Catatan Akademik di Google Scholar ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini

 

Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto

Abstrak

Manajemen risiko pembiayaan dalam sistem ekonomi Islam merupakan aspek yang sangat krusial dan multidimensional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai aspek manajemen risiko pembiayaan dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari landasan konseptual, jenis-jenis risiko, instrumen pembiayaan dan profil risikonya, kerangka regulasi, hingga strategi mitigasi risiko yang relevan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis terhadap berbagai penelitian dan regulasi terkait perbankan syariah di Indonesia maupun internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbankan syariah menghadapi spektrum risiko yang lebih luas dibandingkan perbankan konvensional, mencakup risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko reputasi, risiko kepatuhan syariah, dan risiko moral hazard. Kerangka regulasi manajemen risiko pembiayaan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, namun masih memerlukan penyempurnaan dalam hal harmonisasi antara regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) yang konsisten, integrasi perspektif maqashid syariah, serta akselerasi digitalisasi manajemen risiko merupakan rekomendasi utama yang diusulkan untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: manajemen risiko, pembiayaan syariah, sistem ekonomi Islam, perbankan syariah, maqashid syariah

Abstract

Financing risk management in the Islamic economic system is a crucial and multidimensional aspect. This article aims to comprehensively examine various aspects of financing risk management in the Islamic economic system, ranging from conceptual foundations, types of risks, financing instruments and their risk profiles, regulatory frameworks, to relevant risk mitigation strategies. The method used is a systematic literature review of various research studies and regulations related to Islamic banking in Indonesia and internationally. The results of the study indicate that Islamic banking faces a broader spectrum of risks compared to conventional banking, including financing risk, liquidity risk, market risk, operational risk, reputational risk, sharia compliance risk, and moral hazard risk. The regulatory framework for Islamic financing risk management in Indonesia has undergone significant development, but still requires refinement in terms of harmonization between OJK regulations and DSN-MUI fatwas. The consistent implementation of Good Corporate Governance (GCG), the integration of maqashid sharia perspectives, and the acceleration of risk management digitalization are the main recommendations proposed to strengthen a comprehensive and sustainable Islamic financial ecosystem.

Keywords: risk management, Islamic financing, Islamic economic system, Islamic banking, maqashid sharia

1. Pendahuluan

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu tatanan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sistem ini hadir sebagai alternatif dari sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga (riba), dengan menawarkan kerangka ekonomi yang lebih berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama (Haikal & Efendi, 2024). Dalam konteks ini, perbankan syariah sebagai salah satu pilar utama sistem ekonomi Islam memainkan peran yang sangat strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui berbagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Enjeli & Tambunan, 2024).

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah yang semakin pesat, baik di Indonesia maupun di tingkat global, persoalan manajemen risiko pembiayaan menjadi semakin krusial dan tidak dapat diabaikan (Rahmawati et al., 2023). Risiko dalam konteks perbankan syariah didefinisikan sebagai potensi kejadian, baik yang dapat diprediksi maupun tidak, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan modal bank (Ilyas, 2019). Berbeda dengan perbankan konvensional yang hanya menghadapi risiko kredit secara dominan, perbankan syariah menghadapi spektrum risiko yang lebih luas dan kompleks, mencakup risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan syariah, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi (Hidayat et al., 2023).

Urgensi manajemen risiko pembiayaan dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan semata, tetapi juga mencakup dimensi etika dan sosial yang mendasari prinsip-prinsip syariah (Lubis et al., 2024). Pengelolaan risiko yang baik merupakan prasyarat bagi terciptanya stabilitas sistem keuangan syariah yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (Ulum, 2018). Oleh karena itu, artikel ini akan membahas secara komprehensif berbagai aspek manajemen risiko pembiayaan dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari landasan konseptual, jenis-jenis risiko, instrumen pembiayaan dan risikonya, kerangka regulasi, hingga strategi mitigasi risiko yang relevan.

2. Landasan Konseptual Sistem Ekonomi Islam dan Pembiayaan Syariah

2.1 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam dibangun di atas fondasi prinsip-prinsip yang membedakannya secara fundamental dari sistem ekonomi konvensional. Prinsip-prinsip tersebut mencakup larangan riba (bunga), larangan gharar (ketidakpastian yang berlebihan), larangan maysir (spekulasi atau perjudian), serta kewajiban untuk mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam setiap transaksi ekonomi (Haikal & Efendi, 2024). Larangan riba bukan sekadar aturan formal, melainkan mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan (Haikal & Efendi, 2024).

Dalam perspektif yang lebih luas, ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis (Mulato, 2019). Sistem ini juga merupakan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat (Mulato, 2019).

Salah satu karakteristik utama sistem keuangan Islam yang membedakannya dari sistem konvensional adalah penerapan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing/PLS). Prinsip ini mengharuskan adanya pembagian risiko antara penyedia dana (investor) dan pengguna dana (pengusaha), sehingga tidak ada pihak yang menanggung risiko secara sepihak (Latifah & Maika, 2022). Sistem keuangan Islam terbukti lebih stabil daripada sistem perbankan konvensional karena penghapusan pembiayaan utang, dan hal ini juga mengurangi inflasi ekonomi sebab dalam keuangan Islam pasokan uang tidak diperbolehkan beredar melebihi pasokan barang (Hayati, 2014).

2.2 Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

Pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ilyas, 2019). Berbeda dengan kredit dalam perbankan konvensional yang berbasis bunga, pembiayaan syariah didasarkan pada akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, dan istishna (Fattah & Muchlis, 2024).

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama bank syariah untuk memperoleh laba, namun sekaligus rawan terhadap berbagai risiko yang tidak saja dapat merugikan bank, tetapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana (Suretno, 2020). Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan yang prudent dan berbasis manajemen risiko yang baik menjadi sangat penting bagi keberlangsungan operasional bank syariah (Irfany, 2023).

Dalam konteks maqashid syariah, pembiayaan syariah tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga harus berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan syariah yang lebih luas, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Rahayuningsih, 2023). Dengan demikian, manajemen risiko pembiayaan dalam sistem ekonomi Islam harus senantiasa mempertimbangkan dimensi maqashid syariah ini agar tidak hanya berfokus pada aspek teknis keuangan semata (Masyhuri et al., 2022).

3. Jenis-Jenis Risiko dalam Pembiayaan Syariah

3.1 Risiko Pembiayaan (Financing Risk)

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling dominan dan paling berpengaruh dalam operasional perbankan syariah (Rahmawati et al., 2023). Risiko ini timbul akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, baik karena ketidakmampuan maupun ketidakmauan untuk membayar (Ilyas, 2019). Indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan adalah Non-Performing Financing (NPF), yaitu rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank (Umam, 2019).

Semakin tinggi pembiayaan yang diberikan maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan yang akan ditanggung bank syariah (Umam, 2019). Risiko pembiayaan secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas manajemen, likuiditas, aset berisiko, dan PDB (Maulidiyah et al., 2023). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain kondisi ekonomi yang tidak stabil, perubahan iklim bisnis, dampak pandemi global, serta faktor internal nasabah seperti kurangnya keseriusan dalam memenuhi kewajiban pembayaran (Enjeli & Tambunan, 2024).

Dalam konteks pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, risiko pembiayaan memiliki karakteristik yang unik. Risiko yang dihadapi mencakup side streaming (penggunaan dana tidak sesuai akad), negligence (kelalaian), misconduct willful (pelanggaran yang disengaja), dan concealment of profits (penyembunyian keuntungan oleh nasabah) (Soetopo et al., 2016). Tingginya risiko ini menjadi salah satu alasan mengapa bank syariah cenderung lebih banyak menyalurkan pembiayaan berbasis jual beli (murabahah) dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil (Ka'u & Sugianto, 2022).

3.2 Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank (Deky, 2016). Manajemen likuiditas bank pembiayaan rakyat syariah bersifat unik, karena selain memiliki keterbatasan dalam pasar keuangan, terdapat beberapa masalah utama, di antaranya: jumlah nasabah yang sedikit, pembangunan instrumen keuangan Islam yang lambat, sangat terbatasnya pasar uang antarbank syariah, pemahaman kesyariahan yang masih berbeda interpretasi, tidak berperannya bank sentral, dan minimnya kerja sama antarbank syariah (Deky, 2016).

Manajemen likuiditas merupakan bagian dari kerangka manajemen risiko industri keuangan yang lebih besar, yang berhubungan dengan seluruh lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah (Deky, 2016). Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara manajemen likuiditas terhadap kinerja bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia (Deky, 2016).

3.3 Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat perubahan harga pasar, termasuk perubahan nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditas yang dapat mempengaruhi nilai portofolio bank (Lubis et al., 2024). Meskipun bank syariah tidak mengenal sistem bunga, perubahan tingkat suku bunga di pasar konvensional tetap dapat mempengaruhi daya saing produk-produk syariah dan perilaku nasabah (Iskandar et al., 2017). Risiko pasar dan risiko kredit adalah dua jenis risiko keuangan yang paling fundamental dalam industri perbankan (Yudha et al., 2023).

3.4 Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem, atau akibat kejadian eksternal (Lubis et al., 2024). Dalam konteks perbankan syariah, risiko operasional memiliki dimensi tambahan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pelanggaran terhadap prinsip syariah yang tidak terdeteksi atau dibiarkan dapat menimbulkan risiko reputasi yang pada gilirannya berdampak pada risiko likuiditas dan risiko-risiko lainnya (Ilyas, 2019).

3.5 Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko di mana perilaku yang tidak bertanggung jawab atau perilaku manajemen akan merusak kepercayaan dari klien-klien bank (Ilyas, 2019). Dalam perbankan syariah, risiko reputasi sangat erat kaitannya dengan kepatuhan syariah (sharia compliance). Pelanggaran terhadap prinsip syariah yang dibiarkan atau luput dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan merusak citra dan kredibilitas bank Islam di mata masyarakat sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank Islam (Ilyas, 2019). Fungsi dan peran DPS di bank Islam memiliki relevansi yang kuat dengan manajemen risiko perbankan Islam, yakni risiko reputasi, yang selanjutnya berdampak pada risiko lainnya seperti risiko likuiditas (Ilyas, 2019).

3.6 Risiko Kepatuhan Syariah

Risiko kepatuhan syariah merupakan risiko yang unik bagi perbankan syariah dan tidak ditemukan dalam perbankan konvensional. Risiko ini timbul akibat kegagalan bank dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya (Hidayati & Hidayatullah, 2021). Urgensi kepatuhan syariah adalah untuk memitigasi risiko operasional pada bank syariah dan untuk lebih memperkuat sistem pengawasan internal bank syariah (Suretno, 2020). Kesyariahan produk tidak hanya pada teknis prosedur produk, tetapi penting untuk menerapkan manajemen risiko produk yang juga sesuai prinsip syariah (Hidayati & Hidayatullah, 2021).

3.7 Risiko Moral Hazard

Moral hazard merupakan salah satu risiko yang paling signifikan dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, khususnya mudharabah. Risiko ini timbul akibat adanya asimetri informasi antara bank sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib) (Rahardiansyah et al., 2023). Terdapat faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan moral hazard dalam pembiayaan mudharabah. Salah satu strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan adalah Early Warning System Before Transaction, yaitu dengan memperketat analisis kelayakan calon nasabah dengan on-site monitoring (Rahardiansyah et al., 2023).

4. Instrumen Pembiayaan Syariah dan Profil Risikonya

4.1 Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana satu pihak (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (mudharib) berperan sebagai pengelola atau pelaksana usaha (Fattah & Muchlis, 2024). Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh mudharib.

Dari perspektif manajemen risiko, pembiayaan mudharabah menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, tingginya risiko moral hazard akibat asimetri informasi antara bank dan nasabah (Rahardiansyah et al., 2023). Kedua, sulitnya melakukan monitoring terhadap penggunaan dana dan kinerja usaha nasabah (Suib, 2017). Ketiga, risiko side streaming di mana nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati (Soetopo et al., 2016). Keempat, risiko penyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur (Soetopo et al., 2016).

Strategi untuk meminimalisasi risiko pembiayaan mudharabah mencakup pembinaan kepada nasabah, pemberian surat peringatan, penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring), dan penyitaan jaminan sampai kepada write off (Suib, 2017). Selain itu, upaya yang esensial secara syariah yang dilakukan oleh bank adalah dengan sistem kekeluargaan melalui musyawarah bila terjadi hal-hal yang bermasalah dalam proses pembiayaannya (Suib, 2017).

4.2 Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu, di mana setiap pihak berbagi modal, manajemen, dan risiko sesuai dengan bagian masing-masing (Haikal & Efendi, 2024). Dalam pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah sama-sama berkontribusi dalam modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan porsi masing-masing (Fattah & Muchlis, 2024).

Asas-asas manajemen risiko pembiayaan dalam bank syariah harus mengacu pada prinsip ketauhidan. Berdasarkan prinsip dasar tersebut, maka asas-asas umum dalam manajemen risiko pembiayaan musyarakah adalah ibadah, ibahah, kebebasan berkontrak, konsensualisme, asas perikatan, asas keseimbangan dan kemitraan, kemaslahatan, amanah, keadilan, demokrasi, dan fath adz-dzariah, dengan empat kesadaran yaitu sadar risiko, tidak boleh menjuruskan dirinya dalam kerugian, kesadaran kewajiban berbuat baik, dan kesadaran transendental (Iskandar et al., 2017).

Risiko dalam pembiayaan musyarakah relatif lebih tinggi dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli, karena bank turut menanggung risiko kerugian usaha. Namun demikian, pembiayaan berbasis bagi hasil ini dapat menghindari praktik eksploitasi dan spekulasi yang sering kali terjadi pada sistem ekonomi konvensional, sehingga menciptakan sistem yang lebih stabil dan berkelanjutan (Fattah & Muchlis, 2024).

4.3 Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati (Hidayat et al., 2023). Pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling dominan di perbankan syariah karena memiliki tingkat risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil (Ka'u & Sugianto, 2022).

Tingkat risiko yang rendah pada pembiayaan murabahah menyebabkan banyaknya peminat atas pembiayaan ini, baik dari sisi nasabah maupun dari sisi bank (Ka'u & Sugianto, 2022). Dalam pembiayaan murabahah, nasabah tetap memiliki kewajiban untuk membayar dalam kondisi untung maupun rugi, sehingga bank terhindar dari risiko menerima default dari nasabah (Hidayat et al., 2023). Namun demikian, dominasi murabahah dalam portofolio pembiayaan bank syariah sering dikritik karena dianggap tidak mencerminkan semangat sejati perbankan syariah yang seharusnya berbasis bagi hasil (Yuliana, 2019).

4.4 Pembiayaan Ijarah dan Produk Lainnya

Selain ketiga produk utama di atas, perbankan syariah juga menawarkan berbagai produk pembiayaan lainnya seperti ijarah (sewa), salam (jual beli dengan pembayaran di muka), istishna (pemesanan barang), dan qardh al-hasan (pinjaman kebajikan). Masing-masing produk ini memiliki profil risiko yang berbeda-beda dan memerlukan pendekatan manajemen risiko yang spesifik sesuai dengan karakteristik akadnya (Lubis et al., 2024).

Dalam konteks Natural Uncertainty Contract (NUC) seperti mudharabah dan musyarakah, risiko yang dihadapi lebih tinggi karena hasil usaha tidak dapat dipastikan di muka. Sebaliknya, Natural Certainty Contract (NCC) seperti murabahah dan ijarah memiliki tingkat kepastian hasil yang lebih tinggi karena margin atau sewa telah ditetapkan di awal akad.

5. Kerangka Regulasi Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah

5.1 Regulasi Nasional

Di Indonesia, kerangka regulasi manajemen risiko perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pengaturan dan pengawasan perbankan syariah berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No. 21 Tahun 2008 merupakan wewenang Bank Indonesia (Fitriani et al., 2023). Pasca berlakunya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, maka pengawasan perbankan syariah yang semula menjadi wewenang Bank Indonesia beralih ke OJK (Fitriani et al., 2023).

Bank syariah memiliki manajemen risiko yang diatur secara khusus di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Fauziah et al., 2022). Penerapan manajemen risiko ini merupakan salah satu upaya bank syariah dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Dengan adanya manajemen risiko, diharapkan bank syariah dapat meniadakan atau meminimalisasi risiko yang dihadapinya (Fauziah et al., 2022).

Berdasarkan POJK tersebut, risiko yang dihadapi oleh bank syariah mencakup: risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko strategi, risiko reputasi, risiko imbal hasil, risiko investasi, dan risiko pembiayaan (Hidayat et al., 2023). Setiap bank diharuskan untuk membangun suatu sistem manajemen risiko sesuai fungsi dan kompleksitas bank tersebut, serta menyediakan pula sistem organisasi manajemen risiko bagi bank yang sesuai tingkat kebutuhannya guna mencapai sustainable business growth atau pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan (Rahayuningsih, 2023).

5.2 Standar Internasional

Dalam konteks internasional, perbankan syariah mengacu pada beberapa regulasi yang diadsorpsi dan diadopsi dari standar internasional, yakni Basel Committee on Banking Supervision (Basel) dan Islamic Finance Service Board (IFSB) (Hidayati et al., 2018). Regulasi Basel 3 terdiri dari tiga bagian, yakni peningkatan kemampuan untuk menekan risiko keuangan dan ekonomi dari manapun, meningkatkan manajemen risiko dan tata kelola perbankan, serta memperkuat transparansi dan pengungkapan bank (Gultom et al., 2022).

Namun demikian, regulasi keuangan yang ada saat ini masih didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang mengacu pada sistem kapitalis, sehingga belum sepenuhnya berpihak pada perbankan syariah (Gultom et al., 2022). Regulasi keuangan harus terus disesuaikan dan ditata ulang agar perbankan syariah dapat berkembang secara sehat berdampingan dengan perbankan konvensional dan tangguh dalam menghadapi krisis (Gultom et al., 2022).

5.3 Peran DSN-MUI dalam Manajemen Risiko

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran yang sangat penting dalam kerangka manajemen risiko pembiayaan syariah. Manajemen risiko pembiayaan di lembaga keuangan syariah masih menerapkan kebijakan Bank Indonesia dan OJK yang sebelumnya berlaku sama untuk lembaga keuangan konvensional (Hidayati & Hidayatullah, 2021). Kesempurnaan penegakan prinsip syariah dalam lembaga pembiayaan syariah tidak cukup hanya pada aspek mekanisme transaksi, tetapi perlu didukung oleh sistem manajemen risiko berbasis syariah (Hidayati & Hidayatullah, 2021).

DSN-MUI perlu merumuskan fatwa terkait pedoman manajemen risiko pembiayaan berbasis syariah, karena eksistensi fatwa DSN-MUI menjadi benteng dalam menjaga ekosistem keuangan syariah yang komprehensif (Hidayati & Hidayatullah, 2021). Karena kesyariahan produk tidak hanya pada teknis prosedur produk, tetapi penting untuk menerapkan manajemen risiko produk yang juga sesuai prinsip syariah (Hidayati & Hidayatullah, 2021).

Kedudukan DSN-MUI sebagai lembaga yang terlepas dari lembaga otoritas di sektor jasa keuangan memiliki beberapa kelemahan, di antaranya: ketidaksepahaman antara lembaga otoritas dengan DSN dalam memahami masalah di sektor jasa keuangan syariah, terdapat fatwa yang tidak dapat diserap dalam bahasa peraturan perundang-undangan, adanya pelanggaran prinsip syariah, terikatnya DPS dengan bank yang diawasi, serta tidak mengikatnya fatwa DSN secara langsung terhadap bank-bank syariah (Elpira & Candra, 2020).

6. Proses Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

6.1 Identifikasi Risiko

Tahap pertama dalam proses manajemen risiko adalah identifikasi risiko, yaitu proses mengenali dan mendokumentasikan berbagai jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh bank syariah dalam kegiatan pembiayaannya (Lubis et al., 2024). Identifikasi risiko harus dilakukan secara komprehensif dan mencakup semua aspek operasional bank, mulai dari risiko yang terkait dengan nasabah, produk, proses, hingga lingkungan eksternal (Rahardiansyah et al., 2023).

Dalam konteks pembiayaan syariah, identifikasi risiko harus mempertimbangkan karakteristik unik dari masing-masing akad pembiayaan. Misalnya, dalam pembiayaan mudharabah, risiko yang perlu diidentifikasi mencakup risiko moral hazard, risiko asimetri informasi, dan risiko kegagalan usaha nasabah (Rahardiansyah et al., 2023). Sementara dalam pembiayaan murabahah, risiko yang perlu diidentifikasi lebih berfokus pada risiko kredit dan risiko pasar (Hidayat et al., 2023).

Manajemen risiko melibatkan identifikasi, pengukuran, relaksasi, dan pengendalian proses bisnis bank secara tepat sasaran, terintegrasi, dengan tingkat risiko yang sesuai, dan dilakukan secara terus-menerus (Rahardiansyah et al., 2023). Identifikasi risiko merupakan tahap penemuan yang dapat diminimalkan untuk mengurangi risiko (Rahardiansyah et al., 2023).

6.2 Pengukuran Risiko

Setelah risiko berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah pengukuran risiko. Pengukuran risiko bertujuan untuk menentukan besarnya potensi kerugian yang mungkin timbul dari setiap jenis risiko yang telah diidentifikasi (Wahyuni, 2023). Paparan seseorang terhadap risiko dapat dievaluasi dengan menggunakan sistem pengukuran risiko, yang kemudian dapat digunakan sebagai panduan untuk menetapkan pengendalian yang tepat (Wahyuni, 2023).

Dalam praktiknya, pengukuran risiko pembiayaan di perbankan syariah menggunakan berbagai indikator keuangan, seperti NPF (Non-Performing Financing) untuk mengukur risiko pembiayaan, FDR (Financing to Deposit Ratio) untuk mengukur risiko likuiditas, CAR (Capital Adequacy Ratio) untuk mengukur kecukupan modal dalam menghadapi risiko, serta ROA (Return on Assets) dan ROE (Return on Equity) untuk mengukur profitabilitas (Trimulato, 2022).

Risiko kredit pada beberapa bank umum syariah mencapai hampir 5% dari tingkat NPF, menunjukkan pentingnya strategi mitigasi risiko kredit sebagai prioritas (Wijaya et al., 2023). Langkah-langkah proaktif seperti peningkatan pemantauan terhadap calon kreditur berisiko tinggi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan Islam (Wijaya et al., 2023).

6.3 Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko merupakan proses yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan diukur tetap berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan (Wahyuni, 2023). Sistem dan proses informasi dibuat dan diterapkan oleh bank syariah untuk melacak kesehatan pesertanya, mendeteksi perbedaan pembayaran, dan menjelaskan pembiayaan bermasalah sebagai dua contoh bagaimana risiko dipantau (Wahyuni, 2023).

Dalam era digital, pemantauan risiko dapat dilakukan secara lebih efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan big data. Manajemen risiko pembiayaan 4.0 perbankan syariah perlu digalakkan dengan sistem pengendalian atau pengelolaan risiko yang diperkuat aspek digital, sehingga antara aspek manajemen risiko dan aspek digital saling menguatkan atau bersinergi (Hidayatullah & Hidayati, 2022). Dengan hadirnya gelombang digitalisasi, hal ini bukan dimaknai sebagai ancaman melainkan sebagai peluang dan spirit untuk bergerak dinamis (Hidayatullah & Hidayati, 2022).

6.4 Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko merupakan tahap akhir dalam proses manajemen risiko, di mana bank mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi atau mengelola risiko yang telah diidentifikasi, diukur, dan dipantau (Lubis et al., 2024). Pengendalian risiko dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk diversifikasi portofolio pembiayaan, penetapan limit risiko, penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) yang sesuai syariah, serta penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) (Hidayati et al., 2018).

Sistem pengendalian internal yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sehingga hasil yang didapatkan bisa memberikan dampak positif bagi transaksi pembiayaan yang dilaksanakan (Fitriani et al., 2023). Dalam suatu lembaga seperti bank umum syariah yang mengelola dana pihak ketiga, sangat dibutuhkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko dalam transaksinya (Fitriani et al., 2023).

7. Analisis Kelayakan Pembiayaan: Prinsip 5C dalam Perspektif Syariah

7.1 Character (Karakter)

Penilaian karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan bertujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya (Masyhuri et al., 2022). Dalam perspektif syariah, penilaian karakter tidak hanya mencakup aspek kemampuan finansial, tetapi juga aspek kejujuran, amanah, dan komitmen moral nasabah terhadap kewajiban-kewajibannya (M et al., 2018).

Wujud penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BPRS adalah adanya sistem Know Your Customers (KYC), dengan cara mengetahui data pribadi nasabah yang meliputi data pekerjaan, data perusahaan, dan data keuangan lain (M et al., 2018). Sistem ini berkepentingan untuk melindungi kepentingan bank dan kepentingan nasabah (M et al., 2018).

7.2 Capacity (Kapasitas)

Penilaian kapasitas bertujuan untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya (Masyhuri et al., 2022). Dalam konteks pembiayaan syariah, penilaian kapasitas juga mencakup kemampuan nasabah dalam mengelola usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Lubis et al., 2024).

7.3 Capital (Modal)

Penilaian modal bertujuan untuk menilai kecukupan modal yang dimiliki nasabah dalam mendukung kegiatan usahanya (Masyhuri et al., 2022). Dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, penilaian modal menjadi sangat penting karena bank dan nasabah sama-sama berkontribusi dalam modal usaha (Fattah & Muchlis, 2024).

7.4 Collateral (Jaminan)

Penggunaan jaminan (agunan) dalam pembiayaan syariah merupakan salah satu mekanisme mitigasi risiko yang penting. Bank syariah sebagai salah satu entitas lembaga keuangan dituntut memiliki manajemen risiko yang baik dan sesuai standar, utamanya dalam kaitan dengan risiko kredit macet sehingga menuntut pihak perbankan harus menerapkan sistem jaminan pada setiap transaksi pembiayaan (Hidayati et al., 2018).

Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, mekanisme jaminan yang digunakan adalah rahn tasjily, yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya saja, sedangkan fisik barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin) (Hidayati et al., 2018). Kedua negara (Indonesia dan Malaysia) menerapkan manajemen risiko dengan mengacu pada beberapa regulasi yang diadsorpsi dan diadopsi dari standar internasional yakni Basel Committee on Banking Supervision (Basel) dan Islamic Finance Service Board (IFSB) (Hidayati et al., 2018).

7.5 Condition (Kondisi)

Penilaian kondisi mencakup analisis terhadap kondisi ekonomi makro dan mikro yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya (Masyhuri et al., 2022). Dalam konteks perbankan syariah, penilaian kondisi juga mencakup analisis terhadap kondisi industri dan sektor usaha yang dibiayai, serta dampaknya terhadap kepatuhan syariah (Lubis et al., 2024).

Baik SLIK, credit scoring maupun prinsip 5C dalam analisis kelayakan nasabah, itu semua adalah bentuk pengaplikasian prudential banking principle dalam perbankan syariah (Hidayatullah & Hidayati, 2022). Credit scoring memiliki banyak persamaan metode dengan data mining, yang pada dasarnya juga menggunakan teknik serupa (Hidayatullah & Hidayati, 2022).

8. Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah

8.1 Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu strategi utama dalam menangani pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Strategi ini mencakup beberapa pendekatan, yaitu: penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring), penyelesaian melalui jaminan, serta hapus buku dan hapus tagih (write off) (Enjeli & Tambunan, 2024).

Dalam konteks pandemi COVID-19, kebijakan restrukturisasi pembiayaan menjadi sangat relevan. Maqashid syariah diperlukan untuk menentukan kebijakan ekonomi mikro dan makro, termasuk dalam hal restrukturisasi pembiayaan bermasalah (Masyhuri et al., 2022). Kontribusi maqashid syariah di bidang ekonomi mikro di antaranya yaitu membuat regulasi perbankan dan keuangan syariah yang responsif terhadap kondisi darurat (Masyhuri et al., 2022).

Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan: pertama, menerapkan standar pengendalian risiko; pencegahan risiko pembiayaan juga dilakukan melalui penganalisian terhadap character yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya (Masyhuri et al., 2022).

8.2 Penyertaan Modal Sementara

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam merestrukturisasi pembiayaan adalah melalui kegiatan penyertaan modal sementara (debt-to-equity swap). Penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh bank umum syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur oleh OJK, karena penyertaan modal sementara mengakibatkan perubahan kedudukan hukum bank dari kreditur menjadi pemegang saham (Irfany, 2023).

Ketika bank melakukan penyertaan modal sementara kepada debiturnya, implikasi dari tindakan ini adalah mengubah posisi bank dari kreditur menjadi pemegang saham, sehingga bank juga bertanggung jawab atas kondisi perusahaan yang diinvestasi (Irfany, 2023). Tindakan ini menghasilkan lebih banyak kewajiban bagi bank sebagai pemegang saham dan membuat mereka harus menjalankan peran baru mereka dengan baik (Irfany, 2023).

8.3 Penguatan Sistem Jaminan

Penguatan sistem jaminan merupakan salah satu strategi mitigasi risiko yang penting dalam pembiayaan syariah. Penyaluran pembiayaan yang diberikan bank syariah merupakan kegiatan utama untuk memperoleh laba, namun rawan terhadap risiko yang di antaranya disebabkan adanya wanprestasi dari pihak debitur (Hidayati et al., 2018). Oleh karena itu, sistem jaminan yang kuat diperlukan untuk melindungi kepentingan bank dan nasabah.

Persamaan antara Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan jaminan terlihat pada penggunaan sistem manajemen risiko yang sama mengusung asas kehati-hatian (prudential banking) demi menjaga stabilitas keuangan secara internal (bank) maupun eksternal (perekonomian negara) (Hidayati et al., 2018).

8.4 Diversifikasi Portofolio Pembiayaan

Diversifikasi portofolio pembiayaan merupakan strategi penting untuk mengurangi konsentrasi risiko dalam pembiayaan syariah. Perbankan syariah melakukan diversifikasi dan peningkatan pembiayaan ke sektor lain yang lebih terlibat dengan ekonomi riil, bertujuan untuk mengurangi eksposur risiko perbankan, seperti sektor manufaktur dan industri yang terkait pada ekonomi riil dengan menciptakan nilai tambah (Maulidiyah et al., 2023).

Dalam konteks pembiayaan sindikasi, analisis pembiayaan dilakukan lebih matang, komprehensif, dan dilakukan secara berjamaah (kolektif), sehingga manajemen risiko dapat dikelola dengan baik. Risiko juga akan ditanggung bersama dan terdistribusi (risk sharing) sesuai porsi masing-masing bank syariah (Jamaluddin, 2022).

8.5 Penerapan Early Warning System

Early Warning System (EWS) merupakan sistem peringatan dini yang dirancang untuk mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah sebelum terjadi. Salah satu strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan adalah Early Warning System Before Transaction, yaitu dengan memperketat analisis kelayakan calon nasabah dengan on-site monitoring (Rahardiansyah et al., 2023).

Dalam era digital, EWS dapat diperkuat dengan pemanfaatan teknologi credit scoring dan big data analytics. Pemberi pembiayaan menggunakan credit scoring untuk menetapkan siapa yang berhak untuk mendapat pembiayaan dan berapa lama tenornya. Penggunaan credit scoring sebelum persetujuan dan pemberian akses pembiayaan adalah implementasi sistem yang terjamin baik (Hidayatullah & Hidayati, 2022).

9. Good Corporate Governance sebagai Pilar Manajemen Risiko

9.1 Prinsip-Prinsip GCG dalam Perbankan Syariah

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu pilar utama dalam manajemen risiko perbankan syariah. GCG bagi perbankan syariah dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perbankan syariah (Mulato, 2019). Konsep GCG dengan lima prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional, dan kewajaran, sangat sesuai dengan karakter perbankan syariah (Mulato, 2019).

Beberapa instrumen penting yang diharapkan untuk membuat administrasi perusahaan yang baik antara lain: sistem pengendalian internal, manajemen risiko, ketentuan yang meningkatkan keterbukaan informasi, metode akuntansi, sistem jaminan kepatuhan syariah, tinjauan internal, dan audit eksternal (Wahyuni, 2023). Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yang tidak diterapkan secara konsisten berdampak pada kinerja keuangan bank (Wahyuni, 2023).

9.2 Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat strategis dalam kerangka manajemen risiko perbankan syariah. Fungsi dan peran DPS dalam perbankan syariah memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen risiko perbankan syariah, yaitu risiko reputasi, yang pada gilirannya mempengaruhi risiko lain, seperti risiko likuiditas (Prabowo & Jamal, 2017). Pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS jelas akan merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut (Prabowo & Jamal, 2017).

Untuk alasan ini, peran DPS pada perbankan syariah benar-benar perlu dioptimalkan, di antaranya kualifikasi pengangkatan DPS harus diperketat, dan dukungan atas peranannya harus diwujudkan dalam perbankan syariah (Prabowo & Jamal, 2017). DSN-MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa dapat berkoordinasi dan menyamakan persepsi dengan DPS yang ditempatkan di bank-bank syariah di Indonesia dalam mengawasi operasional perbankan syariah (Prabowo & Jamal, 2017).

9.3 Implementasi GCG dalam Manajemen Risiko Pembiayaan

Implementasi GCG dalam manajemen risiko pembiayaan di BPRS mencakup empat aspek utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajaran (M et al., 2018). Aspek independensi dalam pengambilan keputusan pembiayaan masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki (M et al., 2018).

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko sangat penting dilakukan oleh bank syariah untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip GCG (Yusmad, 2019). Bank syariah wajib untuk melakukan manajemen pengelolaan risiko dalam kegiatan operasionalnya. Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan prinsip GCG pada perbankan syariah adalah prinsip keterbukaan (transparency) (Yusmad, 2019).

10. Manajemen Risiko dalam Konteks Maqashid Syariah

10.1 Integrasi Maqashid Syariah dalam Manajemen Risiko

Maqashid syariah merupakan kerangka konseptual yang sangat relevan dalam pengembangan manajemen risiko pembiayaan syariah. Maqashid syariah diperlukan untuk menentukan kebijakan ekonomi mikro dan makro, termasuk dalam hal perbankan syariah dan instrumen keuangan (Masyhuri et al., 2022). Tanpa maqashid syariah, kegiatan yang dilakukan oleh entitas syariah akan kaku dan statis, sehingga dapat mengakibatkan lembaga perbankan dan keuangan syariah menjadi sulit berkembang (Masyhuri et al., 2022).

Dalam perspektif maqashid syariah, manajemen risiko pembiayaan tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan finansial bank, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah, masyarakat, dan lingkungan (Rahayuningsih, 2023). Prinsip dasar dari green banking adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank, khususnya yang terkait dengan lingkungan hidup, dan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan (Soemitra et al., 2021).

10.2 Manajemen Risiko Pembiayaan KPA dalam Perspektif Maqashid Syariah

Studi kasus manajemen risiko pembiayaan KPA Trans Icon di Bank Mega Syariah menunjukkan bagaimana prinsip maqashid syariah dapat diintegrasikan dalam praktik manajemen risiko pembiayaan. Prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah didasarkan pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, manfaat, dan universalisme (Rahayuningsih, 2023). Prinsip utama lembaga keuangan syariah dalam menjalankan bisnisnya adalah kebebasan dari maysir, gharar, hal-hal yang haram, riba, dan dari kepalsuan (Rahayuningsih, 2023).

Manajemen risiko pembiayaan KPA Trans Icon dalam menghadapi pembiayaan bermasalah atau nasabah yang wanprestasi dilakukan melalui upaya penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian (Rahayuningsih, 2023). Kondisi semacam ini menunjukkan betapa pentingnya kajian dan evaluasi serta monitoring, khususnya di internal bank, guna meninjau kembali sekaligus mengawasi penerapan manajemen risiko perbankan syariah, sehingga nantinya bisa mengantisipasi berbagai risiko yang dihadapi (Rahayuningsih, 2023).

11. Tantangan dan Hambatan dalam Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah

11.1 Tantangan Internal

Perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan internal dalam implementasi manajemen risiko pembiayaan. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda di bidang syariah dan teknis perbankan (Rahmawati et al., 2023). Kurangnya akademisi perbankan syariah yang bisa memperkenalkan kajian-kajian perbankan yang berbasis Islam, serta dibutuhkan Sumber Daya Insani (SDI) yang mampu menguasai syariah dan teknis perbankan agar sistem dan tatanan perbankan syariah berjalan sehat (Rahmawati et al., 2023).

Kedua, keterbatasan instrumen keuangan syariah yang tersedia untuk keperluan manajemen risiko. Instrumen bank syariah yang belum cukup, infrastruktur pendukung seperti aset finansial dan derivasi jangka pendek, serta regulasi yang belum lengkap dan mendukung perbankan syariah menjadi hambatan dalam pengembangan manajemen risiko (Iskandar et al., 2017).

Ketiga, tantangan dalam penerapan prinsip bagi hasil yang konsisten. Risiko-risiko yang menyebabkan bank syariah berat untuk melepas dananya untuk diinvestasikan dalam akad berbasis bagi hasil mencakup risiko moral hazard, asimetri informasi, dan sulitnya monitoring kinerja usaha nasabah (Yuliana, 2019).

11.2 Tantangan Eksternal

Dari sisi eksternal, perbankan syariah menghadapi tantangan berupa kondisi ekonomi yang tidak stabil, perubahan iklim bisnis, serta dampak pandemi global yang menyebabkan tekanan ekonomi yang tidak terduga (Enjeli & Tambunan, 2024). Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi dunia dan menjadi tantangan bagi dunia bisnis, termasuk industri jasa keuangan perbankan (Fauji, 2023).

Lemahnya kinerja debitur akibat pandemi dapat meningkatkan risiko kredit yang menyebabkan terganggunya perbankan dan stabilitas keuangan perbankan syariah (Fauji, 2023). Meski di tengah tekanan akibat pandemi COVID-19, industri perbankan syariah masih mencatat kinerja positif, bahkan pertumbuhan beberapa pos keuangannya berhasil melampaui perbankan konvensional (Fauji, 2023).

11.3 Tantangan Regulasi

Tantangan regulasi merupakan salah satu hambatan utama dalam pengembangan manajemen risiko pembiayaan syariah. Regulasi keuangan yang ada saat ini masih didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang mengacu pada sistem kapitalis, sehingga belum sepenuhnya berpihak pada perbankan syariah (Gultom et al., 2022). Terdapat tujuh tantangan dalam regulasi keuangan bagi perbankan Islam, yaitu: perhitungan profit and loss sharing (PLS) yang masih mengacu pada sistem bunga, praktik implementasi kontrak yang dibayangi kontrak konvensional, regulasi modal dan likuiditas minimum yang masih mengacu pada regulasi umum, indikator regulasi dalam menilai efisiensi yang masih mengacu pada model umum (konvensional), kelemahan regulasi yang mengharuskan lembaga keuangan Islam dalam pengawasan, kelemahan kontrol regulasi dalam implementasi GCG, dan kelemahan pengadilan hukum syariah dalam menangani pelanggaran hukum syariah (Gultom et al., 2022).

12. Inovasi dalam Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah

12.1 Digitalisasi Manajemen Risiko

Era revolusi industri 4.0 membawa peluang besar bagi perbankan syariah untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko pembiayaan melalui digitalisasi. Upaya mewujudkan manajemen risiko pembiayaan 4.0 dilakukan dengan mendinamisasi sistem yang beradab dengan era cyber, big data, dan internet of things, baik dalam manajemen risiko pada tahap screening, monitoring, maupun penanganan non-performing financing seperti implementasi credit scoring (Hidayatullah & Hidayati, 2022).

Sistem yang dinamis perlu juga didukung oleh aspek yuridis guna memberikan kekuatan hukum dengan terwujudnya soliditas regulasi melalui hadirnya regulasi yang merepresentasikan progresivitas hukum yang seharusnya menjadi tanggung jawab OJK melalui perumusan POJK yang bersinergi dengan DSN-MUI melalui fatwanya yang dilegitimasi oleh hukum (Hidayatullah & Hidayati, 2022).

12.2 Pembiayaan Sindikasi sebagai Instrumen Manajemen Risiko

Pembiayaan sindikasi merupakan salah satu inovasi dalam manajemen risiko pembiayaan syariah yang memungkinkan distribusi risiko di antara beberapa lembaga keuangan syariah. Bagi bank-bank syariah, pembiayaan sindikasi tidak sekadar berperan meningkatkan aset perbankan syariah dan menjaga likuiditas, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi langsung perbankan syariah dalam pembangunan nasional (Jamaluddin, 2022).

Analisis pembiayaan sindikasi dilakukan lebih matang, komprehensif, dan dilakukan secara berjamaah (kolektif), sehingga manajemen risiko dapat dikelola dengan baik. Risiko juga akan ditanggung bersama dan terdistribusi (risk sharing) sesuai porsi masing-masing bank syariah (Jamaluddin, 2022).

12.3 Manajemen Risiko Berbasis Teknologi Keuangan (FinTech)

Perkembangan teknologi keuangan (FinTech) membuka peluang baru dalam manajemen risiko pembiayaan syariah. Pada era ini, fungsi teller, marketing, mitigasi risiko, dan fungsi-fungsi perbankan lainnya telah digantikan oleh smartphone yang selalu dibawa oleh setiap orang dan bisa dioperasikan kapan saja tanpa batas waktu dan tempat (Ryandono, 2019). FinTech telah banyak diadopsi oleh industri keuangan konvensional maupun keuangan syariah (Ryandono, 2019).

Adanya sistem keuangan syariah yang berada di bawah pengawasan OJK, yang telah menerapkan aturan berbasis risiko, akan menambah stabilitas sistem keuangan dan sekaligus memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan berbasis syariah yang aman dan efisien (Sopiyanti et al., 2022).

13. Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

13.1 Karakteristik Risiko pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), menghadapi tantangan manajemen risiko yang unik dibandingkan dengan bank umum syariah. Risiko dalam suatu pembiayaan merupakan suatu keniscayaan yang sulit dihindari. Keniscayaan risiko mengharuskan adanya manajemen risiko yang tepat untuk menghindarinya. Risiko dalam pembiayaan syariah memiliki keunikan tersendiri dibanding sistem kredit, di antaranya risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko bagi hasil, risiko investasi, dan sebagainya (Suhirman, 2021).

Pengelolaan BMT juga melibatkan risiko yang perlu diperhatikan dengan baik, termasuk risiko pasar yang memerlukan pemantauan kondisi pasar secara aktif dan pengembangan strategi yang tepat untuk mengelola risiko pasar (Rahayu, 2023).

13.2 Strategi Manajemen Risiko pada BPRS

Implementasi manajemen risiko pada BPRS mencakup berbagai aspek, mulai dari penerapan prinsip GCG hingga penggunaan sistem Know Your Customers (KYC). Wujud penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BPRS Lantabur Tebuireng adalah adanya sistem Know Your Customers (KYC), dengan cara mengetahui data pribadi nasabah yang meliputi data pekerjaan, data perusahaan, dan data keuangan lain (M et al., 2018).

Regulasi perbankan syariah yang mendukung pengelolaan perbankan syariah meliputi peraturan manajemen risiko dan tata kelola bank syariah. Tujuan adanya manajemen risiko dan tata kelola bank syariah adalah untuk melindungi perbankan syariah dan kepentingan stakeholder (M et al., 2018).

13.3 Manajemen Risiko pada Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang unik menghadapi tantangan manajemen risiko yang spesifik. Setiap bank syariah menghadapi serangkaian risiko uniknya sendiri, yang mengharuskan pembentukan sistem manajemen risiko yang tepat yang kompatibel dengan sistem bank syariah (Yudha et al., 2023). Konsep bisnis yang unik memerlukan manajemen likuiditas yang unik untuk Bank Wakaf Mikro (Yudha et al., 2023).

Untuk mengelola sistem bagi hasil secara efektif dan risiko terkait, bank juga akan membutuhkan pengetahuan mendalam tentang perbankan syariah dan praktik bisnis/kewirausahaan (Yudha et al., 2023). Hal tersebut mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan manajemen berbagai risiko paparan yang harus dilakukan dengan cara yang efisien menggunakan sistem dan prosedur yang kuat (Yudha et al., 2023).

14. Dampak Manajemen Risiko terhadap Kinerja dan Stabilitas Perbankan Syariah

14.1 Hubungan antara Manajemen Risiko dan Profitabilitas

Terdapat hubungan yang erat antara kualitas manajemen risiko dan profitabilitas perbankan syariah. Perubahan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi profil risiko yang selanjutnya berakibat pada kondisi bank berdasarkan prinsip syariah secara keseluruhan (Umam, 2019). Profitabilitas perbankan syariah secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh kualitas implementasi GCG (Wahyuni, 2023).

Dalam penilaian tingkat kesehatan bank syariah menggunakan metode RGEC, Risk Profile (Profil Risiko) merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas pengaplikasian manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan pada 8 risiko di bank syariah, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko-risiko lainnya (Trimulato, 2022).

14.2 Ketahanan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Krisis

Salah satu keunggulan sistem keuangan Islam adalah ketahanannya dalam menghadapi krisis ekonomi. Minat terhadap lembaga keuangan Islam terutama dipengaruhi oleh daya tahan perbankan Islam terhadap krisis (Ulum, 2018). Pada periode krisis ekonomi 1997–1998, eksistensi bank syariah tidak mengalami masalah likuiditas seperti halnya bank konvensional, hal tersebut dimungkinkan karena bank syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah yang melarang transaksi maysir, gharar, dan riba (Kuncoro & Mastur, 2019).

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah terbukti lebih tahan terhadap shock dari pertumbuhan ekonomi dibandingkan IKNB konvensional (Faza & Wibowo, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi guncangan ekonomi, yang sebagian besar disebabkan oleh prinsip-prinsip manajemen risiko yang berbasis pada pembagian risiko (risk sharing) (Faza & Wibowo, 2019).

14.3 Kontribusi Manajemen Risiko terhadap Stabilitas Sistem Keuangan

Manajemen risiko yang baik dalam perbankan syariah berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam suatu lembaga seperti bank umum syariah yang mengelola dana pihak ketiga, sangat dibutuhkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko dalam transaksinya. Dengan adanya sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang dilaksanakan, maka akan semakin memperkokoh dasar dari perbankan syariah yang memiliki akar pada ekonomi syariah nilai Ilahiyah dengan acuan utama Al-Qur'an dan Sunnah (Fitriani et al., 2023).

Situasi yang perlu diperhatikan oleh OJK adalah stabilitas keuangan, yaitu dengan adanya tuntutan pertumbuhan serta variasi produk yang semakin banyak menuntut adanya manajemen risiko yang lebih baik agar tercipta stabilitas sistem keuangan (Ulum, 2018).

15. Kesimpulan dan Rekomendasi

15.1 Kesimpulan

Manajemen risiko pembiayaan dalam sistem ekonomi Islam merupakan aspek yang sangat krusial dan multidimensional. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut.

Pertama, sistem ekonomi Islam dengan prinsip-prinsip dasarnya yang melarang riba, gharar, dan maysir, serta mewajibkan pembagian risiko (risk sharing) antara pihak-pihak yang bertransaksi, memberikan kerangka yang unik bagi manajemen risiko pembiayaan (Haikal & Efendi, 2024). Prinsip-prinsip ini tidak hanya berdimensi finansial, tetapi juga mencakup dimensi etika, sosial, dan spiritual yang menjadi pembeda utama dari sistem keuangan konvensional (Lubis et al., 2024).

Kedua, perbankan syariah menghadapi spektrum risiko yang lebih luas dibandingkan perbankan konvensional, mencakup risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko reputasi, risiko kepatuhan syariah, dan risiko moral hazard (Hidayat et al., 2023). Masing-masing jenis risiko ini memerlukan pendekatan manajemen yang spesifik dan komprehensif (Ilyas, 2019).

Ketiga, kerangka regulasi manajemen risiko pembiayaan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, namun masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam hal harmonisasi antara regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital (Hidayati & Hidayatullah, 2021; Hidayatullah & Hidayati, 2022).

Keempat, implementasi GCG yang konsisten, termasuk peran aktif DPS dalam pengawasan kepatuhan syariah, merupakan prasyarat bagi efektivitas manajemen risiko pembiayaan syariah (Prabowo & Jamal, 2017; Yusmad, 2019).

Kelima, integrasi perspektif maqashid syariah dalam manajemen risiko pembiayaan sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan syariah yang lebih luas (Masyhuri et al., 2022; Rahayuningsih, 2023).

15.2 Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, perlu adanya penguatan regulasi manajemen risiko pembiayaan yang berbasis syariah, termasuk perumusan fatwa DSN-MUI yang secara khusus mengatur pedoman manajemen risiko pembiayaan berbasis syariah (Hidayati & Hidayatullah, 2021). Hal ini penting untuk memastikan bahwa penerapan prinsip syariah tidak hanya terbatas pada aspek teknis produk, tetapi juga mencakup aspek manajemen risiko secara menyeluruh (Hidayati & Hidayatullah, 2021).

Kedua, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia perbankan syariah yang memiliki kompetensi ganda di bidang syariah dan teknis perbankan, termasuk dalam hal manajemen risiko (Rahmawati et al., 2023). Pelatihan secara jangka pendek sangat dibutuhkan, dan perlu didorong pembentukan lembaga pendidikan ekonomi dan perbankan syariah untuk kebutuhan jangka panjang (Asiyah, 2018).

Ketiga, perlu adanya akselerasi digitalisasi manajemen risiko pembiayaan syariah melalui pemanfaatan teknologi credit scoring, big data analytics, dan internet of things, dengan tetap memperhatikan aspek kepatuhan syariah (Hidayatullah & Hidayati, 2022). Digitalisasi ini harus dimaknai sebagai peluang dan bukan ancaman bagi pengembangan manajemen risiko pembiayaan syariah (Hidayatullah & Hidayati, 2022).

Keempat, perlu adanya penguatan peran DPS dalam pengawasan kepatuhan syariah, termasuk dalam aspek manajemen risiko pembiayaan. Kualifikasi pengangkatan DPS harus diperketat, dan dukungan atas peranannya harus diwujudkan dalam perbankan syariah (Prabowo & Jamal, 2017).

Kelima, perlu adanya pengembangan instrumen manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk instrumen lindung nilai (hedging) syariah dan instrumen pasar uang syariah, untuk memberikan alternatif yang lebih luas bagi perbankan syariah dalam mengelola risikonya (Suib, 2017).

Daftar Pustaka

Asiyah, B. N. (2018). Dampak dan strategi kebijakan pengembangan pembiayaan dan inklusifitas keuangan dalam peningkatan pembiayaan bank syariah di Indonesia. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 5(1), 133. https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i1.2950

Deky, D. A. (2016). Pengaruh manajemen likuiditas terhadap kinerja bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) di Indonesia. I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance, 2(1), 75–85. https://doi.org/10.19109/ifinance.v2i1.1010

Elpira, M., & Candra, M. (2020). Urgensi DSN-MUI sebagai otoritas pengawas syariah lembaga keuangan syariah. El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 10(1), 22–38. https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.1.22-38

Enjeli, & Tambunan, K. (2024). Strategi penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Sumut kantor cabang syariah Medan Ringroad. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, 2(1), 85–93. https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.549

Fattah, I. A., & Muchlis, M. M. (2024). Penerapan akad mudharabah dan musyarakah dalam sistem ekonomi syariah. Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi, 1(6), 01–11. https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i6.566

Fauji, A. A. (2023). Kinerja bank syariah pada masa pandemi Covid-19 menggunakan metode RGEC. Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 12(04), 451–461. https://doi.org/10.34308/eqien.v12i04.1644

Fauziah, S., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penyalahgunaan dana deposito milik nasabah ditinjau dari ketentuan hukum perbankan syariah. Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 6(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.11648

Faza, N. I., & Wibowo, M. G. (2019). Kontribusi industri keuangan non-bank (IKNB) konvensional dan syariah terhadap perekonomian Indonesia. At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, 5(2), 261–279. https://doi.org/10.24952/tijaroh.v5i2.1879

Fitriani, F., Nasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Perkembangan, pengawasan dan pengendalian bank syariah di Indonesia. J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, 2(01). https://doi.org/10.57210/j-ebi.v2i1.210

Gultom, S. A., Pandapotan, P., Majid, M. S. A., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Tantangan regulasi keuangan bagi perkembangan perbankan Islam. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 4(5), 1309–1326. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.928

Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang perbankan syariah. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, 26–39. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988

Hayati, S. R. (2014). Peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jurnal Indo-Islamika, 4(1), 41–66. https://doi.org/10.15408/idi.v4i1.1552

Hidayat, A. A., Muzakki, A., Ahsan, M., & Saniyah, A. (2023). Manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah 2018–2022: Literature studies. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 10(2), 233–254. https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.9505

Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2021). Urgensi fatwa DSN-MUI mengenai manajemen risiko pembiayaan berbasis syariah. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(2), 201–220. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4641

Hidayati, T., Syarifuddin, S., Pelu, I. E. A., Syaikhu, S., Hussain, M. A., Nor, M. Z. M., & Azhar, A. (2018). Mekanisme penggunaan jaminan kebendaan (rahn tasjily) dalam pembiayaan bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat, 18(1), 163–182. https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.2458

Hidayatullah, M. S., & Hidayati, T. (2022). Upaya dinamisasi sistem dan soliditas regulasi dalam manajemen risiko pembiayaan 4.0 pada perbankan syariah. Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 16(1), 71. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i1.7335

Ilyas, R. (2019). Analisis risiko pembiayaan bank syariah. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 7(2), 189. https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019

Irfany, M. P. (2023). Implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi oleh perbankan syariah. Jurnal USM Law Review, 6(1), 158–173. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6132

Iskandar, I., Nuruddin, A., & Siregar, S. (2017). Al-Ulum, 17(1). https://doi.org/10.30603/au.v17i1.25

Jamaluddin, J. (2022). Entitas pembiayaan sindikasi (al tamwil al mashrifi al mujamma') perbankan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 91/2014. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 4(1), 1–21. https://doi.org/10.33367/at.v4i1.1463

Ka'u, N., & Sugianto, S. (2022). Bank profitability analysis before and after Covid-19 at PT Bank Sumut Syariah KCP Medan. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan, 3(3). https://doi.org/10.53697/emak.v3i3.609

Kuncoro, F. W., & Mastur, A. A. (2019). Analisis perbandingan bank umum syariah dengan unit usaha syariah dari aspek efisiensi, kualitas aset dan stabilitas keuangan (periode tahun 2014–2017). Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 6(2), 100–118. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2354

Latifah, F. N., & Maika, M. R. (2022). Buku ajar manajemen strategik bank syariah. https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-041-0

Lubis, N. R., Mutthaqin, M. S., & Sugianto, S. (2024). Relevansi strategi manajemen risiko pembiayaan dalam konteks perbankan syariah. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(4). https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1334

M, N. F. B., Hanani, N., & Estiningrum, S. D. (2018). Penerapan good corporate governance dalam manajemen risiko bank perkreditan rakyat syariah. Wadiah, 2(2), 113–144. https://doi.org/10.30762/wadiah.v2i2.2998

Masyhuri, M., Tarigan, A. A., & Lubis, F. A. (2022). Analisis maqashid syariah pada kebijakan restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid-19 (studi kasus Bank BTN Syariah Medan). Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 9(2), 25. https://doi.org/10.30829/hf.v9i2.13387

Maulidiyah, D. R., Fatimatuzzahra, V., & Rusgianto, S. (2023). Pengaruh pembiayaan perbankan syariah berdasarkan sektor ekonomi terhadap lingkungan hidup di Indonesia dengan inflasi sebagai moderasi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 3014. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8946

Mulato, T. (2019). Good corporate governance for sharia micro financial institution. I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics, 4(2). https://doi.org/10.19109/ieconomics.v4i2.2518

Prabowo, B. A., & Jamal, J. (2017). Peranan dewan pengawas syariah terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(1), 113–129. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6

Rahayu, N. A. (2023). BMT (Baitul mal wat tamwil). https://doi.org/10.31219/osf.io/pe4f8

Rahardiansyah, R. F., Purnamaputra, M. Z., Dhea, P. A., & Wilujeng, P. S. (2023). Indikasi moral hazard dan strategi mitigasi risiko dalam pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance, 2(1). https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i1.188

Rahayuningsih, E. (2023). Manajemen risiko pembiayaan KPA Trans Icon di Bank Mega Syariah dalam perspektif maqashid al-syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3812. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10875

Rahmawati, R., Imaduddin, M. A., Jufrin, J., & Muslimah, M. (2023). Hukum perbankan syariah di Indonesia: Optimalisasi fungsi berbasis pengendalian risiko pada perbankan syariah. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, 9(2), 239–250. https://doi.org/10.61136/zskcz305

Ryandono, M. N. H. (2019). Fintech waqaf: Solusi permodalan perusahaan startup wirausaha muda. Jurnal Studi Pemuda, 7(2), 111. https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39347

Soemitra, A., Awaluddin, A. I., & Daulay, A. N. (2021). Studi literatur tujuan ideal lembaga keuangan dan perbankan Islam. Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(2). https://doi.org/10.30829/hf.v8i2.10050

Soetopo, K., Saerang, D. P. E., & Mawikere, L. (2016). Analisis implementasi prinsip bagi hasil, risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah (studi kasus: Bank Syariah Mandiri KC Manado). Accountability, 5(2), 207. https://doi.org/10.32400/ja.14436.5.2.2016.207-223

Sopiyanti, V., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Analisis peran pembiayaan bank syariah terhadap produktivitas masyarakat di era digital. I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics, 7(2), 112–123. https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i2.10335

Suhirman, S. (2021). Pola pengelolaan BUMDes berbasis syariah sebagai alternatif pemberdayaan usaha mikro masyarakat perdesaan. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 8(1), 1–21. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i1.3823

Suib, M. S. (2017). Risiko pembiayaan mudharabah (strategi meminimalisasi risiko pembiayaan mudharabah pada bank syariah). Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 1(1). https://doi.org/10.33650/profit.v1i1.549

Suretno, S. (2020). Kepatuhan syariah pada produk musharakah di Bank Syariah Indonesia. Jurnal Indo-Islamika, 9(1), 1–24. https://doi.org/10.15408/idi.v9i1.14826

Trimulato. (2022). Tingkat kesehatan bank syariah pada PT Bank BTPN Syariah periode tahun 2019 dan tahun 2021. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(1), 72–92. https://doi.org/10.24239/jiebi.v4i1.90.72-92

Ulum, F. (2018). Progresifitas regulasi keuangan syariah di Indonesia. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7(2), 419–443. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.419-443

Umam, M. (2019). Ketahanan Bank Mandiri Syariah melalui uji NPF dan ROA pada periode krisis global tahun 2008–2016 dari dampak pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 9(2), 286–313. https://doi.org/10.15642/maliyah.2019.9.2.150-177

Wahyuni, S. (2023). Good corporate governance dan penerapannya di perbankan syariah. MES Management Journal, 2(2), 229–236. https://doi.org/10.56709/mesman.v2i2.87

Wijaya, O. I. A. G., Sayidina, I. M., Fanani, A., Adawiyah, S. R., Tanjung, L., & Huda, B. (2023). Implementasi wakaf uang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018: Studi pada Bank Syariah Indonesia. Ekoma: Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, 3(1), 439–453. https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2536

Yudha, S. F., Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2023). Manajemen risiko bank wakaf. Jurnal EMT Kita, 7(2), 362–372. https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.931

Yuliana, R. (2019). Muhasabah bank syariah dalam penerapan prinsip bagi hasil. Imanensi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam, 1(1), 51–61. https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.51-61

Yusmad, M. A. (2019). Penerapan prinsip good corporate governance dalam pengawasan perbankan syariah. Adil: Jurnal Hukum, 4(2), 266–285. https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.802