00002 - Manajemen Risiko Imbal Hasil pada Sistem Ekonomi Islam

AFANIN MEDIA UTAMA Daftar Buku Terbitan Formulir Data Penulis Buku Layanan Penerbitan ISBN Buku Layanan Konversi Hasil Penelitian, PkM, Skripsi, Tesis, & Disertasi menjadi Buku Layanan Pengurusan HaKI Karya Ilmiah Layanan Indeksasi Google Play Books Layanan Penambahan Sitasi Artikel di Google Scholar Layanan Indeksasi Artikel Bebas, Opini, Catatan Akademik di Google Scholar ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini

 

Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto

Abstrak

Manajemen imbal hasil pada sistem ekonomi Islam merupakan bidang yang kompleks dan multidimensi, mencakup aspek teologis, ekonomi, hukum, dan manajerial. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif berbagai aspek manajemen imbal hasil dalam sistem ekonomi Islam, meliputi landasan konseptual, mekanisme operasional, risiko yang melekat, serta strategi mitigasi yang relevan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur terhadap berbagai penelitian empiris dan konseptual di bidang ekonomi dan keuangan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa inti dari manajemen imbal hasil syariah adalah prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) yang menjamin keadilan dan keberimbangan risiko antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Risiko imbal hasil merupakan risiko yang khas pada bank syariah dan harus dikelola secara komprehensif melalui berbagai instrumen seperti Profit Distribution Management (PDM), Profit Equalization Reserve (PER), dan diversifikasi portofolio. Berbagai instrumen keuangan syariah seperti sukuk, reksa dana syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) menawarkan alternatif pengelolaan imbal hasil yang beragam. Tantangan utama yang dihadapi meliputi masalah informasi asimetri, referensi imbal hasil yang masih mengacu pada suku bunga konvensional, serta kebutuhan memastikan kepatuhan syariah. Manajemen imbal hasil yang efektif dan sesuai syariah berkontribusi tidak hanya pada kesehatan lembaga keuangan syariah, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: imbal hasil; bagi hasil; perbankan syariah; mudharabah; musyarakah; risiko imbal hasil

Abstract

Return management in the Islamic economic system is a complex and multidimensional field encompassing theological, economic, legal, and managerial aspects. This article aims to comprehensively examine various aspects of return management in the Islamic economic system, including the conceptual foundation, operational mechanisms, inherent risks, and relevant mitigation strategies. The method employed is a literature review of various empirical and conceptual studies in Islamic economics and finance. The results of the review indicate that the core of Islamic return management is the profit and loss sharing (PLS) principle, which guarantees justice and risk balance among all parties involved in economic transactions. Rate of return risk is a distinctive risk in Islamic banking and must be managed comprehensively through various instruments such as Profit Distribution Management (PDM), Profit Equalization Reserve (PER), and portfolio diversification. Various Islamic financial instruments such as sukuk, Islamic mutual funds, Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS), and Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) offer diverse return management alternatives. The main challenges include asymmetric information problems, return references that still rely on conventional interest rates, and the need to ensure Sharia compliance. Effective and Sharia-compliant return management contributes not only to the health of Islamic financial institutions but also to the overall welfare of society.

Keywords: return; profit sharing; Islamic banking; mudharabah; musyarakah; rate of return risk

1. Pendahuluan

Sistem ekonomi Islam merupakan sebuah tatanan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam, yang secara fundamental berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Salah satu perbedaan paling mendasar terletak pada mekanisme imbal hasil (return) yang diterapkan dalam setiap transaksi keuangan. Dalam sistem ekonomi konvensional, imbal hasil diwujudkan dalam bentuk bunga (interest) yang bersifat tetap dan pasti, sementara dalam sistem ekonomi Islam, imbal hasil diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing/PLS) yang bersifat tidak pasti dan bergantung pada kinerja usaha yang dibiayai (Rifai, 2020). Konsep ini mencerminkan prinsip keadilan dan keberimbangan risiko yang menjadi salah satu nilai utama dalam ekonomi Islam (Ilham & Sugianto, 2024).

Imbal hasil dalam konteks ekonomi Islam bukan sekadar instrumen finansial semata, melainkan merupakan manifestasi dari nilai-nilai moral, etika, dan spiritual Islam dalam ranah ekonomi. Islam memandang uang sebagai flow concept yang harus berputar dalam perekonomian dan tidak boleh dibiarkan menganggur, sehingga investasi dan pengelolaan imbal hasil menjadi sangat penting (Khoir, 2016). Namun demikian, Islam tidak mengenal metode time value of money yang menambah nilai kepada uang semata-mata dengan bertambahnya waktu tanpa adanya usaha; Islam justru mengenal money value of time, yaitu waktu memiliki nilai ekonomi yang harus diiringi dengan aktivitas produktif (Khoir, 2016).

Manajemen imbal hasil pada sistem ekonomi Islam mencakup berbagai dimensi yang kompleks, mulai dari pengelolaan risiko imbal hasil di perbankan syariah, mekanisme bagi hasil dalam berbagai akad, pengelolaan distribusi keuntungan, hingga instrumen-instrumen keuangan syariah seperti sukuk dan reksa dana syariah. Artikel ini akan membahas secara komprehensif berbagai aspek manajemen imbal hasil dalam sistem ekonomi Islam, dengan fokus pada landasan konseptual, mekanisme operasional, risiko yang melekat, serta strategi mitigasi yang relevan.

2. Landasan Konseptual Imbal Hasil dalam Ekonomi Islam

2.1 Definisi dan Hakikat Imbal Hasil

Imbal hasil, atau yang sering disebut juga return on investment (ROI), adalah parameter penting yang dipertimbangkan oleh para investor saat memutuskan di mana mereka akan menanamkan dana mereka. Imbal hasil menggambarkan persentase pertumbuhan atau keuntungan yang diperoleh dari investasi dibandingkan dengan jumlah awal yang diinvestasikan (Fanani & Aristyanto, 2024). Dalam sistem keuangan syariah, imbal hasil dikaitkan dengan sistem pembagian keuntungan, di mana perhitungan bagi hasil atau yang sering disebut nisbah dibagi menjadi dua mekanisme: mekanisme rasio awal yang berkaitan dengan pembagian keuntungan, dan mekanisme lainnya yang berkaitan dengan distribusi pendapatan (Fanani & Aristyanto, 2024).

Dalam perspektif Islam, imbal hasil harus diperoleh melalui cara-cara yang halal dan sesuai dengan syariat. Investasi dalam Islam tidak berarti setiap individu bebas melakukan tindakan untuk memperkaya diri atau menimbun kekayaan dengan cara tidak benar; setiap investasi harus dilandasi dengan norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis (Akbar et al., 2022). Prinsip dasar yang berlaku adalah bahwa setiap imbal hasil harus disertai dengan kesediaan menanggung risiko, sebagaimana kaidah syariah al-ghunmu bil ghurmi yang berarti risiko akan selalu menyertai setiap ekspektasi imbal hasil (Junaedi, 2018).

2.2 Prinsip Bagi Hasil sebagai Inti Imbal Hasil Syariah

Prinsip bagi hasil merupakan inti dari sistem imbal hasil dalam ekonomi Islam. Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana (Jahidin, 2019). Dalam terminologi asing, bagi hasil dikenal dengan profit sharing, yang dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba (Jahidin, 2019). Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi, karena semua pihak yang terlibat dalam akad akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh, atau bahkan tidak memperoleh laba apabila mengalami kerugian yang normal (Assagaf, 2020).

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yakni al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah, dan al-musaqah, meskipun prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah (Jahidin, 2019). Sistem bagi hasil yang didasarkan pada berbagi keuntungan dan risiko ini diharapkan sebagai alternatif untuk menghindari sistem bunga sebagaimana yang telah terpatri dalam ekonomi konvensional (Assagaf, 2020).

Sebagai pengganti suku bunga, sistem bagi hasil menjadi cara yang berbeda dalam penerimaan bisnis perbankan syariah. Larangan menggunakan sistem bunga menjadi pembeda yang sangat penting antara bank syariah dengan bank konvensional (Hasan et al., 2022). Sistem ekonomi Islam menawarkan pembiayaan dengan skema bagi hasil melalui akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah, yang diyakini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kestabilan ekonomi (Nasution & Majid, 2023).

2.3 Perbedaan Imbal Hasil Syariah dan Konvensional

Perbedaan mendasar antara imbal hasil dalam sistem syariah dan konvensional terletak pada sifat kepastiannya. Dalam sistem konvensional, bunga merupakan imbal jasa atas pinjaman uang yang merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut, dengan persentase yang telah ditetapkan di awal (Yamani & Kye, 2022). Sebaliknya, dalam sistem syariah, penerapan prinsip bagi hasil terdapat dalam akad tijari dalam natural uncertainty contract (NUC), di mana penentuan profit secara alamiah tidak dapat dipastikan, yakni segala jenis akad transaksi bisnis di mana di awal perjanjian belum dapat dipastikan hasilnya (Rifai, 2020).

Para pihak yang berakad di awal perjanjian hanya menyepakati nisbah atau besaran persentase bagi hasil yang akan didapat para pihak. Hal ini berarti masyarakat yang menabung maupun yang menjadi debitur pembiayaan di bank syariah ikut terekspos perkembangan bisnis bank dengan sistem bagi hasil (Rifai, 2020). Investasi dengan menggunakan kontrak seperti ini secara lahiriyah tidak menawarkan return yang tetap dan pasti (unfixed and underpredeterminent) (Rifai, 2020).

3. Risiko Imbal Hasil dalam Perbankan Syariah

3.1 Definisi dan Karakteristik Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil (rate of return risk) adalah potensi kerugian akibat pergerakan imbal hasil di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank (Rifai, 2020). Lebih spesifik, risiko imbal hasil adalah risiko yang muncul sebagai akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah funding (penabung dan deposan), karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana (pembiayaan yang disalurkan); risiko ini secara perlahan dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga (Cipta, 2020).

Risiko imbal hasil pada perbankan syariah adalah risiko yang muncul karena konsekuensi akad syirkah (kerja sama) yang berupa mudharabah dan musyarakah sehingga berdampak pada munculnya profit and loss sharing (PLS) (Rifai, 2020). Risiko ini merupakan risiko yang khas pada bank syariah, mengingat salah satu transaksi yang dilakukan oleh bank syariah adalah transaksi berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah (Usanti, 2015).

Risiko imbal hasil berdampak secara tidak langsung terhadap profitabilitas bank, karena bank harus menyisihkan keuntungannya untuk membayar bagi hasil deposan yang telah ditetapkan meskipun bank terekspos risiko kredit dan risiko pasar (Rifai, 2020). Dalam manajemen risiko imbal hasil, bank syariah harus memiliki sistem yang tepat untuk mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko imbal hasil pada bank tersebut (Tiyani et al., 2021).

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Imbal Hasil

Berbagai faktor dapat mempengaruhi tingkat risiko imbal hasil pada perbankan syariah. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank, atau faktor eksternal seperti naiknya return imbal hasil yang ditawarkan bank lain (Rifai, 2020). Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari bank kepada bank lain (Rifai, 2020).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa variabel deposito mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap rate of return risk, sedangkan variabel BI-rate tidak berpengaruh terhadap rate of return risk bank syariah di Indonesia (Cipta, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah deposito yang dihimpun bank syariah, semakin besar pula eksposur risiko imbal hasilnya.

Kondisi perekonomian juga mempengaruhi risiko imbal hasil. Besarnya imbal hasil nasabah pembiayaan mengalami perubahan atau berkurang apabila kondisi perekonomian menurun, sehingga besarnya imbal hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah (Mutafarida, 2017). Pandemi COVID-19 yang diumumkan di Indonesia sejak tanggal 02 Maret 2020 menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk bagi lembaga keuangan yaitu perbankan syariah, di mana hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan berupa penurunan rasio imbal hasil setelah pandemi COVID-19 (Rolianah et al., 2021).

3.3 Displaced Commercial Risk sebagai Manifestasi Risiko Imbal Hasil

Displaced Commercial Risk (DCR) merupakan salah satu manifestasi penting dari risiko imbal hasil dalam sistem perbankan syariah. DCR akan menjadi tantangan nyata bagi bank syariah dalam sistem dual banking karena persaingan dengan sistem deposito bank konvensional. Ketika bank syariah memberikan pengembalian yang lebih rendah daripada bank konvensional, pelanggan beralih ke mereka dan kembali ke bank konvensional (Fadli & Adiba, 2024).

Faktor penyebab terjadinya DCR antara lain adalah tingkat return, operasional, dan ekspektasi imbal hasil (Fadli & Adiba, 2024). Imbal hasil yang tidak kompetitif dibandingkan dengan bank syariah atau bank konvensional lainnya dapat mengakibatkan deposan atau investor ragu untuk berinvestasi dan menyalurkan dananya (Fadli & Adiba, 2024). Ekspektasi imbal hasil adalah suatu tingkat pendapatan atau keuntungan bagi hasil yang diinginkan investor di masa mendatang berdasarkan tingkat hasil di masa lalu (Fadli & Adiba, 2024).

Strategi yang digunakan untuk mempertahankan tipologi nasabah dalam menghadapi DCR adalah dengan berusaha membuat bagi hasil setiap bulannya tetap kompetitif dan stabil (Fadli & Adiba, 2024). Namun demikian, terdapat pula nasabah yang tidak tertarik dengan suku bunga yang besar karena nasabah tersebut sangat loyal terhadap bank syariah dan mencari rida Allah SWT dengan mendapatkan keuntungan atau imbal hasil yang halal sesuai dengan syariah (Fadli & Adiba, 2024).

4. Mekanisme Manajemen Imbal Hasil

4.1 Profit Distribution Management

Profit Distribution Management (PDM) merupakan salah satu instrumen penting dalam manajemen imbal hasil pada perbankan syariah. PDM penting untuk dilakukan oleh manajer bank syariah karena deposan akan selalu memperhatikan tingkat bagi hasil yang diterimanya. Apabila tingkat bagi hasil yang diterima oleh deposan rendah dibandingkan bank konvensional, maka tingkat kepuasan deposan juga akan menurun (Jufra et al., 2022).

Menurut Bank Indonesia, profit distribution adalah pembagian keuntungan bank syariah kepada deposan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya (Jufra et al., 2022). Laba didistribusikan antara deposan dan bank berdasarkan rasio yang telah ditentukan sebelumnya (Jufra et al., 2022). Jika bank konvensional yang mengacu pada BI rate memiliki tingkat return yang lebih tinggi, maka bank syariah terpaksa (forced) melakukan PDM yang mengacu pada suku bunga (BI rate), sehingga tingkat return bagi hasil di bank syariah tidak kalah bersaing (Fitri et al., 2018).

Penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) dan proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK) berpengaruh positif signifikan terhadap PDM, sementara BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap PDM (Jufra et al., 2022). Tingkat aset pinjaman fixed rate akan menentukan sejauh mana bank Islam terkena imbal hasil yang tidak sesuai jika terjadi perubahan tingkat suku bunga pasar, dan akibatnya, tingkat aset pinjaman fixed rate juga akan menentukan sejauh mana bank syariah harus mengelola distribusi keuntungan kepada deposan (Jufra et al., 2022).

4.2 Profit Equalization Reserve (PER)

Profit Equalization Reserve (PER) merupakan salah satu instrumen mitigasi risiko imbal hasil yang diakui dalam sistem perbankan syariah Indonesia. PER adalah salah satu dari dua opsi yang diperbolehkan oleh DSN untuk memitigasi risiko imbal hasil dalam perbankan syariah di Indonesia (Nasiruddin et al., 2023). Risiko imbal hasil dikategorikan sebagai masyaqqoh al 'azimmah, yaitu kesulitan yang serius dan dapat mempengaruhi kelangsungan aktivitas bank syariah, sehingga diperlukan rukhshoh (keringanan) yang dalam hal ini adalah penerapan income smoothing dengan atau tanpa mitigasi (PER) (Nasiruddin et al., 2023).

PER dalam konteks ini merupakan Takhfif Taqdim, yaitu upaya mitigasi risiko sebelum risiko tersebut muncul (Nasiruddin et al., 2023). Penerapan PER diperbolehkan dan sah selama tidak melanggar syariah dan prinsip ekonomi Islam, yang berarti semua laporan dan informasi harus disampaikan secara jelas kepada nasabah sehingga terhindar dari unsur gharar (Nasiruddin et al., 2023). Bank syariah harus memiliki sistem yang tepat untuk mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan mengelola risiko imbal hasil sehingga risiko dapat dimitigasi sedini mungkin agar tidak menimbulkan kerugian di masa depan (Nasiruddin et al., 2023).

4.3 Manajemen Risiko Imbal Hasil secara Komprehensif

Manajemen risiko imbal hasil yang komprehensif mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Penerapan manajemen risiko yang andal sama pentingnya dengan penetapan berbagai strategi bisnis untuk optimalisasi imbal hasil (Hasib & Akbar, 2017). Dalam model skema pembiayaan pada perbankan syariah, berbagai permasalahan dapat muncul, baik dengan pola bagi hasil maupun dengan skema model pembiayaan non-bagi hasil (Syahrir et al., 2023).

Karakteristik bank Islam dalam proses manajemen risiko setidaknya terlihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga, dan proses transaksi devisa (Usanti, 2015). Keunikan bank Islam dalam proses manajemen terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi, serta dalam sumber daya manusia yang tidak hanya mencakup bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah (Usanti, 2015).

Para bankir dituntut untuk selalu melaksanakan prudential banking principle terutama dalam penyaluran kredit agar risiko yang muncul dapat dimitigasi dengan baik (Rifai, 2020). Nasabah pun dituntut harus memahami akad-akad dengan baik; jika dana nasabah diinvestasikan dalam bentuk akad mudharabah, maka konsep investasi menjadi berlaku di mana setiap usaha pasti menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan di dalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian (Rifai, 2020).

5. Akad-Akad Utama dalam Manajemen Imbal Hasil

5.1 Mudharabah

Mudharabah merupakan akad bagi hasil yang paling fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Konsep umum mudharabah adalah suatu bentuk pembiayaan modal ventura atau pemberian pinjaman kepada yang kekurangan dana tetapi mempunyai keahlian untuk menjalankan perdagangan atau bisnis dengan imbal hasil yang tak tentu, yang mungkin atau tidak mungkin direalisasikan (Satiri, 2018). Dalam transaksi mudharabah, shahibul maal dan mudharib sepakat dalam penetuan nisbah (porsi) bagi hasil atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha mudharib, dan realisasi keuntungan yang bisa diperoleh kedua belah pihak sangat tergantung dari hasil keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha mudharib (Junaedi, 2018).

Prinsip bagi hasil yang menjadi landasan pembiayaan mudharabah memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak, yaitu bank sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah sebagai rabbul maal (pemilik modal), untuk berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan awal (Ilham & Sugianto, 2024). Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan keberimbangan risiko yang menjadi salah satu nilai utama dalam ekonomi Islam (Ilham & Sugianto, 2024).

Namun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi mudharabah, terutama terkait dengan masalah informasi asimetri. Banyak nasabah mudharabah yang hanya melakukan pinjaman secara bagi hasil karena mereka sudah punya proyeksi profit yang tidak besar, sehingga mudharib tidak akan merugi walaupun dengan profit yang kecil (Satiri, 2019). Apabila mereka mempunyai profit yang besar, mereka akan melakukan pinjaman ke bank konvensional, karena biaya pinjaman tetap sehingga untung bersihnya lebih besar (Satiri, 2019). Hal-hal seperti ini harus diprediksi oleh manajemen bank syariah agar produk mudharabah tidak digunakan hanya untuk pengalihan kerugian semata (Satiri, 2019).

Faktor-faktor yang mempengaruhi imbal hasil kontrak mudharabah atau Return on Mudharabah Deposits (ROMD) antara lain Return on Assets (ROA), laba yang tersedia untuk pihak ketiga dibagi laba operasional (PADOP), dan Total Deposits to Total Assets (TDTA) (Amaroh, 2013). Secara empiris, imbal hasil kontrak mudharabah (return on mudharabah deposits) dua kali lebih rendah jika dibandingkan dengan imbal hasil partisipasi modal (return on equity) pada penghimpunan dana bank syariah (Amaroh, 2013). Hasil ini secara teoritis konsisten dengan risk-return framework di mana pihak yang menanggung risiko yang lebih tinggi akan meminta imbal hasil yang lebih tinggi pula (Amaroh, 2013).

5.2 Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Total pembiayaan profit-loss sharing (PLS) adalah jumlah keseluruhan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang disalurkan oleh bank (Ramli & Desmiza, 2022). Nilai rata-rata pembiayaan bermasalah untuk bank umum syariah menunjukkan bahwa risiko pembiayaan bagi hasil masih relatif tinggi, dan pendanaan pembiayaan PLS lebih berisiko dibandingkan dengan pembiayaan non-PLS (Ramli & Desmiza, 2022).

Faktor spesifik bank yang mempengaruhi risiko pembiayaan bagi hasil antara lain peraturan modal (RegCap) yang berpengaruh negatif, total pembiayaan PLS (TPLS) yang berpengaruh positif, total financing (TFin) yang berpengaruh positif, dan Risk Sektor Financing (RSF) yang berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah di Indonesia (Ramli & Desmiza, 2022). Sementara itu, faktor makroekonomi yang menunjukkan pengaruh signifikan hanya inflasi (Ramli & Desmiza, 2022).

5.3 Akad-Akad Lainnya

Selain mudharabah dan musyarakah, terdapat berbagai akad lain yang digunakan dalam manajemen imbal hasil syariah. Dalam produk sukuk, misalnya, apabila menggunakan akad mudharabah atau musyarakah maka imbal hasil yang akan didapatkan berupa bagi hasil atau profit sharing. Sedangkan jika menggunakan akad ijarah maka imbal hasil yang didapatkan berupa margin/fee (Ladamay et al., 2021). Dalam akad murabahah, di awal akad penetapan margin keuntungan telah dilakukan, sehingga dengan pasti imbal hasil yang diperoleh bank akan diprediksi dengan lebih mudah (Sari et al., 2023).

Dari imbal hasil yang pasti dan sisi operasional yang mudah, besaran penyaluran pembiayaan murabahah pada nasabah terbukti mempunyai pengaruh positif pada profitabilitas Bank Umum Syariah (Sari et al., 2023). Hal ini menjelaskan mengapa perbankan Islam dari awal lebih bergantung kepada pembiayaan imbal hasil tetap seperti murabahah dan ijarah serta mekanisme pembiayaan yang mirip, dan kurang melaksanakan pembiayaan dengan PLS murni (Satiri, 2018).

6. Instrumen Keuangan Syariah dan Manajemen Imbal Hasil

6.1 Sukuk

Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang penting dalam manajemen imbal hasil. Sukuk adalah surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan (claim) atas aset yang dimiliki, baik dalam bentuk kontrak berwujud, tidak berwujud maupun proyek dari kegiatan tertentu yang mengharuskan penerbit untuk membayar berupa nisbah bagi hasil kepada pemegang sukuk dan membayar kembali sukuk pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan (Syaripudin et al., 2022). Prinsip dalam akad atau transaksi sukuk berupa penekanan pada perjanjian yang adil dan rekomendasi sistem nisbah bagi hasil (Syaripudin et al., 2022).

Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) merupakan salah satu jenis SBSN yang diterbitkan dengan mata uang rupiah dengan tenor jangka menengah hingga jangka panjang dan imbal hasil fixed rate (Rarasati, 2022). SDHI juga memiliki risiko yang rendah karena dijamin oleh APBN dengan imbal hasil yang moderat hingga menguntungkan dengan pembayaran imbal hasil yang tepat waktu dan pengembalian pokok yang utuh (Rarasati, 2022). Pertimbangan akan adanya risiko dan imbal hasil yang diberikan akan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan ekonomi, finansial, serta investasi (Rarasati, 2022).

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan inovasi instrumen keuangan syariah yang mengintegrasikan wakaf tunai dengan Surat Berharga Syariah Negara. Negara menerbitkan CWLS dengan imbal hasil yang berpeluang menjadi instrumen inovatif produktif, sehingga dapat memperluas manfaat wakaf dalam memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi dan pembangunan lainnya (Lail, 2022). Imbal hasil dari CWLS disalurkan kepada lembaga nadhir untuk dikelola dan didistribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya dalam bentuk berbagai program pemberdayaan masyarakat (Lail, 2022).

6.2 Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah merupakan instrumen investasi yang memberikan imbal hasil dari sumber yang halal serta dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i (Andini, 2021). Manajemen investasi mengelola dana-dana yang ditempatkan pada surat berharga dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima dividen atau bunga yang dibukakannya ke dalam NAB reksa dana tersebut (Andini, 2021). Portofolio dalam reksa dana didasarkan pada susunan aset reksa dana, tingkat imbal hasil (return) serta banyaknya risiko yang dimiliki oleh setiap reksa dana (Lakaud & Megawati, 2021).

Timbulnya kepercayaan investor terhadap pengelolaannya mampu memberikan potensi untuk berkembangnya citra yang positif bagi penempatan dana, imbal hasil yang optimal, serta kinerja reksa dana saham syariah (Andini, 2021a). Kemampuan manajer investasi untuk memilih saham yang tepat dalam portofolionya mampu memberikan imbal hasil yang tinggi pada manajemen portofolio yang dikelola sehingga berpotensi menciptakan kinerja reksa dana saham syariah yang baik atau memiliki nilai yang atraktif di mata investor (Triyonowati & Fuadati, 2018).

Penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap return reksa dana syariah, dan Dow Jones Islamic Market Index juga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap return reksa dana syariah (Restuti & Cahya, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa faktor makroekonomi domestik maupun global memiliki peran penting dalam menentukan imbal hasil reksa dana syariah.

6.3 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

SBIS merupakan instrumen kebijakan moneter syariah yang juga berkaitan dengan manajemen imbal hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel deposito mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap imbal hasil SBIS, dan inflasi memiliki pola kausalitas satu arah terhadap imbal hasil SBIS (Febi & Nurmaida, 2019). Kenaikan imbal hasil SBIS hanya meningkatkan imbal hasil PUAS (Pasar Uang Antar Bank Syariah), sementara PLS mempengaruhi pembiayaan dan output (Ascarya, 2012).

Imbal hasil PUAS dengan akad mudharabah berbasis imbal hasil di sektor riil, seperti bagi hasil pembiayaan (PLS), berdampak positif terhadap inflasi maupun output, berbeda dengan suku bunga PUAB yang berdampak negatif (Ascarya, 2012). Hal ini menunjukkan keunggulan sistem imbal hasil syariah dalam mendukung stabilitas ekonomi dibandingkan sistem bunga konvensional.

7. Determinan Imbal Hasil pada Perbankan Syariah

7.1 Faktor Internal Bank

Berbagai faktor internal bank mempengaruhi tingkat imbal hasil yang dapat diberikan kepada nasabah. Faktor-faktor yang mempengaruhi imbal hasil kontrak mudharabah antara lain ROA, laba yang tersedia untuk pihak ketiga dibagi laba operasional, dan total deposits to total assets (Amaroh, 2013). Penelitian menunjukkan bahwa ROE dan Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan secara positif terhadap equivalent rate of return bagi hasil deposito mudharabah (Dwijayanty, 2016).

Kecukupan modal, profitabilitas, konsentrasi kepemilikan, sistem moneter ganda, dan suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian pada bank syariah (Hasan et al., 2022). Jumlah tambahan simpanan syariah bisa berasal dari deposan lama dan atau deposan baru yang tertarik dengan imbal hasil yang "kompetitif", namun jika bank "dipaksa" untuk memberikan bagian dari keuntungan mereka untuk memenuhi harapan konsumen dan tetap kompetitif di pasar, ini dapat menunjukkan praktik manajemen risiko yang buruk yang meningkatkan biaya operasional mereka dan mengurangi margin keuntungan mereka (Hasan et al., 2022).

7.2 Faktor Eksternal dan Makroekonomi

Faktor eksternal dan makroekonomi juga memainkan peran penting dalam menentukan imbal hasil perbankan syariah. Selain suku bunga dan tingkat imbal hasil, perkembangan ekonomi makro seperti inflasi dan nilai tukar juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi harga saham dan imbal hasil (Andiansyah et al., 2023). Tingkat imbal hasil deposito bank syariah berpengaruh positif terhadap harga saham bank syariah, sementara suku bunga berpengaruh negatif (Andiansyah et al., 2023).

Dalam konteks kebijakan moneter, sistem ekonomi Islam yang berbasis ekuitas (free interest rate) dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kestabilan ekonomi, sementara sistem berbasis bunga akan mengganggu stabilitas ekonomi (Nasution & Majid, 2023). Sistem perbankan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil dipastikan mampu bertahan terhadap situasi krisis keuangan yang buruk (Febi & Nurmaida, 2019).

8. Perbandingan Imbal Hasil: Mudharabah vs. Partisipasi Modal

Terdapat perbedaan yang signifikan antara imbal hasil kontrak mudharabah dan imbal hasil partisipasi modal (ekuitas) dalam sistem perbankan syariah. Secara empiris, imbal hasil kontrak mudharabah (return on mudharabah deposits) dua kali lebih rendah jika dibandingkan dengan imbal hasil partisipasi modal (return on equity) pada penghimpunan dana bank syariah (Amaroh, 2013). Hasil ini secara teoritis konsisten dengan risk-return framework di mana pihak yang menanggung risiko yang lebih tinggi akan meminta imbal hasil yang lebih tinggi pula (Amaroh, 2013).

Namun secara praksis, hasil ini mengkonfirmasi beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa masih ada kesenjangan yang cukup tinggi pada pola pembagian keuntungan atau imbal hasil antara pihak ketiga dan pemilik modal (Amaroh, 2013). Modal pada bank syariah menyerap seluruh risiko baik risiko sistematis maupun non-sistematis, yang memberikan alasan mengapa ROMD lebih rendah dibandingkan ROE (Amaroh, 2013).

Penilaian-penilaian dalam manajemen imbal hasil mencakup semua faktor-faktor yang dapat mempengaruhi yield (imbal hasil) usaha dalam hubungan partnership antara bank syariah dengan mudharib, dan mengukur tingkat pengaruhnya sehingga dampak perubahan dari faktor-faktor ini dapat dihitung (Samsuri, 2018). Hukum bisnis mengatakan "tidak akan ada return tanpa risiko", namun bila risiko itu dikelola dengan baik, maka akan dapat menghasilkan yield (imbal hasil) yang sesuai dengan risiko yang diambil dan memberikan return yang memadai bagi stakeholders (Samsuri, 2018).

9. Manajemen Imbal Hasil dalam Konteks Wakaf dan Filantropi Islam

9.1 Wakaf Tunai dan Imbal Hasil

Wakaf tunai merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam menghasilkan imbal hasil untuk kemaslahatan umat. Dana wakaf merupakan dana sosial, tidak seperti hutang, sehingga tidak perlu memberikan imbal hasil yang menarik untuk memperolehnya, namun pengoperasian dana wakaf pada prinsipnya harus berkesinambungan, tetap perlu diperhatikan keberlangsungan dana tersebut sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan untuk kemaslahatan umat (Ikram, 2024).

Nazhir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf yang bersumber dari aset wakaf yang ada, berupa berbagai macam bentuk penghasilan, seperti imbal hasil, dividen, dan bentuk penghasilan lainnya (Aryana, 2022). Imbal hasil dari CWLS disalurkan kepada lembaga nadhir untuk dikelola dan didistribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya dalam bentuk berbagai program pemberdayaan masyarakat (Lail, 2022).

9.2 Model Pemanfaatan Imbal Hasil Wakaf

Terdapat beberapa model pemanfaatan imbal hasil wakaf yang dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Ada tiga model pemberdayagunaan imbal hasil CWLS bagi pelaku UMKM, yaitu model in-kind, model qard al-hasan dan model mudharabah (Indra & Hakim, 2020). Model-model ini dirancang untuk memastikan bahwa imbal hasil dari instrumen wakaf dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam sistem bagi hasil pada penyaluran langsung, bagi hasil terjadi satu tingkat saja, yaitu bagi hasil antara perusahaan startup dengan nadzir. Sedangkan bagi hasil dalam sistem penyaluran tidak langsung dilakukan dengan dua tingkat: tingkat pertama adalah bagi hasil antara perusahaan startup dengan KSPPS dan atau USPPS, dan tingkat kedua adalah bagi hasil dari imbal hasil yang diterima oleh KSPPS dan USPPS kemudian dibagi hasilkan lagi dengan nadzir (Ryandono, 2019).

10. Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Manajemen Imbal Hasil

10.1 Referensi Imbal Hasil dan Benchmark

Salah satu tantangan utama dalam manajemen imbal hasil syariah adalah masalah referensi nilai imbal hasil (rate of return) yang masih berpijak pada penyetaraan tingkat suku bunga di bank konvensional (Sukardi, 2016). Keuangan syariah selalu didorong untuk menggunakan prinsip bagi hasil dalam kerangka partnership, sementara masing-masing jenis dan bidang usaha bisa jadi memberikan nilai imbal hasil dengan persentase yang berbeda-beda (Junaidi, 1970). Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menetapkan standar imbal hasil yang adil dan kompetitif.

Dari sisi preferensi masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, masyarakat masih cenderung memilih produk yang memberikan imbal hasil yang tinggi. Imbal hasil deposito berfluktuasi antara 5,74% sampai dengan 6,28% (equivalent rate), sedangkan imbal hasil tabungan sekitar 2,32% dan giro sekitar 0,88% (equivalent rate) (Mulato, 2018). Produk simpanan berjangka (deposito) lebih diminati dibandingkan produk tabungan (Mulato, 2018).

10.2 Asymmetric Information dan Agency Problem

Masalah informasi asimetri (asymmetric information) merupakan tantangan serius dalam manajemen imbal hasil syariah, terutama dalam akad mudharabah. Pemilik dana tidak mengetahui informasi penuh tentang proyek yang dijalankan oleh pengelola dana, sehingga banyak kontrak mudharabah gagal di tengah jalan yang menyebabkan stagnannya perkembangan produk tersebut (Satiri, 2018). Nasabah bisa menyembunyikan profit atau melakukan aktivitas yang tidak disepakati yang membuat institusi keuangan Islam lebih berisiko dan mengalami kerugian (Satiri, 2017).

Agency problem bisa terjadi baik di dalam manajemen barat maupun Islam, dan terbagi menjadi dua yaitu adverse selection dan moral hazard (Satiri, 2017). Sejak berkembangnya manajemen keuangan Islam, masalah ini muncul melebihi apa yang terjadi di Barat, karena manajemen keuangan Islam lebih menekankan nilai kepercayaan (trust) (Satiri, 2017). Sehingga semakin besar nilai kepercayaan bisa menimbulkan agency problem yang lebih besar (Satiri, 2017).

10.3 Kepatuhan Syariah dalam Manajemen Imbal Hasil

Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan kewajiban utama bagi bank syariah dalam menjalankan aktivitas perbankannya, termasuk dalam manajemen imbal hasil (Saputra & Suwardi, 2023). Risiko imbal hasil merupakan salah satu dari sepuluh jenis risiko yang harus dikelola oleh bank syariah, di samping risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko investasi (Lubis et al., 2024).

Risiko investasi (equity investment risk) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil (Saputra & Suwardi, 2023). Kedua risiko ini—risiko imbal hasil dan risiko investasi—merupakan risiko yang khas pada bank syariah dan tidak ditemukan pada bank konvensional (Silviana et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan kerangka manajemen risiko yang khusus dan komprehensif untuk mengelola kedua jenis risiko ini.

11. Optimalisasi Manajemen Imbal Hasil

11.1 Strategi Optimalisasi

Optimalisasi manajemen imbal hasil pada sistem ekonomi Islam memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Penerapan manajemen risiko yang andal sama pentingnya dengan penetapan berbagai strategi bisnis untuk optimalisasi imbal hasil (Jelita & Shofawati, 2019). Bank syariah harus memiliki sistem yang tepat untuk mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko imbal hasil (Tiyani et al., 2021).

Dalam konteks pembiayaan mudharabah, monitoring dan mitigasi risiko NPF merupakan strategi penting untuk menjaga kualitas imbal hasil. Berbagai strategi mitigasi risiko seperti restrukturisasi pembiayaan, monitoring mitra, dan diversifikasi portofolio terbukti efektif dalam menjaga stabilitas keuangan bank (Ilham & Sugianto, 2024). Penilaian prospek usaha yang mencakup semua faktor-faktor yang dapat mempengaruhi yield (imbal hasil) usaha dalam hubungan partnership antara bank syariah dengan mudharib menjadi sangat penting (Samsuri, 2018).

11.2 Inovasi Produk dan Instrumen

Inovasi produk dan instrumen keuangan syariah merupakan kunci dalam mengoptimalkan manajemen imbal hasil. Pengembangan instrumen seperti CWLS, sukuk infrastruktur, dan reksa dana syariah memberikan alternatif investasi yang beragam dengan profil risiko dan imbal hasil yang berbeda-beda (Lail, 2022; Lakaud & Megawati, 2021; "Model Pembiayaan Infrastruktur Melalui Perusahaan Dana Pensiun Dengan Instrumen Sukuk Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan BUMN," 2017). Dalam konsep Islamic Peer to Peer Financing, semakin tinggi grade risiko yang dipilih maka tingkat imbal hasil yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula (Utama & Ilahiyah, 2018).

Sistem bagi hasil tidak memunculkan biaya tetap seperti pada sistem bunga sehingga tidak membebani perusahaan yang memang secara operasional belum stabil pendapatannya (Ryandono, 2019). Hal ini menjadikan sistem bagi hasil lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi ekonomi yang berubah-ubah, sehingga dapat mengoptimalkan imbal hasil bagi semua pihak yang terlibat.

11.3 Peran Teknologi dalam Manajemen Imbal Hasil

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) membuka peluang baru dalam manajemen imbal hasil syariah. Sistem Sharia Financial Technology (SFT) merupakan sistem yang mampu mengintegrasikan nadzir dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU), funding, financing, mauquf alaih, investor perusahaan startup, Lembaga Penjaminan Pembiayaan Islam (LPPI) dan Bank Islam (Ryandono, 2019). Integrasi teknologi dalam manajemen imbal hasil memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

12. Kesimpulan

Manajemen imbal hasil pada sistem ekonomi Islam merupakan bidang yang kompleks dan multidimensi, yang mencakup aspek-aspek teologis, ekonomi, hukum, dan manajerial. Inti dari manajemen imbal hasil syariah adalah prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) yang menjamin keadilan dan keberimbangan risiko antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi (Assagaf, 2020; Jahidin, 2019). Berbeda dengan sistem konvensional yang menetapkan imbal hasil secara pasti melalui mekanisme bunga, sistem syariah mengakui ketidakpastian imbal hasil sebagai konsekuensi dari akad-akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah (Rifai, 2020).

Risiko imbal hasil merupakan risiko yang khas pada bank syariah dan harus dikelola secara komprehensif melalui berbagai instrumen seperti PDM, PER, dan diversifikasi portofolio (Jufra et al., 2022; Nasiruddin et al., 2023; Ramli & Desmiza, 2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko imbal hasil mencakup faktor internal bank seperti kecukupan modal dan profitabilitas, serta faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi dan perilaku nasabah (Cipta, 2020; Hasan et al., 2022). Pandemi COVID-19 telah membuktikan bahwa risiko imbal hasil dapat dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi eksternal yang tidak terduga (Rolianah et al., 2021).

Berbagai instrumen keuangan syariah seperti sukuk, reksa dana syariah, SBIS, dan CWLS menawarkan alternatif pengelolaan imbal hasil yang beragam dengan profil risiko yang berbeda-beda (Febi & Nurmaida, 2019; Ladamay et al., 2021; Lail, 2022; Lakaud & Megawati, 2021). Inovasi dalam instrumen keuangan syariah terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan investor yang semakin beragam, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Andini, 2021a; Syaripudin et al., 2022).

Tantangan utama dalam manajemen imbal hasil syariah meliputi masalah informasi asimetri, referensi imbal hasil yang masih mengacu pada suku bunga konvensional, dan kebutuhan untuk memastikan kepatuhan syariah dalam setiap aspek pengelolaan imbal hasil (Saputra & Suwardi, 2023; Satiri, 2018; Sukardi, 2016). Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik manajemen keuangan modern, didukung oleh inovasi teknologi dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi Islam (Hasib & Akbar, 2017; Syahrir et al., 2023).

Pada akhirnya, manajemen imbal hasil yang baik dalam sistem ekonomi Islam bukan hanya tentang memaksimalkan keuntungan finansial, tetapi juga tentang mewujudkan nilai-nilai keadilan, keberimbangan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama sistem ekonomi Islam (Rahmah et al., 2024; Soemitra et al., 2021). Dengan demikian, manajemen imbal hasil yang efektif dan sesuai syariah akan berkontribusi tidak hanya pada kesehatan lembaga keuangan syariah, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

Akbar, M. A., Semmaun, S., & Frihatni, A. A. (2022). Metode dollar cost averaging (DCA) pada investasi saham di Bursa Efek Indonesia. Moneta Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.35905/moneta.v1i1.3215

Amaroh, S. (2013). Perbandingan imbal hasil kontrak mudharabah dan partisipasi modal dalam penghimpunan dana bank syariah di Indonesia. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 7(1), 231. https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i1.231-254

Andiansyah, F., Lusiana, L., & Bruh, M. K. A. (2023). Dampak variabel makro ekonomi dan imbal hasil deposito bank syariah terhadap harga saham bank syariah di Bursa Efek Indonesia. IJMA, 4(2), 84. https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4(2).84-95

Andini, L. (2021a). Prospek perkembangan reksa dana syariah di Indonesia. Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 5(1). https://doi.org/10.30762/itr.v5i1.2566

Andini, L. (2021b). Prospek perkembangan reksadana syariah di Indonesia. Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 5(1). https://doi.org/10.30762/istithmar.v5i1.87

Aryana, K. P. (2022). Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf melalui waqf core principle dan PSAK 112. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, 7(2), 2065–2080. https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783

Ascarya, A. (2012). Alur transmisi dan efektifitas kebijakan moneter ganda di Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 14(3), 283–315. https://doi.org/10.21098/bemp.v14i3.360

Assagaf, N. A. (2020). Konsep profit and loss sharing (PLS) berbasis surah Al-Mulk. Jiatax (Journal of Islamic Accounting and Tax), 2(1), 50. https://doi.org/10.30587/jiatax.v2i1.1279

Cipta, H. (2020). Rate of return risk pada perbankan syariah di Indonesia. Edugama Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan, 6(2), 91–109. https://doi.org/10.32923/edugama.v6i2.1601

Dwijayanty, R. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi equivalent rate of return bagi hasil deposito mudharabah. Jurnal Sikap (Sistem Informasi Keuangan Auditing dan Perpajakan), 1(1), 36. https://doi.org/10.32897/sikap.v1i1.45

Fadli, R. E., & Adiba, E. M. (2024). Displaced commercial risk: Studi empiris pada BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Jurnal Adz-Dzahab Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 9(1), 149–161. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i1.2712

Fanani, M. R., & Aristyanto, E. (2024). The role of sharia and literacy returns on interest saving in sharia bank (Case study of Economics Faculty Students and Wijaya Putra University Business Surabaya). Worldview (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Sosial Sains), 3(1), 11–23. https://doi.org/10.38156/worldview.v3i1.419

Febi, F., & Nurmaida, D. (2019). Analisis pengaruh tingkat inflasi, transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dan investasi syariah terhadap imbal hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). J-Ebis (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 3(2), 164–186. https://doi.org/10.32505/v3i2.1243

Fitri, F., Adriyani, K., & Sutrisno, C. R. (2018). Profit distribution management pada bank syariah. Malia Journal of Islamic Banking and Finance, 2(1), 31. https://doi.org/10.21043/malia.v2i1.4758

Hasan, H. A., Pagalung, G., & Kara, M. (2022). Determinan rate of return pada perbankan syariah. Jurnal Adz-Dzahab Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(2), 160–172. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1281

Hasib, F. F., & Akbar, F. (2017). Proses manajemen risiko operasional di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya. Nisbah Jurnal Perbankan Syariah, 3(1), 326. https://doi.org/10.30997/jn.v3i1.782

Ikram, A. M. (2024). Pendayagunaan wakaf uang dalam hukum Islam dan undang-undang wakaf. Rayah Al-Islam, 8(1), 175–190. https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.923

Ilham, M., & Sugianto, S. (2024). Analisis monitoring pembiayaan mudharabah dalam mengurangi resiko NPF pada Bank Muamalat KCP Sukaramai Medan. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(5), 5120–5132. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.2211

Indra, S., & Hakim, M. L. (2020). Pemberdayagunaan imbal hasil wakaf uang melalui sukuk: Regulasi, implementasi, dan modelnya untuk pemberdayagunaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Sosio Informa, 6(3). https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2459

Jahidin, J. (2019). Investasi bagi hasil dalam ekonomi mikro Islam. Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 10(1), 97–116. https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5149

Jelita, W. R. S., & Shofawati, A. (2019). Manajemen risiko operasional pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Nur Tebuireng di Surabaya. Falah Jurnal Ekonomi Syariah, 4(1), 69–82. https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8733

Jufra, A. A., Daswan, L., & Hamid, M. (2022). Determinan profit distribution management Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012–2017. Robust Research of Business and Economics Studies, 1(2), 121. https://doi.org/10.31332/robust.v1i2.3613

Junaedi, E. (2018). Analisis kualitatif implementasi four eyes principles bank syariah (Study kasus Sharia Business Unit BTN Syariah). Jurnal Asy-Syukriyyah, 19(1), 1–30. https://doi.org/10.36769/asy.v19i1.21

Junaidi, J. (1970). Persepsi masyarakat untuk memilih dan tidak memilih bank syariah (Studi Kota Palopo). Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, 14(2). https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v14i2.44

Khoir, M. (2016). Nilai waktu dari uang dalam perspektif ekonomi Islam. Jes (Jurnal Ekonomi Syariah), 1(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v1i1.6

Ladamay, A. Z. F., Supriyanto, T., & Nugraheni, S. (2021). Pengaruh media sosial, literasi keuangan, risiko, imbal hasil, dan religiusitas terhadap minat berinvestasi sukuk generasi Z di Jakarta. Islamic Economics Journal, 7(2), 161. https://doi.org/10.21111/iej.v7i2.6552

Lail, M. M. J. (2022). Optimalisasi peran cash waqf linked sukuk dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Al Iqtishod Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 10(2), 81–101. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i2.551

Lakaud, S. H. P., & Megawati, L. (2021). Analisis kinerja reksa dana syariah menggunakan metode Sharpe dan Treynor (Studi kasus pada reksa dana saham syariah periode 2015–2019). Modus, 33(1), 67–89. https://doi.org/10.24002/modus.v33i1.4069

Lubis, N. R., Mutthaqin, M. S., & Sugianto, S. (2024). Relevansi strategi manajemen risiko pembiayaan dalam konteks perbankan syariah. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(4). https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1334

Model pembiayaan infrastruktur melalui perusahaan dana pensiun dengan instrumen sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan BUMN. (2017). Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 17(2), 132–146. https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i2.1796

Mulato, T. (2018). Penerapan pengembangan sumber daya manusia Islami pada unit usaha syariah. Cakrawala Jurnal Studi Islam, 13(1), 19. https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i1.1993

Mutafarida, B. (2017). Macam-macam risiko dalam bank syariah. Wadiah, 1(2), 25–40. https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i2.1280

Nasiruddin, M. H., Basyirah, L., & Surur, M. (2023). Profit equalization reserve (PER) as an effort to mitigate the risk of returns in shari'a banking in the perspective of the rules الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرِ. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 7(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v7i1.17172

Nasution, A. W., & Majid, M. S. Abd. (2023). Inflasi dan stabilitas ekonomi: Analisis perbandingan perspektif Islam dan konvensional. Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 23(2). https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i2.15902

Rahmah, Z. Z., Yuliani, Y., Mutfarida, B., Purnama, C., Fatmah, D., Rahmah, M., Hasani, S., & Rahmah, Y. (2024). Manajemen pendapatan nasional dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam: Analisis kritis. Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa, 21(1), 32–44. https://doi.org/10.29313/performa.v21i1.3713

Ramli, R., & Desmiza. (2022). Determinan risiko pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 6(2), 12–23. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i2.31847

Rarasati, I. (2022). Analisis empiris potensi resiko investasi dana haji melalui Sukuk Dana Haji Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2571. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5876

Restuti, D. P., & Cahya, B. T. (2023). Analisis return reksa dana syariah berdasarkan domestic macroeconomics dan foreign macroeconomics. Jurnal Manajemen dan Keuangan, 12(1), 1–18. https://doi.org/10.33059/jmk.v12i1.6066

Rifai, A. B. A. (2020). Analisis risiko imbal hasil pada bank syariah. Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam, 11(2), 226. https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.664

Rolianah, W. S., Mulyani, S., & Hasyim, M. R. (2021). [Judul tidak tersedia]. Jurnal Istiqro, 7(2), 129. https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i2.910

Ryandono, M. N. H. (2019). Fintech waqaf: Solusi permodalan perusahaan startup wirausaha muda. Jurnal Studi Pemuda, 7(2), 111. https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39347

Samsuri, R. (2018). Manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di bank syariah Pamekasan (Studi atas Bank Perkreditan Syariah). Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 2(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v2i1.1697

Saputra, E., & Suwardi, S. (2023). Mitigasi risiko kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Al-Iqtishad Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam, 1(1), 23–33. https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i1.2155

Sari, D. H., Octaviana, W. A., & Apriani, E. S. (2023). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 6(1), 649–660. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.972

Satiri. (2017). Agency problem dalam perspektif manajemen barat dan Islam. Jurnal Satya Mandiri Manajemen dan Bisnis, 3(1), 68–84. https://doi.org/10.54964/satyamandiri.v3i1.305

Satiri. (2018). Informasi asimetri dalam produk mudharabah. Jurnal Satya Mandiri Manajemen dan Bisnis, 4(1), 76–82. https://doi.org/10.54964/satyamandiri.v4i1.315

Satiri. (2019). Adverse selection dalam produk mudharabah. Jurnal Satya Mandiri Manajemen dan Bisnis, 5(1), 26–30. https://doi.org/10.54964/satyamandiri.v5i1.326

Silviana, D., Deviana, A., Laili, A. N., & Asytuti, R. (2022). Analisis penerapan manajemen risiko pada perusahaan pembiayaan syariah. Al-Qashdu Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(2), 73. https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v2i2.661

Soemitra, A., Awaluddin, A. I., & Daulay, A. N. (2021). Studi literatur tujuan ideal lembaga keuangan dan perbankan Islam. Human Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(2). https://doi.org/10.30829/hf.v8i2.10050

Sukardi, B. (2016). Inklusivisme maqāsid syarī'ah menuju pembangunan berkelanjutan bank syariah di Indonesia. Tsaqafah, 12(1), 209. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.375

Syahrir, D. K., Wahyudi, I., Susanti, S., Darwant, D., & Qizam, I. (2023). Manajemen risiko perbankan syariah. Akua Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2(1), 58–64. https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1382

Syaripudin, E. I., Sulthonuddin, B. H., Furkony, D. K., & Hamid, A. (2022). Sukuk dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jurnal Naratas, 4(2), 1–10. https://doi.org/10.37968/jn.v4i2.330

Tiyani, L. A., Febriyanti, D., Munawaroh, S. U., & Ni'mah, U. (2021). Manajemen risiko pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Al-Bank Journal of Islamic Banking and Finance, 1(2), 105–122. https://doi.org/10.31958/ab.v1i2.2660

Triyonowati, T., & Fuadati, S. R. (2018). Model kemampuan manajerial mudharib sebagai dasar investasi pada reksadana syari'ah. Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 20(3), 261–279. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.49

Usanti, T. P. (2015). Pengelolaan risiko pembiayaan di bank syariah. Adil Jurnal Hukum, 3(2), 408. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.63

Utama, S., & Ilahiyah, I. (2018). Pengembangan model low cost Islamic peer to peer financing berbasis financial technology untuk akselerasi kinerja UMKM. Islamic Economics Journal, 4(2), 249. https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2966

Yamani, S., & Kye, I. Hi. T. (2022). Pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia periode 2016–2020. Al-Qashdu Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(1), 57. https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v2i1.736